e g n e P n a a s ki r e m e P
a d n a al ol
b a w aj g n u g g n a T n
PEMERIKSAAN & PENGENDALIAN ANGGARAN
,
u h a T 5 1 . o N U
4 0 0 2 n
H. Arifin Djasoerah ar a g e N n a g n a u
ifin H. Ar fi jasoerah D ja
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN Jl. Purnawarman No.99, Kebayoran Baru – Jakarta Selatan, Telp. 021
Definisi Umum: Menurut Stoner dan Wankel (dalam Subardi,1992:6). “Pengawasan berarti para manajer berusaha untuk meyakinkan bahwa organisasi bergerak dalam arah atau jalur tujuan. Apabila salah satu bagian dalam organisasi menuju arah yang salah, para manajer berusaha untuk mencari sebabnya dan kemudian mengarahkan kembali ke Sementara itu benar menurut McFarland (dalam Handayaningrat, jalur tujuan yang “. 1994:143). “ (Pengawasan ialah suatu proses dimana pimpinan ingin mengetahui apakah hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya sesuai dengan rencana, perintah, Selanjutnya Smith (dalam yang Soewartojo, 1995:131-132) menyatakan tujuan, atau kebijaksanaan telah ditentukan ). bahwa: “Controlling“ “Controlling “ sering diterjemahkan pula dengan pengendalian, termasuk di dalamnya pengertian rencana-rencana dan norma-norma yang mendasarkan pada maksud dan tujuan manajerial, dimana norma-norma ini dapat berupa kuota, target maupun pedoman pengukuran hasil kerja nyata terhadap yang Dalam manajemen, pengawasan (controlling ( controlling)) merupakan suatu ditetapkan. kegiatan untuk mencocokkan apakah kegiatan operasional (actuating actuating)) di lapangan sesuai dengan rencana ( planning planning)) yang telah ditetapkan dalam mencapai tujuan (goal ( goal)) dari organisasi.
Pengawasan Keputusan Mendikbud No.0415/0/1987 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan,
Pengertian pengawasan dirumuskan sebagai salah satu fungsi organisasi administrasi dan manajemen yang meliputi pemeriksaan, pengujian, penilaian, pengusutan, peninjauan, pengamatan, pemantauan, pembinaan, pengendalian dan penertiban aparatur dengan tujuan agar tugas pokok dan fungsi departemen dapat berjalan lancar, berdayaguna dan tepat guna sesuai dengan perundang-undangan perundang-undang an yang berlaku.
e g n e P n a a s ki r e m e P
a d n a al ol
b a w aj g n u g g n a T n
Pemeriksaan Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen independen,, obyektif, dan profesional profesion al berdasarkan standar pemeriksaan pemeriksaan,, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas kredibilitas,, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
,
u h a T 5 1 . o N U
4 0 0 2 n
ar a g e N n a g n a u
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2004
e g n e P n a a s ki r e m e P
a d n a al ol
b a w aj g n u g g n a T n
Pengendalian Pengendalian merupakan suatu struktur dan
,
u h a T 5 1 . o N U
4 0 0 2 n
ar a g e N n a g n a u
proses bagi pimpinan suatu organisasi dalam bentuk kebijakan dan prosedur kerja , yang diperguna kan untuk memberikan jaminan yang layak untuk tercapainya tujuan program yang telah ditetapkan dengan menggunakan sumberdaya yang diarahkan secara optimal dan semua pelaksanaan kegiatan dihindarkan dari pemborosan, kecurangan dan penyalahgunaan wewenang, serta terwujudnya tata pengelolaan informasi & data yang tepat waktu dan layak, pelaporan dan pengambilan keputusan secara efektif.” INTOSAI, Guidelines for Internal Control.
e g n e P n a a s ki r e m e P
a d n a al ol
Sistem Pengawasan
b a w aj g n u g g n a T n
UUD45 Pasal 23E, UUNo.15 Tahun 2004
Opersional/kegiat an Pemeriksaan Ekstern
U
Pengawasan Ekstern
dan tanggung jawab keuangan BPK melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan negara.
