LEMBAGA PENDIDIKAN POLRI SEKOLAH STAF DAN PIMPINAN
STRATEGI PENANGANAN TINDAK PIDANA CYBERCRIME MELALUI CYBERCRIME MELALUI KEMITRAAN GUNA TERWUJUDNYA KERJASAMA SINERGI POLISIONAL YANG PROAKTIF PRO AKTIF DALAM RANGKA MEMELIHARA STABILITAS KEAMANAN KE AMANAN DALAM NEGERI BAB I PENDAHULUAN
1.
Latar Belakang Fenomena globalisasi dengan sifat dan karakter yang menyebar (Pervasive ), ), Besar-besaran (Massive (Massive ) dan cepat (Turbulence (Turbulence ) mampu meruntuhkan sekat-sekat ruang dan waktu serta batas teritorial, dimana tujuannya
tidak
lain
adalah
untuk
meningkatkan
produktivitas
dan
kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi. Namun di sisi lain, globalisasi juga telah membuka celah munculnya kejahatan berdimensi baru, atau Transnational Organized Crimes , termasuk di dalamnya tindak pidana cybercrime , yang akhirnya berimplikasi terhadap stabilitas keamanan dalam negeri. cybercrime dengan memanfaatkan media komputer dan Tindak pidana cybercrime dengan internet dewasa ini terus mengalami perkembangan yang cukup pesat. Kejahatan dunia maya ini tidak hanya dapat menghadirkan ancaman gangguan Kamtibmas, melainkan juga dapat merusak moralitas dan mentalitas generasi muda, seperti; penyebarluasan porno aksi dan pornografi, Carding ), penyalahgunaan identitas kartu kredit orang lain secara ilegal ((Carding ), content website secara merubah content website secara illegal (hacking (hacking ), ), dan lain-lain. Penanganan tindak kejahatan cybercrime dinilai semakin luas dan kompleks, sehingga diperlukan peningkatan kemampuan dan keahlian penyidik Polri bidang informasi dan teknologi yang memadai. Selain itu untuk lebih meningkatkan kualitas kinerja penyidik, maka diperlukan kerjasama
1
2 melalui sinergi polisional yang proaktif, baik kerjasama antar fungsi, lintas sektoral maupun kerjasama interdepartemen dalam maupun luar negeri. Ditinjau dari aspek pencapaian prioritas kerja Polri berdasarkan program
Revitalisasi
Polri
Menuju
Pelayanan
Prima,
beban
dan
tanggungjawab Polri dalam menangani tindak pidana cybercrime merupakan tantangan sekaligus peluang bagi Polri untuk mewujudkan pembangunan kemitraan, sebagaimana dirumuskan dalam Grand Strategi Polri 2005-2025 tahap ke II, oleh sebab itu diperlukan strategi kerjasama penanganan tindak pidana cybercrime guna terwujudnya kerjasama sinergi polisional yang proaktif dalam rangka memelihara keamanan dalam negeri. 2.
Pokok Permasalahan Berdasarkan uraian latarbelakang di atas, maka hal yang menjadi pokok permasalahannya adalah “Bagaimana strategi penanganan tindak pidana cybercrime melalui kemitraan guna terwujudnya kerjasama sinergi polisional yang proaktif dalam rangka memelihara stabilitas Kamdagri? ”.
3.
Pokok-pokok Persoalan Berdasarkan
pokok
permasalahan
tersebut,
maka
pokok-pokok
persoalannya antara lain: a.
cybercrime saat ini? Bagaimana perspektif perkembangan cybercrime saat
b.
Bagaimana kualitas dan kemampuan penyidik Polri dalam menangani tindak pidana cybercrime ?
c.
cybercrime saat ini? Bagaimana mekanisme penanganan tindak pidana cybercrime saat
d.
Bagaimana
implementasi
strategi
penanganan
tindak
pidana
cybercrime melalui kemitraan guna terwujudnya kerjasama sinergi polisional yang proaktif? 4.
Ruang lingkup Penulisan Naskah Karya Perorangan ini dibatasi pada permasalahan penanganan tindak pidana cybercrime dengan membangun kemitraan, sehingga-+ terwujud kerjasama sinergi polisional yang proaktif dalam upaya memelihara stabilitas keamanan dalam negeri.
3 BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN 5.
Sistem Perencanaan Strategi Polri Sistem perencanaan strategi (Sisrenstra) Polri dimaksudkan untuk mengelola institusi Polri yang besar dalam jangka waktu yang panjang termasuk di dalamnya melakukan perubahan paradigma Polri. Sistem perencanaan strategi tersebut harus dilaksanakan secara berkesinambungan melalui suatu siklus atau alur perencanaan jangka panjang, jangka sedang dan jangka pendek berdasarkan peraturan Kapolri (Perkap). Tujuan dari dilaksanakan
Sisrenstra
adalah
untuk
membangun
kekuatan
dan
mengembangkan kemampuan kemampuan Polri secara konsisten dan berkelanjutan. Sejalan dengan Grand Strategi Polri tahap ke II tahun 2010-1014, yaitu Partnership Building , maka tingkat kepuasan terhadap rasa aman dan keadilan diharapkan semakin baik, mengingat tuntutan masyarakat akan adanya jaminan rasa aman dan keadilan yang akuntabel, transparan, openness dan openness dan patuh rule of law semakin law semakin melebar.1 Penanganan tindak pidana cybercrime melalui kemitraan mempunyai kaitan erat dengan Sisrenstra, dimana saat ini penanganan kejahatan di dunia maya masih sangat sulit pembuktiannya, oleh karena itu sejalan dengan Pembangunan Kemitraan (Grand Strategi Polri Tahap Ke II) dan merebaknya tuntutan masyarakat akan rasa aman dan keadilan, maka penanganan tindak cybercrime perlu disusun berdasarkan sistem perencanaan, sehingga pidana cybercrime perlu terwujud kepuasan masyarakat terhadap kinerja Polri. 6.
Perkembangan Organisasi Polri Alasan umum dilakukannya perubahan atau restrukturisasi organisasi Polri dilatarbelakangi oleh adanya tantangan dan tuntutan tugas Polri, antara lain meningkatnya kejahatan global yang semakin canggih dan kompleks, meliputi; kejahatan terorisme, peredaran Narkoba, tindak pidana pencucian cybercrime ), uang, kejahatan transaksi elektronik/kejahatan dunia maya ((cybercrime ), perdagangan manusia, dan lain-lain. Alasan-alasan umum lainnya yang memiliki keterkaitan dengan penanganan cybercrime, diantaranya:
1
Suhardjito, WS., SH., Drs., H., Materi Perkuliahan Sisrenstra Polri, Sespimti Polri Pendidikan Reguler Ke-20, Tahun Ajaran 2012, Lembang, 24 April 2012
3
4 a.
Grand Strategi Polri 2005-2025 (tahap trust building, partnership building, strives for excellence ).
b.
Struktur organisasi Polri sat ini sudah tidak efektif dan efisien untuk menghadapi ancaman perubahan lingkungan strategik.
c.
Kerjasama antar kementerian atau lembaga.
d.
Tuntutan sebagai organisasi pelayanan publik.
e.
Tuntutan beberapa Undang-Undang terkait peran Polri.
f.
Tuntutan supremasi hukum. Sementara alasan khusus yang juga melatarbelakangi restrukturisasi
Polri dan memiliki korelasi dengan penanganan cybercrime diantaranya: a.
