BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta memperoleh pelayanan kesehatan merupakan amanah yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 H ayat (1). Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis. Upaya kesehatan diselenggarakan dalam bentuk kegiatan dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang dilaksanakan secara terpadu, menyeluruh, dan berkesinambungan. Penyelenggaraan upaya kesehatan ini dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan termasuk didalamnya adalah pelayanan Keluarga Berencana (KB) yang juga memperhatikan fungsi sosial, nilai, norma agama, sosial budaya, moral, dan etika profesi. Puskesmas sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan yang paling dasar dan terdepan dalam mewujudkan komitmen peningkatan mutu pelayanan kesehatan. Melalui program pelayanan puskesmas, diharapkan akan tercapai masyarakat yang mandiri menuju sehat sesuai dengan visi Departemen Kesehatan. Program puskesmas terdiri dari program kesehatan dasar yaitu Program Promosi Kesehatan, Program Kesehatan Ibu dan Anak, Program keluarga Berencana, Program Pemberantasan Penyakit Menular, Program Peningkatan Gizi, Program Kesehatan Lingkungan, Program Pengobatan, dan program kesehatan pengembangan yaitu Program Penyuluhan Kesehatan Masyarakat, program Laboratorium, Program Kesehatan Sekolah, Program Perawatan Kesehatan Masyarakat, Program Kesehatan Jiwa, dan Program Kesehatan Gigi (Mubarak, 2009). Salah satu program pokok pelayanan kesehatan di puskesmas adalah pelayanan keluarga berencana ( KB ). Pelayanan KB yaitu program pelayanan kesehatan di Puskesmas yang ditujukan untuk memberikan pelayanan kepada PUS (Pasangan Usia Subur) untuk berpartisipasi sebagai peserta KB, pelayanan ibu hamil, bersalin dan nifas serta pelayanan bayi dan balita. (Konas, 2003; WHO, 2002) Pelayanan Keluarga Berencana yang merupakan salah satu didalam paket Pelayanan Kesehatan Reproduksi Esensial perlu mendapatkan perhatian yang serius, karena dengan mutu pelayanan Keluarga Berencana berkualitas diharapkan akan dapat meningkatkan tingkat kesehatan dan kesejahteraan. Dengan telah berubahnya paradigma dalam pengelolaan masalah kependudukan dan pembangunan dari pendekatan pengendalian populasi dan penurunan fertilitas menjadi pendekatan yang berfokus pada kesehatan
reproduksi serta hak reproduksi. Maka pelayanan Keluarga Berencana harus menjadi lebih berkualitas serta memperhatikan hak-hak dari klien/ masyarakat dalam memilih metode kontrasepsi yang diinginkan (Prof. dr. Abdul Bari Saifuddin, 2003). Guna menunjang sistem pelayanan KB yang berkualitas perlu dibangun sistem pelayanan yang prima. Dalam hal ini sistem pelayanan KB setidaknya harus memenuhi standar minimal pelayanan yang harus ada. Untuk itu perlu adanya pedoman pelayanan yang harus mendasari pelayanan keluarga berencana. Sebagai dasar dan pedoman pelayanan KB untuk bisa mewujudkan sistem pelayanan KB prima dan berkualitas. B. Tujuan 1. Tujuan Umum Meningkatkan akses, kualitas, dan keamanan pelayanan keluarga berencana di puskesmas 2. Tujuan Khusus a.Tersedianya tatalaksana administrasi dan manajemen pelayanan keluarga berencana di Puskesmas Sapuran b.Tersedianya sistem pelayanan KB dan komunikasi informasi edukasi ( KIE ) di fasilitas kesehatan tingkat pertama ( FKTP ). c.Terwujudnya koordinasi dan kerjasama dalam penyelenggaraan pelayanan KB d.Tersedianya panduan dalam peydiaan fasilitas, sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam pelayanan KB. e.Tersedianya panduan kebutuhan dan kompetensi tenaga pelayanan KB. f. Tersedianya panduan pola pembiayaan pelayanan KB. C. Sasaran Sasaran program pelayanan KB di puskesmas adalah : 1. Pasangan usia subur 2. Klien pasca persalinan dan pasca keguguran 3. Pasangan yang infertil 4. Masyarakat D. Ruang lingkup pelayanan KB di puskesmas 1. Semua jenis pelayanan kontrasepsi berikut penangan efek samping, komplikasi Dan kegagalan pelayanan kontrasepsi,aborsi aman sesuai indikasi medis serta Penanganan infertilitas sesuai dengan ketersediaan sumber daya puskesmas seperti SDM, Fasilitas, Sarana Prasarana, dsb. 2. Pengorganisasian; 3. Advokasi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) KB dan kesehatan 4. 5. 6. 7. 8.
