BAB I. PENDAHULUAN
Definisi Korupsi
Kata korupsi awalnya berasal dari bahasa Latin, corruptio atau corruptus (Webster Student Dictionary; 1960). Kata corruptio itu sendiri berasal dari kata corrumpere, corrumpere, suatu kata dalam bahasa Latin yang lebih tua. Dari bahasa Latin itulah lalu turun ke banyak bahasa Eropa seperti Inggris, yaitu corruption, corrupt; Perancis, yaitu corruption; dan Belanda, yaitu corruptie (korruptie). Patut diduga, istilah korupsi dalam Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Belanda. Korupsi sebagai fenomena penyimpangan dalam kehidupan sosial, budaya, kemasyarakatan, dan kenegaraan sudah sejak lama dikaji secara kritis oleh para ilmuwan dan filsuf. Filsuf Yunani, Aristoteles, yang diikuti oleh Machiavelli, misalnya, sejak awal sudah merumuskan sesuatu yang disebutnya sebagai korupsi moral (moral corrupt). Korupsi moral merujuk pada berbagai bentuk penyimpangan konstitusi, sehingga para penguasa rezim ±termasuk dalam sistem demokrasi± tidak lagi dipimpin oleh hukum dan tidak lagi melayani kepentingan rakyat, tetapi tak lebih hanya berupaya melayani dirinya sendiri. Korupsi bisa dilihat dari perspektif kebudayaan. Secara teoritis dan praktis, relasi antara korupsi dan kebudayaan sangat kuat. Bahkan dalam praktiknya, korupsi terkait dengan unsur tradisi feodalisme, hadiah, upeti, dan sistem kekerabatan (extended family). Korupsi agaknya akan tumbuh dalam masyarakat atau bangsa yang memiliki tradisi budaya feodalis atau neofeodalis. Pasalnya, dalam budaya tersebut, tidak ada sistem nilai yang memisahksan secara tajam antara milik publik (negara) dengan milik pribadi bagi ruling class (elit penguasa). Sedangkan, sistem kekerabatan ikut mendorong nepotisme. Dalam pandangan agama, korupsi juga dipandang sebagai suatu perbuatan yang sangat tercela dan termasuk perbuatan yang merampas hak-hak hidup sesama manusia,. Pelakunya dikategorikan melakukan dosa besar. Lebih luas, korupsi merupakan tindakan yang bertentangan dengan prinsip keadilan dan tanggung jawab. Makalah ini akan membahas lebih lanjut tentang ciri-ciri dari korupsi dan dampak negatif korupsi dan prinsip pembentukan sikap dan kepribadian yang ³anti korupsi´ bagi generasi muda.
BAB II. PEMBAHASAN
1.
CIRI-CIRI
DAN TYPE KORUPSI
Sebagai suatu gejala sosial yang rumit, korupsi tidak dapat dirumuskan dalam satu kalimat saja. Yang mungkin dilakukan adalah membuat gambaran yang masuk akal mengenai gejala tersebut, agar dapat dipisahkan dari gejala lain yang bukan korupsi. Inti korupsi adalah penyalahgunaan kepercayaan untuk kepentingan pribadi. Berdasarkan induksi kasus demi kasus dari masyarakat masa lalu sampai zaman moderen, oleh Syed Hussein Alatas telah disusun sejumlah ciri korupsi. Ciri-ciri korupsi dapat diringkas sebagai berikut: (a) suatu pengkhianatan terhadap kepercayaan, (b) penipuan terhadap badan pemerintah, (c) dengan sengaja melalaikan kepentingan umum untuk kepentingan khusus, (d) dilakukan dengan rahasia, kecuali dalam keadaan di mana orang-orang yang berkuasa atau bawahannya menganggapnya tidak perlu, (e) melibatkan lebih dari satu orang atau pihak, (f) adanya kewajiban dan keuntungan bersama, dalam bentuk uang atau yang lain, (g) terpusatnya kegiatan (korupsi) pada mereka yang menghendaki keputusan yang pasti dan mereka