Pedoman Tarif Jasa Pelayanan Kefarmasian Final-1

PENGURUS DAERAH

IKATAN APOTEKER INDONESIA (IAI) JAWA BARAT Sekretariat : Jl. PHH. MUSTOFA No. 39 Surapati Core Blok M-11 Bandung; Telp 022-87241408 Website

:

http://www.iaijabar.net - email : [email protected]

SURAT KEPUTUSAN PENGURUS DAERAH IKATAN APOTEKER INDONESIA JAWA BARAT NOMOR : 001/SK-BPF/PD IAI JBR/I/2013 Tentang PEDOMAN BIAYA PELAYANAN FARMASI (BPF) DI WILAYAH JAWA BARAT DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PENGURUS DAERAH IKATAN APOTEKER INDONESIA JAWA BARAT Menimbang

:

a. bahwa pelayanan kefarmasian merupakan bagian tak terpisahkan dari praktik kefarmasian yang harus dilaksanakan oleh tenaga kefarmasian sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku; b. bahwa dalam pelaksanaan pelayanan kefarmasian menimbulkan biaya-biaya yang berasal dari komponen barang dan komponen jasa yang didasarkan pada hak dan kewenangan sesuai kompetensi tenaga farmasi yang bersangkutan; c. bahwa kehadiran lembaga/badan penyelenggara jaminan kesehatan baik milik pemerintah maupun swasta harus diantisipasi dengan baik agar dalam pelaksanaannya tidak merugikan berkembangnya profesi apoteker, khususnya di Jawa Barat. d. bahwa Ikatan Apoteker Indonesia Daerah Jawa Barat berkewajiban untuk secara nyata memperjuangkan dan melindungi anggota untuk memperoleh imbalan sebagaimana mestinya sesuai amanat UU36/2009 Pasal 27 ayat (1) dengan menerapkan Standar Profesi agar tercipta keseimbangan profesi sekaligus memperjelas hubungan antara hak dan kewajiban (interaksi profesi) serta untuk memperkuat peran dan tanggungjawab profesi. e. bahwa atas dasar hal tersebut diperlukan suatu Pedoman mengenai Biaya Pelayanan Farmasi dalam bentuk Surat Keputusan Pengurus Daerah Ikatan Apoteker Indonesia Jawa Barat.

Mengingat

:

1. 2. 3. 4. 5. 6.

UU No.36 Th 2009 tentang Kesehatan UU No.35 Th 2009 tentang Narkotika UU No.44 Th 2009 tentang Rumah Sakit PP51 Th 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian Permenkes 28 Th 2011 tentang Klinik Permenkes 889 Th 2011 tentang Registrasi, Izin Praktik dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian

1 | SK PD IAI JABAR TENTANG BPF

PENGURUS DAERAH


Memperhatikan

:

Menetapkan

:

:


1. Hasil-hasil Keputusan Rapat Kerja Daerah Ikatan Apoteker Indonesia Jawa Barat Tahun 2010. 2. Hasil-hasil Keputusan Rapat Kerja Daerah Ikatan Apoteker Indonesia Jawa Barat Tahun 2012. 3. Hasil Kesepakatan Cabang dalam Rapat Koordinasi Khusus Ikatan Apoteker Indonesia Jawa Barat Tahun 2013. MEMUTUSKAN Surat Keputusan Pengurus Daerah Ikatan Apoteker Indonesia Jawa Barat tentang Pedoman Biaya Pelayanan Farmasi (BPF) di Jawa Barat.