reproduksi; Tertib mekanisme pembiayaan pelayanan KB; Penggerakan kesertaan ber-KB; Jaminan ketersediaan alat dan obat kontrasepsi; Pencatatan dan pelaporan pelayanan KB; Monitoring dan evaluasi pelayanan KB.
E. Definisi dan Batasan Operasional 1. Kesehatan Reproduksi adalah suatu keadaan sehat baik secara fi sik, mental dan sosial serta bukan semata-mata terbebas dari penyakit atau kecacatan dalam segala aspek yang berhubungan dengan sistem fungsi dan proses reproduksi.
2. Kontrasepsi dasar adalah jenis, metode alat dan obat kontrasepsi yang diberikan di fasilitas kesehatan tingkat pertama dan atau jejaringnya yang meliputi Pil, Suntik, Kondom, Intra Uterine Device (IUD), dan Implan. 3. Alat dan Obat Kontrasepsi adalah alat dan obat kontrasepsi yang disediakan oleh pemerintah dan atau pemerintah daerah sesuai dengan formularium nasional. 4. Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) adalah metode kontrasepsi yang masa efektifnya relatif lama dan terdiri dari Tubektomi/Metode Operasi Wanita (MOW) dan Vasektomi/Metode Operasi Pria (MOP); IUD/Alat Kontrasepsi Dalam Rahim (AKDR) dengan masa berlaku 8 (delapan) sampai 10 (sepuluh) tahun dan Implan/Alat Kontrasepsi Bawah Kulit (AKBK) dengan masa berlaku 3 (tiga) tahun. 5. Fasilitas Kesehatan adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan perorangan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/ atau Masyarakat yang telah teregister dalam sistem BKKBN. 6. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama adalah fasilitas kesehatan yang termasuk didalamnya berupa Puskesmas atau yang setara, praktik dokter, klinik pratama atau yang setara dan rumah sakit kelas D pratama atau setara. 7. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan, memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang memerlukan kewenangan didalam menjalankan pelayanan kesehatan. Dalam pedoman ini tenaga kesehatan yang dimaksud adalah dokter, bidan, perawat dan tenaga promosi kesehatan. 8. Pelayanan kesehatan tingkat pertama adalah pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialistik (primer) meliputi pelayanan rawat jalan dan rawat inap. 9. Rawat Jalan Tingkat Pertama adalah pelayanan kesehatan perorangan yang non spesialistik yang dilaksanakan pada fasilitas kesehatan tingkat pertama untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan dan/atau pelayanan kesehatan lainnya. 10. Rawat Inap Tingkat Pertama adalah pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialistik dan dilaksanakan pada fasilitas kesehatan tingkat pertama untuk keperluan observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, dan/atau pelayanan medis lainnya, dimana peserta dan/atau anggota keluarganya dirawat inap paling singkat 1 (satu) hari. 11. Pelayanan kesehatan darurat medis adalah pelayanan kesehatan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah kematian, keparahan, dan/atau kecatatan sesuai dengan kemampuan fasilitas kesehatan.