yang dapat mempengaruhinya, (h) adanya usaha untuk menutupi perbuatan korup dalam bentuk bentuk pengesahan hukum, dan (i) menunjukkan fungsi ganda yang kontradiktif pada mereka yang melakukan korupsi. Dari segi tipologi, korupsi dapat dibagi dala m tujuh jenis yang berbeda. Tujuh jenis itu adalah: 1. K orupsi transak tif merujuk kepada adanya kesepakatan timbal-balik antara pihak pemberi dan pihak penerima demi keuntungan kedua belah pihak, dan dengan aktif diusahakan tercapainya keuntungan ini oleh kedua-duanya. Korupsi jenis ini biasanya melibatkan dunia usaha dan pemerintah, atau antara masyarakat dan pemerintah. 2. Korupsi yang memeras adalah jenis korupsi di mana pihak pemberi dipaksa untuk menyuap
guna
mencegah
kerugian
yang
sedang
mengancam
dirinya,
kepentingannya, atau orang-orang dan hal-hal yang dihargainya. 3. Korupsi investif adalah pemberian barang atau jasa tanpa ada pertalian langsung dengan keuntungan tertentu, selain keuntungan yang dibayangkan akan diperoleh di masa yang akan datang.
4.
Korupsi perkerabatan atau nepotisme, adalah penunjukan yang tidak sah terhadap teman atau sanak saudara untuk memegang jabatan dalam pemerintahan, atau tindakan yang memberikan perlakuan yang mengutamakan mereka, dalam bentuk uang atau bentuk-bentuk lain, secara bertentangan dengan norma dan peraturan yang berlaku.
5. Korupsi defensif adalah perilaku korban korupsi dengan pemerasan. Korupsinya adalah dalam rangka mempertahankan diri. 6. Korupsi otogenik adalah jenis korupsi yang dilakukan seorang diri, dan tidak melibatkan orang lain. Misalnya, anggota DPR yang mendukung berlakunya sebuah undang-undang tanpa menghiraukan akibat-akibatnya, dan kemudian menarik keuntungan finansial dari pemberlakuan undang-undang itu, karena pengetahuannya tentang undang-undang yang akan berlaku tersebut. 7. Sedangkan, korupsi dukungan tidak secara langsung menyangkut uang atau imbalan langsung dalam bentuk lain. Tindakan-tindakan yang dilakukan adalah untuk melindungi dan memperkuat korupsi yang sudah ada. Tindakan menghambat seorang yang jujur dan cakap untuk menduduki jabatan strategis tertentu, misalnya, bisa dimasukkan dalam kategori ini. Korupsi merupakan masalah yang sangat serius. Alinea pertama Penjelasan Umum UU Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption, 2003 menyatakan: ´Tindak pidana korupsi merupakan ancaman terhadap prinsip-prinsip demokrasi, yang menjunjung tinggi transparansi, akuntabilitas, dan integritas, serta keamanan dan stabilitas bangsa Indonesia. Oleh karena korupsi merupakan tindak pidana yang bersifat sistematik dan merugikan pembangunan berkelanjutan sehingga memerlukan langkah-langkah pencegahan tingkat nasional maupun internasional. Dalam melaksanakan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi yang efisien dan efektif diperlukan dukungan manajemen tata pemerintahan yang baik dan kerjasama internasional, termasuk pengembalian aset-aset yang berasal dari tindak pidana korupsi.´ Yang patut diperhatikan adalah pengaruh korupsi yang menular, yaitu bila korupsi menyerang seluruh sistem sosial sedemikian rupa, sehingga yang terjangkit adalah sistem secara total. Jadi, tidak terbatas pada bagian dan tempat-tempat tertentu, yang tidak mempengaruhi pusat sistem sosial dan negara ya ng vital.
2.
