PEDOMAN PENGEMBANGAN PELAYANAN PENGENDALIAN PENYAKIT TIDAK MENULAR ( PTM ) DI PUSKESMAS
A. Definisi Operasional. 1. Puskesmas Pengendalian Penyakit Tidak Menular ⤇ Adalah Puskesmas yang mampu menyelenggarakan pengendalian PTM secara komprehensif mulai dari promotif, preventif, kuratif dan Rehabilitatif pada ke-empat penyakit tidak menular beserta faktor resikonya, yaitu : Penyakit jantung dan pembuluh darah, kanker, penyakit kronis dan degeneratif lainnya, DM dan penyakit metabolik, gangguan akibat kecelakaan dan tindak kekerasan sebagai upaya merevitalisasi puskesmas. 2. Penyakit Tidak Menular ( PTM ) ⤇ Adalah Penyakit yang bukan disebabkan oleh proses Infeksi (tidak infeksius). 3. Puskesmas Rujukan Pelayanan PTM ⤇ Adalah puskesmas yang mampu menerima dan menundaklanjuti rujukan PTM dari puskesmas – puskesmas sekitarnya, dimana puskesmas pelayanan PTM yang ditunjang oleh SDM terlatih dan mempunyai sarana dan prasarana yang memadai. 4. Posbindu PTM ⤇ Adalah kegiatan monitoring dan deteksi dini faktor resiko PTM terintegrasi (penyakit jantung dan pembuluh darah , Diabetes, Penyakit paru obstruktif kronik dan kanker) serta gangguan cedera dan tindakan kekerasan dalam Rumah Tangga yang dikelola oleh masyarakat melalui pembinaan terpadu.
Pedoman PTM
Page 1
5. Faktor Resiko PTM ⤇ Adalah suatu kondisi yang secara potensial berbahaya dan dapat memicu terjadinya penyakit pada seseorang atau kelompok tertentu, diantaranya ; Perilaku hidup, kelainan yang disebabkan faktor biologis, kimia, radiasi, fisik, psikis, alam, dan lingkungan yang telah terbukti secara ilmiah dapat menyebabkan terjadinya PTM. 6. Deteksi Dini ⤇ Adalah Usaha untuk mengidentifikasi penyakit lebih awal atau dengan kata lain menemukan adanya kelainan sejak dini sehingga memudahkan dalam penatalaksanaannya
untuk
mengurangi
angka
kesakitan
(morbiditas),
kematian (mortalitas) dan kecacatan (disabilitas). 7. Sistem Rujukan ⤇ Adalah Suatu sistem penyelenggaraan pelayanan yang melaksanakan pelimpahan tugas dan tanggung jawab timbal balik terhadap suatu kasus penyakit atau masalah kesehatan secara vertikal dalam arti dari unit yang berkemampuan kurang kepada unit yang lebih mampu atau secara horisontal dalam arti pada unit yang setingkat akan tetapi berbeda kemampuannya (antar puskesmas).
Pedoman PTM
Page 2
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Indonesia pada saat ini menghadapi pergeseran pola penyakit dari penyakit menular menjadi penyakit tidak menular ( PTM ). Prevalensi beberapa Penyakit Tidak Menular utama meningkat, sementara penyakit menular masih tinggi, lebih diperparah lagi oleh munculnya penyakit baru dan penyakit lama yang muncul kembali. Oleh karena adanya pergeseran penyakit tersebut maka Indonesia menghadapi Triple Burden of diseases. Secara demokgrafi struktur umur penduduk indonesia bergerak kearah struktur penduduk yang semakin menua ( Ageing Population ) yang akan berdampak pada pergeseran pola penyakit ( transisi Epidemiologi ) dimasyarakat dari penyakit infeksi ke penyakit degeneratif. Penyakit Tidak Menular membunuh 36 juta orang setiap tahunnya di seluruh dunia. Sebesar 25% dari kematian tersebut atau 9,1 juta kematian terjadi pada usia produktif dibawah usia 60 tahun Pada tahun 2030, PTM diperkirakan akan menjadi penyebab lebih dari 75% kematian diseluruh dunia, yang sebagian besar berada dinegara berkembang termasuk Indonesia (WHO 2011). Berdasarkan laporan Badan Kesehatan Dunia (WHO,2008), di Indonesia proporsi penderita penyakit jantung & pembuluh darah sebesar 48% dari total kematian akibat PTM ( sekitar 17 juta jiwa),Penyakit pernafasan kronik dan penyakit kronik lainnya sebesar 4,2 juta jiwa, kanker sebesar 7,6 juta jiwa atau 21% dari total kematian akibat penyakit tidak menular,dan Diabetes Melitus 1,3 juta jiwa. Sekitar 5,8 juta orang pertahun meninggal dunia akibat cedera.