12. Sarana medis pelayanan Keluarga Berencana (KB) MKJP adalah sarana medis yang menunjang pelayanan KB MKJP termasuk IUD kit, implan kit, Vasektomi Tanpa Pisau (VTP) kit, laparoskopi, obgyn bed, minilap kit dan dry sterilization;
13. Sarana non-medis pelayanan KB MKJP adalah sarana non medis yang menunjang pelayanan KB MKJP termasuk Alat Bantu Pengambilan Keputusan (ABPK) dan Buku Panduan Praktis Pelayanan Kontrasepsi (BP3K);
14. Informed choice adalah proses pemilihan metode kontrasepsi oleh klien yang didasari pada pemahaman tentang beberapa pilihan metode KB dan hal-hal yang terkait dengan metode yang dipilihnya;
15. Informed consent adalah suatu persetujuan tindakan medis tertulis yang menyatakan kesediaan dan kesiapan klien untuk ber-KB dengan metode suntik KB, IUD, implan, Tubektomi dan Vasektomi setelah mendapatkan informed choice;
16. KIP/Konseling atau Komunikasi Inter-Personal/Konseling adalah proses komunikasi dua arah antara konselor dengan klien yang bertujuan untuk membantu klien dalam mengambil keputusan secara sukarela untuk memilih dan menggunakan kontrasepsi yang sesuai dengan kebutuhannya; 17. Sistem Rujukan adalah penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang mengatur pelimpahan tugas dan tanggung jawab pelayanan kesehatan secara timbal balik baik vertikal maupun horizontal.
F. Landasan hukum 1. Permenkes no. 75 tahun 2014 tentang pusat kesehatan masyarakat 2. Permenkes no. 590 tahun 2009 tentang pedoman pelayanan keluarga berencana
BAB II STANDAR KETENAGAAN A. Kualifikasi Sumber Daya Manusia 1. Dokter umum terlatih Adalah dokter yang berwenang melakukan pelayanan IUD, Implant, Suntikan, pil dan kondom, sementara untuk pelayanan MOW dengan minilap dan MOP memerlukan sertifikat tersendiri 2. Bidan Adalah bidan terlatih yang diberi wewenang untuk membantu dokter dalam memberikan pelayanan KB. 3. Perawat terlatih Adalah perawat terlatih yang diberi wewenang untuk membantu dokter dalam memberikan pelayanan KB B. Distribusi ketenagaan dan tupoksi 1. Ketenagaan di puskesmas didistribusikan sesuai tupoksi, dimana hal itu tercantum dalam struktur di puskesmas yang salah satunya termasuk pelayanan KB puskesmas. Berikut struktur distribusi SDM : Kapus Kesekretariatan UKP
UKM
KIA
farmasi
Promkes
Jejaring pel. kes
PKD
RI
PJ. Rawat jalan
PONED
Poli KB
Pel. Kes. swasta
Keterangan : Garis instruksi
:
Garis koordinasi : 2. Tugas pokok dan fungsi a. Kapus 1) Merupakan penanggungjawab utama dalam pelayanan KB puskesmas 2) Berkoordinasi dengan dinas kesehatan kabupaten dan BKKBN setempat yang berkaitan dengan layanan KB puskesmas b. Kesekretariatan
1) Bertanggungjawab atas pencatatan dan pelaporan pelayanan KB di puskesmas 2) Mengevaluasi capaian kinerja layanan KB puskesmas c. Penanggung jawab UKM 1) Bertanggung jawab atas program layanan KB di masyarakat wilayah kerja puskesmas 2) Berkoordinasi dengan program pelaksana lapangan d. UKP 1) Bertanggung jawab atas program layanan KB di dalam gedung puskesmas 2) Berkoordinasi dengan pelaksana pelayanan puskesmas. e. Farmasi 1) Bertanggung jawab dalam penyediaan obat dan distribusinya. 2) Bertanggung jawab penyediaan alokon dan menjamin mutu, keamanan alokon f. PJ. Rawat jalan 1) Bertanggung jawab dalam pelayanan rawat jalan di puskesmas g. Poli KB 1) Bertanggung jawab dalam pemberi pelayanan KB di puskesmas 2) Dibantu oleh tenaga pelayanan kontrasepsi yang terdiri dari dokter umum terlatih, dan perawat terlatih. 