BUPATI BANYUWANGI SAMBUTAN BUPATI BANYUWANGI PADA ACARA PENYAMPAIAN PENDAPAT BUPATI ATAS DIAJUKANNYA RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TENTANG WAJIB BELAJAR MADRASAH DINIYAH TAKMILYAH DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TENTANG PELESTARIAN BUDAYA DAN ADAT ISTIADAT BANYUWANGI TANGGAL 28 NOVEMBER 2016 ______________________________________________
' BISMIL BISMIL L AAHIRROMAANIRRA AAHIRROMAANIRRAHIIM HIIM , ASSALAAMU ' WAROHMATULLAHI WABAROKATUH WAROHMATULLAHI WABAROKATUH ' ALAIKUM , -
YTH. SDR. KETUA, PARA WAKIL KETUA DAN SEGENAP ANGGOTA DPRD KABUPATEN BANYUWANGI, *
-
YTH.
SDR.
PARA
ASISTEN,
STAF
AHLI
DAN
PEJABAT
KOMPONEN
PEMERINTAH DAERAH, PARA PIMPINAN INSTANSI VERTIKAL, PARA CAMAT, LURAH
DAN
KEPALA
DESA
SERTA
UNDANGAN
DAN
HADIRIN
YANG
BERBAHAGIA.
MENGAWALI SAMBUTAN INI IZINKAN SAYA MENGAJAK DAN MENYERTAI SAUDARA SE KALI AN UNTUK MEMANJATKAN PUJI SYUKUR KEHADIRAT ALLAH SWT ATAS LIMPAHAN RAHMAT DAN HIDAYAH-NYA SEHINGGA PADA HARI INI KITA DAPAT BERTEMU DALAM RAPAT PARIPURNA YANG BERAGENDAKAN PENYAMPAI
AN
PENDAPAT
BUPATI
ATAS
DIAJUKANNYA
RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TENTANG WAJIB BELAJAR MADRASAH DINIYAH TAKMILYAH DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BANYUWANGI
TENTANG
PELESTARIAN
BUDAYA
DAN
ADAT
ISTIADAT BANYUWANGI. RAPAT PARIPURNA DEW AN YANG TERHORMAT,
PADA
KESEMPATAN
INI
KAMI
JUGA
INGIN
MENYAMPAIKAN
PENGHARGAAN YANG SETINGGI -TIN GGI NY A ATAS USAHA DAN KERJA KERAS
2
PIMPINAN, ANGGOTA DAN SELURUH ALAT KELENGKAPAN DEW AN SEHINGGA RAPERDA
TERSEBUT
TELAH
DISUSUN
SECARA
CERMAT
DAN
NANTINYA
DAPAT DILAKUKAN PEMBAHASAN BERSAMA EKSEKUTIF.
RAPAT PARIPURNA DEW AN YANG TERHORMAT, MENGAWALI DAPAT
KAMI
KESEPAHAMAN
PENDAPAT
SAMPAIKAN DAN
BUPATI
BAHWA
TERHADAP
PADA
SEPENDAPAT
RAPERDA
DASARNYA
DENGAN
DIMAKSUD,
EKSEKUTIF
SUBSTANSI
MEMILIKI
YANG
DIATUR
DALAM KEDUA RAPERDA TERSEBUT. SELANJUTNYA
SECARA
LENGKAP
PENDAPAT
BUPATI
DAPAT
DISAMPAIKAN
SEBAGAI BERIKUT: I. RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TENTANG WAJIB BELAJAR MADRASAH DINIYAH TAKMILYAH 1. TERDAPAT BEBERAPA KETENTUAN PERATURAN YANG PERLU DI TAMBAHKAN YAITU: A. PASAL 18 AYAT (6) UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945: B. UNDANG-UNDANG PEMBENTUKAN
NOMOR
12
TAHUN
PERATURAN
2011
TENTANG
PERUNDANG-UNDANGAN
(LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 82,
TAMBAHAN
LEMBARAN
NEGARA
REPUBLIK
INDONESIA
NOMOR 5234); C. PERATURAN
MENTERI
DALAM
NEGERI
NOMOR
80
TAHUN
2015
TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH; D. PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGINOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG SISTEM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN.
3
2.
