Pendidikan Budaya Anti Korupsi

Pendidikan Budaya Anti Korupsi “ Pengertian Korupsi ” Disusun oleh : Kelompok 1 Alvi Syahrizky Tifanny

PO.71.25.017.002 PO.71.25.017.002

Dosen Pembimbing : Masayu Nurhayati, S.Pd, M.Pd Yufen Widodo, SKM, MDSc

KEMENTERIAN KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA POLITEKNIK KESEHATAN PALEMBANG JURUSAN KEPERAWATAN GIGI TAHUN 2018

KATA PENGANTAR Alhamdulillahirabbil alamin kami haturkan ke-hadirat Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nyalah kami dapat menyelesaikan tugas pembuatan makalah Pendidikan Budaya Anti Korupsi yang berjudul yang berjudul ” Pengertian Korupsi ” . Kami sangat menyadari, bahwa didalam makalah ini masih banyak kekurangan maupun kesalahannya karena kami menyadari bahwa masih sangat banyak kejanggalan dari makalah yang kami buat ini dan masih sangat jauh dari kesempurnaan. untuk itu kepada para pembaca harap dapat memberikan masukan atau koreksi yang sifat nya membangaun demi untuk menyempurnakan makalah ini untuk masa yang akan data ng. Akhir kata semoga tugas ini dapat bermanfaat dan menambah luas wawasan pemikiran bagi para pembaca.amin ya rabbal alamin.

Palembang, 20 Maret 2018 Penulis

Kelompok 1

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ........................................... ................................................................... .............................................. ......................................... ................... DAFTAR ISI ............................................... ..................................................................... ............................................. .............................................. ................................ ......... PENDAHULUAN .............................................. .................................................................... ............................................... .............................................. ..................... A. Latar Belakang ............................................. ................................................................... ................................................ ..................................... ........... LANDASAN TEORI ............................................... ..................................................................... ............................................. ......................................... .................. Pengertian Korupsi ............................................ ................................................................... .............................................. ............................... ........ PENUTUP .......................................... ................................................................ .............................................. .............................................. ...................................... ................ Kesimpulan .......................................... ................................................................ ............................................ .............................................. .......................... .. DAFTAR PUSTAKA ............................................... ..................................................................... ............................................ ........................................ ..................

PENDAHULUAN A. Latar Belakang Kemajuan suatu negara sangat ditentukan oleh kemampuan dan keberhasilannya dalam melaksanakan pembangunan. Pembangunan sebagai suatu proses perubahan yang direncanakan mencakup semua aspek kehidupan masyarakat. Efektifitas dan keberhasilan pembangunan terutama ditentukan oleh dua faktor, yaitu sumber daya manusia, yakni (orangorang yang terlibat sejak dari perencanaan sampai pada pelaksanaan) dan pembiayaan. Diantara dua faktor tersebut yang paling dominan adalah faktor manusianya.Indonesia merupakan salah satu negara terkaya di Asia dilihat dari keanekaragaman kekayaan sumber daya alamnya. Tetapi ironisnya, negara tercinta ini dibandingkan dengan negara lain di kawasan Asia bukanlah merupakan sebuah negara yang kaya malahan termasuk negara yang miskin. Korupsi di Indonesia ini sudah merupakan patologi social (penyakit social) yang sangat berbahaya yang mengancam semua aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Hal itumerupakan cerminan rendahnya moralitas dan rasa malu, sehingga yang menonjol adalah sikap kerakusan dan aji mumpung. Karena korupsi membawa dampak negatif yang cukup luas dan dapat membawa negara ke jurang kehancuran.