Struktur organisasi tidak sesuai lagi dengan Grand Strategi Polri 20052025 (structure follow strategy ).
b.
Banyaknya MoU Polri dengan pihak lain dan program khusus dari pemerintah yang belum dilaksanakan dan dimonitor secara optimal.
c.
Harapan dan tuntutan masyarakat terhadap pelayanan Polri semakin tinggi khususnya terhadap fungsi Reskrim.
d.
Tuntutan akan kemampuan dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi serta penelitian semakin tinggi.
7.
e.
Kerjasama antar lembaga dalam dan luar negeri belum terwadahi.
f.
Tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Polri perlu ditingkatkan.2
Analytical Hierarchy Process Analisis environmental scanning melalui pendekatan Analisis SWOT merupakan bagian dari proses pendekatan analisis IFAS, EFAS, Posisi Organisasi dan SFAS secara hierarki. Hal yang dapat dilakukan adalah menggunakan skala interval untuk menetapkan ranking dari kriteria yang ada. Prof. DR. Thomas l. Saaty, dari University of Pittsburgh telah berhasil membuktikan bahwa pendekatan matematika melalui solusi eigenvector adalah pendekatan terbaik dalam pengambilan keputusan khususnya kaitannya dengan pendekatan IFAS, EFAS, Posisi Organisasi dan SFAS 3.
2
3
Eddy Murdiyono, SH., MH., Kombes Pol Drs. Perkembangan Organisasi Polri, Bahan Ajaran, Sespimti Polri Pendidikan Reguler Ke-20, Tahun Ajaran 2012, Lembang, 24 April 2012 Setyo Riyanto, SE., MM., DR., Analytical Hierarchy Process , IFAS, EFAS, and SFAS Approach, Kuliah Sespimti Polri Dikreg Ke-20 Tahun Ajaran 2012, Lembang, 1 Maret 2012
5 BAB III KONDISI PENANGANAN TINDAK PIDANA CYBERCRIME SAAT INI
8.
Perspektif perkembangan Cybercrime Era globalisasi yang ditandai dengan perkembangan ilmu pengetahuan telah memberikan ruang bagi masyarakat untuk meningkatkan produktivitas hidupnya. Korelasi antara informasi, teknologi dan jaringan komunikasi telah melahirkan dunia maya yang semakin dikenal dengan sebutan teknologi cyberspace atau menurut The U.S. Supreme Court disebut sebagai: “International Network of Interconnected Computers”. Tetapi perlu dicermati,
bahwa pesatnya perkembangan teknologi (internet) telah membawa dampak negatif terhadap munculnya kelompok anti sosial atau kejahatan dengan memanfaatkan interconnection network (cybercrime ). Teknologi ini mencakup kumpulan informasi yang dapat diakses setiap orang dalam bentuk jaringan jaringan komputer atau jaringan internet, dimana setiap orang dapat mengetahui dan mengirimkan informasi secara cepat dengan menembus batas teritorial suatu negara (borderless )4. Pengertian “Cybercrime ” itu sendiri menurut dokumen kongres PBB
tentang The Prevention of Crime and The Treatment of Offenders di Havana, Cuba pada tahun 1999 dan di Wina, Austria tahun 2000, yaitu bahwa “Cybercrime” adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan
menggunakan komputer dan internet sebagai sarana atau media untuk memperoleh keuntungan pribadi dan merugikan pihak lain, serta kecanggihan komputer itu sendiri5. Oleh sebab itu tindak pidana cybercrime harus menjadi perhatian dan porsi khusus oleh semua pihak terutama Polri sebagai pengemban fungsi kepolisian yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, karena
cybercrime
dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (extra ordinary crime ).
4
5
Cybercrime dan upaya antisipasinya secara yuridis (I), http://kemahasiswaan.um.ac.id/wpcontent/uploads/2010/ 04/PKM-GT-10-UM-Nodistya-Cyber-Crime-di-Indonesia-1.pdf Petrus Reinhard Golose, MM., Drs. Perkembangan Cybercrime dan Upaya Penanganannya di Indonesia oleh Polri, Mantan Kanit V IT/Cybercrime Direktorat II Ekonomi Khusus Bareskrim Polri
5
6 Kasus cybercrime yang lebih dikenal dengan istilah cyber attack pertama kali dilakukan oleh seorang mahasiswa pada tahun 1988 yang berhasil menciptakan sebuah worm atau virus yang menyerang program computer dan mematikan sekitar 10% dari seluruh jaringan komputer di dunia yang terhubung melalui internet. Kemudian pada tahun 1994 seorang anak sekolah musik yang berusia 16 tahun yang bernama Richard Pryce, harus berurusan dengan pihak berwajib karena masuk secara ilegal ke dalam ratusan sistem komputer rahasia, termasuk pusat data dari Griffiths Air Force, NASA dan Korean Atomic Research Institute atau badan penelitian atom Korea. Dalam interogasinya dengan FBI, ia mengaku belajar hacking dan cracking dari seseorang yang dikenalnya melalui internet dan menjadikannya seorang mentor, bahkan hingga kini mentor tersebut tidak pernah diketahui keberadaannya. Selama kurun waktu 1986 hingga 2003, kebanyakan epicentre virus computer yang terdeteksi berasal dari Eropa, Amerika, Jepang, Australia, India, dan lain-lain. Namun hasil penelitian mengatakan di beberapa tahun mendatang Mexico, India dan Africa yang akan menjadi epicentre virus terbesar di dunia, Indonesia juga termasuk dalam 10 besar.
6
Kejahatan-
kejahatan dunia maya tersebut, meliputi: a.
Carding , adalah kejahatan dengan menggunakan teknologi computer untuk melakukan transaksi dengan menggunakan kartu kredit milik orang lain, atau dikenal juga dengan penipuan kartu kredit online .
b.
Cracking , merupakan kejahatan yang bertujuan untuk merusak sistem keamanan suatu sistem computer dengan modus pencurian atau tindakan anarkis. Pelakunya disebut Cracker yaitu seseorang yang memiliki kemampuan untuk merubah suatu karakteristik dan properti suatu program, sehingga program dapat digunakan dan disebarkan.
c.
Hacking , yaitu mengakses secara tidak sah atau tanpa izin dengan alat suatu terminal. Pelakunya disebut hacker adalah orang yang senang memprogram dan percaya bahwa informasi adalah sesuatu hal yang sangat berharga dan rahasia untuk kemudian dipublikasikan.
6
Cybercrime Atau Kejahatan Dunia Maya, 12 April 2010 http://nyoe.wordpress.com/2010/04/12/cybercrime-atau-kejahatan-dunia-maya/
7 d.
The Trojan Horse , yaitu manipulasi data atau program dengan jalan mengubah data atau instruksi pada sebuah program, menghapus, menambah, menjadikan tidak terjangkau, dengan tujuan kepentingan pribadi atau orang lain.
e.
Data leakage , yaitu menyangkut pembocoran data ke luar terutama mengenai data yang harus dirahasiakan.
f.
Data diddling , yaitu suatu perbuatan yang mengubah data valid atau sah dengan cara tidak sah, mengubah input data atau output data.
g.
Software piracy , yaitu pembajakan software terhadap hak cipta yang dilindungi Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI).
h.
Cyber Espionage , merupakan kegiatan mata-mata terhadap pihak lain, dengan memasuki sistem jaringan komputer pihak sasaran dan menyusupkan program mata-mata yang disebut sebagai spyware . Sasaran kejahatan ini adalah saingan bisnis yang dokumen ataupun data-data pentingnya tersimpan dalam sistem yang terkomputerisasi.
i.