Pedoman PTM
Page 3
Kementrian Kesehatan Republik Indonesia telah mengembangkan berbagai inovasi strategi guna meningkatkan pelayanan kesehatan yang efektif, efisisen, dan terpadu. Puskesmas sebagai unit pelayanan kesehatan terdepan sangat berperan
terhadap
upaya
pembangunan
kesehatan
serta
mempunyai
kewenangan yang besar dalam menciptakan inovasi model pelayanan pengendalian penyakit tidak menular ditingkat dasar. Saat ini keberhasilannya dapat diukur dengan menurunnya angka kesakitan dan kematian ibu dan bayi, serta meningkatnya umur harapan hidup. Puskesmas berupaya memelihara, meningkatkan kesehatan, mencegah, dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan perorangan, keluarga, dan masyarakat pengunjung, yang bertempat tinggal diwilayah kerjanya, tanpa membedakan dari pasien, keluarga, dan masyarakat beserta lingkungannya. Pelayanan yang dilaksanakan oleh puskesmas dapat memberikan hasil kesehatan yang lebih baik dengan kebutuhan biaya lebih rendah. Kombinasi antara teknologi yang ada untuk mengolah PTM dengan personil terlatih dan sistem rujukan yang terorganisir, memungkinkan kebanyakan kasus PTM utama dapat ditangani dan dikelola di fasilitas pelayanan kesehatan dasar seperti puskesmas. Pada saat ini sebagian besar pelayanan PTM masih kearah pengobatan (kuratif) yang mayoritas dilaksanakan diRS, sehingga rumah sakit sering disebut sebagai puskesmas raksasa, yang sebenarnya masyarakat sangat
membutuhkan
pelayanan
penyakit
tidak
menular
untuk
dapat
dilaksanakan ditingkat pelayanan Primer. Puskesmas mempunyai 3 Fungsih utama, yaitu : 1. Sebagai Pusat Penggerak Pembangunan berwawasan Kesehatan
Pedoman PTM
Page 4
2. Sebagai Pusat Pemberdayaan Masyarakat dan
Keluarga dalam
pembanguan Kesehatan 3. Sebagai Pusat Pelayanan Kesehatan tingkat Pertama. Memperhatikan fungsih puskesmas ini tampak bahwa peran puskesmas bukan saja menagani persoalan tekhnis medis tetapi juga menyiapkan bagaiamana
keterampilan
sumber
daya
manusia
yang
ada
mampu
mengorganisasi modal sosial yang ada di masyarakat. Dibutuhkan komitmen dan kemauan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan dengan melakukan : 1. Revitalisasi sistem kesehatan dasar dengan memperluas jaringan yang efektif dan efisien dipuskesmas, 2. Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan, 3. Pembentukan standar pelayanan kesehatan minimum untuk kinerja sistem kesehatan yang komprehensif 4. Serta memperbaiki sistem informasih pada semua tingkatan. Revitalisasi puskesmas untuk pengendalian PTM dilakukan dengan : 1. Meningkatkan
sumberdaya
tenaga
kesehatan
yang
profesional dan
kompeten dalam upaya pengendalian PTM khususnya tatalaksana PTM di fasilitas pelayanan kesehatan dasar, 2. Meningkatkan
manajemen
pelayanan
pengendalian
PTM
secara
komprehensif terutama promotif dan preventif) dan holistik. 3.
Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana promotiv-preventif, maupun sarana prasarana diagnostik dan pengobatan. Secara umum tujuan penyelenggaraan PTM dipuskesmas adalah ; Untuk
mewujudkan puskesmas yang mampu melaksanakan pengendalian PTM dan
Pedoman PTM
Page 5
mampu menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang efisien, efektif, ,merata, bermutu, terjangkau dan memenuhi kebutuhan mesyarakat diwilayah kerjanya. Dari penjelasan – penjelasan tersebut diatas, maka perlu ada pelayanan pencegahan dan pengendalian PTM dipuskesmas. Untuk itu diperlukan buku Pedoman Pengembangan Penyakit Tidak Menular di “Puskesmas , sebagai acuan dalam pelaksanaan pelayanan pengendalian PTM puskesmas diselurruh Indonesia. B. Tujuan 1. Tujuan Umum : Memberikan acuan dalam pelayanan pengendalian PTM yang dilaksanakan secara
berjenjang
mulai
dari
pusat,
provinsi,
kabupaten/kota
dan
puskesmas, serta jajarannya. 2. Tujuan Khusus : Dengan tersusunnya buku pedoman ini, diharapkan : a.
Terselenggaranya pelayanan PTM di puskesmas secara efektif dan efisien.
b.
Terkendalinya faktor resiko dan PTM di masyarakat.
C. Sasaran 1. Dinas Kesehatan Propinsi 2. Dinas Kesehatan Kabupaten/kota 3. Puskesmas dan jaringannya (Puskesmas pembantu dan
puskesmas
keliling). D. Ruang Lingkup Upaya pengendalian PTM di Puskesmas Bulili meliputi : Penyakit Jantung dan pembuluh darah, Kanker, Penyakit Kronik dan degeneratif lainnya, DM dan
Pedoman PTM
Page 6
penyakit metabolik, gangguan akibat kecelakaan dan tindak kekerasan dengan sasaran pada masyarakat yang masih sehat (well being), Masyarakat beresiko (at risk), Masyarakat yang berpenyakit (Deseased population) dan masyarakat yang
menderita
kecacatan
dan
memerlukan
rehabilitasi
(Rehabilitated
population). E. Batasan Operasional Strategi untuk mencapai sasaran Posbindu PTM adalah sebagai berikut : 1. Mengembangkan
dan
memperkuat
kegiatan
pencegahan
dan
penanggulangan faktor resiko PTM berbasis masyarakat. 2. Mengembangkan dan memperkuat kegiatan deteksi dini (skrining) faktor resiko PTM 3. Meningkatkan tata kelola PTM sesuai standar. 4. Meningkatkan monitoring pelaksanaan kegiatan pengendalian PTM. 5. Meningkatkan Advokasi dan sosialisasi (kepada camat, lurah,toko agama, toko pemuda, toko perempuan, lembaga ketahanan masyarakat dewan kelurahan, lembaga sosial masyarakat) pengendalian PTM. 6. Memperkuat surveilans PPTM 7. Mengembangkan dan memperkuat sistem informasi pengendalian PTM 8. Merencanakan dan menyepakati pembiayaan pengendalian PTM 9. Mengembangkan dan memperkuat jejaring kerja pengendalian PTM. 10. Melakukan pemeriksaan CERDIK F. Landasan Hukum. 1. Undang–undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pengelolaan Keuangan Negara.
