PEDOMAN PENGELOLAAN SDM 2015.docx

PEDOMAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR DAFTAR ISI BAB I

PENDAHULUAN A. B. C. D. E.

BAB II

PERENCANAAN,PENGADAAN DAN PEMBERDAYAAN SDM A. B. C. D.

BAB III

Latar Belakang Tujuan Ruang Lingkup Dasar Hukum Pengertian

Ketenagaan Perencanaan Kebutuhan Pengadaan Pemberdayaan dan Penempatan

PENGEMBANGAN & POLA KARIR A. Pola Karir B. Mutasi & Rotasi

BAB IV

PENILAIAN KINERJA ,PEMBINAAN & KESEJAHTERAAN A. B. C. D. E.

BAB V

Disiplin Hak dan Kewajiban Penilaian Kinerja Pembinaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja

KEPEMIMPINAN DAN TATA ORGANISASI A. B. C. D.

Kepemimpinann Struktur dan Tata Organisasi Uraian Jabatan (yang dari system SKJ) Sistem Informasi Kepegawaian (SIMKA)

BAN VI

PEMBERHENTIAN

BAB VII

PEMBIAYAAN & REMUNERASI

BAB VIII

PENUTUP

BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG

B. TUJUAN (Umum/Khusus)

C. RUANG LINGKUP Ruang Lingkup pedoman pengelolaan sumber daya manusia di RS X meliputi pengelolaan terhadap Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Non PNS mulai dari Perencanaan,Pengadaan,Pengangkatan,Penempatan,Penggajian,Pengembangan Karir,Pembinaan, Kesejahteraan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja, dan Pemberhentian.

D. DASAR HUKUM Dasar-dasar hukum yang menjadi acuan dalam pengelolaan SDM baik Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Pegawai Non PNS adalah sebagai berikut: 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian 2. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang perbendaharaan Negara 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan 6. Undang- Und Tentangang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit 7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1975 Tentang Sumpah dan 8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 Tentang Cuti Pegwai Negeri Sipil 9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai

10.Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian PNS 11.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 Tentang Jabatan Fungsional PNS 12.Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan PNS Dalam Jabatan Struktural 13.Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 Tentang Pendidikan dan Pelatihan 14.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 Tentang Perubahan Atas PP No.100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan PNS Dalam Jabatan Struktural 15.Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Pengangkatan, Dan Pemberhentian KPNS 16.Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil 17.Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 Tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS 18.Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Tunjangan Jabatan Struktural 19.Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 Tentang Rumpun Jabatan Fungsional PNS 20.Peraturan Menpan-RB Nomor.Per/17/M.PAN/9/2800 Tetang Jabatan Fungsional Dokter Pendidik Klinis Dan Angka Kreditnya 21.Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 81/ MENKES/SK/I/2004 Tentang Pedoman Penyusunan SDM Kesehatan Di Tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota serta Rumah Sakit. 22.Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1396/MENKES/SK/U-1/2005 Tentang Penganugrahan Penghargaan Bakti Karya Husada kepada PNS di Lingkungan Departemen Kesehatan 23.Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1243/MENKES/SK/VII/2005 Tentang Penetapan 13 Eks RS Perjan Menjadi UPT Departemen Kesehatan dengan Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 24.PMK Nomor10/PMK.02/2006 Tentang Pedoman Penetapan Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewas Dan Pegawai BLU 25.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1681/MENKES/SK/XII/2005 Tentang Struktur Organisasi Dan Tata Kelola Rumah Sakit Umum Pusat RS X Padang 26.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 971 Tahun 2009 Tentang Standar Kompetensi Pejabatan Struktural Kementerian Kesehatan 27. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor Tentang Pengangkatan Direktur Utama RS X 28. 29.. E. PENGERTIAN 1. Rumah Sakit RS X selanjutnya disebut RS X adalah 2. Badan Layanan Umum yang selanjutnya disebut BLU adalah 3. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum adalah 4. Pejabat Pengelola BLU adalah 5. Direktur Utama adalah 6. Direktur adalah

7. Dewan Pengawas Rumah Sakit adalah 8. Pengelolaan Pegawai adalah 9. Pegawai adalah Pegawai RS X terdiri dari Pegawai Negeri Sipil RS X/ Calon Pegawai Negeri Sipil (PNS/CPNS) yang diangkat atau ditetapkan dengan Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI, dan Pegawai Non PNS yang diangkat dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur Utama RS X 10. Jabatan struktural adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu sistem organisasi Negara. 11. Jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan kepada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

12.Peta jabatan adalah susunan jabatan yang digambarkan secara vertikal maupun horizontal menurut struktur kewenangan, tugas dan tanggung jawab jabatan serta persyaratan jabatan yang menggambarkan seluruh jabatan yang ada dan kedudukannya dalam unit kerja. 13.Dokter adalah 14.Keperawatan adalah 15.Bidan adalah 16.Penunjang Medis adalah 17.Pegawai Outsourching adalah 18.Pegawai Tidak Tetap yang selanjutnya disebut sebagai PTT atau kontrak adalah pegawai purna waktu (full time) atau paruh waktu (part time/tamu) yang bekerja sesuai kesepakatan /Ikatan Kerja Sama (IKS) dan diangkat dengan Surat Keputusan Direktur Utama RS X 19.Kredensial adalah 20. Rekredensial adalah 21. Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh Pegawai Negeri Sipil berupa pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugasnya.

22. Kompetensi bidang adalah kompetensi yang diperlukan oleh setiap pejabat struktural sesuai dengan bidang pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya.

23.Kompetensi manajerial adalah kemampuan dan karakteristik pegawai yang diperlukan oleh setiap pejabatan struktural sesuai dengan bidang pekerjaan 24.

yang menjadi tanggung jawabnya.

25.Rotasi adalah 26.Mutasi adalah 27.Pendidikan dan Pelatihan adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar

dalam rangka meningkatkan kemampuan Pegawai Negeri Sipil.

28.Remunerasi adalah 29.Penilaian Kinerja adalah 30.Pembehentian adalah

31. Penilaian Prestasi Kerja Pegawai adalah suatu proses penilaian secara

sistematis yang dilakukan oleh atasan langsung terhadap sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja Pegawai 32. Perilaku kerja adalah setiap tingkah laku, sikap atau tindakan yang dilakukan oleh Pegawai atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 33. Prestasi Kerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap Pegawai pada suatu satuan organisasi sesuai dengan sasaran kerja pegawangi dan perilaku kerja. 34. Rencana Kerja Tahunan (RKT) adalah rencana yan perundang memuat kegiatan tahunan dan target yang akan dicapai sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan oleh instansi pemerintah 35. Sasaran Kerja pegawai (SKP) adalah Rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang Pegawai 36. Uraian Tugas adalah suatu paparan semua tugas jabatan yang merupakan tugas pokok pemangku jabatan dalam memproses bahan kerja menjadi hasil kerja dengan menggunakan perangkat kerja dalam kondisi tertentu. 37. Target adalah jumlah beban kerja yang akan dicapai dari setiap pelaksanaan tugas jabatan. 38. Tugas Tambahan adalah tugas lain atau tugas-tugas yang ada hubungannya dengan tugas jabatan yang bersangkutan dan tidak ada dalam SKP Yang ditetapkan.. 39. Pejabat penilai adalah atasan langsung Pegawai

yang dinilai, dengan

ketentuan paling rendah pejabat struktural eselon V atau pejabat lain yang ditentukan. 40. Atasan pejabat penilai adalah atasan langsung dari Pejabat Penilai atau pejabat lain yang ditentukan. 41. IKI (Idek Kinerja Individu) adalah indikator penilaian kinerja bagi individu yang akan digunakan menjadi dasar pertimbangan pembayaran Remunerasi Pegawai 42. IKU (Indeks Kinerja Unit) adalah merupakan indikator untuk penilaian bagi Unit Kerja termasuk menjadi dasar pertimbangan dalam pembayaran Remunerasi Pegawai

