KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN
DIREKTORAT PENCEGAHAN DAMPAK LINGKUNGAN KEBIJAKAN WILAYAH WILAYAH DAN SEKTOR
PENYUSUNAN RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN
Disampaikan Disampaikan Oleh Ir. Ir. Suwanda Wijaya, MM Dalam rangka rangka asistens asistensii teknis penyusu penyusunan nan RPPLH Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota pada Ekoregion Ekoregion Sumatera Sumatera
Peka Pekanb nbar aru, u,
23 Mare Marett 2017
Dasar : 1. Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Un dang-Undang Nomor 32 Tahun Tahun 2009 tentang ten tang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (1)) RPPL (1 RPPLH, H, ter terdi diri ri at atas as:: a. RPPLH nasional; b. RPPLH provinsi; dan .
.
2. Pasal 10 ayat (1), (3) dan (5) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Gubernur,, atau Bupati/W Bupati/Walikota alikota sesuai dengan (1) RPPLH RPPLH dis disusu usun n ole oleh h Menteri Menteri,, Gubernur kewenangannya.
Dasar : 2. Pasal 10 ayat (1), (3) dan (5) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (3) RPPLH diatur dengan : a. Peraturan pemerintah untuk RPPLH nasional; b. Peraturan Daerah Provinsi untuk RPPLH Provinsi; dan c. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota untuk RPPLH Kabupaten/Kota. (5) RPPLH menjadi dasar penyusunan dan dimuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah.
Dasar : 3. Pasal 12 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (2) Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi : e. Lingkungan Hidup;
4. Lampiran pada angka I huruf K baris ke-1 Undang-Undang Nomor 23 I. MATRIKS PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH PROVINSI DAN DAERAH KABUPATEN/KOTA K. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP NO 1
1.
SUB BIDANG 2
Perencanaan Lingkungan Hidup
PEMERINTAH PUSAT 3
RPPLH Naional
DAERAH PROVINSI 4
RPPLH Provinsi
DAERAH KABUPATEN/ KOTA 5
RPPLH Kabupaten/Kota
Dasar : 5. Surat Edaran Menteri LHK Nomor : SE. 5 /Menlhk/PKTL/PLA.3/11/2016 tentang penyusunan RPPLH Provinsi dan Kabupaten/Kota, butir 3. Gubernur dan Bupati/Walikota untuk : 3. Menugaskan Badan/Dinas Lingkungan Hidup atau instansi yang menangani Lingkungan Hidup untuk menyusun RPPLH.
H L P P R N A N U S Y N E P N A P A H A T
Penyusunan Muatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Penentuan Target Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Analisis Data dan Informasi Pengolahan Data dan Informasi Hasil Inventarisasi Lingkungan Hidup Inventarisasi Lingkungan Hidup
SUMBER DATA DAN INFORMASI INVENTARISASI LINGKUNGAN HIDUP Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD), 5 (lima) tahun terakhir. Profil Daerah. Daerah Dalam Angka, 5 (lima) tahun terakhir. Indeks Kualitas Lingkungan , terakhir.
a t u
Data dan informasi hasil pemantauan ua tas lingkungan hidup.
Peta Indikasi Daya Dukung dan Daya Tampung. Data dan informasi kehutanan tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota
JENIS DATA DAN INFORMASI INVENTARISASI LINGKUNGAN HIDUP, antara lain : Potensi dan kondisi SDA utama/penting Potensi dan kondisi ekosistem sensitif Kependudukan dan pemukiman Pertumbuhan ekonomi Bencana dan kerusakan lingkungan , Permasalahan dan konflik lingkungan hidup Peta indikasi daya dukung dan daya tampung Peta land cover Peta land use Peta kawasan hutan Peta rawan bencana Peta kawasan strategis Peta wilayah administrasi pemerintahan
PENGOLAHAN DATA DAN INFORMASI HASIL INVENTARISASI LH
Pengelompokkan data dan informasi
Tabulasi dan narasi data dan informasi Potensi dan kondisi sumber daya alam/LH
Peta-peta Permasalahan LH Kondisi daya dukung dan daya tampung wilayah
ANALISIS DATA DAN INFORMASI
Potensi dan kondisi sumber daya alam/LH
Daftar isu strategis
Permasalahan LH Kondisi daya dukung dan daya tampung wil.