A. KETENTUAN UMUM Dalam Surat Keputusan ini, yang dimaksud dengan : 1. Pelayanan Kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggungjawab kepada pasien yang berkaitan dengan Sediaan Farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. 2. Biaya Pelayanan Farmasi (BPF) adalah seluruh biaya yang diperlukan untuk dapat menyelenggarakan pelayanan kefarmasian sebagaimana mestinya. 3. Harga Dasar Obat (HDO) adalah nilai nominal suatu obat/sediaan farmasi sesuai dengan harga faktur termasuk diskon (pengurangan harga) dan PPN atas barang tersebut (HNA) ditambah biaya risiko penyimpanannya. 4. Tarif Jasa Pelayanan Farmasi (Tarif JPF) adalah biaya yang harus dibayar oleh pasien/pengguna jasa akibat perlakuan/tindakan profesional apoteker terhadap sediaan farmasi dan/atau terhadap pasien/pengguna jasa sesuai Standar Profesi. 5. Fasilitas pelayanan kefarmasian adalah sarana yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan kefarmasian yaitu apotik, instalasi farmasi rumah sakit, puskesmas dan ruang farmasi klinik dan tempat praktik bersama apoteker. 6. Lembaga Asuransi adalah lembaga tertentu baik milik Pemerintah maupun Swasta yang berfungsi sebagai pelaksana/penyelenggaran Asuransi di bidang Kesehatan. 7. Standar Profesi adalah pedoman yang dikeluarkan oleh Organisasi Profesi untuk menjalankan praktik profesi kefarmasian secara baik sesuai Etika Profesi. 8. Tim Pemantau Jasa Pelayanan Farmasi (TPJPF) lembaga semi otonom yang dibentuk oleh Pengurus Cabang serta disahkan oleh Pengurus Daerah yang berfungsi untuk memberikan pandangan/pertimbangan dalam mekanisme pemberian Rekomendasi Khusus untuk suatu Kerjasama Asuransi serta untuk memantau pelaksanaan Jasa Pelayanan Farmasi sebagaimana mestinya. 9. Cabang adalah Pengurus Cabang Ikatan Apoteker Indonesia Kabupaten/Kota setempat di Provinsi Jawa Barat. 10. Daerah adalah Pengurus Daerah Ikatan Apoteker Indonesia Jawa Barat.


PENGURUS DAERAH


:


B. PENGATURAN BIAYA PELAYANAN FARMASI DI APOTEK 1. Pelayanan Kefarmasian harus dilaksanakan oleh Apoteker setelah pasien/pengguna jasa menyetujui dan menyelesaikan seluruh Biaya Pelayanan Farmasi (BPF). 2. Biaya Pelayanan Farmasi (BPF) terdiri dari : a) Komponen Harga Dasar Obat (HDO) b) Komponen Tarif Jasa Pelayanan Farmasi (JPF) Total Biaya Pelayanan Farmasi dirumuskan sebagai : BPF

= HDO + Tarif JPF

3. Tarif Jasa Pelayanan Farmasi adalah bersifat addisional dan terpisah dari Harga Dasar Obat. 4. Dalam pelaksanaannya, Tarif Jasa Pelayanan Farmasi dibedakan menjadi 2 kelompok : a. Tarif Jasa Pelayanan Farmasi Non Asuransi (Reguler); dan b. Tarif Jasa Pelayanan Farmasi dengan Asuransi (Reguler) Dengan perincian sebagai berikut : NO 1.

PRAKTIK KEFARMASIAN Pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi

2.

Pelayanan obat atas resep dokter (R/)

3.

Konseling Farmasi

JENIS TINDAKAN KEFARMASIAN    

 

Racikan sirup , salep, krim, lotion. Pengemasan kembali Pulveres/racikan kapsul Resep

Konseling Obat resep Konseling Obat Bebas atau Swamedikasi  Visite/HomeCare/MESO Yang dimaksud dengan Pelayanan Resep adalah mencakup :  Skining/Validasi Resep,  Rasionalisasi Obat/Pengobatan/DRP’s,  Penetapan Dosis,  Managemen Pengobatan,  Komponding,  Regimentasi ,  Penyerahan Obat atas Resep,

TARIF JASA PELAYANAN FARMASI (Rp) 5.000 sd 10.000 1.000 sd 2.500/ kemasan 250 sd 500/bks/ kaps Minimal 10.000 per lembar resep 20.000 /15 menit 5.000 – 10.000/15 menit 25.000,-/kunjungan

a. Jasa Pelayanan Farmasi Non Asuransi (Reguler) Jasa Pelayanan Farmasi berlaku bagi seluruh pasien/pengguna jasa yang tidak menjadi peserta Lembaga Asuransi yang bekerjasama dengan Apoteker yang bersangkutan. Pelayanan Kefarmasian yang dilaksanakan oleh Apoteker dengan atau tanpa bersama tenaga teknis kefarmasian setelah pasien/pengguna jasa menyetujui dan menyelesaikan Biaya Pelayanan Farmasi (BPF) sebagaimana mestinya. 3 | SK PD IAI JABAR TENTANG BPF

PENGURUS DAERAH


:


Besarnya Tarif Jasa Pelayanan Farmasi bagi pasien non asuransi (reguler) adalah sesuai dengan Tabel. b. Jasa Pelayanan Farmasi Kerjasama dengan Asuransi Jasa Pelayanan Farmasi yang dilakukan melalui kerjasama dengan Lembaga Asuransi secara borongan dengan memilih satu dari 2 (dua) pilihan Sistem sebagai berikut : 1) Sistem Kapitasi Sistem Kapitasi dilakukan secara PraUpaya. Artinya, asuransi telah menyelesaikan seluruh kewajiban (pembayaran) Tarif Kapitasi kepada Apoteker terhadap seluruh peserta yang diasuransikan sebelum pelayanan farmasi diberikan. Obat yang diberikan menggunakan Pedoman Daftar dan Harga Obat yang yang berlaku (disepakati) di Penyelenggara Asuransi yang bersangkutan. Penentuan Tarif Kapitasi mengikuti Formula sebagai berikut : Tarif Kapitasi = Jumlah HDO per satu lembar Resep sesuai Farmakoterapi dan satuan Tarif JPF dikalikan Prosen Morbiditas Contoh : Jenis Penyakit : semua Rata-rata Morbiditas : 15% HDO rata-rata per satu lembar resep : Rp 15.000,- (dihitung secara cermat) Tarif JPF : Rp 20.000,- (Standar) Maka besarnya Tarif Kapitasi DM = (Rp15.000,- + Rp 20.000,-) x 15% = Rp 5.250,Jumlah minimal peserta Asuransi yang dikapitasi = 10.000 jiwa. 2) Sistem Fee/Claimed For Service Pembayaran Biaya Pelayanan Farmasi dilakukan oleh Lembaga Asuransi secara PascaUpaya. Artinya, asuransi harus menyelesaikan seluruh kewajiban (pembayaran) kepada Apoteker sesuai dengan jumlah peserta asuransi yang terlayani setelah klaim diajukan lengkap. Obat yang diberikan adalah menggunakan Pedoman Daftar dan Harga Obat yang yang berlaku (disepakati) di Penyelenggara Asuransi yang bersangkutan. Formula sebagai berikut : Besar Klaim Contoh : Jumlah Terlayani HDO yang telah dilayankan Tarif JPF Maka Klaim yang harus dibayar


=

HDO + JPF

: 100 lembar : Rp 25 juta : Rp 20.000,-/lembar resep (Standar) = (Rp25 juta + (100 orang x Rp 20.000,-) = Rp 25 juta + Rp 2 juta = Rp 27 juta

PENGURUS DAERAH


:


Untuk mencegah terjadinya permasalahan dalam pembayaran oleh pihak Asuransi, maka Lembaga Asuransi harus memberikan “Uang Jaminan” sekurang-kurangnya sebesar 2X (dua kali) dari perkiraan klaim yang diperkirakan oleh kedua belah pihak. Berdasarkan hal tersebut, maka Asuransi harus memberi Jaminan kepada Provider (Apoteker) sebesar Rp 55 juta di depan. Uang Jaminan ini tetap disimpan dan dijaga oleh Apoteker dan akan dikembalikan apabila Hubungan Kerjasama berakhir. C. PENGATURAN BIAYA PELAYANAN FARMASI DI RUANG FARMASI KLINIK DAN PUSKESMAS Apoteker yang berada di Ruang Farmasi Klinik adalah Apoteker yang menjalankan praktik kefarmasian dengan mempergunakan sarana dan perbekalan farmasi milik klinik yang bersangkutan. Oleh karena itu, ketentuan managemen umum yang berlaku di klinik berlaku juga bagi Apoteker, tetapi tidak termasuk ketentuan dan tatacara pelayanan kefarmasian. Dalam hal pelaksanaan ketentuan dan tatacara pelayanan kefarmasian harus dibuat Peraturan Internal Ruang Farmasi yang dibuat oleh Apoteker Penanggungjawab berdasarkan Standar Pelayanan, Standar Profesi dan Etika Profesi. Ketentuan Jasa Pelayanan Kefarmasian di Klinik/Puskesmas, diatur sebagai berikut : PRAKTIK JENIS TINDAKAN NO TARIF JASA (Rp) KEFARMASIAN KEFARMASIAN 1.

Pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi

2.

Pelayanan obat atas resep dokter (R/)

3.