BAB II PERENCANAAN KEBUTUHAN SDM A. KETENAGAAN

ANALISA KEBUTUHAN TENAGA RS X

NO 1

JABATAN/ UNIT KERJA Tenaga Medis Dokter Umum Spes Bedah Umum Spes Penyakit Dalam Spes Kes.Anak Spes Obgin Spes Radiologi Spes Anesthesi Spes Patologi Klinik Spes Kesehatan Jiwa

KEADAA N

KEBUTUHA N

KEKURANGA N

40 2 26 19 15 5 8 6 6

48 7 13 38 18 10 14 4 3

8 5 -13 19 3 5 6 -2 -3

KETERANG

Untuk mengatasi kekurangan pa maka diusulkan formasi kepada Kesehatan RI tahun 2014 dianta - Dokter umum : 5 orang - Bidan : 3 orang - Perawat : 17 orang - Ners : 5 orang - Pratana Komputer : 2 orang

2

3

4

Spes Mata Spes THT Spes Kulit & Kelamin Spes Paru Spes Syaraf Spes Bedah Syaraf Spes Bedah Orthopedi Spesialis Urologi Spesialis Jantung Paru Spesialis Patologi Anatomi Spes Forensik Spes Rehabilitasi Medik Spes Bedah Plastik Spes Mikrobiologi Spes Farmasi Klinik Spes Ked.Nuklir Dokter Gigi Spesialis (Bedah Mulut) Spes.Bedah Onkologi Spesialis Orthodensia Spes.Bedah Digestif Spes.Bedah Anak Spes.Bedah Thorax Spesialis Periodonti

14 11 7 8 5 1 5 4 8 5 1 1 2 3 0 1 4 1 2 2 3 2 1 0

22 28 11 18 51 3 5 4 7 4 3 3 2 1 3 2 16 3 2 3 2 4 4 2

8 17 4 10 46 2 0 0 -1 -1 2 2 0 -2 3 1 12 2 0 1 -1 2 3 2

- Teknisi Elektromedis : 2 orang

Tenaga Keperawatan

805

876

71

Untuk peningkatan SDM dibutuh berhubungan dengan peningkat keperawatan dan peningkatan je keperawatan, DIII/DIV Kebidana dan S2 Keperawatan

Intalasi Rehabilitasi Medik - Dokter spesialis rehabilitsi medik - Fisioterapis - Okupasi terapi - Terapi wicara - Ortotis Protetis - Pekerja Sosial Medik - Psikologi Instalasi gizi : - Nutrisionis - Tenaga pengolah/ Juru Masak

15

29

14

1 9 1 2 0 0 2 85 16 39

3 12 4 3 2 2 3 110 20 48

2 3 3 1 2 2 1 25 4 9

- PAG - Pramu Saji - D III Kesling - Tenaga Komputer

1 27 1 1

1 39 1 1

0 12 0 0

Selain mengusulkan melalui form memperhatikan masuknya tena instansi lain.

Untuk pengembangan pelayana tenaga medis yang ada dioptima pendidikan dokter sub spesialis

Peghitungan kebutuhan berdasa per hari, rata-rata jam perawata jumlah jam perawatan per hari s ketergantungan pasien Untuk peningkatan SDM dibutuh banding dan peningkatan jenjan

Ka. Instalasi : 1 orang Klasifikasi pendidikan tamatan S boga + pengalaman di bidang b

5

Instalasi SIMRS

49

125

76

Klasifikasi pendidikan:minimal S Komputer dan DIII Perekam Me

6

19 5 14 89 54 15 20 8

39 16 23 117 65 27 25 14

20 11 9 28 11 12 5 6

Penghitungan berdasarkan buku radiologi untuk RSU kelas B Pe Tahun 1999

8

Instalasi radiologi - Dokter spesialis radiologi - Radiografer Instalasi farmasi - Asisten Apoteker - Apoteker -Tenaga lain-lain Instalasi Kesehatan Lingkungan

9

IPS Non Medik

34

61

27

7

10

IPS Medik

18

47

29

11

Instalasi Rekam Medis

49

59

10

12

Instalasi laboratorium klinik

24

75

51

1 orang apoteker melayani 50 r 1 orang AA melayani 60 resep/h

Jenis tenaga yang sangat dibutu - tenaga penyehatan makanan & - tenaga penyehatan tempat cuc radiasi dan sterilisasi/desinfeks Penghitungan kebutuhan berda beban kerja & uraian tugas. Klasifikasi pendidikan minimal S dan berpengalaman minimal 2 t Penghitungan berdasarkan juml pemeliharan dibandingkan deng yang dibutuhkan

Untuk peningkatan SDM dibutuh banding dan peningkatan jenjan Masing-masing Pj bertanggung kurang 100 peralatan medik per mempunyai anggota minimal 1 o

Kualifikasi tenaga yang dibutuhk Atem Untuk peningkatan SDM dibutuh banding dan peningkatan jenjan Kualifikasi tenaga minimal SMA Rekam Medis Untuk peningkatan SDM dibutuh banding dan peningkatan jenjan Satu orang analis mampu melay kerja

ANALISA KEBUTUHAN TENAGA RS X NO 1

JENIS TENAGA/ UNIT KERJA Tenaga Medis Dokter Umum Dokter Spes Bedah Umum Dokter Spes Penyakit Dalam Dokter Spes Kes.Anak

KEADAA N

KEBUTUHA N

KEKURANGA N

21 5 17 19

45 6 29 20

24 1 12 1

KETERANG

Untuk mengatasi kekurangan pa maka diusulkan formasi kepada kesehatan RI tahun 2008 dianta

2

3

4

Dokter Spes Obgin Dokter Spes Radiologi Dokter Spes Anesthesi Dokter Spes Patologi Klinik Dokter Spes Jiwa Dokter Spes Mata Dokter Spes THT Dokter Spes Kulit & Kelamin Dokter Spes Paru Dokter Spes Syaraf Dokter Spes Bedah Syaraf Dokter Spes Bedah Orthopedi Dokter Spesialis Urologi Dokter Spesialis Jantung Dokter Spesialis Patologi Anatomi Dokter Spes Forensik Dokter Spes Rehabilitasi Medik Dokter Spes Bedah Plastik Dokter Spes Mikrobiologi Dokter Spes Farma Klinik Dokter Spes Ked.Nuklir Dokter Gigi Dokter Gigi Spesialis (Bedah Mulut) Dokter Spes.Bedah Onkologi Dokter Spesialis Orthodensia Dokter Spes.Bedah Digestif Dokter Spes.Bedah Anak Dokter Spes.Bedah Thorax Dokter Spesialis Perio

17 3 5 7 4 11 5 4 4 7 1 2 2 4

20 16 9 8 5 13 10 7 8 8 4 8 5 8

3 13 4 1 1 2 5 3 4 1 3 6 3 4

- dokter umum : 10 orang - dokter spesialis radiologi : 3 or - dokter anastesi : 2 orang - dokter spesialis jiwa : 1 orang - dokter patologi anatomi : 3 ora - Konsulen Intensive care : 1 ora - dokter spesialis bedah thorax : - dokter spesialis bedah saraf : 1 - dokter spesialis rehabilitasi me - dokter spesialis forensik : 1 or - dokter spesialis patologi klinik - dokter spesialis mikrobiologi : - dokter spesialis farmakologi kl - dokter spesialis perio : 1 oran

3 2 1 0 3 2 1 6

5 3 3 1 3 5 2 8

2 1 2 1 0 3 1 2

- dokter spesialis THT : 1 orang - dokter spesialis Mata : 1 oran - dokter spesialis Bedah Mulut - dokter spesialis Bedah Plastik - dokter spesialis Bedah Orthop - dokter spesialis Kedokteran Nu

2 3 2 2 1 1 0

2 5 2 5 3 3 1

0 2 0 3 2 2 1

Tenaga keperawatan

780

847

67

Intalasi Rehabilitasi Medik - Dokter spesialis rehabilitsi medik - Fisioterapis - Okupasi terapi - Terapi wicara - Ortotis Protetis - Pekerja Sosial Medik - Psikologi Instalasi gizi :

19

27

8

1 10 1 2 2 2 1 63

3 12 4 3 2 2 1 71

2 2 3 1 0 0 0 8

Selain mengusulkan melalui form memperhatikan masuknya tena instansi lain.