LANDASAN TEORI 1. Pengertian Korupsi Korupsi berasal dari bahasa Latin: corruption dari kata kerja corrumpere berarti busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik, menyogok. Menurut Transparency International adalah perilaku pejabat publik, baik politikus/ politisi maupun pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya, dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, korupsi secara harfiah berarti: buruk, rusak, suka memakai barang (uang) yang dipercayakan padanya, dapat disogok (melalui kekuasaannya untuk kepentingan pribadi). Korupsi menurut masyarakat awam khususnya adalah suatu tindakan mengambil uang negara agar memperoleh keuntungan untuk diri sendiri. Akan tetapi menurut buku yang menjadi reverensi bagi penulis pengertian korupsi sendiri yang juga dikutip dari kamus besar bahasa indonesia pengertian korupsi sebagai berikut : ”penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau perusahaan, dan sebagainya untuk keuntungan pribadi atau orang lain). Berikut ini adalah pandangan dan pengertian korupsi menurut berbagai sumber : a. Syed Husein Alatas Menurut pemakaian umum, istilah ,korupsi‟ pejabat, kita menyebut korup apabila seorang pegawai negeri menerima pemberian yang disodorkan oleh seorang swasta dengan maksud mempengaruhinya agar memberikan perhatian istimewa pada kepentingankepentingan si pemberi. Terkadang perbuatan menawarkan pemberian seperti itu atau hadiah lain yang menggoda juga tercakup dalam konsep itu. Pemerasan, yakni permintaan pemberian-pemberian atau hadiah seperti itu dalam pelaksanaan tugas-tugas publik, juga bisa dipandang sebagai korupsi‟. b. David H. Bayley Korupsi sebagai “perangsang (seorang pejabat pemerintah) berdasarkan itikad buruk (seperti misalnya, suapan) agar ia melakukan pelanggaran kewajibannya”. Lalu suapan (sogokan) diberi definisi sebagai “hadiah, penghargaan, pemberian atau keistimewaan yang

dianugerahkan atau dijanjikan, dengan tujuan merusak pertimbangan atau tingkah laku, terutama seorang dari dalam kedudukan terpercaya (sebagai pejabat pemerintah). Jadi korupsi sekalipun khusus terkait dengan penyuapan atau penyogokan, adalah istilah umum yang mencakup penyalahgunaan wewenang sebagai hasil pertimbangan demi mengejar keuntungan pribadi. Dan tidak usah hanya dalam bentuk uang. Hal ini secara baik sekali dikemukakan oleh sebuah laporan pemerintah India tentang korupsi: dalam arti yang seluas-luasnya, korupsi mencakup penyalahgunaan kekuasaan serta pengaruh jabatan atau kedudukan istimewa dalam masyarakat untuk maksud-maksud pribadi. c. Sudomo Sebenarnya pengertian korupsi ada tiga, pertama menguasai atau mendapatkan uang dari negara dengan berbagai cara secara tidak sah dan dipakai untuk kepentingan sendiri, kedua, menyalahgunakan wewenang, abuse of power. Wewenang itu disalahgunakan untuk memberikan fasilitas dan keuntungan yang lain. Yang ketiga adalah pungutan liar. Pungli ini interaksi antara dua orang, biasanya pejabat dengan warga setempat, yang maksudnya sioknum pejabat memberikan suatu fasilitas dan sebagainya, dan oknum warga masyarakat tertentu memberi imbalan atas apa yang dilakukan oleh oknum pejabat yang bersangkutan. d. Blak’s Law Dictionary Pandangan masyarakat hukum Amerika Serikat tentang pengertian korupsi dapat dilihat dari pengertian korupsi menurut kamus hukum yang paling popular di Amerika Serikat. (suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak sesuai dengan kewajiban resmi dan hak-hak dari pihak-pihak lain. Perbuatan dari seorang pejabat atau kepercayaan yang secara melanggar hukum dan secara salah menggunakan jabatannya atau karakternya untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain, berlawanan dengan kewajibannya dan hak-hak dari pihak lain). e. Transparency International korupsi mencakup perilaku dari pejabat-pejabat di sektor publik, apakah politikus atau pegawai negeri, di mana mereka secara tidak benar dan secara melanggar hukum memperkaya diri sendiri atau pihak lain yang dekat dengan mereka, dengan cara menyalahgunakan kewenangan publik yang dipercayakan kepada mereka .