Pedoman PTM
Page 7
2. Undang-undang Nomor
36 tahun 2009 tentang Kesehatan. (Lembaran
Negara RI tahun 2009 No.144, tambahan lembaran Negara RI No. 5063) pada pasal 158 sampai 161 tentang PTM. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Penerapan Standar Pelayanan Minimal. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah
Republik
Indonesia
No.5
tahun
2010
tentang
Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RP JMN) tahun 2010-2014. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang pembagian urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah daerah provinsi dan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota (Lembaga Negara RI tahun 2007 No.82, tambahan lembaran Negara RI No.4737) 6. Kepmenkes Nomor.128 tahun 2004 tentang kebijakan dasar puskesmas 7. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 741/Menkes/Per/VII/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota 8. Kepmenkes Nomor. 828/Menkes/SK/IX/2008/tentang Petunjuk Tekhnis Standar Pelayanan Minimal 9. Kepmenkes
Nomor
1022/Menkes.SK/XI/2008
tentang
Pengendalian
Penyakit Paru Obstruktif Kronik (PPOK). 10. Kepmenkes
Nomor
1023/Menkes/SK/XI/2008
tentang
Pedoman
Pengendalian Penyakit Asma 11. Kepmenkes
Nomor
1142/Menkes/SK/XI/2008
tentang
Pengendalian
Osteoporosis. 12. Peraturan Walikota No. 18 tahun 2012 tentang kawasan tanpa rokok.
Pedoman PTM
Page 8
BAB II STANDAR KETENAGAAN A. Kualifikasi Sumber Daya Manusia Berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 161/MENKES/PER/1/2010 terutama registrasi tenaga pengobatan yang cepat dan tepat, sesuai standar minimal ketenagaan puskesmas pelayanan kesehatan Program Penyakit Tidak Menular (PTM). Dilakukan oleh tenaga perawat maupun tenaga trampil yang mempunyai Registrasi (STR) yang masih berlaku. Kompetensi/Pelatihan : 1. Fungsional tenaga perawat terampil termasuk dalam penanganan Program Penyakit Tidak Menular (PTM). 2. Pemegang Program Penyakit Tidak Menular (PTM) bertanggung jawab dalam membuat perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi keperawatan, dan berkolaborasi dengan tenaga bidan dan tenaga kesehatan lain di Puskesmas. B. Distribusi Ketenagaan Distribusi tenaga di Puskesmas Bulili : No.
Jenis Tenaga
Jumlah
1.
Perawat Pelaksana (Koordinator)
1 (Orang)
C. Jadwal Kegiatan Jadwal pelaksanaan kegiatan pemeriksaan Program Penyakit Tidak Menular disesuaikan dengan jadwal pelayanan di Poliklinik umum setiap hari kerja.
Pedoman PTM
Page 9
BAB III Pedoman Pelaksanaan Program Penyakit Tidak Menular (PTM)
A. Pedoman Pencegahan Upaya pencegahan PTM di Puskesmas meliputi pencegahan yang dilaksanakan melalui kegiatan pencegahan primer, sekunder, dan tertier. 1. Pencegahan Primer Pelayanan
kesehatan
primer
ditingkat
puskesmas
utamanya
menekankan pada upaya-upaya promosi kesehatan dan pencegahan untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat khususnya dalam pengendalian PTM agar masyarakat tidak jatuh sakit dan masyarakat yang sehat dapat memelihara kesehatan dan kebugarannya secara optimal. Strategi pencegahan primer adalah melibatkan masyarakat secara aktif dalam proses pemecahan masalah PTM yang dihadapi dan meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan kemampuan masyarakat serta lingkungannya dalam pencegahan dan pengendalian faktor risiko PTM. Diharapkan masyarakat
dapat
merubah
perilakunya
dan
mampu
memelihara
kesehatannya secara mandiri untuk mencapai hidup sehat dan berpartisipasi secara total dalam pencegahan dan penanganan kegawatdaruratan ysng sederhana. Oleh karena itu puskesmas wajib memberdayakan perorangan, keluarga, masyarakat agar berperan serta dalam penyelenggaraan setiap upaya pengendalian PTM. Upaya promosi kesehatan merupakan salah satu kegiatan puskesmas yang dilakukan agar masyarakat mampu berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) sebagai bentuk pemecahan masalah kesehatan yang dihadapi. Promosi kesehatan dilakukan melalui kegiatan sosialisasi, penyuluhan,
Pedoman PTM
Page 10
komunikasi, diseminasi-informasi, dan edukasi. Inti kegiatannya adalah pemberdayaan masyarakat agar mau dan mampu untuk hidup sehat. Oleh karena
itu
dalam
pengembangannya
diperlukan
langkah-langkah
pendekatan edukatif yaitu upaya mendampingi (memfasilitasi) masyarakat untuk menjalani proses pembelajaran berupa proses pemecahan masalahmasalah
kesehatan
yang
dihadapinya
sebagai
penanggung
jawab