Pemeriksaan Intern
Pengawasan Intern
INSPEKTORAT JENDERAL DEPARTEMEN/BADAN PENGAWASAN DAERAH melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada masing-masing unit/instansi yang membawahkannya
,
u h a T 5 1 . o N
Institusi pelaksana
4 0 0 2 n
Pengendalian Intern ar a g e N n a g n a u
Pengawasan Melekat
PIMPINAN DEPARTEMEN /UNIT/SATUAN KERJA PUSAT DAN DAERAH melaksanakan pengendalian intern atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada masing-masing unit/instansi yang bersangkutan.
Dalam kegiatan pemeriksaan dilakukan berlapis dan berjenjang, mulai dari :
Sistem Pengendalian Intern (SPI), yang dilakukan oleh masing-masing pimpinan/manajemen unit kerja/organisasi kerja/organisasi.. Aparat Pengawasan Intern Aparat Pengawasan Ekstern
ndisi lingkup tugas APIP saat ini
Bagian Anggaran kementerian negara/lembaga Anggaran Pembiayaan dan
BPKP
Perhitungan (APP)
Itjen/Inspektorat Utama/Inspektora t Kementerian Negara/Lembaga
Bawasda Provinsi
APBD Provinsi Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan (APP)
Dana Dekonsentrasi Dana Tugas Pembantuan
SKPD Provinsi
APBD Kabupaten/Kota Bawasda Kabupaten/Kot a
Itjen Depdagri
Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan (APP)
Dana Tugas Pembantuan
SKP D Kab upat en/K ota
SISTEM PENGAWASAN
Wasmas Fungsion al Sisdalmen
Fungsional : • Internal : Itjen/Bawasda/BPKP • Eksternal : BPK Wasmas : Melapor Memantau Mendapatkan informasi
Sistim pengawasan Berjenjang
Organisasi pelaksanaan Kegiatan Kebjaksanaan pelaksanaan Kegiatan
Perencanaan pelaksanaan Kegiatan Prosedur pelaksanaan Kegiatan Personalia pelaksanaan Kegiatan
STRUKTUR PENGAWASAN PENGAWASAN DI INDONESIA SAAT INI
PRESIDE N WAPRES
MPR
B P K
DPR/DPD
MENEG
MENDAGRI APBD
GUBERNU R
BUPATI / WALIKOTA Unsur Pelaksa na
B P K P
APBN MENTERI/ Pimp. LPND ESELON I
Unsur Pelaksa na
Bawasd a
BAWASDA PROP
KAB/K OTA
KAB/KOTA
PROPINS I
Unsur Pelaksa na
Direksi BUMN/ D
KAP
NEGARA Ket:
PAN
garis komando
ITJEN / Unit Was LPND DEP/LPN D
PEMERIN TAH
URAIAN 1. Tuju Tujuan an utam utama a
PERBANDINGAN AUDIT EKSTERN EKSTERN INTERN DAN INTERN Member Memberika ikan n penda pendapat pat terhad terhadap ap kelay kelayaka akan n Membantu manajemen untuk suatu pertanggungjawaban (attestation function)
menjamin terwujudnya efisiensi dan efektivitas(quality efektivitas(quality assurance function)
2. Pemakai (User (User)) Stakeh Stakehold olders ers (DPR, Rakyat, Kreditur, Pemerintah, dll)
Manajemen Pemerintah
3. Jenis Pemeriksaan
Pemeriksaan Keuangan - Pengelolaan Keuangan Pemeriksaan Kinerja Pemeriksaan Tertentu
Pemeriksaan Keuangan: - Pertanggungjawaban Keu. (GA) - Pengelolaan keuangan Pemeriksan kinerja & dengan tujuan tertentu
4.Kriteria yang digunakan
Standar akuntansi dan pelaporan yang berlaku Peraturan Perundang-undan Perundang-undangan gan Standar Profesi Audit Independen