EKSEKUTIF PASAL
6
MENGUSULKAN
GUNA
PERUBAHAN
PASAL
DENGAN
KETENTUAN
DISESUA1KAN
4,
PASAL PASAL
5 46,
DAN PASAL
47, PASAL 48 DAN PASAL 49 PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 13 TAHUN
2014
TENTANG
PENDID1KAN
KEAGAMAAN
ISLAM
YANG
BERBUNYI SEBAGAI BERIKUT: A. PASAL 4 (1) MADRASAH
DINIYAH
MELENGKAPI, PENDIDIKAN RANGKA
TAKMILIYAH
DISELENGGARAKAN
MEMPERKAYA, AGAMA
ISLAM
PENINGKATAN
DAN
PADA
MI/SD
KE1MANAN
DAN
UNTUK
MEMPERDALAM
DAN
MTs/SMP
KETAKWAAN
DALAM PESERTA
DIDIK KEPADA ALLAH SWT. (2) MADRASAH
DINIYAH
TAKMILIYAH
SEBAGAI
MAN
A
DIMAKSUD
PADA AYAT (1) DILSELENGGARAKAN SECARA BERJENJANG. . (3) JEN JANG SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT (1) TERDIRI ATAS JENJANG ULA, WUSTHA, ULYA, DAN AL-JAMI'AH. (4) JENJANG DIIKUTI
ULA
SEBAGAIMANA
OLEH
PESERTA
DIMAKSUD
DIDIK
PADA
PADA MI/SD
AYAT ATAU
(3) YANG
SEDERAJAT. (5) JENJANG DIIKUTI
WUSTHA OLEH
SEBAGAIMANA
PESERTA
DIDIK
DIMAKSUD PADA
PADA
MTs/SMP
AYAT
ATAU
(3)
YANG
SEDERAJAT.
B. PASAL5 (1) MADRASAH DALAM
DINIYAH
PASAL
45
TAKMILIYAH
AYAT
(1)
HURUF
SEBAGAIMANA A
DIMAKSUD
DISELENGGARAKAN
OLEH
MASYARAKAT. (2) MADRASAH PADA
AYAT
DINIYAH (1)
TAKMILIYAH
DAPAT
SEBAGAIMANA
DISELENGGARAKAN
SECARA
ATAU TERPADU DENGAN SATUAN PENDIDIKAN LAINNYA.
DIMAKSUD MAND1R1
4
(3) MADRASAH PADA
DINIYAH
AYAT
(1)
PENGURUS
TAKMILIYAH
DAPAT
MASJID,
NONFORMAL,
SEBAGAIMANA
DISELENGGARAKAN
PENGELOLA
ORGANISASI
DIMAKSUD
OLEH
PENDIDIKAN
PESANTREN,
FORMAL
DAN
ISLAM,
DAN
KEMASYARAKATAN
LEMBAGA SOSIAL KEAGAMAAN ISLAM LAIN NY A. (4) MADRASAH PADA
DINIYAH
AYAT
MUSHALLA,
TAKMILIYAH
(1)
DAPAT
RUANG
KELAS,
SEBAGAIMANA
DISELENGGARAKAN ATAU
RUANG
DIMAKSUD DI
BELAJAR
MASJID,
LAIN
YANG
MEMENUHI SYARAT. (5) PESANTREN
YANG
TAKMILIYAH
MENYELENGGARAKAN
MADRASAH
DINIYAH
MENGEMBANGKAN
KEKHASAN
MASING-
DAPAT
MASING PESANTREN. C. PASAL 6 KURIKULUM MADRASAH DINIYAH TAKMILIYAH TERDIRI ATAS MATA PELAJARAN PENDIDIKAN KEAGAMAAN ISLAM YANG PALING SEDIKIT MELIPUTI: A. AL-QUR'AN; B. AL-HADITS: C. FIQIH;
.
D. AKHLAK; E. SEJARAH KEBUDAYAAN ISLAM; DAN F. BAHASA ARAB.
....
