Pemerhati remunerasi yang budiman, pada kesempatan ini izinkan saya memberikan masukan tentang draf Peraturan Bupati/Walikota perihal Remunerasi Pembagian Jasa Pelayanan di RSUD Kabupaten/Kota, mungkin bisa membantu anda untuk menyusun pedoman masingmasing kabupaten/kota yang sedang mencari bahan untuk maksud tersebut. Draf yang saya susun ini sudah saya coba di suatu RS dan hasilnya cukup memuaskan. Silahkan download/copy tulisan saya di bawah ini, semoga bermanfaat. Sekiranya ingin memahami lebih lanjut tentang aplikasinya, kalau ada waktu saya dapat memberikan bimbingan seperlunya dengan tidak mengurangi rasa hormat kita semua (bukan bisnis) yang hanya sekedar berusaha, terima kasih atas perhatian anda semua. (disusun oleh Max.Mulyadi. HP:082137520341) BUPATI/WALIKOTA ............... PERATURAN BUPATI/WALIKOTA ............... NOMOR ………….…... TAHUN ………… TENTANG PEDOMAN REMUNERASI PEMBAGIAN JASA PELAYANAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN ............... BUPATI/WALIKOTA ............... Menimbang: a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten ..............., diperlukan tenaga yang cakap dan mampu melaksanakan prosedur maupun kebijakan pelayanan; b. bahwa untuk membantu mengupayakan tenaga yang cakap dan mampu melaksanakan prosedur maupun kebijakan pelayanan diperlukan imbalan atas pelayanan yang sudah dilaksanakan; c. bahwa untuk memudahkan pembagian jasa pelayanan diperlukan adanya Pedoman Remunerasi Pembagian Jasa Pelayanan; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati/Walikota. Mengingat 1. Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan PerundangUndangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara 4431); 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5063); 6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah; 10. Peraturan Daerah Kabupaten ............... Nomor … Tahun ….. Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten ...............; 11. Peraturan Daerah Kabupaten ............... Nomor .. Tahun ….. tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten ................ MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI/WALIKOTA ............... TENTANG PEDOMAN REMUNERASI PEMBAGIAN JASA PELAYANAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN ............... BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati/Walikota ini yang dimaksud dengan: 1. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota ................ 2. Pejabat pengelola BLUD adalah pimpinan BLUD yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri atas pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis yang sebutannya disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada BLUD yang bersangkutan. 3. Dewan Pengawas BLUD, yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD. 4. Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten ............... yang selanjutnya disebut RSUD Kabupaten ............... adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten ............... 5. Direktur RSUD Kabupaten ............... yang selanjutnya disebut Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten ................ 6. Jasa Medik adalah imbalan atau penghargaan yang diberikan kepada tenaga medik atas tugas-tugas profesional yang sudah dilaksanakan dalam bidang kedokteran. 7. Jasa Perawat adalah imbalan atau penghargaan yang diberikan kepada tenaga perawat atas tugas-tugas profesional yang sudah dilaksanakan dalam bidang keperawatan. 8. Jasa Penunjang Medik adalah imbalan atau penghargaan yang diberikan kepada tenaga penunjang medik atas tugas-tugas profesional yang sudah dilaksanakan dalam bidang penunjang medik. 