ALUR PENANGANAN KDRT Permohonan Perlindungan Ke Pengadilan Negeri utk mendapat surat penetapan
Korban KDRT
Tenaga
M e l a p o r
Pekerja
Unit Pelayanan Perempuan & Anak (PPA) Polres/Polda
Pengadilan negeri/vonis
Kejaksaan Negeri
Kegiatan Pendampingan dpt berdasarkan permintaa PPA maupun inisiatif pendamping
Relawan
Pendamping
Advokat
Definisi KDRT
Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga
Lingkup Rumah Tangga:
Suami, istri dan anak; Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga karena hubungan sedarah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga; Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut
Pendefinisian kekerasan (1)
Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat Kekerasan psikis adala perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang;
Pendefinisian kekerasan (2) Kekerasan seksual meliputi : a. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut; b. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seseorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu
Kewajiban setiap orang dalam KDRT Setiap orang yang mendengar, melihat atau mengetahui terjadinya KDRT wajib melakukan upayaupaya sesuai dengan batas kemampuannya untuk: a. Mecegah berlangsungnya tindak pidana b. Memberikan perlindingan kepada korban c. Memberikan pertolongan darurat d. Membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan
Siapa yang melaporkan KDRT ke Polisi:
Korban Kelarga atau pihak lain yang diberi kuasa oleh korban Orangtua, wali, pengasuh, atau anak yang besangkutan dalam hal korban adalah seorang anak.
Unit Pelayanan Perempuan & Anak (PPA)
Unit Pelayanan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat unit PPA adalah Unit yang bertugas memberikan Pelayanan, dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya.
Yang dapat dilakukan oleh unit PPA(1)
Dalam waktu 1 x 24 jam terhitung sejak mengetahui atau menerima laporan KDRT, kepolisian wajib segera memberikan perlindungan sementara pada korban yang diberikan paling lama 7 hari sejak korban diterima atau ditangani Dalam wakti 1x24 jam terhitung sejak pemberian perlindungan sementara, kepolisisam wajib meminta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan
Yang dapat dilakukan oleh unit PPA(2)
Dalam memberikan perlindungan sementara polisi dapat bekerja sama dengan tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan/atau pembimbing rohani untuk mendampingi korban Kepolisian dapat menagkap untuk selanjutnya melakukan penahanan tanpa surat perintah terhadap pelaku yang diyakini telah melanggar perintah perlindungan walaupun pelanggaran tersebut tidak dilakukan di tempat polisi bertugas
Pelayanan kesehatan terhadap korban KDRT, tenaga kesehatan harus :
Memeriksa kesehatan korban sesuai dengan standar profesinya; Membuat laporan tertulis hasil pemeriksaan terhadap korban dan visum et repertum atas permintaan penyidik kepolisiaan atau surart keterangan medis yang memiliki kekuatan hukum yang sama sebagai alat bukti Dalam hal korban memerlukan perawatan, tenaga kesehatan wajib memulihkan dan merehabilitasi kesehatan korban
Dalam memberikan pelayanan, pekerja sosial harus:
Melakukan konseling untuk menguatkan dan memberikan rasa aman bagi korban Memberikan informasi mengenai hak-hak korban untuk mendapatkan perlindungan dari kepolisian dan penetapan perlindungan dari pengadilan Mengantar korban ke rumah aman atau tempat tinggal alternatif Melakukan koordinasi yang terpadu dalam memberikan pelayanan kepada korban dengan pihak kepolisian, dinas sosial, lembaga sosial yang dibutuhkan korban
Dalam memberikan pelayanan, relawan pendamping dapat :
Menginformasikan kepada korban akan haknya untuk mendapatkan seorang atau beberapa orang pendamping; Mendampingi korban ditingkat penyidikan, penuntutan atau tingkat pemeriksaan pengadilan dengan membmbing korban untuk secara objektif dan lengkap memaparkan KDRT yang dialaminya; Mendengarkan secara empati segala penuturan korban sehingga korban merasa aman didampingi oleh pendamping; Memebrikan dengan aktif penguatan secara psikologis dan fisik kepada korban.
Pembimbing Rohani
Dalam memberikan pelayanan, pembimbing rohani harus memberikan penjelasan mengenai hak, kewajiban, dan penguatan iman dan tqwa kepada korban
Dalam memberikan perlindungan dan pelayan, advokat wajib:
Memberikan konsultasi hukum yang mencakup informasi mengenai hak-hak korban dan proses peradilan; Mendampingi korban di tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dalam sidang pengadilan dan membantu korban untuk secara lengkap memaparkan KDRT yang dialaminya, atau Melakukan koordinasi dengan sesama penegak hukum , relawan pendamping, dan pekerja sosial agar proses peradilan berjalan sebagai mana mestinya
Permohonan penetapan perlindungan Kepada Pengadilan
Ketua Pengadilan dalam tenggang waktu 7 hari sejak diterimanya permohonan wajib mengeluarkan suart penetapan yang berisikan perintah perlindungan bagi korban dan anggota keluarga lainnya, kecuali ada alasan yang patut Permohonan perintah perlindungan disampaikan dalam bentuk lisan atau tulisan Perintah perlindungan dapat diberikan dalam waktu paling lama 1 tahun dan dapat diperpanjang atas penetapan pengadilan