3) Tenaga pelayanan kontrasepsi tersebut wajib memberikan pelayanan KB sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku ( SPO ) serta memberikan pelayanan yang bermutu sesuai dengan standar profesi. 4) Berkoordinasi dengan pelayanan kesehatan lain, yang terkait dengan pelayanan KB. h. PONED 1) Bertanggung jawab dalam pelayanan persalinan 2) Berkoordinasi dengan pelayanan KB untuk pelayanan KB pasca persalinan i. PKD 1) Pelaksana pelayanan KB di lingkup desa 2) Pendataan peserta KB dalam desa binaan j. Pustu 1) Membantu pelayanan puskesmas induk 2) Pelaksana pelayanan di lingkup wilayah kerja puskesmas induk 3) Berkoordinasi dengan puskesmas induk dalam memberikan pelayanan 4) Menjamin mutu pelayanan yang diberikan k. Program KIA 1) Bertanggung jawab dalam pendataan peserta KB di desa wilayah kerja puskesmas 2) Berkoordinasi dengan lintas sektor dalam pelaksanaan pelayanan KB di masyarakat. l. Promkes 1) Sebagai penanggung jawab promosi kesehatan di puskesmas 2) Dalam pelaksanaan kegiatan, berkoordinasi dengan unit – unit lain sesuai kebutuhan C. Jadwal kegiatan Pelayanan KB di puskesmas dilaksanakan sesuia jadwal yang sudah ditetapkan. Berikut jadwal pelayanan KB di puskesmas Sapuran : No
Hari
Jenis Pelayanan
1.
Senin s/d Sabtu
KB Pil, KB kondom, KB suntik
2.
Rabu dan Sabtu
KB implant, dan KB IUD
BAB III STANDAR FASILITAS A. Denah ruang pelayanan KB Berikut denah ruang pelayanan KB di puskesmas sapuran :
U
Pintu masuk
Gyn bed
Meja pelayanan
sterili sator Mej a troli Bed pemeriksaan
B. Standar Fasilitas Dalam pelaksanaan pelayanan KB di puskesmas, standar minimal fasilitas sarana dan prasarana yang harus ada diantaranya : 1. Tensimeter 2. Stetoskop 3. Konseling kit 4. Timbangan berat badan 5. Obgyn bed 6. IUD kit 7. Implant removal kit 8. VTP kit 9. BP3K 10. Tempat cuci tangan 11. Sterilisator
BAB IV TATALAKSANA PELAYANAN A. Lingkup Kegiatan Pelayanan KB di Puskesmas Sapuran meliputi berbagai kegiatan, diantaranya : 1. Identifikasi Klien 2. KIE 3. Pelayanan kontrasepsi B. Metode pelayanan 1. Identifikasi klien Kegiatan identifikasi klien dilakukan anamnesis pada klien terkait riwayat kesehatan klien 2. KIE Kegiatan ini dilakukan dengan metode penyuluhan pada klien terkait informasi mengenai alat kontrasepsi yang tersedia di Puskesmas Sapuran. 3. Pelayanan kontrasepsi Pelayanan kontrasepsi dilakukan sesuai dengan standar prosedur operasional (SPO) alat kontrasepsi yang dipilih oleh klien. C. Langkah 1. Identifikasi Klien Klien/ calon akseptor yang datang untuk dilayani KB di puskesmas Sapuran pada tahap awal akan melalui prosedur sebagai berikut : a.Pasien baru : 1) Dapat berasal dari rujukan luar maupun dalam puskesmas serta datang sendiri 2) Dilakukan anamnesis penyakit dan keikutsertaan dalam KB oleh petugas 3) Pada status/rekam medis akan diberikan cap/stempel KB 4) Apabila mendapat KIE akan dilakukan KIE terlebih dahulu b. Pasien lama 1) Dapat berasal dari rujukan luar maupun dalam puskesmas serta datang sendiri 2) Dilakukan anamnesis penyakit dan keikutsertaan dalam KB oleh petugas 3) Apabila telah dilakukan KIE dan konseling sebelum ke puskesmas, maka konseling yang diberikan berupa pemantapan pilihan. 