Pedoman Petunjuk Teknis Penyuluh Agama Katolik Final

BAB I PENDAHULUAN

A.

Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian dan turunannya Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil telah mengamanatkan bahwa untuk meningkatkan mutu profesionalisme dan pembinaan karir Pegawai Negeri Sipil perlu ditetapkan jabatan fungsionalnya.

Penyuluh Agama adalah Pegawai Negeri Sipil yang dalam Keputusan Presiden  Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil yang antara lain menetapkan bahwa Penyuluh Agama adalah Jabatan Fungsional Pegawai  Negeri masuk dalam rumpun jabatan keagamaan. Atas dasar ini maka penyuluh agama Katolik perlu ditetapkan jabatan fungsionalnya.

Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 54/Kep/MK.WASPAN/9/1999 tanggal 30 September 1999, memuat tentang jabatan fungsional penyuluh agama dan angka kreditnya, selanjutnya untuk pengaturan lebih lanjut dikeluarkan keputusan bersama Menteri Agama dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 574 Tahun 1999 dan  Nomor 178 Tahun 1999 telah diatur hal-hal yang berkenaan dengan pengangkatan,  penilaian, dan penetapan angka kredit, kenaikan pangkat, pembebasan sementara,  pengangkatan kembali dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari jabatan fungsional  penyuluh agama.

Terbitnya buku panduan ini dengan merujuk pada beberapa fakta, pertama: terbitnya beberapa aturan baru terkait dengan peningkatan kompetensi kinerja pegawai negeri sipil/penyuluh agama yang perlu disikapi dan ditindaklanjuti. Kedua: masih banyak  penyuluh agama Katolik yang belum memahami tingkat jabatan dan angka kredit kumulatif, tugas pokok, kedudukan, jenis dan penetapan, kegiatan penyuluh agama yang dapat dinilai dan diberikan angka kredit, jenjang jabatan dan pangkat, pembinaan,  penilaian, dan penetapan angka kredit dan jabatan fungsional penyuluh agama,  pelaksanaan pengangkatan, kenaikan pangkat, pembinaan pemberhentian dalam jabatan fungsional penyuluh agama, penyuluh agama Katolik. Ketiga: Tuntutan Reformasi

1

Birokrasi

mengharuskan

penyuluh

agama

sebagai

pegawai

negeri

sipil

harus

meningkatkan kompetensi kinerja penyuluh sebagaimana telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Keempat: penyuluh agama Katolik masih banyak yang belum mengusulkan dan memiliki jabatan fungsional  penyuluh.

B.

C.

Tujuan 1.

Memudahkan pelaksanaan tugas kepenyuluhan agama.

2.

Melancarkan proses usulan kenaikan pangkat p enyuluh agama.

3.

Meningkatkan profesionalisme dan mutu kinerja penyuluh agama.

4.

Meningkatkan kesejahteraan penyuluh agama.

Sasaran

1. Penyuluh agama Katolik 2. Pejabat Bimas Katolik Pusat 3. Pejabat Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi 4. Pejabat Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota 5. Mitra Kerja

D.

Ruang Lingkup

1. Bidang pelayanan, kedudukan, dan sasaran penyuluh agama Katolik 2. Rincian tugas pokok, jenis dan p enetapan lokasi sasaran penyuluh agama 3. Kegiatan penyuluh dan perhitungan angka kredit 4. Jenjang, jabatan dan pangkat

E.

Pengertian

1.

Petunjuk teknis adalah pedoman dasar yang dipakai dalam pelaksanaan tugas dan fungsi penyuluh agama.

2.

Penyuluh Agama Katolik adalah Pegawai Negeri Sipil yang beragama Katolik yang diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang  berwenang untuk melaksanakan bimbingan atau p enyuluhan agama dan pembangunan kepada masyarakat melalui bahasa agama Katolik.

3.

Instansi pembina jabatan fungsional pen yuluh agama adalah Kementerian Agama.

4.

Angka kredit adalah suatu angka yang diberikan berdasarkan penilaian atas prestasi yang telah dicapai oleh seorang penyuluh agama dalam mengerjakan butir rincian kegiatan yang digunakan sebagai salah satu syarat untuk pengangkatan dan kenaikan  jabatan/pangkat penyuluh agama.

2

5.

Tim penilai angka kredit adalah tim penilai yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang bertugas menilai prestasi kerja penyuluh agama.

6.

Penilaian angka kredit adalah penentuan derajat kualitas berdasarkan kriteria (tolok ukur) yang ditetapkan sesuai peraturan berlaku.

7.

Kelompok sasaran adalah kelompok teritorial dan kategorial gerejawi yang berada dalam suatu wilayah kerja seorang penyuluh agama.

8.

Teritorial adalah cakupan wilayah paroki yang meliputi wilayah/stasi, lingkungan, kring, rukun, komunitas basis.

9.

Kelompok Kategorial adalah paguyuban umat beriman yang bersekutu berdasarkan usia, profesi, minat, devosi, dan bukan merupakan ormas.

10. Kelompok binaan adalah unsur kelompok masyarakat yang termasuk dalam kelompok sasaran penyuluhan yang telah terbentuk dalam suatu kelompok yang terorganisir dan telah memiliki program pembinaan yang terarah dan sistematis. 11. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan  pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan  perundang-undangan. 12. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. 13. Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Fungsional pada instansi pemerintah. 14. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan  proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 15. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh  pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. 16. Konsultasi adalah kegiatan memberikan pendampingan terhadap permasalahan keagamaan dan pembangunan melalui bahasa agama Katolik yang diberikan oleh  penyuluh agama Kat olik kepada masyarakat Katoli k baik secara perorangan maupun kelompok. 17. Kriteria penilaian adalah ukuran atau ketentuan yang digunakan untuk penilaian kegiatan atau prestasi kerja penyuluh ag ama sebagai dasar penetapan angka kredit.

3

18. Kegiatan yang bersifat penugasan adalah kegiatan yang bukan merupakan tugas pokok  penyuluh agama yang karena kedinasan,tugas tersebut harus dila ksanakan berdasarkan  perintah atasan/pejabat yang berwenang. 19. Prestasi kerja adalah hasil kerja dan kemajuan yang telah dicapai seorang penyuluh agama dalam bidang tugasnya. 20. Pendidikan dan pelatihan kedinasan adalah upaya peningkatan dan atau pemantapan wawasan, pengetahuan, sikap, nilai dan ketrampilan yang sesuai dengan profesi  penyuluh agama dan bermanfaat dalam pelaksanaan tugas penyuluh agama Katolik. 21. Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Kedinasan adalah surat tanda tamat  pendidikan dan pelatihan yang diperoleh penyuluh aga ma karena mengikuti pelatiha n kedinasan. 22. Pengembangan profesi adalah kegiatan penyuluh agama dalam rangka pengamalan ilmu pengetahuan, teknologi dan ketrampilan untuk meningkatkan mutu baik bagi kegiatan bimbingan dan penyuluhan dan profesionalisme tenaga penyuluh maupun dalam rangka menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi p enyuluh agama. 23. Penelitian adalah kegiatan pengkajian yang dilakukan penyuluh agama berdasarkan kualifikasi akademis untuk menemukan informasi dan teknologi yang baru, membuktikan kebenaran kebenaran atau ketidakbenaran, ketidakbenaran, liputan, sehingga dapat memberikan teori atau gagasan baru bagi masyarakat dan Gereja. 24. Makalah adalah suatu karya tulis yang disusun oleh penyuluh agama baik  perseorangan maupun kelompok yang menyampaikan suatu pokok bahasan yang merupakan hasil penelitian atau ulasan ilmiah di bidang bimbingan /penyuluhan agama dan pembangunan. 25. Pengembangan penelitian adalah kegiatan tindak lanjut penelitian untuk mendapatkan informasi tentang cara-cara mempergunakan teori-teori dan atau proses-proses untuk tujuan-tujuan praktis. 26. Karya tulis ilmiah yang dipublikasikan adalah informasi ilmiah yang diterbitkan oleh suatu penerbit yang memiliki dewan redaksi atau suatu lembaga pemerintah dan disebarluaskan kepada masyarakat. 27. Majalah ilmiah adalah majalah yang diakui oleh kementerian dan ditetapkan oleh  pejabat yang berwenang. 28. Pertemuan

ilmiah

adalah

pertemuan

yang

membahas

perkembangan

ilmu

 pengetahuan, teknologi, dan seni. 29. Buku kerja penyuluh adalah buku yang berisi catatan tugas dan hasil kerja penyuluh sebagai laporan kepada atasan langsung setiap minggu dan atau sesuai keadaaan geografis penyuluh yang bersangkutan.

4

30. Modul penyuluhan adalah materi penyuluhan yang disusun dan disajikan secara tertulis. 31. Penulis utama adalah seorang yang memprakarsai penulisan, memiliki ide tentang hal yang akan ditulis, pembuat outline, penyusun konsep tulisan sehingga nama yang  bersangkutan tertera pada urutan pertama atau dinyatakan secara j elas sebagai p enulis utama. 32. Penulis pembantu adalah seorang yang memberikan bantuan kepada penulis utama, misalnya

dalam

hal

pengumpulan

data,

analisis

data,

penyempurnaan

konsep/penambahan bahan materi dan penyunting. 33. Karya seni adalah suatu proses kreatif dalam bidang kesenian yang dilandasi oleh  pengamatan dan penghayatan dengan melibatkan cipta, rasa, dan karsa antara lain  berupa hasil seni lukis, seni patung, seni grafis, seni keramik, seni musik, seni tari, seni suara, seni karawitan, seni pedalangan, seni teater yang diakui pejabat berwenang. 34. Seminar penyuluhan agama adalah salah satu bentuk pertemuan ilmiah untuk membahas masalah tertentu dalam bidang bimbingan dan penyuluhan agama dan  pembangunan untuk memperoleh suatu hasil/kesimpulan. 35. Lokakarya penyuluhan agama adalah salah satu bentuk pertemuan untuk membahas masalah tertentu dalam bidang bimbingan dan penyuluhan agama untuk memperoleh hasil/kesimpulan tertentu yang perlu ditindaklanjuti. 36. Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS. 37. Target adalah jumlah beban kerja yang akan dicapai dari setiap pelaksanaan tugas  jabatan.

5

BAB II TUGAS POKOK, KEDUDUKAN, PENETAPAN LOKASI DAN SASARAN PENYULUH AGAMA

A. Tugas Pokok dan d an Kedudukan

1. Tugas pokok penyuluh agama sesuai Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan

Pembangunan

dan

Pendayagunaan

Aparatur

Negara

Nomor

54/Kep/MK.WASPAN/9/1999 adalah melakukan dan mengembangkan kegiatan  bimbingan atau penyuluhan agama dan pembangunan melalui bahasa agama. 2. Kedudukan penyuluh agama berada pada instansi pemerintah sebagai pelaksana teknis fungsional bimbingan keagamaan atau penyuluhan dan pembangunan melalui bahasa agama kepada masyarakat. Kedudukan penyuluh agama ditetapkan oleh pejabat yang  berwenang sesuai ketentuan yang berlaku dengan pengaturan sebagai berikut : a.

Penyuluh Agama di Kementerian Agama b erkedudukan pada : 1) Kantor Kementerian Agama tingkat kabupaten / kota. Penyuluh agama yang berkedudukan pada Kantor Kementerian Agama kabupaten / kota mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh dalam melakukan kegiatan bimbingan, penyuluhan agama dan  pembangunan melalui bahasa agama pada kelompok sasaran masyarakat yang  berada

di wilayah dan instansi dalam lingkungan kabupaten / kota yang

 bersangkutan dan dapat berkedudukan pada kecamatan. 2) Kanwil Kementerian Agama tingkat provinsi Penyuluh agama yang berkedudukan pada kantor wilayah Kementerian Agama provinsi mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh dalam melakukan kegiatan bimbingan atau penyuluhan agama dan pembangunan melalui bahasa agama pada kelompok sasaran masyarakat yang bersifat antar / lintas kabupaten / kota dan instansi tingkat provinsi yang  bersangkutan. 3) Tingkat pusat. Penyuluh agama yang berkedudukan pada Kantor Kementerian Agama Pusat mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang secara penuh dalam melakukan kegiatan bimbingan, penyuluhan agama dan pembangunan melalui bahasa agama pada kelompok sasaran yang bersifat nasional dan internasional atau instansi pemerintah swasta ting kat pusat.

6

 b. Penyuluh agama instansi adalah penyuluh agama yang mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh melakukan kegiatan bimbingan  penyuluhan agama dan pembangunan kepada mas yarakat serta pembinaan mental / rohani khusus kepada pegawai suatu instansi / kementerian / Lembaga Pemerintah  Non Kementerian, Pemda tingkat provinsi atau kabupaten / kota, BUMN dan instansi lain.

B. Penetapan Lokasi / Wilayah

1. Setelah seorang pejabat fungsional penyuluh agama diangkat maka perlu diterbitkan surat tugas penetapan lokasi / wilayah sasaran binaan yang dilakukan oleh pejabat yang  berwenang yaitu : a.

Kepala Kantor Kementerian Agama kabupaten kabupaten / kota kota untuk penyuluh penyuluh agama yang unit kerjanya pada Kantor kemenag kabupaten / kota.

 b. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Kementerian Agama Provinsi Provinsi untuk penyuluh agama agama yang unit kerjanya pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi. c.

Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik bagi penyuluh agama yang ditempatkan pada Kementerian Agama Pusat.

d. Kepala Biro Kepegawaian Kementerian / LPNK / Instansi / Pemda tingkat  provinsi / kabupaten / kota yang bersangkutan untuk penyuluh agama yang  bertugas pada suatu Kementerian / LPNK / instansi / Pemda tingkat provinsi / kabupaten / kota. 2. Atas dasar surat tugas penetapan lokasi/wilayah sasaran binaan penyuluh agama,  pejabat yang b erwenang membuat surat pernyataan melaksanakan tu gas untuk bahan  penetapan pembayaran tunjangan jabatan bagi penyuluh agama yang bersangkutan. 3. Pengaturan penugasan a. Pada tingkat Kabupaten/kota yang terdapat struktur organisasi seksi/penyelenggara Bimas yang melaksanakan fungsi bimbingan atau penyuluhan agama pada masyarakat sesuai struktur Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota yang  bersangkutan dengan rasio 1 (satu) orang penyuluh agama melaksanakan  pembinaan untuk 1 (satu) wilayah kecamatan, bilamana ketenagaan jabatan jabata n fungsional penyuluh agama masih terbatas, maka seorang penyuluh agama dapat diberi tugas untuk melakukan pembinaan terhadap beberapa kecamatan yang  berdekatan dengan sasaran penugasan bagi masyarakat serta instansi/lembaga tingkat kecamatan yang bersangkutan. Khusus bagi kabupaten/kota yang tidak memiliki struktur Seksi/Penyelenggara Bimas Katolik maka penetapan tenaga  penyuluh agama di bawah koordinasi Kepala Bidang / Pembimas Katolik.

7

 b. Pada tingkat provinsi lokasi kelompok sasaran/binaan penyuluh agama adalah instansi/lembaga tingkat provinsi dan kelompok sasaran masyarakat yang bersifat lintas kabupaten/kota yang penetapannya dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama. c. Lokasi kelompok sasaran/binaan untuk tingkat nasional adalah instansi/ lembaga yang berada di tingkat pusat dan kelompok sasaran masyarakat yang bersifat nasional yang penetapannya dilakukan oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik. 4. Jumlah Kelompok Seorang penyuluh agama ditugaskan dalam satu wilayah / instansi tertentu, maka  penyuluh agama yang bersangkutan segera melakukan usaha pembentukan kelompok dengan ketentuan : a. Jumlah kelompok setiap penyuluh disesuaikan dengan kondisi wilayah dan jumlah  penduduk dengan ketentuan sebagaimana daftar di bawah ini :  No.

1. 2.

Jenis Penyuluh Agama Penyuluh Agama Kementerian Agama Penyuluh Agama Instansi

Jumlah Minimal Volume/Kegiatan/Bimbingan Kelompok Penyuluhan/Klp/Bln Padat/Mudah Jarang/Sulit Padat/Mudah Jarang/Sulit 12

6

2x

12

-

1x

Ket

1x

 b. Jumlah anggota setiap kelompok paling sedikit 5 orang. c. Jenis sasaran kelompok penyuluh agama fungsional diutamakan kepada masyarakat yang belum pernah terjangkau atau belum terbentuk dalam kelompok tetap oleh penyuluh agama honorer atau katekis yang telah ada. d. Pada prinsipnya pelaksanaan tugas jabatan fungsional adalah bersifat mandiri, namun dalam rangka pelaksanaan tugas pokoknya seorang penyuluh agama harus melakukan koordinasi dan kerja sama yang sebaik-baiknya dengan/antar penyuluh agama itu sendiri maupun lembaga/instansi yang terkait dengan tugas penyuluh agama dan jabatan fungsional lainnya antara lain dokter, penyuluh keluarga  berencana, penyuluh pertanian yang berada di lingkungan masing-masing. e. Sasaran akhir penugasan seorang penyuluh agama adalah terlaksananya  pendidikan masyarakat melalui bimbingan, p enyuluhan agama dan pembangunan melalui bahasa agama kepada seluruh masyarakat dalam wilayah binaannya melalui pembentukan kelompok binaan seperti BIA, BIR, OMK, KKMK, keluarga, lanjut usia dengan program pembinaan yang terarah dan sistematis. Dengan demikian terbentuk masyarakat yang semakin memahami, menghayati, dan mengamalkan nilai ajaran agama Katolik dalam seluruh aspek kehidupan.

8

f. Setiap pejabat fungsional penyuluh agama diharapkan dapat berperan aktif dalam menggerakkan kegiatan pembangunan melalui bahasa agama dan kegiatan organisasi / lembaga Katolik / keagamaan Katolik yang ada di wilayah kerjanya masing-masing.

C. Jenis Kelompok Sasaran

Kelompok sasaran penyuluh agama terdiri dari: 1. Kelompok sasaran masyarakat umum: a.

Masyarakat pedesaan

 b. Masyarakat transmigrasi 2. Kelompok sasaran masyarakat perkotaan: a.

Komplek perumahan

 b.  Real estate c.

Asrama

d. Daerah pemukiman baru e.

Masyarakat pasar

f.

Masyarakat daerah rawan

g. Karyawan instansi pemerintah / swasta tingkat kabupaten / kota / provinsi h. Masyarakat industri dan masyarakat s ekitar kawasan industri 3. Kelompok sasaran masyarakat khusus terdiri dari : a.

Cendekiawan: 1) Kelompok profesi (ISKA, PUKAT (Perkumpulan Usahawan Katolik), dll. 2) Kampus / masyarakat akademis

 b. Generasi muda: 1) Orang Muda Katolik (OMK) 2) Mahasiswa 3) Pramuka c.

Kelompok Parokial: 1) Kelompok Teritorial (wilayah / lingkungan / stasi / kring) 2) Kelompok Kategorial (Legio Maria, PDKK, Putra-Putri Altar, dll)

d.

Lembaga Pendidikan Masyarakat (LPM): 1) Komuni pertama 2) Krisma 3) Kelompok katekumen 4) Sekolah Minggu atau Bina Iman Anak 5) Siswa-siswi sekolah negeri dan swasta non Katolik 6) Ormas Katolik (WKRI, PMKRI, Pemuda Katolik, dll)

9

e.

Binaan khusus: 1) Panti rehabilitasi / panti sosial 2) Rumah sakit 3) Masyarakat gelandangan dan pengemis (gepeng) 4) Kelompok PSK, waria, dll 5) Lembaga pemasyarakatan (LP)

f.

Daerah terpencil: 1) Masyarakat daerah terpencil 2) Masyarakat suku terasing

10

BAB III KEGIATAN PENYULUH DAN PERHITUNGAN ANGKA KREDIT

A. Unsur Utama dan Butir Kegiatannya

1. Pendidikan Formal (semua jenjang jabatan) a.

Pendidikan formal meliputi : 1) Pendidikan SLTA / Diploma I dan memperoleh ijazah/ gelar gelar diberikan angka kredit 25 . 2) Pendidikan DII / DIII / Sarjana Muda

dan memperoleh memperoleh ijazah / gelar gelar

diberikan angka kredit 50. Pendidikan S1/ Diploma IV mendapat angka kredit 75. Angka Pascasarjana memperoleh memperoleh angka kredit 100 dan Doktor dalam  bidang keagamaan Katolik mendapat angka kredit 150.  b. Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Adalah kegiatan pendidikan dalam jabatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 101 tahun 2000 untuk meningkatkan pengetahuan. Adapun  jenis diklat penyuluh agama terdiri dari 5 jenis diklat yaitu : 1) Diklat calon penyuluh agama. 2) Diklat penyuluh agama fungsional tingkat dasar dan tingkat lanjutan yaitu diklat yang dipersyaratkan harus diikuti oleh setiap calon penyuluh agama atau Pegawai Negeri Sipil yang telah diangkat dalam jabatan fungsional  penyuluh agama. 3) Diklat teknis pengembangan profesi penyuluh penyuluh agama yaitu diklat yang yang bagi  penyuluh agama untuk pengembangan spesialisasi bidang tertentu. 4) Diklat instruktur penyuluh agama yaitu diklat sertifikasi bagi penyuluh agama yang diangkat sebagai ketua kelompok kerja penyuluh atau tim penilai angka kredit penyuluh serta pejabat pembina jabatan fungsional penyuluh agama. 5) Diklat

manajemen

penyuluh

agama

yaitu

diklat

sertifikasi

yang

dipersyaratkan bagi penyuluh agama yang diberi tugas melatih pada diklat fungsional penyuluh agama. c.