Key Performance Indicator (KPI) dan Akuntansi Manajemen Peraturan Perundang-undan Perundang-undangan gan Standar Profesi Audit Internal
•
•
•
•
•
•
5. Kualitas AuditorMemiliki kompetensi dalam audit ketaatan dan Memiliki kompetensi dalam audit keuangan evaluasi efektivitas dan kualitas manajemen 6. Data
Waktu lampau
Waktu sekarang dan yang akan datang
7. Media audit utama
Laporan Keuangan
•
8. Frekuensi
Berkala
9. Output
•
•
Pendapat tentang kesepadanan
Laporan Akuntabilitas Sistem Pengendalian Intern (sistem prosedur, policy prosedur, policy , catatancatatan dll)
Berkala dan atau sesuai dengan kebutuhan •
Rekomendasi
APFP melakukan pengujian bukti pengeluaran ditinjau dari tiga segi;
Pertama, Doelmatigheid (maksud/tujuan anggaran), apakah pengeluaran sesuai dengan apa yang tercantum dalam dokumen anggaran (jenis pengeluaran), dan apakah anggaran sudah efisien, hemat dan tidak mewah, pembayaran tidak fiktif. Kedua, Rechtmatigh Rechtmatigheid eid (kebenaran formal menurut hak pembayaran), apakah tagihan pihak penagih itu secara formal sah, seperti kuitansi harus memenuhi syarat formal pasal 35 IAR (Instructie voor de Algemene Rekekemar). Ketiga, Wetmatigheid (pengujian teknik anggaran), apakah patuh terhadap peraturan perundangan, seperti timbulnya hak sesuai dan sudah mengikuti prosedur, tolok ukur/kegiatannya jelas sudah dianggarkan.
Pelaksanaan Pengawasan Pengawasan Ekstern
Pengawasan Fungsional
Pengawasan Intern
Yaitu pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan secara fungsional baik intern pemerintah maupun ekstern pemerintah, yang dilaksanakan terhadap pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan agar sesuai
Pelaksanaan Pengawasan Pengawasan Manajemen Pengawasan Melekat Yaitu serangkaian kegiatan yang bersifat sebagai pengendalian yang terus-menerus, dilakukan oleh atasan langsung kepada bawahan nya, secara preventif atau represif agar pelaksanaan tugas bawahan tersebut berjalan secara berdaya guna sesuai dengan rencana kegiatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pengendalian Preventif
Pengendalian Intern
Pengendalian Ditective
Pengendalian Directive
e g n e P n a a s ki r e m e P
a d n a al ol
b a w aj g n u g g n a T n
Maksud dan Tujuan Pengawasan
,
u h a T 5 1 . o N U
4 0 0 2 n
ar a g e N n a g n a u
Maksud Pengawasan : Mengetahui jalannya pekerjaan, apakah lancar atau terkendala; Memperbaiki kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh pegawai dan mengadakan pencegahan agar tidak terulang kembali kesalahan-kesalahan kesalahan-kesala han yang sama atau timbulnya kesalahan yang baru; Mengetahui apakah penggunaan anggaran yang telah ditetapkan dalam rencana terarah kepada sasarannya dan sesuai dengan yang direncanakan; Mengetahui pelaksanaan kerja sesuai dengan program (fase tingkat pelaksanaan) seperti yang telah ditentukan dalam planning atau tidak; Mengetahui hasil pekerjaan dibandingkan dengan yang telah ditetapkan dalam planning.