9. Jasa Pelayanan Lainnya adalah imbalan atau penghargaan yang diberikan kepada tenaga medik atau non medik atas tugas-tugas yang sudah dilaksanakan dalam bidang administrasi, managemen dan/atau teknis non fungsional kesehatan. 10. Jasa kebersamaan yang selanjutnya disebut kebersamaan adalah sebagian alokasi dari jasa pelayanan yang diperuntukan untuk semua karyawan RSUD Kabupaten ............... yang dibagikan berdasarkan jumlah penilaian indeks poin. BAB II PERSYARATAN, TIM PEMBAGI JASA DAN PENETAPAN Bagian Kesatu Persyaratan Pasal 2 Penerapan remunerasi pembagian jasa pelayanan harus memenuhi persyaratan substantif, teknis, dan administratif. Pasal 3 (1) Persyaratan substantif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terpenuhi dengan memperhatikan :
a. Penghargaan atas tugas pengawasan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan RSUD Kabupaten ...............; b. Penghargaan atas prestasi kerja dan/atau tugas-tugas yang sudah diselesaikan oleh karyawan RSUD kabupaten ...............; c. Kepatuhan terhadap peraturan ini, dan transparan dalam pelaksanaan tugas pembagian jasa pelayanan; d. Penghargaan sebagai aset sumber daya manusia (SDM) di RSUD Kabupaten ...............; e. Memberikan rasa keadilan dan memenuhi standar kelayakan bagi penerima jasa pelayanan. (2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dapat terpenuhi dengan memperhatikan kinerja masing-masing karyawan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, sebagai berikut: a. Pelaksanaan tugas managerial, administrasi dan managemen; b. Pelaksanaan tugas pelayanan medik; c. Pelaksanaan tugas pelayanan keperawatan/kebidanan; d. Pelaksanaan tugas pelayanan penunjang medik; e. Pelaksanaan tugas pendidikan/bimbingan dan pelatihan; f. Pelaksanaan tugas lainnya. (3) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terpenuhi dengan memperhatikan : a. status kepegawaian penerima jasa pelayanan, sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Non PNS di RSUD Kabupaten ...............; b. memenuhi persyaratan administrasi di bidang kepegawaian; dan c. kepatuhan terhadap peraturan /disiplin pegawai di RSUD Kabupaten ................ Bagian Kedua Tim Pembagi Jasa Pasal 4 (1) Direktur membentuk Tim Remunerasi Pembagian Jasa Pelayanan. (2) Tim Remunerasi Pembagian Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggung jawab kepada Direktur, dengan tugas pokok sebagai berikut : a. menyusun draf pedoman teknis pembagian jasa b. membuat usulan perbaikan dan evaluasi pelaksanaan pembagian jasa; c. sosialisasi tentang pedoman teknis/prosedur teknis kepada seluruh unit/bagian/ instalasi di RSUD Kabupaten ...............; d. melakukan penetapan penilaian/evaluasi terhadap perubahan data indeks poin serta penerapan bobot pendapatan, sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sekali; e. Entry data. (3) Tim Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), beranggotakan terdiri dari: a. Ketua merangkap anggota; b. Sekretaris merangkap anggota; c. 2 (dua) orang wakil dari dokter spesialis sebagai anggota; d. 1 (satu) orang wakil dari dokter umum atau dokter gigi sebagai anggota; e. 1 (satu) orang wakil dari perawat sebagai anggota; f. 1 (satu) orang wakil dari penunjang medik sebagai anggota; g. 1 (satu) orang wakil dari pejabat struktural sebagai anggota; h. 1 (satu) orang wakil dari staf keuangan sebagai anggota. Bagian Ketiga Penetapan Pasal 5 (1) Agar peraturan ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, diperlukan adanya pedoman teknis / prosedur teknis di RSUD Kabupaten ...............; (2) Pedoman teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Direktur; (3) Keputusan Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada Bupati/Walikota.