Infringements of Privacy , merupakan kejahatan yang ditujukan terhadap informasi seseorang yang sifatnya sangat pribadi dan rahasia. Kejahatan ini biasanya ditujukan terhadap keterangan atau data pribadi seseorang yang tersimpan secara komputerisasi, seperti; nomor kartu kredit, nomor PIN ATM, catatan kesehatan, dan sebagainya.
j.
Data Forgery , merupakan kejahatan dengan memalsukan data pada dokumen-dokumen
penting
yang
tersimpan
sebagai
scriptless
document melalui internet. Kejahatan ini biasanya ditujukan pada dokumen-dokumen e-commerce dengan membuat seolah-olah terjadi “salah ketik” yang pada akhirnya akan menguntungkan pelaku.
k.
Unauthorized Access to Computer System and Service , Kejahatan yang dilakukan dengan memasuki/menyusup ke dalam suatu sistem jaringan komputer secara tidak sah, tanpa diketahui pemilik sistem, dengan maksud melakukan sabotase ataupun pencurian informasi penting dan rahasia. Namun, ada pula yang melakukannya hanya karena merasa tertantang untuk menembus suatu sistem yang memiliki tingkat proteksi tinggi. Kejahatan ini semakin marak seiring dengan berkembangnya teknologi internet/intranet.
8 l.
Cyber Sabotage and Extortion , merupakan kejahatan dengan membuat gangguan, perusakan atau penghancuran data, program komputer atau sistem jaringan komputer yang terhubung dengan internet. Kejahatan ini dilakukan dengan menyusupkan suatu logic bomb , virus komputer ataupun suatu program tertentu, sehingga data, program komputer atau sistem
jaringan
komputer
tidak
dapat
digunakan
sebagaimana
mestinya, atau hanya dapat dioperasikan oleh pelaku, yang kemudian menawarkan diri kepada korban untuk memperbaiki data, program komputer atau sistem jaringan komputer yang telah disabotase tersebut. Kejahatan ini sering disebut sebagai cyber-terrorism . m.
Offense against Intellectual Property , Kejahatan ini ditujukan terhadap Hak atas Kekayaan Intelektual yang dimiliki pihak lain di internet. Sebagai contoh adalah peniruan tampilan pada web page suatu situs milik orang lain secara ilegal, penyiaran suatu informasi di internet yang ternyata merupakan rahasia dagang orang lain, dan sebagainya.
n.
Illegal Contents , adalah kejahatan dengan memasukkan data atau informasi ke internet tentang sesuatu hal yang tidak benar, tidak etis, dan dapat dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum, misalnya; pemuatan berita bohong atau fitnah yang akan merusak martabat pihak lain, hal-hal yang berhubungan dengan pornografi atau pemuatan suatu informasi yang merupakan rahasia negara, agitasi dan propaganda untuk melawan pemerintahan yang sah, dan sebagainya. Contoh kasus yang sangat menonjol adalah kasus Prita Mulyasari, dimana kasusnya bermula dari tulisan e-mail yang dinilai merusak nama baik sebuah institusi rumah sakit swasta.7
9.
Kualitas dan kemampuan penyidik Polri dalam menangani tindak pidana cybercrime saat ini Penanganan tindak pidana cybercrime saat ini dinilai masih belum optimal. Hal ini sangat dipengaruhi oleh keterbatasan kemampuan dan kompetensi penyidik Polri pada Direktorat II Ekonomi Khusus Bareskrim Polri yang menangani tindak pidana kejahatan dunia maya, meliputi:
7
Cybercrime (Kejahatan Internet) & Pasal-pasalnya, http://forums.soulmateclub.net/showthread.php? 1628-CYBER-CRIME-%28Kejahatan-Internet%29-amp-Pasal-pasalnya
9 a.
Terbatasnya jumlah personel Polri yang memiliki keahlian bidang komputer (programming computer system ).
b.
Terbatasnya kemampuan anggota Polri dalam menjalin kerjasama dengan pihak-pihak yang memiliki kompetensi di bidang informasi dan teknologi khususnya jaringan komputer (internet ).
c.
Pengawasan terhadap pengguna fasilitas internet masih lemah, sehingga para pengguna internet dapat dengan leluasa melakukan aksinya tanpa mengenal waktu dan tempat.
d.
Pemahaman tentang penerapan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana cybercrime masih terbatas.
10.
Mekanisme penanganan tindak pidana cybercrime saat ini Pada tahun 2008, pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Upaya ini merupakan
langkah
pemerintah
untuk
melindungi
masyarakat
dalam
menggunakan dan memanfaatkan media teknologi, informasi dan komunikasi terhadap tindak-tindakan pidana cybercrime sekaligus untuk memberikan kepastian hukum bagi para pengguna media elektronik di Indonesia, namun pada kenyataannya upaya ini belum sepenuhnya diimbangi dengan kompetensi dan kinerja penyidik dalam menangani tindak pidana cybercrime . Adapun
indikator-indikator
yang
mempengaruhi
mekanisme
penanganan tindak pidana cybercrime 8, adalah sebagai berikut: a.
Asas universal interest jurisdiction tidak seluruhnya dapat diterapkan mengingat Indonesia hanya memiliki perjanjian ekstradisi dengan beberapa negara saja, dimana berdasarkan Indonesia hanya memiliki 8 (delapan) perjanjian ekstradisi, sehingga hal ini menyulitkan penyidik dalam melakukan penyitaan aset cybercrime .
b.
Kurang optimalnya pemberdayaan masyarakat, terutama komunitaskomunitas yang mempunyai kegemaran mengoperasikan komputer yang justru lebih mengetahui perkembangan teknologi dan informasi.
8
Suryono Sukanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum di Indonesia., http://umum.kompasiana.com/2009/07/13/faktor-faktor-yang-mempengaruhi-penegakan-hukum-diindonesia/
10 c.
Adanya sebagian masyarakat yang tidak sepenuhnya bersikap kooperatif
untuk
memberikan
kesaksian
atau
pembuktian
atas
terjadinya tindak pidana cybercrime. d.
Berkembangnya jasa pelayanan internet (Warnet) kurang diimbangi dengan pendataan atau pendaftaran pelanggan pada salah satu ISP (Internet Service Provider ), sehingga para pelaku cybercrime sering menjadikannya tempat untuk melakukan aksinya, sehingga menyulitkan pihak kepolisian untuk melacak penggugah situs-situs terlarang.
e.
Belum sinergisnya kerjasama dalam penanganan tindak pidana cybercrime yang terjadi baik di tingkat nasional, regional, maupun internasional.
f.
Belum terorganisirnya penanggulangan cybercrime, dimana saat ini unit yang menanggulangi cybercrime hanya baru ada di tingkat Mabes Polri tepatnya pada Direktorat II Ekonomi Khusus Bareskrim Polri, Polda Metro Jaya dan Polda Jatim.
g.
Kurang sinergisnya kerjasama antara Polri dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam menanggulangi cybercrime .
h.
Kurang optimalnya kerjasama dan koordinasi antar fungsi kepolisian dalam menangani tindak pidana cybercrime untuk melaksanakan tindakan-tindakan preemtif, Preventif, dan penegakan hukum.
i.
Terbatasnya sarana dan prasarana penyidik Polri untuk mendukung tahap penyidikan dan penyelidikan kasus cybercrime, sebagai pondasi kekuatan pembuktian tindak pidana cybercrime khususnya guna melacak dan menemukan IP address pelaku kejahatan.