Untuk pengembangan pelayana tenaga medis yang ada dioptima pendidikan dokter sub spesialis

Untuk peningkatan SDM dibutuh berhubungan dengan peningkat keperawatan dan peningkatan je keperawatan, DIII/DIV Kebidana dan S2 Keperawatan

Peghitungan kebutuhan berdasa per hari, rata-rata jam perawata jumlah jam perawatan per hari s ketergantungan pasien Untuk peningkatan SDM dibutuh banding dan peningkatan jenjan

- Ahli gizi - Tenaga pemasak

20 40

20 48

0 8

- PAG - DIII Kesling - Operator Mesin Instalasi SIMRS

1 1 1 49

1 1 1 125

0 0 0 76

8

Instalasi radiologi - Dokter spesialis radiologi - Radiografer Instalasi farmasi - Asisten Apoteker - Apoteker -Tenaga lain-lain Instalasi Kesehatan Lingkungan

19 3 16 85 54 11 20 9

39 16 23 107 65 17 25 14

20 13 7 22 11 6 5 5

9

IPS Non Medik

29

50

21

5 6

7

10

IPS Medik

11

16

5

11

Instalasi Rekam Medis

38

44

6

12

Instalasi laboratorium klinik

49

75

26

Klasifikasi pendidikan tamatan S boga + pengalaman di bidang b

Klasifikasi pendidikan:minimal S Komputer dan DIII Perekam Me Penghitungan berdasarkan buku radiologi untuk RSU kelas B Pe Tahun 1999

1 orang AA melayani 20 resep/h Rawat inap : apoteker melayani

Jenis tenaga yang sangat dibutu - tenaga penyehatan makanan & - tenaga penyehatan tempat cuc radiasi dan sterilisasi/desinfeks Penghitungan kebutuhan berda beban kerja & uraian tugas. Klasifikasi pendidikan minimal S dan berpengalaman minimal 2 t Penghitungan berdasarkan juml pemeliharan dibandingkan deng yang dibutuhkan

Untuk peningkatan SDM dibutuh banding dan peningkatan jenjan Masing-masing Pj bertanggung kurang 270 peralatan medik, da minimal 1 orang

Kualifikasi tenaga yang dibutuhk Untuk peningkatan SDM dibutuh banding dan peningkatan jenjan Kualifikasi tenaga minimal SMA Rekam Medis Untuk peningkatan SDM dibutuh banding dan peningkatan jenjan Satu orang analis mampu melay kerja

B. PERENCANAAN SDM

1. Perencanaan Sumber Daya manusia adalah proses analisis dan identifikasi yang dilakukan organisasi terhadap kebutuhan akan sumber daya manusia, sehingga organisasi tersebut dapat menentukan langkah yang harus diambil guna mencapai tujuannya.

2. Pengadaan adalah upaya proses untuk memperoleh jumlah dan jenis tenaga kerja yang tepat dan memenuhi syarat dalam jumlah tertentu untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja yang dibutuhkan guna mencapai tujuan organisasi. 3. Seleksi adalah suatu kegiatan pemilihan dan penentuan pelamar yang diterima atau ditolak untuk menjadi karyawan 4. Analisa Beban Kerja adalah upaya menghitung beban kerja pada satuan kerja dengan cara menjumlah semua beban kerja dan selanjutnya membagi dengan kapasitas kerja perorangan persatuan waktu 5. Analisis beban kerja adalah metode yang digunakan untuk menentukan jumlah waktu, usaha dan sumber daya yang diperlukan untuk menjalankan tugas dan fungsi organisasi (Permenkes 53/2012)

1. Tata laksana Perencanaan SDM 1. Bagian SDM meyurati seluruh unit di lingkungan RS X untuk membuat perencanaan pegawai pada bulan November setiap tahunnya. 2. Unit kerja terkait menyusun perencanaan SDM berdasarkan prinsip-prinsip diatas dan mencantumkan kualifikasi dan standar kompetensi yang jelas untuk jenis tenaga yang direncanakan. 3. Perencanaan SDM yang telah disusun oleh unit kerja dikirimkan ke Bagian SDM Paling lambat bulan Desember tahun berjalan. 4. Bagian

SDM

menganalisa

setiap

perencanaan

yang

masuk

dan

merekapitulasi dengan berkoordinasi dengan unit kerja terkait. 5. Bagian SDM membuat perencanaan SDM secara keseluruhan dan membuat prioritas pemenuhan kebutuhan selama 5 tahun. 6. Bagian SDM membuat usulan pemenuhan kebutuhan SDM melalui aplikasi Bezetting secara Online di web Biro Kepegawaian Kemenkes RI. 7. Untuk kualifikasi tenaga yang tidak terakomodir dalam aplikasi Bezetting direncanakan untuk pengadaan pegawai melalui Rekruitmen SDM Non PNS. 8. Apabila dipandang perlu Perencanaan kebutuhan SDM dapat disulkan sewaktu-waktu jika ada perubahan kebijakan yang menyebabkan perubahan

system dan prosedur, penyempurnaan organisasi atau sebab lain sesuai kebijakan Direktur. 9. Khusus untuk perencanaan kebutuhan tenaga medis spesialis dapat diusulkan melalui formasi khusus Kemenkes RI sesuai dengan 2. Cara Menghitung Kebutuhan SDM

a. Tatalaksana Pengadaan SDM Pengadaan SDM dapat melalui Formasi CPNS dan pegawai BLU (Non PNS) baik tenaga kesehatan maupun tenaga non kesehatan a. Pengadaan SDM melalui jalur rekruitmen CPNS Kemkes RI 1. Dalam hal pengadaan SDM melalui CPNS Kemenkes RI, RS X adalah bagian dari Sub Tim Seleksi Pengadaan CPNS untuk Propinsi Sumatera Barat. 2. Dalam pelaksanaannya Sub Tim Seleksi Pengadaan CPNS Propinsi mengacu kepada Pedoman Pengadaan CPNS Kemenkes RI yang diterbitkan setiap tahunnya. 3. Khusus untuk pengadaan dokter spesialis yang tidak terpenuhi melalui formasi umum dilakukan melalui pengusulan formasi khusus Kementrian Kesehatan RI. b. Pengadaan SDM BLU melalui Rekrutmen Non PNS 1. Persyaratan Umum - Usia minimal 18 tahun dan maksimal 56 tahun, kecuali untuk pegawai -

yang memiliki kompetensi tertentu dan sangat dibutuhkan rumah sakit Berbadan dan berjiwa sehat yang dibuktikan dengan surat keterangan

-

dokter Melampirkan ijazah, sertifikat dan syrat-surat yang berhubungan

-

dengan pendidikan, pelatihan dan surat terkait lainnya. Bersedia mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di RS X

2. Persyaratan Khusus - Bagi tenaga kesehatan harus mempunyai STR (Surat Tanda Registrasi) sesuai ketentuan yang berlaku

3. Pengumuman - Pengumuman

penerimaan

mencantumkan

persyaratan

pelamar,

jumlah, jenis lowongan jabatan, kualifikasi pendidikan, keahlian, batas -

waktu lamaran, alamat lamaran dan batas usia. Menggunakan media yang mudah diketahui masyarakat luas antara lain media elektronik, media cetak, papan pengumuman atau bentuk lainnya.

