BAB 1 PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Isti Istila lah h korup korupsi si di Indo Indones nesia ia pada pada mula mulany nyaa hanya hanya terk terkand andun ung g dalam dalam khaza khazana nah h
perbincangan umum untuk menunjukkan penyelewengan-penyelewengan yang dilakukan pejabat-pejabat Negara. Namun karena penyakit tersebut sudah mewabah dan terus menin meningk gkat at dari dari tahun tahun ke tahun tahun bak jamu jamurr di musi musim m huja hujan, n, maka maka bany banyak ak orang orang memandang bahwa masalah ini bisa mempengaruhi kelancaran tugas-tugas pemerintah dan merugikan ekonomi Negara. Raky Rakyat at keci kecill yang yang tida tidak k memi memili liki ki alat alat pemu pemukul kul guna guna mela melaku kuka kan n kore koreks ksii dan dan memb member erik ikan an sank sanksi si pada pada umum umumny nyaa bers bersik ikap ap acuh acuh tak tak acuh acuh.. Namu Namun n yang yang palin paling g menyedihkan adalah sikap rakyat menjadi apatis dengan semakin meluasnya praktik praktik korupsi oleh beberapa oknum pejabat lokal, maupun nasional. Kelompok mahasiswa sering menanggapi permasalahan korupsi dengan emosi dan demons demonstra trasi. si. Tema ema yang yang sering sering diangka diangkatt adalah adalah pengua penguasa sa yang yang korup! korup! dan derit deritaa rakyat!. "ereka memberikan saran kepada pemerintah untuk bertindak tegas kepada para koruptor. #al ini cukup berhasil terutama saat gerakan re$ormasi tahun %&&'. "ereka tidak puas terhadap perbuatan manipulati$ dan korupti$ para pejabat. (leh karena itu, mereka ingin berpartisipasi dalam usaha rekonstruksi terhadap masyarakat dan sistem pemerintahan secara menyeluruh, mencita-citakan keadilan, persamaan dan kesejahteraan yang merata. )ersoalan korupsi di Negara Indonesia terbilang kronis, bukan hanya membudaya teta tetapi pi
suda sudah h
memb membud udid iday aya. a.
)eng )engal alam aman an
pemb pember eran anta tasa san n
koru korups psii
di
Indo Indone nesi siaa
menunjukkan bahwa kegagalan demi kegagalan lebih sering terjadi terutama terhadap pengadilan koruptor kelas kakap dibanding koruptor kelas teri. *era *eragam gam lemb lembag aga, a, produ produk k hukum hukum,, re$o re$orm rmas asii biro birokr kras asii dan dan sink sinkro roni nisa sasi si tela telah h dilakukan, akan tetapi hal itu belum juga dapat menggeser kasta pemberantasan korupsi. +eandai +eandainya nya saja saja kita kita sadar sadar,, pembera pemberanta ntasan san korups korupsii meski meski sudah sudah pada tahun tahun keenam keenam perayaan hari antikorupsi ternyata masih jalan ditempat dan berkutat pada tingkat kuanti kuantitas tas!. !. Kebera Keberadaa daan n lembaga lembaga-le -lemba mbaga ga yang yang mengur mengurus us korups korupsii belum belum memili memiliki ki dampak yang menakutkan bagi para koruptor, bahkan hal tersebut turut disempurnakan dengan pemihakan-pemihakan yang tidak jelas.
alam alam masyar masyarakat akat yang yang tingkat tingkat korups korupsiny inyaa sepert sepertii Indones Indonesia, ia, hukuma hukuman n yang yang setenga setengah-s h-sete etengah ngah sudah sudah tidak tidak mempan mempan lagi. lagi. "ulainy "ulainyaa dari dari mana mana juga juga merupa merupakan kan masalah besar, karena boleh dikatakan semuanya sudah terjangkit penyakit birokrasi. #al ini tentu saja sangat memprihatinkan bagi kelangsungan hidup rakyat yang dipimpin oleh para pejabat yang terbukti melekukan tindak korupsi. "aka dari itu, di sini kami akan membahas tentang korupsi di Indonesia dan upaya untuk memberantasnya. 1.2 Rumusan Masalah %. pa yang dimaksud dengan korupsi /. 0ambaran umum tentang korupsi di Indonesia dan jenis 1 jenis korupsi 2. *agaimana $enomena korupsi di Indonesia 3. Kebijakan pemerintah dalam pemberantasan korupsi 4. )eran serta semerintah dalam memberantas korupsi 5. )eran serta masyarakat dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia 6. 7paya 1 upaya yang harus di lakukan dalam pemberantasan korupsi di indonesia . '. Kendala8hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi dalam pemberantasan korupsi di
Indonesia &. 7paya-upaya apa saja yang harus dilakukan dalam memberantas korupsi di Indonesia
1.3 Tu Tujuan juan %. "engetahui pengertian dari korupsi. /. "engetahui gambaran umum tentang korupsi dan jenis 1 jenis korupsi. 2. "engetahui $enomena korupsi di Indonesia. 3. "engetahui kebijakan pemerintah pemerintah dalam pemberantasan korupsi. 4. "engetahui peran serta pemerintah dalam dalam memberantasan memberantasan korupsi. 5. "engetahui peran serta masyarakat dalam upaya pemberantasan pemberantasan korupsi. 6. "engetahui upaya yang dapat ditempuh dalam pemberantasan pemberantasan korupsi. '. "eng "enget etah ahui ui kenda kendala la atau atau hamb hambat atan an-ha -hamb mbat atan an apa apa saja saja yang yang diha dihada dapi pi dala dalam m
pemberantasan korupsi di Indonesia. &. "engetahui "engetahui 7paya-upaya 7paya-upaya apa saja yang harus dilakukan dilakukan dalam memberantas memberantas korupsi di Indonesia.
