PeDOMAN Penyuluh KB

KATA SAMBUTAN

Dalam rangka mensukseskan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga di Indonesia, peran Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) menjadi penting untuk mendorong terwujudnya keluarga kecil bahagia sejahtera. Keluarga sebagai unit terkecil memiliki kebutuhan yang beragam dan penyesuaian terhadap kondisi nilai masyarakat yang ada. Tenaga fungsional Penyuluh Keluarga Berencana yang bertugas melaksanakan penyuluhan, pelayanan, evaluasi dan pengembangan keluarga berencana di lapangan wajib memiliki kompetensi dan sikap yang profesional. Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Dasar Bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga bagi PKB ini sangat penting sebagai acuan penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan di lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional yaitu Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kependudukan dan KB, Bidang Latbang Perwakilan BKKBN Provinsi, UPT Balai Diklat Kependudukan dan KB, serta Lembaga Diklat lainnya yang bekerjasama dalam penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Dasar Bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga bagi PKB. Akhirnya kepada semua pihak diucapkan terima kasih atas kontribusi, masukan, saran, dan koreksi ko reksi hingga tersusunnya Peraturan Kepala ini, semoga Tuhan Yang Maha Esa meridhoi

Modul Diklat Fungsional Dasar bagi PKB

i

KATA SAMBUTAN

Dalam rangka mensukseskan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga di Indonesia, peran Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) menjadi penting untuk mendorong terwujudnya keluarga kecil bahagia sejahtera. Keluarga sebagai unit terkecil memiliki kebutuhan yang beragam dan penyesuaian terhadap kondisi nilai masyarakat yang ada. Tenaga fungsional Penyuluh Keluarga Berencana yang bertugas melaksanakan penyuluhan, pelayanan, evaluasi dan pengembangan keluarga berencana di lapangan wajib memiliki kompetensi dan sikap yang profesional. Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Dasar Bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga bagi PKB ini sangat penting sebagai acuan penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan di lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional yaitu Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kependudukan dan KB, Bidang Latbang Perwakilan BKKBN Provinsi, UPT Balai Diklat Kependudukan dan KB, serta Lembaga Diklat lainnya yang bekerjasama dalam penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Dasar Bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga bagi PKB. Akhirnya kepada semua pihak diucapkan terima kasih atas kontribusi, masukan, saran, dan koreksi ko reksi hingga tersusunnya Peraturan Kepala ini, semoga Tuhan Yang Maha Esa meridhoi


i

upaya kita dalam dalam membangun keluarga melalui Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga.

Jakarta, 18 Juli 2014 Deputi Bidang Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan,

Dr. Sanjoyo, M.Ec NIP. 19630415 199103 1 002


ii

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga Peraturan Kepala BKKBN tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Dasar Bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga bagi Penyuluh Keluarga Berencana dapat diselesaikan dengan baik dalam rangka meningkatkan kualitas pengetahuan dan keterampilan serta aktualisasi tenaga fungsional Penyuluh Keluarga Berencana dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi di lapangan. Dalam rangka memenuhi kompetensi tersebut, maka proses belajar dirancang melalui tiga agenda peningkatan kualitas, yaitu : (1) Peningkatan kualitas pengetahuan melalui pembelajaran tentang Program Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga, Implikasi Masalah Kependudukan Terhadap Pembangunan, dan Gender dalam Program Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga serta Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah (2) Peningkatan kualitas keterampilan melalui materi Program Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi, Metode Kontrasepsi, Program Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga serta Generasi Berencana, Pendataan Keluarga dan Pemetaan, Mekanisme Kerja PKB, Mekanisme Operasional Lini Lapangan, Teknik Penggerakan Masyarakat, Advokasi dan Komunikasi Informasi Edukasi, Pembinaan Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD)/ Sub PPKBD dan Poktan, Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK, Teknik Konseling, dan Pembinaan Jabatan Fungsional PKB, serta (3) Peningkatan aktualisasi dilakukan melalui Dinamika Kelompok dan Rencana Tindak Lanjut. Modul Diklat Fungsional Dasar bagi PKB

iii

Kepada semua pihak yang telah membantu tersusunnya Peraturan Kepala ini kami ucapkan terima kasih, dengan harapan dapat dijadikan sebagai referensi dalam penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Dasar Bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga bagi Penyuluh Keluarga Berencana.

Jakarta, 14 Juli 2014 Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kependudukan dan KB,

Dra. Sri Murtiningsih, MS NIP. 19551201 198003 2 001


iv

DAFTAR ISI

Halaman KATA SAMBUTAN ………………………………………..

i

KATA PENGANTAR ……………………………………...

iii

DAFTAR ISI ……………………………………………….

v

PERATURAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL NOMOR : 184/PER/H1/2014 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FUNGSIONAL DASAR BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBANGUNAN KELUARGA BAGI PENYULUH KELUARGA BERENCANA ……….

vii

BAB I

:

PENDAHULUAN ……………………….. A. Latar Belakang ……………………… B. Tujuan ……………………………….. C. Sasaran Pengguna ………………… D. Ruang Lingkup ……………………… E. Kompetensi …………………………. F. Batasan Pengertian …………………

1 1 3 4 4 5 5

BAB II

:

KURIKULUM …………………………….. A. Struktur Kurikulum ………………….. B. Mata Diklat ………………………….. C. Ringkasan Materi ……………………

7 7 9 10

BAB III

:

PESERTA ………………………………... A. Kriteria Peserta …………………….. B. Uraian Tugas ……………………….. C. Jumlah ……………………………….

36 36 36 37


v

BAB IV

:

TEN AGA KEDIKLATAN ………………... A. Jenis Tenaga Kediklatan ………….. B. Persyaratan Tenaga Kediklatan ….. C. Penugasan …………………………..

38 38 38 39

BAB V

:

FASILITAS DIKLAT …………………….. A. Pr asarana …………………………… B. Sarana ……………………………….

40 40 40

BAB VI

:

PERENCANAAN, PEMBINAAN DAN PEMBIAYAAN …………………….. A. Perencanaan ……………………….. B. Pembinaan ………………………….. C. Pembiayaan …………………………

42 42 43 43

BAB VII

:

BAB VIII

PENYELENGGARAAN ………………… A. Pra Pelatihan ……………………….. B. Pelaksanaan Pelatihan ……………. C. Pasca Pelatihan ……………………. : EVALUASI ………………………………. A. Evaluasi Peserta …………………… B. Evaluasi Widyaiswara ……………… C. Evaluasi Penyelenggaraan ……….. D. Evaluasi Pasca Diklat ………………

44 44 44 46 47 47 47 48 48

BAB IX

:

BAB X

:

SURAT TANDA TAMAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN ……………………….. A. Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan ……………………….. B. Registrasi ……………………………. PENUTUP ………………………………..


vi

50 50 52 53

PERATURAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL NOMOR : 184/PER/H1/2014 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FUNGSIONAL DASAR BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBANGUNAN KELUARGA BAGI PENYULUH KELUARGA BERENCANA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL, Menimbang

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 45 huruf a Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian, BKKBN menyelenggarakan fungsi pelatihan, penelitian dan pengembangan di bidang Pengendalian Penduduk dan Penyelenggaraan Keluarga Berencana, perlu menetapkan


vii

Peraturan Kepala tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Dasar Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Bagi Penyuluh Keluarga Berencana; Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080); 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Modul Diklat Fungsional Dasar bagi PKB

viii

Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 7. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian, yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2013; 8. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Kementerian, yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2013; Modul Diklat Fungsional Dasar bagi PKB

ix

9. Keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor: KEP/120/M.PAN/2004 tentang Jabatan Fungsional dan Angka Kreditnya; 10. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 72/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional; 11. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 82/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi; 12. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 92/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Kependudukan dan Keluarga Berencana;

MEMUTUSKAN: Menetapkan

: PERATURAN KEPALA TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FUNGSIONAL DASAR BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBANGUNAN KELUARGA BAGI PENYULUH KELUARGA BERENCANA


x

KESATU

: Pedoman penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Dasar Bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga bagi Penyuluh Keluarga Berencana selanjutnya disebut Pedoman Penyelenggaraan Diklat Fungsional Dasar Bagi Penyuluh Keluarga Berencana sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini, dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan peraturan ini.