penyelenggaraan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya. Pencegahan faktor risiko PTM merupakan suatu kegiatan untuk menjaga dan/atau mengembalikan kondisi faktor risiko PTM kepada kondisi normal/tidak berisiko. Pada individu yang sudah mempunyai faktor risiko PTM, pengendalian dimaksudkan untuk mencegah terjadinya PTM dan pada individu yang sudah mengalami PTM, pengendalian faktir prognosis yang berutujuan mencegah komplikasi. Promosi kesehatan diarahkan untuk mengajak masyarakat menuju masa muda sehat dan hari tua nikmat tanpa PTM, secara “CERDIK” yang secara harfiah dapat diinterprestasikan sebagai berikut: C : Cek kesehatan dengan detaksi dini secara rutin dan teratur E : Enyahkan asap rokok dan populasi udara lainnya R : Rajin aktifitas fisik, olah raga, dan seni D : Diet sehat dengan kalori seimbang berupa rendah lemak, garam, gula dan tinggi serat I : Istirahat yang cukup dan utamakan keselamatan K : Kendalikan stress
Pedoman PTM
Page 11
Promosi PTM dilakukan melalui sosialisasi, penyuluhan, komunikasi, informasi, dan edukasi, kampanye massal pengendalian penyakit tidak menular pada { hari-hari besar PTM (Hari Kanker Sedunia, Hari Tanpa Tembakau Sedunia, Hari Diabetes Sedunia), pengendalian perilaku merokok melalui Kawasan Tanpa Rokok (KTR), gangguan cedera dan tindakan kekerasan, serta pekan keselamatan di jalan dalam rangka Decade Of Action (DOA)}. Melalui promosi peningkatan perilaku kesehatan di jalan khususnya bagi pengendara sepeda motor agar memakai alat pelindung diri (pemakaian helm berstandar SNI untuk mengurangi fatalitas cidera kepala saat terjadi benturan). Upaya promosi pengendalian faktor risiko PTM dilakukan melalui seminar/workshop yang mengenalkan gaya hidup sehat dan mencegah timbulnya faktor risiko utama seperti tidak merokok, cukup aktivitas fisik untuk mencegah berat badan lebih dan obesitas (obesitas umum dan sentral), diet sehat (gizi seimbang, rendah garam, rendah gula, rendah lemak, cukup sayur dan buah), tidak mengkonsumsi alkohol, dan tata kelola stress,
mencegah
dislipidemia
(metabolism
lemak
yang
abnormal),
hiperglikemia (kadar gula darah tinggi). Puskesmas juga perlu untuk meningkatkan peran aktif tenaga promosi kesehatan di dalam upaya penanggulangan PTM secara komprehensif baik dalam upaya promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif di puskesmas. Puskesmas wajib meningkatkan kapasitas tenaga profesional bidang promosi kesehatan khususnya dalam pencegahan dan pengendalian PTM
Pedoman PTM
Page 12
secara seperti pemakaian sarung tangan saat melakukan pemeriksaan IVA, pemeriksaan darah, dan pemberian obat suntikan. Puskesmas perlu mengembangkan daerah kajian teknologi promosi kesehatan tepat guna dalam pengendalian PTM. Semakin dini penyakit tidak menular ditemukan akan semakin baik dalam penatalaksanaannya dan mengurangi terjadinya komplikasi yang bersifat fatal. Promosi dan pengendalian PTM juga dikembangkan melalui upayaupaya yang mendorong dan memfasilitasi terbitnya kebijakan publik berwawasan
kesehatan
yang
mendukung
upaya
pencegahan
dan
penanggulangan PTM, mendorong dan memfasilitasi berfungsinya jaringan kerjasama antar institusi penyelenggaraan promosi dan mitra potensial dalam upaya pengendalian PTM. 2. Pencegahan Sekunder Pencegahan sekunder dapat dilaksanakan dengan dua cara yaitu : secara skrining/uji tapis/penapisan dan deteksi dini. a. Skrining/ uji tapis/ penapisan Skrining/Uji Tapis adalah suatu strategi yang digunakan dalam suatu populasi untuk mendeteksi faktor risiko atau penyakit pada individu dengan atau tanpa tanda dan gejala. Skrining/uji tapis bukan untuk diagnosis tetapi untuk menjaring dan menentukan apakah yang bersangkutan memang sakit atau tidak. Skrining/uji tapis bukan juga merupakan uji diagnosis, oleh karena memerlukan tindak lanjut yang cepat dan pengobatan yang tepat pula. Dasar pemikiran pentingnya dilakukan skrining adalah :
Pedoman PTM
Page 13
1) Selama ini diketahui gambaran spektrum penyakit hanya sebagian kecil saja sehingga dapat diumpamakan sebagai puncak gunung es sedangkan sebagian besar masih tersamar 2) Diagnosis bila dilakukan secara dini dan pengobatan secara tuntas memudahkan kesembuhan 3) Mencegah kejadian penderita baru datang ke pelayanan kesehatan setelah timbul gejala atau penyakit pada stadium lanjut sehingga pengobatan menjadi sulit atau bahkan tidak dapat disembuhkan 4) Mendapatkan penderita sedini mungkin untuk segera memperoleh pengobatan 5) Mendidik masyarakat untuk memeriksakan diri sedini mungkin b. Deteksi Dini Kegiatan deteksi dini faktor risiko ini dapat dilakukan melalui Posbindu
PTM,
fasilitas
pelayanan
kesehatan,
dan