-

Dalam keadaan mendesak Dirut RS X dapat menyurati Pimpinan Institusi Pendidikan terkait agar merekomendasikan alumni terbaiknya untuk Pendidikan D3 minimal nilai IPK minimal 2,75 dan untuk setingkat SMA sederjat minimal nilai UN 6,5 untuk mengikuti seleksi Non PNS.

4. Seleksi Pelaksanaan rekrutmen oleh Tim/ Pengelola Bag.SDM dengan tahapan meliputi:: seleksi administrasi, tes tulis,tes psikologi dan wawancara. 1. Seleksi Administrasi Seleksi administrasi merupakan pemeriksaan dan penilaian terhadap persyaratan dan kelengkapan administrasi bagi calon pegawai Non PNS sesuai dengan ketentuan 2. Ujian Tulis Seleksi ujian tulis terdiri dari materi : a. Pengetahuajn Umum Dimaksudkan untuk menggali penguasaan informasi yang dimiliki peserta seleksi meliputi wawasan nasional, kebangsaan, regional dan internasional, serta integritas. b. Bakat Skolastik Dimaksudkan untuk menggali keseluruhan kapasitas mental untuk kemampuan verbal, kuantitatif dan kemampuan penalaran.

c. Substansi Dimaksudkan untuk mengukur pengetahuan peserta seleksi yang disesuaikan dengan kompetensi jabatan atau pekerjaan. 3. Ujian Psikotes Dimaksudkan untuk

mengetaui

intelegensi,

minat,

bakat

dan

kepribadian seseorang 4. Tes Kompetensi Dimaksudkan untuk mengukur sejauh mana kompetensi teknis dan keterampilan calon Pegawai Non PNS yang disesuaikan dengan kompetensi jabatan atau pekerjaan yang akan diberikan. a) Bagi peserta khusus tenaga keperawatan yang lulus tes psikologi akan dilakukan uji kompetensi teknis (kredensial) oleh Komite Keperawatan untuk persetujuan rekomendasi praktek klinik yang bersangkutan ,khusus tenaga kesehatan lainnya akan dilakukan uji kompetensi oleh unit kerja terkait/ tim ad hoc. 5. Wawancara Dimaksudkan untuk mengetahui secara lisan hal-hal yang berkaitan motivasi, perilaku profesi, komunikasi, kerja sama tim, dan hal lain yang dianggap perlu 5. Pengumuman Hasil & Penerimaan a. Pengumuman dapat dilakukan melalui media cetak, internet, papan pengumuman atau bentuk lainnya. b. Dalam pengumuman harus diinformasikan kapan, dimana, kepada pejabat mana dan batas waktu untuk melapor bagi pelamar yang diterima, Apabila sampai batas waktu yang ditentukan pelamar tidak melapor maka dianggap mengundurkan diri c. Hasil pemeriksaan kesehatan adalah sebagai penentu terakhir bagi Calon tenaga Non PNS (biaya ditanggung peserta) d. Bag. SDM membuat surat panggilan kepada semua calon pegawai yang telah dinyatakan lulus.. e. Semua calon tenaga Non PNS harus menyelesaikan semua administrasi al : Perjanjian kerja, pakta integritas, dan kelengkapan

berkas lainnya. f. Seluruh calon pegawai Non PNS yang akan bertugas harus mengikuti program layanan orientasi umum yang diselenggarakan oleh Bag. Diklit dan program layanan orientasi khusus oleh

unit terkait (tempat

penempatan). g. Bagian SDM akan membuat penetapan tempat tugas tenaga terkait berdasarkan rekomendasi Bagian/ Bidang penanggung jawab unit kerja yang ditandatangani oleh Direktur Utama h. Pengadaan Tenaga Medis Pengadaan tenaga medis (spesialis) melalui proses : 1. Usulan Formasi Khusus CPNS dengan persyaratan telahS menyelesaikan pendidikan dokter spesialis dan telah pernah menjalani PTT/magang/honorer 2. Untuk Tenaga Medis setelah lulus Psikotes akan dilakukan kredensial oleh Komite Medis guna mengetahui kewenangan klinis sesuai profesi yang bersangkutan. 3. Ikatan Kerja Sama dengan institusi lain terkait tenaga medis yang sangat dibutuhkan dan tidak dapat direalisasikan melalui formasi khusus dan umum CPNS

BAB III PENGEMBANGAN & POLA KARIR A. POLA KARIR

ALUR KARIER PNS RS X Padang

IV/d-IV/e

JABATAN STRUKTURAL ESELON I

PIM I, TEKNIS, FUNG

JABATAN FUNGSIONAL

PENILAIAN

IV/c – IV/d

JABATAN STRUKTURAL ESELON II

PIM II, TEKNIS, FUNG

JABATAN FUNGSIONAL

Karier Puncak

PENILAIAN

IV/a – IV/b

JABATAN STRUKTURAL ESELON III

PIM III, TEKNIS, FUNG

JABATAN FUNGSIONAL

Karier Tengah

PENILAIAN •

III/c – III/d (Es. IV.)

JABATAN STRUKTURAL ESELON IV

PIM IV, TEKNIS, FUNG

JABATAN FUNGSIONAL

Karier Awal

PNS PENUGASAN ORIENTASI

PENILAIAN

CPNS ALUR KARIER PNS PNS RS X Padang Penjelasan alur karier

SELEKSI

1) Jenis-jenis jabatan yang dapat dipangku seorang PNS dalam meniti karier di lingkungan RS X Padang adalah sebagai berikut: a. Jabatan Struktural b. Jabatan Fungsional (Umum dan Tertentu) 2) Pejabat Fungsional Umum dan/atau Pejabat Fungsional tertentu yang telah memenuhi syarat yang ditetapkan dengan golongan ruang minimal III/b dapat diangkat sebagai pejabat struktural eselon IV. 3) Apabila memenuhi syarat yang ditetapkan setelah sekurangkurangnya 2 (dua) tahun menduduki jabatan eselon IV, PNS tersebut dapat dipromosikan untuk menduduki jabatan

eselon

III. 4) Apabila memenuhi syarat yang ditetapkan setelah sekurangkurangnya 3 (tiga) tahun menduduki jabatan eselon III, PNS tersebut dapat dipromosikan untuk menduduki jabatan eselon II. 5) Apabila memenuhi syarat yang ditetapkan, PNS yang menduduki jabatan eselon II dapat dipromosikan menduduki jabatan eselon I. 6) PNS

struktural

yang

diberhentikan

dikarenakan

adanya

perampingan organisasi dapat diangkat kembali dalam jabatan struktural yang setingkat dengan jabatan sebelumnya atau setingkat lebih tinggi sesuai ketentuan yang berlaku. 7) PNS yang telah selesai menjalani hukuman disiplin (ringan dan sedang) dan mendapat surat keterangan telah selesai menjalani hukuman

disiplin

oleh

pejabat

yang

berwenang

dapat

dipertimbangkan menduduki jabatan struktural yang setingkat dengan jabatan struktural yang pernah dipangkunya sesuai ketentuan yang berlaku. 8) PNS yang dikenai sanksi dan terbukti tidak bersalah yang dinyatakan oleh pejabat yang berwenang, dapat dipertimbangkan

menduduki jabatan struktural yang setara dengan jabatan struktural yang pernah dipangkunya sesuai ketentuan yang berlaku. D.MUTASI DAN ROTASI Perputaran tugas

........