KEDUA

: Pedoman penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Dasar bagi Penyuluh Keluarga Berencana sebagai acuan dalam penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Dasar Penyuluh Keluarga Berencana oleh lembaga penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan di lingkungan BKKBN dan/atau Pemerintah Daerah.

KETIGA

: Pedoman penyelenggaraan Diklat Fungsional Dasar bagi Penyuluh Keluarga Berencana dimaksudkan untuk mewujudkan terselenggaranya kegiatan dan/atau rangkaian kegiatan Diklat yang memenuhi standar kualitas yang ditetapkan.

KEEMPAT

: Hal-hal lain yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur lebih lanjut dalam Pedoman Teknis yang disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan.


xi

KELIMA

: Peraturan Kepala ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 10 Juli 2014 KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,


xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Seiring dengan visi dan misi baru Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga yang merupakan bagian integral dari pembangunan nasional pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kualitas keluarga dan kualitas sumber daya manusia melalui berbagai program yang berkaitan dengan pengendalian penduduk melalui peningkatan partisipasi pria, hak-hak reproduksi, pemberdayaan keluarga, dan lain sebagainya. Untuk mencapai tujuan tersebut, salah satu potensi operasional lapangan yang layak dipertimbangkan adalah peran Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) sebagai pengelola dan sekaligus pelaksana Program KKBPK di tingkat desa yang secara operasional berada di lini terdepan berhubungan langsung dengan masyarakat. Sebelum desentralisasi, hampir setiap satu orang PKB menggerakkan, memantau, dan membina pelaksanaan program dengan berbagai aspeknya di 2 – 3 desa sebagai wilayah binaannya. Namun setelah penyerahan kewenangan penyelenggaraan program KB pada Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota perlu dilakukan penyesuaian penyelenggaraan program dengan daya dukung yang ada. Perbedaan antar daerah tidak dapat dihindarkan. Dengan demikian kondisi SDM yang ada di tingkat kabupaten dan kota mengalami pergeseran peran di antara Modul Diklat Fungsional Dasar bagi PKB

1

mereka ada yang telah beralih tugas dan fungsinya dalam posisi saebagai PKB atau bahkan pindah tugas. Bahkan banyak yang telah ditinggalkan karena mutasi ke dinas lain atau ke luar daerah. Sementara dalam era Otonomi Daerah, PKB menghadapi tantangan dan masalah yang semakin berat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, khususnya dalam pelaksanaan program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga di lapangan, dimana perilaku masyarakat mengalami perubahan ke arah kondisi yang lebih maju dalam segala bidang seiring dengan desakan perubahanperubahan yang terjadi. Seperti perubahan struktur pemerintahan, kemajuan teknologi, pandangan hidup, budaya dan nilai-nilai masyarakat, pelayanan yang berkualitas, dan lain sebagainya. Tentunya kondisi kekosongan tenaga PKB ini tidak mungkin dibiarkan berlarut-larut. Saat ini beberapa daerah telah muncul insiatif untuk mengisi kekosongan tersebut dengan melakukan rekruitmen baru. Ada yang diisi dari instansi lain, ada pula pengangkatan tenaga baru sebagai PKB. Rekruitmen daerah pada jabatan fungsional PKB perlu direspon dan ditindak lanjuti secara positif. Jika melihat dari kondisi saat ini, maka konsekwensi dari masyarakat yang selama ini sudah terkondisi dekat dengan PKB akan banyak menaruh harapan dan tuntutan terhadap peran PKB untuk dapat memenuhi kebutuhan dan aspirasi yang mereka inginkan, hal ini juga menggambarkan bahwa PKB secara tidak langsung telah diakui sebagai pemimpin atau panutan didalam masyarakat khususnya masyarakat desa. Modul Diklat Fungsional Dasar bagi PKB

2

Sehubungan dengan hal tersebut diperlukan penyesuaian kurikulum Diklat yang meliputi materi, media dan metode pembelajaran dapat dijadikan acuan dalam peningkatan kompetensi PKB. Istilah Latihan Dasar Umum bagi PKB yang selama ini sudah popular disesuaikan dengan perkembangan standarisasi Diklat menjadi Diklat Fungsional Dasar Bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga bagi PKB. Melalui pedoman penyelenggaraan Diklat Fungsional Dasar Bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga bagi PKB diharapkan penyelenggaraan Diklat dapat terstandarisasi dan menghasilkan tenaga PKB yang kompetensi dan sesuai kebutuhan daerah. B. Tujuan Pedoman penyelenggaraan Diklat Fungsional Dasar Bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga bagi PKB bertujuan untuk menstandarisasi penyelenggaraan Diklat Fungsional Dasar Bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga bagi PKB agar paska mengikuti Diklat, seluruh peserta dapat meningkatkan: 1. Kualitas Pengetahuan Ditandai dengan pemahaman peserta tentang Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga, Implikasi Masalah Kependudukan Terhadap Pembangunan dan Gender dalam Program Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga serta pemahaman mengenai Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah.


3

2. Kualitas Keterampilan Ditandai dengan kemampuan peserta mengenai Program Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi, Metode Kontrasepsi, Program Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga serta Generasi Berencana, Pendataan Keluarga/ Pemutakhiran Data Keluarga dan Pemetaan, Mekanisme Kerja PKB, Mekanisme Operasional Lini Lapangan, Teknik Penggerakan Masyarakat, Advokasi dan KIE, Pembinaan Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD)/Sub PPKBD dan Kelompok Kegiatan (Poktan) Bina Keluarga, Pencatatan dan Pelaporan Program Program Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga, Teknik Konseling dan Pembinaan Jabatan Fungsional PKB. 3. Kualitas Aktualisasi Ditandai dengan sikap positif peserta dan penyusunan Rencana Tindak Lanjut peserta paska mengikuti Diklat serta implementasi materi Diklat dalam pelaksanakan tugas-tugas sebagai Penyuluh KB. C. Sasaran Pengguna 1. Pusdiklat Kependudukan dan KB 2. Bidang Pelatihan dan Pengembangan BKKBN Provinsi 3. Balai Diklat Kependudukan dan KB 4. Lembaga diklat lain yang terkait

Perwakilan

D. Ruang Lingkup Pedoman Diklat Fungsional Dasar Bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Modul Diklat Fungsional Dasar bagi PKB