4) Pada rekam medis diberi cap KB c.Pasien dengan kasus khusus ( misalnya : efek samping, komplikasi, pasca persalinan/keguguran) sebelum dilakukan KIE dan konseling maka permasalahannya harus ditangani dengan baik terlebih dahulu. d. Dalam rangka meningkatkan cakupan peserta KB aktif, pelayanan KB pasca persalinan di Puskesmas harus menjadi prioritas utama. Hal ini berarti sebelum pasien pulang sudah diberi konseling KB. 2. Komunikasi informasi edukasi a.Setelah dilakukan identifikasi pasien maka dilakukan kegiatan KIE. b. Dalam KIE tersebut akan diberikan informasi mengenai berbagai metode kontrasepsi yang tersedia di puskesmas. c.KIE dapat diberikan oleh bagian promkes atau tenaga kesehatan yang sudah terlatih dalam memberikan KIE. 3. Pelayanan kontrasepsi
Dalam pelayanan kontrasepsi ini, prosedur yang dilakukan sesuai dengan SPO pemasangan atau pencabutan alat kontrasepsi yang dipilih klien.
BAB V LOGISTIK
Logistik merupakan proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian aliran yang efisien dan efektif dari barang atau jasa dan informasi terkait mulai dari titik asal sampai titik penggunaan untuk memenuhi keperluan pelanggan. Melihat hal tersebut, untuk menunjang sistem pelayanan KB yang prima, perlu manajemen logistik yang memadai. Di puskesmas sapuran, manajemen logistik atau pengadaan kebutuhan pelayanan KB melalui beberapa tahap diantaranya: 1. Perencanaan Tujuan perencanaan tersebut adalah: a. Menghindari kekosongan obat maupun alkon b. Menghindari pengumpulan obat dan alkon c. Menentukan anggaran d. Tersedia jumlah dan jenis obat yang sesuai kebutuhan e. Penggunaan obat dan alkon secara rasional f. Pelayanan yang tepat mutu dan tepat waktu kepada pasien. Kegiatan-kegiatan perencanaan tersebut meliputi: a. Pemilihan jenis obat dan alkon. b. Perhitungan, ialah perkiraan kebutuhan dan rencana pengadaan. Kegiatan perhitungan dapat dilakukan dengan mengetahui data tentang: 1) stok awal dan sisa stok 2) penerimaan, pengelompokkan 3) pemakai, rata-rata per bulan 4) stok kosong 5) stok pengaman 6) Lead Time c. Pengadaan atau Permintaan Tujuan pengadaan logistik di pelayanan KB agar obat dan alkon yang dibutuhkan untuk pelayanan KB dapat terjamin. Kegiatan pengadaan meliputi: 1) Pengadaan Rutin, dilakukan sesuai dengan kebutuhan. 2) Pengadaan khusus, dilakukan di luar jadwal rutin yang disebabkan karena kebutuhan yang meningkat dan atau kekosongan. 2. Penerimaan Tujuan penerimaan ialah agar obat dan alkon yang diterima sesuai dengan kebutuhan berdasarkan permintaan yang diajukan oleh bagian pelayanan KB. Petugas penerima melakukan fungsi pengecekkan yaitu memeriksa apakah jumlah, bentuk, jumlah kemasan dan jenis obat/alkon sesuai dengan Laporan Pemakaian dan Lembar Penerimaan. 3. Penyimpanan Tujuan penyimapanan ialah agar obat dan alkon yang diterima aman (tidak hilang), terhindar dari keerusakan, mutu terjamin dan mempermudah pengaturan atau administrasi. 4. Distribusi 5. Pencatatan dan Pelaporan
BAB VI KESELAMATAN PASIEN Patient safety (keselamatan pasien) adalah pasien bebas dari harm (cedera) yang termasuk didalamnya adalah penyakit, cedera fisik, psikologis, sosial, penderitaan, cacat, kematian, dan lain-lain yang seharusnya tidak seharusnya terjadi atau cedera yang potensial, terkait dengan pelayanan kesehatan (KKP-RS, 2007). Untuk meningkatakan keselamatan pasien perlu dilakukan pengukuran terhadap sasaran – sasaran keselamatan pasien. Diamana hal tersebut sudah menjadi ketetapan kepala puskesmas. Indikator pengukuran sasaran keselamatan pasien seperti pada tabel berikut ini: NO
INDIKATOR SASARAN KESELAMATAN PASIEN
TARGET
1.