PENUTUP

Kesimpulan Korupsi adalah suatu tindak perdana yang memperkaya diri yang secara langsung merugikan negara atau perekonomian negara. Jadi, unsur dalam perbuatan korupsi meliputi dua aspek. Aspek yang memperkaya diri dengan menggunakan kedudukannya dan aspek penggunaan uang Negara untuk kepentingannya.Adapun penyebabnya antara lain, ketiadaan dan kelemahan pemimpin,kelemahan pengajaran dan etika, kolonialisme, penjajahan rendahnya pendidikan, kemiskinan, tidak adanya hukuman yang keras, kelangkaan lingkungan yang subur untuk perilaku korupsi, rendahnya sumber daya manusia, serta struktur ekonomi.Korupsi dapat diklasifikasikan menjadi tiga jenis, yaitu bentuk, sifat,dan tujuan. Dampak korupsi dapat terjadi di berbagai bidang diantaranya, bidang demokrasi, ekonomi, dan kesejahteraan negara.

DAFTAR PUSTAKA Lamintang, PAF dan Samosir, Djisman. 1985. Hukum Pidana Indonesia .Bandung : Penerbit Sinar Baru. Muzadi, H. 2004. Menuju Indonesia Baru, Strategi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Malang : Bayumedia Publishing. Saleh, Wantjik. 1978. Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia . Jakarta : GhaliaIndonesia

SOAL

1. Ada seorang perempuan yang berprofesi sebagai seorang PNS . Suatu saat seseorang tersebut merasa terdesak karena keuangannya menipis , jadi diam- diam seorang perempuan tersebut mengambil uang yang bukan hak nya dengan cara diam- diam untuk kepentingan pribadinya . Pertanyaan : Pernyataan di atas termasuk ke dalam pengertian apa ? a. Pengertian korupsi

b. Pengertian mencuri c. Pengertian HAM d. Pengertian hak dan kewajiban manusia

2. Suatu hari ada seorang pejabat besar yang telah menjadi Kepala Desa . Namun, pejabat tersebut menyalahgunakan wewenangnya sebagai Kades . Seperti ia melakukan kerjasama yang licik dan tidak terpuji dengan salah satu seorang warga dengan meminta imbalan kepada warga tersebut . Pertanyaan : Termasuk definisi menurut siapa pernyataan di atas ? a. Menurut Syed Husein Alatas b. Menurut David H. Bayley c. Menurut Sudomo

d. Blak’s Law Dictionary

Pendidikan Budaya Anti Korupsi “ Pengertian Korupsi ” Disusun oleh : Kelompok 1 Ami Velia Sandi

PO.71.25.017.003


KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA POLITEKNIK KESEHATAN PALEMBANG JURUSAN KEPERAWATAN GIGI TAHUN 2018

KATA PENGANTAR Alhamdulillahirabbil alamin kami haturkan ke-hadirat Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nyalah kami dapat menyelesaikan tugas pembuatan makalah Pendidikan Budaya Anti Korupsi yang berjudul ” Jenis-Jenis Korupsi Terkait Kerugian Keuangan Negara ” . Kami sangat menyadari, bahwa didalam makalah ini masih banyak kekurangan maupun kesalahannya karena kami menyadari bahwa masih sangat banyak kejanggalan dari makalah yang kami buat ini dan masih sangat jauh dari kesempurnaan. untuk itu kepada para pembaca harap dapat memberikan masukan atau koreksi yang sifat nya membangaun demi untuk menyempurnakan makalah ini untuk masa yang akan d atang. Akhir kata semoga tugas ini dapat bermanfaat dan menambah luas wawasan pemikiran bagi para pembaca.amin ya rabbal alamin.


Kelompok 1

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ............................................................................................................ DAFTAR ISI ............................................................................................................................ PENDAHULUAN .................................................................................................................. A. Latar Belakang ........................................................................................................ LANDASAN TEORI .............................................................................................................. Jenis-Jenis Korupsi Terkait Kerugian Keuangan Negara................................................. PENUTUP .............................................................................................................................. Kesimpulan ................................................................................................................ DAFTAR PUSTAKA .............................................................................................................