masyarakat/kelompok khusus. Kegiatan deteksi dini ditujukan pada penyakit tanpa gejala atau gejala tidak khas, terdapat pada orang yang kelihatannya sehat tapi sebenarnya telah menderita penyakit. Dengan ditemukannya penderita tanpa gejala dapat dilakukan pengobatan secara tuntas hingga mudah disembuhkan dan tidak membahayakan dirinya maupun lingkungannya. Melalui kegiatan deteksi dini faktor risiko PTM di posbindu PTM dan puskesmas, diharapkan kasus PTM yang ada di masyarakat segera dirujuk dan dapat dilakukan penanganannya sesegera mungkin, sehingga prevalensi faktor risiko tersebut, angka kesakitan, kecacatan, dan kematian akibat penyakit tidak menular dapat diturunkan serendah
Pedoman PTM
Page 14
mungkin. Deteksi dini PTM dan faktor risikonya dapat mencegah komplikasi yang memiliki konsekuensi sosial dan ekonomi karena untuk pengobatan tentu akan lebih mahal, misalnya miokard infark, stroke, gagal ginjal, amputasi, dan gangguan penglihatan. Deteksi dini PTM dilakukan terhadap faktor risiko dan mengenali tanda dan gejala, seperti pada : a. Penyakit Kanker, dapat dilaksanakan pada beberapa jenis kanker, dengan cara yang lebih mudah dan dapat dilakukan oleh petugas kesehatan di tingkat dasar sekalipun, yaitu: pada kanker leher rahim menggunakan metode IVA (Inveksi Visual dengan menggunakan Asam asetat) untuk mendeteksi lesi pra-kanker leher rahim dan kanker payudara (mengajarkan SADARI dan melaksanakan metode CBE=Clinical Breast Examination) b. Retinoblastoma, melalui pemeriksaan bintik mata putih c. Leukimia, melalui pemeriksaan sel darah tepi d. Penyakit
Hipertensi,
dapat
dilakukan
pemeriksaan
tensi
darah/tekanan darah e. Penyakit Jantung, kurang dari 50% tidak akan memberikan kelainan pada gambar EKG maupun pemeriksaan treadmill exercise test, jadi tanda utamanya adalah adanya keluhan sakit dada yang khas disertai peningkatan enzim-enzim jatung seperti CPK-CKMBtroponinte, bila POSITIF jelas terjadi suatu penyumbatan koroner f.
Penyakit DM, dapat dilakukan melalui pemeriksaan kadar gula darah sewaktu dan puasa
Pedoman PTM
Page 15
g. Obesitas, dapat dilakukan melalui pemeriksaan IMT dan lingkar perut h. Hipotoroid, melalui pemeriksaan TSH pada WUS, wanita hamil, dan neonatus i.
PPOK dan Asma, melalui pemeriksaan peak flow meter dan Spirometri
j.
Osteoporosis, melalui pemeriksaan test satu menit osteoporosis dan bone densitometri
k. Gagal Ginjal Kronik, melalui pemeriksaan albuminuria l.
Leukimia dan Thalasemia, melalui pemeriksaa darah tepi
m. Pemeriksaan pada pengemudi, melalui pemeriksaan alkohol dan amphetamin n. Tindak kekerasan dalam rumah tangga, melalui pemeriksaan visum Kegiatan pemeriksaan deteksi dini faktor risiko, dapat dilaksanakan dengan aktif dengan melakukan kegiatan deteksi dini pada Masyarakat Khusus/Kelompok Khusus bahkan suatu event atau kegiatan tertentu dimana berkumpul banyak orang seperti rapat kerja, seminar, workshop, dan secara pasif menunggu kunjungan masyarakat ke puskesmas. 3. Pencegahan Sekunder Pencegahan tertier merupakan upaya yang dilaksanakan pada pada penderita sesegera mungkin agar terhindar dari komplikasi yang lebih lanjut untuk meningkatkan kualitas hidup dan memperpanjang lama ketahanan hidup. Pencegahan tertier dapat dilaksanakan melalui tindak lanjut dini dan tata laksana kasus termasuk penanganan respon cepat menjadi hal yang
Pedoman PTM
Page 16
utama agar kecacatan dan kematian dini akibat penyakit tidak menular dapat tercegah dengan baik. Tatalaksana kasus dan respon cepat terhadap kondisi kegawata penyakit tidak menular harus dapat dilakukan oleh setiap petugas kesehatan di fasilitasi pelayanan kesehatan dasar. Penanganan pra rujukan yang memadai menjadi tolak ukur keberhasilan setiap pelayanan kesehatan yang diberikan di fasilitasi layanan kesehatan dasar terhadap kasus yang memerlukan penanganan lebih lanjut di rumah sakit. B. Pedoman Pelayanan 1. Pelayanan skrining PTM di Puskesmas dilaksanakan dengan dua cara : a. Pelayanan aktif/luar gedung Dilaksanakan melalui penyaringan massal (mass screening) saat kegiatan yang melibatkan masyarakat banyak seperti seminar/workshop, peringatan hari-hari besar nasional, keagamaan, dan lain-lain b. Pelayanan pasif/dalam gedung Kegiatan skrining dapat dilakukan di Puskesmas yang terlatih PTM secara terintegrasi, misalnya: dalam pemeriksaan TB, BB, TD, LP, IMT, agar disertai pemeriksaan GDS, kolestrol, albuminurin, peakflow meter, IVA). Kegiatan PTM dapat juga dilaksanakan secara terintegrasi dengan program lain, misalnya pemeriksaan TD, GDS dan darah rutin untuk ibu hamil; pemeriksaan IVA dan CBE bersama dengan kontrol KB, ANC; pemeriksaan mata pada penderita DM.