11 BAB IV FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENANGANAN TINDAK PIDANA CYBERCRIME 11.
Faktor Internal a.
Kekuatan 1)
Dilaksanakannya Renstra Polri 2010-2014 yang diarahkan untuk membangun kemitraan.
2)
Adanya 10 prioritas program Revitalisasi Polri Menuju Pelayanan Prima yang salah satunya diprioritaskan untuk melaksanakan kerjasama melalui polisional yang proaktif.
3)
Adanya program Polmas sebagai wahana kerjasama antara Polri dengan
masyarakat
untuk
antisipasi
berbagai
kejahatan
termasuk cybercrime . 4)
Adanya
prestasi
gemilang
yang
ditorehkan
Polri
dalam
mengungkap kasus-kasus kejahatan khususnya terorisme yang berbasis informasi dan teknologi. 5)
Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung penyidikan cybercrime .
b.
Kelemahan 1)
Terbatasnya jumlah personil penyidik Polri yang memiliki keahlian komputer khususnya jaringan internet.
2)
Bidang yang khusus menangani tindak pidana cybercrime belum tergelar di seluruh Polda, dimana penanganannya masih terpusat di Direktorat II Ekonomi Khusus Bareskrim Polri, Polda Metro Jaya serta Polda Jatim.
3)
Terbatasnya sarana dan prasarana yang dimiliki Polri untuk melaksanakan penyidikan dan penyelidikan cybercrime .
4)
Belum sinergisnya kerjasama penanganan cybercrime antara Polri dengan instansi terkait.
5)
Kurang optimalnya kerjasama dan koordinasi antara fungsi kepolisian (Binmas, Intelkam, dan Reskrim) dalam menangani dan mengantisipasi tindak pidana cybercrime . 11
12 12.
Faktor Eksternal a.
Peluang 1)
Adanya Undang-Undang No. 11 tahun 2008, tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagai payung hukum penyidikan Polri.
2)
Adanya
kepedulian komunitas
pengguna fasilitas
internet
(Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia/APJII) untuk memberikan keamanan bagi penggunaan internet lainnya. 3)
Adanya upaya-upaya negara lain untuk memerangi cybercrime dapat dijadikan celah untuk membangun kerjasama luar negeri.
4)
Adanya dukungan dari pemerintah dalam menangani cybercrime yang dapat berdampak pada keamanan nasional.
5)
Pendidikan
komputer
khususnya
internet
sudah
menjadi
kurikulum pendidikan. b.
Kendala 1)
Sulitnya penentuan pemberlakuan yurisdiksi hukum suatu negara, sehingga menghambat proses penyidikan khususnya pembuktian dan ekstradisi pelaku kejahatan.
2)
Belum
adanya
wadah
dalam
lingkup
internasional
guna
menanggulangi tindak pidana cybercrime . 3)
Meningkatnya modus kejahatan dunia maya baik kualitas maupun kuantitasnya.
4)
Belum adanya pendataan atau pendaftaran pelanggan pada salah satu ISP (Internet Service Provider ) sebagai pemberi layanan internet kepada masyarakat untuk mengantisipasi Cybercrime .
5)
Kurangnya
kepekaan
sebagian
masyarakat
untuk
mengantisipasi tindak pidana cybercrime , sehingga para pelaku dapat leluasa melakukan aksinya.
13 BAB V KONDISI PENANGANAN TINDAK PIDANA CYBERCRIME YANG DIHARAPKAN
13.
Kondisi Polri yang diharapkan dalam menanggulangi tindak pidana cybercrime Ada dua hal mendasar yang harus menjadi fokus perhatian dalam Undang-Undang
Informasi
dan
Transaksi
Elektronik
terkait
dengan
penanganan tindak pidana cybercrime , yaitu asas teritorial dan klasifikasi alat bukti yang sah. Kedua hal tersebut dinilai perlu untuk mendapatkan pembuktian atas terjadinya tindak pidana cybercrime . Penanganan cybercrime melalui Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang
Informasi
mengakomodir
dan
kepentingan
Transaksi penyidik
Elektronik, untuk
diharapkan
mendapatkan
mampu
pembuktian
khususnya dalam penentuan locus delictie dan tempus delictie . Di dalam pasal 2 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik disebutkan bahwa; “Undang-undang ini berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan
hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan/atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia.” , oleh karena itu
prinsip yang harus dianut untuk melakukan penyidikan adalah universal interest jurisdiction 9 . Sedangkan dalam hal pembuktian terhadap tindak pidana cybercrime , Undang-Undang ITE dinilai telah memberikan peluang bagi penyidik dengan adanya pengakuan terhadap digital evidence 10 sebagai alat bukti yang sah dengan beberapa persyaratan tertentu. Hal ini penting mengingat cybercrime dilakukan dengan menggunakan teknologi, khususnya internet, sehingga keberadaan bukti-bukti sebagaimana dalam kejahatan konvensional, seperti; surat atau dokumen lainnya sulit didapat (paperless).
9
Dalam UU ITE, hal 13, dijelaskan bahwa pada mulanya asas ini menentukan bahwa setiap negara berhak untuk menangkap dan menghukum para pelaku pembajakan mencakup cybercrime.
10
“Digital Evidence adalah validitas nilai informasi yang disimpan atau ditransmisikan dalam bentuk biner, meliputi komputer dan audio digital dan video, dengan cakupan seluruh aspek kejahatan dimana bukti dapat ditemukan dalam bentuk digital atau biner, (http://www.ncfs.org/digital_evd.html)
13
14 14.
Kompetensi penyidik Polri guna menanggulangi cybercrime yang diharapkan Dari kajian hukum tersebut dapat diambil beberapa asumsi, yaitu bahwa; Pertama , pemahaman penyidik Polri tentang penerapan UndangUndang No. 11 Tahun 2008 perlu ditingkatkan terlebih pemerintah juga kini telah mengeluarkan Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan Porno Aksi. Kedua , secara struktural, kedudukan badan khusus yang menangani tindak pidana cybercrime agar berdiri sendiri, tidak berada di bawah Direktorat II Ekonomi Khusus Bareskrim Polri, karena cakupannya tidak hanya terkait bidang ekonomi, tetapi juga menyangkut moral dan mental bangsa atau generasi muda terutama terkait adanya tindakan pornografi dan porno aksi melalui media internet, namun tetap masih dalam lingkup Bareskrim Polri. Ketiga , mengingat sulitnya pembuktian terhadap kasus cybercrime ,
maka
diharapkan
Polri
khususnya
penyidik
dapat
terus
mengembangkan berbagai bentuk kerjasama, baik kerjasama lintas sektoral maupun interdepartemen dalam dan luar negeri. Adapun sasaran yang harus dicapai Polri dalam penanggulangan tindak pidana cybercrime adalah: a.
Bertambahnya jumlah personel Polri yang memiliki keahlian bidang komputer (programming computer system ).
b.
Meningkatnya kemampuan anggota Polri dalam menjalin kerjasama dengan pihak-pihak yang memiliki kompetensi di bidang teknologi dan informatika.
c.
Diharapkan anggota Polri memiliki kemampuan untuk melaksanakan pengawasan terhadap para pengguna fasilitas internet, dengan tujuan untuk mempersempit aksi para pelaku kejahatan cybercrime di Indonesia.
d.