Dampak Negatif Korupsi a. Demokrasi
Korupsi menunjukan tantangan serius terhadap pembangunan. Di dalam dunia politik, korupsi mempersulit demokrasi dan tata pemerintahan yang baik ( g ood g overnance) dengan cara menghancurkan proses formal. Korupsi di pemilihan umum dan di badan legislatif mengurangi akuntabilitas dan perwakilan di pembentukan kebijaksanaan; korupsi di sistem pengadilan menghentikan ketertiban hukum; dan korupsi di pemerintahan publik menghasilkan ketidak-seimbangan dalam pelayanan masyarakat. Secara umum, korupsi mengkikis kemampuan institusi dari pemerintah, karena pengabaian prosedur, penyedotan sumber daya, dan pejabat diangkat atau dinaikan jabatan bukan karena prestasi. Pada saat yang bersamaan, korupsi mempersulit legitimasi pemerintahan dan nilai demokrasi seperti kepercayaan dan toleransi. b .
Ekonomi
Korupsi juga mempersulit pembangunan ekonomi dan mengurangi kualitas pelayanan pemerintahan. Korupsi juga mempersulit pembangunan ekonomi dengan membuat distorsi dan ketidak efisienan yang tinggi. Dalam sektor privat, korupsi meningkatkan ongkos niaga karena kerugian dari pembayaran ilegal, ongkos manajemen dalam negosiasi dengan pejabat korup, dan risiko pembatalan perjanjian atau karena penyelidikan. Walaupun ada yang menyatakan bahwa korupsi mengurangi ongkos (niaga) dengan mempermudah birokrasi, konsensus yang baru muncul berkesimpulan bahwa ketersediaan sogokan menyebabkan pejabat untuk membuat aturan-aturan baru dan hambatan baru. Dimana korupsi menyebabkan inflasi ongkos niaga, korupsi juga mengacaukan "lapangan perniagaan". Perusahaan yang memiliki koneksi dilindungi dari persaingan dan sebagai hasilnya mempertahankan perusahaan-perusahaan yang tidak efisien. Korupsi menimbulkan distorsi (kekacauan) di dalam sektor publik dengan mengalihkan investasi publik ke proyek-proyek masyarakat yang mana sogokan dan upah tersedia lebih banyak. Pejabat mungkin menambah kompleksitas proyek masyarakat untuk menyembunyikan praktek korupsi, yang akhirnya menghasilkan lebih banyak kekacauan. Korupsi juga mengurangi pemenuhan syarat-syarat keamanan bangunan, lingkungan
hidup, atau aturan-aturan lain. Korupsi juga mengurangi kualitas pelayanan pemerintahan dan infrastruktur; dan menambahkan tekanan-tekanan terhadap anggaran pemerintah. 3.
Prinsip-Prinsip Anti Korupsi y
Transparansi : prinsip yang mengharuskan semua proses kebijakan dilakukan secara terbuka, sehingga segala bentuk penyimpangan dapat diketahui oleh publik.
y
Transparansi menjadi pintu masuk sekaligus kontrol bagi seluruh proses dinamika struktural kelembagaan.
y
Dalam bentuk yang paling sederhana, transparansi mengacu pada keterbukaan dan kejujuran untuk saling menjunjung tinggi kepercayaan ( trust ).
P erlunya keterli batan
y
masyarakat dalam proses transparansi:
Proses penganggaran yang bersifat
bottom up, mulai dari perencanaan,
implementasi, laporan pertanggungjawaban dan penilaian (evaluasi) terhadap kinerja anggaran. y
Proses penyusunan kegiatan atau proyek pembangunan. Hal ini terkait pula dengan proses pembahasan tentang sumber-sumber pendanaan (anggaran pendapatan) dan alokasi anggaran (anggaran belanja).
y
Prinsip f airness ditujukan untuk mencegah terjadinya manipulasi (ketidakwajaran) dalam penganggaran, baik dalam bentuk mark up maupun ketidakwajaran lainnya.
4.