Mutasi.......Kenaikan

Pangkat,

Rotasi..........

BAB IV DISIPLIN,PENILAIAN KINERJA, PEMBINAAN & KESEJAHTERAAN A. DISIPLIN..........Ketentuan jam kerja,dsb

B. HAK DAN KEWAJIBAN.

Kewajiban Pegawai Kewajiban Pegawai adalah segala sesuatu yang wajib dikerjakan atau boleh dilakukan oleh setiap Pegawai berdasarkan sesuatu peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun kewajiban-kewajiban Pegawai tersebut dapat dirinci sebagai berikut: 1. Kewajiban yang berhubungan dengan tugas di dalam jabatan; Kewajiban ini terkait dengan tugas pokok dan fungsi unit kerja masing-masing Pegawai 2. Kewajiban yang berhubungan dengan kedudukan Pegawai pada umumnya; Kewajiban ini terkait dengan kedudukan Pegawai sebagai unsur aparatur negara, abdi negara dan abdi masyarakat. Dapat dirinci sebagai berikut: a. Kewajiban yang ditetapkan dalam UU No.8 tahun 1974; b. Kewajiban menurut Peraturan Disiplin Pegawai; c. Kewajiban menurut Peraturan Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai; d. Kewajiban mentaati jam kerja kantor dan pemberitahuan jika tidak masuk kerja; e. Kewajiban menjaga keamanan negara dan menyimpan surat-surat rahasia; f. Kewajiban mentaati ketentuan tentang pola hidup sederhana dan larangan penerimaan pemberian hadiah; g. Kewajiban sebagai anggota KORPRI;

h. Kewajiban mentaati larangan bekerja dalam lapangan swasta dan usaha-usaha/kegiatan-kegiatan yang wajib mendapat ijin; i. Kewajiban mentaati larangan menurut kitab UU hukum pidana; j. Kewajiban mentaati peraturan tentang larangan korupsi; k. Kewajiban mentaati peraturan tentang larangan mengerjakan judi; l. Kewajiban mentaati peraturan tentang keanggotaan partai polotik; 3. Kewajiban Pegawai yang tidak berhubungan dengan tugas dalam jabatan dan tidak berhubungan dengan kedudukan sebagai Pegawai pada umumnya. Kewajiban ini terkait dengan pasal 5, 28 dan 29 UU No.8 tahun 1974. B. Hak Pegawai Hak-hak Pegawai adalah sesuatu yang diterima oleh Pegawai dengan persyaratan-persyaratan tertentu yang harus dipenuhi, antara lain: 1. Gaji; a. Gaji ; b. Perhitungan masa kerja; c. Kenaikan gaji pokok; d. Tunjangan. 2.

Kenaikan Pangkat;

3. Daftar Penilaian Kinerja (SKP/IKI) 4. Cuti; 5. Tunjangan cacat dan uang duka; 6. Kesejahteraan; 7. Pensiun.

C. PENILAIAN KINERJA

I.

PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI

Penilaian Prestasi Kerja Pegawai (PNS/Non PNS) bertujuan untuk menjamin objektivitas pembinaan PNS/Non PNS yang dilakukan berdasarkan sisten prestasi kerja dan sisten kariri yang dititkberatkan pada sistem prestasi kerja. Penilaian prestasi kerja

Pegawai dilakukan berdasarkan prinsip: a) objektif, b) terukur, c)

akuntabel, d) partisipatif, dan e) transparan. Penilaian prestasi kerja terdiri atas unsur SKP dan Perilaku Kerja. A.PENYUSUNAN SKP Setiap Pegawai wajib menyusun SKP yang memuat kegiatan tugas jabatan dan target yang harus dicapai dalam kurun waktu penilaian yang bersifat nyata dan dapat diukur.Setiap kegiatan tugas jabatan yang akan dilakukan harus didasarkan pada tugas dan fungsi, wewenang, tanggung jawab, dan uraian tugasnya yang secara umum telah ditetapkan dalam struktur organisasi dan tata kerja (SOTK) Penilaian SKP meliputi aspek : kuantitas, kualitas, waktu, dan biaya sesuai dengan karakteristik, sifat, dan jenis kegiatan pada masing-masing unit kerja. a. Penilaian SKP dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi kerja dengan target. b. SKP tidak tercapai yang diakibatkan oleh faktor diluar kemampuan individu Pegawai

maka

penilaian

didasarkan

pada

pertimbangan

kondisi

penyebabnya. 1. UNSUR-UNSUR SKP a. Kegiatan Tugas Pokok Jabatan -

Tugas pokok yang dilakukan harus didasarkan pada rincian tugas, tanggung jawab dan wewenang jabatan sesuai yang ditetapkan dalam struktur dan tata

-

kerja unit kerja. Setiap kegiatan harus mengacu pada penetapan Kinerja/Rencana Kerja Tahunan (RKT), sebagai implementasi kebijakan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran organisasi yang telah ditetapkan dan harus berorientasi

-

pada hasil secara nyata dan terukur Dalam melaksanakan kegiatan tugas jabatan pada prinsipnya pekerjaan dibagi habis dari tingkat jabatan yang tertinggi sampai dengan tingkat jabatan yang terendah secara hierarki,

b. Sasaran Kerja Yang Akan Dicapai Setiap pelaksanaan kegiatan tugas pokok jabatan ditetapkan sesuai dengan sasaran kerja yang akan dicapai sebagai penetapan bidang tugas prestasi kunci untuk indikator keberhasilan kerja.

c. Target Setiap pelaksanaan kegiatan tugas pokok jabatan yang telah ditetapkan sasaran yang akan dicapai harus ditetapkan target yang diwujudkan dengan jelas sebagai ukuran prestasi kerja, baik dari aspek kuantitas, kualitas, waktu dan/atau biaya. d. Tugas Tambahan dan atau Kreativitas Apabila ada tugas tambahan terkait dengan jabatan, dapat ditetapkan menjadi tugas tambahan dan/atau kreatifitas dalam pelaksanaan kegiatan tugas pokok jabatan. 2.PENILAIAN SKP Penilaian SKP dilakukan dengan menghitung tingkat capaian SKP yang telah ditetapkan untuk setiap pelaksanaan kegiatan tugas jabatan, yang diukur dengan 4 (empat) aspek yaitu aspek kuantitas, kualitas, waktu, dan biaya sebagai berikut: a. Aspek kuantitas Membandingkan antara realisasi sasaran kerja dengan target kuantitas. Dalam menentukan Target Output (TO) dapat berupa dokumen, konsep, naskah, surat keputusan, paket, laporan, dan lain-lain b. Aspek kualitas Dalam menetapkan Target Kualitas (TK) harus memprediksi pada mutu hasil kerja yang terbaik, target kualitas diberikan nilai paling tinggi 100 (seratus). Nilai prestasi kerja PNS dinyatakan dengan angka dan sebutan. Nilai

Keterangan

91-100

Hasil kerja sempurna,dan pelayanan di atas Standar yg ditentukan tidak ada kesalahan, tidak ada revisi.