(4) Penyampaian keputusan Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (3), selambatlambatnya 1 (satu) bulan setelah tanggal penetapan. BAB III SUMBER PENDAPATAN Pasal 6 Sumber-sumber pendapatan yang ditetapkan sebagai input jasa pelayanan, meliputi : 1. Jasa Pelayanan Medik; 2. Jasa Pelayanan Perawat; 3. Jasa Pelayanan Bidan; 4. Jasa Pelayanan Penunjang Medik; 5. Jasa Pelayanan Farmasi dan Keuntungan Farmasi; 6. Jasa Pelayanan Pengujian Kesehatan (KIR) dan Visum; 7. Jasa Pendidikan dan Pelatihan (Diklat); 8. Jasa berdasarkan paket tindakan dan jasa berdasarkan paket diagnosis; dan 9. jasa pelayanan lainnya. BAB IV POKOK-POKOK PEMBAGIAN JASA Bagian kesatu Pokok-Pokok Pembagian Pasal 7 Pembagian jasa pelayanan dilaksanakan dengan memperhatikan : 1. Kelompok atau perorangan penerima jasa pelayanan; 2. Persentase pembagian jasa langsung maupun tidak langsung; 3. Bobot pendapatan berdasarkan presentase/alokasi langsung; 4. Kebijakan, Kesetaraan dan perimbangan bobot; 5. Jumlah penilaian indeks poin; 6. Faktor penambahan dan faktor pengurangan nilai indeks poin; 7. Jumlah dan jenis pelayanan 8. Jumlah/total jasa pelayanan dan kebersamaan; 9. Penetapan nilai bobot 1 (satu) dan bobot tertinggi dan peruntukannya;
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
Bagian kedua Persentase Induk Pasal 8 Persentase induk remunerasi jasa pelayanan ditetapkan, sebagai berikut : a. 10% untuk pembagian menggunakan indeks poin; b. 90% untuk pembagian menggunakan bobot pendapatan dan persentase/alokasi langsung. Persentase induk pembagian jasa dari klaim jaminan asuransi kesehatan: a. 56% dari total klaim tertanggung untuk biaya operasional non remunerasi jasa; b. 44% dari total klaim tertanggung untuk remunerasi jasa pelayanan. Persentase induk pembagian jasa dari klaim Jaminan Kesehatan Nasional: a. 60% dari total klaim tertanggung untuk biaya operasional non remunerasi jasa; b. 40% dari total klaim tertanggung untuk remunerasi jasa. Persentase induk pembagian keuntungan farmasi : a. 50% untuk biaya operasional non remunerasi jasa pelayanan; b. 50% untuk remunerasi jasa. Persentase induk remunerasi jasa pelayanan lainnya sesuai dengan peraturan ini.
BAB V PENERIMA JASA PELAYANAN Pasal 9 Penerima jasa pelayanan ditetapkan, sebagai berikut : 1. Direktur. 2. Dewan Pengawas.
3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
Kepala Bidang/Kepala Bagian. Kepala Sub.Bidang/Sub.Bagian. Dokter Spesialis. Dokter Umum. Dokter Gigi. Apoteker. Staf Farmasi (Sarjana Farmasi, Analis Farmasi). Perawat. Bidan. Radiografer, Analis Kesehatan, Fisioterpis (Keteknisian Medik). Pelaksana Rekam Medik. Kelompok Bendahara. Kelompok Staf Madya. Kelompok Staf Muda. Staf Administrasi Dan Menejemen. Pelaksana Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit. Petugas Pemulasaran Jenazah. Petugas Loundry. Pengemudi. Petugas Keamanan / Satpam. Dokter Tamu, Dokter Residen dan Dokter Wiyata Bakti. Pelaksana pelayanan lainnya.