e g n e P n a a s ki r e m e P
a d n a al ol
b a w aj g n u g g n a T n
Maksud dan Tujuan Pengawasan
,
u h a T 5 1 . o N U
4 0 0 2 n
ar a g e N n a g n a u
Tujuan Pengawasan : Agar terciptanya aparatur pemerintah yang bersih dan berwibawa yang didukung oleh suatu sistem manajemen pemerintah yang berdaya guna dan berhasil guna. Agar terselenggara tertib administrasi di lingkungan aparatur pemerintah. Menjamin ketetapan pelaksanaan sesuai dengan rencana, kebijaksanaan dan perintah; Menertibkan koordinasi kegiatan-kegiatan; Mencegah pemborosan dan penyelewengan; Menjamin terwujudnya kepuasan masyarakat atas barang atau jasa yang dihasilkan; Membina kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan organisasi.
e g n e P n a a s ki r e m e P
a d n a al ol
b a w aj g n u g g n a T n
Pengendalian Langsung
Yaitu pengawasan yang dilakukan secara personal oleh pimpinan yang mengamati, meneliti, memeriksa, dan mengecek sendiri ditempat pekerjaan, dan atau menerima laporan-laporan secara langsung pula, hal ini dapat juga dilakukan dengan inspeksi mendadak.
,
u h a T 5 1 . o N U
4 0 0 2 n
ar a g e N n a g n a u
e g n e P n a a s ki r e m e P
a d n a al ol
b a w aj g n u g g n a T n
PengendalianTidak Langsung
,
u h a T 5 1 . o N U
4 0 0 2 n
ar a g e N n a g n a u
Pengawasan tidak langsung diadakan dengan mempelajari laporan-laporan yang diterima dari pelaksana baik lisan maupun tertulis, serta mempelajari pendapat-pendapat masyarakat dan sebagainya.
e g n e P n a a s ki r e m e P
a d n a al ol
b a w aj g n u g g n a T n
Pengendalian Preventif
,
u h a T 5 1 . o N U
4 0 0 2 n
ar a g e N n a g n a u
Pengawasan ini dilakukan melalui preaudit sebelum pekerjaan dimulai. Misalnya dengan mengadakan pengawasan terhadap persiapanpersiapan rencana kerja, rencana anggaran, rencana penggunaan tenaga dan sumber-sumber lain.
e g n e P n a a s ki r e m e P
a d n a al ol
b a w aj g n u g g n a T n
Pengawasan Represif ,
u h a T 5 1 . o N U
4 0 0 2 n
ar a g e N n a g n a u
Pengawasan ini dilakukan secara post audit, dengan pemeriksaan terhadap pelaksanaan ditempat dan secara langsung meminta laporan pelaksanaan dan data pendukungnya.
e g n e P n a a s ki r e m e P
a d n a al ol
b a w aj g n u g g n a T n
Pengawasan Intern
,
u h a T 5 1 . o N U
Yaitu pengawasan yang dilakukan oleh aparat dalam organisasi itu sendiri.
4 0 0 2 n
ar a g e N n a g n a u
e g n e P n a a s ki r e m e P
a d n a al ol
b a w aj g n u g g n a T n
Pengawasan Ekstern Yaitu pengawasan yang dilakukan oleh aparat dari luar organisasi yang menjadi obyek pengawasan.