Ketepatan Identifikasi Pasien
100%
2.
Ketepatan Pemberian Obat Kepada Paien
100%
3.
Ketepatan Prosedur Tindakan Medis dan Keperawatan
≥80%
4.
Pengurangan Terjadinya Risiko Infeksi di Puskesmas
≥90%
5.
Tidak Terjadinya Pasien Jatuh
100%
Tabel 1. Indikator Sasaran Keselamatan Pasien
1. Ketepatan Identifikasi Pasien Identifikasi pasien yang tepat dan mendetail meliputi: nama, umur, alamat, nomor rekam medis pasien. Pengukuran indikator dilakukan dengan cara menghitung jumlah pasien yang teridentifikasi tepat dibagi jumlah seluruh pasien yang dilayani. Jumlah pasien yang teridentifikasi tepat X
100%
Jumlah seluruh pasien yang dilayani 2. Ketepatan Pemberian Obat Kepada Pasien Ketepatan pemberian obat kepada pasien dimaksudkan agar tidak terjadi kesalahan identifikasi pada saat memberikan obat kepada pasien. Pengukuran indikator dilakukan dengan cara menghitung pemberian obat yang tepat sesuai identifikasi pasien dibagi jumlah seluruh pasien yang mendapat pelayanan obat. Jumlah pasien yang tepat teridentifikasi dalam pemberian obat X
100%
Jumlah pasien yang mendapat pelayanan obat 3. Ketepatan Prosedur Tindakan Medis dan Keperawatan Dalam melaksanakan tindakan medis dan keperawatan, petugas harus selalu melaksanakannya sesuai prosedur yang telah ditetapkan. Identifikasi pasien yang akan mendapatkan tindakan medis dan keperawatan perlu dilakukan sehingga tidak terjadi kesalahan dalam pemberian prosedur. Pengukuran indikator dilakukan dengan cara menghitung pelaksanaan tindakan medis dan keperawatan yang tepat sesuai prosedur dibagi dengan seluruh tindakan medis yang dilakukan. Jumlah tindakan medis dan keperawatan yang dilaksanakan sesuai prosedur X 100%
Jumlah seluruh tindakan medis dan keperawatan yang dilaksanakan 4. Pengurangan Terjadinya Risiko Infeksi di Puskesmas Agar tidak terjadi risiko infeksi, maka semua petugas Puskesmas Watumalang wajib menjaga kebersihan tangan dengan cara mencuci tangan 7 langkah dengan menggunakan sabun dan air mengalir. Tujuh langkah Cuci tangan pakai sabun (CTPS) harus dilaksanakan pada lima keadaan, yaitu: 1. Sebelum kontak dengan pasien 2. Setelah kontak dengan pasien 3. Sebelum tindakan aseptik 4. Setelah kontak dengan cairan tubuh pasien 5. Setelah kontak dengan lingkungan sekitar pasien. Pengukuran terjadinya risiko infeksi di Puskesmas dilakukan dengan cara menghitung jumlah petugas yang melakukan cuci tangan pakai sabun (CTPS) 7 langkah pada 5 keadaan tersebut di atas dibagi dengan jumlah semua petugas pelayanan klinis.