PENDAHULUAN A.Latar Belakang Kemajuan suatu negara sangat ditentukan oleh kemampuan dan keberhasilannya dalam melaksanakan pembangunan. Pembangunan sebagai suatu proses perubahan yang direncanakan mencakup semua aspek kehidupan masyarakat. Efektifitas dan keberhasilan pembangunan terutama ditentukan oleh dua faktor, yaitu sumber daya manusia, yakni (orangorang yang terlibat sejak dari perencanaan sampai pada pelaks anaan) dan pembiayaan. Diantara dua faktor tersebut yang paling dominan adalah faktor manusianya.Indonesia merupakan salah satu negara terkaya di Asia dilihat dari keanekaragaman kekayaan sumber daya alamnya. Tetapi ironisnya, negara tercinta ini dibandingkan dengan negara lain di kawasan Asia bukanlah merupakan sebuah negara yang kaya malahan termasuk negara yang miskin. Korupsi di Indonesia ini sudah merupakan patologi social (penyakit social) yang sangat berbahaya yang mengancam semua aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Hal itumerupakan cerminan rendahnya moralitas dan rasa malu, sehingga yang menonjol adalah sikap kerakusan dan aji mumpung. Karena korupsi membawa dampak negatif yang cukup luas dan dapat membawa negara ke jurang kehancuran.

LANDASAN TEORI Menurut Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan pidana korupsi yang di perbarui dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001 menetapkan 4 ti ndakan pidana korupsi yaitu korupsi terkait kerugian keungan negara, suap-menyuap , penggelapan dalam jabatan, pemerasan . keempat jenis itu penting untuk anda ketahui sebagai upaya memahami korupsi sebagai tindak pidana yang mengandung konsekuensi hukum . 1. Korupsi Terkait Kerugian Keuangan Negara Untuk membahas korupsi terkait kerugian keungan negara maka perlu diketahui apa yang di maksud keuangan negara. Undang- undang nomor 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi menyatakan bahwa “ Keuangan Negara yang di maksud adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apa pun, yang di pisahkan atau yang tidak di pisahkan, termasuk di dalam nya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena a. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun daerah . b. Berada dalam penguasan, pengurusan, dan pertanggungjawaban badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak keti ga berdasarkan perjanjian dengan negara.” Undang- undang nomor 17 tahun 2003, mengemukakan keuangan negara meliputi : a. Semua hak dan kewajiban negara yang dapat di nilai dengan uang b. Segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat di jadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban c. Kekayaan negara atau kekayaan daerah yang di kelola sendiri atau pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat di nilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara atau perusahaan daerah . Tindak pidana korupsi terkait kerugian negara dijelaskan dalam undang-undang nomor 31 tahun 1999 yang diperbarui dengan undang- undang nomor 20 tahun 2001 yaitu terdapat pada pasal 2 dan pasal 3 yang menyebutkan bahwa setiap orang yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, di pidana penjara dengan

penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan di denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 ( dua ratus juta rupiah ) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 ( satu milyar rupiah ) atau dapat di hukum pidana mati . Contoh kasus : Seorang pegawai negeri mengikuti tugas belajar dan di biayai oleh pemerintah, setelah selesai tugas belajar ia mangkir dari ikatan dinas dan bekerja di sektor swasta dengan memanfaatkan ijazah hasil belajarnya .

PENUTUP

Kesimpulan Dalam rangka penegakan hukum tindak pidana korupsi sepatutnya ada balasan yang jelas mengenai pengambalian kerugian keuangan negara tindak pidana korupsi berbeda menjadikan kekaburan hukum atas pengembalian yang tidak menghapuskan pidana ,dengan pertimbngan yang relevan dengan fakta hukum .