BAB II PEMBAHAAN
2.1 Pengert!an k"ru#s! Korupsi berasal dari kata latin Corrumpere, Corruptio, atau Corruptus. rti har$iah
dari kata tersebut adalah penyimpangan dari kesucian 9)ro$anity:, tindakan tak bermoral, kebejatan, kebusukan, kerusakan, ketidakjujuran atau kecurangan. engan demikian korupsi memiliki konotasi adanya tindakan-tindakan hina, $itnah atau hal-hal buruk lainnya. *ahasa ;ropa *arat kemudian mengadopsi kata ini dengan sedikit modi$ikasi< Inggris = Corrupt, Corruption; )erancis = Corruption; *elanda = Korruptie. an akhirnya dari bahasa *elanda terdapat penyesuaian ke istilah Indonesia menjadi = Korupsi. Kumorotomo 9%&&/ = %64:, berpendapat bahwa korupsi adalah penyelewengan tanggung jawab kepada masyarakat, dan secara $aktual korupsi dapat berbentuk penggelapan, kecurangan atau manipulasi!. >ebih lanjut Kumorotomo mengemukakan bahwa korupsi mempunyai karakteristik sebagai kejahatan yang tidak mengandung kekerasan 9non-?iolence: dengan melibatkan unsur-unsur tipu muslihat 9guile:, ketidakjujuran 9deceit: dan penyembunyian suatu kenyataan 9concealment:. +elain pengertian di atas, terdapat pula istilah-istilah yang lebih merujuk kepada modus operandi tindakan korupsi. Istilah penyogokan 9gra$t:, merujuk kepada pemberian hadiah atau upeti untuk maksud mempengaruhi keputusan orang lain. )emerasan 9e@tortion:, yang diartikan sebagai permintaan setengah memaksa atas hadiah-hadiah tersebut dalam pelaksanaan tugas-tugas Negara. Kecuali itu, ada istilah penggelapan 9$raud:, untuk menunjuk kepada tindakan pejabat yang menggunakan dana publik yang mereka urus untuk kepentingan diri sendiri sehingga harga yang harus dibayar oleh masyarakat menjadi lebih mahal. engan demikian, korupsi merupakan tindakan yang merugikan Negara baik secara langsung maupun tidak langsung. *ahkan ditinjau dari berbagai aspek normati$, korupsi merupakan suatu penyimpangan atau pelanggaran. i mana norma soisal, norma hukum maupun norma etika pada umumnya secara tegas menganggap korupsi sebagai tindakan yang buruk. 2.2 ejarah $"ru#s! %! In%"nes!a
alam konteks perjalanan bangsa Indonesia, persoalan korupsi memang telah mengakar dan membudaya. *ahkan dikalangan mayoritas pejabat publik, tak jarang yang menganggap korupsi sebagi sesuatu yang lumrah dan Aajar!. Ibarat candu, korupsi telah
menjadi barang bergengsi yang jika tidak dilakukan, maka akan membuat stress! para penikmatnya. Korupsi berawal dari proses pembiasan, akhirnya menjadi kebiasaan dan berujung kepada sesuatu yang sudah terbiasa untuk dikerjakan oleh pejabat-pejabat Negara. Tak urung kemudian, banyak masyarakat yang begitu pesimis dan putus asa terhadap upaya penegakan hukum untuk menumpas koruptor di Negara kita. Bika dikatakan telah membudaya dalam kehidupan, lantas darimana awal praktek korupsi ini muncul dan berkembang Tulisan ini akan sedikit memberikan pemaparan mengenai asal-asul budaya korupsi di Indonesia yang pada hakekatnya telah ada sejak dulu ketika daerah-daerah di Nusantara masih mengenal system pemerintah $eodal 9(ligarkhi bsolut:, atau sederhananya dapat dikatakan, pemerintahan disaat daerah-daerah yang ada di Nusantara masih terdiri dari kerajaan-kerajaan yang dipimpin oleh kaum bangsawan 9Raja, +ultan dll:. +ecara garis besar, budaya korupsi di Indonesia tumbuh dan berkembang melalui 2 9tiga: $ase sejarah, yakni < zaman kerajaan, zaman penjajahan hingga zaman modern seperti sekarang ini. "ari kita coba bedah satu-persatu pada setiap $ase tersebut. %. Case Daman Kerajaan *udaya korupsi di Indonesia pada prinsipnya, dilatar belakangi oleh adanya kepentingan atau moti$ kekuasaan dan kekayaan. >iteratur sejarah masyarakat Indonesia, terutama pada zaman kerajaan-kerajaan kuno, seperti kerajaan "ataram, "ajapahit, +ingosari, emak, *anten dll, mengajarkan kepada kita bahwa kon$lik kekuasan yang disertai dengan moti$ untuk memperkaya diri 9sebagian ke cil karena wanita:, telah menjadi $aktor utama kehancuran kerajaan-kerajaan tersebut. Eoba saja kita lihat bagaimana Kerajaan +ingosari yang memelihara perang antar saudara bahkan hingga tujuh turunan saling membalas dendam berebut kekuasaan, mulai dari )rabu nusopati, )rabu Ranggawuni, hingga )rabu "ahesa Aongateleng dan seterusnya. #al yang sama juga terjadi di Kerajaan "ajapahit yang menyebabkan terjadinya beberapa kali kon$lik yang berujung kepada pemberontakan Kuti, Nambi, +uro dan lain-lain.
*ahkan kita ketahui, kerajaan "ajapahit hancur akibat perang saudara yang kita kenal dengan )erang )aregreg! yang terjadi sepeninggal "aha )atih 0ajah "ada. >alu, kerajaan emak yang memperlihatkan persaingan antara Boko Tingkir dengan #aryo )enangsang, ada juga Kerajaan *anten yang memicu +ultan #aji merebut tahta dan kekuasaan dengan ayahnya sendiri yaitu +ultan geng Tirtoyoso. #al menarik lainnya pada $ase zaman kerajaan ini adalah mulai terbangunnya watak opurtunisme bangsa Indonesia. +alah satu contohnya adalah posisi orang suruhan dalam kerajaan, atau yang lebih dikenal dengan abdi dalem!.
bdi dalem dalam sisi kekuasaan zaman ini,
cenderung selalu bersikap manis untuk menarik simpati raja atau sultan. #al tersebut pula yang menjadi embrio lahirnya kalangan opurtunis yang pada akhirnya juga memiliki potensi jiwa yang korup yang begitu besar dalam tatanan pemerintahan kita dikmudian hari. /. Case Daman )enjajahan )ada zaman penjajahan, praktek korupsi telah mulai masuk dan meluas ke dalam sistem budaya sosial-politik bangsa kita. *udaya korupsi telah dibangu n oleh para penjajah colonial 9terutama oleh *elanda: selama 24F tahun. *udaya korupsi ini berkembang dikalangan tokoh-tokoh lokal yang sengaja dijadikan badut politik oleh penjajah untuk menjalankan daerah adiministrati$ tertentu, semisal demang 9lurah:, tumenggung 9setingkat kabupaten atau pro?insi:, dan pejabat-pejabat lainnya yang notabene merupakan orang-orang suruhan penjajah *elanda untuk menjaga dan mengawasi daerah territorial tertentu. "ereka yang diangkat dan dipekerjakan oleh *elanda untuk memanen upeti atau pajak dari rakyat, digunakan oleh penjajah *elanda untuk memperkaya diri dengan menghisap hak dan kehidupan rakyat Indonesia. +epintas, cerita-cerita $ilm semisal +i )itung, Baka +embung, +amson G elila, dll, sangat cocok untuk menggambarkan situasi masyarakat Indonesia. 2. Case Daman "odern +eperti yang telah diketahui, pada saat sekarang ini banyak terdapat penyalahgunaan kekuasaan oleh para pejabat-pejabat yang ada di Indonesia hanya untuk kepentingan pribadi, keluarga ataupun kelompoknya tanpa memikirkan orang yang ada dibawahnya.
