BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Sejalan dengan semangat ICPD 1994 di Cairo, pendekatan pelayanan kontrasepsi di Indonesia memegang teguh prinsip-prinsip hak asasi manusia. Prinsip-prinsip ini diterjemahkan dengan memberikan kebebasan yang bertanggung jawab bagi pasangan untuk menentukan jumlah, penjarangan dan pembatasan kehamilan serta informasi dan cara untuk meme nuhi hakhak reproduksinya tersebut. Tersedianya berbagai pilihan alat dan obat kontrasepsi di titik-titik layanan dengan informasi yang lengkap adalah wajib untuk di penuhi dan merupakan tantangan pemerintah saat ini. Melalui pertemuan tingkat tinggi tentang keluarga berencana yang di laksanakan di London pada tanggal 11 juli 2012, kiomunitas international melaui family planning 2020 (FP 2020) sepakat untuk merevitalisasi komitmen global untuk keluarga berencana dan
perluasan akses pelayanan kontrasepsi; memperbaiki akses dan distribusi alat dan obat kontrasepsi serta mengatasi/mengurangi hambatan yang di temui. Selain itu melalui pertemuan FP 2020 diharapkan dapat meningkatkan komitmen dari berbagai Negara, development parthner, organisasi international, civilsociety organizations, serta sector swasta untuk
berkontribusi dalam pendanaan program KB secara global dan pengembangan kebijakan dan strategi di masing-masing Negara untuk mengurangi hambatan terhadap pelayanan KB. Tujuan FP 2020 sejalan dengan target ke-5 (lima) millennium development goas (MDGs) adalah untuk meningkatkan kesehatan ibu. AKI merupakan salah satu indicator untuk menilai tidak saja derajat kesehatan perempuan tetapi juga derajat kesejahteraan perempuan. Hasil SDKI 2012 menunjukan AKI sebesar 35 9 per 100.000 kelahiran hidup. Selain pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan, penurunan kematian ibu dipengaruhi juga oleh keberhasilan pencapaian universal akses kesehatan reproduksi lainnya yang kemudian tertuang dalam MDG 5b dengan indicator yaitu: CPR, ASFR atau angka kelahiran pada remaja 15-19 tahun, ANC dan Unmet Need pelayanan KB. Situasi program keluarga berencana tidak mengalami banyank kemajuan yang signifikan yang ditunjukan dengan: 1) CPR cara modern hanya naik 0,5% dari 57,4% menjadi 57,9%; 2) Unmet Need hanya menurun 0,6% dari 9,1% menjadi 8,5%l; 3) Angka kelahiran pada remaja 15-19 tahunhanya mengalami sedikit penurunan dari 51 per 1000 perempuan usia 15-19 tahun. Hal ini berdampak pada stagnannya Total Fertility Rate (TFR) dalam 10 tahun terakhir di angka 2,6 dan masih tingginya angaka
kematian ibu (SDKI 2012). Berdasarkan risfaskes tahun 2011, presentase puskesmas yang memiliki asupan sumber daya lengkap untuk program kb secara nasional hanya 32,2%. Sebagian besar puskesmas (97,5%) telah melaksanakan kegiatan pelayanan KB sebesar 98,3%, mempunyai tenaga
kesehatan terlatih KB sebesar 58%, mempunyai pedoman masih 58% dan terlaksananya bimbingan evaluasi terkait KB. Menurut undang-undang republik Indonesia nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan pasal 78, pemerintah bertanggung jawab dan menjamin ketrsediaan, tenaga, fasilitas pelayanan, alat dan obat dalam memberikan pelayanan KB yang aman, bermutu dan terjangkau oleh masyarakat. Sejalan dengan hal tersebut pada undang-undang Republik Indonesia No 52 tahun 2009, pasal 1 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga menyebutkan bahwa KB adalah upaya mengatur kelahiran anak, jaerak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melaui promosi, perlindungan dan bantuan sesuai dengan hak-hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga berkualitas. Dalam rangka penguatan dan pencapaian tujuan pelayanan KB, maka dukungan manajemen pelayanan KB menjadi sangat penting, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai
dengan
pemantauan
dan
evaluasi.