Konseling Farmasi

   

  

Racikan sediaan cair, solid dan semi solid. Pengemasan kembali Pulveres/racikan kapsul Resep

5000 sd 10.000

Konseling Obat resep Konseling Obat Bebas atau Swamedikasi Visite/HomeCare/MESO

20.000 /15 menit 5.000 – 10.000/15 menit

1000 sd 2500/ kemasan 250 sd 500/bks/ kaps Minimal 10.000 per lembar resep

25.000,-/kunjungan

Yang dimaksud dengan Pelayanan Resep adalah mencakup : Skining/Validasi Resep, Rasionalisasi Obat/Pengobatan/DRP’s, Penetapan Dosis, Managemen Pengobatan, Komponding, Regimentasi , Penyerahan Obat atas Resep, Besarnya Jasa Tindakan Kefarmasian tidak bergantung serta tidak dapat dihubungkan dengan Harga Obat. 5 | SK PD IAI JABAR TENTANG BPF

PENGURUS DAERAH


:


Pendapatan pokok Apoteker diatur sebagai berikut : 1) Honorarium Apoteker : Rp 2.500.000,-/bulan, dan 2) Jasa Profesi Apoteker : 10% Perolehan Jasa Tindakan Kefarmasian Dimana : 1. Besarnya Biaya/harga Obat dan Biaya Administrasi Kefarmasian ditentukan bersama antara Apoteker Penanggungjawab dengan Managemen Klinik. 2. Ketentuan mengenai prosedur pemberian Honorarium dan Jasa Tindakan Kefarmasian oleh Apoteker dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerjasama antara pihak Apoteker Penanggungjawab dengan pihak Managemen Klinik dimana Perjanjian tersebut tidak boleh mengurangi dan/atau membatasi Apoteker dalam menjalankan Praktik Kefarmasian sesuai kaidah-kaidah :  Standar Pelayanan,  Standar Profesi,  Standar Prosedur Operasional dan  Etika Profesi D. PENGATURAN BIAYA PELAYANAN FARMASI DI INSTALASI FARMASI RS Apoteker yang berada di Instalasi Farmasi RS adalah Apoteker yang menjalankan praktik kefarmasian dengan mempergunakan sarana dan perbekalan farmasi milik RS yang bersangkutan. Oleh karena itu, ketentuan managemen umum (mengenai Gajih dan lain-lain) yang berlaku di Rumah Sakit berlaku juga bagi Apoteker, tetapi tidak termasuk Ketentuan dan Tatacara Pelayanan Kefarmasian di dalam Instalasi tersebut. Dalam hal pelaksanaan Ketentuan dan Tatacara Pelayanan Kefarmasian harus dibuat Peraturan Internal di Instalasi Farmasi yang dibuat oleh Apoteker Penanggungjawab berdasarkan Standar Pelayanan, Standar Profesi dan Etika Profesi. Ketentuan Pelaksanaan Jasa Pelayanan Kefarmasian di IFRS diatur sebagai berikut : 1. Pasien Umum (Non Asuransi) Berlaku juga bagi pasien peserta Asuransi yang materinya tidak dicover (di luar jangkauan/cakupan Asuransi) NO 1.

2.

PRAKTIK KEFARMASIAN Pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi Pengamanan pengadaan

JENIS TINDAKAN KEFARMASIAN    






Racikan sirup , salep, krim, lotion. Pengemasan kembali Pulvers/racikan kapsul Tandatangan Surat Pesanan (SP) Narkotika dan Psikotropika Tandatangan Surat Pesanan (SP) Psikotropika non tunggal dan obat-obat prekursor Tandatangan Surat Pesanan (SP) Obat Non Narkotika, Psikotropika dan Prekursor

TARIF JASA (Rp) 5000 sd 10.000 1000 sd 2500/ kemasan 250 sd 500/bks/ kaps 25.000 per faktur

Rp. 15.000 sd 20.000/faktur

1% dari nilai nominal faktur

PENGURUS DAERAH


:


3.

Distribusi dan pelayanan obat atas resep dokter (R/)



Resep

4.

Konseling Farmasi

 

Konseling Obat resep Konseling Obat bebas/swamedikasi

20.000/15 menit 5000 – 10.000/15 menit



Visite/HomeCare/MESO

25.000,-/kunjungan

2. Pasien Peserta Asuransi PRAKTIK NO KEFARMASIAN 1. Pengamanan pengadaan

JENIS TINDAKAN KEFARMASIAN 

3.