4

bagi PKB berisi tentang struktur kurikulum dan mata Diklat, penentuan kriteria peserta, persyaratan tenaga kediklatan, dukungan fasilitas, serta perencanaan, pembinaan dan pembiayaan, penyelenggaraan, evaluasi dan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan. E. Kompetensi Diklat Fungsional Dasar Bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga bagi PKB ini dirancang agar peserta memiliki pengetahuan, sikap dan keterampilan untuk memenuhi standar kompetensi sebagai PKB. F. Batasan Pengertian 1. Penyuluh Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat dengan sebutan PKB, merupakan pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan, pelayanan, evaluasi dan pengembangan keluarga berencana. 2. Standar Kompetensi merupakan ukuran kemampuan minimal yang mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap yang harus dicapai, diketahui dan mahir dilakukan oleh peserta diklat pada setiap tingkatan dari suatu materi yang diajarkan. Standar kompetensi juga dapat diartikan sebagai deskripsi pengetahuan, keterampilan dan sikap yang harus dikuasai setelah peserta didik dan latih mempelajari mata pelajaran tertentu pada jenjang pendidikan dan pelatihan tertentu pula. Modul Diklat Fungsional Dasar bagi PKB

5

3. Indikator Keberhasilan merupakan penjabaran dari kompetensi dasar yang menunjukkan tanda-tanda perbuatan dan respon yang dilakukan atau ditampilkan oleh peserta Diklat. Indikator dikembangkan sesuai dengan karakteristik satuan pembelajaran dan jenis diklat yang dapat diukur dan diobservasi dan digunakan sebagai dasar dalam penyusunan alat penilaian. Dirumuskan dalam bentuk perubahan perilaku yang dapat diukur keberhasilannya dan berorientasi pada hasil belajar bukan pada proses belajar mengandung satu bentuk perilaku. 4. Materi Pokok Pembelajaran adalah segala sesuatu yang menjadi isi kurikulum yang harus dikuasai oleh peserta diklat sesuai dengan kompetensi dasar dalam rangka pencapaian standar kompetensi setiap matari pembelajaran dalam setiap jenis diklat. Materi pembelajaran merupakan bagian dari struktur keilmuan suatu bahasan kajian yang dapat berupa pengertian konseptual, gugus isi atau konteks, proses, bidang ajar dan keterampilan,berfungsi sebagai payung dari setiap uraian materi yang disajikan dalam kegiatan pembelajaran. 5. Metode Pembelajaran adalah suatu cara atau upaya yang dilakukan oleh para widyaiswara agar proses belajar-mengajar pada peserta diklat tercapai sesuai dengan tujuan. Metode pembelajaran ini sangat penting di lakukan agar proses belajar mengajar menyenangkan dan tidak membuat para peserta Diklat kurang perhatian dan dapat menangkap ilmu dari widyaiswara dengan mudah. Modul Diklat Fungsional Dasar bagi PKB

6

6. Media Pembelajaran secara umum adalah alat bantu proses belajar mengajar. Segala sesuatu yang dapat dipergunakan untuk merangsang pikiran, perasaan, perhatian dan kemampuan atau ketrampilan pebelajaran sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar, mencakup pengertian sumber, lingkungan, manusia dan metode yang dimanfaatkan untuk tujuan pembelajaran.


7

BAB II KURIKULUM

A. Struktur Kurikulum Guna memenuhi standar kompetensi PKB sesuai yang dipersyaratkan, maka struktur kurikulum Diklat Fungsional Dasar Bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga bagi PKB ini terbagi atas tiga agenda peningkatan yaitu agenda peningkatan kualitas pengetahuan, agenda peningkatan kualitas keterampilan, dan agenda peningkatan aktualisasi. Penjabaran ketiga agenda ini adalah sebagai berikut: 1. Agenda Peningkatan Kualitas Pengetahuan Agenda ini diarahkan pada pengembangan wawasan dan pemahaman peserta mengenai Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga, Implikasi Masalah Kependudukan dan Keluarga Berencana, Gender dalam Program Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga serta wawasan mengenai Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah. 2. Agenda Peningkatan Kualitas Keterampilan Agenda ini diarahkan pada peningkatan keterampilan peserta mengenai Program Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi, Metode Kontrasepsi, Program Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga serta Generasi


8

Berencana, Pendataan Keluarga/Pemuktahiran Data Keluarga dan Pemetaan, Mekanisme Kerja PKB, Mekanisme Operasional Lini Lapangan, Teknik Penggerakan Masyarakat, Advokasi dan KIE, Pembinaan PPKBD/ Sub PPKBD dan Poktan, Teknik Pencatatan dan Pelaporan Program Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga, Teknik Konseling dan Pembinaan Jabatan Fungsional PKB. 3. Agenda Peningkatan Aktualiasasi Agenda ini diarahkan pada sikap positif dalam mengimplementasikan tugas-tugas sebagai PKB dan penyusunan Rencana Tindak Lanjut paska mengikuti Diklat. B. Mata Diklat Mata Diklat pada struktur kurikulum Diklat Fungsional Dasar Bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga bagi PKB adalah sebagai berikut.

1. Agenda Peningkatan Kualitas Pengetahuan Mata Diklat yang mendukung agenda ini adalah : a. Wawasan Program Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga b. Implikasi Masalah Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga c. Gender dalam Program Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga d. Muatan Lokal (Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah)


9

2. Agenda peningkatan kualitas keterampilan Mata Diklat yang mendukung agenda ini adalah : a. Program Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi b. Metode Kontrasepsi c. Program Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga serta Generasi Berencana d. Pendataan Keluarga/MDK dan Pemetaan e. Mekanisme Kerja Penyuluh KB f. Mekanisme Operasional Lini Lapangan g. Teknik Penggerakan Masyarakat h. Advokasi dan KIE i. Pembinaan PPKBD/Sub PPKBD dan Poktan j. Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK k. Teknik Konseling l. Pembinaan Jabatan Fungsional Penyuluh KB.

3. Agenda aktualisasi dalam mengaplikasikan pelaksanaan tugas-tugas sebagai Penyuluh KB. Mata Diklat yang mendukung agenda ini adalah : a. Dinamika Kelompok b. Rencana Tindak Lanjut C. Ringkasan Materi

1. Agenda Peningkatan Kualitas Pengetahuan 1) Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga 1) Deskripsi singkat Mata Diklat ini membahas visi misi tujuan dan sasaran program Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga, kebijakan dan strategi Modul Diklat Fungsional Dasar bagi PKB

10

serta pokok-pokok kegiatan Program Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga (KKBPK). 2) Kompetensi Dasar Setelah mengikuti mata diklat ini, peserta mampu menjelaskan visi misi tujuan dan sasaran program Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga, kebijakan dan strategi serta pokokpokok kegiatan KKBPK. 3) Indikator Keberhasilan Setelah mempelajari mata diklat ini, peserta dapat : a) Menjelaskan tujuan, manfaat dan sasaran Pembangunan Kependudukan dan Program KB. b) Menjelaskan kebijakan dan strategi Pembangunan Kependudukan dan Program KB. c) Menjelaskan program kegiatan Pembangunan Kependudukan dan Program KB. 4) Materi Pokok a) Visi Misi, Tujuan dan Sasaran Program KKBPK b) Kebijakan dan strategi Program KKBPK c) Program dan kegiatan Program KKBPK. 5) Metode a) Ceramah b) Tanya Jawab c) Curah Pendapat Modul Diklat Fungsional Dasar bagi PKB

11

6) Media a) LCD b) Laptop c) Flipchart 7) Waktu 2 Jam Pembelajaran (90 menit) 2) Implikasi Masalah Kependudukan, Kependudukan, Pembangunan Pembangunan Keluarga