,
u h a T 5 1 . o N U
4 0 0 2 n
ar a g e N n a g n a u
e g n e P n a a s ki r e m e P
a d n a al ol
b a w aj g n u g g n a T n
Bentuk Pengawasan
Pengawasan Melekat Pengawasan Fungsional Pengawasan Masyarakat Pengawasan Legislatif
,
u h a T 5 1 . o N U
4 0 0 2 n
ar a g e N n a g n a u
e g n e P n a a s ki r e m e P
a d n a al ol
Pengawasan Melekat/Pengendalian Intern
b a w aj g n u g g n a T n
Yaitu serangkaian kegiatan yang bersifat sebagai pengendalian yang terus-menerus, dilakukan oleh atasan langsung kepada bawahannya, secara preventif atau represif agar pelaksanaan tugas bawahan tersebut berjalan secara berdaya guna sesuai dengan rencana kegiatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
,
u h a T 5 1 . o N U
4 0 0 2 n
ar a g e N n a g n a u
Surat Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 30/MENPAN/1994 tentang Pelaksanaan Pengawasan Melekat
e g n e P n a a s ki r e m e P
a d n a al ol
b a w aj g n u g g n a T n
Pengawasan Fungsional
Yaitu pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan secara fungsional baik intern pemerintah maupun ekstern pemerintah, yang dilaksanakan terhadap pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan agar sesuai dengan rencana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
,
u h a T 5 1 . o N U
4 0 0 2 n
ar a g e N n a g n a u
e g n e P n a a s ki r e m e P
a d n a al ol
b a w aj g n u g g n a T n
Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : KEP/118/M.PAN/8/2004
Pengawasan Masyarakat
,
u h a T 5 1 . o N U
4 0 0 2 n
ar a g e N n a g n a u
Yaitu pengawasan yang dilakukan oleh warga masyarakat yang disampaikan secara lisan atau tertulis kepada aparatur pemerintah yang berkepentingan berupa sumbangan pikiran, gagasan atau keluhan/ pengaduan yang bersifat membangun yang disampaikan baik secara langsung maupun melalui media.
e g n e P n a a s ki r e m e P
a d n a al ol
b a w aj g n u g g n a T n
Pengawasan Legislatif Yaitu pengawasan yang dilakukan oleh lembaga perwakilan rakyat terhadap kebijaksanaan dan pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintah dan pembangunan.
,
u h a T 5 1 . o N U
4 0 0 2 n
ar a g e N n a g n a u
e g n e P n a a s ki r e m e P
a d n a al ol
,
u h a T 5 1 . o N U
4 0 0 2 n
b a w aj g n u g g n a T n
s e s
k s i s r l a a i t e n t P o
menilai : kebenara or identifik n, independen, asi p kecermat obyektif, dan Pemeriksaan h masalah s s ’ t an, c al profesional e t ’ s s o t r kredibilita a P e c ’ s s d evaluasi d i t c t s, e a r r i d keandalan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. ar informasi a g e N n a g n a u
e g n e P n a a s ki r e m e P
a d n a al ol
Identifikasi masalah & Potensi kerugian
b a w aj g n u g g n a T n
! ! ! n a a w r k i k t t i T
,
u h a T 5 1 . o N U
4 0 0 2 n
ar a g e N n a g n a u
potensi kerugian/iden kerugian/identifikasi tifikasi masalah, adalah tindakan yang bersifat antisipatif yang ditujukan pada kegiatan operasional yang akan, sedang dan telah dilaksanakan dengan mempertimbangkan secara seksama hal-hal dan kemungkinan terjadinya sesuatu yang dapat menimbulkan penyimpangan, kesalahan dan penyalahgunaan wewenang.
Identifikasi Masalah Penyalahgunaka Penyalahgunaka nnwewenang wewenangdan dan pemborosan pemborosan keuangan, keuangan, ketiadaan ketiadaan sumber sumberdaya daya manusia yang manusia yang berkemampuan, berkemampuan, pengabaian pengabaian kerjasama kerjasamamitra mitra kerja terkait. kerja terkait.
Penyelewengan, Penyelewengan, penyimpangan penyimpangan dan dankesalahan kesalahan
Kelemahan Kelemahan manajemen manajemen informasi informasi keuangan keuangandan dan sumber daya sumber dayayang yang dapat dipercaya dapat dipercaya dan dantepat tepatwaktu waktu
Pencatatan, Pencatatan, pembukuan, pembukuan, dokumen dokumenakuntansi akuntansi yang tidak yang tidak memadai/layak memadai/layak
e g n e P n a a s ki r e m e P
a d n a al ol
b a w aj g n u g g n a T n
Pengelolaan Pengelolaan Keuangan Keuangan Negara Negara
,
u h a T 5 1 . o N U
4 0 0 2 n
ar a g e N n a g n a u
Pengelolaan Keuangan Negara adalah keseluruhan kegiatan pejabat pengelola keuangan negara sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban.