2.3 Dam#ak mas!& k"ru#s! a. Dam#ak $"ru#s! terha%a# Ek"n"m!
Korupsi memiliki berbagai e$ek penghancuran yang hebat 9an enermous destruction effects: terhadap orang miskin, dengan dua dampak yang saling bertaut satu sama lain. )ertama, dampak langsung yang dirasakan oleh orang miskin yakni semakin mahalnya harga jasa berbagai pelayanan publik, rendahnya kualitas pelayanan, dan juga sering terjadinya pembatasan akses terhadap berbagai pelayanan ?ital seperti air, kesehatan, dan pendidikan. Kedua, dampak tidak langsung terhadap orang miskin yakni pengalihan sumber daya milik publik untuk kepentingan pribadi dan kelompok, yang seharusnya diperuntukkan guna kemajuan sektor sosial dan orang miskin, melalui pembatasan pembangunan. ampak yang tidak langsung ini umumnya memiliki pengaruh atas langgengnya sebuah kemiskinan. +ecara sederhana penduduk miskin di wilayah Indonesia dapat dikategorikan dalam dua kategori, yakni = %. Kemiskinan kronis 9chronic poverty: atau kemiskinan struktural yang bersi$at terus menerus< /. Kemiskinan sementara 9transient poverty:, yaitu kemiskinan yang indikasinya adalah menurunnya pendapatan 9income: masyarakat untuk sementara waktu akibat perubahan yang terjadi, semisal terjadinya krisis moneter. "engingat adanya kemiskinan struktural, maka adalah nai$ jika kita beranggapan bahwa ?irus kemiskinan yang menjangkit di tubuh masyarakat adalah buah dari budaya malas dan etos kerja yang rendah 9culture of poverty:. Ailliam Ryan, seorang sosiolog ahli kemiskinan, menyatakan bahwa kemiskinan bukanlah akibat dari berkurangnya semangat wiraswasta, tidak memiliki hasrat berprestasi, $atalis. )endekatan ini dapat disebut sebagai blaming the victim 9menyalahkan korban:. )ada tahun /FFF-/FF%, the Partnership for Governanve Reform in Indonesia andthe World an! telah melaksanakan proyek "Corruption and the Porr#. )royek ini memotret wilayah permukiman kumuh di "akassar, Hogyakarta, dan Bakarta. Tujuannya ingin menjelaskan bagaimana korupsi mempengaruhi kemiskinan kota. engan mengaplikasikan suatu metode the Participatory Corruption assessment 9)E:, di setiap
lokasi penelitian, tim proyek melakukan diskusi bersama 2F-3F orang miskin mengenai pengalaman mereka bersentuhan dengan korupsi. Kegiatan ini juga diikuti dengan wawancara perseorangan secara mendalam untuk mengetahui dimana dan bagaimana korupsi memiliki pengaruh atas diri mereka. +ebuah wawasan dan pemahaman yang holistik tentang pengaruh korupsi terhadap kehidupan sosial orang miskin pun didapat. )ara partisipan program )E ini mengidenti$ikasi empat risiko tinggi korupsi, yakni = %. (ngkos $inansial 9 financial cost : Korupsi telah menggerogoti budget ketat yang tersedia dan meletakkan beban yang lebih berat ke pundak orang miskin dibandingkan dengan si kaya. /. "odal manusia 9human capital : Korupsi merintangi akses pada e$ekti?itas jasa pelayanan sosial termasuk sekolah, pelayanan kesehatan, skema subsidi makanan, pengumpulan sampah, yang kesemuanya berpengaruh pada kesehatan orang miskin dan keahliannya. 2. Kehancuran moral 9moral decay: Korupsi merupakan pengingkaran dan pelanggaran atas hukum yang berlaku 9the rule la$: untuk meneguhkan suatu budaya korupsi 9culture of corruption: 3. #ancurnya modal sosial 9loss of social capital : Korupsi mengikis kepercayaan dan memberangus hubungan serta memporakporandakan kohesi$itas komunitas. '. Dam#ak "s!al %an kem!sk!nan mas(arakat
Korupsi tidak diragukan dalam menyuburkan berbagai jenis kejahatan dalam masyarakat.
%. "enurut latas, melalui praktik korupsi, sindikat kejahatan atau
penjahat perseorangan dapat leluasa melanggar hukum, menyusupi berbagai oraganisasi negara dan mencapai kehormatan. i India, para penyelundup yang populer sukses menyusup ke dalam tubuh partai dan memangku jabatan penting. *ahkan, di merika +erikat, melalui suap, polisi korup menyediakan proteksi ke pada organisasi-organisasi kejahatan dengan pemerintahan yang korup. +emakin tinggi tingkat korupsi, semakin besar pula kejahatan. /. "enurut Transparensy International, terdapat pertalian erat antara jumlah korupsi dan jumlah kejahatan. Rasionalnya, ketika angka korupsi meningkat, maka angka kejahatan
yang terjadi juga meningkat. +ebaliknya, ketika angka korupsi berhasil dikurangi, maka kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum 9la$ enforcement : juga meningkat. Badi bisa dikatakan, mengurangi korupsi dapat juga 9secara tidak langsung: mengurangi kejahatan lain dalam masyarakat. 2. +oerjono +oekanto menyatakan bahwa penegakan hukum di suatu negara selain tergantung dari hukum itu sendiri, pro$esionalisme aparat, sarana dan p rasarana, juga tergantung pada kesadaran hukum masyarakat. "emang secara ideal, angka kejahatan akan berkurang jika timbul kesadaran masyarakat 9marginal detterence:. Kondisi ini hanya terwujud jika tingkat kesadaran hukum dan kesejahteraan masyarakat sudah memadai. ). Dam#ak terha%a# #"l!t!k %an Dem"kras!