BAB VI BOBOT PENDAPATAN Pasal 10 Rumus penetapan bobot pendapatan 1 (satu) poin, sebagai berikut : NB1 = (TJP x 90% x ±5%) / BT NB1 = Nilai Bobot 1 (satu) Poin TJP = Total Jasa Pelayanan BT = Bobot Tertinggi (Direktur) Rumus penetapan bobot tenaga fungsional, sebagai berikut : BPF = (AJP / NB1) >> ± PB BPF = Bobot Pendapatan Fungsional (dokter, perawat, penj. medik, dll) AJP = Alokasi Jasa Pelayanan NB1 = Nilai Bobot 1 (satu) PB = Pengendalian Bobot Rumus pembagian jasa tenaga fungsional, sebagai berikut: JPF = ((BPF/TB) x TJPx90%)) + ((JIP/TIP) x (TJP x 10%)) JPF = Jasa Pelayanan Fungsional (dokter perawat, pnj. medik, dll) BPF = Bobot Pendapatan Fungsional TB = Total Bobot TJP = Total Jasa Pelayanan JIP = Jumlah Indeks Poin TIP = Total Indeks Poin Rumus pembagian jasa tenaga non fungsional, sebagai berikut : JPNF = ((BP/TB) x (TJPx90%)) + (( JIP/TIP)x(TJPx10%)) JPNF = Jasa Pelayanan Non Fungsional BP = Bobot Pendapatan Bobot pendapatan penerima jasa pelayanan ditetapkan, sebagai berikut : a. bobot pendapatan Direktur : 1) minimal 86 (delapan puluh enam) poin; dan 2) maksimal 95 (sembilan puluh lima) poin. b. bobot pendapatan Dewan Pengawas Rumah Sakit ditetapkan paling banyak setara dengan rata-rata bobot pendapatan Kepala Bidang/Bagian; c. bobot pendapatan Kepala Bidang / Kepala Bagian ditetapkan setara dengan rata-rata bobot pendapatan dokter umum dengan pengendalian bobot:
d. e. f. g. h. i. j.
k.
l.
m.
n.
1) minimal 10 (sepuluh) poin; dan 2) maksimal 15 (lima belas) poin. bobot pendapatan Kepala Sub Bidang/ Bagian ditetapkan sebesar 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) poin atau setara dengan 50% dari bobot Kepala Bidang /Bagian; bobot pendapatan kelompok bendahara ditetapkan sebesar 3 (tiga) sampai dengan 6 (enam) poin atau setara dengan bobot pendapatan Kepala Sub Bidang/ Sub Bagian; bobot pendapatan staf madya ditetapkan sebesar 3 (tiga) sampai 4 (empat) poin; bobot pendapatan staf muda ditetapkan sebesar 1,5 (satu setengah) sampai dengan 2,5 ( dua koma lima) poin; bobot pendapatan staf pelaksana administrasi dan menejemen ditetapkan sekurangkurangnya 1 (satu) poin; bobot pendapatan apoteker setara dengan rata-rata bobot pendapatan dokter umum; bobot pendapatan rata-rata staf farmasi ditetapkan setara dengan rata-rata bobot pendapatan perawat (paramedik) atau setara 0,25 (nol koma dua lima) dari bobot apoteker; bobot pendapatan dokter spesialis memperhatikan alokasi pendapatan langsung dengan pengendalian bobot : 1) minimal 6 (enam) poin; dan 2) maksimal 86 (delapan puluh enam) poin. bobot pendapatan dokter umum dan dokter gigi memperhatikan alokasi pendapatan langsung dengan pengendalian bobot : 1) minimal 5 (lima) poin; dan 2) maksimal 75 (tuju puluh lima) poin. bobot pendapatan perawat dan penunjang medik memperhatikan alokasi pendapatan langsung dengan pengendalian bobot : 1) minimal 2 (dua) poin; dan 2) maksimal 4,5 (empat koma lima) poin. bobot pendapatan tenaga fungsional dan tenaga non fungsional yang mendapat tugas tambahan bersifat ekstra diberikan tambahan dengan pengendalian bobot : 1) minimal 0,5 (setengah) poin; dan 2) maksimal 2,5 (dua koma lima) poin.