Lamanya pendidikan dan pelatihan : 1) Lebih dari 960 jam memperoleh 15 angka kredit. 2) Antara 841 s.d 9 60 jam memperoleh 9 angka kredit. 3) Antara 481 s.d 8 40 jam memperoleh 6 angka kredit. 4) Antara 161 s.d 4 80 jam memperoleh 3 angka kredit. 5) Antara 81 s.d 160 jam memperoleh 2 angka kredit. 6) Antara 30 s.d 80 jam memperoleh 1 angka kredit.

11

d. Pengembangan penyuluh agama dapat dilakukan dengan mutasi dalam jabatan struktural atau fungsional lainnya bagi yang memenuhi syarat dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Butir Kegiatan a.

Rincian Kegiatan tugas penyuluh agama terampil: 1) Penyuluh agama p elaksana (1) Menyusun konsep tertulis materi bimbingan atau penyuluh dalam bentuk naskah memperoleh angka kredit 0,020 (2) Melaksanakan

bimbingan/penyuluhan

melalui

tatap

muka

kepada

muka

kepada

masyarakat pedesaan memperoleh angka kredit 0,014 (3) Melaksanakan

bimbingan/penyuluhan

melalui

tatap

kelompok terpencil memperoleh angka kredit 0,018 (4) Melaksanakan Bimbingan/penyuluhan melalui pentas pertunjukan sebagai  pemain memperoleh angka kredit 0,008 (5) Menyusun

laporan

mingguan

pelaksanaan

Bimbingan/penyuluhan

memperoleh angka kredit 0,008 (6) Melaksanakan konsultasi secara perorangan memperoleh angka kredit 0,004 (7) Melaksanakan konsultasi secara kelompok memperoleh angka kredit 0,0 06 (8) Menyusun laporan hasil konsultasi perorangan/kelompok memperoleh angka kredit 0,004

2) Penyuluh agama pelaksana lanjutan (1) Mengumpulkan data potensi wilayah atau kelompok sasaran memperoleh angka kredit 0,09 (2) Menyusun rencana kerja operasional memperoleh angka kredit 0,06 (3) Mengumpulkan bahan materi Bimbingan/penyuluhan memperoleh angka kredit 0,045 (4) Menyusun konsep materi Bimbingan/penyuluhan dalam bentuk naskah memperoleh angka kredit 0,05 (5) Menyusun konsep materi Bimbingan / penyuluhan dalam bentuk poster memperoleh angka kredit 0,025 (6) Melaksanakan

Bimbingan/penyuluhan

melalui

tatap

muka

kepada

masyarakat pedesaan memperoleh angka kredit 0,035 (7) Melaksanakan Bimbingan penyuluhan melalui pentas pertunjukan sebagai  pemain memperoleh angka kredit 0,02

12

(8) Menyusun

laporan

mingguan

pelaksanaan

Bimbingan/penyuluhan

memperoleh angka kredit 0,02 (9) Melaksanakan konsultasi secara perorangan memperoleh angka kredit 0, 01 (10)Melaksanakan (10) Melaksanakan konsultasi secara kelompok memperoleh angka kredit 0,0 15 (11)Menyusun (11) Menyusun laporan hasil konsultasi perorangan/kelompok memperoleh angka kredit 0,01

3) Penyuluh agama penyelia (1) Menyusun rencana kerja operasional memperoleh angka kredit 0,12 (2) Mengidentifikasi kebutuhan sasaran memperoleh angka kredit 0,07 (3) Menyusun konsep program memperoleh angka kredit 0,09 (4) Membahas konsep program sebagai penyaji memperoleh angka kredit 0, 06 (5) Merumuskan program kerja memperoleh angka kredit 0,06 (6) Menyusun konsep tertulis materi Bimbingan / penyuluhan dalam bentuk naskah memperoleh angka kredit 0,10 (7) Melaksanakan

Bimbingan/penyuluhan

melalui

tatap

muka

kepada

masyarakat pedesaan memperoleh angka kredit 0,07 (8) Melaksanakan Bimbingan/penyuluhan melalui pentas pertunjukan sebagai  pemain memperoleh angka kredit 0,04 (9) Menyusun

laporan

mingguan

pelaksanaan

Bimbingan/penyuluhan

memperoleh angka kredit 0,04 (10)Melaksanakan (10) Melaksanakan konsultasi secara perorangan memperoleh angka kredit 0, 02 (11)Melaksanakan (11) Melaksanakan konsultasi secara kelompok memperoleh angka kredit 0,0 3 (12)Menyusun (12) Menyusun laporan hasil konsultasi perorangan/kelompok memperoleh angka kredit 0,020 (13)Mengumpulkan (13) Mengumpulkan bahan untuk penyusunan petunjuk pelaksanaan / petunjuk teknis Bimbingan / penyuluhan memperoleh angka kr edit 0,18 (14)Mengolah (14) Mengolah dan menganalisis data untuk penyusunan petunjuk pelaksanaan / petunjuk teknis Bimbingan/penyuluhan memperoleh angka kredit 0,15

 b. Rincian kegiatan penyuluh agama ahli meliputi : 1) Penyuluh agama pertama

(1) (1) Mengolah data identifikasi potensi wilayah atau kelompok sasaran memperoleh angka kredit 0,04

(2) (2) Menyusun rencana kerja operasional memperoleh angka kredit 0,06 (3) (3) Menyusun konsep materi Bimbingan/penyuluhan dalam bentuk naskah memperoleh angka kredit 0,05

13

(4) (4) Mendiskusikan konsep materi Bimbingan/penyuluhan sebagai penyaji 0,03 angka kredit

(5) (5) Merumuskan materi Bimbingan/penyuluhan memperoleh angka kredit 0,03

(6) (6) Melaksanakan Bimbingan/penyuluhan melalui tatap muka kepada kelompok masyarakat perkotaan memperoleh angka kredit 0,035

(7) (7) Melaksanakan Bimbingan/penyuluhan melalui tatap muka kepada kelompok binaan khusus memperoleh angka kredit 0 ,03

(8) (8) Menyusun instrumen pemantauan hasil pelaksanaan Bimbingan/  penyuluhan memperoleh angka kredit 0,03

(9) (9) Menyusun

instrumen

evaluasi

hasil

pelaksanaan

Bimbingan/

 penyuluhan memperoleh angka kredit 0,03

(10) Mengumpulkan

data

pemantauan/evaluasi

hasil

pelaksanaan

Bimbingan / penyuluhan memperoleh angka kredit 0,09

(11) Menyusun laporan mingguan pelaksanaan Bimbingan/penyuluhan memperoleh angka kredit 0,02

(12) Melaksanakan konsultasi secara perorangan memperoleh angka kredit 0,01

(13) Melaksanakan konsultasi secara kelompok memperoleh angka kredit 0,015

(14) Menyusun laporan hasil konsultasi perorangan/kelompok memperoleh angka kredit 0,01

(15) Menyusun konsep petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis Bimbingan/  penyuluhan memperoleh angka kredit 0,035

(16) Mendiskusikan

konsep

petunjuk

pelaksanaan/petunjuk

teknis

Bimbingan / penyuluhan sebagai penyaji memperoleh angka kredit 0,03

(17) Merumuskan

petunjuk

pelaksanaan/petunjuk

teknis

Bimbingan/

 penyuluhan memperoleh angka kredit 0,09

(18) Menyiapkan dan mengolah bahan/data/informasi tentang kajian arah kebijaksanaan pengembangan Bimbingan Bimbingan / penyuluhan yang bersifat  penyempurnaan memperoleh angka kredit 0,36

2) Penyuluh agama muda

(1) (1) Menyusun instrumen pengumpulan data potensi wilayah atau kelompok sasaran memperoleh angka kredit 0,08

(2) (2) Menganalisis data potensi wilayah atau kelompok sasaran memperoleh angka kredit 0,06

14

(3) (3) Menyusun rencana kerja tahunan memperoleh angka kredit 0,09 (4) (4) Menyusun rencana kerja operasional memperoleh angka kredit 0,12 (5) (5) Mendiskusikan konsep program sebagai pembahas memperoleh angka kredit 0,06

(6) (6) Menyusun desain materi Bimbingan/penyuluhan memperoleh angka kredit 0,09

(7) (7) Menyusun konsep tertulis materi Bimbingan/penyuluhan dalam bentuk naskah memperoleh angka kredit 0,10

(8) (8) Menyusun konsep materi Bimbingan/penyuluhan dalam bentuk leaflet memperoleh angka kredit 0,05

(9) (9) Menyusun konsep tertulis materi Bimbingan/penyuluhan dalam bentuk slide memperoleh angka kredit 0,05

(10) Menyusun konsep materi Bimbingan/penyuluhan dalam bentuk booklet memperoleh angka kredit 0,09

(11) Menyusun konsep materi Bimbingan/penyuluhan dalam bentuk rekaman kaset memperoleh angka kredit 0,05

(12) Menyusun konsep materi Bimbingan/penyuluhan dalam bentuk rekaman video / film memperoleh angka kredit 0,08

(13) Mendiskusikan konsep materi Bimbingan/penyuluhan sebagai penyaji memperoleh angka kredit 0,06

(14) Merumuskan materi Bimbingan/penyuluhan memperoleh angka kredit 0,06

(15) Melaksanakan Bimbingan/penyuluhan melalui tatap muka kepada kelompok generasi muda memperoleh angka kredit 0 ,08

(16) Melaksanakan Bimbingan/penyuluhan melalui tatap muka kepada kelompok LPM memperoleh angka kredit 0,06

(17) Melaksanakan Bimbingan/penyuluhan melalui radio memperoleh angka kredit 0,04

(18) Melaksanakan bimbingan atau penyuluha melalui pentas pertunjukan sebagai sutradara memperoleh angka kredit 0,04

(19) Mengolah

dan

menganalisis

data

hasil

pemantauan/evaluasi

 pelaksanaan Bimbingan/penyuluhan memperoleh angka kredit 0,18

(20) Merumuskan hasil pemantauan pelaksanaan Bimbingan/penyuluhan memperoleh angka kredit 0,09

(21) Merumuskan hasil evaluasi pemantauan pelaksanaan Bimbingan/  penyuluhan memperoleh angka kredit 0,09

15

(22) Menyusun laporan mingguan pelaksanaan Bimbingan/penyuluhan memperoleh angka kredit 0,04

(23) Melaksanakan konsultasi secara perorangan memperoleh angka kredit 0,02

(24) Melaksanakan konsultasi secara kelompok memperoleh angka kredit 0,03

(25) Menyusun laporan hasil konsultasi perorangan/kelompok memperoleh angka kredit 0,02

(26) Mengumpulkan bahan untuk penyusunan pedoman Bimbingan/  penyuluhan memperoleh angka kredit 0,18

(27) Mengolah dan menganalisis data bahan penyusunan pedoman Bimbingan / penyuluhan memperoleh angka kredit 0,15

(28) Menyusun konsep pedoman Bimbingan/penyuluhan memperoleh angka kredit 0,36

(29) Mendiskusikan

konsep

pedoman

Bimbingan/penyuluhan

sebagai

 penyaji memperoleh angka kredit 0,06 angka kredit

(30) Mendiskusikan konsep petunjuk pelaksanaan / petunjuk teknis Bimbingan/penyuluhan sebagai pembahas memperoleh angka kredit 0,06

(31) Menyusun

kerangka

acuan

tentang

kajian

arah

kebijaksanaan

 pengembangan Bimbingan/penyuluhan yang bersifat penyempurnaan memperoleh angka kredit 0,18

(32) Menyiapkan dan mengolah bahan/data/informasi tentang kajian arah kebijaksanaan pemgembangan Bimbingan/penyuluhan yang bersifat  pembaharuan memperoleh angka kredit 1,08

(33) Menyiapkan

dan

 pengembangan

mengolah

metode

bahan/data/informasi

Bimbingan/penyuluhan

yang

tentang bersifat

 penyempurnaan memperoleh angka kredit 0,36

(34) Menyiapkan

dan

 pengembangan

mengolah

metode

bahan/data/informasi

Bimbingan/penyuluhan

yang

tentang bersifat

 pembaharuan memperoleh angka kredit 0,54

3) Penyuluh agama madya

(1) (1) Merumuskan monografi potensi wilayah atau kelompok sasaran memperoleh angka kredit 0,12

(2) (2) Menyusun rencana kerja lima tahunan memperoleh angka kredit 0,21 (3) (3) Menyusun rencana kerja operasional memperoleh angka kredit 0,18

16

(4) (4) Mendiskusikan konsep program sebagai narasumber memperoleh angka kredit 0,09

(5) (5) Menyusun konsep materi Bimbingan/penyuluhan dalam bentuk naskah memperoleh angka kredit 0,15

(6) (6) Mendiskusikan konsep materi Bimbingan/penyuluhan sebagai penyaji memperoleh angka kredit 0,09

(7) (7) Mendiskusikan

konsep

materi

Bimbingan/penyuluhan

sebagai

 pembahas memperoleh angka kredit 0,09

(8) (8) Mendiskusikan

konsep

materi

Bimbingan/penyuluhan

sebagai

narasumber memperoleh angka kredit 0,09

(9) (9) Merumuskan metode Bimbingan/penyuluhan memperoleh angka kredit 0,09

(10) Melaksanakan Bimbingan/penyuluhan melalui tatap muka kepada kelompok cendekia memperoleh angka kredit 0 ,09

(11) Melaksanakan

Bimbingan/penyuluhan

melalui

media

televisi

memperoleh angka kredit 0,09

(12) Menyusun laporan mingguan pelaksanaan Bimbingan/penyuluhan memperoleh angka kredit 0,06

(13) Melaksanakan konsultasi secara perorangan memperoleh angka kredit 0,03

(14) Melaksanakan konsultasi secara kelompok memperoleh angka kredit 0,045

(15) Menyusun laporan hasil konsultasi perorangan/kelompok 0,03 angka kredit

(16) Mendiskusikan

konsep

pedoman

Bimbingan/penyuluhan

sebagai

 pembahas memperoleh angka kredit 0,09

(17) Mendiskusikan pedoman Bimbingan/penyuluhan sebagai narasumber memperoleh angka kredit 0,09

(18) Mendiskusikan

konsep

petunjuk

pelaksanaan/petunul

(teknis

 bimbingan atau penyuluhan) sebagai narasumber memperoleh angka kredit 0,09

(19) Menganalisis data dan informasi dan merumuskan kajian arah kebijaksanaan pengembangan Bimbingan/penyuluhan yang bersifat  penyempurnaan memperoleh angka kredit 1,62

(20) Menyusun

kerangka

acuan

tentang

kajian

arah

kebijakan

 pengembangan Bimbingan/penyuluhan yang bersifat pembaharuan memperoleh angka kredit 2,40

17

(21) Menganalisis data dan informasi dan merumuskan kajian arah kebijakan

pemgembangan

Bimbingan/penyuluhan

yang

bersifat

 pembaharuan memperoleh angka kredit 2,40

(22) Menyusun kerangka acuan tentang pengembangan metode Bimbingan/  penyuluhan yang bersifat penyempurnaan memperoleh angka kredit 0,81

(23) Menganalisis data dan informasi dan merumuskan pengembangan metode

Bimbingan/penyuluhan

yang

bersifat

penyempurnaan

memperoleh angka kredit 0,81

(24) Menyusun kerangka acuan tentang pengembangan metode Bimbingan/  penyuluhan yang bersifat pembaharuan memperoleh angka kredit 1,20

(25) Menganalisis data dan informasi dan merumuskan pengembangan metode

Bimbingan/penyuluhan

yang

bersifat

pembaharuan

memperoleh angka kredit 1,20

(26) Menyusun tafsir tematis sebagai bahan Bimbingan/penyuluhan yang  bersumber dari Kitab Suci memperoleh angka kredit 3,51

(27) Menyusun tafsir tematis sebagai bahan Bimbingan / penyuluhan yang  bersumber dari Ajaran Gereja/dogma memperoleh angka kredit 2,49

3. Bimbingan / penyuluhan agama dan pembangunan a. Melakukan identifikasi potensi wilayah atau kelompok sasaran meliputi : 1) Menyusun instrumen pengumpulan data potensi wilayah atau kelompok sasaran. Yang dimaksud kegiatan tersebut adalah kegiatan membuat formulirformulir, blanko-blanko isian, daftar pertanyaan clan lain-lain yang dapat digunakan sebagai alat untuk menghimpun data potensi wilayah/kelompok sasaran yang meliputi data umum wilayah (keadaan alam, penduduk, prasarana dan sarana umum, sarana pendidikan, sarana peribadatan, lapangan kerja, sosial,

politik

dan

lain-lain),

data

khusus

kegiatan

keagamaan

dan

 pembangunan. Dengan instrumen tersebut dapat dihimpun berbagai data dan informasi, untuk memperoleh gambaran masalah yang dihadapi masyarakat. Seluruh masalah yang dihimpun dihimpun

dijadikan sebagai sebagai bahan dalam penyusunan program program bagi

 penyuluhan agama dan pembangunan. Kegiatan tersebut dapat dilakukan oleh masing-masing penyuluh agama secara perorangan atau tim, dengan surat tugas Kepala Bidang / Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat dan setiap konsep instrumen disahkan melalui proses diskusi antar penyuluh agama dalam suatu wilayah.

18

2) Mengumpulkan data tentang potensi wilayah/ kelompok sasaran yang dimaksud kegiatan tersebut adalah kegiatan menghimpun atau mengumpulkan data oleh penyuluh agama dengan menggunakan instrumen pengumpulan data yang sudah disiapkan. 3) Mengolah data potensi wilayah/kelompok sasaran. Yang dimaksud kegiatan tersebut adalah kegiatan menggabungkan, mengelompokkan atau memilahmilah data hasil kegiatan baik yang sejenis maupun yang tidak sejenis, sehingga tergambar tentang potensi dan kelemahan serta masalah-masalah dalam suatu wilayah atau kelompok sasaran untuk menjadi bahan dalam  penyusunan program penyuluhan agama. 4) Menganalisis data adalah kegiatan menganalisis berbagai data atau informasi hasil kegiatan pengolahan data sehingga dapat disimpulkan masalah-masalah masalah-masalah  pokok dan strategis yang dihadapi masyarakat untuk menjadi dasar dalam  penyusunan program. Hasil analisis data yang dibuat oleh seorang penyuluh agama dibahas melalui proses diskusi antar penyuluh agama dalam suatu wilayah dengan menghadirkan beberapa narasumber yang dianggap perlu. 5) Merumuskan monografi potensi wilayah atau kelompok sasaran. Yaitu kegiatan membuat rangkuman data data yang disimpulkan disimpulkan sehingga tergambar dalam bentuk statistik data yang sistematis, lengkap, terpadu, dan dibuat secara bertingkat mulai tingkat desa, kecamatan, kabupaten/kota, propinsi sampai tingkat nasional.

 b. Menyusun Rencana Kerja 1) Lima tahunan Adalah penyusunan rencana kerja dalam jangka waktu lima tahun, berupa  pokok-pokok program yang perlu dilakukan oleh seorang penyuluh agama dengan sistematika: a) Pendahuluan  b) Gambaran data dan permasalahan c) Pokok-pokok program d) Kesimpulan dan saran 2) Tahunan Adalah kegiatan penyusunan rencana kerja yang diperlukan atau diprioritaskan untuk jangka / kurun waktu satu tahun, dan diambil kegiatan pokoknya dari rencana lima tahunan lalu dijabarkan langkah-langkah sesuai dengan butir kegiatan yang telah ditetapkan.

19

3) Rencana Operasional Adalah kegiatan menyusun Term Of Refence  (TOR) yang bersifat penjabaran setiap kegiatan yang tertuang dalam rencana kerja tahunan sehingga tergambar secara jelas tujuan, sasaran, waktu pelaksanaan dan pokok-pokok materi serta teknis

pelaksanaan

kegiatan

bimbingan

dan

penyuluhan

agama

dan

 pembangunan yang akan dilakukan untu k suatu kelompok sasaran/binaan yang ada.

c.

Menyusun Program Kerja 1) Identifikasi Kebutuhan Sasaran Adalah kegiatan mendiskusikan / membahas dengan kelompok atau sasaran tentang Term Of Refence (TOR) 2) Menyusun Konsep Program Adalah kegiatan penyusunan konsep dan program berdasarkan masukan dari kelompok sasaran/binaan. Konsep desain program bimbingan / penyuluhan agama dan pembangunan meliputi rincian materi, teknik atau metode  penyuluhan serta jadwal dan peserta yang dijadikan sasaran penyuluhan. 3) Membahas Konsep Program sebagai : a) Penyaji Adalah kegiatan penyuluh agama sebagai penyampai atau pembawa makalah / konsep dan memberi jawaban / penjelasan atas makalah / konsep dalam diskusi yang diadakan oleh penyuluh agama dalam suatu wilayah untuk membahas konsep rencana atau program kerja yang telah disusun oleh masing-masing penyuluh agama.  b) Pembahas Adalah kegiatan penyuluh agama sebagai pengkaji, pengoreksi dan memberikan pertanyaan serta saran-saran atas makalah / konsep yang disampaikan oleh penyaji dalam diskusi yang diadakan oleh penyuluh agama dalam suatu wilayah untuk membahas konsep rencana atau program kerja yang telah disusun ol eh masing-masing penyuluh agama. c)  Narasumber Adalah kegiatan penyuluh agama pemberi informasi, jawaban-jawaban,  penjelasan, jalan tengah yang tidak dapat dilakukan oleh pen yaji / pembahas dalam diskusi yang diadakan oleh penyuluh agama dalam suatu wilayah untuk membahas konsep rencana atau program kerja yang telah disusun oleh masing-masing penyuluh agama. Narasumber dapat juga diminta dari tenaga ahli di luar penyuluh agama.