KB

dan

1) Deskripsi singkat Mata Diklat ini membahas perkembangan jumlah penduduk dan pengaruhnya terhadap pembangunan yang ada di setiap provinsi, Kabupaten dan Kota di seluruh Indonesia. 2) Kompetensi Dasar Setelah mempelajari pembelajaran ini peserta mampu menjelaskan implikasi masalah kependudukan terhadap pembangunan. 3) Indikator Keberhasilan Pada akhir sesi peserta dapat: a) Menjelaskan Menjelaskan permasalahan permasalahan penduduk Indonesia b) Menjelaskan dampak dari permasalahan penduduk c) Menjelaskan upaya mengatasi permasalahan penduduk Indonesia 4) Materi Pokok a) Permasalahan penduduk Indonesia b) Dampak dari permasalahan penduduk Modul Diklat Fungsional Dasar bagi PKB

12

c) Upaya mengatasi mengatasi permasalahan penduduk Indonesia 5) Metode a) Ceramah b) Tanya jawab c) Curah Pendapat 6) Media a) LCD b) Laptop c) Flipchart 7) Waktu 2 Jam Pembelajaran (90 menit) 3) Gender dalam dalam Program Kependudukan, KB dan Pembangunan Pembangunan Keluarga 1) Deskripsi singkat Mata Diklat ini membahas tentang konsep dasar gender, mendiskusikan pengarusutamaan gender dalam program KKBPK, keadilan dan kesetaraan gender. 2) Kompetensi Dasar Setelah mempelajari pembelajaran ini peserta mampu memahami gender dalam program KKBPK. 3) Indikator Keberhasilan Pada akhir sesi peserta dapat: Modul Diklat Fungsional Dasar bagi PKB

13

a) Menjelaskan konsep gender b) Menjelaskan kesenjangan gender dalam program KKBPK dan faktor penyebabnya c) Menjelaskan keadilan dan kesetaraan gender 4) Materi Pokok 1) Konsep gender 2) Kesenjangan gender dan faktor penyebabnya 3) keadilan dan kesetaraan gender 5) Waktu 2 Jam Pembelajaran (90 menit) 4) Muatan lokal (Kebijakan dan Program Kegiatan Pembangunan Daerah)

1) Deskripsi singkat Mata Diklat ini mempelajari tentang hubungan kerja intern dan ektern institusi, keterkaitan program KKBPK dengan program pembangunan daerah,dan kebijakan monitoring dan evaluasi program KKBPK di daerah.

2) Kompetensi Dasar Setelah memngikuti pembelajaran ini, peserta mampu memahami hubungan kerja intern dan ektern institusi, keterkaitan program KKBPK dengan program pembangunan daerah, kebijakan monitoring dan evaluasi program KKBPK di daerah.


14

3) Indikator Keberhasilan Setelah mengikuti mata diklat ini peserta diharapkan dapat: a) Menjelaskan hubungan kerja intern dan ekstern institusi b) Mengidentifikasi keterkaitan program KKBPK dengan program pembangunan daerah c) Mendiskusikan kebijakan monitoring dan evaluasi program KKBPK di daerah

4) Materi Pokok a) Hubungan kerja intern dan ekstern insitusi b) Keterkaitan program KKBPK dengan program pembangunan daerah c) Kebijakan monitoring dan evaluasi program KKBPK di daerah

5) Metode Metode pembelajaran yang dipergunakan adalah: a) Ceramah tanya jawab b) Curah Pendapat c) Diskusi kelompok

6) Media Media pembelajaran yang dipergunakan adalah: a) LCD b) Laptop c) Flipchart

7) Waktu 4 jam pembelajaran (180 menit)


15

2. Agenda Peningkatan Kualitas Keterampilan a. Program Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi 1) Deskripsi singkat Mata Diklat ini membahas konsep dasar kesehatan reproduksi. kesehatan ibu dan anak, keluarga berencana, kesehatan reproduksi remaja, pengendalian infeksi menular seksual (IMS) dan HIV/AIDS pemeliharaan kesehatan pasca reproduksi (Lansia). 2) Kompetensi Dasar Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta mampu memahami kesehatan reproduksi dan keluarga berencana. 3) Indikator Keberhasilan Pada akhir sesi peserta dapat: a) Menjelaskan Konsep Dasar Kesehatan Reproduksi b) Menjelaskan Kesehatan Ibu Dan Anak c) Menjelaskan Keluarga Berencana d) Menjelaskan Kesehatan Reproduksi Remaja e) Menjelaskan Pengendalian Infeksi Menular Seksual (IMS) dan HIV/AIDS f) Menjelaskan pemeliharaan Kesehatan Paska Reproduksi (lansia) 4) Materi Pokok a) Konsep Dasar Kesehatan Reproduksi b) Kesehatan Ibu Dan Anak Modul Diklat Fungsional Dasar bagi PKB

16

c) Keluarga Berencana d) Kesehatan Reproduksi Remaja e) Pengendalian Infeksi Menular Seksual (IMS) dan HIV/AIDS f) Pemeliharaan Kesehatan 5) Metode a) Ceramah b) Tanya jawab c) Curah pendapat d) Diskusi kelompok 6) Media a) LCD b) Laptop c) Flipchart 7) Waktu 8 jam pembelajaran (360 menit) b. Metode Kontrasepsi 1) Deskripsi singkat Mata Diklat ini membahas metode kontrasepsi yang meliputi jenis-jenis Alat Kontrasepsi, Cara Kerja Alat Kontrasepsi. 2) Kompetensi Dasar Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta mampu memahami Metode Kontrasepsi. 3) Indikator Keberhasilan a) Menjelaskan Alat Reproduksi Manusia b) Menjelaskan Jenis dan Alat Kontrasepsi Modul Diklat Fungsional Dasar bagi PKB

17

4) Materi Pokok a) Alat, Fungsi dan Proses Reproduksi b) Jenis dan Alat Kontrasepsi. 5) Metode a) Ceramah tanya jawab b) Curah pendapat c) Diskusi 6) Media a) LCD b) Laptop c) Flipchart 7) Waktu 6 jam pembelajaran (270 Menit) c. Program Keluarga Sejahtera, Keluarga dan Generasi Berencana

Pemberdayaan

1) Deskripsi singkat Mata Diklat ini mempelajari tentang Kelompok Kegiatan Bina Keluarga Balita (BKB), Bina keluarga Remaja dan PIK Remaja, Bina Keluarga Lansia dan rentan (BKL) Pemberdayaan Ekonomi Keluarga serta Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera/Balai Penyuluhan Kecamatan. 2) Kompetensi Dasar Setelah memngikuti pembelajaran ini, peserta terampil dalam membina kegiatan KS – PK.