Meningkatnya
pemahaman
para
penyidik
Polri
pada
bidang
penanganan tindak pidana cybercrime mengenai peraturan perundangundangan terkait, seperti Undang-Undang No. 11 tahun 2008, tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Undang-Undang No. 44 Tahun 2008, tentang Pornografi dan Porno Aksi.
15 15.
Mekanisme penanganan tindak pidana cybercrime melalui kemitraan yang diharapkan Penanganan kejahatan di dunia maya diharapkan dapat lebih optimal mengingat kekuatan atau payung hukum untuk melaksanakannya sudah ada, yaitu; Undang-Undang No. 11 tahun 2008, tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Undang-Undang No. 44 Tahun 2008, tentang Pornografi dan Porno Aksi, namun demikian hal ini juga perlu disertai dengan peningkatan kemampuan personel Polri dalam melakukan penyidikan kasus cybercrime baik yang dilakukan oleh warga negara Indonesia yang berada di dalam negeri maupun luar negeri. Sejalan dengan perkembangan lingkungan strategik, dalam beberapa tahun terakhir muncul beberapa komunitas masyarakat yang peduli kondisi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya media internet di Indonesia.
Komunitas
yang
dimaksud
contohnya
adalah
Asosiasi
Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) di Yogyakarta, dimana komunitas ini baru mampu memblokir 400.000 situs dari 2 juta situs porno yang terdapat di dunia maya 11 . Dengan demikian diharapkan Polri mampu merangkul
komunitas
tersebut
untuk
dapat
bekerjasama
sekaligus
meningkatkan kemampuan penyidik Polri dalam hal keahlian informasi interconnection networking . Selanjutnya, di masa yang akan datang, Polri juga dapat melakukan pembenahan dan pembinaan terhadap mekanisme penanganan cybercrime , dengan sasaran: a.
Karena
sulitnya
penerapan
asas
universal
interest
jurisdiction ,
sehubungan dengan terbatasnya perjanjian ekstradisi yang dimiliki Indonesia, maka Polri diharapkan dapat lebih proaktif dalam melakukan pendekatan kerjasama dengan kepolisian luar negeri, sehingga dapat membuat kebijakan bersama dalam kerangka
Memorandum
of
Understanding . b.
Meningkatnya peran serta masyarakat dalam penanganan kejahatan di dunia maya, mengingat kejahatan tersebut justru dilakukan di tengahtengah masyarakat.
11
Blokir Porno Baru Efektif 20 Persen, kompas.com, http://id.news.yahoo.com/kmps/20100827/ttcblokir-porno-baru-efektif-20-persen-566ebb2.html, Jum’at, 27 Agustus 2010
16 c.
Tumbuhnya sikap kooperatif masyarakat untuk memberikan kesaksian dalam pembuktian terjadinya tindakan kejahatan dunia maya.
d.
Perlunya
pengawasan penggunaan fasilitas
internet
agar
tidak
disalahgunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab, oleh karena itu diharapkan Polri dapat melaksanakan pendataan atau pendaftaran para pengguna internat pada sebuah penyedia layanan internet (ISP) melalui ikatan bekerjasama. e.
Terbangunnya sinergitas kerjasama dengan berbagai pihak terkait yang ada di Indonesia maupun negara lain, bahkan dengan masyarakat yang terhimpun dalam komunitas programmer komputer.
f.
Terbangunnya struktur organisasi penanggulangan cybercrime di tingkat Polda mengingat kejahatan tersebut dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja tergantung niat dan kesempatan.
g.
Terciptanya koordinasi antar fungsi kepolisian, seperti Binmas, Intelkam dan Reskrim dalam penanggulangan kejahatan cybercrime .
h.
Tersedianya sarana prasarana atau fasilitas khusus untuk kepentingan penyidikan tindak pidana
cybercrime , dimana alat-alat tersebut
dibutuhkan untuk melacak dan menemukan IP address dari pelaku dan komputer yang digunakan.
17
BAB VI STRATEGI PENANGANAN TINDAK PIDANA CYBERCRIME MELALUI KEMITRAAN GUNA TERWUJUDNYA KERJASAMA SINERGI POLISIONAL YANG PROAKTIF DALAM RANGKA MEMELIHARA STABILITAS KEAMANAN DALAM NEGERI 16.
Strategi penanganan tindak pidana cybercrime melalui kemitraan dengan pendekatan Teori Analisis SWOT (IFAS, EFAS, dan SFAS) a.
IFAS (Internal Factor Analysis Strategic )
No. 1
Faktor Internal
Rating
Skor Bobot
0,122
8
1,977
0,122
8
1,977
0,094
7
0,655
0,094
7
0,655
0,069
6
0,412
Kekuatan a. b. c. d. e.
Dilaksanakannya Renstra Polri 2010-2014 bang mitra Adanya 10 prioritas prog Revitalisasi Polri Menuju Yan Prima Adanya prog Polmas sbg wahana kerma Polri-masy Adanya prestasi dlm ungkap kasus-2 kejahatan (terorisme) berbasis IT Pesatnya bang Iptek dpt dimanfaatkan utk duk sidik cybercrime Jumlah
2
Bobot
0,50
3,68
Kelemahan a. b. c. d. e.
Terbatasnya jml pers penyidik Polri yg memiliki keahlian komputer Bidang yg khusus menangani tindak pidana cybercrime blm tergelar di seluruh Polda Terbatasnya sarpras yg dimiliki utk melaks sidik lidik cybercrime Belum sinergisnya kerma penanganan cybercrime antara Polri dgn instansi terkait Kurang optimalnya Kerma & koord antara fungsi kepolisian
0,137
5
0,687
0,137
5
0,687
0,088
4
0,352
0,088
4
0,352
0,049
3
0,148
Jumlah
0,50
2,23
Total Skor
1,00
5,90
17
Ket
18 b.
EFAS (Eksternal Factor Analysis Strategic ) Faktor Eksternal
Bobot
Rating
Skor Bobot
a.
Adanya UU No. 11 tahun 2008, ttg ITE
0,137
8
1,094
b.
Adanya kepedulian komunitas pengguna fasilitas internet (APJII) Adanya upaya-2 negara lain untuk memerangi cybercrime Adanya dukungan dari pemerintah tangani cybercrime Pendidikan komputer khususnya internet sudah menjadi kurikulum pendidikan
0,105
7
0,733
0,105
7
0,733
0,077
6
0,462
0,077
6
0,462
No. 1
Peluang
c. d. e.
Jumlah 2
3,48
Kendala a. b. c. d. e.
c.
0,50
Sulitnya penentuan pemberlakuan yurisdiksi hukum suatu negara Blm ada wadah dlm lingkup internasional guna tanggulangi TP cybercrime Meningkatnya modus kejahatan dunia maya baik kualitas maupun kuantitasnya Belum adanya pendataan atau pendaftaran pelanggan pada salah satu ISP Kurangnya kepekaan sebagian masy untuk mengantisipasi tindak pidana cybercrime
0,149
5
0,744
0,149
5
0,744
0,095
4
0,381
0,054
3
0,161
0,054
3
0,161
Jumlah
0,50
2,19
Total Skor
1,00
5,67
Matriks SWOT Kekuatan (S) ST
S>W O>T
(3,68 > 2,23) (3,48 > 2,19)
III Strategi Turn Around
I Strategi Agresif
Rata-rata rate (S) 7 – (W) 4 = 3 (O) 7 – (T) 4 = 3
3
(T) Kendala
(O) Peluang
3 S
S>W O
IV Strategi Defensif
II Strategi Diversifikasi
(W) Kelemahan
Ket
19 Berdasarkan nilai yang diperoleh dari hasil proses EFAS dan IFAS maka posisi Polri berada pada matriks SWOT berada pada posisi I, yaitu Strategi Agresif, artinya Polri harus lebih proaktif meningkatkan kerjasama lintas sektoral, interdepartemen dalam dan luar negeri, komunitas-komunitas masyarakat di bidang teknologi internet. d.