Pedoman PTM
Page 17
2. Puskesmas berkewajiban menyelenggarakan pelayanan kesehatan tingkat pertama secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinanmbungan. Pelayanan PTM di Puskesmas menggunakan dua (2) pendekatan, yaitu : a. Pelayanan kesehatan perorangan Pelayanan kesehatan perorangan adalah pelayanan yang bersifat pribadi (private goods) dengan tujuan utama mengendalikan penyakit, tanpa
mengabaikan
pemeliharaan
kesehatan
dan
pencegahan
komplikasi penyakit. Bentuk pelayanan kesehatan perorangan antara lain: praktek swasta, klinik, dan lain-lain. Kegiatan terkait PTM yang dilakukan di institusi ini, harus dilaporkan ke puskesmas setempat. b. Pelayanan kesehatan masyarakat Pelayanan kesehatan masyarakat adalah pelayanan yang bersifat publik (public goods) dengan tujuan mengendalikan faktor risiko dan PTM tanpa mengabaikan pemeliharaan kesehatan masyarakat dan pencegahan
komplikasi
penyakit
pada
masyarakat.
Pelayanan
kesehatan masyarakat bisa berbentuk rawat jalan dan rawat inap di puskesmas setempat. C. Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pelaksanaan kegiatan pengendalian PTM meliputi beberapa hal yang penting untuk diperhatikan yaitu : 1. Persiapan pelaksanaan kegiatan 2. Kesiapan tenaga terlatih (dokter, perawat, dan bidan), untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang telah dirancang baik, sebagai tenaga teknis maupun manajerial dalam pelayanan pengendalian PTM di puskesmas
Pedoman PTM
Page 18
3. Tahapan Kegiatan POSBINDU PTM : a. Meja 1 : Pendaftaran, Pencatatan b. Meja 2 : Tekhnik wawancara terarah c. Meja 3 : Pengukuran TB, BB, IMT, Lingkar Perut dan analisa lemak tubuh d. Meja 4 :
Pengukuran tekanan darah, pemeriksaan glukosa darah, kolesterol darah, pemeriksaan klinis payudarah, uji fungsih paru sederhana, IVA, kadar alkohol pernafasan dan tes amfetamin urine.
e. Meja 5 :
Konseling, Edukasi dan Tindak lanjut lainnya.
4. Terintegrasi dengan unit lain di dalam maupun luar gedung puskesmas, antara lain dengan: a. Unit pelayanan pengendalian PTM swasta, LSM, dalam hal ini puskesmas sebagai penanggung jawab sekaligus pelaksana di wilayah kerjanya b. Unit
surveilans
ditemukannya
epidemiologi kasus
PTM
puskesmas, yang
khususnya meningkat
ketika perlu
penelusuran/pengamatan ke lapangan serta tindak-lanjutnya c. Administrasi, sebagai pintu keluar kemana pasien akan dikirimkan, apakah akan: 1) Dikirim kembali kepada institusi yang semula merujuk, 2) Dirujuk ke fasilitas rujukan terdekat untuk mendapatkan pelayananan lebih lanjut,
Pedoman PTM
Page 19
3) Dikembangkan kepada perawat/bidan yang merujuk dan sebagai penanggung-jawab
daerah-binaan
dalam
wilayah
kerja
puskesmasnya, untuk di tindak-lanjuti dengan asuhan keperawatan perorangan dalam konteks keluarganya. d. Unit
pencatatan
dan
pelaporan
puskesmas,
untuk
dokumentasi
pelayanan pengendalian PTM di puskesmas. Tahapan
ini
mempunyai
arti
penting,
untuk
tercapainya
tujuan
penyelenggaraan pelayanan pengendalian PTM di puskesmas, yaitu : 1. Berfungsinya puskesmas sebagai pusat rujukan-antara atau pusat rujukan spesialistik terbatas, sebagai unsur pendamping dan pembina pos-pos pelayanan PTM di masyarakat wilayah kerja puskesmas. 2. Terbangunnya sistem rujukan medik yang berfungsi di kabupaten/kota. 3. Mencapai tingkat keberhasilan yang tinggi atas pelayanan yang diberikan, misalnya: angka kesembuhan/keberhasilan atas penanganan dan atau tindakan medis, cukup tinggi dan pasien yang tidak dapat ditangani, dirujuk dalam kondisi stabil dan tepat waktu sehingga berhasil ditangani di fasilitas rujukan medik terdekat. Pelaksanaan kegiatan yang direncanakan dalam Plan of Action (POA) terpantau dengan baik, teridentifikasi masalah dan hambatan yang dialami dan dirumuskan bersama upaya-upaya pemecahannya, dalam lingkup: 1. Internal lintas program di puskesmas, setiap bulan dalam forum Lokakarya Mini Bulanan di Puskesmas 2. Eksternal bersama lintas sector terkait tingkat kecamatan, dibawah koordinasi camat, setiap triwulan, dalam forum Lokakarya Mini Triwulan di Kecamatan, yang dikoordinasi oleh Camat sebagai kepala wilayah
Pedoman PTM
Page 20