18

3) Indikator Keberhasilan a) Menguraikan kegiatan Bina Keluarga Balita dan Anak b) Menguraikan kegiatan Bina Keluarga Remaja dan PIK – Remaja/Mahasiswa (GenRe) c) Menguraikan kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga d) Menguraikan kegiatan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera / Balai Penyuluhan KB 4) Materi Pokok a) Bina Keluarga Balita dan Anak b) Bina Keluarga Remaja dan PIK remaja/ mahasiswa (GenRe) c) Bina Keluarga Lansia Dan Keluarga Rentan d) Upaya Pemberdayaan Ekonomi Keluarga e) Pusat Pelayanan Keluarga Sejatera – Balai Penyuluhan KB. 5) Metode a) Ceramah tanya jawab b) Curah pendapat c) Praktik lapangan 6) Media a) LCD b) Laptop c) Flipchart 7) Waktu 10 Jam Pembelajaran (450 menit)


19

d. Pendataan Keluarga/ Pemuktahiran Data Keluarga (MDK) dan Pemetaan 1) Deskripsi singkat Mata Diklat ini membahas konsep dasar Pendataan Dan Pemetaan, Jenis Data Dan Pemetaan Program, Pelaksanaan Pendataan Keluarga Dan Pemutakhiran Data Keluarga, Teknik Pengolahan Data, Teknik Analisis Data, Teknik Penyajian Data, dan Teknik Pemanfaatan Data. 2) Kompetensi Dasar Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta terampil melakukan Pendataan Keluarga dan Potensi Wilayah. 3) Indikator Keberhasilan Pada akhir sesi peserta dapat : a) Menjelaskan konsep dasar Pendataan Keluarga b) Menjelaskan pelaksanaan Pendataan Keluarga dan Pemutakhiran Data Keluarga c) Mempraktikkan Pengolahan dan Penganalisisian Data d) Mempraktikkan Penyajian dan Pemanfaat Data 4) Materi Pokok a) Konsep dasar Pendataan Keluarga b) Pelaksanaan Pendataan Keluarga dan Pemutakhiran Data Keluarga Modul Diklat Fungsional Dasar bagi PKB

20

c) Pengolahan dan Penganalisisian Data d) Penyajian dan Pemanfaatan Data 5) Metode a) Ceramah tanya jawab b) Diskusi c) Praktik kelas d) Praktik lapangan 6) Media a) LCD b) Laptop c) Flipchart d) Pedoman e) Formulir 7) Waktu 22 jam pembelajaran (990 Menit) 5) Mekanisme Kerja PKB 1) Deskripsi singkat Mata Diklat ini membahas tentang kedudukan, peran, tugas dan fungsi PKB, serta Mekanisme Kerja PKB. 2) Kompetensi Dasar Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta mampu melakukan Mekanisme kerja PKB. 3) Indikator Keberhasilan Pada akhir sesi peserta dapat: Modul Diklat Fungsional Dasar bagi PKB

21

a) Menjelaskan Kedudukan, Peran Tugas dan Fungsi PKB b) Melakukan mekanisme kerja PKB c) Mempraktikkan mekanisme kerja PKB (8 langkah) 4) Materi pokok a) Kedudukan, peran tugas dan fungsi PKB b) Mekanisme kerja PKB dengan mitra terkait c) Praktik Mekanisme kerja PKB (8 langkah) 5) Metode a) Ceramah Tanya Jawab b) Diskusi c) Role Play d) Praktik lapangan 6) Media a) LCD b) Laptop c) Flipchart d) Formulir pencatatan dan pelaporan 7) Waktu 10 jam pembelajaran (450 Menit) 6) Mekanisme Operasional Lini Lapangan 1) Deskripsi singkat Mata Diklat ini mempelajari tentang konsep dasar mekanisme operasional Program KKBPK di Kecamatan dan Desa, pokok –pokok pelaksanaan Modul Diklat Fungsional Dasar bagi PKB

22

mekanisme operasional di lini lapangan (langkah I, II ,III,IV,V,VI,VII, dan VIII). 2) Kompetensi Dasar Peserta dapat melakukan penyelenggaraan pelayanan KB dan KS sesuai dengan mekanisme penyelenggaraan operasional program kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga di kabupaten dan kota. 3) Indikator Keberhasilan Pada akhir sesi ini peserta dapat: a) Menjelaskan konsep dasar mekanisme operasional program kependudukan, KB dan pembangunan keluarga di kecamatan dan desa/ kelurahan, pokok-pokok pelaksanaan mekanisme operasional langkah I dan langkah II b) Menguraikan pokok-pokk pelaksanaan mekanisme operasional langkah III, langkah IV dan Langkah V c) Menguraikan pokok-pokk pelaksanaan mekanisme operasional langkah VI, langkah VII dan Langkah VIII. 4) Materi Pokok a) Mekanisme operasional langkah I dan langkah II b) Mekanisme operasional langkah III, langkah IV dan langkah V c) Mekanisme operasional langkah VI, langkah VII dan langkah VIII Modul Diklat Fungsional Dasar bagi PKB

23

5) Metode a) Ceramah tanya jawab b) Curah pendapat c) Praktik 6) Media a) LCD b) Laptop c) Flipchart 7) Waktu 18 jam pembelajaran (810 Menit) 7) Teknik Penggerakan Partisipasi Masyarakat 1) Deskripsi singkat Mata Diklat ini membahas tentang pengertian, konsep dasar dan prinsip, tahapan dan cara penggerakkan partisipasi masyarakat yang efektif dan efisien. 2) Kompetensi Dasar Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta mampu melakukan teknik penggerakan partisipasi masyarakat. 3) Indikator Keberhasilan Pada akhir sesi peserta dapat : a) Menjelaskan konsep dasar penggerakkan partisipasi masyarakat b) Menjelaskan tahapan penggerakkan partisipasi masyarakat Modul Diklat Fungsional Dasar bagi PKB

24

c) Mempraktikkan cara penggerakan partisipasi masyarakat 4) Materi Pokok a) Konsep dasar penggerakkan partisipasi masyarakat b) Tahapan penggerakkan partisipasi masyarakat c) Cara penggerakkan partisipasi masyarakat 5) Metode a) Ceramah Tanya jawab b) Diskusi c) Praktik kelas d) Praktik lapangan 6) Media a) LCD b) Laptop c) Flipchart 7) Waktu 8 jam pembelajaran (360 Menit) 8) Advokasi dan Komunikasi Informasi Edukasi (KIE) 1) Deskripsi singkat Mata Diklat ini mempelajari tentang konsep advokasi dan KIE, KIE KB, dan langkah –langkah KIE. 2) Kompetensi Dasar Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta terampil melakukan advokasi dan KIE. Modul Diklat Fungsional Dasar bagi PKB

25

3) Indikator Keberhasilan Pada akhir sesi peserta dapat: a) Menjelaskan konsep dasar advokasi dan KIE b) Menjelaskan perbedaan langkah advokasi dan KIE c) Mempraktikkan advokasi dan KIE 4) Materi Pokok a) Konsep dasar advokasi dan KIE b) Perbedaan langkah pelaksanaan advokasi dan KIE c) Langkah –langkah advokasi dan KIE 5) Metode a) Ceramah tanya jawab b) Curah pendapat c) Diskusi d) Praktik lapangan 6) Media a) LCD b) Laptop c) Flipchart 7) Waktu 18 jam pembelajaran (810 menit) 9) Pembinaan PPKBD/Sub PPKBD dan Poktan 1) Deskripsi singkat Mata Diklat ini membahas peran PPKBD/Sub PPKBD dan Poktan, peningkatan peran Modul Diklat Fungsional Dasar bagi PKB