Posisi Organisasi Polri SUMBER DAYA INTERNAL KUAT
5,90
9
P E L U A N G E K S T E
6 S E D A N G
6
5,67
Growth
Growth Konsentrasi melalui Integrasi Horizontal
SEL 5a
Growth
Konsentrasi melalui Integrasi Horizontal
Carefully Berhati-hati
3 R E N D A H
SEL 5b
Stability
Organisasi Tidak Melakukan Perubahan
SEL 7
0
SEL 3
Konsentrasi melalui Integrasi Vertikal
SEL 4
LEMAH
3
SEL
SEL 1
T I N G G I
SEDANG
SEL 8
Retrenchment Penghematan (Berbenah Diri)
SEL 6 Retrenchment
Captive (Keterikatan)
SEL 9
Growth
Growth
Retrenchment
Diversifikasi Konsentrik
Diversifikasi Kon lomerasi
Likuidasi
0
Keterangan : Diagram di atas menunjukan, bahwa Total skor IFAS adalah 5,90, sedangkan total skor EFAS adalah 5,67, sehingga titik ordinat dari kedua nilai tersebut berada pada Sel 5a Growth (Pertumbuhan), yaitu Strategi Konsentrasi Melalui Integrasi Horizontal . Artinya, bahwa upaya yang perlu dilakukan oleh Polri harus lebih proaktif meningkatkan kerjasama baik lintas sektoral, interdepartemen dalam dan luar negeri, maupun dengan komunitaskomunitas masyarakat di bidang teknologi internet dan dengan masyarakat, meningkatkan kemampuan penyidik Polri bidang tindak pidana cybercrime , meningkatkan
dukungan
sarana
prasarana
atau
fasilitas
modern,
meningkatkan pemahaman tentang perundang-undangan terutama kaitannya dengan tindak pidana cybercrime .
20 e.
SFAS (Strategic Factor Analysis Summary ) FAKTOR STRATEGIK KUNCI
No. 1. 2. 3. 4. 5.
6. 7. 8. 9. 10
Dilaksanakannya Renstra Polri 20102014 bang mitra Adanya 10 prioritas prog Revitalisasi Polri Menuju Yan Prima Adanya prog Polmas sbg wahana kerma Polri-masy Terbatasnya jml pers penyidik Polri yg memiliki keahlian komputer Bidang yg khusus menangani tindak pidana cybercrime blm tergelar di seluruh Polda Adanya UU No. 11 tahun 2008, ttg ITE Adanya kepedulian komunitas pengguna fasilitas internet (APJII) Adanya upaya-2 negara lain untuk memerangi cybercrime Sulitnya penentuan pemberlakuan yurisdiksi hukum suatu negara Blm ada wadah dlm lingkup internasional guna tanggulangi TP cybercrime
Jumlah
Bobot Rating
Skor Jangka Waktu Bobot JPD JMN JPJ
0,146
8
1,166
√
√
√
0,146
8
1,166
√
√
√
0,112
7
0,781
√
√
0,057
5
0,285
√
0,057
5
0,285
√
0,146
8
1,166
√
√
0,112
7
0,781
√
√
0,112
7
0,781
√
√
0,057
5
0,285
√
0,057
5
0,285
√
1,00
Ket
√
6,98
Keterangan; Untuk menentukan Jangka Pendek, maka Skor Bobot terbesar dikurangi Skor Bobot Terkecil yaitu (1,166 – 0,285 = 0,882), Kemudian dibagi 3 berarti; (0,882 : 3 = 0,294), sehingga nilai maksimum untuk Jangka Pendek adalah (0,294 + 0,285 = 0,579). Kemudian untuk menentukan Jangka Menengah yaitu (0,294 + 0,579 = 0,872), sedangkan untuk Jangka Panjang adalah nilai yang melebihi 0,872. 17.
Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Kebijakan Strategi a.
Visi “Terlaksananya penanganan tindak pidana cybercrime melalui
kemitraan guna terwujudnya kerjasama sinergi polisional yang proaktif dalam rangka memelihara stabilitas keamanan dalam negeri ”.
21 b.
Misi 1)
Mewujudkan kerjasama melalui sinergi polisional yang proaktif dalam rangka melaksanakan 10 Prioritas Program Revitalisasi Polri Menuju Pelayanan Prima.
2)
Membangun dan mengembangkan jaringan kerjasama dengan berpedoman kepada Renstra Polri Tahap Ke II, Membangun Kemitraan.
3)
Melaksanakan kerjasama dan memberikan pembinaan kepada masyarakat melalui program pemolisian masyarakat guna mengantisipasi tindak pidana Cybercrime .
4)
Meningkatkan kekuatan personel yang berbasis kompetensi, khususnya bidang IT guna meningkatkan kualitas kinerja penyidik Polri dalam menangani tindak pidana cybercrime .
5)
Membangun badan khusus untuk menangani tindak pidana cybercrime yang tersebar di seluruh satuan kewilayahan (Polda).
6)
Meningkatkan pemahaman penyidik Polri tentang UndangUndang ITE.
7)
Membangun kerjasama antar fungsi kepolisian, kerjasama lintas sektoral, interdepartemen dan komunitas-komunitas masyarakat yang bergerak di bidang teknologi komputer dan internet guna menanggulangi kejahatan cybercrime .
c.
d.
Tujuan 1)
Menangani tindak pidana cybercrime melalui kerjasama.
2)
Mewujudkan kerjasama melalui sinergi polisional yang proaktif.
3)
Mewujudkan stabilitas keamanan dalam negeri.
Sasaran 1)
Meningkatnya jumlah personel penyidik Polri yang memiliki kemampuan dalam menanggulangi tindak pidana cybercrime .
2)
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam mengantisipasi kejahatan cybercrime .
3)
Terbangunnya kerjasama lintas sektoral, interdepartemen dalam dan luar negeri guna menangani tindak pidana cybercrime .
22 4)
Terbangunnya fasilitas canggih dan modern guna mendukung kegiatan penyidikan terhadap tindak pidana cybercrime .
e.
Strategi a.
Jangka Pendek 1)
Melaksanakan
rekruitmen
secara
bertahap
guna
penambahan anggota penyidik Polri yang akan diarahkan pada bidang penanganan cybercrime. 2)
Membangun kekuatan organisasi di tingkat Polda dengan membuat badan khusus yang menangani cybercrime .
3)
Melaksanakan kerjasama dengan kementerian luar negeri dan kedutaan besar di luar negeri untuk menyusun bentuk perjanjian tentang pemberlakuan yurisdiksi hukum.
4)
Melakukan
pendekatan
kepada
lembaga-lembaga
kepolisian luar negeri untuk bersama-sama membentuk asosiasi kerjasama penanganan cybercrime . b.
Jangka Menengah 1)
Membangun dan mengembangkan kerjasama melalui sinergi polisional yang proaktif guna terlaksananya 10 program revitalisasi Polri menuju pelayanan prima.