3. Ekstrnal dengan institusi penyelenggara pelayanan kesehatan perorangan tingkat pertama pemerintah dan swasta di puskesmas dan dengan puskesmas-puskesmas disekitarnya, difasilitasi oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota D. Peralatan Yang Digunakan untuk Pelayanan Penyakit Tidak Menular Beberapa contoh peralatan dasar tersedia dalam jumlahnya cukup, antara lain : 1. sarana penyuluhan PTM untuk berhenti merokok, gizi sehat, aktivitas fisik yang terdiri dari media cetak (flipchart, lembar balik), media eletronika (CD, kaset, sound system, monitor) 2. sarana deteksi dini : Tensimeter merkuri, alat pengukur; TB,BB, LP, Stetoskop, EKG, Rontgen Paru, peak flow meter, IVA kit, glukometer, tes albumin urin, tes cholestrol, amphetamine test, alcohol test 3. sarana penetalaksanaan kegawatdaruratan PTM : tabung oksigen, tabung N2O/CO2, monitor 4 parameter, nebulizer, trauma kit, spirometer 4. sarana pendukung seperti kreatin, keton urine, dan troponit test, thiroid check, HbA1C, CKMB, Mioglobin E. Pedoman Manajemen Pelayanan Penyakit Tidak Menular di Puskesmas Manajemen pelayanan Pengendalian Penyakit Tidak Menular (PPTM) di puskesmas, merupakan bagian dari manajemen puskesmas secara umum, yang memerlukan perhatian khusus dan tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya sebagai satu rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara sistematik, untuk menghasilkan iuran puskesmas secara efektif dan efisien. Manajemen puskesmas yang diterapkan menggunakan metode P1-P2-P3 yang
mencakup:
(1)Perencanaan,
(2)Pergerakan
dan
Penatalaksanaan,
(3)Pengawasan, Pengendalian, dan Penilaian sebagai bagian dari tugas dan
Pedoman PTM
Page 21
tanggung jawab puskesmas. Seluruh kegiatan di atas merupakan satu kesatuan yang saling terkait dan berkesinambungan. Program pengendalian PTM di puskesmas dilaksanakan baik secara langsung maupun tidak langsung oleh “Tim PPTM di puskesmas” dengan pembagian tugas dan tanggung jawab disusun lebih rinci dalam struktur organisasi fungsional di setiap bagian di puskesmas. F. Pengawasan dan Pengendalian Tujuan pengawasan dan pengendalian adalah tercapainya target kegiatan pada waktu yang ditetapkan, sesuai dengan tahapan-tahapan kegiatannya. Pelaksanaannya terintegrasi dengan proses pengawasan dan pengendalian kegiatan puskesmas, bilamana dipandang perlu dapat ditindak-lanjuti untuk masalah-masalah tertentu yang dijumpai dalam penyelanggaraan pelayanan di fasilitasi rawat inap puskesmas perawataan Fungsi pengawasan dan pengendalian, menjadi tanggung jawab kepala puskesmas, mencakup dalam lingkup kegiatannya, pemanfaatan sumberdaya dan pembiaayaannya, dikaitkan dengan pencapaian target output kegiatannya Pengawasan dan pengendalian, dilakukan dalam upaya memposisikan kegiatan-kegiatan yang tercantum dalam plan of action, tetap dalam garis pelaksanaannya sesuai rencana yang disusun. G. Penilaian Kegiatan penilaian hasil kinerja pelayanan pengendalian PTM di puskesmas merupakan bagian dari satu rangkaian kegiatan manajemen di puskesmas, dimana pengendalian merupakan salah satunya. Dalam tahapan manajemen puskesmas ini, hasil-hasil kegiatan yang dilaksanakan dinilai untuk satu tahun
Pedoman PTM
Page 22
periode pelaksanaan kegiatan, dinilai keberhasilannya, dan dibandingkan terhadap rencana kegiatan yang disusun yang didokumentasikan di dalam PRK. Hasil pencapaian kegiatan pengendalian PTM akan dinilai terhadap tujuan pengendalian PTM yang telah dirumuskan dan disepakati, yaitu berfungsinya puskesmas sebagai unit pelaksana sekaligus manajer pengendalian PTM di wilayah kerja puskesmas tersebut. 1. Tingkat kesadaran masyarakat, yang dinilai dari presentasi keterlibatan masyarakat dari jumlah Posbindu PTM. Jumlah kader terlatih yang aktif dalam pengendalian PTM 2. Tingkat pemanfaatan puskesmas sebagai pusat pelayan pengendalian PTM di masyarakat dan pusat rujukan-antara/rujukan medik spesialistik terbatas antar puskesmas, yang dinilai dari presentasi orang berisiko yang dilakukan skrining atau deteksi dini faktor risiko PTM, presentasi klien yang ditangani karena berisiko, presentasi kasus PTM yang ditangan di puskesmas dan yang dirujuk ke RS rujukan khususnya yang mempunyai fasilitas pelayanan PTM yang memadai 3. Tingkat kemampuannya menangani kasus emergensi/ komplikasi, dalam batas kewenangan yang boleh dilakukan oleh Tim Inter-profesi terlatih sesuai fungsinya sebagai pusat rujukan-antara atau terlatih khusus, sesuai fungsinya sebagai pusat rujukan medik spesialistik terbatas 4. Mendapatkan data dan informasi untuk perencanaan tahun yang akan datang 5. Pemanfaatan data dan informasi yang dihasilkan Berdasarkan hasil kinerja pelayanan pengendalian PTM di puskesmas tersebut, data dianalisis dan selanjutnya disimpulkan, sehingga dapat diketahui:
Pedoman PTM
Page 23