26

PPKBD/Sub PPKBD dan Poktan, pengelolaan kegiatan pembinaan Program Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga di tingkat desa dan dusun. 2) Kompetensi Dasar Setelah mempelajari mata diklat ini peserta mampu menerapkan peran PPKBD/Sub PPKBD dan Poktan, pengelolaan kegiatan pembinaan Program Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga di tingkat desa dan dusun. 3) Indikator Keberhasilan Pada akhir sesi peserta dapat : a) Menjelaskan peran PPKBD/Sub PPKBD dan Poktan b) Menjelaskan klasifikasi pembinaan tenaga PPKBD/Sub PPKBD dan Poktan c) Mempraktikkan pengembangan tenaga PPKBD/ Sub PPKBD dan Poktan. 4) Materi Pokok a) Peran PPKBD/Sub PPKBD dan Poktan b) Klasifikasi pembinaan kegiatan pembinaan program kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga di tingkat desa dan dusun c) pengembangan pembinaan tenaga PPKBD/ Sub PPKBD dan Poktan 5) Metode a) Ceramah tanya jawab b) Curah pendapat Modul Diklat Fungsional Dasar bagi PKB

27

c) Diskusi d) Penugasan 6) Media a) LCD b) Laptop c) Flipchart 7) Waktu 16 Jam pelajaran (720 menit) 10) Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK 1) Deskripsi singkat Mata Diklat ini membahas tentang konsep dasar sistem pencatatan dan pelaporan Program pembangunan KKBPK, subsistem pencatatan dan pelaporan pelayanan kontrasepsi Program KKBPK, subsistem pencatatan dan pelaporan pengendalian lapangan Program KKBPK nasional, pengisian instrumen pencatatan dan pelaporan Program KKBPK. 2) Kompetensi Dasar Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta mampu mempraktikkan pencatatan dan pelaporan Program Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga. 3) Indikator Keberhasilan Pada akhir sesi peserta dapat: a) Menjelaskan konsep dasar sistem pencatatan dan pelaporan Program Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga Modul Diklat Fungsional Dasar bagi PKB

28

b)

c)

d)

Menguraikan subsistem pencatatan dan pelaporan pelayanan kontrasepsi Program Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga Menguraikan subsistem pencatatan dan pelaporan pengendalian lapangan Program Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga Mendemontrasikan pengisian instrument pencatatan dan pelaporan Program Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga

4) Materi Pokok a) Konsep dasar sistem pencatatan dan pelaporan Program Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga b) Sub sistem pencatatan dan pelaporan pelayanan kontrasepsi (Pelkon) Program Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga c) Sub sistem pencatatan dan pelaporan pengendalian lapangan (Dallap) Program Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga. d) Pengisian instrumen pencatatan dan pelaporan Program Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga. 5) Metode a) Ceramah tanya jawab b) Diskusi Modul Diklat Fungsional Dasar bagi PKB

29

c) Praktik kelas d) Praktik lapangan 6) Media a) LCD b) Laptop c) Flipchart d) Formulir pencatatan dan pelaporan 7) Waktu 12 jam pembelajaran (540 Menit) 11) Teknik Konseling 1) Deskripsi singkat Mata Diklat ini membahas konsep dasar konseling, keterampilan konseling Dan langkahlangkah konseling. 2) Kompetensi Dasar Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta mampu melakukan konseling. 3) Indikator Keberhasilan Pada akhir sesi peserta dapat : a) Menjelaskan konsep dasar konseling b) Menguraikan keterampilan konseling c) Menguraikan langkah-langkah konseling d) Mempraktikkan langkah-langkah konseling 4) Materi Pokok a) Konsep dasar konseling b) Keterampilan konseling Modul Diklat Fungsional Dasar bagi PKB

30

c) Langkah-langkah konseling d) Praktik langkah-langkah konseling 5) Metode a) Ceramah tanya jawab b) Curah pendapat c) Role play d) Penugasan 6) Media a) LCD b) Laptop c) Flipchart d) Bahan penugasan 7) Waktu 10 jam pembelajaran (450 Menit) 12) Pembinaan Jabatan Fungsional PKB 1) Deskripsi singkat Mata Diklat ini membahas cara pengisian angka kredit, meliputi unsur yang dinilai dalam pemberian angka kredit, prosedur pengusulan DUPAK dan PAK, tim penilai angka kredit, pengangkatan, pembebasan sementara, pemberhentian dalam dan dari jabatan. 2) Kompetensi Dasar Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta mampu melakukan pengusulan angka kredit dengan baik dan benar. Modul Diklat Fungsional Dasar bagi PKB

31

3) Indikator Keberhasilan Pada akhir sesi peserta dapat : a) Menyebutkan unsur yang dinilai dalam pemberian angka kredit b) Menerapkan prosedur pengusulan DUPAK dan PAK c) Menjelaskan Tim Penilai Angka Kredit d) Menguraikan pengangkatan, pembebasan sementara, pemberhentian dalam dan dari jabatan. 4) Materi Pokok a) Unsur dinilai dalam pemberian angka kredit b) Prosedur pengusulan DUPAK dan PAK c) Tim penilai angka kredit d) Pengangkatan e) Pembebasan f) Pemberhentian dalam dan dari jabatan 5) Metode a) Ceramah tanya jawab b) Curah pendapat c) Diskusi d) Penugasan 6) Media a) LCD b) Laptop c) Flipchart 7) Waktu 6 jam pembelajaran (270 Menit) Modul Diklat Fungsional Dasar bagi PKB

32

3. Agenda Peningkatan Kualitas Aktualisasi a. Dinamika Kelompok 1) Deskripsi singkat Mata Diklat ini membahas konsep dasar dinamika kelompok dan dinamika kelompok dalam upaya meningkatkan sikap profesional dalam bekerja. 2) Kompetensi dasar Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta mampu menerapkan dinamika kelompok dalam upaya meningkatkan sikap profesional dalam bekerja. 3) Indikator keberhasilan Pada akhir sesi peserta dapat: a) Menjelaskan konsep dasar dinamika kelompok b) Mempraktikkan dinamika kelompok dalam upaya meningkatkan pengetahuan sikap professional dalam bekerja. 4) Materi pokok a) Sejarah dinamika kelompok b) Fungsi dinamika kelompok c) Dinamika kelompok dalam upaya meningkatkan sikap professional dalam bekerja 5) Metode a) Ceramah tanya jawab b) Curah pendapat Modul Diklat Fungsional Dasar bagi PKB

33

c) Role play d) Permainan 6) Media a) LCD b) Laptop c) Flipchart d) Sarana permainan 7) Waktu 8 jam pembelajaran (360 menit) b. Rencana Tindak Lanjut (P l an

o f Action )

1) Deskripsi singkat Materi ini membahas cara menyusun rencana tindak lanjut dan menyusun tindak lanjut. 2) Kompetensi Dasar Setelah mempelajari mata diklat ini peserta mampu menyusun rencana tindak lanjut. 3) Indikator Keberhasilan Pada akhir sesi peserta dapat: a) Menjelaskan konsep dasar dalam pembuatan rencana tindak lanjut b) Menyusun rencana tindak lanjut 4) Materi Pokok a) Unsur-unsur rencana tindak lanjut b) Menyusun rencana tindak lanjut


34

5) Metode a. Ceramah tanya jawab b. Curah pendapat c. Penugasan 6) Media a) LCD b) WB c) HO d) Lembar kerja 7) Waktu 2 jam pembelajaran (90 menit)


35

BAB III PESERTA

A. Kriteria Peserta Kriteria peserta Diklat Fungsional Dasar Bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga adalah calon Penyuluh Keluarga Berencana dengan status sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lini lapangan. B. Uraian Tugas 1. Melakukan pendataan keluarga, mutasi data keluarga dan pemetaan 2. Melakukan analisis dan penyajian data, serta menyusun rencana kerja 3. Mengelola kegiatan operasional Program Kependudukan, KB dan Pembangunan Kelurga 4. Melakukan kemitraan dan jejaring kerja 5. Melakukan KIE dan advokasi kependudukan, KB dan pembangunan kelurga 6. Melakukan konseling KB 7. Melakukan penggerakan partisipasi masyarakat untuk mendukung pelayanan KB-KR dan KS-PK 8. Melakukan pembinaan kesertaan KB di lini lapangan 9. Melakukan pembinaan PPKBD/Sub PPKKBD dan Poktan 10. Melakukan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK


36

C. Jumlah Peserta Diklat Fungsional Dasar Bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga bagi Penyuluh Keluarga Berencana setiap angkatan berjumlah antara 30-35 orang.