20

4) Merumuskan Program Kerja Adalah kegiatan penyempurnaan konsep program kerja berdasarkan hasil  pembahasan dalam diskusi yang dilakukan oleh penyuluh agama dalam suatu wilayah baik secara perorangan maupun dalam bentuk tim.

d. Menyusun materi bimbingan atau penyuluhan Menyusun desain materi Bimbingan / penyuluhan adalah kegiatan penyusunan kurikulum dan garis materi program Bimbingan / penyuluhan yang merupakan rincian dari pokok-pokok materi kurikulum yang terdapat dalam kerangka materi  program yang telah ada. 1) Mengumpulkan bahan materi Bimbingan / penyuluhan adalah kegiatan menghimpun dan mempelajari bahan-bahan Bimbingan / penyuluhan dari Kitab Suci, dogma, tradisi gereja dan kebijakan pemerintah untuk melengkapi  penyusunan desain materi (hasil / bukti fisik dapat berupa resume) 2) Menyusun konsep materi Bimbingan / penyuluhan dalam bentuk : a) Tertulis  b)  Naskah Adalah kegiatan penyusunan materi tertulis berdasarkan desain materi dan  bahan yang berhasil dihimpun sebagai sistematika tertentu yang dibuat dalam bentuk naskah ketikan 1,5 spasi. c) Brosur ( Leaflet   Leaflet ) Adalah kegiatan penyusunan materi yang dituangkan dalam bentuk lembaran berdasarkan desain materi dan bahan yang berhasil dihimpun. d) Slide Adalah kegiatan penyusunan materi tertulis / grafik / gambar yang dituangkan dalam bentuk presentasi yang dapat ditayangkan melalui overhead / slide proyektor berdasarkan desain materi dan bahan yang  berhasil dihimpun. e) Poster Adalah kegiatan penyusunan materi yang dituangkan dalam bentuk poster atau spanduk berdasarkan desain materi dan bahan yang berhasil dihimpun.  Booklet) f) Buklet ( Booklet)

Adalah kegiatan penyusunan materi singkat / padat dalam bentuk buku tipis / buku kecil berdasarkan desain materi bahan yang berhasil dihimpun dan sudah pernah dipublikasikan.

21

g) Rekaman (1) Kaset/ CD Adalah kegiatan penyusunan materi yang dituangkan dalam rekaman kaset dengan durasi waktu pemutaran minimal 30 menit dan pernah disiarkan melalui radio atau dipasarkan s ecara umum. (2) Video / film Adalah kegiatan penyusunan materi yang dituangkan dalam bentuk rekaman video / film dengan durasi waktu pemutaran minimal 30 menit dan pernah disiarkan melalui media elektronik dan dipasarkan secara umum. (3) Media online Adalah materi penyuluhan penyuluhan yang akan diunggah ke media media online. 3) Mendiskusikan konsep materi bimbingan / pen yuluhan sebagai : a) Penyaji Adalah kegiatan dalam suatu diskusi / pertemuan untuk membahas konsep materi bimbingan di mana penyuluh agama bertindak sebagai penyampai atau pembawa makalah / konsep dan memberi jawaban / penjelasan atas makalah / konsep yang disampaikan.  b) Pembahas Adalah kegiatan pengkaji, mengoreksi, dan memberikan pertanyaan serta saran-saran atas makalah / konsep yang disampaikan oleh penyaji dalam diskusi / pertemuan untuk membahas membahas konsep / materi materi bimbingan. c)  Narasumber Adalah kegiatan pemberi informasi, jawaban-jawaban, penjelasan, jalan tengah yang tidak dapat dilakukan oleh penyaji / pembahas dalam diskusi untuk membahas konsep / materi bimbingan. 4) Merumuskan materi bimbingan atau penyuluhan Adalah kegiatan merumuskan penyempurnaan konsep materi Bimbingan /  penyuluhan dengan menampung saran perbaikan yang telah disampaikan oleh  pembahas, nara sumber dan peserta diskusi.

22

e. Pelaksanaan bimbingan atau penyuluhan 1) Melaksanakan Bimbingan / penyuluhan melalui tatap muka kepada kelompok sasaran. a) Masyarakat umum

(1) (1) Masyarakat pedesaan Bimbingan penyuluhan bagi masyarakat pedesaan adalah kegiatan  pelaksanaan bimbingan penyuluhan yang dilakukan dalam suatu  pertemuan tatap muka antara penyuluh agama dengan kelompok masyarakat umum yang berada di pedesaan.

(2) (2) Masyarakat perkotaan Bimbingan / penyuluhan kepada masyarakat perkotaan adalah kegiatan pelaksanaan bimbingan / penyuluhan yang dilakukan dalam suatu pertemuan tatap muka antara penyuluh agama dengan kelompok masyarakat umum yang berada di perkotaan.  b) Masyarakat khusus

(1) (1) Kelompok cendekia Bimbingan / penyuluhan kepada masyarakat cendekia adalah kegiatan  pelaksanaan bimbingan / penyuluhan yang dilakukan dalam suatu  pertemuan tatap muka antara penyuluh agama dengan kelompok masyarakat yang mempunyai spesialisasi yaitu cendikiawan.

(2) (2) Kelompok karyawan muda Bimbingan / penyuluhan kepada generasi muda karyawan adalah kegiatan kelompok pegawai / karyawan pelaksanaan bimbingan /  penyuluhan yang dilakukan dalam suatu p ertemuan tatap muka antara  penyuluh agama dengan kelompok masyarakat yang mempunyai spesialisasi seperti Kelompok Karyawan Muda Katolik (KKMK).

(3) (3) Kelompok generasi muda Bimbingan / penyuluhan kepada generasi muda dalam masyarakat adalah kegiatan pelaksanaan bimbingan / penyuluhan yang dilakukan dalam suatu pertemuan tatap muka antara penyuluh agama dengan kelompok / sasaran khusus generasi muda antara lain Muda-mudi Katolik (Mudika), Perhimpunan Mahasiswa Katolik (PMKRI),

dan

sebagainya.

(4) (4) Kelompok Lembaga Pendidikan Masyarakat (LPM) Bimbingan/penyuluhan kepada lembaga pendidikan masyarakat adalah kegiatan pelaksanaan bimbingan / penyuluhan yang dilakukan dalam suatu pertemuan tatap muka antara penyuluh agama dengan

23

kelompok / sasaran lembaga pendidikan masyarakat seperti sekolah minggu Katolik, peserta komuni pertama, peserta baptisan anak-anak, dan lain-lain.

(5) (5) Kelompok Terpencil Bimbingan / penyuluhan kepada kelompok terpencil adalah kegiatan  pelaksanaan bimbingan penyuluhan yang dilakukan dalam suatu  pertemuan tatap muka antara penyuluh agama dengan kelompok / sasaran masyarakat yang tinggal di daerah-daerah terpencil dan masyarakat suku terasing.

(6) (6) Kelompok Khusus Bimbingan / penyuluhan kepada binaan khusus adalah kegiatan  pelaksanaan Bimbingan / penyuluhan yang dilakukan dalam suatu  pertemuan tatap muka antara penyuluh agama dengan kelompok / sasaran masyarakat yang mempunyai kekhususan dalam kehidupan antara lain masyarakat penghuni Lembaga Pemasyarakatan (LP), panti rehabilitasi, WTS, Rumah Sakit, panti asuhan, dan lain-lain. 2) Melaksanakan Bimbingan / penyuluhan melalui media a) Radio Bimbingan / penyuluhan melalui radio adalah kegiatan pelaksanaan Bimbingan / penyuluhan secara lisan yang dilakukan dengan menggunakan alat atau media radio, baik radio swasta maupun RRI di mana penyuluh agama yang bersangkutan menyampaikan siaran langsung atau pemutaran / rekaman kaset (tidak langsung).  b) Televisi Bimbingan / penyuluhan melalui televisi adalah kegiatan pelaksanaan  bimbingan penyuluhan secara lisan yang dilakukan dengan menggunakan alat atau media televisi baik secara langsung atau pemutaran rekaman (tidak langsung). c) Media online Bimbingan / penyuluhan melalui website adalah merumuskan bahan  bimbingan

dan

penyuluhan

www.hidupkatolik.com

melalui

www.sesawi.com

website

resmi

misalnya:

[email protected]   dan [email protected]

lainnya. d) Pentas pertunjukan 1) Pemain Bimbingan/penyuluhan melalui pentas pertunjukan adalah kegiatan Bimbingan / penyuluhan yang dilakukan secara lisan ataupun dengan

24

gerakan yang dilakukan dalam suatu pertunjukan dimana penyuluh agama bertindak sebagai salah satu pemain / pemegang peran. 2) Sutradara Bimbingan / penyuluhan melalui pertunjukan adalah kegiatan Bimbingan / penyuluhan yang dilakukan secara lisan ataupun dengan gerakan yang dilakukan dalam suatu pertunjukan dimana penyuluh agama bertindak sebagai sutradara.

f.

Pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan bimbingan / penyuluhan. 1)

Pemantauan Adalah kegiatan penyusunan dan pembuatan instrumen berupa formulir,  blanko dan lain-lain yang dikaitkan dengan teknis pelaksanaan pemantauan kegiatan untuk mengetahui kemajuan, hambatan dan hasil-hasil konkrit setiap kegiatan bimbingan / penyuluhan.

2) Evaluasi Adalah kegiatan penyusunan dan pembuatan instrumen berupa formulir,  blanko

yang

digunakan

untuk

mengumpulkan mengumpulkan

bahan-bahan

dalam

 pelaksanaan evaluasi tentang keberhasilan, kegagalan dalam suatu kegiatan dan sebab-sebabnya.

3) Mengumpulkan data Adalah kegiatan melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Bimbingan / penyuluhan agama dengan menggunakan formulir hasil  pelaksnaan pemantauan dan evaluasi kegiatan. 4) Mengolah

dan

menganalisis

data

adalah

kegiatan

pengolahan

dan

menganalisis hasil kerja butir kegiatan nomor 2. 5) Merumuskan hasil a)Pemantauan Adalah kegiatan penyusunan rumusan hasil pemantauan serta langkah tindak lanjut yang harus dilakukan untuk peningkatan kegiatan  penyuluhan.  b) Evaluasi Adalah kegiatan penyusunan rumusan hasil evaluasi (dari hasil olahan dan analisa data evaluasi) serta langkah tindak lanjut yang harus dilakukan untuk peningkatan berbagai penyuluhan.

25

g. Menyusun laporan mingguan pelaksanaan Bimbingan/penyuluhan Adalah kegiatan penyusunan dan pembuatan laporan kegiatan dan bimbingan /  penyuluhan yang telah dilakukan oleh seorang penyuluh agama dalam d alam 1 minggu yang meliputi : hari, tanggal, waktu, jenis kegiatan yang dilakukan, lokasi kelompok, jumlah sasaran, materi pembinaan yang disampaikan serta hasilhasilnya.

h. Pelayanan konsultasi agama atau pembangunan 1) Melaksanakan konsultasi secara : a) Perorangan Adalah

kegiatan

pemberian

informasi,

penjelasan,

jalan

keluar

 pemecahan terhadap suatu persoalan yang dihadapi perorangan antara lain konsultasi perorangan yang dilakukan pada P4S.  b) Kelompok Adalah kegiatan pemberian informasi, penjelasan dan jalan keluarnya terhadap suatu persoalan kepada kelompok-kelompok masyarakat / sasaran penyuluhan. 2) Menyusun laporan hasil konsultasi perorangan kelompok Adalah kegiatan penyusunan dan pembuatan laporan pelaksanaan kegiatan  bimbingan / penyuluhan yang melalui proses konsultasi meliputi : jumlah sasaran / jumlah peserta, frekuensi, masalah yang dipecahkan, langkah  pemecahan yang disampaikan serta hasil-hasilnya.

3) Pengembangan bimbingan atau penyuluhan Penyusunan pedoman bimbingan atau petunjuk pelaksanaan a) Menyusun pedoman Bimbingan / penyuluhan aga ma (1) Mempersiapkan bahan untuk penyusunan pedoman bimbingan atau  penyuluhan (a) Mengumpulkan bahan Adalah kegiatan pengumpulan bahan Bimbingan / penyuluhan  berupa membuat resume terhadap peraturan perundang-undangan yang ada, naskah / buku / pedoman / juklak kebijakan pemerintah, atau hasil konsultasi dengan pejabat terkait dan lain-lain. (b) Mengolah dan menganalisis data Adalah

kegiatan

menyimpulkan

membuat

dan

26

telaahan,

menginventarisir

memilah, bahan

memilih,

yang

dapat

dipergunakan untuk penyusunan / penyempurnaan pedoman /  juklak penyuluhan. (2) Menyusun pedoman bimbingan / penyuluhan (a) (a) Menyusun

konsep

pedoman

adalah

kegiatan

penyusunan

 penyempurnaan pedoman dengan menggunakan bahan dari hasil kerja. (b) Mendiskusikan konsep pedoman 1) Sebagai penyaji Adalah kegiatan dalam suatu diskusi / pertemuan untuk membahas konsep materi bimbingan di mana penu\yuluh agama bertindak sebagai penyampai atau pembawa makalah / konsep dan pemberi jawaban / penjelasan atas makalah / konsep yang disampaikan. 2) Sebagai pembahas Adalah kegiatan pengkaji, mengoreksi, dan memberikan  pertanyaan serta saran-saran atas makalah / konsep yang disampaikan oleh penyaji dalam diskusi / pertemuan untuk membahas konsep / materi bimbingan. 3) Sebagai narasumber Adalah

kegiatan

pemberi

informasi,

jawaban-jawaban,

 penjelasan, jalan tengah yang tidak dapat dilakukan oleh  penyaji / pembahas dalam diskusi yang diadakan oleh  penyuluh agama dalam suatu wilayah untuk membahas konsep rencana atau program kerja yang telah disusun oleh masing-masing penyuluh agama. (c) Merumuskan konsep pedoman bimbingan atau penyuluhan Adalah kegiatan merumuskan penyempurnaan konsep materi Bimbingan / penyuluhan dengan menampung saran perbaikan yang telah disampaikan oleh pembahas, nara sumber dan peserta diskusi.

(3) Menyusun petunjuk pelaksanaan / petunjuk teknis bimbingan atau  penyuluhan (a) Menyusun konsep petunjuk pelaksanaan / petunjuk teknis : 1) Mempersiapkan bahan untuk penyusunan juklak, juknis  penyuluhan 2) Mengolah dan menganalisis data

27

(b) Mendiskusikan konsep pelaksanaan / petunjuk teknis penyuluhan 1) Sebagai penyaji 2) Sebagai pembahas 3) Sebagai nara sumber (c) Merumuskan petunjuk pelaksanaan / petunjuk teknis bimbingan atau penyuluhan (4) Perumusan kajian arah kebijakan pengembangan bimbingan atau  penyuluhan (a) Merumuskan kajian arah kebijakan pengembangan bimbingan /  penyuluhan yang bersifat penyempurnaan. Menyusun kerangka acuan



Adalah kegiatan penyusunan kajian proposal penyempurnaan terhadap

berbagai

kebijakan

di bidang

pengembangan

 penyuluhan agama dalam rangka pembinaan kehidupan dan  pembangunan. Menyiapkan dan mengolah bahan data/informasi



Adalah kegiatan mengumpulkan dan menyusun data / informasi untuk dijadikan bahan dalam pelaksanaan kajian  penyempurnaan

terhadap

kebijakan

pengembangan

 penyuluhan

pembinaan

kehidupan

beragama

dan

dan

 pembangunan. Menganalisis data dan informasi serta merumuskan kajian



arah kebijaksanaan. Adalah kegiatan menganalisis data dan informasi untuk merumuskan

konsep

pengembangan/

penyempurnaan

terhadap kebijaksanaan pengembangan penyuluhan dan  pembinaan kehidupan beragama dan pembangunan. (b) Merumuskan kajian arah kebijakan pengembangan bimbingan/  penyuluhan yang bersifat pembaharuan 

Menyusun kerangka acuan



Menyiapkan dan mengolah bahan / data / informasi



Menganalisis data, informasi dan merumuskan kajian arah kebijakan

(5) Pengembangan metode bimbingan / penyuluhan agama (a) Merumuskan pengembangan metode bimbingan / penyuluhan agama yang bersifat penyempurnaan 

Menyusun kerangka acuan

28



Menyiapkan dan mengolah bahan data / informasi



Menganalisis data / informasi dan merumuskan  pengembangan metode bimbingan / penyuluhan

(b) Merumuskan pengembangan metode bimbingan/ penyuluhan agama yang bersifat pembaharuan 

Menyusun kerangka acuan



Menyiapkan dan mengolah bahan data / informasi



Menganalisis data dan informasi serta merumuskan konsep metode bimbingan / penyuluhan agama.

(c) Pengembangan materi bimbingan atau penyuluhan Menyusun tafsir tematis sebagai bahan penyuluhan yang  bersumber dari : 

Kitab Suci Adalah kegiatan penelaahan suatu permasalahan yang hangat terjadi dalam masyarakat, misalnya : “Penghargaan atas harkat kemanusiaan dalam kehidupan plural” atau tema-tema lain yang diperlukan untuk bahan bimbingan dan  penyuluhan dengan menggunakan referensi.



Ajaran Gereja/ Dogma Adalah kegiatan penelaahan suatu permasalahan yang hangat terjadi dalam masyarakat, misalnya “Penghargaan atas harkat kemanusiaan dalam kehidupan plural” atau tema-tema lain yang diperlukan untuk bahan bimbingan dan  penyuluhan dengan menggunakan referensi dari Ajaran Gereja .



Tradisi Gereja Adalah kegiatan penelaahan suatu permasalahan yang hangat terjadi dalam masyarakat, masyarakat, misalnya : “Penghargaan atas harkat kemanusiaan dalam kehidupan plural” atau tema-tema lain yang diperlukan untuk bahan bimbingan dan  penyuluhan dengan menggunakan referensi dari tradisi Gereja Katolik.

B. Pengembangan Profesi Dan Unsur Kegiatannya (Semua Jenjang Jabatan)

1. Membuat karya tulis / karya ilmiah di bidang penyuluhan agama : a. Karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survei dan atau evaluasi di bidang agama yang dipublikasikan dalam bentuk :

29

1) Buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional memperoleh angka kredit 12,5. Hasil penelitian disebarluaskan kepada penyuluh agama seluruh Indonesia atau untuk umum. 2) Majalah ilmiah yang diakui instansi yang berwenang memperoleh angka kredit Seperti jurnal agama, buletin atau yang sejenisnya yang beredar / diterbitkan oleh unit kerja atau Kementerian Agama.  b. Karya tulis berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri dalam bidang keagamaan yang tidak dipublikasikan tetapi didokumentasikan pada perpustakaan instansi yang bersangkutan dalam bentuk : 1) Buku, memperoleh angka kredit 8 2) Makalah, memperoleh angka kredit 4 c. Makalah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri dalam bidang keagamaan yang tidak dipublikasikan tetapi didokumentasikan pada perpustakaan instansi yang bersangkutan dalam bentuk : 1) Buku, memperoleh angka kredit 7,5 2) Makalah, memperoleh angka kredit 3,5 d. Tulisan ilmiah populer di bidang keagamaan yang disebarluaskan melalui media massa 2 angka kredit, misalnya : tulisan-tulisan / bahasan mengenai suatu keadaan / kejadian dipandang dari sudut agama berdasarkan Kitab Suci, dogma, atau tradisi resmi yang berlaku di lingkungan Gereja Katolik. e. Menyampaikan prasaran berupa tinjauan gagasan atau alasan ilmiah di bidang keagamaan dalam pertemuan ilmiah dalam bentuk naskah 2,5 angka kredit, misalnya : 1)

Sebagai narasumber pada suatu seminar atau lokakar ya

2)

Sebagai anggota kelompok kerja dalam suatu lokakarya

3)

Merancang kegiatan keagamaan bagi institusi-institusi agama (sekolah, gereja, dll). Misalnya setiap melakukan kegiatan seperti di atas dapat dianggap sebagai tambahan angka kredit untuk pengembangan profesi.

2. Menerjemahkan/menyadur buku dan bahan lainnya di bidang penyuluhan penyuluhan agama : a. Terjemahan/saduran di bidang penyuluh agama yang dip ublikasikan 1) Dalam bentuk buku yang diterbitkan atau diedarkan secara nasional 7 angka kredit 2) Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh instansi yang berwenang 3 angka kredit  b. Terjemahan/saduran di bidang penyuluhan agama yang tidak dipublikasikan 1) Dalam bentuk buku, memperoleh angka kredit 3 2) Dalam bentuk makalah, memperoleh angka kredit 1,5

30

Mengalih bahasa

: menerjemahkan buku/karya-karya ilmiah lainnya yang

berbahasa

asing

ke

dalam

bahasa

Indonesia. Menyadur

: pembahasan/penelaahan buku atau karya ilmiah dengan lebih mendalam atau lebih luas dengan mengikutsertakan penilaian ataupun pendapat  pribadi.