Jumlah petugas yang melakukan CTPS 7 langkah pada 5 keadaan X 100% Jumlah semua petugas pelayanan klinis 5. Tidak Terjadinya Pasien Jatuh Setiap pasien yang dirawat di Puskesmas Watumalang dilakukan pengkajian terhadap kemungkinan risiko jatuh untuk meminimalkan risiko jatuh. Pencegahan terjadinya pasien jatuh dilakukan dengan cara: a. Memberikan identifikasi jatuh pada setiap pasien dengan pada setiap pasien yang beresiko jatuh dengan memakaikan gelang berwarna kuning. b. Memberikan intervensi kepada pasien yang beresiko serta memberikan lingkungan yang aman. Pengukuran terhadap tidak terjadinya pasien jatuh dilakukan dengan cara menhitung jumlah pasien yang jatuh dibagi dengan jumlah semua pasien yang dirawat. Jumlah pasien yang jatuh X 100% Jumlah semua pasien yang dirawat
BAB VII KESELAMATAN KERJA Keselamatan kerja merupakan bagian penting dalam pemberian pelayanan. Keselamatan kerja meliputi keamanan petugas dalam melakukan tindakan maupun keamanan dalam menerima pengaduan dari klien. Hal – hal yang perlu dilakukan petugas dalam memberikan pelayanan KB diantaranya : 1. Petugas hari melakukan cuci tangan sebelum dan sesudah melakukan tindakan. 2. Petugas memastikan bahwa bahan bekas pakai dan limbah infektif dibuang secara aman setelah melalui proses dekontaminasi sebelumnya. 3. Petugas harus sudah divaksinasi hepatitis B. 4. Petugas menggunakan APD (Alat Pelindung Diri) 5. Petugas selalu melakukan desinfeksi 6. Petugas selalu melakukan sterilisasi 7. Petugas melakukan penandatanganan inform consent disetiap akan melakukan tindakan pada pasien. Penanggung jawab K3 wajib melaporkan kepada dokter tentang kemungkinan terjadinya pajanan, apabila petugas sakit lebih dari 3 hari tanpa keterangan yang jelas tentang penyebabnya
BAB VIII PENGENDALIAN MUTU PELAYANAN
Merupakan upaya untuk mengetahui perkembangan dan keberhasilan pelayanan KB di puskesmas sapuran. Kegiatan ini meliputi : 1. Evaluasi / penilaian diri provider pelayanan ( internal ) Merupakan suatu proses untuk mengukur diri sendiri sejauh mana pelayanan yang telah diberikan oleh provider yang bersangkutan sesuai dengan standar/pedoman yang tersedia. Untuk melakukan penilaian tersebut, digunakan check list yang memuat prosedur operasional pelayanan yang sudah diberikannya. Dengan penilaian diri tersebut, secara bertahap provider akan terus dapa meningkatkan mutu pelayanan yang diberikannya. 2. Pemantauan oleh tim mutu klinis ( eksternal ) Merupakan kegiatan untuk memantau kualitas mutu pelayanan yang diberikan di puskesmas sapuran, Terutama di pelayanan KB. Pemantuan yang dimaksud antara lain mencakup mutu interaksi petugas dengan klien melalui pengumpulan data, menilai hasil pemantauan dengan membandingkan dengan pedoman pelayanan yang sudah ditetapkan, evaluasi capaian indikator mutu pelayanan, identifikasi berbagai permasalahan yang muncul berdasarkan hasil penilaian, urutan prioritas penyelesaian masalah dan mencari jalan keluar tersebut serta menilai keberhasilannya.
BAB IX PENUTUP
Secara garis besar pedoman ini memuat pokok-pokok mekanisme pelaksanaan pelayanan KB di dalam gedung puskesmas maupun di luar gedung puskesmas ( PKD dan Pustu ). Dengan tersusunnya pedoman ini diharapkan dapat terjadi keseragaman pemahaman tentang pelaksanaan pelayanan KB di Puskesmas Sapuran. Pedoman ini berlaku dan ditetapkan sejak diterbitkan dan bilamana terdapat hal-hal yang belum diatur dan belum tercantum dalam pedoman ini, dapat diatur kemudian dengan melakukan revisi atas buku pedoman ini.