76-90

Hasil kerja mempunyai 1 (satu) atau 2 (dua) kesalahan kecil,tidak ada kesalahan besar, revisi, dan pelayanan sesuai Standar

61-75

Hasil kerja mempunyai 3 (tiga) atau 4 (empat) kesalahan kecil, dan tidak ada kesalahan besar, revisi, dan pelayanan cukup memenuhi standar yang ditentukan

51-60

Hasil kerja mempunyai 5 (lima) kesalahan kecil dan ada kesalahan besar, revisi, dan pelayanan tidak cukup memenuhi standar yang ditentukan

<=50

Hasil kerja mempunyai lebih dari 5 (lima) kesalahan kecil dan ada kesalahan besar, kurang memuaskan, revisi, pelayanan di bawah standar yang ditentukan

c. Aspek waktu Dalam menetapkan Target Waktu (TW) harus memperhitungkan berapa waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan, misalnya bulanan, triwulan, kwartal, semester, dan tahunan. d. Biaya (Target Biaya) Dalam menetapkan Target Biaya (TB) harus memperhitungkan berapa biaya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dalam 1 (satu) tahun, misalnya jutaan, ratusan juta, miliaran, dan lain-lain.

B. PERILAKU KERJA 1.Nilai perilaku kerja Pegawai dinyatakan dengan angka dan sebutan sebagai berikut: a. 91 – ke atas

: sangat baik

b. 76 _ 90

: baik

c. 61 _ 75

: cukup

d. 51 _ 60

: kurang

e. 50 _ ke bawah : buruk 2. Penilaian perilaku kerja meliputi aspek : a) orientasi pelayanan, b)integritas, c) komitmen, d) disiplin, e) kerja sama, dan kepemimpinan ( hanya untuk pejabat struktural) 3. Penilaian perilaku kerja dilakukan melalui pengamatan oleh pejabat penilai tarhadap pegawai sesuai kriteria yang ditentukan 4. Pejabat penilai dalam melakukan penilaian perilaku kerja pegawai dapat mempertimbangkan masukan dari pejabat penilai lain yang setingkat di lingkungan unit kerja masing-masing 5. Nilai Perilaku kerja dapat diberikan paling tinggi 100 (seratus) C.PENILAIAN PRESTASI KERJA

a. Penilaian prestasi kerja dilakukan dengan cara menggabungkan penilaian SKP dengan penilaian perilaku kerja. b. Bobot nilai unsur SKP 60 % (enam puluh persen) dan perilaku kerja 40 % (empat puluh persen). c. Penilaian prestasi kerja dilakukan setiap akhir Desember pada tahun yang bersangkutan dan paling lama akhir Januari tahun berikutnya

D. ALUR PENYUSUNAN SKP Cetak formulir SKP

Pengisian SKP sesuai tupoksi

Entri data SKP

Di cetak oleh unit kerja terkait yang berkoordinasi dengan Bag.SDM PNS diketahui Atasan langsung mengisi output SKP berdasarkan RKT unit kerja Petugas yang ditunjuk melakukan entri Output / koordinasi dengan Bag. SDM Unit kerja terkait atau difasilitasi Bag. SDM

Print out SKP Penandatanganan print out masing-masing PNS Persetujuan atasan langsung (pejabat penilai) Persetujuan atasan pejabat penilai

Penilaian SKP

I.

Berdasarkan pencapaian output 1 tahun

PENILAIAN KINERJA INDIVIDU DAN UNIT KERJA

Penilaian kinerja individu (IKI) dan penilaian kinerja unit (IKU) erat kaitannya dengan pembayaran remunerasi. Sesuai kebijakan berupa gaji dan insentif (bonus) yang bersifat variabel

1). Indikator Kinerja Individu (IKI) Indikator Kinerja Individu (IKI) ditetapkan melalui suatu penilaian kinerja yaitu dengan membandingkan antara pencapaian dengan target kinerja sesuai dengan jabatan fungsional pegawai (JFU/JFT). Adapun

hasil

dari

penilaian

terhadap

total

kinerja

individu

dapat

dikelompokkan dalam sekurang-kurangnya 9 (sembilan) tingkatan yaitu : Tabel 2.1 Nilai IKI Direktur Utama dan Direktur RSUP RS X padang

CAPAIAN TARGET

NILAI IKI

95 sd ≤ 100

2,00

85 sd < 95

1,75

75 sd < 85

1,5

65 sd < 75

1,25

55 sd < 65

1,00

45 sd < 55

0,75

35 sd < 45

0,50

25 sd < 35

0,25

< 25

0

Tabel 2.2 Penilaian Kinerja Individu (IKI) Medik Spesialis RSUP RS X Padang

CAPAIAN TARGET

NILAI IKI

300 % sd ≤ 330 %

3,00

275 % sd < 300 %

2,75 sd < 3,00

250 % sd < 275 %

2,50 sd < 2,75

225 % sd < 250 %

2,25 sd < 2,50

200 % sd < 225 %

2,00 sd < 2,25

175 % sd < 200 %

1,75 sd < 2,00

150 % sd < 175 %

1,50 sd < 1,75

125 % sd < 150 %

1,25 sd < 1,50

100 % sd < 125 %

1,00 sd < 1,25

75 % sd < 100 %

0,75 sd < 1,00

50 % sd < 75 %

0,50 sd < 0,75

25 % sd < 50 %

0,25 sd < 0,50

< 25 %

0

Tabel 2.3 Penilaian Kinerja Individu (IKI) Selain Medik Spesialis RSUP RS X Padang

CAPAIAN TARGET

NILAI IKI

200 % sd ≤ 220 %

2,00

175 % sd < 200 %

1,75 sd < 2,00

150 % sd < 175 %

1,50 sd < 1,75

125 % sd < 150 %

1,25 sd < 1,50

100 % sd < 125 %

1,00 sd < 1,25

75 % sd < 100 %

0,75 sd < 1,00

50 % sd < 75 %

0,50 sd < 0,75

25 % sd < 50 %

0,25 sd < 0,50

< 25 %

0

2). Indikator Kinerja Unit (IKU) Penilaian kinerja RSUP RS X Padang berdasarkan indikator kinerja RS BLU Kemenkes RI tahun 2013. Aspek yang dinilai dijadikan target kerja yang tertuang pada kontrak kinerja a. Aspek keuangan dengan skor paling tinggi 30% b. Aspek pelayanan dengan skor paling tinggi 70 dimana layanan 35% dan mutu/manfaat 35%

Dari target kinerja tersebut diatas yang tertuang pada kontrak kinerja Direktur Utama RSUP RS X Padang dengan Dirjen BUK Kemenkes atas nama Menteri Kesehatan dan dijadikan target kinerja terpilih dengan 10 indikator kinerja terpilih yang dituangkan dalam kontrak kinerja Direktur Utama RSUP RS X Padang dengan Dirjen Perbendaharaan Kemenkeu RI atas nama Menteri Keuangan RI. Indikator kinerja terpilih tersebut didistribusikan pada masing-masing unit kerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi organisasi sebagai berikut: Tabel 2.5 Penilaian Kinerja Unit (IKU) RSUP RS X Padang

NO 1

KATEGORI NILAI BAIK SEKALI

TARGET KINERJA >100

NILAI IKI 1.1

2

BAIK

80- 100%

1

3

SEDANG

50- 79%

4

KURANG

< 50%

E. PEMBINAAN HUKUMAN DISIPLIN Tingkat dan jenis hukuman disiplin:

KETERANGAN Pencapaian kinerja unit harapan

total target jauh melebihi

Pencapaian target memenuhi harapan

kinerja

0.75

Pencapaian memenuhi

hanya

0.5

Pencapaian kinerja kurang

kinerja

1. Tingkat hukuman disiplin terdiri dari: a. Hukuman disiplin ringan, b. Hukuman disiplin sedang, dan c. Hukuman disiplin berat 2. Jenis hukuman disiplin ringan, terdiri dari: a. Teguran lisan, b. Teguran tertulis, dan c. Pernyataan tidak puas secara tertulis. 3. Jenis hukuman disiplin sedang, terdiri dari: a. Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun b. Penundaaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun, dan c. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selam 1 (satu) tahun 4. Jenis hukuman disiplin berat, terdiri dari: a. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga)tahun b. Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah c. Pembebasan dari jabatan d. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS, dan e. Penberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.