e g n e P n a a s ki r e m e P
a d n a al ol
b a w aj g n u g g n a T n
Pengelolaan
Pengelolaan Keuangan Negara ,
u h a T 5 1 . o N U
4 0 0 2 n
ar a g e N n a g n a u
e k n a h ur lu e s e k
n at ai g
pejabat pengelola kedudukan dan kewenangan
perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban.
e g n e P n a a s ki r e m e P
a d n a al ol
b a w aj g n u g g n a T n
Tanggung Jawab Keuangan Negara
,
u h a T 5 1 . o N U
4 0 0 2 n
ar a g e N n a g n a u
Tanggung Tanggung Jawab Keuangan Negara adalah kewajiban Pemerintah untuk melaksanakan pengelolaan keuangan negara secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, dan transparan, dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
e g n e P n a a s ki r e m e P
a d n a al ol
b a w aj g n u g g n a T n
Tanggung Jawab
Tanggung Jawab Keuangan Negara ,
u h a T 5 1 . o N U
4 0 0 2 n
ar a g e N n a g n a u
n a bi j a w e k
al e m
n a k a n a s k
n a
g n e p
secara tertib taat pada peraturan
al ol e perundang-
undangan, efisien, ekonomis, efektif, dan transparan
memperhati kan rasa keadilan dan kepatutan
e g n e P n a a s ki r e m e P
a d n a al ol
b a w aj g n u g g n a T n
Lingkup Pemeriksaan Pemeriksaan pengelolaan keuangan negara dan Pemeriksaan atas tanggung jawab keuangan negara terdiri atas: pemeriksaan ketaatan, pemeriksaan keuangan
,
u h a T 5 1 . o N U
4 0 0 2 n
ar a g e N n a g n a u
pemeriksaan operasional Pemeriksaan khusus.
e g n e P n a a s ki r e m e P
a d n a al ol
b a w aj g n u g g n a T n
Pemeriksaan Ketaatan
,
u h a T 5 1 . o N U
4 0 0 2 n
ar a g e N n a g n a u
Pemeriksaan Ketaatan (Compliance Audit) adalah pemeriksaan yang bertujuan untuk memberikan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan tentang kesesuaian antara kondisi dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Kriteria yang digunakan dalam audit ketaatan adalah peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi obyek terperiksa.
e g n e P n a a s ki r e m e P
a d n a al ol
b a w aj g n u g g n a T n
Pemeriksaan Keuangan
,
u h a T 5 1 . o N U
4 0 0 2 n
ar a g e N n a g n a u
Pemeriksaan Keuangan (Financial Audit) adalah pemeriksaan yang betujuan untuk memberikan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan tentang kesesuaian antara informasi kuantitatif yang disajikan oleh manajemen dengan prinsip akuntansi yang berlaku bagi terperiksa tersebut. Informasi kuantitaitif merupakan suatu media yang tertulis dengan berbagai nama dan bentuknya seperti : · Laporan Keuangan. · Laporan Pertanggungjawaban (aspek keuangan). · Laporan akuntabilitas instansi pemerintah (aspek
Pemeriksaan keuangan Pengujian Pengujian terhadap terhadap keabsahan/ keabsahan/ pengesahan pengesahan alokasi alokasi anggaran anggarandan dan pembayaran. pembayaran.
Pengujian Pengujian terhadap terhadap kelengkapan kelengkapan pembayaran pembayaran melalui melalui pemindahbukuan pemindahbukuan /beban /bebantetap, tetap, kepada rekening kepada rekening mitra mitrakerja/ kerja/ rekanan rekanan(pihak (pihak ketiga) ketiga)
Pengujian Pengujiandan dan evaluasi sistem evaluasi sistem dan danprosedur prosedur pemborongan pemborongan barang barang& &jasa jasaserta serta kelengkapan buktikelengkapan bukti bukti/ bukti/dokumen dokumen pembayarannya. pembayarannya.