Konseling Farmasi

TARIF JASA (Rp) 25.000 per faktur

 

Pasien Rawat Tinggal

 

Obat resep Obat bebas/swamedikasi

5.000 s/d 10.000/ kunjungan pasien 13,5 % dari tarif paket yang telah dikurangi biaya obat dan Barang Medis Habis Pakai (BMHP) 20.000/15 menit 5000 – 10.000/15 menit



Visite/HomeCare/MESO

25.000,-/kunjungan



Distribusi dan pelayanan obat atas resep dokter (R/)

25.000 per lembar resep 10.000 per KIO

Tandatangan Surat Pesanan (SP) Narkotika dan Psikotropika Tandatangan Surat Pesanan (SP) Psikotropika non tunggal dan obat-obat prekursor Tandatangan Surat Pesanan (SP) Obat Non Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Resep Pasien RawatJjalan



2.

 

15000 sd 20.000/faktur

1% dari nilai nominal faktur

1. Besarnya Biaya/harga Obat dan Biaya Administrasi Kefarmasian ditentukan bersama antara Apoteker Penanggungjawab dengan Managemen Rumah Sakit. 2. Ketentuan mengenai prosedur pemberian Honorarium dan Jasa Tindakan Kefarmasian oleh Apoteker dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerjasama antara pihak Apoteker dengan pihak Managemen Rumah Sakit dimana Perjanjian tersebut tidak boleh mengurangi dan/atau membatasi Apoteker dalam menjalankan Praktik Kefarmasian sesuai kaidah-kaidah :  Standar Pelayanan,  Standar Profesi,  Standar Prosedur Operasional dan  Etika Profesi


PENGURUS DAERAH


:


E. STANDAR PROFESI DALAM PEMBERIAN JASA PELAYANAN FARMASI Standar Profesi dalam pemberian Jasa Pelayanan Kefarmasian adalah sebagai berikut : 1. Jasa Swamedikasi/Penyerahan Obat Emergency ke Tenakes lain Standar Profesi : a. Memberikan solusi paling rasional dan paling berisiko rendah bagi pasien dengan tetap mengacu pada Catatan Pengobatan Pasien (PMR). b. Sebagai bahan untuk tindak lanjut kepada dokter yang sesuai. c. Mencegah terjadinya penyalahgunaan/penggunasalahan obat oleh pasien akibat informasi yang terbatas. 2. Jasa Skrining/Validasi Resep atau Permintaan Obat dan Asesmen Pendahuluan Standar Profesi : a. Memastikan terpenuhinya persyaratan hukum dan administrasi resep (validitas dan keabsahan resep/permintaan obat) b. Mencegah terjadinya persoalan hukum terkait resep yang tidak sah/tidak valid c. Sebagai upaya preventif mencegah terjadinya penyalahgunaan obat serta menekan inefisiensi farmasi. d. Pemeriksaan ulang dan penyesuaian PMR atas pasien yang bersangkutan e. Memastikan status/ketepatan pasien (verified) Asesmen Pendahuluan f. Sebagai legitimasi untuk dapat melakukan proses pelayanan selanjutnya. Catatan : Setiap Apoteker berkewajiban untuk menolak resep yang tidak valid/tidak sah (SIP Dokter Kadaluwarsa) 3. Jasa Rasionalisasi Resep/Obat Standar Profesi : a. Melakukan penilaian secara komprehensif atas permintaan obat dalam resep dengan mengikuti kaidah-kaidah standar profesi. b. Memastikan kebenaran komposisi obat dalam resep terhadap kondisi klinis pasien dan kaidah medis-kefarmasian c. Memastikan tidak terjadi kasus DRP’s (Drug Related Problems) d. Mencegah terjadinya kasus polifarmasi 4. Jasa Penetapan Obat Standar Profesi : a. Menetapkan jenis obat secara tepat dan benar terkait keadaan klinis dan kesesuaian farmasetis b. Menetapkan dosis/potensi dan bentuk sediaan obat sesuai kondisi biologis pasien c. Menetapkan jumlah/satuan obat untuk rencana kontrol/monitoring 5. Jasa Peracikan/Penyiapan Bentuk Sediaan Standar Profesi : a. Menetapkan cara penyiapan/pembuatan/peracikan obat dengan benar sesuai SOP b. Penyiapan/pembuatan/peracikan obat dengan benar sesuai SOP c. Menetapkan rencana dispensing dan regimentasi d. Memastikan labelling, etiketting dan pengemasan telah sesuai