BAB VII PERSENTASE PENDAPATAN LANGSUNG Pasal 11 (1) Persentase/alokasi jasa langsung atau rumusan yang bersifat menghantar kepada bobot pendapatan ditetapkan dengan mempertimbangkan : a. bobot kompetensi; b. jumlah tenaga medik; c. jumlah tenaga perawat/asisten; d. jumlah tenaga penunjang medik/asisten; e. jenis pelayanan yang diberikan; f. volume kegiatan; g. jumlah kunjungan; h. lokasi kegiatan; i. nilai kebersamaan. (2) Persentase /alokasi jasa langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut: a. jasa pelayanan medik di poliklinik : 1) jasa medik sebesar 55% sampai dengan 60%; 2) jasa perawat/asisten sebesar 20%; 3) kebersamaan sebesar 20% sampai dengan 25%. b. jasa konsultasi gizi di poliklinik : 1) jasa pelaksana gizi sebesar 75%; 2) kebersamaan sebesar 25%. c. jasa pelayanan medik di ruang rawat inap/ instalasi gawat darurat /ICU/PONEK/ ruang pemulihan/ruang isolasi :
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.
n.
o.
p.
q.
r.
1) jasa medik sebesar 46% sampai dengan 50%; 2) jasa perawat/asisten sebesar 32% sampai dengan 35%; 3) kebersamaan sebesar 15% sampai dengan 22%. jasa konsultasi gizi di instalasi gawat darurat(IGD) : 1) jasa pelaksana gizi sebesar 75%; 2) kebersamaan sebesar 25%. jasa asuhan keperawatan di ruang rawat inap/ instalasi gawat darurat /ICU/PONEK/ kamar operasi/ruang pemulihan/ruang isolasi : 1) jasa asuhan keperawatan sebesar 75%; 2) kebersamaan sebesar 25%. jasa pelayanan medik operatif di kamar operasi : 1) jasa medik/operator sebesar 50% sampai dengan 52%; 2) jasa asisten operator sebesar 32% sampai dengan 35%; 3) kebersamaan sebesar 13% sampai 18%. jasa pelayanan medik anestesi di kamar operasi : 1) jasa medik anestesi sebesar 50% sampai dengan 52%; 2) jasa asisten anestesi sebesar 32% sampai dengan 35%; 3) kebersamaan sebesar 13% sampai dengan 18%. jasa persalinan normal oleh bidan : 1) jasa bidan sebesar 70%; 2) jasa dokter penanggung jawab sebesar 15%; 3) kebersamaan sebesar 15%. jasa pelayanan laboratorium dan rehabilitasi medik : 1) jasa medik sebesar 36% sampai dengan 40% 2) jasa staf penunjang medik sebesar 41% sampai dengan 46%; 3) kebersamaan sebesar 15% sampai dengan 23%. jasa pelayanan radiologi dan ultrasonografi : 1) jasa medik sebesar 46% sampai dengan 48%; 2) jasa staf Radiografer sebesar 32% sampai dengan 35%; 3) kebersamaan sebesar 17% sampai 22%. jasa pelayanan elektromedik : 1) jasa medik sebesar 48% sampai dengan 50%; 2) jasa staf penunjang medik sebesar 28% sampai dengan 32%; 3) kebersamaan sebesar 18% sampai 24%. jasa peresepan obat (embalase) : 1) jasa staf farmasi sebesar 70%; 2) jasa medik/pembuat resep sebesar 15%; 3) kebersamaan sebesar 15%. jasa asuhan farmasi : 1) jasa staf farmasi sebesar 75%; 2) kebersamaan sebesar 25%. jasa pendampingan, pengiriman, dan penjemputan pasien dengan ambulan : 1) jasa perawat sebesar 45%; 2) jasa pengemudi sebesar 40%; 3) kebersamaan sebesar 15%. jasa sanitasi dan keamanan : 1) jasa sanitasi dan keamanan sebesar 75%; 2) kebersamaan sebesar 25%. jasa DIKLAT (pendidikan dan pelatihan) untuk siswa/mahasiswa praktek dan penelitian di luar jasa operasional non jasa: 1) jasa instruktur sebesar 80%; 2) jasa staf diklat sebesar 10% 3) kebersamaan sebesar 10%. jasa home care : 1) jasa pelaksana fungsional sebesar 75% sampai dengan 80% 2) kebersamaan sebesar 20% sampai dengan 25% jasa pelayanan lainnya :