2)
Mengimplementasikan program pemolisian masyarakat guna meningkatkan partisipasi dan kerjasama dengan masyarakat
yang
salah
satunya
diarahkan
untuk
mengantisipasi terjadinya tindak pidana cybercrime . 3)
Meningkatkan kerjasama dengan kepolisian luar negeri guna menanggulangi tindak pidana cybercrime melalui pertukaran data dan informasi yang diperlukan oleh masing-masing negara.
c.
Jangka Panjang 1)
Melaksanakan tugas pokok Polri dengan membangun dan mengembangkan kerjasama sesuai dengan Rencana Strategi Polri tahun 2010-2014.
2)
Melaksanakan internalisasi tentang Undang-Undang No. 11 tahun 2008, kepada pada penyidik Polri serta
23 sosialisasi kepada pihak-pihak pengguna internet, untuk menghindari penyalahgunaan media tersebut. 3)
Merangkul
dan
mengajak
komunitas-komunitas
masyarakat, perkumpulan mahasiswa, dan lain-lain untuk dijadikan mitra kerjasama mengantisipasi dan menangani tindak pidana cybercrime . f.
Kebijakan 1)
Melaksanakan rekruitmen anggota Polri berbasis kompetensi yang diarahkan menjadi penyidik Polri guna menangani tindak pidana cybercrime .
2)
Meningkatnya kemampuan anggota Polri melalui pendidikan dan pelatihan dalam menjalin kerjasama dengan lembaga-lembaga yang kompeten di bidang informasi, teknologi, komputer dan internet.
3)
Memberdayakan potensi dan partisipasi masyarakat guna mengantisipasi kejahatan cybercrime .
4)
Membangun dan mengembangkan kerjasama antar fungsi kepolisian, kerjasama interdepartemen dalam dan luar negeri guna
penanggulangan
kejahatan
cybercrime di
tingkat
internasional. 5)
Meningkatkan dukungan fasilitas untuk menunjang kegiatan penyidikan.
6)
Membangun dan mengembangkan struktur organisasi di bidang penanggulangan tindak pidana cybercrime di tingkat Polda.
7)
Meningkatkan pengawasan terhadap para pengguna fasilitas internet guna menghambat aksi kejahatan dunia maya.
18.
Implementasi Strategi a.
Jangka Pendek (1 - 2 Tahun) 1)
Melakukan
kerjasama
dengan
DeSumdaman
Polri
untuk
melaksanakan pembinaan SDM penyidik Polri, dengan kegiatankegiatan sebagai berikut:
24 a)
Melaksanakan
rekruitmen
anggota
Polri
berbasis
kompetensi yang diarahkan menjadi penyidik Polri guna menangani tindak pidana cybercrime . b)
Memasukan bidang studi keterampilan komputer dan jaringannya ke dalam kurikulum pendidikan Polri baik di tingkat bintara maupun di tingkat perwira.
c)
Memberikan beasiswa untuk melaksanakan pendidikan keluar negeri bagi personel Polri yang memiliki prestasi dan kompetensi di bidang jaringan komputer atau berprestasi mengungkap kejahatan dunia maya.
d)
Melaksanakan
kerjasama
dengan
lembaga-lembaga
pendidikan komputer yang ada di dalam negeri untuk turut menyusun kurikulum pendidikan komputer yang sesuai dengan tugas dan fungsi Kepolisian. 2)
Membangun struktur organisasi atau badan khusus yang menangani tindak pidana cybercrime di setiap Polda yang tentunya
juga
disertai
dengan
pembangunan
kekuatan
kompetensi penyidik Polri serta pemenuhan sarana prasarana dan fasilitas untuk mendukung kegiatan penyidikan tindak pidana Cybercrime, seperti; alat Encase Versi 4, CETS, COFE, GSM Interceptor, GI 2, GN 9000, dan DF dan Helix , yang kegunaannya adalah untuk melacak dan menemukan IP address pelaku tindak pidana Cybercrime. 3)
Melakukan kerjasama dengan para pakar hukum, Kementerian Luar Negeri, kedutaan besar yang ada di dalam maupun luar negeri untuk mengkaji dan membahas penerapan yurisdiksi hukum dalam rangka penyidikan yang dilakukan di luar negeri serta membuat perjanjian ekstradisi terhadap para pelaku kejahatan dan memasukan barang bukti kejahatan tanpa mengabaikan aturan hukum yang berlaku di negara yang bersangkutan.
4)
Mendorong anggota-anggota ASEAN Plan of Action to Combat Transnational
Crimes
(ASEAN-PACTC),
untuk
mendirikan
sebuah wadah khsusus untuk menangani tindak pidana
25 cybercrime . termasuk di dalamnya kajian mengenai yusrisdiksi hukum dan perjanjian ekstradisi. b.
Jangka Menengah (3 - 4 Tahun) 1)
Melakukan pendekatan dan kerjasama untuk mengantisipasi dan menangani tindak pidana cybercrime dengan beberapa pihak terkait melalui pendekatan pemolisian masyarakat, seperti: a)
Dengan
Pemerintah Daerah
untuk membuat
suatu
peraturan daerah mengenai pendirian usaha atau jasa penyedia
internet
yang
semakin
marak
guna
mengantisipasi kejahatan cybercrime . b)
Melakukan kerjasama dengan masyarakat khususnya para pengusaha di bidang jasa pelayanan internet (Warnet),
dimana
setiap
pengusaha
tersebut
agar
meningkatkan pengawasan terhadap para penggunannya. c)
Dengan penyedia layanan internet untuk menghimbau kepada
para
pengusaha
jasa
pelayanan
jaringan
komputer (internet ) untuk mendata dan mendaftarkan IP (alamat internet sesuai dengan tempatnya). 2)
Membangun kerjasama dengan masyarakat guna menangani cybercrime ,
seperti;
APJII
dan
Awari
(Asosiasi
Warnet
Indonesia), ID-SIRTII (Indonesia Security Incident Response Team of Internet Infrastructure), maupun underground, seperti; Jasakom, Yogya Carder , dan lain-lain. 3)
Meningkatkan peran serta Polri dalam kerjasama bilateral dengan
negara-negara
luar,
seperti;
CERT
(Computer
Emergency Response Team) yang ada di Japan, Hong Kong, dan lain-lain. Sedangkan di tingkat internasional, meliputi; Amerika; US CERT, FBI, CIA, AFP , serta perusahaan bisnis internasional, seperti; Microsoft, Apple, Linux dan IBM . c.
Jangka Panjang (4 - 5 Tahun) 1)
Melaksanakan proporsional,
tugas bermoral
pokok dan
Polri
secara
profesional,
modern
dengan
memelihara
keamanan dan ketertiban masyarakat terhadap ancaman,
26 potensi dan gangguan Kamtibmas yang disebabkan oleh tindak pidana cybercrime , menegakan hukum terhadap para pelaku cybercrime sesuai dengan peraturan yang berlaku, serta memberikan perlindungan pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, dengan mengoptimalkan quick response terkait laporan
pengaduan
Cybercrime oleh
masyarakat
serta
melaksanakan koordinasi antar fungsi kepolisian, seperti; fungsi Reskrim, Intelkam, Binmas, dan lain-lain. 2)
Melaksanakan program revitalisasi Polri menuju pelayanan Prima yaitu kerjasama melalui sinergi polisional yang proaktif. Upaya-upaya yang dilakukan, antara lain: a)
Bekerjasama dalam rangka dengan Kementerian Hukum dan HAM, dan NCB-Interpol, kedutaan besar di luar negeri,
agar
dapat
mendukung
penyelidikan
dan
penyidikan di luar negeri terkait kejahatan dunia maya. b)
Bekerjasama
dengan
Kementerian
Komunikasi
dan
Informasi (Kemenkominfo) atau instansi terkait lainnya untuk mengadakan pelatihan-pelatihan agar ataupun melakukan blokir terhadap situs-situs terlarang. 3)
Melakukan internalisasi dan sosialisasi Undang-Undang No. 11 tahun 2008, tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang No. 44 tahun 2008 tentang pornografi dan porno aksi terhadap di lingkungan Polri khususnya penyidik dan masyarakat untuk meningkatkan wawasan hukum sekaligus mewujudkan terjaminnya kepastian hukum dalam memanfaatkan fasilitas jaringan internet di Indonesia.