PENGURUS DAERAH


:


6. Jasa Regimentasi (Penentuan Jadwal dan Cara Pemakaian Obat) Standar Profesi : a. Mengarahkan capaian efektifitas pengobatan selama waktu tertentu. b. Menetapkan rencana kontrol/monitoring penggunaan obat c. Menetapkan Jadwal Pemberian Obat sesuai kondisi biologis dan klinis pasien d. Menetapkan Cara Pemakaian Obat secara benar menurut kaidah medis dan farmasetis 7. Jasa Konseling dan Penyerahan Obat Standar Profesi : a. Mengetahui dan memastikan pasien memahami tujuan pengobatan b. Memastikan pasien mengetahui risiko dan manfaat penggunaan obat c. Memastikan pasien dapat menggunakan obat secara benar d. Memastikan pasien mentaati nasehat-nasehat Apoteker e. Merencanakan Visite/Home Care dan Monitoring jika perlu atas persetujuan pasien. 8. Jasa Dokumentasi (PMR dll) Standar Profesi : a. Mencatat status klinis pasien dan obat-obat yang diberikan. b. Sebagai bahan untuk penyusunan riwayat penggunaan obat terkait penyakit c. Membantu dalam penyiapan inventori dan rencana tindak lanjut penanganan pasien. 9. Jasa Monitoring (Efek Samping, DRP’s) Standar Profesi : a. Menindaklanjuti perencanaan yang telah disusun sebelumnya. b. Melakukan pemantauan efek samping pengobatan yang (mungkin/telah) muncul c. Menetapkan dan memberi rekomendasi untuk tindakan medis/pengobatan berikutnya. 10. Jasa Home Care/Visite Apoteker Standar Profesi : a. Menindaklanjuti perencanaan yang telah disusun sebelumnya. b. Melihat sejauhmana pengaruh penggunaan (efektifitas) obat pada pasien selama waktu tertentu. c. Menggali data-data yang relevan terkait penggunaan obat-obat tertentu. d. Menetapkan dan memberi rekomendasi untuk tindakan medis/pengobatan berikutnya. F. PENGATURAN DAN PENGORGANISASIAN 1. Setiap Cabang harus segera mensosialisasikan dan mengkoordinasikan pelaksanaan Ketentuan ini kepada seluruh Anggota sesuai klaster fasilitas pelayanan kefarmasian. 2. SK Pengurus Daerah ini berlaku umum serta seragam di seluruh wilayah kerja PD IAI JABAR. 3. Pelaksanaan Biaya Pelayanan Farmasi dalam praktik kefarmasian harus dijalankan oleh Apoteker di tempat praktik yang bersangkutan tanpa bergantung dengan ada atau tidak adanya Lembaga Asuransi. 4. Dalam hal penetapan Jasa Pelayanan Farmasi akibat Kerjasama dengan Setiap Lembaga Asuransi, didasarkan pada SK Pengurus Daerah ini. 9 | SK PD IAI JABAR TENTANG BPF

PENGURUS DAERAH


:


5. Kerjasama antara Apoteker Penanggungjawab dengan Lembaga Asuransi dilakukan melalui mekanisme Pemberian Rekomendasi Khusus yang diterbitkan oleh Pengurus Cabang berdasarkan Verifikasi dari Tim Pemantau Jasa Pelayanan Farmasi (TPJPF). 6. Rekomendasi Khusus sebagaimana dimaksud adalah mengikuti format yang diberikan oleh PD IAI JABAR 7. Tugas dan tatakerja Tim Pemantau Jasa Pelayanan Farmasi berpedoman pada Petunjuk yang diterbitkan oleh Pengurus Daerah. 8. Pengurus Cabang harus segera melaporkan pemberian Rekomendasi Khusus sebagaimana dimaksud kepada Pengurus Daerah selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak Rekomendasi Khusus diterbitkan. 9. Rekomendasi Praktik Apoteker akan dicabut apabila Fasilitas dan/atau Apoteker yang bersangkutan : a. tidak menjalankan Ketentuan mengenai Biaya Pelayanan Farmasi (BPF) dalam praktik kefarmasian yang dilakukan, atau b. menerapkan Jasa Pelayanan Farmasi tetapi tidak melaksanakan Standar Profesi G. PENGATURAN TAMBAHAN 1. Dalam suatu Praktik Tunggal (Apotek dengan satu orang Apoteker), maka segala pengaturan, pemanfaatan dan pengelolaan Biaya Pelayanan Farmasi (BPF) dilaksanakan sepenuhnya oleh Apoteker yang bersangkutan. 2. Dalam suatu Klinik (dengan satu orang Apoteker), maka segala pengaturan, pemanfaatan dan pengelolaan Biaya Pelayanan Farmasi (BPF) dilaksanakan oleh Apoteker bersama Managemen Klinik 3. Dalam suatu Praktik Bersama (Apotek/Klinik), maka pengaturan Remunerasi Apoteker dilaksanakan berdasarkan pada peran dan tanggungjawab masing-masing, tingkat kompetensi (paralel dengan SKP Praktik), ketersediaan waktu nyata serta kriteria-kriteria lain yang mencerminkan keadilan. Ketentuan lebih lanjut mengenai hal ini diatur oleh Daerah bersama Cabang. 4. Untuk menjamin dan memonitor pelaksanaan Jasa Pelayanan Kefarmasian di Fasilitas Pelayanan Kefarmasian, Cabang membentuk Tim Pemantau Jasa Pelayanan Farmasi (TPJPF) di bawah supervisi Daerah. 5. Pembentukan Tim Pemantau Jasa Pelayanan Farmasi (TPJPF) harus dilegalkan oleh Cabang dalam bentuk Surat Keputusan untuk masa bakti 4 (empat) tahun serta mendapat pengesahan dari Daerah. 6. Dalam menjalankan tugasnya Tim Pemantau Jasa Pelayanan Farmasi (TPJPF) membuat laporan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Pengurus Cabang dan ditembuskan kepada Pengurus Daerah.


PENGURUS DAERAH


:


H. KETENTUAN PENUTUP 1. Terhadap pelaksanaan praktik kefarmasian di fasilitas pelayanan kefarmasian yang masih menggunakan pola lama, harus segera menyesuaikan dengan Surat Keputusan ini selambatlambatnya 6 (enam) bulan sejak Keputusan ini disahkan. 2. Ketetapan mengenai Biaya Pelayanan Farmasi ini akan disesuaikan kembali setiap 1 (satu) tahun sekali. 3. Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

13 Januari 2013


PENGURUS DAERAH


:


PENANDATANGANAN SK No.001/SK-BPF/PD IAI JBR/I/2013 Tentang PEDOMAN BIAYA PELAYANAN FARMASI DI WILAYAH JAWA BARAT PENGURUS IKATAN APOTEKER INDONESIA DAERAH JAWA BARAT

DTD

DTD

Drs. H. Made Pasek Narendra, MM., Apt Ketua

Ali Mashuda, S. Si., Apt Sekretaris

Saksi : Mengetahui 1. Koordinator Wilayah I (Bandung Kota, Bandung Kabupaten, Bandung Barat Kabupaten, Sumedang dan Cimahi)

2. Koordinator Wilayah II (Garut, Tasikmalaya Kota, Tasikmalaya Kabupaten, Kota Banjar dan Ciamis) 3. Koordinator Wilayah III (Cirebon Kota, Cirebon Kabupaten, Indramayu, Kuningan dan Majalengka) 4. Koordinator Wilayah IV (Purwakarta, Subang dan Karawang) 5. Koordinator Wilayah V (Sukabumi Kota, Sukabumi Kabupaten dan Cianjur) 6. Koordinator Wilayah VI (Bekasi Kota, Bekasi Kabupaten) 7. Koordinator Wilayah VII (Depok Kota, Bogor Kota dan Bogor Kabupaten)

Tanda Tangan

Nama

DTD

Drs. H. Akhmad Priyadi, MM., Apt

DTD

Yanyan Hardian, S. Farm., Apt

DTD

Drs. Suwarno, Apt

DTD

Indah Astuti, S. Si., Apt

DTD

Hidayat, S. Si., Apt

DTD

Dra. Etty Kusraeti, Apt

DTD

Dra. Fatimah Sekarningsih, Apt

Minggu, 13 Januari 2013


Pedoman Tarif Jasa Pelayanan Kefarmasian Final-1

Recommend Documents