37

BAB IV TENAGA KEDIKLATAN

A. Jenis Tenaga Kediklatan Tenaga kediklatan pada Diklat Fungsional Dasar Bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga bagi PKB adalah: 1. Widyaiswara. 2. Pengelola dan penyelenggara Diklat kependudukan dan KB. 3. Tenaga kediklatan lainnya. B. Persyaratan Tenaga Kediklatan 1. Widyaiswara adalah Widyaiswara BKKBN yang memiliki kompetensi untuk mengajar pada Diklat Fungsional Dasar Bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga bagi PKB Kependudukan dan KB. 2. Pengelola dan penyelenggara Diklat Kependudukan dan KB pengelola dan penyelenggara Diklat adalah yang memiliki kemampuan dalam mengelola Diklat yang dibuktikan dengan: a. Sertifikat diklat Management of Training (MOT) bagi pengelola Diklat b. Sertifikat Training Officer Course (TOC) bagi penyelenggara Diklat Modul Diklat Fungsional Dasar bagi PKB

38

3. Tenaga Kediklatan lainnya Tenaga kediklatan lainnya Diklat Fungsional Dasar Bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga bagi PKB memiliki: a. Kemampuan dalam pengelolaan pembelajaran yang diindikasikan dengan kualifikasi, pengalaman dan keahlian yang sesuai program Diklat Fungsional Dasar Bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga bagi PKB b. Kemampuan dalam penguasaan substansi mata Diklat untuk diajarkan yang diindikasikan dengan kualifikasi, pengalaman dan keahlian untuk mengajar pada program Diklat Fungsional Dasar Bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga bagi PKB. C. Penugasan Tenaga kediklatan pada Diklat Fungsional Dasar Bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga bagi PKB ditugaskan oleh atasan langsung dan atau kepala unit kerja.


39

BAB V FASILITAS DIKLAT

A. Prasarana Penyelenggaraan Diklat Fungsional Dasar Bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga bagi PKB menggunakan prasarana yang responsif gender . Prasarana yang diperlukan dalam Diklat tersebut meliputi: 1. Aula 2. Ruang kelas 3. Ruang diskusi 4. Ruang seminar 5. Ruang kantor 6. Ruang komputer 7. Asrama bagi peserta 8. Wisma tenaga kediklatan 9. Perpustakaan 10. Ruang makan 11. Fasilitas olahraga 12. Unit kesehatan 13. Tempat ibadah B. Sarana Penyelenggaraan Diklat Fungsional Dasar Bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga bagi PKB menggunakan sarana: Modul Diklat Fungsional Dasar bagi PKB

40

1. Papan tulis 2. Flip chart 3. Overhead projector 4. Sound system 5. TV dan video 6. Kaset dan compact disc 7. Perekam 8. Komputer/Laptop 9. LCD projector 10. Jaringan wireless fidelity (Wi-fi) 11. Buku referensi 12. Modul/bahan ajar 13. Bank kasus 14. Teknologi multimedia.


41

BAB VI PERENCANAAN, PEMBINAAN DAN PEMBIAYAAN

A. Perencanaan Perencanaan Diklat Fungsional Dasar Bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga bagi PKB diatur sebagai berikut: 1. Perencanaan pelaksanaan Diklat Fungsional Dasar Bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga bagi PKB dilakukan apabila calon peserta diklat yang ditugaskan sesuai dengan kriteria peserta yang telah ditetapkan dan dapat melaksanakan tugas-tugas sebagai fungsional PKB. 2. Dalam perencanaan, pengelola, dan penyelenggara Diklat Fungsional Dasar Bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga bagi PKB merencanakan kebutuhan penyelenggaraan Diklat yang meliputi jadwal pembelajaran, Widyaiswara, pengelola dan penyelenggara, sarana dan prasarana selama diklat. 3. Apabila perencanaan Diklat Fungsional Dasar Bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga bagi PKB dimaksud telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam pedoman, ditetapkan Penyelenggaraan Diklat Fungsional Dasar Bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga bagi PKB dimaksud. Modul Diklat Fungsional Dasar bagi PKB

42

B. Pembinaan Pembinaan Diklat Fungsional Dasar Bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga bagi PKB dilakukan oleh Pusdiklat KKB BKKBN. C. Pembiayaan Pembiayaan Diklat Fungsional Dasar Bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga bagi PKB dapat dilakukan melalui: 1. Mekanisme perencanaan Diklat Fungsional Dasar Bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga sebagaimana akan diatur dalam penetapan Kepala BKKBN. 2. Mekanisme perencanaan Diklat dapat juga diintegrasikan dengan pembiayaan Diklat yang bersumber dari pemerintah daerah.


43

BAB VII PENYELENGGARAAN

A. Pra Diklat Dua minggu sebelum Diklat: 1. Pemanggilan peserta 2. Peserta mempersiapkan data basis untuk Diklat 3. Penyelenggara menyiapkan: a. Administrasi b. Sarana dan prasarana c. Fasilitator d. Lokasi pelatihan e. Lokasi Praktik lapangan B. Pelaksanaan Diklat 1. Materi penyiapan diri a. Penjajagan pengetahuan peserta (pre test) b. Dinamika Kelompok 1) Pembentukan : a) Perkenalan antar peserta dengan tim pelatih b) Komunikasi c) Kepemimpinan 2) Penyesuaian a) Kerja kelompok b) Kerjasama 3) Perubahan a) Perubahan diri b) Keberanian bertindak


44

c. Kontrak Belajar 1) Harapan dan kekhawatiran 2) Pembentukan dewan perwakilan kelas 2. Pembekalan materi teoritis di kelas a. Program Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga b. Implikasi Masalah Kependudukan Terhadap Pembangunan c. Gender dalam Program Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga d. Program Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi e. Metode Kontrasepsi f. Program KS-PK (BKB, BKR, BKL, UPPKS, PPKS) dan GenRe g. Pendataan Keluarga/MDK dan Pemetaan h. Mekanisme Kerja PKB i. Mekanisme Operasional Lini Lapangan j. Teknik Penggerakan Masyarakat k. Advokasi dan KIE l. Pembinaan PPKBD, Sub PPKBD dan Poktan m. Pencatatan dan Pelaporan Program Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga n. Teknik Konseling o. Pembinaan Jabatan Fungsional PKB 3. Pembekalan pengetahuan praktis di kelas a. Teknik Pendataan dan Pemetaan b. Langkah Kerja PKB Modul Diklat Fungsional Dasar bagi PKB

45

c. d. e. f. g.

