BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Otonomi daerah merupakan hak wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang undangan. Otonomi daerah yang berlaku di Indonesia didasarkan pada UU No. 22 Tahun 1999 yang telah direvisi menjadi UU No. 32 Tahun 2004. Dalam UU No. 32 Tahun 2004 dijelaskan bahwa pemerintah daerah memisahkan fungsi eksekutif dengan fungsi legislatif. Berdasarkan fungsinya, Pemerintah Daerah (eksekutif) dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (legislatif) terjadi hubungan keagenan (Halim, 2001 & Abdullah, 2006). Secara implisit peraturan perundang-undangan merupakan perjanjian antara eksekutif, legislatif, dan publik. Anggaran daerah merupakan rencana keuangan yang dijadikan pedoman. Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan kepada publik. Di Indonesia, anggaran daerah biasa disebut dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Seluruh penerimaan dan pengeluaran Pemerintah Daerah baik dalam bentuk uang, barang dan jasa pada tahun anggaran yang harus dianggarakan dalam APBD (Kawedar dkk, 2008). Menurut PP Nomor 58 Tahun 2005, APBD merupakan rencana keuangan tahunan
1
2
Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Proses penyusunan APBD dimulai dengan kedua belah pihak yaitu antara eksekutif dengan legislatif membuat kesepakatan tentang kebijakan umum APBD yang menjadi dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Pihak eksekutif bertugas membuat rancangan APBD yang sesuai kebijakan tersebut, kemudian pihak legislatif menetapkan sebagai Peraturan Daerah (Perda) sebelumnya dirapatkan. Dalam teori keagenan, peraturan daerah menjadi alat legislatif untuk mengawasi pelaksanaan anggaran yang dijalankan oleh pihak eksekutif. Pertumbuhan ekonomi merupakan laju pertumbuhan yang dibentuk dari berbagai macam sektor ekonomi yang secara tidak langsung menggambarkan tingkat pertumbuhan ekonomi yang terjadi. Bagi daerah, indikator ini penting untuk mengetahui keberhasilan pembangunan di masa yang akan datang. Pembangunan merupakan suatu proses perubahan yang berlangsung secara sadar, terencana dan berkelanjutan dengan sasaran utamanya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan hidup manusia atau masyarakat suatu bangsa. Pembangunan dan pengembangan harus berjalan sesuai dengan kebijakan publik yang telah disusun sebelumnya. Kebijakan publik yang disusun harus mencakup kepentingan dari seluruh masyarakat (Miraza, 2005). Pertumbuhan ekonomi mencerminkan kegiatan ekonomi, Pertumbuhan ekonomi dapat bernilai positif dan dapat pula bernilai negatif. Jika pada suatu periode perekonomian mengalami pertumbuhan positif, berarti kegiatan
3
ekonomi pada periode tersebut mengalami peningkatan. Sedangkan jika pada suatu periode. Perekonomian mengalami pertumbuhan negatif, berarti kegiatan ekonomi pada periode tersebut mengalami penurunan. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan prosesnya yang berkelanjutan merupakan kondisi utama bagi kelangsungan pembangunan ekonomi daerah, karena penduduk mengalami peningkatan dan berarti pula kebutuhan ekonomi juga akan bertambah. Teori Pertumbuhan Ekonomi Neo Klasik menyatakan pertumbuhan ekonomi daerah diukur dengan pertumbuhan PDRB (Sukirno, 2000). Kadir (2005) peranan PAD sebagai sumber pembiayaan bagi daerah, maka PAD merupakan salah satu komponen yang mempunyai peran yang sangat penting antara lain sebagai berikut: a) dari segi penyelenggaraan pemerintah berfungsi sebagai soko guru kelestarian otonomi daerah, dan b) dari segi pelaksanaan pembangunan berfungsi sebagai tulang punggung pembangunan berkelanjutan di daerah. Belanja Modal merupakan pengeluaran yang ditujukan untuk membiayai program-program pembangunan sehingga anggarannya selalu disesuaikan dengan dana yang berhasil dimobilisasi. Dana ini kemudian dialokasikan pada berbagai sektor sesuai dengan prioritas yang direncanakan dalam program pembangunan daerah. Dalam suatu pembangunan sudah pasti diharapkan terjadinya pertumbuhan. Untuk mencapai sasaran tersebut, diperlukan sarana dan prasarana, terutama dukungan dana yang memadai. Disinilah peran serta modal mempunyai cakupan yang cukup penting karena sesuai dengan fungsinya sebagai penyokong pembangunan dan pertumbuhan nasional
4
melalui pos penerimaan negara sedangkan tujuannya adalah untuk menunjang pelaksanaan pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan pemerataan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas daerah ke arah peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Pertumbuhan
produksi
pada
dasarnya
dipengaruhi
oleh
perkembangan faktor- faktor produksinya. Salah satu faktor produksi tersebut adalah modal. Banyak studi menunjukka bahwa pertumbuhan ekonomi suatu daerah erat kaitannya dengan tingkat produktivitas penggunaan modal. Dalam masa sekarang peningkatan layanan publik ini diharapkan dapat meningkatkan daya tarik bagi investor untuk membuka usaha di daerah. Harapan ini tentu saja dapat terwujud apabila ada upaya pemerintah dengan memberikan berbagai fasilitas untuk investasi. Konsekuensinya, pemerintah perlu memberikan alokasi belanja yang lebih besar untuk tujuan ini. Desentralisasi fiskal disatu sisi memberikan kewenangan yang lebih besar dalam pengelolaan daerah, tetapi disisi lain memunculkan persoalan baru, dikarenakan tingkat kesiapan fiskal daerah yang berbeda-beda (Harianto dan Adi, 2007). Perubahan alokasi belanja ditujukan untuk pembangunan berbagai fasilitas modal. Pemerintah perlu memfasilitasi berbagai aktivitas peningkatan perekonomian, salah satunya dengan membuka kesempatan berinvestasi. Pembangunan infrastruktur dan pemberian berbagai fasilitas kemudahan dilakukan
untuk
meningkatkan
daya
tarik
investasi.