1. Kesenjangan hasil, baik secara kuantitatif maupun kualitatif dari target sasaran yang diharapkan 2. Berdasarkan kesenjangan yang ada, dilakukan identifikasi faktor-faktor penyebabnya 3. Menetapkan urutan masalah yang menjadi prioritas untuk ditangani, yang selanjutnya diusulkan dalam perencanaan tahun berikutnya 4. Antara kegiatan evaluasi/penilaian dengan perencanaan, dua tahap kegiatan dalam manajemen puskesmas termasuk pengendalian PTM di dalamnya yang satu dengan lainnya merupakan kegiatan yang berjalan secara berurutan, berkesinambungan dan terkait satu dengan lainnya
Pedoman PTM
Page 24
H. Pencatatan dan Pelaporan Kegiatan Sebagaimana telah dijelaskan, pencatatan dan pelaporan merupakan kegiatan hasil kegiatan pelayanan menjadi bagian dari pencatatan di puskesmas induk dan jajarannya, dengan penambahan kolom untuk beberapa format pencatatan yang diperlukan seperti jumlah skrining pada masyarakat maupun deteksi dini pada yang berisiko, jumlah kasus yang ditangani, jumlah pasien yang dirujuk, secara detail mengenai pencatatan dapat merujuk pada petunjuk teknis pengendalian penyakit tidak menular yang telah tersedia. Disarankan untuk dapat melaksanakan pencatatan dan pelaporan dari setiap kegiatan pelayanan yang dilaksanakan setiap harinya di puskesmas dan jajarannya Laporan kegiatan puskesmas, merupakan bagian dari laporan kegiatan pelayanan puskesmas secara keseluruhan. Hasil evaluasi/penilaian kinerja pelayanan puskesmas akan menjadi bagian dari hasil kinerja pelayanan lainnya, akan menjadi hasil kinerja puskesmas. Pengiriman laporan dan umpan-balik analisis hasil kinerja pelayanan di setiap fasilitas pelayanan PTM akan dilaporkan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setempat Hasil evaluasi kinerja pelayanan pada pasien yang dirawat di fasilitasi pelayanan PTM, akan diumpan-balikkan kepada pihak-pihak berkepentingan dalam penyelenggaraan pelayanan, seperti: 1.
Penanggung jawab kegiatan pelayanan di fasilitasi pelayanan PTM untuk menyebarluaskan dan mendiskusikan bersama staff lainnya yang tidak bertugas di bagian pelayanan di puskesmas
2.
Kepala puskesmas dari puskesmas-puskesmas disekitarnya, yang merujuk kasusnya ke fasilitas puskesmas pelayanan PTM dengan melibatkan Lintas Sektor terkait, Camat, dan Pemda Kabupaten/Kota
Pedoman PTM
Page 25
I.
ALUR, MEKANISME, DAN PEMANFAATAN LAPORAN. 1. Laporan rutin bulanan berikut analisisnya, disampaikan kepada kepala puskesmas, yang akan menjadi bagian laporan kinerja puskesmas 2. Hasil analisis laporan bulanan akan didiskusikan dalam rapat bulanan di puskesmas dalam minilok, sedangkan hasil analisis tiga bulanan digunakan dalam rapat triwulanan dengan Lintas Sektor 3. Laporan kasus penyakit tidak menular, yang langsung ditangani di puskesmas dan dilaporkan kepada Kepala Puskesmas, juga kasus yang dirujuk ke rumah sakit akan dilaporkan ke Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setiap bulan 4. Rekapitulasi laporan tahunan, akan menjadi bahan evaluasi hasil kinerja puskesmas, sekaligus bahan untuk penyusunan rencana kegiatan tahun mendatang
Pedoman PTM
Page 26
BAB IV PENUTUP
Pedoman Pengembangan penyakit Tidak Menular di Puskesmas merupakan upaya dalam mengakomodasi berbagai perkembangan dibidang kesehatan maupun sektor lain yang berdampak pada derajat kesehatan. Dukungan yang optimal dari berbagai pihak, baik pemerintah, swasta, maupun LSM, organisasi profesi, akademisi, sangat dibutuhkan pada penerapan kebijakan pengendalian penyakit tidak menular di puskesmas. Buku pedeoman pengembangan pelayanan Penyakit Tidak Menular di puskesmas sebagai acuan bagi Lintas Program, Lintas Sektor, Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, Puskesmas dalam mengembangkan kebijakan operasional dan penyelenggaraan Puskesmas, disesuaikan dengan kondisi dan situasi daerah. Pengendalian PTM secara terintegrasi dipuskesmas merupakan kunci keberhasilan dalam upaya pengendalian penyakit tidak menular dipuskesmas pelayanan PTM.
Pedoman PTM
Page 27
DAFTAR PUSTAKA
1. Asaria P, Chisholm D, Mhaters C, Ezzati M, Beaglehole R, 2007. Chronic disease prevention: Health Effects and financial costs of strategies to reduce salt intake and control tobacco use. Lacet, 370:2044-2053. 2. Badan Penelitian Dan Pengembangan Kesehatan Departemen Kesehatan Republik Indonesia, 2008. Riset Kesehatan dasar 2007. 3. Depkes
RI
2010.
Rencana
Opersional
Promosi
Kesehatan
dalam
pengendalian penyakit tidak menular, Departemen Kesehatan RI, Jakarta. 4. Ministri of Health, 2008. National list of essential medicines, Jakarta the Republic of Indonesia. 5. WHO, 2010. Package of Essential Non Communicable Disease intervention for primary Healt Care in Low resouese settings, geneva, wold Heald Organization.
Pedoman PTM
Page 28