Mekanisme Operasional Teknik Penggerakkan Masyarakat Penyuluhan KB Pembinaan PPKBD/Sub PPKBD dan Poktan Pencatatan dan Pelaporan Program Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga

4. Pembekalan pengetahuan praktis di lapangan a. b. c. d. e. f. g. h.

10 langkah PKB Pendataan dan Pemetaan Analisa Data Mekanisme Operasional Penyuluhan KB Pelayanan KB KR dan KS PK Pembinaan PPKBD/Sub PPKBD dan Poktan Pencatatan dan Pelaporan Program Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga

5. Pembulatan di kelas a. b. c. d.

POA/RTL Penanaman nilai dan semangat Review / Pembulatan seluruh materi diklat Evaluasi proses pelatihan meliputi test penjajagan pengetahuan peserta (Test akhir) dan evaluasi penyelenggaraan Diklat

C. Pasca Diklat (+ 3 bulan) 1. Pembinaan Penerapaan RTL 2. Monitoring 3. Pasca pelatihan (+ 6 bulan) Modul Diklat Fungsional Dasar bagi PKB

46

BAB VIII EVALUASI

Untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian tujuan Diklat dilakukan penilaian terhadap peserta (baik di kelas maupun di lapangan), fasilitator, dan penyelenggaraan Diklat. A. Evaluasi Peserta 1. Untuk mengukur tingkat pengetahuan dan pemahaman dilakukan dengan pre test (tes awal) dan post test (tes akhir). 2. Untuk mengukur sikap dan perilaku akan dilakukan pengamatan yang meliputi keseriusan atau minat, disiplin, kerjasama dan etika peserta oleh tim fasilitator selama proses pelatihan (di kelas maupun di lapangan). 3. Untuk mengukur keahlian dilihat dari aspek psikomotorik melalui praktik dan penugasan kelas dan di lapangan. B. Evaluasi Widyaiswara/Fasilitator Evaluasi Widyaiswara atau fasilitator dilakukan oleh peserta meliputi: 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Sistematika penyajian Kemampuan menyajikan Ketepatan waktu dan kehadiran Penggunaan materi, metode dan sarana diklat Sikap dan perilaku Cara menjawab pertanyaan dari peserta Modul Diklat Fungsional Dasar bagi PKB

47

7. 8. 9. 10.

Penggunaan bahasa Pemberian motivasi kepada peserta Kerapihan berpakaian Kerjasama antar widyaiswara (dalam tim).

C. Evaluasi Penyelenggaraan 1. Aspek edukatif a. Relevansi substansi materi dengan pembelajaran b. Kesesuaian penggunaan metode dan pembelajaran c. Proses pembelajaran d. Durasi pelatihan

tujuan media

2. Aspek administratif a. Fasilitas penyelenggaraan 1) Akomodasi dan konsumsi 2) Sarana kelas b. Sarana dan prasarana penunjang 1) Sarana perpustakaan 2) Sarana peribadatan 3) Sarana olahraga D. Evaluasi Paska Diklat Mekanisme dan prosedur evaluasi pasca Diklat Fungsional Dasar Bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga adalah sebagai berikut: 1. Antara 6 (enam) sampai dengan 12 (dua belas) bulan setelah penyelenggaraan Diklat berakhir, dilakukan evaluasi paska Modul Diklat Fungsional Dasar bagi PKB

48

Diklat untuk mengetahui dan mengukur: a. Tingkat pemanfaatan alumni peserta Diklat Fungsional Dasar Bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga bagi PKB b. Tingkat pemanfaatan kompetensi teknis yang meliputi kualitas pengetahuan dan ketrampilan teknis c. Tingkat peningkatan kinerja alumni peserta Diklat Fungsional Dasar Bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga bagi PKB d. Tingkat peningkatan kinerja PKB di lapangan 2. Evaluasi paska Diklat dilaksanakan oleh penyelenggara Diklat 3. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kependudukan dan KB selaku pembina Diklat menggunakan hasil evaluasi paska Diklat sebagai masukan untuk penyempurnaan program Diklat selanjutnya.


49

BAB IX SURAT TANDA TAMAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

A. Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan untuk Diklat Fungsional Dasar Bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga bagi PKB dalam bentuk Sertifikat. Berikut ketentuan format sertifikat Diklat Fungsional Dasar Bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga bagi PKB: 1. Bentuk sertifikat tampak depan a. Bagian Kepala 1) Logo BKKBN diletakkan simetris, atas tengah 2) Kata “SERTIFIKAT” ditulis dengan huruf kapital secara simetris di bawah logo BKKBN 3) Nomor sertifikat diletakkan simetris di bawah tulisan sertifikat b. Batang Tubuh Batang tubuh ditullis : 1) Diberikan Kepada 2) Nama 3) Tempat / Tgl. Lahir 4) NIP 5) Pangkat dan Golongan 6) Jabatan 7) Instansi Modul Diklat Fungsional Dasar bagi PKB

50

8) Telah mengikuti dan lulus Diklat Fungsional Dasar Bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga bagi PKB 9) Penyelenggara 10) Waktu pelaksanaan 11) Angkatan diklat 12) Tempat pelaksanaan diklat 13) Jumlah jam pelajaran c. Bagian Kaki 1) Nama tempat dan tanggal penerbitan ditulis secara simetris. 2) Nama jabatan pejabat yang menetapkan sertifikat ditulis dengan huruf capital secara simetris dan diakhiri tanda koma, ditandatangani Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi. 3) Nama pejabat dilengkapi dengan NIP dan di stempel lembaga. 2. Bentuk dan Ukuran Sertifikat berbentuk empat spesifikasi sebagai berikut: a. Panjang: 37 cm b. Lebar: 26 cm c. Berat: 200 mg

persegi

panjang

dengan

3. Jenis Bahan Jenis Bahan sertifikat dari Kertas (Concorde, Dove, Glosy) 4. Penandatanganan Sertifikat Sertifikat diberikan Kepada peserta yang telah lulus Diklat Fungsional, penandatanganan sertifikat Diklat Fungsional Modul Diklat Fungsional Dasar bagi PKB

51

Dasar Bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga bagi PKB dilakukan oleh: a. Diklat yang diselenggarakan di perwakilan BKKBN Provinsi, dibagian depan ditandatangani oleh Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi dan dibagian belakang ditandatangani oleh Kepala Bidang Pelatihan dan Pengembangan. b. Diklat yang diselenggarakan di Balai Diklat Kependudukan dan KB, dibagian depan ditandatangani oleh Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi dan dibagian belakang ditandatangani oleh Kepala Balai Diklat Kependudukan dan KB. 5. Penomoran Sertifikat Nomor registrasi sertifikat diberikan oleh Pusdiklat Kependudukan dan KB berdasarkan permintaan dari kepala bidang Pelatihan dan Pengembangan dan Kepala Balai Diklat Kependudukan dan KB, yang memuat angkatan Diklat, jumlah dan nama peserta. B. Registrasi Proses Pencatatan dan Pelaporan mengacu pada Peraturan Kepala BKKBN Nomor 243/PER/H1/2011 tentang Petunjuk Teknis Pencatatan dan Pelaporan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) dan Orientasi Program Kependudukan dan Keluarga Berencana di Lingkungan BKKBN dan dimuat dalam sistem informasi kediklatan (SIDIKA).


52

PeDOMAN Penyuluh KB

Recommend Documents