SOAL 1. Disalah satu sekolah kedinasan terdapat mahasiswa yang mengikuti pendidikan kenisanan yang dibiayai oleh negara, tetapi kemudian yang bersangkutan drop out serta tidak mengembalikan uang yang dipakai selama pendidikan. Pertanyaan : Dalam kasus tersebut mahasiswa tersebut telah merugikan negara dan dapat terkena denda sebesar ? a. Rp . 200.000.000,00 (dua ratus juta rupia)

b. Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupia) c. Rp . 400.000.000,00(empat ratus juta rupia) d. Rp. 500.000.000,00(lima ratus juta rupia)

2. Salah seorang PNS menggunakan fasilitas kendaraan operasional pemerintahan untuk disewakan keoknum lain namun uang sewanya tidaak disetor ke kas negara Pertanyaan: Seorang PNS tersebut melanggar pasal berapa ? a. Pasal 2

b. Pasal 5 c. Pasal 4 d. Benar semua

Pendidikan Budaya Anti Korupsi “ Jenis Korupsi Terkait dengan Suap Menyuap ” Disusun oleh : Kelompok 1 Bella Martine Pranita

PO.71.25.017.004



KATA PENGANTAR Alhamdulillahirabbil alamin kami haturkan ke-hadirat Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nyalah kami dapat menyelesaikan tugas pembuatan makalah Pendidikan Budaya Anti Korupsi yang berjudul ” Jenis-Jenis Korupsi Terkait dengan Suap Menyuap ” . Kami sangat menyadari, bahwa didalam makalah ini masih banyak kekurangan maupun kesalahannya karena kami menyadari bahwa masih sangat banyak kejanggalan dari makalah yang kami buat ini dan masih sangat jauh dari kesempurnaan. untuk itu kepada para pembaca harap dapat memberikan masukan atau koreksi yang sifat nya membangaun demi untuk menyempurnakan makalah ini untuk masa yang akan data ng. Akhir kata semoga tugas ini dapat bermanfaat dan menambah luas wawasan pemikiran bagi para pembaca.amin ya rabbal alamin.


Kelompok 1

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ............................................................................................................ DAFTAR ISI ............................................................................................................................ PENDAHULUAN .................................................................................................................. A. Latar Belakang ........................................................................................................ LANDASAN TEORI .............................................................................................................. Jenis-Jenis Korupsi Terkait dengan Suap Menyuap................................................. PENUTUP .............................................................................................................................. Kesimpulan ................................................................................................................ DAFTAR PUSTAKA .............................................................................................................

PENDAHULUAN A. Latar Belakang Kemajuan suatu negara sangat ditentukan oleh kemampuan dan keberhasilannya dalam melaksanakan pembangunan. Pembangunan sebagai suatu proses perubahan yang direncanakan mencakup semua aspek kehidupan masyarakat. Efektifitas dan keberhasilan pembangunan terutama ditentukan oleh dua faktor, yaitu sumber daya manusia, yakni (orangorang yang terlibat sejak dari perencanaan sampai pada pelaks anaan) dan pembiayaan. Diantara dua faktor tersebut yang paling dominan adalah faktor manusianya.Indonesia merupakan salah satu negara terkaya di Asia dilihat dari keanekaragaman kekayaan sumber daya alamnya. Tetapi ironisnya, negara tercinta ini dibandingkan dengan negara lain di kawasan Asia bukanlah merupakan sebuah negara yang kaya malahan termasuk negara yang miskin. Korupsi di Indonesia ini sudah merupakan patologi social (penyakit social) yang sangat berbahaya yang mengancam semua aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Hal itumerupakan cerminan rendahnya moralitas dan rasa malu, sehingga yang menonjol adalah sikap kerakusan dan aji mumpung. Karena korupsi membawa dampak negatif yang cukup luas dan dapat membawa negara ke jurang kehancuran.

LANDASAN TEORI Korupsi terkait dengan suap menyuap di definisikan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Ada 3 jenis bentuk-bentuk tindakan pidana suap, yaitu : a. Memberi atau menyajikan sesuatu kepada

seorang pejabat

dengan maksud

menggerakkan nya untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya. b. Memberi sesuatu kepada seorang pejabat karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban dilakukan atau tidak di lakukan dalam jabatannya. c. Memberi atau menyajikan sesuatu kepada seseorang yang menurut ketentuan undang-undang di tentukan menjadi penasihat atau advisor untuk menghadiri sidang atau pengadilan, dengan maksud untuk memengaruhi nasihat ataun pendapat yang akan di berikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk di adili. d.