Kebijakan Anti-Korupsi y
Kebijakan anti korupsi mengatur tata interaksi agar tidak terjadi penyimpangan yang dapat merugikan negara dan masyarakat.
y
Kebijakan anti korupsi tidak selalu identik dengan undang-undang anti-korupsi, namun bisa berupa undang-undang kebebasan mengakses informasi, undangundang desentralisasi, undang-undang anti-monopoli, maupun lainnya yang dapat memudahkan masyarakat mengetahui sekaligus mengontrol terhadap kinerja dan penggunaan anggaran negara oleh para pejabat negara
Aspek Kebijakan: Isi kebijakan:
Kebijakan anti-korupsi akan efektif apabila di dalamnya terkandung unsur-unsur yang terkait dengan persoalan korupsi. Pembuat kebijakan:
Kualitas isi kebijakan tergantung pada kualitas dan integritas pembuatnya. Pelaksana kebijakan:
Kebijakan yang telah dibuat dapat berfungsi apabila didukung oleh aktor-aktor penegak kebijakan; yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan, pengacara, dan lembaga pemasyarakatan. Kultur kebijakan:
Eksistensi sebuah kebijakan terkait dengan nilai-nilai, pemahaman, sikap, persepsi, dan kesadaran masyarakat terhadap hukum atau undang-undang anti korupsi. Lebih jauh kultur kebijakan ini akan menentukan tingkat partisipasi masyarakat dalam pemberantasan korupsi.
Kontrol Kebijakan
Kontrol kebijakan merupakan upaya agar kebijakan yang dibuat betul-betul efektif dan mengeliminasi semua bentuk korupsi Partisipasi:
Melakukan kontrol terhadap kebijakan dengan ikut serta dalam penyusunan dan pelaksanaannya. Oposisi:
Mengontrol dengan menawarkan alternatif kebijakan baru yang dianggap lebih layak. Revolusi;
Mengontrol dengan mengganti kebijakan yang dianggap tidak sesuai.
BAB III. KESIMPULAN
Dengan memahami tentang ciri dan tindak pidana korupsi serta dampak negatif yang ditimbulkan oleh para koruptor terhadap negara dan bangsa terlebih kepentingan hidup rakyat, maka kita generasi muda penerus cit-cita bangsa dan negara mulai sejak dini membekali diri dengan kehidupan yang bermoral dan anti korupsi dan berna melawan segala tindak pidana korupsi. Dengan demikian diharapkan segala tindakan hukum dalam rangka pemberantaan korupsi akan terwujud, baik dalam bentuk pencegahan (preventif) maupun tindakan (represif). Pemberantasan korupsi tidak hanya memberikan efek jera bagi pelaku, tetapi juga berfungsi sebagai daya tangkal masyarakat, bangsa dan negara.
PUSTAKA
1. Universitas Paramadina. 2010. Pengertian Korupsi dan Prinsip Anti-Korupsi. Jakarta 2. Syed Hussein Alatas, The Sociolo gy o f Corruption http://satrioarismunandar6.blogspot.com/2010/11/korupsi-definisi-ciri-ciridan.html 2. ^ http://www.ti.or.id Transparency International
DAFTAR ISI
BAB
I. PENDAHULUAN ..........................................................................................
1
1. Definisi Korupsi ....................................................................... ................. BAB
II. PEMBAHASAN ........................... ..................................................................
1 2
1. Ciri-Ciri dan Type Korupsi ........................................................................ 2 2. Dampak Negatif Korupsi ......................................................... ..................
4
3. Prinsip Anti Korupsi ................................................................................... 5 4.
Kebijakan Anti Korupsi .............................................................................. 5
BAB III. KESIMPULAN ................................................................................................ 7 PUSTAKA ..................................................................................................................... .... 8
TUGAS MULOK
ANTI KORUPSI
Oleh : Angelia C.M. Pendong Kelas X
3
SMA NEGERI IX MANADO 2011