Membuat resensi

: Meringkas isi buku

maupun karya ilmiah

sehingga lebih lebih mudah untuk dipahami. dipahami.

c. Membimbing penyuluh agama yang berada di bawah jenjang jabatannya 0,02 angka kredit. Dapat berupa : 1) Berbagi pengalaman 2) Membantu dalam pembuatan rencana kerja 3) Memberikan referensi-referensi yang dimiliki 4) Mensosialisasikan penemuan ataupun peraturan baru 5) Membimbing dalam pemahaman substansi tugas dll.

C. Unsur Penunjang Tugas Penyuluh Agama

Penunjang tugas penyuluhan agama 1. Mengajar atau melatih pegawai selama 2 jam pelajaran dengan angka kredit 0,04 misalnya : a. Menjadi tenaga pengajar pada Diklat Prajabatan atau pendidikan dan  pelatihan pimpinan (Diklatpim)  b. Mengajar pada diklat di tempat kerja (DDTK) c. Menjadi narasumber pada diklat-diklat / pengembangan pegawai 2. Mengikuti seminar atau lokakarya tingkat internasional / nasional : a. Menjadi pemrasaran, memperoleh angka kredit 3  b. Menjadi moderator / pembahas / narasumber, memperoleh angka kredit 2 c. Menjadi peserta, memperoleh angka kredit 1 3. Menjadi pengurus organisasi profesi tingkat internasional / nasional, seperti pengurus KWI, memperoleh angka kredit 1 4. Menjadi anggota tim penilai jabatan fungsional penyuluh agama secara, memperoleh angka kredit aktif 0,5 per tahun. tahun. 5. Melakukan kegiatan pengabdian masyarakat misalnya menjadi pengurus aktif dalam organisasi sosial kemasyarakatan, memperoleh angka kredit 1 angka kredit per tahun.

31

6. Menciptakan karya seni gerejani misalnya lagu gereja, lukisan gereja, dll yang diakui oleh otoritas yang berwenang. a.

Perorangan, memperoleh angka kredit 5

 b.

Kelompok 1)

Ketua, memperoleh angka kredit 3

2)

Anggota, memperoleh angka kredit 2

7. Menjadi anggota delegasi misi keagamaan : a.

Tingkat nasional/ internasional 1) Ketua, memperoleh angka kredit 3 2) Anggota, memperoleh angka kredit 2 Contoh : menjadi tim panitia Forum of Asian Bishop Conference (FABC)

 b.

Tingkat propinsi 1) Ketua, memperoleh angka kredit 1 2) Anggota, memperoleh angka kredit 0,5 Contoh : Peserta pertemuan Sidang Agung Gereja Katolik Indonesia (SAGKI)

8. Memperoleh penghargaan / tanda jasa : a.

Penghargaan tanda jasa dari pemerintah atas prestasi kerjanya 1)

Tingkat internasional / nasional, memperoleh angka kredit 3 Tanda jasa sebagai nara sumber dalam foru m internasional

 b.

2)

Tingkat provinsi, memperoleh angka kredit 2,5

3)

Tingkat kabupaten / kota, memperoleh memperoleh angka kredit kredit 2

Gelar kehormatan akademis, memperoleh angka kredit 15

9. Memperoleh gelar kesarjanaan lainnya Memperoleh ijazah / gelar yang ti dak sesuai dengan bidang tugasnya. a. Doktor, memperoleh angka kredit 15  b. Pasca Sarjana (S-2), memperoleh angka kredit 10 c. Sarjana, memperoleh angka kredit 5

D. Teknis Pelaksanaan

1. Tugas

pokok

jabatan

fungsional

penyuluh

agama

adalah

melakukan

dan

mengembangkan kegiatan Bimbingan / penyuluhan agama dan pembangunan melalui  bahasa agama. a gama. Dalam rangka ran gka p elaksanaan tugas pokoknya tersebut, seorang penyuluh p enyuluh agama harus mengembangkan kerja sama dan koordinasi yang sebaik-baiknya dengan  penyuluh agama lainnya (baik penyuluh agama fungsional maupun penyuluh agama honorer) dengan jabatan fungsional penyuluh lainnya (penyuluh keluarga berencana,  penyuluh pertanian, juru penerang, juga dengan tokoh agama/pimpinan lembaga

32

Dewan Parok /Katekis yang ada di wilayahnya serta dengan aparat tokoh masyarakat dan lain-lain yang ada dalam mas yarakat. 2. Berdasarkan tugas pokok tersebut, maka disusun rincian tugas pejabat fungsional  penyuluh agama yang terdiri dari 2 jenis yaitu rin cian kegiatan penyuluh agama trampil dan kegiatan penyuluh agama ahli, dari segi aspek dapat dibagi menjadi 3 yaitu: unsur, sub unsur dan butir kegiatan. 3. Pada tingkat unsur, sub unsur, dan butir kegiatan untuk setiap penyuluh agama pada  prinsipnya sama, namun p ada tingkat butir kegiatan setiap penyuluh agama ada yang sama dan ada yang berbeda sesuai dengan jenjang kepangkatan/jabatan yang dimilikinya di mana penyuluh agama yang memiliki pangkat / jabatan yang lebih tinggi memperoleh kegiatan dan jenis kegiatan yang sifatnya serta tingkat analisis yang lebih  berat. 4. Pelaksanaan butir kegiatan antara penyuluh agama yang satu dengan yang lainnya saling berkait yakni hasil kerja seorang penyuluh agama yang berada dalam suatu  jenjang jabatan tertentu di manfaatkan oleh seorang penyuluh agama yang berada dalam suatu jenjang jabatan yang lainnya untuk memperoleh bahan dimaksud, maka peranan sekretariat kelompok kerja penyuluh agama dan sekretariat tim penilai sangat menentukan. 5. Dalam rangka melaksanakan tugas sesuai dengan rin cian kegiatan yang telah ditetapkan  penyuluh agama yang berada pada setiap tingkat (kabupaten/kota/atau propinsi atau nasional) merumuskan terlebih dahulu secara bersama-sama tentang : a.

Bagaimana proses yang harus dilakukan untuk setiap rencana kegiatan

 b. Apa kriteria hasil yang harus / akan dicapai c.

Bagaimana instrumen dan bukti fisik yang akan digunakan

6. Untuk melakukan tugas sebagaimana dimaksud pada angka 5 di atas dilakukan oleh suatu tim yang terdiri dari beberapa orang dan selanjutnya dibahas dan disempurnakan  bersama melalui forum diskusi untuk disepakati dis epakati dan dijadikan st andar oleh tim penilai angka kredit dan para pen yuluh agama dalam melaksanakan tugas. 7. Untuk merumuskan proses dimaksud pimpinan satuan organisasi selaku pembina  jabatan fungsional pen yuluh agama pa da tingkat kabupaten/kota/provinsi/nasional atau dengan prakarsa para penyuluh agama yang bersangkutan melalui wadah kelompok kerja penyuluh agama yang ada mengusulkan unuk menugaskan seorang atau beberapa orang penyuluh agama yang berada di wilayahnya untuk menyusun konsep (bila belum ada) atau melakukan evaluasi dan penyempurnaan / pengembangan instrumen dan teknis pelaksanaan butir kegiatan, untuk selanjutnya konsep tersebut dibahas dan disepakati bersama dan dijadikan acuan seluruh penyuluh agama dan tim penilai dalam melaksanakan tugasnya.

33

8. Apabila pada suatu unit kerja tidak terdapat penyuluh agama trampil atau penyuluh agama ahli yang sesuai dengan jenjang jabatannya untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana yang telah ditetapkan, maka penyuluh agama trampil atau penyuluh agama ahli lainnya yang pangkat/jabatannya lebih tinggi satu tingkat di atas atau lebih rendah di bawah jenjang jabatan penyuluh agama yang memiliki tugas tersebut dapat melaksanakan kegiatan tersebut berdasarkan penugasandari pimpinan unit kerja yang  bersangkutan dan penilaian angka kredit diatur sebagai berikut : a.

Penyuluh agama yang melaksanakan tugas penyuluh agama di atas jenjang  jabatannya, angka kredit dilakukan, diperoleh, dis etujui 80% dari angka kredit di setiap butir kegiatan yang dilakukan.

 b. Penyuluh agama yang melaksanakan tugas penyuluh agama di bawah jenjang  jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sama dengan angka kredit setiap butir kegiatan yang dilakukan. c.

Proses penugasan tersebut dapat juga berlaku lintas wilayah/sasaran binaan.

9. Dalam rangka memacu prestasi kerja, maka setiap penyuluh agama untuk keperluan  pengembangan karir j abatan dan kepangkatannya harus menyusun rencana k erja sesuai rincian tugas masing-masing untuk memperoleh angka kredit minimal yang telah ditetapkan dengan menggunakan formulir.

34

BAB IV JENJANG, JABATAN, DAN PANGKAT

A. Jabatan fungsional Penyuluh Agama

Jabatan fungsional Penyuluh Agama terdiri atas penyuluh agama terampil dan penyuluh agama ahli. B. Jenjang jabatan fungsional Penyuluh Agama sebagai berikut :

1. Penyuluh Agama Terampil, terdiri atas : a.

Penyuluh Agama Pelaksana;

 b. Penyuluh Agama Pelaksana Lanjutan; c.

Penyuluh Agama Penyelia;

2. Penyuluh Agama Ahli, terdiri atas : a.

Penyuluh Agama Pertama;

 b. Penyuluh Agama Muda; c.

Penyuluh Agama Madya;

3. Jenjang pangkat dan golongan ruang Penyuluh Penyuluh Agama Terampil yaitu : a.

Penyuluh agama pelaksana, terdiri atas : 1) Pengatur Muda tingkat I, golongan ruang II/b 2) Pengatur, golongan ruang II/c 3) Pengatur tingkat I, golongan ruang II/d

 b. Penyuluh Agama Pelaksana lanjutan, terdiri atas : 1) Penata Muda, golongan ruang III/a 2) Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b c.

Penyuluh Agama Penyelia, terdiri atas : 1) Penata, golongan ruang III/c 2) Penata Tingkat I, golongan ruang III/d

4. Jenjang pangkat dan golongan ruang Penyuluh Penyuluh Agama Ahli yaitu : a.

Penyuluh agama pertama, terdiri atas : 1) Penata Muda, golongan ruang III/a 2) Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b

 b. Penyuluh agama muda, terdiri atas : 1) Penata, golongan ruang III/c 2) Penata Tingkat I, golongan ruang III/d c.

Penyuluh Agama Madya, terdiri atas : 1) Pembina, golongan ruang IV/a 2) Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b 3) Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c

35

C. Penilaian dan Penetapan Angka K redit

a) Tim Pembina Pembina Jabatan Fungsional Fungsional Penyuluh Agama Katolik Tim Pembina Pembina jabatan fungsional fungsional penyuluh agama berfungsi melakukan asistensi dan evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan pembinaan dan pendelegasian jabatan fungsional penyuluh agama pada satuan organisasi / instansi dan berkedudukan pada Kementerian Agama Pusat.  b) Tim Penilai a. Kedudukan, struktur dan personalia tim penilai 1) Kedudukan tim penilai a) Tim penilai kabupaten / kota berkedudukan di Kantor Kementerian Agama kabupaten / kota dan sekretariat ti m berada pada urusan kepegawaian  b) Tim penilai provinsi berkedudukan di kantor wilayah Kementerian Agama  provinsi dan sekretariat tim berada pada Subbag kepegawaian c) Tim penilai pusat berkedudukan pada Kementerian Agama pusat dan sekretariat tim berada pada Biro kepegawaian d) Tim penilai instansi berkedudukan pada instansi pemerintah tingkat Kementerian / LPNK / pemda tingkat provinsi dan kabupaten / kota dan sekretariat tim diatur sesuai struktur kepegawaian yang ada pada Kementerian / LPNK / pemda yang bersangkutan. 2) Struktur dan personalia tim penilai Struktur dan personalia tim penilai terdiri dari 7 (tujuh) orang atau lebih dengan ketentuan jumlahnya harus ganjil dengan susunan : a) Seorang ketua merangkap anggota  b) Seorang wakil ketua merangkap anggota c) Seorang sekretaris merangkap anggota d) 4 orang anggota atau lebih (disesuaikan dengan jumlah penyuluh agama yang dinilai) dengan ratio 1 : 50, artinya bila terdapat kelipatan 50  penyuluh agama, anggota dapat lebih dari 4 orang. e) Untuk membantu tim penilai dalam melaksanakan tugasnya dapat dibentuk tim teknis yang terdiri dari para ahli, baik yang berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil maupun pakar yang mempunyai keahlian dan kemampuan teknis yang diperlukan dalam menilai berbagai jenis karya ilmiah penyuluh agama. f) Sekretariat tim penilai yang yang dipimpin dipimpin oleh oleh sekretaris tim penilai

terdiri

dari pegawai yang memiliki keterkaitan tugas dengan penilaian angka kredit jabatan fungsional penyuluh agama.

36

3) Persyaratan personalia tim penilai a) Persyaratan umum (1) Pangkat

ketua

tim

penilai

serendah-rendahnya

sama

dengan

kepangkatan penyuluh agama yang dinilai (2) Memiliki keahlian dan kemampuan serta memahami metode penilaian  prestasi kerja penyuluh agama (3) Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit tidak dapat diangkat sebagai tim penilai  b) Persyaratan khusus (1) Ketua berasal dari pejabat struktural yang menangani tugas yang terkait dengan pembinaan tugas penyuluh agama (2) Wakil ketua berasal dari bagian yang menangani bidang tugas fasilitatif di bidang kepegawaian atau pendidikan agama/ penerangan agama (3) Sekretaris tim berasal dari pejabat struktural yang menangani bidang tugas kepegawaian (4) Anggota berasal dari pejabat fungsional penyuluh agama dan Kepala Seksi yang berhubungan dengan tugas bimbingan dan penyuluhan agama serta pejabat struktural yang terkait dengan pelaksanaan tugas  penyuluh agama (pejabat fungsional penyuluh agama lebih banyak dari pejabat struktural

4) Pengangkatan tim penilai (1) Personalia tim penilai pusat diangkat dengan Surat Keputusan Menteri Agama (2) Personalia tim penilai dan sekretariat instansi diangkat dengan Surat Keputusan pimpinan instansi yang bersangkutan (3) Personalia tim penilai dan sekretariat provinsi diangkat dengan Surat Keputusan Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi. (4) Personalia tim penilai kabupaten / kota ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten / Kota. (5) Masa jabatan dan ketentuan pengangkatan ti m penilai : (1) Masa jabatan tim penilai dan sekretaris tim penilai adalah 5 (lima) tahun. (2) Sedangkan tim penilai instansi selama 2 (dua) masa jabatan berturutturut dapat diangkat kembali setelah melampaui tenggang waktu 1 (satu) masa jabatan.

37

(3) Dalam hal anggota tim penilai dan sekretaris tim penilai yang ikut dinilai, Ketua tim penilai dapat memberhentikan sementara anggota tim penilai dan sekretaris tim penilai yang bersangkutan apabila tidak melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

5) Pemberhentian Personalia tim diberhentikan dari jabatannya apabila : a) Habis masa jabatannya  b) Dipindahkan ke jabatan lain yang tidak terkait dengan pejabat struktural. c) Berhenti atau diberhentikan sebagai Pegawai Negeri S ipil d) Dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

3. Tugas tim penilai a. Tim penilai pusat, bertugas : 1) Melakukan penilaian atas usul penetapan angka kredit penyuluh ahli madya golongan ruang pembina (IV/a) sampai dengan Pembina Utama Muda (IV/c) di lingkungan Kementerian Agama dan instansi lainnya. 2) Menyampaikan hasil sidang penetapan angka kredit penyuluh agama madya kepada pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit. 3) Melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan jabatan fungsional penyuluh agama.  b. Tim penilai instansi bertugas : Melakukan penilaian atas usul penetapan angka kredit dari penyuluh agama terampil pelaksana golongan ruang II/b sampai dengan penyuluh agama terampil  penyelia golongan ruang III/d dan dari penyuluh agama ahli pertama golongan ruang III/a sampai dengan penyuluh agama ahli muda golongan ruang III/d di lingkungan masing-masing. c.

Tim penilai provinsi bertugas : 1) Melakukan penilaian, usul dan menetapkan penetapan angka kredit penyuluh agama mulai mulai dari penyuluh agama pelaksana lanjutan golongan ruang Penata Muda Tk. I (III/b) sampai dengan golongan ruang Penata Tk. I (III/d) yang  bertugas

pada

Kantor

KementerianAgama

dan

Instansi

tingkat

Kabupaten/Kota dalam provinsi. 2) Mengusulkan penetapan angka kredit kepada pejabat yang berwenang meliputi  penetapan angka kredit penyuluh agama terampil yang surat penugasannya ditandatangani oleh Kepala Kanwil Kementerian Aga ma Provinsi.

38

3) Melakukan penilaian terhadap usul penyuluh agama terampil pelaksana golongan ruang Pengatur Muda Tk. I (II/b) sampai dengan Pengatur Tk. I (II/d)

yang

surat

penugasannya

ditandatangani

oleh

Kepala

Kanwil

Kementerian Agama provinsi yang bersangkutan. d. Tim penilai kabupaten/kota bertugas : 1) Melakukan penilaian atas usulan menetapkan penetapan angka kredit penyuluh agama mulai dari penyuluh agama pelaksana golongan ruang Pengatur Muda Tingkat I (II/b) sampai dengan golongan ruang Pengatur Tk. I (II/d). 2) Melakukan penilaian tahap awal usul penyuluh agama di lingkungannya mulai dari penyuluh agama golongan ruang Penata Muda (III/a) sampai dengan Penata Muda Tk. I (III/d). 3) Mengusulkan penetapan angka kredit bagi penyuluh agama di lingkungannya kepada pejabat yang berwenang untuk menetapkan angka kredit mulai dari  penyuluh agama p enyelia golongan g olongan ruang Penata (III/c) serta golongan ruang Penata Tk. I (III/d) yang bertugas pada Kantor Kementerian Agama dan instansi tingkat kabupaten / kota dalam provinsi yang bersangkutan.

4. Rincian tugas a.

Tim penilai 1) Menghimpun data prestasi kerja penyuluh agama yang akan dinilai dan diberi angka kredit berdasarkan usulan yang disampaikan oleh pejabat yang  berwenang. 2) Memeriksa kebenaran bukti-bukti prestasi kerja penyuluh agama dan memberi angka kredit atas dasar kriteria yang ditentukan. 3) Menuangkan angka kredit yang telah disepakati dalam butir dan kolom / lajur yang sesuai dengan menggunakan formulir daftar usul penetapan angka kredit untuk penyuluh agama terampil terampil dan penyuluh agama ahli dalam juknis. 4) Menyampaikan surat keputusan penetapan angka kredit kepada pejabat yang  berwenang menetapkan angka kredit. 5) Melakukan

pembinaan

terhadap

penyuluh

agama

yang

tidak

aktif

mengumpulkan angka kredit. 6) Melaporkan kepada pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, apabila ada penyuluh agama yang telah habis batas waktunya tapi belum memenuhi angka kredit yang disyaratkan. 7) Mendokumentasikan data hasil penilaian dan penetapan angka kredit. 8) Melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada pejabat yang berwenang.

39

 b. Sekretaris tim penilai Sekretaris tim penilai bertugas memberikan bantuan teknis dan administrasi usul  penetapan angka kredit untuk kelancaran pelaksanaan tugas tim penilai dan  pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit dengan rincian sebagai berikut: 1) Menerima, mengadministrasikan dan melakukan penelitian awal tentang kelengkapan berkas setiap usul penetapan angka kredit, 2) Mengatur pembagian berkas usulan penetapan angka kredit penyuluh agama kepada anggota tim penilai yang ditunj uk. 3) Menyiapkan bahan yang diperlukan untuk penilaian dan penetapan angka kredit dan menyiapkan undangan pelaksanaan sidang tim p enilai. 4) Melayani keperluan tim penilai dalam melaksanakan tugas dan kelengkapan  penyelenggaraan rapat tim penilai. 5) Mendokumentasikan hasil kerja tim penilai dan bukti prestasi kerja yang telah dinilai. 6) Membantu tim penilai dalam menuangkan pemberian angka kredit penyuluh agama yang telah disepakati tim penilai untuk ditetapkan Pejabat yang  berwenang. 7) Menyampaikan Surat Keputusan Penetapan Angka Kredit yang telah ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang kepada Pejabat Fungsional Penyuluh Agama dan Pejabat lain yang terkait. 8) Melaporkan tugasnya kepada Ketua Tim Penilai

c.