Negara kita sering disebut bureaucratic polity. *irokrasi pemerintah merupakan sebuah kekuatan besar yang sangat berpengaruh terhadap sendi-sendi kehidupan bermasyarakat dan bernegara. +elain itu, birokrasi pemerintah juga merupakan garda depan yang berhubungan dengan pelayanan umum kepada masyarakat. Namun di sisi lain, birokrasi sebagai pelaku roda pemerintahan merupakan kelompok yang rentan terhadap jerat korupsi. Korupsi melemahkan birokrasi sebagai tulang punggung negara. +udah menjadi rahasia umum bahwa birokrasi di tanah air seolah menjunjung tinggi pameo jika bisa dibuat sulit, mengapa harus dipermudah!. +emakin tidak e$isien birokrasi bekerja, semakin besar pembiayaan tidak sah atas institusi negara ini. +ikap masa bodoh birokrat pun akan melahirkan berbagai masalah yang tidak terhitung banyaknya. +ingkatnya, korupsi menumbuhkan ketidake$isienan yang menyeluruh di dalam birokrasi. Korupsi dalam birokrasi dapat dikategorikan dalam dua kecenderungan umum = yang menjangkiti masyarakat dan yang dilakukan di kalangan mereka sendiri. Korupsi tidak saja terbatas pada transaksi yang korup yang dilakukan dengan sengaja oleh dua pihak atau lebih, melainkan juga meliputi berbagai akibat dari perilaku yang korup, homo venalis. Transparency International 9TI:, sebagai lembaga internasional yang bergerak dalam upaya antikorupsi, membagi kegiatan korupsi di sektor publik ke dalam dua jenis, yaitu =
%. Korupsi administrati$ +ecara administrati$, korupsi bisa dilakukan sesuai dengan hukum!, yaitu meminta imbalan atas pekerjaan yang seharusnya memang dilakukan, serta korupsi yang bertentangan dengan hukum! yaitu meminta imbalan uang untuk melakukan pekerjaan yang sebenarnya dilarang untuk dilakukan. i tanah air, jenis korupsi administrati$ berwujud uang pelicin dalam mengurus berbagai surat-surat, seperti Kartu Tanda )enduduk 9KT):, +urat Ijin "engemudi 9+I":, akte lahir, dan paspor agar prosesnya lebih cepat. )adahal, seharusnya tanpa uang pelicin surat-surat ini memang harus diproses dengan cepat. /. Korupsi politik Benis korupsi politik muncul dalam bentuk uang damai!. "isalnya, uang yang diberikan dalam kasus pelanggaran lalu lintas agar si pelanggar tidak perlu ke pengadilan. "anajemen kerja birokrasi yang e$isien sungguh merupakan barang yang langka di tanah air. "enurut #+. illon, birokrasi hanya dapat digerakkan oleh politikus yang berkeahlian dalam bidangnya. *ukan sekedar pejabat yang direkrut dari kalangan pro$esi atau akademikus tanpa pengalaman dan pemahaman tentang kerumitan birokrasi. %. Dam#ak terha%a# 'r!"kras! Pemer!ntahan
Korupsi, tidak diragukan, menciptakan dampak negati$ terhadap kinerja suatu sistem politik atau pemerintahan. a. )ertama, korupsi mengganggu kinerja sistem politik yang berlaku. )ada dasarnya, isu korupsi lebih sering bersi$at personal. Namun, dalam mani$estasinya yang lebih luas, dampak korupsi tidak saja bersi$at personal, melainkan juga dapat mencoreng kredibilitas organisasi tempat si koruptor bekerja. )ada tataran tertentu, imbasnya dapat bersi$at sosial. Korupsi yang berdampak sosial sering bersi$at samar, dibandingkan dengan dampak korupsi terhadap organisasi yang lebih nyata. b. Kedua, publik cenderung meragukan citra dan kredibilitas suatu lembaga yang diduga terkait dengan tindak korupsi. c. Ketiga, lembaga politik diperalat untuk menopang terwujudnya berbagai kepentingan pribadi dan kelompok. Ini mengandung arti bahwa lembaga politik telah dikorupsi untuk kepentingan yang sempit 9vested interest :. +ering terdengar tuduhan umum dari kalangan anti-neoliberalis bahwa lembaga multinasional seperti )erserikatan *angsa-*angsa
9)**:, IC, dan *ank unia adalah perpanjangan kepentingan kaum kapitalis dan para hegemoni global yang ingin mencaplok politik dunia di satu tangan raksasa. Tuduhan seperti ini sangat mungkin menimpa pejabat publik yang memperalat suatu lembaga politik untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya. alam kasus seperti ini, kehadiran masyarkat sipil yang berdaya dan supremasi hukum yang kuat dapat meminimalisir terjadinya praktik korupsi yang merajalela di masyarakat. +ementara itu, dampak korupsi yang menghambat berjalannya $ungsi pemerintah, sebagai pengampu kebijakan negara, dapat dijelaskan sebagai berikut = %. Korupsi menghambat peran negara dalam pengaturan alokasi, /. Korupsi menghambat negara melakukan pemerataan akses dan aset, 2. Korupsi juga memperlemah peran pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi dan politik. engan demikian, suatu pemerintahan yang terlanda wabah korupsi akan mengabaikan tuntutan pemerintahan yang layak. "enurut Aang n +hih, koruptor sering mengabaikan kewajibannya oleh karena perhatiannya tergerus untuk kegiatan korupsi semata-mata. #al ini dapat mencapai titik yang membuat orang tersebut kehilangan sensiti$itasnya dan akhirnya menimbulkan bencana bagi rakyat. e. Dam#ak terha%a# kerusakan l!ngkungan
Korupsi yang merajalela di lingkungan pemerintah akan menurunkan kredibilitas pemerintah yang berkuasa. Ia meruntuhkan kepercayaan masyarakat terhadap berbagai tindakan pemerintah. Bika suatu pemerintah tidak lagi mampu memberi pelayanan terbaik bagi warganya, maka rasa hormat rakyat dengan sendirinya akan luntur. Bika pemerintahan justru memakmurkan praktik korupsi, maka lenyap pula unsur hormat dan trust 9kepercayaan: masyarakat kepada pemerintahan. Karenanya, praktik korupsi yang kronis menimbulkan demoralisasi di kalangan masyarakat.
