cara pembagian jasa pelayanan di rumah sakit pemerintah Pembagian jasa pelayanan di rumah sakit atau biasa disebut dengan INSENTIF adalah kebijakan pimpinan RS dalam hal pemberian insentif kepada seluruh karyawan RS, sebenarnya bukan hal mudah tetapi juga bukan hal yang amat sangat sulit. Memang benar kalau dikatakan sangat kompleks dan berpotensi menimbulkan konflik antar karyawan, juga penurunan kinerja serta ketidakpuasan antara kayawan dengan pimpinan RS. Kondisi ini sebenarnya sudah banyak dialami di beberapa RS di Indonesia khusunya di rumah sakit Pemerintah. Bisa dikatakan bahwa setiap kali membagi jasa pelayanan selalu membuat galau para karyawan bahkan dianggap kurang berpihak pada karyawan kecil. Untuk itu perlu dilakukan penyempurnaan terus menerus sampai pada tahap yang aman artinya bagaimana mengurangi kesenjangan pendapatan antar karyawan itu sendiri. Melalui upaya dan kebijakan yang mencerdaskan, selalu mencari solusi terbaik dan tidak berlindung pada alasan klasik (tersedianya regulasi pemerintah) mungkin akan lebih baik. Melalui artikel pendek ini izinkan saya memberikan sedikit tips/pengalaman saya membagi jasa pelayanan di RS Pemerintah tetapi hanya sebatas garis besarnya saja.
1. 2. 3. 4.
1. 2. 3. 4.
1. 2. 3. 4.
A. ATURAN ATURAN MAIN DALAM DALAM PEMBAGIAN PEMBAGIAN JASA PELAYANA PELAYANAN N: Adanya perturan Bupati Bupati (perbup) (perbup) yang yang mengaju mengaju pada PP.25 PP.25 Thn Thn 2003, KEPMEN, Pola Tata Kelola RS dan peraturan lainnya Adanya pedoman pembagia pembagian n jasa pelayanan pelayanan di di rumah sakit sakit yang yang ditetapkan ditetapkan direktur direktur Adanya prosedur tetap (protap) (protap) tentang tentang teknis pembagian jasa jasa pelayanan pelayanan Adanya Tim yang ditunjuk untuk mengelola mengelola tugas tugas tersebut, tersebut, terdiri satu orang orang ketua, Sekretaris, dan beberapa anggota yg mewakili komposisi tenaga di RS (secara proporsional) B. PEMBAGIAN TUGAS PADA TIM YANG DITUNJUK, terdiri : Penilaian indeks point 5. Perumusan Kebijakan Pengolahan data Informasi dan lintas fungsi Inventarisasi sumber-sumber pendapatan C. HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN : Pelajari model pola tarif umum, askes, jamkesmas dan tarif lainnya Konversi nilai jasa pelayanan antara tarif umum dgn tarif askes, jamkesmas dan tarif lainnya Tentukan rumus pengabungan antara pendapatan perorangan/kelompok dengan nilai sebagai aset RS dan dengan hasil Penilaian indeks poin Bentuk kelompok-kelompok penerima jasa (misal Direktur, wakil direktur, Kabid/Kasie, Ka.Subid/ka.Subsie, staf utama, staf madya, staf muda, kepala instalasi, kepala
bangsal, perawat, penunjuang medik, staf administrasi, Dewan Pengawas, dokter tamu, dst) 5. Penetapan bobot 1 (satu) sampai bobot tertinggi dan peruntukannya 6. Tentukan rumus menuju standar rata-rata dari pendapatan masing masing profesi dan kebijakan lainnya D. PENILAIAN INDEKS POIN : 1. Perlu menetapkan jumlah parameter yang akan dipakai (mis. pendidikan, jabatan, masa kerja, risiko pekerjaan, profesi, beban kerja, tingkat keaktivan, indeks pajak, status kepegawaian, golongan dst) masing masing parameter diikuti dengan nilai indeks poin sesuai dengan pilihan kesesuaian posisi karyawan. 2. Bagaimana cara menetapkan indeks poin? Jawab : semua parameter dianggap sebagai pertanyaan atau statement yang harus dijawab misalnya dengan pilihan-pilihan yang tersedia, contoh parameter pendidikan : terdapat SD sampai dgn paska sarjana, buat nilai gradasi tsb. 3. Bobot penilaian indkes point diusahakan seimbang, aplikasinya diatur untuk bahan penjumlahan dan atau bahan perkalian (lakukan kajian seperlunya bila berhasil akan selaras dgn huruf C angka 3).