Dalam
program
KB
ini
terdapat
dua
kementrian/lembaga yang memegang peranan penting yaitu kementrian kesehatan dan BKKBN. Koordinasi yang baik dan berkesinambungan antara BKKBN dan kementrian kesehatan beserta jajaran di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota dalam manajemen pelayanan KB menjadi hal yang sangat penting. Dengan manajeman pelayanan yang baik, diharapkan, dapat meningkatkan
ketersediaan
(availability),
keterjangkauan
(accessibility),
penerimaan
(acceptability), dan kualitas pelayanan (quality).
Sejak 1 januari 2014 telah dilaksanakan jaminan kesehatan nasional (JKN) sebagai pemenuhan amanat undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2004 tentang system jaminan social nasional (SJSM) kemudian melalui peraturan presiden Nomor 12 tahun 2013 tentang jaminan kesehatan menyetakan bahwa pelayanan kb termasuk dalam manfaat pelayanan promotif dan prefentif. Manfaat pelayanan KB yang di jamin meliputi konseling, kontrasepsi dasar, vasektomi dan tubektomi, dengan pembiayaannya di atur dalam permenkes Nomor 59 tahun 2014 tentang standar tarif pelayanan kesehatan dalam penyelenggaraan jaminan kesehatan. Pelayanan yang di maksud di selengagarakan bekerja sama dengan lembaga yang membidangi KB, dalam hal ini BKKBN. Mengacu pada permenkes Nomor 71 tahun 2013 tentang pelayanan kesehatan meliputi semua fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS kesehatn berupa fasilitas kesehatan tingkat pertamam (FKTP) dan fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan (FKRTL). Dengan JKM diharapkan dapat mendukung peningkatan dan percepatan pencapaian target kesehatan ibu. Salah satu tantangan dalam pelayanan KB adalah belum optimalnya ketersediaan, keterjangkauan dan kualitas pelayanan KB. Oleh karna itu dibutuhkan pedoman sebagai acuan dalam membarikan pelayanan KB yang berkualitas. Buku “pedoman manajemen pe layanan Keluarga Berencana” ini merupakan revisi “pedoman manajemen pelayanan KB” (2009). Revisi
ini dilakukan mengingat banyaknya perkembangan kebijakan dan strategi program KB yang mempengaruhi manajemen pelayanan KB.
B. Tujuan
a.
Umum: Meningkatkan kemampuan pengelola program KIA/KB dalam hal manajemen pelayanan KB sebagai upaya mendukung percepatan penurunan angka kematian ibu dan angka kematian bayi.
b. Khusus: 1. Meningkatkan kemampuan pengelola program KIA/KB dalam pengorganisasian pelayanan KB. 2. Meningkatkan kemampuan pengelola program KIA/KB dalam perencanaan pelayanan KB. 3. Meningkatkan
kemampuan
pengelola
program
KIA/KB
dalam
pelaksanaan
pelayanan KB. 4. Meningkatakan kemampuan pengelola KIA/KB dalam pemantuan dan evaluasi pelayanan KB. C. Manfaat dan sasaran
Pedoman manajemen pelayanan KB menjadi acuan untuk meningkatkan kemempuan manajememen pengelola program KIA/KB bagi:
Pengelola program KB di setiap tingkat administrasi (pusat, provinsi, kabupaten/kota)
Petugas kesehatan di puskesmas beserta jaringa dan je jaringnya
Mitra kerja lainnya
D. Ruang lingkup
Ruang lingkup penyusunan pedoman manajemen pelayanan KB meliputi: pengorganisasian, perencanaan dan adfokasi, pelaksanaan, pemantauan dan e valuasi dan pelayanan KB. E. Landasan hUkum
1. Undang undang republic Indonesia nomor 40 tahun 2004 tentang system jaminan social nasional 2. Undang republic Indonesia nomor 17 tahun 2007 tentang rencana pembangunan jangka panjang nasional tahun 2005-2025. 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. 4. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52
Tahun 2009 Tentang Perkembangan
Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. 6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial 7. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 tahun 2009 tentangPekerjaan Kefarmasian 10. Pereturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 tahun 2014 tentangSistim Informasi Kesehatan 11. Pereturan Pemerintah Republik Indonesia Indonesia Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Republik 12. Pereturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang RencanaPembangunan Jangka Menengah Nasional 13. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional 14. Pereturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang jaminan Kesehatan 15. Peraturan Presiden Nomor 111 TAhun 2013 tentang perubahan Atas peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan 16. Peraturan mentri Kesehatan Nomor 290 Tahun 2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran 17. Pereturan Mentri Kesehatan 1464/PER/X/ 2010 tentang Ijin dan Penyelenggaraaan Praktik Bidan 18. Peratuaran Mentri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2013 tentang Kriteria Fasilitas Pelayanan Kesehatan Terpencil, Sangat dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang tidak Diminati 19. Peraturan Mentri Kesehatan RI Nomor 71 tahun 2013 tentang pelayanan kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional 20. Peraturan Mentru Kesehatan Nomor 19 tahun 2014 tentang penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk jasa pelayanan Kesehatan dan dukungan Biaya Oprasionan Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik pemerintah daerah 21. Peraturan Mentri Kesehatan Nomor 28 tahun tentangPedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional 22. Peraturan Mentri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang K lasifikasi dan perijinan RS 23. Peraturan Mentri Keshatan Nomor 59 tahun 2014 tentang standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan 24. Pereturan Mentri Kesehatan Nomor 75 tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat. 25. Keputusan Mentri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.03.01/160/I/2010 tentang Rencana Strategis tahun 2010-2014 26. Peraturan kepala BKKBN 143/HK-010/B5/2009 tentang Pedoman Jaminan dan Pelayanan Keluarga Berencana. 27. Peraturan Kepal;a BKKBN Nomor 249/PER/E1/2011 tentang Kebijakan Penyediaan Alat dan Obat Kontrasepsi dalam Program Kependudukan dan Keluarga Berencana 28. Pereturan Kepala BKKBN Nomor 281/PER/B4/2011 tentang Petunjuk teknis Motoring Evaluasi Penerapan dan Pencapaian Standar pelayanan Minimal (SPM) Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Di Kab/Kota 29. Pereturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 120/PER/G4/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pencatatan dan Pelaporan Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga.
Pengertian dan Batasan Operasional 1. Peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 bulan di Indonesia yang telah membayar iuran. 2. Pelayanan Keluarga Berencana adalah pelayanan dalam upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas melalui pemberian pelayanan Keluarga Berencana (KB) termasuk penanganan ef ek samping dan komplikasi bagi peserta JKN. 3. Kesehatan Reproduksi adalah suatu keadaan sehat baik secara fi sik, mental dan sosial serta bukan semata-mata terbebas dari penyakit atau kecacatan dalam segala aspek yang berhubungan dengan sistem fungsi dan proses reproduksi . Pelayanan Keluarga Berencana bergerak ( mobile ) adalah pelayanan KB yang dilaksanakan di suatu daerah yang belum tersedia fasilitas kesehatan yang memenuhi syarat dan ditetapkan oleh Dinas Kesehatan setempat atas pertimbangan BPJS Kesehatan, asosiasi fasilitas kesehatan dan lembaga yang membidangi Keluarga Berencana. 5. Penerima Bantuan Iuran (PBI) adalah fakir miskin dan orang tidak mampu sebagai peserta program Jaminan Kesehatan Nasional. 6. Kontrasepsi dasar adalah jenis, metode alat dan obat kontrasepsi yang diberikan di fasilitas kesehatan tingkat pertama dan atau jejaringnya yang meliputi Pil, Suntik, Kondom, Intra Uterine Device (IUD), dan Implan. 7. Alat dan Obat Kontrasepsi adalah alat dan obat kontrasepsi yang disediakan oleh pemerintah dan atau pemerintah daerah sesuai dengan formularium nasional. 8. Formularium Nasional adalah daftar obat yang disusun oleh komite nasional yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan, didasarkan pada bukti ilmiah mutakhir berkhasiat,