Tim teknis 1) Dalam hal ini terdapat prestasi kerja penyuluh agama yang dinilai memiliki kekhususan, sehingga tim penilai tidak mampu menilai, maka pejabat yang  berwenang menetapkan angka kredit dapat membentuk Tim Penilai Teknis. Dalam menilai menilai karya ilmiah, namun Anggota Tim Tim Penilai tidak ahli dalam  bidang t ersebut, maka diperlukan Tim Penilai Teknis dapat menilai berbagai b erbagai  jenis karya ilmiah, 2) Anggota Tim Penilai Teknis terdiri dari para ahli, baik yang berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil maupun yang bukan Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai keahlian dan kemampuan teknis yang diperlukan. 3) Tugas Pokok Tim Penilai Teknis adalah memberikan saran dan pertimbangan kepada

Ketua

Tim

Penilai

dalam

memberikan

penilaian

terhadap

kegiatan/prestasi yang bersifat khusus atau memerlukan memerlukan keahlian tertentu. 4) Tim Penilai Teknis menerima tugas dan tanggung jawab dari Ketua Tim Penilai.

40

5. Tata Cara Pengusulan, Penilaian dan Penetapan Angka Kr edit a.

Pengajuan Usul Penetapan Angka Kredit 1) Usul Penetapan Angka Kredit dari setiap penyuluh agama dilakukan 2 (dua) kali dalam satu tahun yaitu pada bulan Januari dan bulan Juli. 2) Berkas usulan penetapan angka kredit disiapkan oleh Penyuluh Agama yang  bersangkutan, selanjutnya berkas yang telah siap yang disusun secara tertib diajukan kepada atasan langsung (Pejabat Penilai SKP) penyuluh agama yang  bersangkutan. Bimas

Kepala

memiliki

Bidang/Kepala

Seksi/Pembimbing/Penyelenggara

tugas pembinaan terhadap pelaksanaan tugas

yang

 bersangkutan berhubungan dengan bimbingan dan penyuluhan, atau Subdit Penyuluh Agama/ Urusan Agama dan Pendidikan Agama Katolik pada Ditjen Bimas Katolik Kementerian Agama, atau Kepala Unit Kepegawaian pada Instansi di luar Kementerian Agama. 3) Pejabat Penilai SKP penyuluh agama agama memeriksa kelengkapan dan kebenaran  berkas dan data usul Penetapan Angka Kredit tersebut kemudian membuat surat pengantar usul kepada pejabat yang berwenang untuk menetapkan angka kredit dengan ketentuan sebagai berikut : a) Berkas Usul Penetapan Angka Kredit penyuluh agama yang menjadi kewenangan Tim Penilai pada satuan organisasi yang bersangkutan membuat surat pengantar usul ditandatangani pejabat yang b erwenang.  b) Berkas usul penatapan Angka Kredit penyuluh agama yang menjadi kewenangan Tim Penilai yang lebih tinggi/pejabat di luar satuan organisasi yang bersangkutan surat pengantar usul ditandatangani oleh Pimpinan Satuan Organisasi. Dalam hal ini Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi/Kabid/ Pembimas pada Kanwil/Kasi pada Kankemenag yang membidangi bimbingan dan penyuluhan/ Direktur Urusan Agama/ Kepala Unit Kepegawaian Instansi yang bersangkutan kemudian dikirim kepada Pejabat Penilai, dan ditembuskan kepada unit terkait yang dianggap  perlu. c) Bukti fisik yang dikirim kepada Pejabat Penilai harus berupa berkas kegiatan yang asli dan belum diberikan penilaian Angka Kredit sedangkan tembusan tidak perlu dilampiri bukti fisik. 4) Berkas Usul Penetapan Angka Kredit terdiri dari : a) Surat pengantar  b) Isian formulir Daftar Ususlan penetapan Angka Kredit (DUPAK) dalam lampiran I (penyuluh agama terampil) dan lampiran II (penyuluh agama

41

ahli) dalam Juknis ini adalah adalah angka kredit kredit yang diberikan setiap unsur kegiatan yaitu angka kredit maksimum yang terdapat dalam Surat Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 54/KEP/MK.WASPAN/9/99 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Agama dan angka Kreditn ya c) Isian formulir surat pernyataan melakukan kegiatan dan prestasi kerja lampiran III dan lampiran IV. d) Bukti fisik hasil kerja yang dapat diajukan kepada Tim Penilai adalah : (1) Belum pernah diperhitungkan dalam penetapan angka kredit (2) Salinan sah ijazah terakhir penyuluh agama yang belum pernah diperhitungkan dalam penetapan angka kredit. e) Kegiatan penyuluh agama yang dapat diberikan nilai/angka kredit adalah: (1) Yang dilakukan setelah masa penetapan angka kredit terakhir bagi  penyuluh agama yang bersangkutan. (2) Memiliki bukti fisik menggunakan instrumen sesuai dengan ketentuan yang telah dibakukan. (3) Kegiatan bimbingan dan penyuluhan agama dan pengembangan pada kelompok sasaran binaan yang telah ditetapkan. (4) Kegiatan penyuluh agama yang memberikan penyuluhan dan  pengembangan yang tidak terkait dengan rencana dan dilakukan di luar wilayah kerja, kelompok yang telah ditetapkan, dinilai sebagai kegiatan penunjang dengan angka kredit sama dengan melakukan kegiatan mengajar atau melatih. (5) Sekretaris Tim Penilai pada masing-masing tingkat (Pusat, Kanwil, Kankemenag) melakukan pemeriksaan kelengkapan berkas tersebut. Berkas yang belum lengkap atau belum benar dikembalikan kepada  penyuluh agama yang bersangkutan melalui pejabat pengusul untuk diperbaiki sebagaimana mestinya. (6) Tim Penilai pada satuan organisasi belum terbentuk maka satuan organisasi yang bersangkutan dapat melimpahkan tugas kepada Tim Penilai pada satuan organisasi setingkat lebih tinggi di atasnya. (7) Tim Penilai tidak dapat melakukan penilaian, SekretarisTim Penilai dapat mengatur penyerahan berkas usul penetapan Angka Kredit tersebut

kepada

Tim

Teknis

yang

ditunjuk

melakukan

 penelitian/penilaian. (8) Hasil penelitian berkas usul penyuluh agama dari Tim Penilai maupun Tim Teknis, dikumpulkan kembali oleh Sekretaris Tim Penilai.

42

(9) Sekretaris Tim Penilai mempersiapkan isian . (10)

Bukti fisik yang telah dinilai diarsipkan dengan menggunakan pola

 penataan berkas sistem kearsipan dan digunakan sebagai bahan b ahan kerja  bagi penyuluh agama lainnya yang memerlukan bahan pembinaan dalam rangka pelaksanaan tugas penyuluh agama yang bersangkutan.

 b. Tata Cara Penilaian dan Penetapan Angka Kredit Tata Cara Penilaian dan Pengambilan Keputusan dalam pemberian angka kredit dilakukan melalui prosedur sebagai berikut : 1) Ketua Tim Penilai membagi tugas kepada anggota tim penilai dengan menggunakan pola pembagian beban kerja untuk setiap anggota tim dengan 2 (dua) alternatif sebagai berikut : a) Pendekatan keutuhan artinya seorang penilai menilai keseluruhan aspek DUPAK seorang penyuluh agama dengan pola pembagian tugas yaitu keseimbangan banyaknya usul yang diterima.  b) Pendekatan substansi bidang materi yang dinilai, artinya penilaian diberikan secara spesialis untuk melakukan penilaian seseorang  berdasarkan aspek substansi yang meliputi : (1) Aspek kegiatan pendidikan dan latihan. (2) Aspek

kegiatan

bimbingan

atau

penyuluhan

agama

dan

 pembangunan. (3) Aspek kegiatan pengembangan bimbingan atau penyuluh agama,  pembangunan dan pengembangan profesi. (4) Aspek kegiatan penunjang

2) Setiap usul dinilai oleh 2 orang anggota, dengan menggunakan formulir yang tersedia seperti contoh tersebut pada lampiran I untuk Penyuluh Agama Terampil dan lampiran II untuk Penyuluh Agama Ahli. a) Setiap anggota Tim Penilai melakukan penilaian setiap unsur kegiatan  berdasarkan berkas/bukti fisik.  b) Setelah

masing-masing

anggota

melakukan

penilaian,

hasilnya

disampaikan kepada Ketua Tim Penilai melalui Sekretaris Tim Penilai. c) Sekretaris Tim Penilai membuat rekapitulasi hasil penilaian untuk disajikan dan menjadi bahan dalam rapat T im Penilai. d) Apabila Angka Kredit yang diberikan oleh dua orang penilai tidak sama, maka pemberian angka kredit dilaksanakan dalam Sidang Tim Penilai dengan mengkaji dan menelaah ulang bukti yang dinilai.

43

e) Pengambilan keputusan dalam sidang pleno Tim Penilai dilakukan secara aklamasi atau setidak-tidaknya melalui suara terbanyak. f)

Sekretaris Tim Penilai menulis angka kredit hasil keputusan sidang  pleno dalam formulir penetapan angka kredit .

g) Keputusan pemberian angka kredit oleh Tim Penilai dilaksanakan atas dasar keputusan persidangan Tim Penilai. h) Sekretaris Tim Penilai mempersiapkan berkas usul penetapan angka kredit yang diterima dan formulir penilaian yang diperlukan untuk diajukan kepada pejabat yang berwenang.

3) Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit a) Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit adalah : (1) Sekretaris Jenderal KementerianAgama menetapkan angka kredit bagi kenaikan

pangkat

golongan/ruang

penyuluh

IV/b

sampai

agama

Madya

dengan

dengan

Pembina

pangkat,

Utama

Muda

golongan/ruang IV/c. (2) Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Agama atas nama Sekretaris Jenderal menetapkan angka kredit bagi kenaikan jabatan/pangkat semua jenjang penyuluh agama terampil dan penyuluh agama ahli  pertama (III/a dan III/b), muda (III/c dan III/d), madya (IV/a dan IV/b) yang berada di lingkungan Kement erian Agama Pusat/Instansi Pusat. (3) Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi menetapkan Angka Kredit bagi kenaikan jabatan/pangkat : (a) (a) Penyuluh agama dari terampil pelaksana II/b sampai dengan terampil pelaksana lanjutan (III/b) dan penyuluh agama ahli  pertama (III/a dan III/b) yang b erada pada Kanwil Kementerian Agama yang bersangkutan. (b) Penyuluh

Agama

golongan/ruang

Terampil

(III/c)

Pelaksana

sampai

dengan

Penyelia/Penata, Penata

Tk.I,

golongan/ruang (III/d). (c) Penyuluh Agama Ahli Muda/Penata, golongan/ruang (III/c) sampai golongan/ruang (III/d). (4) Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota menetapkan angka kredit bagi kenaikan pangkat penyuluh agama terampil  pelaksana, dengan p angkat Pengatur P engatur Muda T k.I golongan/rua ng (II/b) sampai dengan penyuluh agama terampil pelaksana (II/d) dan  penyuluh agama ahli pertama golongan/ruang Penata Muda Tk.I

44

(III/b) yang berada di lingkungannya dari satuan organisasi di lingkungan yang belum memiliki Tim Penilai sendiri. (5) Pimpinan instansi menetapkan angka kredit bagi penyuluh agama terampil pelaksana pangkat, golongan ruang Pengatur Muda Tk.I (II/b) sampai dengan penyuluh agama terampil penyelia pangkat golongan/ruang Penata (III/c) dan penyuluh agama ahli muda pangkat, golongan ruang Penata Muda (III/a) sampai penyuluh agama ahli muda pangkat golongan/ruang Penata Tk.I (III/d) di lingkungan masing-masing.

 b) Keputusan pejabat yang berwenang tersebut di atas tentang penetapan angka kredit bersifat tetap dan tidak dapat diajukan sebagai keberatan. c) Dalam menjalankan kewenangannya pejabat yang dimaksud dalam huruf a) di atas dibantu oleh Tim Penilai Jabatan Fungsional penyuluh agama dengan tingkatannya masing-masing.

4) Specimen Tanda Tangan a) Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit seperti tersebut dalam huruf c) di atas harus mengirimkan specimen tanda tangan dan paraf kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara u.p Deputi Bidang Informasi Kepegawaian atau Kepala Regional Badan Kepegawaian Negara dan Pejabat lain yang terkait.  b) Apabila terjadi perubahan atau pergantian pejabat yang berwenang menetapkan

angka

kredit,

maka

yang

bersangkutan

secepatnya

mengirimkan specimen tanda tangan dan paraf pejabat yang baru kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara u.p Deputi Bidang Informasi Kepegawaian atau Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara  pejabat yang terkait.

5) Penetapan Angka Kredit (PAK) a) Sekretariat Tim Penilai menyiapkan rancangan Penetapan Angka Kredit (PAK) atas dasar keputusan Tim Penilai, dengan menggunakan formulir dan petunjuk seperti contoh pada lampiran I untuk Penyuluh Agama Terampil dan lampiran II untuk penyuluh Agama Ahli.  b) Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit waji b menelaah kembali kebenaran angka kredit yang diberikan oleh Tim Penilai.

45

c) Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit dapat mengubah angka kredit yang diberikan oleh Tim Penilai, apabila setelah ditelaah terdapat kesalahan dalam pemberian angka kredit, perubahan angka kredit tersebut ditulis pada kolom yang sesuai dalam Daftar Usul Penetapan Angka Kredit (DUPAK) bagi jabatan penyuluh agama seperti contoh pada lampiran I untuk Penyuluh Agama Terampil dan lampiran II untuk Penyuluh Agama Ahli. d) Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit menandatangani  penetapan angka kredit dan menyerahkan kepada Sekretaris Tim Penilai untuk segera dikirim kepada yang berkepentingan. e) Bulan penetapan angka kredit : (1) Periode Penilaian Februari ditetapkan bulan Maret (2) Periode Penilaian Agustus ditetapkan bulan D esember f) Tanggal mulai berlakunya penetapan angka kredit adalah 1 (satu) bulan  berikutnya dilihat dari tanggal penandatanganan penetapan angka kredit yaitu 1 April atau 1 Oktober sesuai tanggal penilaian. g) Pengiriman penetapan angka kredit disampaikan oleh pejabat yang  berwenang kepada penyuluh agama yang bersangkutan melalui pejabat  pengusul dengan tembusan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara atau Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara sesuai dengan kewenangannya. Tembusan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara sedapat mungkin dikirim secara kolektif dengan menggunakan formulir seperti contoh. h) Apabila terdapat perbaikan kesalahan dalam Penetapan Angka Kredit maka perbaikan dilakukan melalui mekanisme mekanisme sebagai berikut : (1)Tim (1) Tim penilai atau pejabat yang menemukan kesalahan memberitahukan kepada pejabat yang menetapkan angka kredit. (2)Pejabat (2) Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit meminta kepada Tim Penilai untuk melakukan penilaian ulang terhadap prestasi kerja  penyuluh agama yang bersangkutan. (3)Apabila (3) Apabila terbukti adanya kesalahan, maka harus diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. (4)Cara (4) Cara perbaikan kesalahan penetapan angka kredit : Contoh : Hasil penilaian ulang dituangkan dalam format penetapan angka kredit yang baru di sudut kiri atas ditulis ”Perbaikan Tanggal.....tentang.....”

46

Setelah perbaikan penetapan angka kredit tersebut ditetapkan oleh  pejabat yang berwenang kemudian disampaikan kepada penyuluh agama bersangkutan dan pejabat yang terkait.

D. Penilaian Prestasi Kerja

1. Pembuatan SKP Penyuluh Agama a) Sebagaimana ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1979 dinyatakan bahwa terhadap setiap Pegawai Negeri Sipil dilakukan penilaian  pelaksanaan pekerjaan sekali setahun oleh pejabat penilai.  b) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil dan PERKA BKN Nomor 1 Th. 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Pegawai Negeri Sipil. c) Tujuan : menjamin objektivitas Pembinaan Pegawai Negeri Sipil yg dilakukan  berdasarkan sistem P restasi Kerja & Sistem Karier Kari er yg dititikberatkan p d sistem sist em Prestasi Kerja secara objektif, Terukur, Akuntabel, Partisipatif, dan Transparan. d) Penilaian prestasi kerja pegawai Negri Sipil dilaksanakan mulai tanggal 1 Januari 2014. e) Penilaian prestasi kerja terdiri dari penilaian terhadap Sasaran Kerja Pegawai dan perilaku kerja pergawai yang diharapkan dapat mencapai mencapai target 100%, dengan perhitungan: 1) Sasaran Kerja Pegawai Pegawai memiliki memiliki bobot nilai 60% meliputi meliputi : (a) Kwantitas/output (b) Kwalitas/mutu (c) Waktu (d) Biaya (jika kegiatan menggunakan anggaran) 2) Perilaku Kerja Pegawai memiliki bobot 40% meliputi aspek yang di nilai sebagai berikut : (a) Orientasi pelayanan (b) Integritas (c) Komitnen (d) Disiplin (e) Kerja sama (f) Kepemimpinan( bagi pejabat struktural) f)

Prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil adalah : Hasil Kerja yg Dicapai oleh seorang Pegawai Negeri Sipil pada satuan organisasi sesuai dengan Sasaran & Perilaku Kerja P egawai Negeri Sipil

47

2. Rincian kegiatan yang dapat dinilai d alam SKP. a)

Rincian tugas jabatan sehari-hari.

 b)

Tugas tamabahan yang diberikan pimpinan atau pejabat penilai yang berkaitan dengan tugas jabatan.

c)

Menunjukkkan kreativitas yang bermanfaat bagi organisasi dalam melaksanakan tugas jabatan.

3. Bobot penilaian aspek tugas t ambahan. Pegawai Negeri Sipil yg diberikan tugas lain atau tugas tambahan oleh atasan langsungnya dan dapat dibuktikan dengan surat keterangan maka akan diberikan nilai tugas tambahan, dengan uraian: a) Tugas tambahan yang dilakukan dilakukan dalam 1 tahun sebanyak 1-3 kegiatan Nilai 1  b) Tugas tambahan yang dilakukan dilakukan dalam 1 tahun sebanyak 2-6 kegiatan Nilai 2 c) Tugas tambahan yang dilakukan dalam 1 tahun sebanyak 7 kegiatan atau lebih  Nilai 3

4. Bobot penilaian aspek kreativitas. a) Apabila hasil yg ditemukan merupakan sesuatu yg baru dan bermanfaat bagi unit kerjanya dan dibuktikan dengan surat keterangan yg ditandatangani oleh kepala unit unit kerja setingkat eselon eselon II, diberi nilai 3. 3.  b) Apabila hasil yg ditemukan merupakan sesuatu yg baru dan bermanfaat bagi organisasinya serta dibuktikan dengan surat keterangan yg ditandatangani oleh PPK, diberi nilai 6. c) Apabila hasil yg ditemukan merupakan sesuatu yg baru dan bermanfaat bagi negara dengan penghargaan yg diberikan oleh Presiden, diberi nilai 12.