1) untuk pelaksana disesuaikan dengan pembagian jasa sejenis dalam peraturan ini; 2) untuk kebersamaan disesuaikan dengan alokasi kebersamaan sejenis dalam peraturan ini. (3) Jasa untuk pelaksana pelayanan sebagaimana disebut dalam pasal 9, angka 23, ditetapkan tersendiri oleh Direktur dengan berpedoman pada peraturan ini. BAB VII PENILAIAN INDEKS POIN Pasal 12 (1) Parameter penilaian indeks poin untuk bahan penjumlahan ditetapkan, sebagai berikut: a. beban kerja; b. risiko; c. jabatan; d. masa kerja; e. profesi; f. jam kerja; g. pendidikan; h. status kepegawaian; i. golongan; j. kompetensi/ketrampilan; k. indeks masuk kerja; l. indeks pemotongan pajak berdasarkan golongan; m. tugas tambahan. (2) Parameter penilaian indeks poin untuk bahan pengurangan ditetapkan, sebagai berikut: a. indeks izin tidak masuk kerja; b. indeks tidak masuk kerja tanpa izin; c. indeks cuti/izin belajar; d. indeks belum memenuhi standar kompetensi/profesi/ketrampilan/pendidikan.
(1)
(2) (3) (4)
BAB IX PENGOLAHAN DATA Pasal 13 Pengolahan data dari sumber-sumber pendapatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan, meliputi : a. input; b. validitas dan konversi; c. proses; dan d. hasil. Pengolahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibantu dengan software khusus agar dapat mempercepat dan memudahkan pengolahan data. Penggunaan software khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), secara langsung dapat mengakibatkan pengurangan beban kerja pada seluruh anggota Tim Pembagi Jasa. Dengan adanya pengurangan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka Direktur perlu menetapkan Tim Pembagi jasa yang baru untuk menggantikan Tim Pembagi Jasa sebelumnya. BAB X KETENTUAN PERALIHAN Pasal 14 Pada saat berlakunya peraturan Bupati/Walikota ini maka……..……………… BAB XI KETENTUAN PENUTUP Pasal 15 Peraturan Bupati/Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di ............................ Pada tanggal ………………………. 2013
LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI/WALIKOTA ………………………………………. NOMOR: …………………………… TANGGAL: ………………… 2013
Nilai Indeks Poin Bagi Penerima Jasa Pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar JABT ADM ADMK STUTM PU PA SUBID KABID KARU KAIN APT DG DU APTA DGS DS DSS WADIR DIR
N 0,56 1,11 1,67 1,67 2,22 2,22 2,22 2,78 2,78 2,78 2,78 2,78 3,33 3,33 3,33 3,89 4,44 5,00
PEND SD SLTP SLTA D3U D3K D4K S1U S1K S2U S2K S3U S3K
N 0,63 1,25 1,88 2,50 3,13 3,75 3,13 3,75 3,75 4,38 4,38 5,00
STATS WB KON CPNS PNS