2.* +am'aran umum tentang k"ru#s! %! In%"nes!a
Korupsi di Indonsia dimulai sejak era (rde >ama sekitar tahun %&5F-an bahkan sangat mungkin pada tahun-tahun sebelumnya. )emerintah melalui 7ndang-7ndang Nomor /3 )rp %&5F yang diikuti dengan dilaksanakannya (perasi *udhi! dan
)embentukan Tim )emberantasan Korupsi berdasarkan Keputusan )residen Nomor //' Tahun %&56 yang dipimpin langsung oleh Baksa gung, belum membuahkan hasil nyata. )ada era (rde *aru, muncul 7ndang-7ndang Nomor2 Tahun %&6% dengan (perasi Tertib!yang dilakukan Komando (perasi )emulihan Keamanan dan Ketertiban 9Kopkamtib:, namun dengan kemajuan iptek, modus operandi korupsi semakin canggih dan rumit
sehingga
7ndang-7ndang
tersebut
gagal
dilaksanakan.
+elanjutnya
dikeluarkan kembali 7ndang-7ndang Nomor 2% Tahun %&&&. 7paya-upaya hukum yang telah dilakukan pemerintah sebenarnya sudah cukup banyak dan sistematis. Namun korupsi di Indonesia semakin banyak sejak akhir %&&6 saat negara mengalami krisis politik, sosial, kepemimpinan, dan kepercayaan yang pada akhirnya menjadi krisis multidimensi. 0erakan re$ormasi yang menumbangkan rezim (rde *aru menuntut antara lain ditegakkannya supremasi hukum dan pemberantasan Korupsi, Kolusi G Nepotisme 9KKN:. Tuntutan tersebut akhirnya dituangkan di dalam Ketetapan ")R Nomor I8")R8%&&& G 7ndang-7ndang Nomor /' Tahun %&&& tentang )enye-lenggaraan Negara yang *ersih G *ebas dari KKN. "enurut 77. No. /F Tahun /FF% tentang )emberantasan Tindak )idana Korupsi, ada tiga puluh jenis tindakan yang bisa dikategorikan sebagai tindak korupsi. Namun secara ringkas tindakan-tindakan itu bisa dikelompokkan menjadi= %. Kerugian keuntungan Negara /. +uap-menyuap 9istilah lain = sogokan atau pelicin: 2. )enggelapan dalam jabatan 3. )emerasan 4. )erbuatan curang 5. *enturan kepentingan dalam pengadaan 6. 0rati$ikasi 9istilah lain = pemberian hadiah:. 2., -en"mena $"ru#s! D! In%"nes!a Cenomena umum yang biasanya terjadi di negara berkembang contohnya Indonesia
ialah= %. )roses modernisasi belum ditunjang oleh kemampuan sumber daya manusia pada lembaga-lembaga politik yang ada. /. Institusi-institusi politik yang ada masih lemah disebabkan oleh mudahnya ok-num! lembaga tersebut dipengaruhi oleh kekuatan bisnis8ekonomi, sosial, keaga-maan, kedaerahan, kesukuan, dan pro$esi serta kekuatan asing lainnya. 2. +elalu muncul kelompok sosial baru yang ingin berpolitik, namun sebenarnya banyak di antara mereka yang tidak mampu.
3.
"ereka hanya ingin memuaskan ambisi dan kepentingan pribadinya dengan dalih
kepentingan rakyat!. +ebagai akibatnya, terjadilah runtutan peristiwa sebagai berikut = %. )artai politik sering inkonsisten, artinya pendirian dan ideologinya sering beru-bahubah sesuai dengan kepentingan politik saat itu. /. "uncul pemimpin yang mengedepankan kepentingan pribadi daripada kepenting-an umum. 2. +ebagai oknum pemimpin politik, partisipan dan kelompoknya berlomba-lomba mencari keuntungan materil dengan mengabaikan kebutuhan rakyat. 3. Terjadi erosi loyalitas kepada negara karena menonjolkan pemupukan harta dan kekuasaan. imulailah pola tingkah para korup. 4. +umber kekuasaan dan ekonomi mulai terkonsentrasi pada beberapa kelompok kecil yang mengusainya saja. erita dan kemiskinan tetap ada pada kelompok masyarakat besar 9rakyat:. 5. >embaga-lembaga politik digunakan sebagai dwi aliansi, yaitu sebagai sektor di bidang politik dan ekonomi-bisnis. 6. Kesempatan korupsi lebih meningkat seiring dengan semakin meningkatnya ja-batan dan hirarki politik kekuasaan. 2. $e'!jakan Pemer!ntah Dalam Pem'erantasan $"ru#s! "ewujudkan keseriusan pemerintah dalam upaya memberantas korupsi, Telah di
keluarkan berbagai kebijakan. i awali dengan penetapan anti korupsi sedunia oleh )** pada tanggal & esember /FF3, )residen susilo *udiyono telah mengeluarkan instruksi )residen Nomor 4tahun /FF3 tentang )ercepatan )emberantasan Korupsi, yang menginstruksikan secara khusus Kepada Balsa gung an kapolri= %. "engoptimalkan upaya 1 upaya penyidikan8)enuntutan terhadap tindak pidana korupsi untuk menghukum pelaku dan menelamatkan uang negara. /. "encegan G memberikan sanksi tegas terhadap penyalah gunaan wewenang yg di lakukan oleh jaksa 9)enuntut 7mum:8 nggota polri dalam rangka penegakan hukum. 2. "eningkatkan Kerjasama antara kejaksaan dgn kepolisian Negara RI, selain denagan *)K),))TK,dan intitusi Negara yang terkait denagn upaya penegakan hukum dan pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi Kebijakan selanjutnya adalah menetapkan Rencana aksi nasional )emberantasan Korupsi 9RN-)K: /FF3-/FF&. >angkag 1 langkah pencegahan dalam RN-)K di prioritaskan pada = %. "endesain ulang layanan publik .
/.