5. Tata cara penyusunan SKP a) Setiap Pegawai Negeri Sipil wajib menyusun SKP berdasarkan RKT instansi. Dalam menyusun SKP harus memperhatikan hal-hal sbb: 1) Jelas 2) Dapat diukur 3) Relevan 4) Dapat dicapai 5) Memiliki target waktu

 b) SKP memuat kegiatan tugas jabatan dan target yg harus dicapai. Setiap kegiatan tugas jabatan yg akan dilakukan harus berdasarkan pada tugas dan fungsi,

48

wewenang, tanggung jawab, dan uraian tugas yg telah ditetapkan dalam Struktur Organisasi dan Tata K erja (SOTK). c) Pegawai Negeri Sipil yg tidak menyusun SKP dijatuhi hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yg mengatur mengenai disiplin Pegawai Negeri Sipil. 6. Unsur-unsur SKP a) Kegiatan Tugas Jabatan Mengacu pada Penetapan Kinerja/RKT.Dalam melaksanakan kegiatan tugas  jabatan pada prinsipnya pekerjaan dibagi habis dari tingkat jabatan tertinggi sampai jabatan terendah secara hierarki.  b) Angka Kredit c) Target Dalam menetapkan target meliputi aspek sbb: 1) Kuantitas (Target Output) 2) Kualitas (Target Kualitas) 3) Waktu (Target Waktu) 4) Biaya (Target Biaya) 7. Formulir penilaian prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil a)

SKP (Sasaran Kerja Pegawai)

 b)

PSK (Penilaian Sasaran Kerja)

c)

PPK (Penilaian Prestasi Kerja)

8. Pelaksanaan Ketentuan SKP Untuk melaksanakan ketentuan tersebut, maka berdasarkan Instruksi Menteri Agama  Nomor 2 Tahun T ahun 2000 ditetapkan Pejabat Penilai SKP Penyuluh Agama di lingkungan li ngkungan Kementerian Agama sebagai berikut : a) Bagi penyuluh agama yang berkedudukan pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten SKP memuat kegiatan tugas jabatan dan target yang harus dicapai. Setiap kegiatan tugas jabatan yang akan dilakukan harus berdasarkan pada tugas dan fungsi, wewenang, tanggung jawab, dan uraian tugas yang telah ditetapkan dalam Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK).  b) Pegawai Negeri Sipil yang tidak menyusun SKP dijatuhi dijatuhi hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yg mengatur mengenai disiplin Pegawai Negeri Sipil. 1) Penyuluh Agama Terampil Pelaksana Golongan / Ruang II/b sampai dengan II/c dinilai oleh Kasi Penyuluhan/Pendidikan Agama/Tipe

49

organisasi

sejenis

dan

atasan

Pejabat

Penilai

adalah

Kasi

Urusan/Bimas/Tipe organisasi sejenis 2) Penyuluh Agama Terampil Pelaksana Lanjutan Penyelia III/a sampai dengan III/d dinilai oleh Kasi Urusan/Bimas/Tipe Organisasi sejenis dan atasan

langsung

Pejabat

Penilai

adalah

Kepala

Kankemenag

Kabupaten/Kota yang bersangkutan, 3) Penyuluh Agama Ahli Madya golongan/ruang IV/a dan IV/b dinilai oleh Kepala Kankemenag Kabupaten/Kota yang bersangkutan dan atasan Pejabat Penilai adalah Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi yang  bersangkutan. c) Bagi Penyuluh Agama yang berkedudukan pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi: 1) Penyuluh Agama Terampil Pelaksana sampai dengan Terampil Penyelia Golongan/Ruang (III/b s.d III/c) dan Penyuluh Agama Ahli Pertama s.d Ahli Muda Golongan/Ruang III/a s.d III/d dan Terampil Pelaksana Lanjutan Golongan/Ruang II/b s.d II/d (khusus Katolik) dinilai oleh Kasi Urusan/Pembimas

dan

atasan

Pejabat

Penilai

adalah

Kabid

Urusan/Bimas/Kepala Kanwil, 2) Penyuluh Agama Ahli Madya III/a s.d IV/b dinilai oleh Kabid Pemda/Pembimas dan atasan langsung Pejabat Penilai adalah Kepala Kanwil 3) Penyuluh Agama Ahli Madya Gol/Ruang IV/c yang berkedudukan pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dinilai oleh Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi dan atasan Pejabat Penilai adalah Sekretaris Jenderal Kementerian Agama. d) Bagi penyuluh agama yang berkedudukan pada Kantor Kementerian Agama Pusat : 1) Penyuluh Agama Terampil Pelaksana Lanjutan sampai dengan Penyelia dan Penyuluh Agama Ahli s.d ahli muda Gol/Ruang III/a s.d III/d dinilai oleh Kasi Penyuluhan dan atasan Pejabat Penilai adalah Kasubdit Penyuluhan Tenaga Teknis Keagamaan. 2) Penyuluh Agama Ahli Madya Golongan/Ruang IV/a s.d IV/b dinilai oleh Kasubdit Penyuluhan/Tenaga Teknis Keagamaan dan atasan Pejabat Penilai adalah Direktur Urusan Agama Katolik. 3) Penyuluh Agama Ahli Madya Gol/Ruang IV/c dinilai oleh Direktur Urusan Agama Katolik dan atasan Pejabat Penilai adalah Dirj en Bimas Katolik.

50

4) Bagi penyuluh agama Kementerian instansi lain diatur tersendiri oleh Pimpinan Kementerian /Instansi yang bersangkutan, 5) Pada saat pelaksanaan penilaian pekerjaan oleh setiap Pejabat Penilai maka terlebih dahulu dilakukan pengecekan aktifitas dan laporan perolehan angka kredit dalam kaitan dengan pelaksanaan tugas penyuluh agama yang  bersangkutan, dengan menggunakan bahan informasi dari Ketua Kelompok Kerja Penyuluh Agama yang ada.

51

BAB V PENGANGKATAN, KENAIKAN JABATAN DAN PANGKAT, PEMBEBASAN SEMENTARA, PENGANGKATAN KEMBALI, PEMBERHENTIAN DAN PENSIUN DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH AGAMA

A. Pengangkatan

1. Pengangkatan Pertama Kali a. Pejabat yang Berwenang Pegawai Negeri Sipil yang diangkat untuk pertama kali/pengangkatan kembali dalam  jabatan Penyuluh Agama. Juknis ini ditetapkan oleh : 1) Menteri Agama bagi Penyuluh Agama Ahli Madya golongan ruang IV/c 2) Sekretaris Jenderal Kementerian Agama bagi Penyuluh Agama Ahli Madya golongan ruang IV/a dan IV/b 3) Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Agama bagi Penyuluh Agama Ahli Pertama golongan ruang III/a dan III/b dan Penyuluh Agama Ahli Muda golongan ruang III/c dan III/d di Tingkat Pusat 4) Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi bagi Penyuluh Agama pada Kanwil Kementerian Agama yang bersangkutan Terampil Pelaksana Lanjutan golongan ruang III/a dan III/b sampai dengan Terampil Penyelia golongan ruang III/b dan III/c dan Penyuluh Agama Ahli Pertama golongan ruang III/a dan III/b sampai dengan Penyuluh Agama Ahli Muda golongan ruang III/c-III/d 5) Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota bagi Penyuluh Agama Terampil Pelaksana golongan ruang II/b, II/c dan II/d 6) Pimpinan Instansi yang bersangkutan bagi Penyuluh Agama Ahli Pertama dan Terampil Pelaksana golongan ruang III/b s.d III/d, Penyuluh Agama Terampil Penyelia golongan ruang III/c-III/d serta Penyuluh Agama Ahli Pertama golongan ruang III/a-III/b dan Penyuluh Agama Ahli Muda golongan ruang III/c –III/d yang  berada di lingkungannya.

 b. Persyaratan Pengangkatan pertama dalam jabatan fungsional Penyuluh Agama harus memenuhi syarat sebagai berikut : 1) Syarat Umum a) Pengangkatan ke dalam jabatan fungsional Penyuluh Agama harus sesuai ketentuan.  b) Pengangkatan ke dalam jabatan fungsional Penyuluh Agama terampil  pelaksana lanjutan sampai dengan terampil penyelia harus mendapat

52

 persetujuan Sekretaris Jenderal Kementerian Agama dengan menggunakan hasil analis beban kerja yang dibuat oleh masing-masing pimpinan satuan organisasi yang bersangkutan.

2) Syarat Khusus a) Berstatus sebagai PNS.  b) Memiliki ketrampilan dan keahlian yang sesuai dengan bidang Penyuluh Agama yang dibuktikan dengan spesialisasi pendidikan atau diklat atau  penugasan yang bersangkutan selama menjadi PNS. c) Berkedudukan sebagai Penyuluh Agama atau berpengalaman melaksanakan tugas penyuluhan agama selama 1 tahun dengan persyaratan memiliki sekurang-kurangnya 6 kelompok tetap dengan surat keterangan dari pimpinan unit kerja/ instansi pegawai yang bersangkutan. d) Telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan penyuluh agama. e) Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam penilaian prestasi kinerja  pegawai sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 tahun terakhir. f)

Usia setinggi-tingginya 2 tahun sebelum mencapai batas usia pensiun jabatan fungsional penyuluh agama.

g) Mendapat rekomendasi dari atasan langsung dan pimpinan satuan organisasi PNS yang bersangkutan. h) Dalam rangka pengendalian formasi pengangkatan Penyuluh Agama harus mendapat persetujuan Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI setelah memperoleh pertimbangan teknis dari Direktur Jenderal Bimas Katolik. i)

Memperhitungkan perbandingan antara jumlah Penyuluh Agama dengan  beban kerja serta rasio kebutuhan wilayah /sasaran binaan yang ada.

 j)

Untuk tingkat Kabupaten/Kota pendidikan serendah-rendahnya Diploma Dua Keagamaan sedangkan untuk tingkat Pusat/Propinsi dan Instansi berijazah S1 Keagamaan.

k) Untuk Penyuluh Agama di Tingkat Kabupaten/Kota serendah-rendahnya  berpangkat II/b dan untuk Instansi/Provinsi Gol.III/a l)

Telah

memiliki

angka

kredit

minimal

yang

dipersyaratkan

untuk

 pengangkatan dalam suatu jenjang jabatan Penyuluh Agama dari hasil kegiatan PNS yang bersangkutan.

 Nilai angka kredit tidak ti dak memenuhi syarat untuk p engangkatan yang bersangkutan sesuai jenjang kepangkatan yang dimiliki, maka PNS yang bersangkutan dapat diangkat dalam jabatan fungsional Penyuluh Agama dengan angka kredit yang

53

dimilikinya dengan jenjang kepangkatan yang lebih tinggi tapi dalam jenjang  jabatan yang lebih rendah. Untuk mengejar kenaikan jabatan setingkat pangkat yang dimiliki PNS yang bersangkutan atau kenaikan pangkat setingkat jabatan dapat dilakukan dengan cara mengumpulkan angka kredit sesuai yang dipersyaratkan dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Khusus pengangkatan PNS yang berasal dari alokasi jatah pengangkatan CPNS dengan formasi penyuluh agama, setelah diangkat menjadi PNS dapat langsung diangkat ke dalam jabatan Penyuluh Agama dengan memenuhi prosedur  pengangkatan.

c.

Prosedur Pengangkatan Pimpinan Satuan Organisasi PNS yang bersangkutan membuat surat pengantar/usul disertai keterangan formasi Penyuluh Agama yang ada dan kebutuhan yang diperlukan dengan melampirkan, bukti fisik kegiatan bimbingan dan penyuluhan agama yang pernah dilakukan PNS yang bersangkutan. 1) PNS yang bersangkutan selain CPNS Penyuluh Agama, mengajukan permohonan melalui atasan langsung masing-masing dilengkapi dengan melampirkan : a) Foto copy sah ijazah serendah-rendahnya D II Keagamaan, STTPP ( Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan ), Diklat Penyuluh dan Diklat lain yang pernah diikuti (bila ada).  b) Foto copy sah SK Pengangkatan dalam Jabatan/Pengangkatan terakhir. c) Daftar Riwayat Hidup d) Penilaian Prestasi Kinerja pada 2 tahun terakhir. e) Isian formulir hasil analisis beban kerja calon Penyuluh Agama yang  bersangkutan f)

Rencana kerja calon Penyuluh Agama yang b ersangkutan

g) Format pengangkatan dapat dilihat pada lampiran VI pada juknis ini. 2) Atasan langsung PNS yang bersangkutan, meneliti dokumen yang diterima dan meminta kelengkapan yang dianggap perlu untuk selanjutnya membuat surat  pengantar kepada pimpinan unit kerja. 3) Kepala/Pimpinan unit kerja yang bersangkutan meneruskan berkas usulan tersebut kepada Sekretaris Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Penyuluh Agama yang ada dan Sekretaris Tim Penilai meneliti berkas dan mengadakan penilaian angka kredit dari berkas yang diajukan serta membuat analisis perkembangan ketenagaan jabatan fungsional Penyuluh Agama dan hasil penilaian diajukan kepada pimpinan unit untuk mendapat persetujuan.

54

4) Kepala

Pimpinan

Unit

menyampaikan

permintaan

persetujuan,

kemudian

mengirimkan usulan pengangkatan jabatan fungsional Penyuluh Agama kepada  pejabat yang berwenang mengangkat. 5) Angka kredit dan jenjang jabatan Penyuluh Agama bagi PNS yang akan diangkat  pertama kali dalam jabatan Penyuluh Agama digunakan angka kredit awal  berdasarkan ijazah pendidikan formal dan STTPP Diklat Penyuluh yang dimiliki serta kegiatan bimbingan dan penyuluhan agama dan pembangunan yang pernah dilakukan dengan menunjukkan bukti fisik.

2. Pengangkatan dalam jabatan Fungsional Penyuluh Agama dari/ke Jabatan lain a. PNS yang pindah dari jabatan lain ke dalam jabatan fungsional Penyuluh Agama harus memenuhi syarat sebagai berikut : 1) Memenuhi angka kredit yang ditentukan. 2) Memenuhi syarat yang ditentukan sesuai Keputusan MENKOWASBANGPAN  Nomor 54 Tahun 1999 untuk pengangkatan pertama . 3) Pangkat Penyuluh Agama ditetapkan sesuai dengan pangkat terakhir oleh PNS yang bersangkutan, sedangkan jenjang jabatan Penyuluh Agama ditetapkan sesuai dengan angka kredit yang diperolehnya.  b. Pengangkatan Pejabat Fungsional Penyuluh Agama ke dalam jabatan lain dapat dilakukan sesuai sesuai dengan prosedur dan persyaratan, kecuali ditetapkan ditetapkan ketentuan lain oleh Menteri Agama.

3. Pemindahan Pejabat Fungsional Penyuluh Agama a. Pejabat yang berwenang 1)

Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI untuk pemindahan tempat tugas Penyuluh Agama antarprovinsi/pusat ke daerah

2)

Kantor Kepala Wilayah Kementerian Agama RI Provinsi/Daerah Istimewa untuk pemindahan tempat tugas Penyuluh Agama antarkabupaten/kota dalam satu provinsi.

3)

Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota untuk pemindahan tempat tugas Penyuluh Agama dalam lingkungan kabupaten/kota yang bersangkutan.

4)

Pimpinan instansi pemindahan tempat tugas Penyuluh Agama dalam lingkungan instansi yang bersangkutan.

 b. Pemindahan Penyuluh Agama dilakukan sesuai dengan beban kerja, kebutuhan  pelaksanaan tugas organisasi dan pengembangan karir PNS yang bersangkutan.

55

4. Pindah Jalur a. Penyuluh Agama Terampil dapat dipindahkan menjadi Penyuluh Agama Ahli, apabila Penyuluh Agama yang bersangkutan memiliki Ijazah S1 atau D IV yang sesuai kualifikasinya dan memperoleh Diklat Fungsional yang diterbitkan oleh Instansi Pembina harus terlebih dahulu mengikuti Diklat Pindah Jalur.  b. Penyuluh Agama Bidang dapat dipindahkan menjadi Penyuluh Agama Spesialis setelah memenuhi syarat pangkat minimal III/ d dan lulus seleksi.

B. Kenaikan Jabatan dan Pangkat

1. Kenaikan Jabatan Kenaikan Jabatan Penyuluh Agama setingkat lebih tinggi dapat dipertimbangkan apabila : a.

Memenuhi angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi.

 b. Sekurang-kurangnya telah satu tahun dalam jabatan terakhir. c.

Tidak ada keberatan keberatan tertulis dari Pejabat yang yang Berwenang.

d. Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam Penilaian Prestasi Kinerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir dan sekurangkurangnya 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir.

2. Kenaikan Pangkat a.

Kenaikan pangkat seorang Penyuluh Agama dilakukan berdasarkan angka kredit sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan

Pembangunan

dan

Pendayagunaan

Aparatur

Negara

Nomor

54/KEP/MK.WASPAN/9/1999, dimana jumlah angka kredit kumulatif minimal yang harus dipenuhi oleh setiap Penyuluh Agama untuk setiap kali kenaikan  pangkat terdiri dari unsur utama sekurang-kurangnya 80% dan unsur penunjang sebanyak-banyaknya 20%.  b. Angka kredit yang berasal dari unsur utama sebesar 80% tersebut pada huruf a, harus mengandung angka kredit yang berasal dari kegiatan dan penyuluhan dan  pengembangan agama dengan bahasa agama dan pengembangan profesi dengan komposisi sebagai berikut : 1) Bagi Penyuluh Agama yang naik jabatan/naik pangkat menjadi Pembina sampai dengan Pembina Utama Muda (Penyuluh Agama Madya). 2) Kegiatan Penyuluh Agama sekurang-kurangnya 20% 3) Kegiatan Pengembangan Profesi sebanyak-banyaknya 70% atau sekurangkurangnya 80% angka kredit.

56

c.

Bagi Penyuluh Agama yang bekerja dengan kemampuan di atas rata-rata dapat dibina kepangkatannya melalui pemberian kenaikan pangkat pilihan setiap dua tahun sekali, bila angka kredit dan persyaratan lainnya dipenuhi. Contoh : 1) Menjadi Penyuluh Agama sekurang-kurangnya 1 tahun, tapi pangkat terakhir sudah 2 tahun. Sdr. Andre, tamatan S1 pangkat terakhir Penata Tk.I (Golongan III/b) terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2014 diangkat menjadi menjadi Penyuluh Agama Ahli Pertama dengan jumlah angka kredit 160. Sesuai dengan ketentuan minimal 2 tahun dalam pangkat tersebut yang bersangkutan boleh dinaikkan ke golongan III/c apabila telah memenuhi persyaratan yang ditentukan. Apabila Sdr. Andre Andre dapat dapat mengumpulkan mengumpulkan angka kredit kredit minimal minimal

40

(minimum 80%) dari unsur utama, (maksimum 20% dari unsur penunjang) dari masa pengkat terakhir sebagai Penyuluh Agama Ahli Pertama sampai saat penilaian Bulan September September 2015 Penilaian Prestasi Kinerja Kinerja dalam tahun 2014 dan 2015 nilai semua unsur baik, Sdr. Andre dapat dinaikkan  pangkatnya ke golongan III/c terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2016. 2) Menjadi Penyuluh Agama belum 2 tahun dan pangkat terakhir belum 2 tahun , walaupun yang lain sudah memenuhi syarat. Contoh : Sdr. Yosep Sarjana Muda Agama pangkat terakhir Pengatur Tk.I (Golongan II/d) terhitung mulai 1 Oktober 1999 diangkat sebagai Penyuluh Penyuluh Agama pada tanggal 1 April 2000 dengan angka kredit 80. Dari penetapan angka kredit  bulan Januari 2001 karena pangkat p angkat yang terakhir belum 2 tahun. Dari contoh di atas yang bersangkutan paling cepat dinaikkan pangkatnya pada 1 Oktober 2001.

3. Prosedur kenaikan jabatan dan pangkat Penyuluh Agama yang bersangkutan menyiapkan berkas-berkas usulan kenaikan  jabatan/kenaikan pangkat antara lain : a. Surat keputusan penetapan angka kredit.  b. Surat keputusan jabatan terakhir. c. Penilaian Prestasi Kinerja. d. Rekomendasi dari Pimpinan.

57

4. Unit kepegawaian meneliti apakah angka kredit bagi yang telah mencukupi kenaikan  jabatan dan kenaikan pangkat yang bersangkutan. Apabila telah mencukupi, bagian kepegawaian meneliti persyaratan yang lain.

C. Pembebasan Sementara dan Pengangkatan Kembali

1. Pembebasan sementara a. Pembebasan sementara penyuluh agama yang : 1) Ditugaskan di luar jabatan Penyuluh Agama, 2) Sedang menjalankan tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan, 3) Dijatuhi hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil dengan tingkat hukuman disiplin sedang atau tingkat hukuman disiplin berat, 4) Dikenakan pemberhentian sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966. 5) Sedang menjalani cuti di luar tanggungan Negara. 6) Tidak dapat mengumpulkan angka kredit minimal sesuai ketentuan yang  berlaku.  b. Format SK Pembebasan Sementara Penyuluh Agama mengikuti lampiran IX Keputusan Bersama Menteri Agama dan Kepala Badan Kepegawaian Negara  Nomor 574 Tahun 1999 dan Nomor 178 Tahun 1999.

2. Pengangkatan kembali a. Pegawai Negeri Sipil yang pernah menjadi Penyuluh Agama dapat diangkat kembali dalam jabatan Penyuluh Agama dengan menggunakan jabatan dan angka kredit terakhir yang pernah dimilikinya sepanjang belum mencapai batas usia  pensiun.  b. Proses pengangkatan kembali Penyuluh Agama sama dengan pengangkatan  pertama, berkas yang bersangkutan harus dilengkapi dengan Surat Keputusan Pemberhentian atau Surat Surat Keputusan Pembebasan Pembebasan Sementara. Sementara. Contoh : Sdr. Markus, Sarjana Agama (S1), telah memangku jabatan Penyuluh Agama ahli  pertama dalam pangkat penata muda Golongan III/a selama satu tahun. Jumlah angka kredit yang dimiliki 110 Sdr. Markus dibebaskan sementara, karena mendapat tugas belajar di bidang Agama selama 2 tahun. Pada waktu Sdr. Markus diangkat kembali setelah tugas belajar, dengan berdasarkan ijazah S2 Sdr Markus maka yang bersangkutan akan memangku jabatan Penyuluh Agama Ahli Pertama dalam pangkat Penata Muda Golongan III/a dengan jumlah angka kredit = 110 + (100-75) = 135.

58

D. Pemberhentian dari Jabatan

Penyuluh Agama diberhentikan dari Jabatannya, apabila : 1. Tidak dapat mengumpulkan angka kredit minimal yang ditentukan, yaitu : a. Dalam jangka waktu 8 (delapan) tahun tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat kredit yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi bagi Penyuluh Agama Pelaksana sampai dengan Penyuluh Agama Penyelia pangkat Penata golongan ruang III/c dan Penyuluh Agama Pertama sampai dengan Penyuluh Agama Madya pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b.  b. Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun tidak dapat mengumpulkan angka kredit sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) yang berasal dari kegiatan unsur utama bagi Penyuluh Agama Penyelia pangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d. c. Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun tidak dapat mengumpulkan angka kredit sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) yang berasal dari kegiatan unsur utama bagi Penyuluh Agama Madya Pangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/ c. d. Format pemberhentian sementara dapat dilihat dari l ampiran VIII dalam juknis ini. 2. Dijatuhi hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan Peraturan Pemerintah  No.53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

E. Pensiun

Sesuai dengan dengan Surat

Kepala Badan Badan Kepegawaian Negara Nomor K.26-30/V.7-3/99

tanggal 17 Januari 2014, batas usia pensiun bagi Pejabat Fungsional ditentukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

59

LAMPIRAN I

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Kepala Badan kepegawaian Negara  Nomor : 574 Tahun Tahun 1999  Nomor : 178 Tahun Tahun 1999 Tanggal : 13 Oktober 1999 1999

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT PENYULUH AGAMA TERAMPIL

 NOMOR : …………………………… …………………………….. .. MASA PENILAIAN : NO

TANGGAL………..s.d………….. TANGGAL………..s.d………….. DATA PERORANGAN

1.