Penelitian Penelitianterhadap terhadap pencatan, pencatan, dokumentasi, dokumentasi,data data dan informasi dan dan informasi dan file filekearsipan kearsipan (penyimpanan (penyimpanan dokumen) dokumen)serta serta penyimpanan penyimpanan kelengkapan kelengkapan peraturan/ peraturan/ kebijakan kebijakanyang yang menunjang menunjang legalitas legalitas transaksi/kegiatan transaksi/kegiatan operasional. operasional.
e g n e P n a a s ki r e m e P
a d n a al ol
b a w aj g n u g g n a T n
Pemeriksaan Operasional Pemeriksaan Operasional (Operational Audit) adalah pemeriksaan yang bertujuan untuk menilai apakah kegiatan yang dilakukan atau dipertanggungjawabkan dipertanggu ngjawabkan oleh terperiksa telah dilakukan secara ekonomis, efisien dan efektif. Selanjutnya mengidentifikasi mengidentifikasi sebab dan akibat mengapa kegiatan tidak dilakukan secara 3E serta memberikan rekomendasi.
,
u h a T 5 1 . o N U
4 0 0 2 n
ar a g e N n a g n a u
e g n e P n a a s ki r e m e P
a d n a al ol
b a w aj g n u g g n a T n
Pemeriksaan Khusus
Pemeriksaan Khusus (Special Audit) adalah pemeriksaan yang dilakukan berkaitan dengan adanya indikasi tindak pidana korupsi dan atau penyalahgunaan wewenang dan atau ketidaklancaran pelaksanaan pengelolaan keuangan negara.
,
u h a T 5 1 . o N U
4 0 0 2 n
ar a g e N n a g n a u
e g n e P n a a s ki r e m e P
a d n a al ol
b a w aj g n u g g n a T n
Laporan Hasil Pemeriksaan
,
u h a T 5 1 . o N U
4 0 0 2 n
ar a g e N n a g n a u
Laporan hasil pemeriksaan atas ketaatan peraturan memuat temuan, kesimpulan, dan rekomendasi Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah memuat opini. Laporan hasil pemeriksaan atas operasional memuat temuan, kesimpulan, dan rekomendasi. Laporan hasil pemeriksaan khusus (tujuan tertentu) memuat kesimpulan.
e g n e P n a a s ki r e m e P
a d n a al ol
Opini & Pernyataan Informasi Keuangan
b a w aj g n u g g n a T n
Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), disclosures), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.
Terdapat 4 (empat) jenis opini yang dapat diberikan oleh pemeriksa, yakni
,
u h a T 5 1 . o N U
4 0 0 2 n
ar a g e N n a g n a u
opini wajar tanpa pengecualian (unqualified (unqualified opinion), opinion), opini wajar dengan pengecualian (qualified (qualified opinion), opinion), opini tidak wajar (adversed (adversed opinion), opinion), dan pernyataan menolak memberikan opini (disclaimer ( disclaimer of opinion). opinion).
Teknik Pemeriksaan.
a. Verifikasi. Adalah pengujian secara rinci dan teliti tentang kebenaran,, ketelitian perhitunga kebenaran perhitungan, n, kesahihan, pembukuan, pembukua n, pemilikan dan eksistensi dari suatu masalah. Verifikasi diterapkan terhadap suatu dokumen. Contoh: Verifikasi atas bahan bukti kas untuk diteliti secara rinci atas penjumlahan penjumlahan,, perkalian, perhitungan dll.
b. Vouching. Adalah menelusuri suatu informasi / data dalam suatu dokumen ke-pencatatan pendukungnya menuju kepada adanya bukti yang menguatkannya (valid/sahih). Vouching hanya mengecek adanya bukti (voucher) tetapi belum meneliti isinya (substansi). Contoh : Pemeriksaan termyn pembayaran kontrak pemborongan dilakukan dengan mantrasir dari laporan ke catatan buku kemudian ke bukti kuitansi pembayaran dihubungkan dengan Berita Acara Pemeriksaan Penyelesaian Fisik Pekerjaan.
c. Konfirmasi. Adalah memperoleh bukti yang dapat meyakinkan bagi auditor, dengan mendapatkan / meminta informasi yang sah dari pihak yang terkait (relevan). Secara umum pemeriksa telah memiliki informasi / data yang akan dikonfirmasikan.