"emperkuat transparasi, pengawasan, dan sanksi pada kegiatan pemerintah yg
berhubungan ;konomi dan sumber daya manusia. 2. "eningkatkan pemberdayaan pangkat 1 pangkat pendukung dalam pencegahan korupsi. 2./ Peran erta Pemer!ntah Dalam Mem'erantas $"ru#s!0 )artisipasi dan dukungan dari masyarakat sangat dibutuhkan dalam mengawali
upaya-upaya pemerintah melalui K)K 9Komisi )emberantasan Korupsi: dan aparat hukum lain. K)K yang ditetapkan melalui 7ndang-7ndang Nomor 2F Tahun /FF/ Tentang Komisi )emberantasan Tindak )idana Korupsi untuk mengatasi, menanggulangi, dan memberan-tas korupsi, merupakan komisi independen yang diharapkan mampu menjadi martir! bagi para pelaku tindak KKN. dapun agenda K)K adalah sebagai berikut = %. "embangun kultur yang mendukung pemberantasan korupsi. /. "endorong pemerintah melakukan re$ormasi public sector dengan mewujudkan good go?ernance. 2. "embangun kepercayaan masyarakat. 3. "ewujudkan keberhasilan penindakan terhadap pelaku korupsi besar. 4. "emacu aparat hukum lain untuk memberantas korupsi. 2. Peran serta ma(arakat %alam u#a(a #em'erantasan k"ru#s! = *entuk 1 bentuk peran serta mayarakat dalam pemberantasan tindak pidana korupsi
menurut 77 No. 2% tahun %&&& antara lain adalah +** = %. #ak "encari, memperoleh, dan memberikan in$ormasi adanya dugaan tindak pidana korupsi /. #ak untuk memperoleh layanan dalam mencari, memperoleh, dan memberikan in$ormasi adanya dugaan telah tindak pidana korupsi kepada penegak hukum 2. #ak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kpada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi 3. #ak memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporan yg di berikan kepada penegak hukum waktu paling lama 2F hari 4. #ak untuk memperoleh perlindungan hukum 5. )enghargaan pemerintah kepada mayarakat 2. U#a(a (ang %a#at %!tem#uh %alam #em'erantasan k"ru#s!0 da beberapa upaya yang dapat ditempuh dalam memberantas tindak korupsi di
Indone-sia, antara lain sebagai berikut = 1. U#a(a Pen)egahan Pre4ent!&5
a:
"enanamkan semangat nasional yang positi$ dengan mengutamakan pengabdian
pada bangsa dan negara melalui pendidikan $ormal, in$ormal dan agama. b: "elakukan penerimaan pegawai berdasarkan prinsip keterampilan teknis. c: )ara pejabat dihimbau untuk mematuhi pola hidup sederhana dan memiliki tang-gung jawab yang tinggi. d: )ara pegawai selalu diusahakan kesejahteraan yang memadai dan ada jaminan masa tua. e: "enciptakan aparatur pemerintahan yang jujur dan disiplin kerja yang tinggi. $: +istem keuangan dikelola oleh para pejabat yang memiliki tanggung jawab etis tinggi dan dibarengi sistem kontrol yang e$isien. g: "elakukan pencatatan ulang terhadap kekayaan pejabat yang mencolok. h: *erusaha melakukan reorganisasi dan rasionalisasi organisasi pemerintahan mela-lui penyederhanaan jumlah departemen beserta jawatan di bawahnya. 2. U#a(a Pen!n%akan $urat!&50 7paya penindakan, yaitu dilakukan kepada mereka yang terbukti melanggar dengan diberikan peringatan, dilakukan pemecatan tidak terhormat dan dihukum pidana. *eberapa contoh penindakan yang dilakukan oleh K)K = a: ugaan korupsi dalam pengadaan #elikopter jenis "I-/ "erk )le Rosto? Rusia milik )emda N 9/FF3:. b: "enahan Konsul Benderal RI di Bohor *aru, "alaysia, ;". Ia diduga melekukan pungutan liar dalam pengurusan dokumen keimigrasian. c: ugaan korupsi dalam )royek )rogram )engadaan *usway pada )emda KI Bakarta 9/FF3:. d: ugaan penyalahgunaan jabatan dalam pembelian tanah yang merugikan keuang-an negara Rp %F milyar lebih 9/FF3:. e: ugaan korupsi pada penyalahgunaan $asilitas preshipment dan placement deposito dari *I kepada )T Te@maco 0roup melalui *NI 9/FF3:. $: Kasus korupsi dan penyuapan anggota K)7 kepada tim audit *)K 9/FF4:. g: Kasus penyuapan panitera )engadilan Tinggi Bakarta 9/FF4:. h: Kasus penyuapan #akim gung " dalam perkara )robosutedjo. i: "enetapkan seorang bupati di Kalimantan Timur sebagai tersangka dalam kasus korupsi *andara >oa Kolu yang diperkirakan merugikan negara sebesar Rp %4,& miliar 9/FF3:. j: Kasus korupsi di K*RI "alaysia 9/FF4:. 3. U#a(a E%ukas! Mas(arakat6Mahas!s7a0 a: "emiliki tanggung jawab guna melakukan partisipasi politik dan kontrol sosial terkait dengan kepentingan publik. b: Tidak bersikap apatis dan acuh tak acuh.
c: "elakukan kontrol sosial pada setiap kebijakan mulai dari pemerintahan desa hingga ke tingkat pusat8nasional. d: "embuka wawasan
seluas-luasnya
pemahaman
tentang
penyelenggaraan
pemerintahan negara dan aspek-aspek hukumnya. e: "ampu memposisikan diri sebagai subjek pembangunan dan berperan akti$ dalam setiap pengambilan keputusan untuk kepentingan masyarakat luas *. U#a(a E%ukas! LM Lem'aga 7a%a(a Mas(arakat5 = a: Indonesia Eorruption Aatch 9IEA: adalah organisasi non-pemerintah yang mengawasi dan melaporkan kepada publik mengenai korupsi di Indonesia dan terdiri dari sekumpulan orang yang memiliki komitmen untuk memberantas korupsi melalui usaha pemberdayaan rakyat untuk terlibat melawan praktik korupsi. IEA la-hir di Bakarta pd tgl /% Buni %&&' di tengah-tengah gerakan re$ormasi yang meng-hendaki pemerintahan pasca-+oeharto yg bebas korupsi. b: Transparency International 9TI: adalah organisasi internasional yang bertujuan memerangi korupsi politik dan didirikan di Berman sebagai organisasi nirlaba sekarang menjadi organisasi non-pemerintah yang bergerak menuju organisasi yang demokratik. )ublikasi tahunan oleh TI yang terkenal adalah >aporan Korupsi 0lobal. +ur?ei TI Indonesia yang membentuk Indeks )ersepsi Korupsi 9I)K: Indonesia /FF3 menyatakan bahwa Bakarta sebagai kota terkorup di Indonesia, disusul +urabaya, "edan, +emarang dan *atam. +edangkan sur?ei TI pada /FF4, Indonesia berada di posisi keenam negara terkorup di dunia. I)K Indonesia adalah /,/ sejajar dengan zerbaijan, Kamerun, ;tiopia, Irak, >ibya dan 7sbekistan, serta hanya lebih baik dari Kongo, Kenya, )akistan, )araguay, +omalia, +udan, ngola, Nigeria, #aiti G "yanmar. +edangkan Islandia adalah negara terbebas dari korupsi. 2.18 $en%ala9$en%ala :ang D!ha%a#! Dalam Pem'erantasan $"ru#s! Korupsi dapat terjadi di negara maju maupun negara berkembang seperti Indonesia.