Menerima hadiah atau janji (seorang pejabat), padahal diketahui atau sepatutnya harus di duganya bahwa hadiah atau janji itu diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji itu ada hubungan dengan jabatannya

e. Menerima hadiah atau janji (pegawai negri), padahal diketahuinya bahwa hadiah atau janji itu diberikan untuk menggerakannya supaya melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan yang bertentangan dengan kewajiban. f. Menerima hadiah bagi pegawai negri yang mengetahui bahwa hadiah itu diberikan sebagai akibat atau oleh karena si penerima telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya. Korupsi terkait dengan suap menyuap dalam Undang-Undang NO 20 Tahun 2001 di atur dalam pasal : Pasal 5 ayat (2) UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 :

(1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang.

(2) Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Rumusan korupsi pada Pasal 5 ayat (2) UU No. 20 Tahun 2001 adalah rumusan tindak pidana korupsi baru yang dibuat pada UU No. 20 Tahun 2001. Untuk menyimpulkan apakah suatu perbuatan termasuk korupsi menurut Pasal ini, harus memenuhi unsur-unsur:

1.

Pegawai negeri atau penyelenggara negara;

2.

Menerima pemberian atau janji ;

3.

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1)

Pasal 12 huruf a UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 : Dipidana dengan

pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) : a. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan

sesuatu

dalam

jabatannya,

yang

bertentangan

dengan

kewajibannya

Rumusan korupsi pada Pasal 12 huruf a UU No. 20 Tahun 2001 berasal dari Pasal 419 angka 1 KUHP yang dirujuk dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c UU No 3 Tahun 1971, dan Pasal 12 UU No. 31 Tahun 1999 sebagai tindak pidana korupsi, yang kemudian dirumuskan ulang pada UU No. 20 Tahun 2001. Untuk menyimpulkan apakah suatu perbuatan termasuk korupsi menurut

Pasal

ini,

harus

memenuhi

1.

Pegawai negeri atau penyelenggara negara;

2.

Menerima hadiah atau janji;

3.

Diketahuinya

bahwa

hadiah

atau

janji

tersebut

unsur-unsur:

diberikan

untuk

menggerakkannya agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya; 4.

Patut

diduga

bahwa

hadiah

atau

janji

tersebut

diberikan

untuk

menggerakkannya agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya

PENUTUP

KESIMPULAN Pengembangan bentuk-bentuk tindak pidana korupsi yang telah terjadi, khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana suap menyuap. Hal ini ternyata dari pengaturan tindak pidana kejahatan dalam jabatan menurut KUHP, terutama perbuatan suap berupa tujuh bentuk tindak pidana. Berdasarkan Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, ada 12 bentuk tindak pidana suap menyuap. Perluasan pengaturan tindak pidana suap menyuap ini menunjukkan keseriusan Pemerintah dalam upaya memberantas korupsi di negeri Indonesia yang kita cintai ini


SOAL 1.

Ada seorang pegawai yang memberikan hadiah kepada atasannya dengan tujuan untuk kepentingan tertentu. Dalam hal ini pegawai tersebut ada hubungan kerabat dengan atasannya. Dan pejabat tersebut menerima hadiah tersebut untuk memuaskan diri nya sendiri dan memenuhi kebutuhan dari pegawai tersebut. Pertanyaan : Jenis korupsi apakah yang di lakukan oleh seorang pegawai tersebut ?

a. Korupsi terkait kerugian keuangan negara b. Korupsi terkait suap menyuap

c. Korupsi terkait penggelapan dalam jabatan d. Korupsi pemerasan

2. Keluarga pasien memberikan sesuatu kepada petugas penerima pasien baru supaya mendapatkan prioritas tempat rawat inap di ICU sebuah rumah sakit dimana tempat tidur pasien tersebut selalu penuh. Pertanyaan: Manakah yang termasuk ciri ciri korupsi terkait suap menyuap di atas? a. Penipuan terhadap masyarakat umum b. Suatu penghkhianatan terhadap kepercayaan c. Dengan sengaja melakukan kepentingan umum

d. Dilakukan dengan rahasia

Pendidikan Budaya Anti Korupsi “Korupsi Terkait dengan Penggelapan dalam Jabatan” Disusun oleh : Kelompok 1 Catterin Malindo