NAMA

2.

NIP / NOMOR SERI KARPEG

3.

TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR

4.

JENIS KELAMIN

5.

PENDIDIKAN YANG TELAH DIPERHITUNGKAN ANGKA KREDITNYA

6.

PANGKAT. GOL. RUANG/ TMT

7.

JABATAN/ PENYULUH AGAMA / TMT LAMA

8.

MASA KERJA GOL BARU

9.

BIDANG PENYULUHAN AGAMA

10.

UNIT KERJA

60

UNS UR YANG DINILAI ANGKA KREDIT MENURUT NO

UNS UR DAN S UB UNS UR

1

2

1

UNIT PENGUS UL

UNS UR UTAMA A.

PEN DI DID IK IKAN 1) 2)

Pendidikan sekolah dan memp er oleh Ijazah Pendidik Pendidikan an dan dan pelatihan pelatihan kedina kedinasan san serta serta memperoleh STTPP : a)

Lamanya Lamanya lebih lebih dari 960 jam jam

 b)

Lamanya antara 641 - 960 jam

c)

Laman Lamanya ya antara antara 481 - 640 640 jam jam

d)

Lamanya Lamanya antara 161 - 480 jam jam

e)

Lamany a ant ara 81 - 160 jam

f)

Lamany a ant ara 30 - 80 jam S UB JUMLAH JUMLAH

B.

BIMBINGA BIMBINGAN N ATAU ATAU PENYUL PENYULUH UHAN AN AGAMA AGAMA DAN PEMBANGUNAN 1)

Persia Persiapan pan bim bimbi bing ngan an atau penyuluha penyuluhan n a)

Meng Mengumpul umpulka kan n data data potensi potensi wil wilaya ayah h

 b)

Meny usun rencana kerja operasional

c)

Menyus Menyusun un prog program ram ke kerja rja (1) (1)

Iden Identif tifik ikaasi Kebutu Kebutuha han n Sasa Sasara ran n

(2) (2)

Menyus Menyusun un Kons Konseep Prog Program ram

(3) (3)

Memba Membaha hass Konse Konsep p Progra Program m seba sebag gai Penyaji

d)

Menyusun Menyusun mate materi ri Bim Bimbin bing gan-Pen an-Penyulu yuluhan han (1)

Mengum Mengumpulk pulkan an bahan bahan mater materii bimb bimbin ing gan atau penyuluhan

(2) (2)

Menyusu Menyusun n konse konsep p mater materii bimb bimbin ing gan atau peny uluhan dalam dalam bentuk :

2)

(a)

Naskah

(b)

P os t er  

Pelak Pelaksan sanaa aan n bimbi bimbing ngan an atau atau penyulu penyuluhan han a)

Melaksa Melaksanak nakan an bimbi bimbing ngan an atau atau penyulu penyuluhan han melalui melalui tatap muka kepada :

3)

(1)

M as y arakat P edes aan

(2)

M as as y ar arakat T er erp en encil

Peman Pemantaua tauan, n, evalu evaluasi asi dan dan pelapora pelaporan n hasil hasil Pelaksanaan bimbingan atau penyuluhan -

Menyusu Menyusun n lapor laporan an min ming gguan uan pelak pelaksa sana naan an  bimbinga  bimbingan n atau penyuluhan

4)

Pelaya Pelayanan nan konsul konsultasi tasi ag agama ama atau pemban pembang gunan unan a)

 b)

Mela Melaksana ksanaka kan n konsu konsult ltasi asi sec secar araa (1)

Perorangan

(2)

Perkelomp ok  

Meny usun laporan hasil konsultasi konsultasi  perorangan  perorangan atau kelompok kelompok (24 X 0,02) S UB JUMLAH JUMLAH

61

TIM PENILAI

LAMA

BARU

JML

LAMA

BARU

JML

3

4

5

6

7

8

UNS UR YANG DINILAI DINILAI ANGKA KREDIT MENURUT NO

UNS UR DAN S UB UNS UR

1

UNIT PENGUS UL

2

C.

PENGAMB PENGAMBANGA ANGAN N BIMBINGAN BIMBINGAN PENYU PENYULU LUHAN HAN

1)

Penyusun Penyusunan an pedom pedoman an / petunj petunjuk uk pela pelaksa ksanaa naan n Mempersiapkan bahan untuk petunjuk  pelaksanaan  pelaksanaan / petunjuk teknis bimbingan bimbingan atau  penyuluhan : (1) (1)

Meng Mengumpul umpulka kan n bah bahan an

(2)

Mengol Mengolah ah dan dan meng mengan anal alisi isiss data S UB JUMLAH JUMLAH

D.

PENGEMBANG BANGAN AN PROFE PROFESI SI

1)

Melakuk Melakukan an keg kegiatan iatan karya karya tulis/ tulis/kar karya ya ilmia ilmiah h di bidang penyuluh agama : a)

Karya Karya ilmia ilmiah h hasil hasil peneli penelitia tian, n, pengka pengkaji jian, an, survey dan atau evaluasi di bidang agama yang dipublikas ikan dalam bentuk : (1)

Buku Buku yang yang diterbi diterbitkan tkan dan dan died diedark arkan an secara nasional

(2)

Majala Majalah h ilmi ilmiah ah yang diaku diakuii instan instansi si yang berwenang

 b)

Karya tulis berupa tinjauan atau ulasan ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri dalam bidang keagamaan yang tidak dipublikasikan tetapi didokumentasikan didokumentasikan pada perp ustakaan instansi yang bersangkutan dalam bentuk :

c)

(1)

Buku

(2)

M ak akalah

Makala Makalah h tulis tulis beru berupa pa tinja tinjauan uan atau ulasa ulasan n ilmiah hasil gagasan sendiri dalam bidang keagamaan yang tidak dipublikasikan tetapi didokumentasikan didokumentasikan pada perp ustakaan instansi yang bersangkutan dalam bentuk :

d)

(1)

Buku

(2)

M akalah

Tulisan Tulisan ilmi ilmiah ah populer populer di bidang bidang keaga keagamaa maan n yang disebarluaskan melalui media masa

e)

Menyampaik Menyampaikan an prasara prasaran n beru berupa pa tinja tinjauan uan gagasan atau ulasan ilmiah di bidang keagamaan dalam pertemuan ilmiah (Setiap kali kegiatan)

2)

Menterj Menterjem emah ahkan kan// menya menyadu durr kitab/ kitab/ buku buku dan bahan bahan bidang penyuluhan agama : a)

3)

M en en galih b ah ah as as a

 b)

Meny adur

c)

M eem mbuat re res en ens i

Membimbing Membimbing Penyuluh Agama Agama yang berada berada di  bawah jenjang jenjang jabatannya jabatannya : S UB JUMLAH JUMLAH JUMLAH UNSUR UTAMA

62

TIM PENILAI

LAMA

BARU

JML

LAMA

BARU

JML

3

4

5

6

7

8

UNS UR YANG DINILAI DINILAI ANGKA KREDIT MENURUT NO

UNS UR DAN S UB UNS UR

1 2

UNIT PENGUS UL

2 UN S UR UR PE PEN UN JA JAN G PENUNJANG T UGAS PENYULUHAN AGAMA

1)

Mengaja Mengajarr atau atau melati melatih h pada pendidika pendidikan n dan dan pelatihan pelatihan  pegawai

2)

Mengik Mengikuti uti semi seminar nar atau atau loka lokakar karya ya tingka tingkatt internasional / nasional

3)

a)

Pemrasaran

 b)

Moderator/ p embahas/ embahas/ narasumber  narasumber 

c)

Pesert a

(7 X 1)

Menjad Menjadii penguru penguruss organ organisa isasi si profesi profesi tingka tingkatt int er nas ional / nas ional

4)

Menjadi Menjadi ang anggota gota Tim Penil Penilai ai Jabatan Jabatan Fungsion Fungsional al Peny uluh Agama secara aktif 

5)

Menjadi Menjadi pengurus pengurus aktif aktif dalam dalam org organis anisasi asi keag keagam amaan aan

6)

Menciptak Menciptakan an karya karya seni seni kalig kaligraf rafii

7)

Menjadi Menjadi ang anggota gota deleg delegasi asi misi misi kea keaga gamaa maan n a)

Ting Tingkat kat Inte Intern rnaasiona sionall : (1) Ket ua ua (2) (2) Ang Anggota

 b)

Tingkat Tingkat Prop insi (1) Ket ua ua (2) (2) Ang Anggota

8)

Memperol Memperoleh eh penghar pengharg gaan aan / tanda tanda jasa jasa : a)

Peng Pengharga hargaan an / tanda tanda jasa jasa dari dari pemeri pemerintah ntah atas prestasi kerja : (1) Tingkat Tingkat internasio internasional nal / nasio nasional nal (2) (2) Ting Tingkat kat p ropin ropinsi si (3) (3)

 b) 9)

Ting Tingkat kat kabu kabupate paten n / kota kota

Gelar kehormatan kehormatan akademis akademis

Memperol Memperoleh eh ija ijazah zah/g /gel elar ar yang yang tidak tidak sesuai sesuai dengan bidang tugasny a : a)

Dokt or  

 b)

Pasca Sarjana Sarjana

c)

Sarjana

JUMLAH JUMLAH UNS UR PENUNJANG

JUMLAH JUMLAH UNS UR UTAMA UTAMA DAN UNS UR PENUNJANG PENUNJANG

63

TIM PENILAI

LAMA

BARU

JML

LAMA

BARU

JML

3

4

5

6

7

8

LAMPIRAN USUL / BAHAN YANG D INILAI : 1

P ho hot oc oco py py S K t er er ak ak hi hir ( le legalis ir ir )

2

P ho hot oc oco py py Ka Kar p eg eg ( le le galis ir ir )

3

Surat Tu Tugas (l (legalisir )

4

DP 3

5

ST T PL / Ijas ah

6

Ketera Keterang ngan an mela melaksa ksana nakan kan bimb bimbin ing gan dan penyuluha penyuluhan n dan p engurus keagamaan  

................................................ Pejabat Pengusul

Angka Kredit Kredit untuk KN P 100% ke Angka Kredit lama = Angka Kredit baru = Jumlah

............................................. =

NIP .............. ......................

CATATAN / PENDAPAT TIM PENILAI

 

................................................ Ketua Tim Penilai

............................................. NIP .............. ......................

CATATAN PEJABAT PENILAI

 

................................................

............................................. NIP .............. ......................

64

LAMPIRAN II

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Kepala Badan kepegawaian Negara  Nomor : 574 Tahun Tahun 1999  Nomor : 178 Tahun Tahun 1999 Tanggal : 13 Oktober 1999

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT PENYULUH AGAMA AHLI

 NOMOR : ………………….. ………………….. MASA PENILAIAN : NO

TANGGAL………..s.d………….. TANGGAL………..s.d………….. DATA PERORANGAN

1.

NAMA

2.

NIP / NOMOR SERI KARPEG

3.

TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR

4.

JENIS KELAMIN

5.

PENDIDIKAN YANG TELAH DIPERHITUNGKAN ANGKA KREDITNYA

6.

PANGKAT. GOL. RUANG/ TMT

7.

JABATAN/ PENYULUH AGAMA / TMT LAMA

8.

MASA KERJA GOL BARU

9.

BIDANG PENYULUHAN AGAMA

10.

UNIT KERJA

65

UNS UR YANG DINILAI DINILAI ANGKA KREDIT MENURUT NO

UNS UR DAN S UB UN S UR

1

UNIT PENGUS UL

2

1

UNS UR UTAMA UTAMA A.

PENDIDIKAN

1) P endidikan sekolah dan memp eroleh Ijaz ah 2) Pendidikan Pendidikan dan dan pelatihan pelatihan kedinasan kedinasan serta memperoleh STTPP : a) Lamanya Lamanya lebih lebih dari 960 jam  b) Lamanya Lamanya antara 641 - 960 jam c) Lamanya Lamanya antara antara 481 - 640 640 jam jam d) Lamanya Lamanya antara antara 161 - 480 480 jam jam e) La Lamany a ant ara 81 - 160 jam f) La Lamany a ant ara 30 - 80 jam SUB JUMLAH JUMLAH B.

BIMB BIMBING INGAN AN ATA ATAU U PE PENYUL NYULUH UHAN AN AGA AGAMA MA DAN DAN PEMBANGUNAN

1) Persiapan Persiapan bimbing bimbingan an atau penyuluhan penyuluhan a)

Melakuka Melakukan n identifi identifikasi kasi potensi wila wilayah yah atau kelompok sasaran (1) Menyusun instrume instrumen n pengum pengumpulan pulan data data  pot ensi wilayah wilayah atau kelompok kelompok sasaran (2) Mengol Mengolah ah data data (3) M enganalisis dat a (28 x 0,06) (4) Merumuskan Merumuskan monog monografi rafi potensi wil.

 b)

Menyus un rencana rencana kerja kerja : (1) Lima Lima tahun tahunan an (2) Tahuna Tahunan n (2 x 0,09) 0,09) (3) Rencana kerja operasional (28x3x (28x3x0,12) 0,12)

c)

Membahas Membahas konsep konsep program program kerja kerja sebag sebagai ai : (1) P embahas (2) (2) Nara Nara sumbe sumber  r 

d)

Menyus Menyusun un ma materi teri BP : (1) Menyusun desain desain materi materi bimbi bimbing ngan an (2) Menyusun konsep konsep materi materi bimbin bimbinga gan n atau penyuluhan dalam bentuk  (a)

T er ert ul ulis

66

TIM PENILAI

LAMA

BARU

JML

LAMA

BARU

J ML

3

4

5

6

7

8

UNS UR YANG DINILAI DINILAI ANGKA KREDIT MENURUT NO

UNS UR DAN S UB UN S UR

1

UNIT PENGUS UL

2

(b)

Nas ka kah

(c)

Rekaman

(3) M endiskusikan endiskusikan konsep materi materi bimbing bimbingan an atau penyuluhan sebagai : . (a (a)

P en en ya yaji

.(b) .(b)

Pem Pembaha bahass

.(c .(c)

Nara Narasu sum mber  ber 

(4) M erumuskan erumuskan materi bimbing bimbingan an atau  penyuluhan

2) Pelaksanaan Pelaksanaan bimbing bimbingan atau penyuluhan a)

Melaksana Melaksanakan kan bimb bimbing ingan an atau penyuluh penyuluhan an melalui tatap muka kepada kelompok sasaran : (1) Masyaraka Masyarakatt perkotaa perkotaan n (2) Masyaraka Masyarakatt khusu khususs :

 b)

.(a) .(a)

Kelom Kelompok pok cend cendek ekia ia

.(b)

Kelompok Kelompok genera generasi si muda muda

.(c .(c)

Kel Kelompok ompok LPM LPM

.(d) .(d)

Kelom Kelompok pok bina binaan an khusu khususs

Melaksanakan Melaksanakan bimbing bimbingan an atau penyuluhan penyuluhan melalui media : ( 1) 1) R a d i o (2) (2) Tel Televis evisii (3) Pentas pertunjukan pertunjukan sebag sebagai sutradara sutradara

3) Pemantauan, Pemantauan, evaluasi evaluasi dan pelaporan hasil hasil  pelaksanaan  pelaksanaan bimbing bimbingan an dan dan penyuluhan a)

Menyusun instrum instrumen en hasil pelaksana pelaksanaan an BP (1) Peman Pemantaua tauan n (2) (2) Eval Evalua uasi si

 b)

Mengumpulkan Mengumpulkan data

c)

Mengola Mengolah h dan meng menganalisa analisa data data

d)

Merumu Merumuska skan n hasil hasil : (1) Peman Pemantaua tauan n (2) (2) Eval Evalua uasi si

67

TIM PENILAI

LAMA

BARU

JML

LAMA

BARU

J ML

3

4

5

6

7

8

UNS UR YANG DINILAI DINILAI ANGKA KREDIT MENURUT NO

UNS UR DAN S UB UN S UR

1

UNIT PENGUS UL

2

e)

Menyusun laporan laporan ming mingg guan pelaksan pelaksanaan aan  bimbinga  bimbingan n atau penyuluhan (28 (28 x 0,04) 0,04)

4) Pelayanan konsultasi konsultasi agama agama atau pembangunan a)

Melaksana Melaksanakan kan konsultasi konsultasi secara secara : (1) Perora Perorang ngan an (2) K elomp ok

 b)

Menyus un laporan laporan hasil konsultasi konsultasi  perorangan  perorangan atau kelompok kelompok SUB JUMLAH JUMLAH

C.

PENGE NGEMBA MBANGA NGAN BI BIMBING BINGA AN ATA ATAU U PENYU NYULUHAN HAN

1) Penyusunan Penyusunan pedoman pedoman atau petunjuk pelaksan pelaksanaan aan a)

Menyusun pedoma pedoman n atau atau petunjuk petunjuk pelaksa pelaksanaa naan n (1) Menyusun pedoman pedoman bimbi bimbing ngan an atau atau  penyuluhan agama agama : (a)

Mempersi Mempersiapka apkan n bahan bahan untuk untuk men menyusu yusun n  pedoman bimbi bimbinga ngan n atau penyuluhan penyuluhan (1) Mengum Mengumpulka pulkan n bahan bahan (2) M engolah dan menganalisis dat a

(b)

Menyusun Menyusun pedom pedoman an bim bimbi bing ngan an atau atau  penyuluhan (1) Menyusun konsep konsep pedom pedoman an

(2) Mendiskusik Mendiskusikan an konsep konsep a. Sebag Sebagai Penyaji Penyaji  b. Sebaga Sebagaii Pembahas Pembahas c. Sebag Sebagai Nara Nara sumber  sumber  (3) Merumuskan pedoman bimbing bimbingan an atau p enyuluhan  b)

Menyus un petunjuk pelaksanaan/ pelaksanaan/ petunjuk teknis bimbingan atau penyuluhan : (1) Mempersiapkan Mempersiapkan bahan bahan untuk penyusuna penyusunan n  petunjuk pelaksanaan/petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis teknis BP : (a) (a)

Meng Mengumpul umpulka kan n baha bahan n

(b)

Mengola Mengolah h dan dan meng menganalisi analisiss data data

(2) Menyusun petunjuk petunjuk pelaksa pelaksanaa naan/petun n/petunjuk  juk  teknis bimbing bimbingan an at au p enyuluhan enyuluhan

68

TIM PENILAI

LAMA

BARU

JML

LAMA

BARU

J ML

3

4

5

6

7

8

UNS UR YANG DINILAI DINILAI ANGKA KREDIT MENURUT NO

UNS UR DAN S UB UN S UR

1

UNIT PENGUS UL

2

(a) (a)

Menyusu Menyusun n kon konse sep p petunj petunjuk  uk   pelaksanaan  pelaksanaan / petunjuk teknis teknis

(b) (b)

Menyusu Menyusun n kon konse sep p petunj petunjuk  uk   pelaksanaan  pelaksanaan / petunjuk teknis teknis (1) Sebag Sebagai penyaji (2) Sebag Sebagai pembaha pembahass (3) Sebaga Sebagaii nara sumber  sumber 

.(c)

Merumuska Merumuskan n konse konsep p petunjuk petunjuk pelaksapelaksanaan / petunjuk teknis BP

2) Perumusan kajian kajian arah kebijakan kebijakan pengemba pengembanga ngan n  bimbing  bimbingan an atau penyuluhan penyuluhan a)

Merumuska Merumuskan n kajian kajian arah arah kebij kebijaka akan n  pengembang  pengembangan an bimbing bimbingan an atau penyuluhan penyuluhan yang bersifat bersifat penyempurnaan : (1) Menyusun kerang kerangka acuan acuan (2) Menyiapkan dan dan mengo mengola lah h bahan/ bahan/ data / informasi (3) M enganal enganalisis isis data data dan informasi informasi dan dan merumuskan kajian arah kebijaksanaan.

 b)

Merumuskan kajian kajian arah arah kebija kebijakan kan  pengembang  pengembangan an bimbing bimbingan an atau penyuluhan penyuluhan yang bersifat pembaharuan : (1) Menyusun kerang kerangka acuan acuan (2) Menyiapkan dan dan mengo mengola lah h bahan/ bahan/ data / informasi (3) M enganal enganalisis isis data data dan informasi informasi dan dan merumuskan kajian arah kebijaksanaan.

3) Pengemba Pengembang ngan an metode bimbing bimbingan atau penyuluhan a)

Merumuskan pengemban pengembanga gan n metode metode bimbing bimbingan an atau penyuluhan y ang bersifat bersifat p enyempurnaan enyempurnaan : (1) Menyusun kerang kerangka acuan acuan (2) Menyiapkan dan dan mengo mengola lah h bahan/ bahan/ data / informasi (3) M enganal enganalisis isis data data dan informasi informasi dan dan merumuskan pengembangan pengembangan metode BP

69

TIM PENILAI

LAMA

BARU

JML

LAMA

BARU

J ML

3

4

5

6

7

8

UNS UR YANG DINILAI DINILAI ANGKA KREDIT MENURUT NO

UNS UR DAN S UB UN S UR

1

UNIT PENGUS UL

2

 b)

Merumuskan pengemba pengembanga ngan n metode  bimbinga  bimbingan n atau penyuluhan yangbersifat  pembaharuan  pembaharuan (1) Menyusun kerang kerangka acuan acuan (2) Menyiapkan dan dan mengo mengola lah h bahan/ bahan/ data / informasi (3) M enganal enganalisis isis data data dan informasi informasi dan dan merumuskan pengembangan pengembangan metode BP SUB JUMLAH JUMLAH

D.