dapun hasil analisis penulis dari beberapa teori dan kejadian di lapangan, ternyata hambatan8kendala-kendala yang dihadapi *angsa Indonesia dalam meredam korupsi antara lain adalah = %. )enegakan hukum yang tidak konsisten dan cenderung setengah-setengah. /. +truktur birokrasi yang berorientasi ke atas, termasuk perbaikan birokrasi yang cenderung terjebak perbaikan renumerasi tanpa membenahi struktur dan kultur. 2. Kurang optimalnya $ungsi komponen-komponen pengawas atau pengontrol, sehingga tidak ada check and balance.
3.
*anyaknya celah8lubang-lubang yang dapat dimasuki tindakan korupsi pada sistem
politik dan sistem administrasi negara Indonesia. 4. Kesulitan dalam menempatkan atau merumuskan perkara, sehingga dari contohcontoh kasus yang terjadi para pelaku korupsi begitu gampang mengelak dari tuduhan yang diajukan oleh jaksa. 5. Taktik-taktik koruptor untuk mengelabui aparat pemeriksa, masyarakat, dan negara yang semakin canggih. 6. Kurang kokohnya landasan moral untuk mengendalikan diri dalam menjalankan amanah yang diemban.
2.11 -akt"r Pen%"r"ng Terja%!n(a $"ru#s! %! In%"nes!a
a. Konsentrasi kekuasan di pengambil keputusan yang tidak bertanggung jawab langsung kepada rakyat, seperti yang sering terlihat di rezim-rezim yang bukan demokratik . b. 0aji yang masih rendah, kurang sempurnanya peraturan perundang-undangan, administrasi yang lamban dan sebagainya. c. +ikap mental para pegawai yang ingin cepat kaya dengan cara yang haram, tidak ada kesadaran bernegara, tidak ada pengetahuan pada bidang pekerjaan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah. d. Kurangnya transparansi di pengambilan keputusan pemerintah e. Kampanye-kampanye politik yang mahal, dengan pengeluaran lebih besar dari pendanaan politik yang normal. $. )royek yang melibatkan uang rakyat dalam jumlah besar. g. >ingkungan tertutup yang mementingkan diri sendiri dan jaringan Jteman lamaJ. h. >emahnya ketertiban hukum. i. >emahnya pro$esi hukum.
2.12 N!la! %an Pr!ns!# Ant! $"ru#s!
)ada dasarnya korupsi terjadi karena adanya $aktor internal 9niat: dan $aktor eksternal 9kesempatan:. Niat lebih terkait dengan $aktor indi?idu yang meliputi prilaku dan nilai-nilai yang dianut, sedangkan kesempatan terkait dengan sistem yang berlaku. 7paya pencegahan korupsi dapat dimulai dengan menanamkan nilai-nilai anti korupsi
pada semua indi?idu.!
+etidaknya ada sembilan nilai-nilai anti korupsi yang
penting untuk ditanamkan pada semua orang, yaitu = %. /. 2. 3. 4. 5. 6. '. &.
Kejujuran Kepedulian Kemandirian Kedisiplinan Tanggung jawab Kerja Keras, +ederhana, Keberanian, dan Keadilan.
2.13 Peran %an keterl!'atan Mahas!s7a %alam +erakan Ant! $"ru#s!
"ahasiswa mempunyai potensi besar untuk menjadi agen perubahan dan motor penggerak dalam gerakan anti korupsi. )eran mahasiswa dalam pemberantasan korupsi= %."enjaga diri dan komunitas mahasiswa bersih dari korupsi dan perilaku korupti$. /."embangun dan memelihara gerakan anti korupsi. dapun upaya-upaya yang bisa dilakukan oleh mahasiswa dalam pemberantasan korupsi adalah= a. "enciptakan lingkungan bebas dari korupsi di kampus. #al ini terutama dimulai dari kesadaran masing-masing mahasiswa yaitu menanamkan kepada diri mereka sendiri bahwa mereka tidak boleh melakukan tindakan korupsi walaupun itu hanya tindakan sederhana, misalnya terlambat datang ke kampus, menitipkan absen kepada teman jika tidak masuk atau memberikan uang suap kepada para pihak pengurus beasiswa dan macam-macam tindakan lainnya. "emang hal tersebut kelihatan sepele tetapi berdampak $atal pada pola pikir dan dikhawatirkan akan menjadi kebiasaan bahkan yang lebih parah adalah menjadi sebuah karakter. +elain kesadaran pada masing-masing mahasiswa maka mereka juga harus memperhatikan kebijakan internal kampus agar dikritisi sehingga tidak memberikan peluang kepada pihak-pihak yang ingin mendapatkan keuntungan melalui korupsi. "isalnya ketika penerimaan mahasiswa baru mengenai biaya yang diestimasikan dari pihak kampus kepada calon mahasiswa maka perlu bagi mahasiswa untuk mempertanyakan dan menuntut sebuah transparasi dan jaminan yang jelas dan hal
lainnya. Badi posisi mahasiswa di sini adalah sebagai pe ngontrol kebijakan internal uni?ersitas. engan adanya kesadaran serta komitmen dari diri sendiri dan sebagai pihak pengontrol kebijakan internal kampus maka bisa menekan jumlah pelaku korupsi. 7paya lain untuk menciptakan lingkungan bebas dari korupsi di lingkungan kampus adalah mahasiswa bisa membuat koperasi atau kantin jujur. Tindakan ini diharapkan agar lebih mengetahui secara jelas signi$ikansi resiko korupsi di lingkungan kampus. "ahasiswa juga bisa berinisiati$ membentuk organisasi atau komunitas intra kampus yang berprinsip pada upaya memberantas tindakan korupsi. (rganisasi atau komunitas tersebut diharapkan bisa menjadi wadah mengadakan diskusi atau seminar mengenai bahaya korupsi. +elain itu organisasi atau komunitas ini mampu menjadi alat pengontrol terhadap kebijakan internal kampus. b. "emberikan pendidikan kepada masyarakat tentang bahaya melakukan korupsi. "emberikan penyuluha serta menghimbau agar masyarakat ikut serta dalam menindaklanjuti 9berperan akti$: dalam memberantas tindakan korupsi yang terjadi di sekitar lingkungan mereka. +elain itu, masyarakat dituntut lebih kritis terhadap kebijakan pemerintah yang dirasa kurang rele?an. "aka masyarakat sadar bahwa korupsi memang harus dilawan dan dimusnahkan dengan mengerahkan kekuatan secara massi$, artinya bukan hanya pemerintah saja melainakan seluruh lapisan masyarakat. c. "enjadi alat pengontrol terhadap kebijakan pemerintah. "ahasiswa selain sebagai agen perubahan juga bertindak sebagai agen pengontrol dalam pemerintahan. Kebijakan pemerintah sangat perlu untuk dikontrol dan dikritisi jika dirasa kebijakan tersebut tidak memberikan dampak positi$ pada keadilan dan kesejahteraan masyarakat dan semakin memperburuk kondisi masyarakat. "isalnya dengan melakukan demo untuk menekan pemerintah atau melakukan jajak pendapat untuk memperoleh hasil negosiasi yang terbaik.