N MK N GOL N KOMP 1,00 1 0,18 1A 0,56 KRG 1,50 2 0,36 1B 0,83 SDG 2,00 3 0,54 1C 1,11 STD 3,00 4 0,72 1D 1,39 CT 5 0,90 2A 1,67 TRAM 6 1,08 2B 1,94 PRO 7 1,26 2C 2,22 8 1,44 2D 2,50 9 1,63 3A 2,78 10 1,81 3B 3,06 11 1,99 3C 3,33 12 2,17 3D 3,61 13 2,35 4A 3,89 14 2,53 4B 4,17 15 2,71 4C 4,44 16 2,89 4D 4,72 17 3,07 4E 5,00 18 3,25 4C 4,44 19 3,43 4D 4,72 20 3,61 4E 5,00 21 3,79 22 3,97 23 4,15 24 4,33 25 4,51 26 4,69 27 4,88 28 5,06 29 5,24 30 5,42 31 5,60 32 5,78 33 5,96 34 6,14 35 6,32 36 6,50
N 0,5 1,5 2,5 2,5 3,5 4,5
LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI/WALIKOTA ………………………………………. NOMOR: …………………………… TANGGAL: ………………… 2013
Nilai Indeks Poin Bagi Penerima Jasa Pelayanan Di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar
RISK RNG SDG CT TNG ST
N 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0
BK RNG SDG CB BRT SB
N 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0
JK PAGI PO SHIFT TJ24
N 1,0 1,5 2,0 3,0
PROFES ADM ADMK PU PA DU DG APTU APTA DS DGS DSS
N 0,83 1,67 2,50 3,33 3,33 3,33 3,33 4,17 4,17 4,17 5,00
BUPATI/WALIKOTA ttd ………………………
IZIN MK ITM1H ITM2H ITM3H ITM4H ITM5H ITM6H ITM7H TM1H TM2H TM3H TM4H TM5H TM6H TM7H CTML CTNH CT3H CT6H CT12H TB1B TB2B TB3B
N GOL PJK 1,00 1A 0,0% 0,98 1B 0,0% 0,95 1C 0,0% 0,93 1D 0,0% 0,91 2A 0,0% 0,89 2B 0,0% 0,86 2C 0,0% 0,84 2D 0,0% 0,95 3A 5,0% 0,89 3B 5,0% 0,82 3C 5,0% 0,75 3D 5,0% 0,68 4A 15,0% 0,61 4B 15,0% 0,55 4C 15,0% 0,50 4D 15,0% 0,50 4E 0,0% 0,93 4C 15,0% 0,86 4D 15,0% 0,73 4E 15,0% 0,73 0,63 0,53
LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI/WALIKOTA ………………………………………. NOMOR: …………………………… TANGGAL: ………………… 2013
Alur Pembagian Jasa Pelayanan Di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar
INPUT JASA PELAYANAN (dari unit/instalasi/bag.)
PENGOLAHAN DATA MEDIK DAN PARAMEDIK (misal, hasil income per orang:) dr. Sp. “A” = 6.000.000 dr. Umum “B” = 3.000.000 Prwt Bsl “C” = 675.000
KONVERSI PENDAPATAN MENJADI BBT PENDAPATAN dr. Sp. “A” = (6.000.000 : R)≈PB dr. umum “B” = (3.000.000 : R)≈PB Prwt Bsl “C” = (675 000: R)≈PB
PENETAPAN BBT PENDAPATAN MEDIK DAN PARAMEDIK (lihat pedoman/kebijakan)
1. By Name (Medik) Js. Medik % 2. Kel. (Paramedik & Non Medik) % Jenis pelayanan Lokasi pelayanan Jumlah jasa
PENENTUAN BOBOT 1 (menggunakan take home pay atau rumus) misal bobot direktur =90 poin, total JP=N (rumus = total JP x 90% x 5% : 90) = N x 90% x 5% : 90 = R Jadi bobot 1 = R. (alokasi kebersamaan = N x 0,1 = Y)
PENENTUAN BBT STRUKTURAL & ADMIN Pejabat. Strl lihat pedoman /kebijakan Staf Teknis lihat pedoman /kebijakan Staf admin lihat pedoman /kebijakan Staf lainnya lihat pedoman /kebijakan TOTAL BOBOT & RINCIAN BOBOT
PEMBAGIAN JASA PELAYANAN BERDASARKAN BBT PENDAPATAN (Bobot per orang dan/atau bobot per kelompok dibagi ttl bobot x N)
+ PEMBAGIAN JASA PELAYANAN BERDASARKAN INDEKS POIN (Indeks Poin per orang dan/atau IP per kelompok dibagi ttl IP x Y)
PENERIMAAN JASA PELAY. PER ORANG
BUPATI/WALIKOTA ttd ……………………………..