Isu strategis Arahan umum RPPLH nasional Pengaruh terhadap daerah-daerah yang berbatasan Analisis DPSIR
Musyawarah antar para pemangku ke entin an
Analisis melalui forum diskusi kelompok terarah yang partisipatif ISU POKOK
PENENTUAN TARGET PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LH Ditentukan melalui indeks kualitas lingkungan hidup kualitas air, kualitas udara, dan tutupan lahan ATAU Dapat menggunakan :
en e a an secara ua a con o : pen ng a an penurunan e kuantitas air, peningkatan/pengurangan tutupan lahan, dan peningkatan/penurunan kualitas air). Analogi dengan merujuk sama/serupa.
informasi pada wilayah yang kondisinya
PENYUSUNAN MUATAN RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LH 1. Rencana pemanfaatan dan/atau pencadangan SDA Tetapkan Tujuan Tetapkan Sasaran yang ingin dicapai (Indikator sasaran yang ingin dicapai harus konkrit) Bagaimana sasaran bisa dicapai ? Rumuskan : Kebijakan
Strategi implementasi
Indikasi program
Rencana pemanfaatan dilakukan terhadap SDA yang layak dimanfaatkan secara berkelanjutan
OPD yang akan mengadopsi
Rencana pencadangan dilakukan terhadap SDA yang tidak/belum layak dimanfaatkan
Dijelaskan jenis dan lokasi nya
PENYUSUNAN MUATAN RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LH 2. Rencana pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi LH Tetapkan Tujuan Tetapkan Sasaran yang ingin dicapai (Indikator sasaran yang ingin dicapai harus konkrit) Bagaimana sasaran bisa dicapai ? Rumuskan : Kebijakan
Strategi implementasi
Indikasi program
OPD yang akan mengadopsi
Hal ini berkaitan erat dengan rencana pencapaian target IKLH yang telah ditetapkan Dijelaskan jenis dan lokasi nya
PENYUSUNAN MUATAN RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LH 3. Rencana pengendalian, pemantauan serta pendayagunaan dan pelestarian SDA Tetapkan Tujuan Tetapkan Sasaran yang ingin dicapai (I ndikator sasaran yang ingin dicapai harus konkrit) Bagaimana sasaran bisa dicapai ? Rumuskan : Kebijakan
Strategi implementasi
Indikasi program
OPD yang akan mengadopsi
Hal ini berkaitan erat dengan rencana pencapaian target IKLH yang telah ditetapkan
PENYUSUNAN MUATAN RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LH 4. Rencana adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim Tetapkan Tujuan Tetapkan Sasaran yang ingin dicapai (I ndikator sasaran yang ingin dicapai harus konkrit) Bagaimana sasaran bisa dicapai ? Rumuskan : Kebijakan
Strategi implementasi
Indikasi program
OPD yang akan mengadopsi
PENULISAN DOKUMEN RPPLH BAB 1. PENDAHULUAN 1.1. Posisi dan Peran RPPLH 1.2. Tujuan dan Sasaran RPPLH 1.3. Kerangka hukum . DAN DAYA TAMPUNG WILAYAH 2.1. Kondisi Wilayah 2.2. Indikasi Daya Dukung dan Daya Tampung Wilayah
PENULISAN DOKUMEN RPPLH (Lanjutan .....) BAB 3. PERMASALAHAN DAN TARGET LINGKUNGAN HIDUP 3.1. Isu pokok yang akan diselesaikan 3.2. Target Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup BAB 4. ARAHAN RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP 4.1. Rencana pemanfaatan dan/atau pencadangan SDA 4.2. Rencana pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi LH 4.3. Rencana Pengendalian, Pemantauan serta Pendayagunaan dan Pelestarian SDA 4.4. Rencana Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim
VERIFIKASI RPPLH
Draft RPPLH Dokumentasi musyawarah, diskusi kelompok terarah dan onsu tasi pu i Draft RPPLH Dokumentasi musyawarah, diskusi kelompok terarah dan konsultasi publik
Provinsi dan Kabupaten/Kota yang wilayahnya berada di ibu kota Provinsi
Kabupaten/Kota yang wilayahnya berada di luar ibu kota Provinsi
Verifikasi oleh Menteri atau pejabat berwenang yang ditunjuk oleh Menteri.
Verifikasi oleh Gubernur atau pejabat berwenang yang ditunjuk oleh Gubernur.
PENETAPAN RPPLH RPPLH Provinsi
Peraturan Daerah Provinsi Ditetapkan/diatur
RPPLH Kabupaten/Kota
Peraturan Daerah Kabupaten/Kota
MONITORING RPPLH Monitoring RPPLH untuk melihat capaian IKLH
Di tingkat Provinsi oleh Dinas/Instansi LH di tingkat Provinsi Di tingkat Kab/Kota oleh Dinas/Instansi LH di tingkat Kab/Kota
PELAPORAN RPPLH Menteri LHK
Laporan hasil monitoring capaian IKLH di tingkat Provinsi
Gubernur Laporan hasil monitoring capaian IKLH di tingkat Kab./Kota
Bupati/Walikota
REVIEW RPPLH
Dilaksanakan setiap 5 tahun sekali Menteri
Review RPPLH Prov dan RPPLH Kab./Kota di ibu kota Provinsi Review RPPLH Kab./Kota di luar ibu kota Provinsi
Dikonsultasikan dengan Gubernur
TERIMA KASIH
Rentang Nilai IKLH
IKLH Unggul
X
>
90
Sangat baik
82
<
X
<
90
Baik
74
<
X
<
82
Cukup
66
<
X
<
74
Kurang
58
<
X
<
66
Sangat Kurang
50
<
X
<
58
X
<
50
Waspada