PEN GE GEMBANG AN AN MA MAT ER ERI BI BIMB IN IN GA GAN AT ATAU PENYULUHAN

1) Meny usun tafsir tematis tematis sebagai sebagai bahan bahan bimbinga bimbingan n atau penyuluhan yang bersumber dari : a)

K iitt ab ab Su Suci

 b)

Hadist

c)

Kitab Kitab Keag Keagamaa amaan n SUB JUMLAH JUMLAH

E.

PENGEMBANGAN PROFES I

1) Melakukan kegiatan kegiatan karya karya tulis/karya tulis/karya ilmiah di bidang penyuluh agama : a)

Karya ilmiah ilmiah hasil hasil penelitian penelitian,, pengkaji pengkajian, an, survey dan atau evaluasi di bidang agama yang dipublikasikan dalam bentuk : (1) Buku yang diterbitkan dan diedarkan diedarkan secara nasional (2) Majalah Majalah ilmiah ilmiah yang diakui diakui instansi instansi y ang berwenang

 b)

Karya tulis berupa tinjauan tinjauan atau atau ulasan ilmiah hasil gagasan s endiri dalam bidang keagamaan keagamaan yang tidak dipub likasikan tetap i didokumentasikan didokumentasikan pada p erpustakaan instansi yang bersangkutan dalam bentuk : ( 1) 1) B uk uku (2) (2) Maka Makalah

70

TIM PENILAI

LAMA

BARU

JML

LAMA

BARU

J ML

3

4

5

6

7

8

UNS UR YANG DINILAI DINILAI ANGKA KREDIT MENURUT NO

UNS UR DAN S UB UN S UR

1

UNIT PENGUS UL

2

c)

Makalah Makalah tulis tulis berupa berupa tinjaua tinjauan n atau ula ulasan san ilmiah hasil gagasan s endiri dalam bidang keagamaan keagamaan yang tidak dipub likasikan tetap i didokumentasikan didokumentasikan pada p erpustakaan instansi yang bersangkutan dalam bentuk : ( 1) 1) B uk uku (2) M akalah

d)

Tulisan ilmia ilmiah h populer di bidang keagamaan amaan yang disebarluaskan melalui media masa

e)

Menyampaikan Menyampaikan prasaran prasaran berupa berupa tinjauan tinjauan gagasan at au ulasan ilmiah di bidang keagamaan keagamaan dalam p ertemuan ilmiah (Setiap kali kegiatan)

2) Menterjemahkan/ Menterjemahkan/ menyadur kitab/ buku dan bahan bahan bidang peny uluhan agama : a)

Meng Mengalih alih bah bahaasa

 b)

Menyadur

c)

Membu Membuaat res resen ensi si

3) Membimbing Membimbing Penyuluh Penyuluh Agama Agama yang berada di di  bawah jenjang jenjangjabatannya : SUB JUMLAH JUMLAH JUMLAH UNSUR UTAMA 2

UNSUR NSUR PENUNJ NUNJA ANG PENUNJANG TUGAS PENYULUHAN AGAMA

1)

M en engajar at at au au me mel at at ih ih p ad ada pe pendidikan da dan  pelatihan pegawai pegawai

2)

M en engiku ti ti se semin ar ar at at au au lo lokakar ya ya ti ti ng ngkat internasional / nasional a) Pemr Pemras asar aran an  b) Moderator/ pembahas/ pembahas/ narasumber  narasumber  c) P es ert a

3)

M en enjadi p en engur us us o rg rganis as as i p ro rofes i ti tingkat

4)

Menj Menjadi adi ang anggota ota Tim Tim Peni Penillai Jaba Jabata tan n Fun Fung gsion sionaal

int ernas ional / nasional

Penyuluh Agama secara aktif 

71

TIM PENILAI

LAMA

BARU

JML

LAMA

BARU

J ML

3

4

5

6

7

8

UNS UR YANG DINILAI DINILAI ANGKA KREDIT MENURUT NO

UNS UR DAN S UB UN S UR

1

UNIT PENGUS UL

2

5)

M enjadi p engurus akt if dalam organisasi keagamaan

6)

M en encip ta takan kary a sen i kaligrafi

7)

Menj Menjadi adi anggota ota del delegasi misi kea keagamaan aan a) Tingkat Tingkat Intern Internasion asional al : (1) Ketu Ketuaa (2) (2) Anggota  b) Tingkat Tingkat Propinsi (1) Ketu Ketuaa (2) (2) Anggota

8)

M em emp er eroleh pe penghargaan / t an anda ja jas a : a) Pengharg Penghargaan aan / tanda jasa jasa dari dari pemerintah pemerintah atas prestasi kerja : (1) Tingkat Tingkat internasional internasional / nasional (2) Tingkat Tingkat propinsi (3) Tingkat Tingkat kabu kabupaten paten / kota  b) Gelar kehorm kehormatan atan akademis akademis

9)

M em emp er eroleh ijijaz ah ah/gelar ya yang t id idak se ses ua uai dengan bidang tugasny tugasny a : a) D ok okt or or    b) Pasca Sarjana Sarjana c) Sarja arjana na

JUMLAH UNS UR PENUNJANG

JUMLAH UNS UR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG

72

TIM PENILAI

LAMA

BARU

JML

LAMA

BARU

J ML

3

4

5

6

7

8

LAMPIRAN LAMPIRAN US UL / BAHAN YANG DINILAI :

1

Photoc Photocopy opy SK SK tera terakhi khir (leg (legalisi alisir) r)

2

Photoc Photocopy opy Karpe Karpeg g (leg (legalisi alisir) r)

3

Surat urat Tug Tugas (le (leg galisi lisir) r)

4

DP 3

5

ST TP TP L / Ij Ijas ah

6

Keterang Keterangan mela melaksan ksanaka akan n bimbi bimbing ngan an dan penyuluhan penyuluhan

 

......................................... Pejabat Pengusul

Angka Kredit untuk KNP 100% ke Angka Kredit lama = 200,664 Angka Kredit baru =

........................... ........................................... .................. ..

Jumlah

=

 NIP .............................. .................................... ......

CATATAN / PENDAPAT TIM PENILAI

 

................................................ Ketua Tim Penilai

........................... ........................................... .................. ..

NIP .......................... .................................... ..........

CATATAN PEJABAT PENILAI

 

................................................

........................... ........................................... .................. ..

NIP .......................... .................................... ..........

73

LAMPIRAN III

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Kepala Badan kepegawaian Negara  Nomor : 574 Tahun Tahun 1999  Nomor : 178 Tahun Tahun 1999 Tanggal : 13 Oktober 1999 1999

SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN KEGIATAN BIMBINGAN ATAU PENYULUHAN DAN PEMBANGUNAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :  Nama  N I P Pangkat/Golongan/TMT Jabatan Unit Kerja

: ……………………………………………… ………………………………………………… … : ……………………………………………… ………………………………………………… … : ……………………………………… ………………………………………………… ………… : ………………………………………………… : …………………………………………………

Menerangkan bahwa :  Nama  N I P Pangkat/Golongan/TMT Jabatan Bidang Penyuluhan Penyul uhan Agama Unit Kerja

: ……………………………………………… ………………………………………………… … : ………………………………………………… ………………………………………………… : ……………………………………… ………………………………………………… ………… : ………………………………………………… : ………………………………………………… : …………………………………………………

Telah melakukan kegiatan bimbingan atau penyuluhan agama dan p embangunan sbb : Jumlah Jumlah Satuan Keterangan  No Uraian Kegiatan Tanggal volume angka hasil  bukti fisik kegiatan kredit

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

………………………………….. Atasan langsung

…………………………………..  NIP. ……………………………. …………………………….

74

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Kepala Badan kepegawaian Negara  Nomor : 574 Tahun Tahun 1999  Nomor : 178 Tahun Tahun 1999 Tanggal : 13 Oktober 1999 1999

LAMPIRAN IV

SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN KEGIATAN PENGEMBANGAN BIMBINGAN ATAU PENYULUHAN DAN PEMBANGUNAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :  Nama  N I P Pangkat/Golongan/TMT Jabatan Unit Kerja

: ……………………………………………… ………………………………………………… … : ……………………………………………… ………………………………………………… … : ……………………………………… ………………………………………………… ………… : ………………………………………………… : …………………………………………………

Menerangkan bahwa :  Nama  N I P Pangkat/Golongan/TMT Jabatan Bidang Penyuluhan Penyul uhan Agama Unit Kerja

: ……………………………………………… ………………………………………………… … : ……………………………………………… ………………………………………………… … : ……………………………………… ………………………………………………… ………… : ………………………………………………… : ………………………………………………… : …………………………………………………

Telah melakukan kegiatan Pengembangan BP dan materi BP sbb : Jumlah Satuan  No Uraian Kegiatan Tanggal volume hasil kegiatan

Jumlah angka kredit

Keterangan  bukti fisik

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

………………………………….. Atasan langsung

…………………………………..  NIP. ……………………………. …………………………….

75

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Kepala Badan kepegawaian Negara  Nomor : 574 Tahun Tahun 1999  Nomor : 178 Tahun Tahun 1999 Tanggal : 13 Oktober 1999 1999

LAMPIRAN V

SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN KEGIATAN PENGEMBANGAN PROFESI

Yang bertanda tangan di bawah ini :  Nama  N I P Pangkat/Golongan/TMT Jabatan Unit Kerja

: ……………………………………………… ………………………………………………… … : ……………………………………………… ………………………………………………… … : ……………………………………… ………………………………………………… ………… : ………………………………………………… : …………………………………………………

Menerangkan bahwa :  Nama  N I P Pangkat/Golongan/TMT Jabatan Bidang Penyuluhan Penyul uhan Agama Unit Kerja

: ……………………………………………… ………………………………………………… … : ……………………………………………… ………………………………………………… … : ……………………………………… ………………………………………………… ………… : ………………………………………………… : ………………………………………………… : …………………………………………………

Telah melakukan kegiatan Pengembangan Profesi sbb :  No

Uraian Kegiatan

Satuan hasil

Tanggal

Jumlah volume kegiatan

Jumlah angka kredit

Keterangan  bukti fisik

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

………………………………….. Atasan langsung

…………………………………..  NIP. ……………………………. …………………………….

76

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Kepala Badan kepegawaian Negara  Nomor : 574 Tahun Tahun 1999  Nomor : 178 Tahun Tahun 1999 Tanggal : 13 Oktober 1999 1999

LAMPIRAN VI

SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN KEGIATAN PENUNJANG TUGAS PENYULUH AGAMA

Yang bertanda tangan di bawah ini :  Nama  N I P Pangkat/Golongan/TMT Jabatan Unit Kerja

: ……………………………………………… ………………………………………………… … : ……………………………………………… ………………………………………………… … : ……………………………………… ………………………………………………… ………… : ………………………………………………… : …………………………………………………

Menerangkan bahwa :  Nama  N I P Pangkat/Golongan/TMT Jabatan Bidang Penyuluhan Penyul uhan Agama Unit Kerja

: ……………………………………………… ………………………………………………… … : ………………………………………………… ………………………………………………… : ……………………………………… ………………………………………………… ………… : ………………………………………………… : ………………………………………………… : …………………………………………………

Telah melakukan kegiatan Penunjang Tugas Penyuluh Agama sbb : Jumlah Satuan  No Uraian Kegiatan Tanggal volume hasil kegiatan

Jumlah angka kredit

Keterangan  bukti fisik

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

………………………………….. Atasan langsung

…………………………………..  NIP. ……………………………. …………………………….

77

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Kepala Badan kepegawaian Negara  Nomor : 574 Tahun Tahun 1999  Nomor : 178 Tahun Tahun 1999 Tanggal : 13 Oktober 1999 1999

LAMPIRAN VII

PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH AGAMA NOMOR : ………………………..

Instansi : I.

Masa Penilaian : Tanggal ……s/d ………. DATA PERORANGAN

1.

NAMA

2.

NIP / NOMOR SERI KARPEG

3.

TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR

4.

JENIS KELAMIN

5.

PENDIDIKAN YANG TELAH DIPERHITUNGKAN ANGKA KREDITNYA

6.

PANGKAT. GOL. RUANG/ TMT

7.

JABATAN/ PENYULUH AGAMA / TMT LAMA

8.

MASA KERJA GOL BARU

9.

BIDANG PENYULUHAN AGAMA

10.

UNIT KERJA

78

II.

PENETAPAN ANGKA KREDIT

Lama 1.

Baru

Jumlah

Unsur Utama a. Pendidikan (1) Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar (2) Pendidikan dan pelatihan fungsional dan mendapat surat tanda tamat pendidikan.  b. Bimbingan atau penyuluhan agama dan pembangunan c. Pengembangan bimbingan atau penyuluhan d. Pengembangan profesi Jumlah Unsur Utama

2

Unsur Penunjang Penunjang tugas Penyuluh Agama Jumlah Unsur Penunjang Jumlah Unsur Utama dan Unsur Penunjang

III.

Dapat diertimbangkan untuk dinaikkan dinaikkan dalam dalam jabatan ……. Pangkat ……..TMT ……..

Ditetapkan di ………………….. Pada tanggal ……………………

…………………………………..  NIP. ……………………………. …………………………….

Asli disampaikan kepada : Kepala BKN atau Kepala Kantr Wilayah BKN Tembusan disampaikan kepada : 1. Penyuluh Agama yang bersangkutan 2. Pemimpin Pemimpin unit Kerja penyuluh Agama yang bersangkutan 3. Sekretaris Tim penilai yang bersangkutan 4. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit 5. Kepala biro Kementerian Agama/ Instansi yang bersangkutan

79

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Kepala Badan kepegawaian Negara  Nomor : 574 Tahun Tahun 1999  Nomor : 178 Tahun Tahun 1999 Tanggal : 13 Oktober 1999 1999

LAMPIRAN VIII

SURAT KEPUTUSAN …………………………………  NOMOR ………………………….. ………………………….. TENTANG PENGANGKATAN PERTAMA KALI/PENGANGKATAN KEMBALI DALAM JABATAN PENYULUH AGAMA

…………………………………. Menimbang

:

a.

Bahwa sebagai pelaksana dari Keputusan Menteri Negara Koordinator bidang Pengawasan pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 54/Kep/Mk.Waspan/9/1999 tanggal 30 September 1999, dipandang perlu untuk mengangkat/mengangkat kembali*) Saudara …………………………..dalam  jabatan Penyuluh Penyuluh Agama;  b. …………………………………………………………………………

Mengingat

:

1. 2. 3. 4. 5.

6.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 1975 jo Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 1991; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo peraturan pemerintah Nomor 6 tahun 1997; Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1980 jo Peraturan pemerintah Nomor 20 Tahun 1991; Keputusan menteri Negara coordinator Bidang pengawasan pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 54/Kep/Mk.Waspan/9/1999 tanggal 30 September September 1999; Kepuusan Bersama Menteri Agama RI dan Kepala Badan kepegawaian Negara  Nomor  Nomor …….dan Nomor Nomor ……. MEMUTUSKAN

Menetapkan Pertama

: :

Kedua Ketiga Keempat

: : :

Terhitung mulai tanggal ….. mengangkat/ mengangkat kembali*) Pegawai Negeri Sipil a.  Nama :  b. Tempat dan tanggal lahir : c.  NIP/Nomor  NIP/Nomor Seri Karpeg : d. Pangkat/gol/ruang/TMT : e. Bidang penyuluhan Agama : f. Unit Kerja : Dalam jabatan ……………dengan angka kredit sebesar …………….

Apabila dikemudian dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan perhitungan sebagaimana se bagaimana mestinya.

80

Asli keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya. Tembusan Surat Keputusan ini disampaikan dengan hormat kepada : 1. Kepala BKN u.p. Deputi Bidang Informasi kepegawaian/Kepala Kanwil BKN yang bersangkutan; 2. Kepala Biro kepegawaian Kementerian Agama RI; 3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit; 4. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara yang bersangkutan; 5. Pejabat instansi lain yang berkepentingan berkepentingan Ditetapkan di ………………….. Pada tanggal ……………………

…………………………………..  NIP. …………………………… ……………………………..

81

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Kepala Badan kepegawaian Negara  Nomor : 574 Tahun Tahun 1999  Nomor : 178 Tahun Tahun 1999 Tanggal : 13 Oktober 1999 1999

LAMPIRAN IX

SURAT KEPUTUSAN …………………………………  NOMOR ………………………….. ………………………….. TENTANG PEMBEBASAN SEMENTARA DARI JABATAN PENYULUH AGAMA

…………………………………. Menimbang

:

a.

Bahwa berhubung Saudara ……….NIP ………pangkat/golongan ruang ………  jabatan …….berdasarkan Surat keputusan dari …………. Nomor …… tanggal ……….dinyatakan ………dipandang perlu untuk membebaskan sementara dari  jabatan Penyuluh Penyuluh Agama; Agama;

Mengingat

:

1. 2.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 1975 jo Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 1991; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo peraturan pemerintah Nomor 6 tahun 1997; Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1980 jo Peraturan pemerintah Nomor 20 Tahun 1991; Keputusan menteri Negara coordinator Bidang pengawasan pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 54/Kep/Mk.Waspan/9/1999 tanggal 30 September September 1999; Kepuusan Bersama Menteri Agama RI dan Kepala Badan kepegawaian Negara  Nomor …….dan …….dan Nomor Nomor …….

3. 4. 5.

6.

MEMUTUSKAN

Menetapkan Pertama

: :

Kedua

:

Ketiga Keempat

: :

Terhitung mulai tanggal ….. membebaskan sementara sementar a Pegawai Negeri Sipil a.  Nama :  b. Tempat dan tanggal lahir : c.  NIP/Nomor  NIP/Nomor Seri Karpeg Karpeg : d. Pangkat/gol/ruang/TMT : e. Bidang penyuluhan Agama : f. Unit Kerja : Dalam jabatan Penyuluh Agama …..dengan angka kredit sebesar ………. Saudara ………..dapat diangkat kembali dalam jabatan Penyuluh Agama ……… apabila telah …………….. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan sebagaimana mestinya. Tembusan Surat Keputusan ini disampaikan dengan hormat kepada :

82

1. 2. 3. 4. 5.

Kepala BKN u.p. Deputi Bidang Informasi kepegawaian/Kepala Kanwil BKN yang bersangkutan; Kepala Biro kepegawaian Kementerian Agama RI; Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit; Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara yang bersangkutan; Pejabat instansi lain yang berkepentingan Ditetapkan di ………………….. Pada tanggal ……………………

…………………………………..  NIP. …………………………… ……………………………..

83

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Kepala Badan kepegawaian Negara  Nomor : 574 Tahun Tahun 1999  Nomor : 178 Tahun Tahun 1999 Tanggal : 13 Oktober 1999 1999

LAMPIRAN X

SURAT KEPUTUSAN …………………………………  NOMOR ………………………….. ………………………….. TENTANG PEMBERHENTIAN DARI JABATAN PENYULUH AGAMA

…………………………………. Menimbang

:

a.

Bahwa berhubung Saudara ……….berdasarkan Surat Keputusan …………dari …. Dinyatakan …….dipandang perlu untuk memberhentikan dari jabatan Penyuluh Agama;

Mengingat

:

1. 2.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 1975 jo Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 1991; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo peraturan pemerintah Nomor 6 tahun 1997; Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1980 jo Peraturan pemerintah Nomor 20 Tahun 1991; Keputusan menteri Negara coordinator Bidang pengawasan pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 54/Kep/Mk.Waspan/9/1999 tanggal 30 September September 1999; Kepuusan Bersama Menteri Agama RI dan Kepala Badan kepegawaian Negara  Nomor …….dan …….dan Nomor Nomor …….

3. 4. 5.

6.

MEMUTUSKAN

Menetapkan Pertama

: :

Kedua Ketiga Keempat

: : :

Terhitung mulai tanggal ….. memberhentikan Pegawai Negeri Sipil a.  Nama :  b. Tempat dan tanggal lahir : c.  NIP/Nomor  NIP/Nomor Seri Karpeg : d. Pangkat/gol/ruang/TMT : e. Bidang penyuluhan Agama : f. Unit Kerja : Dalam jabatan Penyuluh Agama …..dengan angka kredit sebesar ……….

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan sebagaimana mestinya. Asli keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan diindahkan sebagaimana sebagaimana mestinya. mestinya.

84

Tembusan Surat Keputusan ini disampaikan dengan hormat kepada : 1. Kepala BKN u.p. Deputi Bidang Informasi kepegawaian/Kepala Kanwil BKN yang bersangkutan; 2. Kepala Biro kepegawaian Kementerian Agama RI; 3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit; 4. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara yang bersangkutan; 5. Pejabat instansi lain yang berkepentingan Ditetapkan di ………………….. Pada tanggal ……………………

…………………………………..  NIP. …………………………… ……………………………..

85