PEMBATALAN OPERASI ELEKTIF

PEMBATALAN OPERASI ELEKTIF No. Dokumen: No.Revisi : Halaman 795.7.16 0 1/2

RUMAH SAKIT BERSALIN NABASA Tanggal terbit : STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL Pengertian Tujuan

Kebijakan

Prosedur

Ditetapkan, Direktur Rumah Sakit Bersalin Nabasa

28 Juli 2016

DR. Dr. Hutajulu, Sp.OG, K.Fer NIP 196401141988121002 Pembatalan yang dilakukan terhadap pembedahan berencana baik oleh sebab medis maupun non medis 1. Mengurangi keluhan terhadap proses pembatalan terutama bagi pasien dan keluarga serta tim operasi 2. Mengurangi angka pembatalan pembatalan pembedahan berencana Surat Keputusan Direktur Nomor 251/RSUD-PTK/TAHUN 2016 Tentang Kebijakan Pelayanan Instalasi Bedah Sentral di Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Syarif Mohamad Alkadrie 1. Sebelum di putuskan putuskan melakukan melakukan pembatalan pembedahan, DPJP Operator / Bedah melakukan review kembali meliputi: i. Kondisi pasien pra-bedah ii. Ketersediaan ruang rawat khusus jika diperlukan diperlukan iii. Ketersediaan peralatan khusus jika diperlukan dan tersedia 2. Semua kelengkapan kelengkapan persyaratan persyaratan administrasi pembayaran, pembayaran, alat-alat kesehatan, dan pasien itu sendiri sudah harus siap sebelum di jadwalkan atau minimal sebelum pasien masuk kamar operasi. 3. Jika pada evaluasi tersebut di dapatkan satu atau lebih kondisi yang belum terpenuhi, maka akan diupayakan dan dikoordinasikan oleh DPJP dan Tim Bedah lainnya, apabila upaya tersebut tidak berhasil, maka operasi dinyatakan batal. 4. Keputusan pembatalan dilakukan dilakukan oleh DPJP Bedah yang berkoordinasi dengan DPJP Anestesi dan kepala ruang kamar operasi IBS 5. Pemberitahuan dan penjelasan pembatalan pada pasien dan keluarga dilakukan di dalam ruang konsultasi atau ruang persiapan. 6. DPJP Bedah dan Anestesiologi memberikan informasi mengenai pembatalan yang disampaikan sesegera mungkin kepada pasien dan keluarga meliputi: a. Kondisi terakhir pasien pra-bedah b. Alasan pembatalan

PEMBATALAN OPERASI ELEKTIF No. Dokumen: No.Revisi : Halaman 795.7.16 0 2/2

RUMAH SAKIT BERSALIN NABASA Prosedur 

c. Upaya yang telah dilakukan sebelum operasi dinyatakan batal d. Penjadwalan ulang e. Pengelolaan pasien selanjutnya f. Persiapan pra-bedah untuk operasi berikutnya 7. DPJP Bedah atau DPJP Anestesiologi yang bertanggung  jawab terhadap pembatalan menghubungi ruang rawat untuk menginformasikan pembatalan tersebut. 8. DPJP Bedah atau DPJP Anestesiologi yang bertanggungjawab mengisi semua proses pembatalan tersebut di dalam rekam medis pasien dan form pembatalan. 9. DPJP Bedah atau DPJP Anestesiologi yang bertanggung  jawab mengisi pencatatan kelanjutan perawatan pasien termasuk pembatalan prosedur persiapan operasi, antara lain; penghentian puasa, medikasi pra bedah, dan tatalaksana cairan. 10. DPJP Bedah atau DPJP anestesiologi yang bertanggung  jawab mendaftarkan ulang pasien tersebut untuk dijadwalkan operasi. Penanggung jawab penjadwalan yang menerima penjadwalan ulang operasi harus memprioritaskan pasien tersebut. 11. Dampak yang timbul terhadap pembiayaan akibat pembatalan dibicarakan antara DPJP/dokter yang melakukan pembedahan, Kepala Ruang Kamar Operasi dan Ruang Rawat dan Unit Penjamin 12. Kepala Instalasi IBS yang menerima form berita acara pembatalan operasi mencatat dan menjadwalkan pertemuan untuk membahas kejadian pembatalan tersebut. 13. Setiap pembatalan pada pasien yang sudah terjadwal oleh sebab apapun harus dibicarakan oleh tim operasional untuk dicari penyebab, penyelesaian dan anjuran. 14. Pertemuan dihadiri oleh DPJP yang terkait dan Manajemen Kamar Bedah perwakilan dari manajemen Instalasi Rawat Inap (IRNA). 15. Instalasi Bedah Sentral mengumpulkan dan melaporkan semua proses pembatalan sebagai bagian dari salah satu komponen dari indikator kinerja mutu 16. Sebaiknya tidak ada pembatalan lagi pada saat pasien sudah ada di dalam kamar bedah, kecuali pada saat penilaian pra-induksi didapatkan kondisi pasien tidak

memungkinkan untuk dilakukan pembedahan elektif Unit Terkait

IBS, IGD, ICU, RAWAT INAP