Standar Prosedur Operasional (SPO) STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL (SPO)
Standar Operating Procedure (SOP) islitah ini lazim digunakan namun bukan merupakan istilah baku di Indonesia. Standar Prosedur Operasional (SPO) ini digunakan di UU No. 29 tahun 2004 tentang praktek kedokteran, Prosedur Tetap (Protap) lazim digunakan di RS, berapa istilah lainnya diantaranya adalah : Prosedur Kerja, Prosedur Tindakan, Prosedur Penatalaksanaan, Petunjuk Tekhnis. Pengertian SPO adalah suatu perangkat instruksi/langkah-langkah yang berurutan yang dibakukan untuk menyelesaikan suatu proses kerja rutin tertentu, atau urutan langkahlangkah yang benar berdasarkan konsesus bersama untuk melaksanakan berbagai kegiatan
dan fungsi pelayanan, dan atau urutan langkah-langkah yang sudah diuji dan disetujui dalam melaksanakan berbagai kegiatan, sehingga membantu mengurangi kesalahan dan pelayanan sub standar. Penyusunan SPO secara umum bertujuan agar berbagai proses kerja rutin terlaksana dengan efisien, efektif, konsisten dan aman, dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan melalui pemenuhan standar yang berlaku. Tujuan khusus SPO sebagai acuan (check list) dalam melaksanakan kegiatan tertentu bagi tenaga administrasi dan tenaga profesi di RS, untuk menjelaskan alur tugas, wewenang dan tanggung jawab dari petugas terkait, untuk menjaga konsistensi tingkat penampilan kinerja atau kondisi tertentu dan menjaga keamanan petugas dan lingkungan dalam melaksanakan pekerjaan, untuk menghindari kesalahan, keraguan, duplikasi atau pemborosan dalam pelaksanaan kegiatan, untuk menjamin penggunaan tenaga dan sumber daya lain secara efiseien. SPO Sebagai dokumen yang akan menjelaskan dan menilai pelaksanaan proses kerja bila terjadi suatu kesalahan atau dugaan malpraktek dan kesalahan administratif lainnya, sehingga sifatnya melindungi rumah sakit dan petugas, merupakan parameter untuk menilai mutu pelayanan, dan sebagai dokumen yang digunakan untuk pelatihan atau orientasi pegawai.
Persiapan Akreditasi Rumah sakit
1. Persiapan organisasi Sebaiknya dibentuk Panitia Akreditasi, bertanggung jawab keDirektur Bentuk Pokja untuk masing2 Bidang Pelayanan (5/12/16 bidang) Pokja berasal dari unit terkait. Ketua Pokja bisa Ketua Unit / StafSenior. Pokja bertugas jangka panjang, Ketua Pokja sebaiknya merupakan penanggung jawab QA unit tsb.
2. Persiapan bahan Siapkan instrumen akreditasi, gunakan edisi terakhir Siapkan dokumen2 tentang Standar, sesuai Bidang Pelayanan masing2 Panitia & Pokja mempelajari, memahami & menguasai secara rinci Instrumen Akreditasi, Dokumen standar & dokumen2 penting lainnya, agar selalu ada kesamaan persepsi 3. Penyusunan SOP Bentuk Tim Inti ( 1 3 orang) sebagai Penyusun SOP Penyusunan SOP dilakukan oleh Tim Inti dibantu Staf Pokja/Unit terkait Gunakan format SOP yg standar Penomoran SOP sebaiknya sentral Sebaiknya dibuat daftar SOP secara sentral, dikelola oleh Panitia Akreditasi / Staf yang ditunjuk 4. Perbaikan Struktur Proses Hasil (Outcome) Pembenahan & perbaikan struktur / proses / hasil dilakukan olehPokja & unit ybs sesuai dengan pemahaman atas standar, instrumen akreditasi, SOP dsb Setelah survei akreditasi, kegiatan ini tetap berjalan secara kontinu & adekuat sesuai dengan kekurangan & kelemahan yang ada, serta sesuai dengan rekomendasi surveior 5. Self Assessment Pembenahan & perbaikan yg dilakukan dievaluasi secara periodik secara self assessment Penilaian dilakukan dengan menggunakan Instrumen Akreditasi Hasil : Skor dan Nilai ( % ) dilaporkan secara periodik kepada Direktur dan Self Assessment final dilaporkan ke KARS Penilaian dilakukan oleh Pokja ybs dengan supervisi Panitia Akreditasi Cara lain : dilakukan penilaian secara silang, sesuatu Pokja menilai Bidang Pelayanan Pokja yang lain Bila Skor & Nilai tdk mencapai target, dpt dimintakan Bimbingan Akreditasi kpd KARS 6. Persiapan Hari-H Survei Permintaan tanggal survei kepada KARS, hari I survei agar dimulai sesudah hari Senin. Pada hari H-1 (Senin) dilakukan Gladi Bersih secara teliti Persiapkan ruangan : - Ruang Pertemuan Surveior & Pokja, 1 surveior 1 ruangan
- Ruang Surveior, untuk Rapat Tim Surveior - Ruangan2 / lokasi di unit2 pelayanan dan siapkan para staf /petugasnya - Ruang Pertemuan Pleno, + alat Audiovisual Persiapkan usulan Jadwal Survei selama 3 hari / 4 hari, diajukan kpd Ketua Tim Surveior pada hari H survei Persiapan Pokja : - Petugas Presentan : 1 2 orang bertugas menjawab, menerangkan, mempresentasi hal2 yang diminta Surveior. Petugas ini harus menguasai seluruh konteks Bidang Pelayanan ybs 7. Kegiatan 3-4 hari Survei Setiap hari : segera sesudah survei selesai, lakukan rapat Koordinasi, kumpulkan semua Pokja Tiap Pokja melaporkan : - Hasil suvei, kekurangan2 yg ditemukan Surveior - PR-PR yang harus diselesaikan : data2 yg hrs dilengkapi, dll - Gambaran tentang Surveior : apa yg dikritik, yg dipuji dsb Sore / Malam hari itu juga selesaikan hal2 yg didiskusikan pd RapatKoordinasi tsb Hal ini dilakukan tiap hari dikutip dari Artikel (Dr. Nico A. Lumenta, K.Nefro, MM) Surveyor Akreditasi Rumah sakit