aman, dan dengan harga terjangkau yang disediakan serta digunakan sebagai acuan penggunaan obat dalam jaminan kesehatan nasional. 9. Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) adalah metode kontrasepsi yang masa efektifnya relatif lama dan terdiri dari Tubektomi/Metode Operasi Wanita (MOW) dan Vasektomi/Metode Operasi Pria (MOP); IUD/Alat Kontrasepsi Dalam Rahim (AKDR) dengan masa berlaku 8 (delapan) sampai 10 (sepuluh) tahun dan Implan/Alat Kontrasepsi Bawah Kulit (AKBK) dengan masa berlaku 3 (tiga) tahun. 10. Fasilitas Kesehatan adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan perorangan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/ atau Masyarakat yang telah memiliki perjanjian kerja sama dengan BPJS Kesehatan dan teregister dalam sistem BKKBN. 11. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama adalah fasilitas kesehatan yang termasuk didalamnya berupa Puskesmas atau yang setara, praktik dokter, klinik pratama atau yang setara dan rumah sakit kelas D pratama atau setara. 12. Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan adalah Fasilitas Kesehatan yang termasuk didalamnya berupa klinik utama atau yang s etara, rumah sakit umum dan rumah sakit khusus. 13. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehat an, memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang memerlukan kewenangan didalam menjalankan pelayanan kesehatan. Dalam pedoman ini tenaga kesehatan yang dimaksud adalah dokter, bidan, perawat dan tenaga promosi kesehatan. 14. Pelayanan kesehatan tingkat pertama adalah pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialistik (primer) meliputi pelayanan rawat jalan dan rawat inap. 15. Rawat Jalan Tingkat Pertama adalah pelayanan kesehatan perorangan yang non spesialistik yang dilaksanakan pada fasilitas kesehatan tingkat pertama untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan dan/atau pelayanan kesehatan lainnya. 16. Rawat Inap Tingkat Pertama adalah pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialistik dan dilaksanakan pada fasilitas kesehatan tingkat pertama untuk keperluan observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, dan/atau pelayanan medis lainnya, dimana peserta dan/atau anggota keluarganya dirawat inap paling singkat 1 (satu) hari. 17. Pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjutan adalah upaya pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat s pesialistik atau sub spesialistik yang meliputi rawat jalan tingkat lanjutan, rawat inap tingkat lanjutan dan rawat inap di ruang perawatan khusus. Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Keluarga Berencana Dalam Jaminan Kesehatan Nasional 4
18. Pelayanan kesehatan darurat medis adalah pelayanan kesehatan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah kematian, keparahan, dan/atau kecatatan sesuai dengan kemampuan fasilitas kesehatan.
19. Sarana medis pelayanan Keluarga Berencana (KB) MKJP adalah sarana medis yang menunjang pelayanan KB MKJP termasuk IUD kit, implan kit, Vasektomi Tanpa Pisau (VTP) kit, laparoskopi, obgyn bed , minilap kit dan dry sterilization ; 20. Sarana non-medis pelayanan KB MKJP adalah sarana non medis yang menunjang pelayanan KB MKJP termasuk Alat Bantu Pengambilan Keputusan (ABPK) dan Buku Panduan Praktis Pelayanan Kontrasepsi (BP3K); 21. Informed choice adalah proses pemilihan metode kontrasepsi oleh klien yang didasari pada pemahaman tentang beberapa pilihan metode KB dan hal-hal yang terkait dengan metode yang dipilihnya; 22. Informed consent adalah suatu persetujuan tindakan medis tertulis yang menyatakan kesediaan dan kesiapan klien untuk ber-KB dengan metode suntik KB, IUD, implan, Tubektomi dan Vasektomi setelah mendapatkan informed choice ; 23. KIP/Konseling atau Komunikasi Inter-Personal/Konseling adalah proses komunikasi dua arah antara konselor dengan klien yang bertujuan untuk membantu klien dalam mengambil keputusan secara sukarela untuk memilih dan menggunakan kontrasepsi yang sesuai dengan kebutuhannya; 24. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah; 25. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan; 26. Fasilitas Kesehatan KB Sederhana adalah fasilitas yang mampu memberikan pelayanan KB yang meliputi: konseling, pemberian pil KB, s untik KB, kondom, penanggulangan efek samping dan komplikasi sesuai dengan kemampuan fasilitas kesehatan serta upaya rujukan. Yang termasuk dalam fasilitas k esehatan KB sederhana ini adalah fasilitas kesehatan tingkat pertama. 27. Fasilitas Kesehatan KB lengkap adalah fasilitas yang mampu memberikan pelayanan KB seperti pada fasilitas kesehatan KB sederhana ditambah dengan pemberian pelayanan KB: pemasangan/pencabutan Implan, pemasangan/pencabutan IUD dan atau pelayanan Vasektomi. Yang termasuk dalam fasilitas kesehatan KB lengkap ini adalah fasilitas kesehatan tingkat pertama. 28. Fasilitas Kesehatan KB Sempurna
adalah fasilitas yang mampu memberikan pelayanan KB seperti pada fasilitas kesehatan KB lengkap ditambah dengan pemberian pelayanan KB Tubektomi/MOW. Yang termasuk dalam fasilitas kesehatan KB sempurna ini adalah fasilitas kesehatan tingkat lanjutan. 29. Fasilitas Kesehatan KB Paripurna adalah fasilitas yang mampu memberikan pelayanan KB seperti pada fasilitas kesehatan KB sempurna ditambah dengan pelayanan rekanalisasi dan penanggulangan infertilitas. Yang termasuk dalam f asilitas kesehatan KB paripurna ini adalah fasilitas kesehatan tingkat lanjutan. 30. Sistem Rujukan adalah penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang mengatur pelimpahan tugas dan tanggung jawab pelayanan kesehatan secara timbal balik baik vertikal maupun horizontal Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Keluarga Berencana Dalam Jaminan Kesehatan Nasional 5
31. Asosiasi fasilitas kesehatan adalah asosiasi fasilitas kesehatan yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 455/MENKES/SK/IX/2013 tentang asosiasi f asilitas kesehatan yaitu: 1) Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI), 2) Asosiasi Dinas Kesehatan Seluruh Indonesia (ADINKES), 3) Asosiasi Klinik Indonesia (ASKLIN), 4) Perhimpunan Klinik dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer Indonesia (PKFI). 32. Klinik Pratama adalah klinik yang menyelenggarakan pelayanan medik dasar. 33. Klinik Utama adalah klinik yang menyelenggarakan pelayanan medik spesialistik atau pelayanan medik dasar dan spesialistik. 34. Muyan (Mobil Unit Pelayanan) KB adalah fasilitas pelayanan KB bergerak yang di pergunakan oleh tim pelayanan KB yang t erlatih, mencakup satu unit mobil guna mendekatkan akses pelayanan kepada masyarakat khususnya masyarakat di daerah yang sulit atau tidak memiliki fasilitas kesehatan. 35. Stock out alat dan obat kontrasepsi adalah keadaan dimana terjadi kekosongan terhadap salah satu jenis alat dan obat kontrasepsi di fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan sesuai kewenangan pelayanan KB yang dimiliki. 36. Kredensialing adalah suatu kegiatan Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan untuk melakukan kuali fi kasi fasilitas kesehatan dan proses evaluasi untuk menyetujui atau menolak fasilitas kesehatan apakah dapat diikat dalam kerjasama dengan BPJS yang penilaiannya di dasarkan pada aspek administrasi, teknis pelayanan serta meliputi peninjauan dan penyimpanan data-data fasilitas kesehatan berkaitan dengan pelayanan profesinya yang mencakup lisensi, riwayat malpraktek, analisa pola praktek dan serti fi kasi. 37. Keluarga sejahtera I (KS I)
adalah keluarga dengan kategori 1). Dapat makan 2 kali atau lebih dalam sehari; 2). Memiliki beberapa lembar pakaian; 3). Rumah dengan kondisi ada atap, lantai dan dinding; 4). Jika salah satu anggota keluarga ada yang sakit maka ia dapat dibawa ke fasilitas kesehatan; 5). PUS bersedia untuk ber-KB di klinik KB; 6). Semua anak-anak yang berumur 7-15 tahun dapat bersekolah. 38. Keluarga Pra Sejahtera (Pra KS) adalah keluarga yang belum memenuhi satu atau lebih kategori dari keluarga sejahtera I