PO.71.25.017.005



KATA PENGANTAR Alhamdulillahirabbil alamin kami haturkan ke-hadirat Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nyalah kami dapat menyelesaikan tugas pembuatan makalah Pendidikan Budaya Anti Korupsi yang berjudul ” Pengertian Korupsi ” . Kami sangat menyadari, bahwa didalam makalah ini masih banyak kekurangan maupun kesalahannya karena kami menyadari bahwa masih sangat banyak kejanggalan dari makalah yang kami buat ini dan masih sangat jauh dari kesempurnaan. untuk itu kepada para pembaca harap dapat memberikan masukan atau koreksi yang sifat nya membangaun demi untuk menyempurnakan makalah ini untuk masa yang akan data ng. Akhir kata semoga tugas ini dapat bermanfaat dan menambah luas wawasan pemikiran bagi para pembaca.amin ya rabbal alamin.


Kelompok 1

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ............................................................................................................ DAFTAR ISI ............................................................................................................................ PENDAHULUAN .................................................................................................................. A. Latar Belakang ........................................................................................................ LANDASAN TEORI .............................................................................................................. Korupsi Terkait dengan Penggelapan dalam Jabatan ..................................................... PENUTUP .............................................................................................................................. Kesimpulan ................................................................................................................ DAFTAR PUSTAKA .............................................................................................................

PENDAHULUAN A. Latar Belakang Kemajuan suatu negara sangat ditentukan oleh kemampuan dan keberhasilannya dalam melaksanakan pembangunan. Pembangunan sebagai suatu proses perubahan yang direncanakan mencakup semua aspek kehidupan masyarakat. Efektifitas dan keberhasilan pembangunan terutama ditentukan oleh dua faktor, yaitu sumber daya manusia, yakni (orangorang yang terlibat sejak dari perencanaan sampai pada pelaks anaan) dan pembiayaan. Diantara dua faktor tersebut yang paling dominan adalah faktor manusianya.Indonesia merupakan salah satu negara terkaya di Asia dilihat dari keanekaragaman kekayaan sumber daya alamnya. Tetapi ironisnya, negara tercinta ini dibandingkan dengan negara lain di kawasan Asia bukanlah merupakan sebuah negara yang kaya malahan termasuk negara yang miskin. Korupsi di Indonesia ini sudah merupakan patologi social (penyakit social) yang sangat berbahaya yang mengancam semua aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Hal itumerupakan cerminan rendahnya moralitas dan rasa malu, sehingga yang menonjol adalah sikap kerakusan dan aji mumpung. Karena korupsi membawa dampak negatif yang cukup luas dan dapat membawa negara ke jurang kehancuran.

LANDASAN TEORI Korupsi Terkait dengang Penggelapan dalam Jabatan

Kejahatan korupsi ini diatur dalam pasal 8 undang-undang nomor 31 tahun 1999 yang diperbarui dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001. Pasal 8 Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp150.000.000,00 dan paling banyak Rp750.000.000,00 pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang di tugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang di simpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau di gelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut. Contoh Kasus: e. Seorang pejabat dengan kekuasaannya menerbitkan surat pengalihan balik nama barang atas nama nya sendiri atau orang lain, padahal menyalahi prosedur f.

Seorang pejabat yang berwenang menerbitkan surat penghapusan ganti rugi kehilangan mobil dinas diluar jam kerja oleh seorang pegawai, padahal seharusnya yang bersangkutan harus mengganti kehilangan mobil tersebut.

.

PENUTUP KESIMPULAN Penegakan atau orang selain penega yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu Dengan sengaja Membantu org lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan atau membuat tidak dapat dipakai Barang, akta, surat atau daftar yg digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan dimuka pejabat yang berwenang Yang dikuasainya karena jabatan


Pendidikan Budaya Anti Korupsi

Recommend Documents