D. PASAL7 (1) LULUSAN
MADRASAH
SEDERAJAT UJIAN YANG
DENGAN
YANG
DINIYAH
TAKMILIYAH
PENDIDIKAN
DISELENGGARAKAN
TERAKREDITASI
DAN
FORMAL OLEH
DAPAT SETELAH
SATUAN
DITUNJUK
DIHARGAI
OLEH
LULUS
PENDIDIKAN DIREKTUR
JENDERAL. (2) LULUSAN MEMPEROLEH
MADRASAH IJAZAH
DINIYAH SEDERAJAT
SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT (1) DAPAT
TAKMILIYAH PENDIDIKAN
YANG FORMAL
5
MELANJUTKAN KE J EN JANG BERIKUTNYA PADA JENIS PENDIDIKAN LAINNYA. 3.
A. MOHON DIJELASKAN PENGERTIAN MASYARAKAT SEBAGAIMANA DIMAKSUD
DALAM
PASAL
TERSEBUT
MERUPAKAN
5
AYAT
SUMBER
(1),
DARI
KARENA
PENGERTIAN
PENYUSUNAN
RAPERDA
INI. KARENA
KETIKA
PENYELENGGARAAN
DILAKUKAN
OLEH
MASYARAKAT HARUS DIJABARKAN SECARA RINCI; B.
KETENTUAN KARENA
PASAL
5
KETIKA
HENDAKNYA
AYAT
(5)
MOHON
MENYUSUN
KETENTUAN
DIBERIKAN
SUATU
PENJELASAN,
PERATURAN
PELAKSANAANYA
DAERAH
DITUANGKAN
DALAM
PERATURAN BUPATI. 4.
MOHON
DIBERIKAN
PENYENGGARAAN PADA
PADA
LEMBAGA
KEWENGAN NOMOR
PENJELASAN
TAHUN
SEBAGAIMANA
TELAH
7
AYAT
MA/SMA/MAK/SMK,
PENDIDIKAN
PROVINSI
23
PASAL
SEBAB
TERSEBUT
SESUAI
DENGAN
2014
TENTANG
DIUBAH
TERKAIT
PENGATURAN
SUDAH
AMANAH
DUA
(1),
MENJADI
UNDANG-UNDANG
PEMERINTAHAN KALI
DAERAH,
TERAKHIR
DENGAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2015. . 5.
MOHON
DIBERIKAN
KARENA
DENGAN
PENJELASAN MENGACU
PENYELENGGARAAN MENJADI
HAKEKATNYA DI
PADA
PENDIDIKAN
KEWAJIBAN
MUTLAK
OLEH
PASAL
KETENTUAN
DIN
I
MASYARAKAT
AYAT 6
SESUAI
(I)
TIDAK
KARENA
DINIYAH
(2),
AYAT
TAKMILIYAH,
DAERAH,
MADRASAH
9
PASAL
YAH
PEMERINTAH
PENYELENGGARAN
SELENGGARAKAN
KETANTUAN
PADA
TAKMILIYAH
KETENTUAN
PASAL
5 AYAT (1). PENYELENGGARAAN
MADRASAH
DISELENGGARAKAN MEMPERDALAM JENJANG
UNTUK PENDIDIKAN
PENDIDIKAN
KETENTUAN
PASAL
46
YANG
DINIYAH
MELENGKAPI, AGAMA ADA,
PERATURAN
MEMPERKAYA
ISLAM HAL
MENTERI
TAKMILIYAH
PADA
INI
JENJANG-
SESUAI
AGAMA
DAN
DENGAN
NOMOR
13
6
TAHUN 2014 TENTANG PENDIDIKAN KEAGAMAAN ISLAM.
7
6, PASAL 17 DIHAPUS KARENA TELAH MASUK DALAM PASAL 6 USULAN EKSEKUTIF. 7. MOHON PENJELASAN PASAL 32, TERKAIT PEMBERLAKUAN PERATURAN DAERAH INI 2 (DUA) TAHUN SETELAH D1UNDANGKAN. KARENA PEMBERLAKUAN SECARA EFEKTIF TERMASUK PENGECUALIAN DALAM PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN, JADI HARUS MEMPUNYAI ALASAN YANG JELAS DALAM PEMBERLAKUAANYA.
11. RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TENTANG PELESTARIAN BUDAYA DAN ADAT ISTIADAT BANYUWANGI
1.