Tdk msk krja

Hukaman Disiplin

5 Hr

Teguran lisan

6 – 10 hr

Teguran tertulis

11 – 15 hr

Prnyataan tdk puas scr trtulis

16 – 20 hr

Penundaan KGB

21 – 25 hr

Penundaan KP

26 – 30 hr

Penurunan pangkat 1 tkt lbh rndah slma 1 th

31 – 35 hr

Penurunan pangkat 1 tkt lbh rndah slma 3 th

36 – 40 hr

Pmindhn dlm rangka pnurunan jabt 1 tkt lbh rendah

41 – 45 hr

Pembebsan dari jabatan

46 hr / lbh

Pemberhentian (PDH tidak atas permintaan sendiri / PTDH))

Contoh kasus:

Pegawai AA Pada Bulan Januari 2011 tidak masuk kerja tanpa alasan yang jelas selama 6 hari kerja. Pada Bulan Maret 2011 kembali tidak masuk kerja tanpa alasan yang jelas selama 7 hari kerja. Bulan Mai tidak masuk kerja selama 5 hari kerja. Intervensi yang dlakukan terhadap pegawai AA adalah : a. Pegawai AA dipanggil oleh atasan langsung sesuai format yang telah ditentukan, dengan tembusan surat panggilan ke Bag. SDM dan unit kerja terkait. b. Pembuatan BAP dilakukan secara tertutup dan ditandatangani pejabat pemeriksa dan pegawai AA. c. Setiap pegawai tidak masuk kerja tanpa alasan yang jelas dibuat surat panggilan dan BAP-nya d. Selama 1 tahun, seluruh absensi ketidakhadiran Pegawai diakumulasikan, disesuaikan dengan jenis hukuman disiplin sesuai PP 53/2010. e. Pegawai AA tidak masuk kerja selama 1 tahun adalah 18 hari kerja, maka jenis hukuman disiplin yang dijatuhkan adalah penundaan kenaikan gaji berkala f.

Kesimpulan : seluruh ketidakhadiran selama 1 tahun diakumulasikan, untuk jenis hukuman disiplin ringan, maka yang menjatuhkan hukuman disiplin adalah atasan langsung, dan untuk jenis hukuman disiplin sedang dan berat, maka tim pemeriksa dan pejabat Pembina kepegawaian yang menjatuhkan hukuman disiplin.

V. PEJABAT YANG BERWENANG MENGHUKUM Disiplin PNS adalah kesanggupan PNS untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundangundangan dan atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin Hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada PNS karena melanggar peraturan disiplin PNS

1. Tingkat Ringan Berdasarkan hasil pemeriksaan yang tertuang pada berita acara pemeriksaan

maka

atasan

menjatuhkan

hukuman

disiplin

langsung ringan

secara

bagi

PNS

tertulis yang

dapat

melakukan

pelanggaran sesuai ketentuan. Keputusan hukuman disiplin disampaikan

secara tertutup oleh pejabat berwenang menghukum atau pejabat lain yang ditunjuk kepada PNS yang bersangkutan serta tembusannya disampaikan kepada pejabat / unit kerja terkait (SDM). Penyampaian keputusan hukuman yang dimaksud dilakukan paling lambat 14 (empat Belas) hari kerja sejak keputusan ditetapkan. Bila PNS yang dijatuhi hukuman disiplin tidak hadir pada saat penyampaian keputusan

hukuman

disiplin,

keputusan

dikirim

kepada

yang

bersangkutan. Pejabat yang berwenang menghukum adalah atasan langsung pegawai

yang melakukan Pelanggaran (Ka. Instalasi atas

rekomendasi kepala ruangan dan Pengelola Perawatan). 2. Tingkat sedang Pejabat yang berwenang menghukum :

1. Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat menetapkan penjatuhan hukuman disiplin bagi pejabat Struktural eselon III kebawah, fungsional tertentu jenjang muda dan penyelia kebawah dilingkungannya untuk jenis hukuman disiplin sesuai pasal 7 ayat (3), huruf c. 2. Pejabat struktural eselon II dan pejabat setara menetapkan penjatuhan hukuman disiplin bagi Pejabat struktural eselon IV dan Tenaga Fungsional umum Golongan II-c s/d III-b dilingkungannya untuk jenis hukuman pasal 7 aat 3 huruf a dan b, termasuk PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan dilingkungan RS. 2. Pejabat struktural eselon III dan pejabat setara menetapkan penjatuhan hukuman diiplin bagi Ka. Instalasi atau setara , tenaga fungsional tertentu dan fungsional umum Golongan II-a dan II-b dilingkungannya, untuk jenis hukuman disiplin yang dimaksud dalam pasal 7 ayat (3) huruf a dan b, termasuk PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan dilingkungan RS. 3. Pejabat struktural eselon IV dan pejabat setara (Ka. Instalasi) menetapkan penjatuhan hukuman diiplin bagi : PNS / tenaga fungsional tertentu, fungsional umum dengan Golongan Ia s/d I.d untuk jenis hukuman disiplin yang dimaksud dalam pasal 7 ayat (3) huruf a dan b, termasuk PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan dilingkungan RS 3. Tingkat berat Untuk pelanggaran disiplin tingkat berat, maka pejabat yang berwenang menghukum adalah pejabat Pembina kepegawaian

pusat atas rekomendasi pejabat Pembina kepegawaian di instanasi vertikal. Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat menetapkan penjatuhan hukuman disiplin bagi: 1. Struktural eselon II dilingkungan instansi vertikal dan pejabat setara untuk jenis hukuman disiplin sesuai pasal 7 ayat (4); 2. Fungsional tertentu jenjang Utama dilingkungannya untuk jenis hukuman disiplin sesuai pasal 7 ayat (4); 3. Fungsional umum Goongan IV/d dan IV/e dilingkungannya untuk jenis hukuman disiplin sesuai pasal 7 ayat (4) huruf a, d dan e; 4. Struktural eselon III kebawah, fungsional tertentu jenjang muda dan penyelia kebawah dilingkungannya untuk jenis hukuman disiplin sesuai pasal 7 ayat 4 Fungsional umum golongan III/d ke bawah diingkungannya untuk hukuman disiplin sesuai pasal 7 ayat (4) huruf a, huruf d, dan huruf e F. KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA........ Pemeriksaan Kes, Imunisasi

BAB V KEPEMIMPINAN DAN TATA ORGANISASI A. KEPEMIMPINAN & KOMPETENSI

Pemimpinan adalah seorang yang memiliki keterampilan untuk mempengaruhi atau menggerakkan perilaku orang lain mampu bekerja secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan organisasi. Kepemimpinan di RS X Padang terdiri dari Pimpinan Jabatan Struktural (Eselon 2a, 2b, 3a,4a) dan Jabatan Non Struktural yang disetarakan dengan eselon 3 (SPI,Komite-Komite,Instalasi,dan SMF). Untuk mempengaruhi atau menggerakkan perilaku orang lain mampu bekerja secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan organisasi maka seorang pimpinan yang memangku jabatan struktural maupun non struktural harus memiliki kompetensi mengacu pada Permenkes Nomor 971 Tahun 2009 Tentang Standar Kompetensi Pejabat Struktural Kementerian Kesehatan.Standar Kompetensi dimaksud adalah sebagai berikut. Standar Kompetensi Jabatan Struktural RS X Padang Tabel 5.1 Standar Kompetensi Khusus Jabatan Struktural Esselon II GOLONGAN / NO 1.