Unsur Temuan Pemeriksaan. Pengembangan temuan dalam tahap Audit Lanjutan sangat menentukan keberhasilan tugas Audit Operasional. Unsur-unsur temuan adalah sebagai berikut : · Kondisi ( apa yang sebenarnya terjadi). · Kriteria ( apa yang seharusnya terjadi). · Sebab (mengapa terjadi perbedaan antara kondisi dengan kriterianya). · Akibat dan Dampak (apa akibat dan dampak yang ditimbulkan adanyaperbedaan antara kondisi dan kriterianya).
Temuan dan Rekomendasi & Pemantauan Tindak Lanjut. a. Temuan Temuan has hasil il audi auditt menya menyangk ngkut ut halhal-hal hal sebagai berikut : • Ketidakefisienan. • Ketidakefektifan. • Pemborosa Pemborosan n / Ketidakhematan Ketidakhematan.. • Pengeluaran yang tidak sepatutnya atau pendaptan / penerimaan yang tidak sebenarnya. • Ketidaktaatan terhadap peraturan perundang-
b. Rekomendasi. Dari hasil pemeriksaan, temuan akan mengungkapkan penyebab yang membawa akibat yang tidak diinginkan. Berkaitan dengan temuan tersebut, rekomendasi kemudian harus menyatakan tindakan yang harus diambil yang akan menghilangkan atau mengubah faktor penyebab atau meminimalkan akibat. c. Pemantauan Tindak Lanjut. Tindak lanjut atas rekomendasi atau saran tindak lanjut yang disampaikan disampaika n pemeriksa melalui laporan hasil pemeriksaannya merupakan tanggung jawab pihak terperiksa. Untuk mendorong efektivitas penyelesaian tindak
Pengendalian
Fungsi Pengendalian
Fungsi pengendalian secara luas mencakup tentang: Pencegahan kemungkinan terjadinya deviasi/penyimpangan deviasi/peny impangan serta terselenggara terselenggaranya nya Efektivitas dan efisiensi kegiatan
Pengendalian mencakup :
Pengendalian Pencegahan (Preventive Controls): dimaksudkan untuk mencegah terjadinya suatu kesalahan dan pengendalian ini dirancang untuk mencegah hasil yang tidak diinginkan sebelum kejadian itu terjadi
Pengendalian Deteksi (Detective Controls): dimaksudkan untuk mendeteksi suatu kesalahan yang telah terjadi, misalnya beberapa kesalahan tidak dapat secara efektif dikendalikan melalui sistem pengendalian pencegahan
Pengendalian Pengarahan (Directive Controls): adalah pengendalian yang dilakukan pada saat kegiatan sedang berlangsung dengan tujuan agar kegiatan dilaksanakan sesuai dengan kebijakan atau ketentuan yang berlaku.
Pengendalian Koreksi (Corective Controls): apabila masalah/kesalahan masalah/kesalahan terdeteksi oleh pemeriksa, maka wujud pengendalian koreksinya adalah dalam bentuk pelaksanaan tindak lanjut dari rekomendasi pemeriksa.
Pengendalian Pengganti (Compensating Controls): dimaksud kan untuk memperkuat pengendali pengendalian an karena terabaikannya suatu aktivitas pengendalia pengendalian n misalnya memberikan motivasi dengan kompensasi dan promosi tertentu.
Terimakasih