27 BAB VI PENUTUP
19.
Kesimpulan a.
Perspektif perkembangan kejahatan di dunia maya atau cybercrime sangat dipengaruhi oleh pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi
(internet)
yang
pada
hakikatnya
bertujuan
untuk
meningkatkan kesejahteraan, namun kemajuan Iptek ini juga telah memunculkan kelompok-kelompok anti sosial atau kejahatan dengan memanfaatkan
interconnection
network (cybercrime ).
Mengingat
besarnya dampak yang diakibatkan oleh cybercrime , maka kejahatan tersebut dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa, dimana kejahatan penanganannya pun harus dilakukan secara profesional, disertai dengan kerjasama melalui sinergis polisional yang proaktif. b.
Kualitas dan kemampuan penyidik Polri dalam menangani tindak pidana cybercrime saat ini dinilai masih belum optimal, sehingga perlu dilakukan pembenahan bidang pembinaan SDM penyidik Polri, antara lain; meningkatkan jumlah penyidik Polri yang memiliki keahlian di bidang komputer, meningkatkan kemampuan untuk menjalin kerjasama dengan pihak-pihak terkait, meningkatkan pengawasan terhadap pengguna internet, dan meningkatkan pemahaman tentang peraturan perundang-undangan tindak pidana cybercrime .
c.
Mekanisme penanganan tindak pidana cybercrime saat ini sudah dilengkapi dengan payung hukum, yaitu dengan adanya UndangUndang No. 11 tahun 2008 tentang ITE dan Undang-Undang No. 44 tentang Pornografi dan Porno Aksi, namun belum sepenuhnya diimbangi dengan kompetensi dan kinerja penyidik yang memadai. Langkah-langkah yang perlu dilakukan adalah; melakukan pendekatan dan kerjasama secara proaktif dengan berbagai pihak terkait, seperti dengan kepolisian, mendorong peran serta masyarakat untuk turut berpartisipasi secara aktif menanggulangi tindak pidana cybercrime , serta meningkatkan dukungan saran dan prasarana untuk menunjang kegiatan penyidikan cybercrime.
28 d.
Langkah-langkah implementasi strategi penanganan tindak pidana cybercrime melalui kemitraan guna terwujudnya kerjasama sinergi polisional
yang
proaktif,
dilaksanakan
secara
bertahan
dan
berkelanjutan, dimana prosesnya ditentukan melalui pendekatan analisis
SWOT
(IFAS,
EFAS,
dan
SFAS).
Langkah-langkah
implementasi yang ditetapkan adalah; Jangka Pendek, antara lain; melaksanakan rekruitmen berbasis kompetensi, membuat badan khusus yang menangani tindak pidana cybercrime , bekerjasama membuat
perjanjian
tentang
pemberlakuan
yurisdiksi
hukum,
mengambangkan dan melaksanakan kerjasama dengan membentuk wadah asosiasi. Jangka
Menengah, diantaranya; melaksanakan
kerjasama melalui sinergi polisional yang proaktif, melaksanakan implementasi program Polmas, dan melaksanakan kepolisian luar negeri. Sedangkan Jangka Panjang, adalah melaksanakan tugas pokok Polri berdasarkan Renstra Polri Tahap ke II, yaitu membangun kepercayaan, meningkatkan pemahaman tentang perundang-undangan yang berkenaan dengan penanganan cybercrime , serta merangkul dan mengajak komunitas masyarakat, mahasiswa pelajar yang memiliki kelebihan di bidang IT untuk membantu tugas-tugas kepolisian. 20.
Rekomendasi a.
Mengingat tindak pidana cybercrime telah mengalami perkembangan yang cukup pesat dan berpotensi menimbulkan gangguan Kamtibmas, maka Polri perlu melakukan penataan dan penguatan organisasi. Oleh karena itu agar Kapolri, cq. Karo Ortala Asrena Polri, membentuk badan khusus di bawah Bareskrim Polri untuk menangani tindak pidana cybercrime di tiap-tiap Polda guna meningkatnya pelayanan publik.
b.
Bahwa tindak pidana cybercrime dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa,
sehingga
penanganannya
pun
harus
dilakukan
secara
profesional. Oleh karena itu, agar Kapolri, cq. Kadivkum Polri, membuat dan menyusun Peraturan Kapolri tentang pedoman penanganan tindak pidana cybercrime . Lembang, 30 April 2012 Penulis,
29
Daftar Pustaka
Suhardjito, WS., SH., Drs., H., Materi Perkuliahan Sisrenstra Polri, Sespimti Polri Pendidikan Reguler Ke-20, Tahun Ajaran 2012, Lembang, 24 April 2012 Eddy Murdiyono, SH., MH., Kombes Pol Drs.
Perkembangan Organisasi Polri,
Bahan Ajaran, Sespimti Polri Pendidikan Reguler Ke-20, Tahun Ajaran 2012, Lembang, 24 April 2012 Setyo Riyanto, SE., MM., DR., Analytical Hierarchy Process , IFAS, EFAS, and SFAS Approach, Kuliah Sespimti Polri Dikreg Ke-20 Tahun Ajaran 2012, Lembang, 1 Maret 2012 Cybercrime
dan
upaya
antisipasinya
secara
yuridis
(I),
http://kemahasiswaan.um.ac.id/wp-content/uploads/2010/ 04/PKM-GT-10-UMNodistya-Cyber-Crime-di-Indonesia-1.pdf Petrus Reinhard Golose, MM., Drs. Perkembangan Cybercrime dan Upaya Penanganannya di Indonesia oleh Polri, Mantan Kanit V IT/Cybercrime Direktorat II Ekonomi Khusus Bareskrim Polri Cybercrime Atau Kejahatan Dunia Maya, 12 APRIL 2010, http://nyoe.wordpress.com/ 2010/04/12/cybercrime-atau-kejahatan-dunia-maya/ Cybercrime (Kejahatan Internet) & Pasal-pasalnya, http://forums.soulmateclub.net/ showthread.php?1 628-CYBER-CRIME-%28Kejahatan-Internet%29-amp-Pasal-pasalnya Suryono Sukanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum di Indonesia.,
http://umum.kompasiana.com/2009/07/13/faktor-faktor-yang-
mempengaruhi-penegakan-hukum-di-indonesia/ Blokir Porno Baru Efektif 20 Persen, kompas.com, http://id.news.yahoo.com/kmps/ 20100827/ttc-blokir-porno-baru-efektif-20-persen-566ebb2.html,
Jum’at,
27
Agustus 2010 Negara Republik Indonesia, Undang-Undang No. 2 Tahun 2002, tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jakarta 2002 Negara Republik Indonesia, Undang-Undang No. 11 Tahun 2002, tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Jakarta 2008