TERDAPAT BEBERAPA KETENTUAN PERATURAN YANG PERLU DI TAMBAHKAN YAITU: A. PASAL 18 AY AT (6) UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945. B. PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI NOMOR 13 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN BANYUWANGI
'
C. PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI NOMOR 1 TAHUN 2016
TENTANG
PENYELENGGARAAN
PERPUSTAKAAN
2.
DAN
PENGELOLAAN
,
PASAL 8 EKSEKUTIF MENYEPURNAKAN REDAKSIONALNYA SEHINGGA BERBUNYI SEBAGAI BERIKUT: "DALAM PELESTARIAN KEBUDAYAAN DAN ADAT ISTIADAT DAERAH BANYUWANGI MASYARAKAT BERKEWAJIBAN": A. MENJAGA
DAN
MELESTARIKAN
BUDAYA
DAN
ADAT
ISTIADAT
AKTIVITAS
BUDAYA,
DAERAH BANYUWANGI B. MELAKUKAN
SOSIALISASI
INVENTARISASI
ASET KEKAYAAN BUDAYA DAN ADAT ISTIADAT BANYUWANGI C. MELAKUKAN PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA
8
3.
TERHADAP KETENTUAN PASAL 9 UNTUK DITEMPATKAN MENJADI BAB II RUANG LINGKUP KAREN A DENGAN DITEMPATKAN MENJADI BAB RUANG LINGKUP, PENYUSUNAN RAPERDA INI AKAN TERSISTEMATIS.
4.
PASAL 45 PENULISAN NILAI BUDAYA DIGANTI MENJADI NILAI TRADISI.
5.
PASAL
80
EKSEKUTIF
MENGUSULKAN
PERUBAHAN
PADA
AYAT
(1),
SEHINGGA BERBUNYI SEBAGAI BERIKUT: (1) SETIAP ORANG YANG TIDAK MENDAFTARKAN BENDA TINGGALAN BUDAYA
SEBAGAIMANA
DIMAKSUD
DALAM
PASAL
21
AYAT
(1),
DI PI DAN A DENGAN PIDANA KURUNGAN PALING LAMA 3 (TIGA) BULAN
ATAU
PIDANA
DENDA
PALING
BANYAK
RP.
50.000.000,00
(LIMA PULUH JUTA RUPIAH) 6.
DITAMBAH SATU PASAL BARU YANG DITEMPATKAN SETELAH PASAL 63
YAITU
KETENTUAN
MENGENAI
MASYARAKAT
ADAT,
YANG
ISI
MATERINYA AKAN KAMI SAMPAIKAN PADA PEMBAHASAN BERSAMA PANSUS RAPERDA. 7.
KETENTUAN PASAL 78 AYAT (3) DIHAPUS.
8.
MOHON PENJELASAN PASAL 82, TERKAIT PEMBERLAKUAN PERATURAN DAERAH INI 2 (DUA) TAHUN SETELAH DIUNDANGKAN. KARENA PEMBERLAKUAN SECARA • E FEKTIF TERMASUK
PENGECUALIAN DALAM PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN, JADI HARUS MEMPUNYAI ALASAN YANG JELAS DALAM PEMBERLAKUAANYA.
,,
RAPAT PARIPURNA DEW AN YANG TERHORMAT,
DEMIKIAN INISIATIF
DPRD
PEMAHAMAN
PENDAPAT KABUPATEN
DALAM
BUPATI
ATAS
DIAJUKANNYA
BANYUWANGI,
PEMBAHASANNYA
SEMOGA
DAN
KEDUA
DAPAT
SEMOGA
APA
RAPERDA
MEMBERIKAN YANG
KITA
HASILKAN NANTI DAPAT MEMBERIKAN MANFAAT YANG SEBESAR-BESARNYA BAGI
MASYARAKAT
BANYUWANGI,
DAN
MUDAH-MUDAHAN
SETIAP
USAHA,
PERJUANGAN SERTA PENGABDIAN KITA MENDAPAT RIDHO DARI ALLAH SWT. AMIN YA ROBBAL ALAMIN .
9
TERIMA KASIH ATAS PERHAT1ANNYA, MOHON MAAF ATAS SEGALA KEKURANGAN DAN KEKHILAFAN. WALLAHUL MUWAAFIQ ILA AQWAAM 1TH THOORIQ , WASSALAAMU ' ALAIKUM WAROHMATULLAHI WABAROKATUH .
10