BAB III PENUTUP
3.1 $es!m#ulan
Korupsi merupakan tindakan buruk yang dilakukan oleh aparatur birokrasi serta orang-orang yang berkompeten dengan birokrasi. Korupsi dapat bersumber dari kelemahan-kelemahan yang terdapat pada sistem politik dan sistem administrasi negara dengan birokrasi sebagai prangkat pokoknya. Keburukan hukum merupakan penyebab lain meluasnya korupsi. +eperti halnya delik-delik hukum yang lain, delik hukum yang menyangkut korupsi di Indonesia masih begitu rentan terhadap upaya pejabat-pejabat tertentu untuk membelokkan hukum menurut kepentingannya. alam realita di lapangan, banyak kasus untuk menangani tindak pidana korupsi yang sudah diperkarakan bahkan terdakwapun sudah di?onis oleh hakim, tetapi selalu bebas dari hukuman. Itulah sebabnya kalau hukuman yang diterapkan tidak drastis, upaya pemberantasan korupsi dapat dipastikan gagal. "eski demikian, pemberantasan korupsi jangan menajadi jalan tak ada ujung!, melainkan jalan itu harus lebih dekat ke ujung tujuan!. 7paya-upaya untuk mengatasi persoalan korupsi dapat ditinjau dari struktur atau sistem sosial, dari segi yuridis, maupun segi etika atau akhlak manusia.
3.2 aran
a. )erlu dikaji lebih dalam lagi tentang teori upaya pemberantasan korupsi di Indonesia agar mendapat in$ormasi yang lebih akurat. b. iharapkan para pembaca setelah membaca makalah ini mampu mengaplikasikannya di dalam kehidupan sehari-hari. c. "emiliki si$at takut dalam melakukan korupsi.
d. e. $. g. h.
Bangan menghancurkan orang lain demi kepentingan pribadi. *erusaha bersikap jujur didalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. "engetahui dampak terjadinya korupsi. "emiliki pendidikan yang kuat apalagi dalam pemberantasan korupsi. "enegakkan hukum secara adil dan konsisten sesuai dengan peraturan perundang-
undangan dan norma-norma lainnya yang berlaku. i. danya penjabaran rumusan perundang-undangan yang jelas, sehingga tidak menyebabkan kekaburan atau perbedaan persepsi diantara para penegak hukum dalam menangani kasus korupsi. j. +emua elemen 9aparatur negara, masyarakat, akademisi, wartawan: harus memiliki idealisme, keberanian untuk mengungkap penyimpangan-penyimpangan secara objekti$, jujur, kritis terhadap tatanan yang ada disertai dengan keyakinan penuh terhadap prinsip prinsip keadilan. k. "elakukan pembinaan mental dan moral manusia melalui khotbah-khotbah, ceramah atau penyuluhan di bidang keagamaan, etika dan hukum. Karena bagaimanapun juga baiknya suatu sistem, jika memang indi?idu-indi?idu di dalamnya tidak dijiwai oleh nilai-nilai kejujuran dan harkat kemanusiaan, niscaya sistem tersebut akan dapat disalahgunakan, diselewengkan atau dikorup.
DA-TAR PUTA$A
0ie. /FF/. )emberantasan Korupsi 7ntuk "eraih Kemandirian, Kemakmuran, Kesejahteraan dan Keadilan. "ochtar. /FF&. ;$ek Treadmill! )emberantasan Korupsi = Kompas 77 No. /F Tahun /FF% Tentang )emberantasan Tindak )idana Korupsi.
+trategi pencegahan G penegakan hukum Tindak )idana Korupsi 9Ehaerudin,+#.,"#. +ya$udin hmad inar,+#.,"#. +yari$ Cadillah,+#.,"#.: "odus (perandi )elanggaran Keppres No. 'F tahun /FF2 dari )erspekti$ K)K 9http=88nurulsolikha.blogspot.com8/F%%8F28upaya-pemberantasan-korupsi-di.html : *udiy anto, rs. "". /FF5. Pendidi!an Ke$arganegaraan untu! %&' Kelas (. Bakarta= ;rlangga rs.Boko *udi santoso. )endidikan kewarganegaraan untuk +"K Kelas http)**harissoe!amti.blogspot.com* http=88wawasan$adhitya.blogspot.com8/F%/8F'8upaya-pemberantasan-korupsi-diindonesia.htmlLi@zz/*myho7C #amzah jur andi,9/FF4:, pemberantasan !orupsi, Bakarta,)T Raja 0ra$indo )ersada ikoro wirdjono projo,9/FF4:,tinda! pidana tertentu di Indonesia, Bakarta,)T Raja 0ra$indo )ersada Komisi )emberantasan Korupsi 9/FF':, +ur?ei )ersepsi "asyarakat Terhadap K)K dan Korupsi Tahun /FF'. www.$i!ipedia.com