Pembangunan
infrastruktur industri mempunyai dampak yang nyata terhadap kenaikan
5
PAD. Dengan kata lain, pembangunan berbagai fasilitas ini akan berujung pada peningkatan kemandirian daerah (Wong, 2004). Peningkatan kualitas pelayanan publik dapat diperbaiki melalui perbaikan manajemen kualitas jasa yakni upaya meminimasi kesenjangan antara tingkat layanan dengan dengan harapan konsumen (Bastian, 2006). Dengan demikian, Pemerintah Daerah harus mampu mengalokasikan anggaran belanja modal dengan baik karena belanja modal merupakan salah satu langkah bagi Pemerintah Daerah untuk memberikan pelayanan kepada publik. Darwanto dan Yustikasari (2007) menyatakan bahwa pemanfaatan anggaran belanja modal seharusnya dialokasikan untuk hal-hal produktif, misalnya untuk pembangunan. Penerimaan pemerintah daerah seharusnya dialokasikan untuk program-program layanan publik. Kedua pendapat tersebut menyatakan bahwa pengalokasian anggaran belanja modal untuk kepentingan publik sangatlah penting. Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Darwanto dan Yulia Yustikasari (2007). Variabel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan variabel-variabel yang ada pada penelitian yang dilakukan oleh Darwanto dan Yulia Yustikasari (2007). Variabelvariabel yang digunakan diantaranya Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Belanja Modal (BM) dan Pertumbuhan Ekonomi (PE), Berdasarkan latar belakang tersebut serta berbagai pendapat dari penelitian-penelitian terdahulu maka peneliti akan melakukan penelitian
6
dengan judul “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi: Pendekatan Analisis Jalur”. Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Darwanto dan Yulia Yustikasari (2007). Adapun perbedaan dalam penelitian ini jika dibandingkan dengan penelitian sebelumnya adalah memindahkan variabel independen (pertumbuhan ekonomi) menjadi variabel endogen, dan variabel belanja modal menjadi variabel endogen dan eksogen. Peneliti menggunakan periode penelitian 2008-2011. Motivasi penelitian ini adalah untuk mengkonfirmasi penelitian Darwanto dan Yulia Yustikasari (2007) dan mengetahui hubungan secara langsung dan tidak langsung apakah variabel-variabel yang terkait dengan Pertumbuhan Ekonomi.
B. Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka permasalahan yang terjadi dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 1. Apakah PAD berpengaruh positif secara langsung terhadap BM? 2. Apakah DAU berpengaruh positif secara lansung terhadap BM? 3. Apakah DAK berpengaruh positif secara langsung terhadap BM? 4. Apakah PAD berpengaruh positif secara langsung terhadap PE? 5. Apakah DAU berpengaruh positif secara langsung terhadap PE? 6. Apakah DAK berpengaruh positif secara langsung terhadap PE? 7. Apakah BM berpengaruh positif secara langsung terhadap PE? 8. Apakah PAD berpengaruh positif secara tidak langsung terhadap PE melalui BM?
7
9. Apakah DAU berpengaruh positif secara tidak langsung terhadap PE melalui BM? 10. Apakah DAK berpengaruh positif secara tidak langsung terhadap PE melalui BM?
C. Tujuan Penelitian Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Untuk mengetahui apakah PAD berpengaruh positif secara langsung terhadap BM ? 2. Untuk mengetahui apakah DAU berpengaruh positif secara langsung terhadap BM ? 3. Untuk mengetahui apakah DAK berpengaruh positif secara langsung terhadap BM? 4. Untuk mengetahui apakah PAD berpengaruh positif secara langsung terhadap PE? 5. Untuk mengetahui apakah DAU berpengaruh positif secara langsung terhadap PE ? 6. Untuk mengetahui apakah DAK berpengaruh positif secara langsung terhadap PE? 7. Untuk mengetahui apakah BM berpengaruh positif secara langsung terhadap PE? 8. Untuk mengetahui apakah PAD berpengaruh positif secara tidak langsung terhadap PE melalui BM?
8
9. Untuk mengetahui apakah DAU berpengaruh positif secara tidak langsung terhadap PE melalui BM? 10. Untuk mengetahui apakah DAK berpengaruh positif secara tidak langsung terhadap PE melalui BM?
D. Manfaat Penelitian Penelitian yang penulis lakukan ini mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi penulis sendiri, maupun bagi para pembaca atau pihak-pihak lain yang berkepentingan. 1. Manfaat Teoritis Penelitian ini erat hubungannya dengan mata kuliah akuntansi sektor publik, sehingga dengan melakukan penelitian ini diharapkan penulis
dan
semua
pihak
yang
berkepentingan
dapat
lebih
memahaminya. 2. Manfaat Praktik Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan bagi investor yang ingin berinvestasi, sehingga mempunyai bahan pertimbangan dalam menetapkan keputusan berinvestasi untuk daerah tertentu.