PENGALAM-

JABATAN

PENDIDIKAN

DIKLAT

Direktur

dr. Spesialis,

Utama

dengan

Pembina

Pimpinan

menduduki

kompetensi

Utama Muda

Tk. II bagi

jabatan

S2

/ IV-c

PNS

eselon II b

Diklat

RS

Manajeme

minimal

n

pernah

kesehatan

memimpin

/ RS

Kls C

PANGKAT  PNS : minimal

Manajemen





RS/Kes

2

 PNS :minimal



Diklat

AN KERJA 



PNS:pernah

Kls

B/

Direktur

Dr.Spesialis

Medik &

dengan

Pembina

Pimpinan

menduduki

Ke-

kompetensi

Tingkat I /

Tk. II bagi

jabatan

perawata

S2

IV-b

PNS

eselon III a

n

Manajemen



RS/Kes

Diklat

PNS:pernah

Diklat Manajemen kese-hatan

3

Direktur

S2

/ RS PNS :minimal  Diklat

Pernah

Umum,

Manajemen

Pembina

Pimpinan Tk.

mendu-duki

SDM &

Kesehatan

Tingkat I / IV-b

II bagi PNS

jabatan eselon

 Diklat Manaje-

Pendidika n

III a dalam dua

ment

jabatan

yang

kesehatan /

berbeda

atau

RS

jabatan fungsional yang setingkat dengan golongan IV-a

4

PNS :minimal  Diklat

Pernah

Manajemen

Pembina

Pimpinan Tk.

mendu-duki

dengan dasar

Tingkat I / IV-b

II bagi PNS

jabatan eselon

Direktur Keuangan

S2

pddk

S1

 Diklat

III a dalam dua

Ekonomi

Manajemen

jabatan

yang

Manajemen

kesehatan /

berbeda

atau

atau

RS

jabatan

Akuntansi

fungsional yang setingkat dengan golongan IV-a

Tabel 2. Standar Kompetensi Khusus Jabatan Struktural Esselon III a GOLONGAN NO 1.

JABATAN

PENDIDIKAN

/PANGKAT

PENGALAM-AN DIKLAT  Diktat

KERJA

Kepala

Medik ,

Minimal

Bidang

minimal dr/

Penata Tk. I /

Pimpinan

menduduki

Yan M

Drg

Ill-d

Tk. III

jabatan

 Diklat

edik

Pernah

Esselon IV atau

Administrasi

jabatan

Rumah Sakit

fungsional yang disetarakan dengan golongan III-c / III-d

2.

Kepala

S2

Bidang

Keperawatan

Yan

minimal S1

Min.Penata Tk.  Diktat

Pernah

I / Ill-d

Pimpinan

menduduki

Tk. III

jabatan

Keperawa

 - Diklat

Keperawatan

tan

Esselon IV atau

Administrasi

jabatan

Rumah Sakit


3.

Kepala

Minimal S1


Pernah

Bagian

Manajemen

I / Ill-d

Pimpinan

menduduki

SDM

Kesehatan

Tk. III

jabatan

atau yang

 Diklat

disetarakan

Esselon IV atau

Administrasi

jabatan

Rumah Sakit


4.

Kepala

Dokter / Drg


Pernah

Bagian

minimal S1

I / Ill-d

Pimpinan

menduduki

Diklat

Manajemen

Tk. III

jabatan

Kesehatan

 Diklat

Esselon IV atau

Administrasi

jabatan

Rumah Sakit


5.

Kepala

Minimal S1

Bagian

Manajemen

Perencana

Kesehatan

an

atau yang disetarakan

Penata Tk. I / Ill-d

 Diktat

Pernah

Pimpinan

menduduki

Tk. III

jabatan

 Diklat

Esselon IV atau

Manajemen

jabatan

Kesehatan /

fungsional

Rumah Sakit

yang

disetarakan dengan golongan III-d

6.

Kepala

Minimal S1

Bagian

Ekonomi

Perbenda

(manajemen/a

haraan

kuntansi)


 Diktat

Pernah

Pimpinan

menduduki

Tk. III

jabatan

 Diklat

Esselon IV atau

dan

Manajemen

jabatan

Mobilisasi

Kesehatan /

fungsional

Dana

Rumah Sakit

yang disetarakan dengan golongan III-d

7.

Kepala

Minimal S1

Penata Tk. I /

Bagian

Ekonomi

Ill-d

Akuntansi

(manajemen/a kuntansi

 Diktat

Pernah

Pimpinan

menduduki

Tk. III

jabatan

 Diklat

Esselon IV atau

Manajemen

jabatan

Kesehatan /

fungsional

Rumah Sakit


8.

Kepala

Minimal S1

Penata Tk. I /

Bagian

Manajemen

Ill-d

Umum

Kesehatan atau yang

 Diktat Pimpinan

menduduki

Tk. III

jabatan

 Diklat

disetarakan

Pernah

Esselon IV atau

Manajemen

jabatan

Kesehatan /

fungsional

Rumah Sakit


9.

Kepala

Minimal S1

Penata Tk. I /

Bidang

Manajemen

Ill-d

Fasilitas

Kesehatan

 Diktat

Pernah

Pimpinan

menduduki

Tk. III

jabatan

Medik

 Diklat

atau yang disetarakan

Esselon IV atau

Manajemen

jabatan

Kesehatan /

fungsional

Rumah Sakit


Tabel 2. Standar Kompetensi Khusus Jabatan Non Struktural GOLONGAN NO

JABATAN

1.

Ketua SPI

PENDIDIKAN

/PANGKAT

PENGALAM-AN DIKLAT

KERJA

S2

Minimal

 Diktat Auditor

Pernah

Manajemen

Penata Tk. I /

 Diklat

menduduki

Kesehatan/

Ill-d

Minimal S 1

Administrasi

jabatan

Rumah Sakit

Esselon IV atau

Manajemen

jabatan

Kesehatana/

fungsional

Umum

yang disetarakan dengan golongan III-c / III-d

2.

Ketua Komite Medik

Medik Spesialis

Min.Pembina Tk. I /IV-a

 Diktat Audit

Pernah

Medik

menduduki

 - Diklat

jabatan Ka

Akreditasi

SMF atau

RS/

jabatan

Keselamata

fungsional

n Pasien

yang disetarakan dengan golongan III-c /

III-d 3.

Ketua

Minimal S1


Pernah

Komite

Keperawatan

I / Ill-d

Pimpinan

menduduki

Tk. III d

jKa SPF atau

Keperawa tan

Pengelola

 Diklat Manajemen

Perawatan

Keperawata

atau jabatan

nt


4.

Ketua

Medik


Pernah

PPIRS

Spesialis,

I / Ill-d

Pengendalia

menduduki

n Infeksi RS

jabatan Ka

min.Dokter / Drg

SMF atau

 Diklat Akreditasi

jabatan

Rumah Sakit


5.

Ketua UMKK

S2 Manajemen


RS/Kes atau min. Medik

 Diktat

Pernah

Manajemen

menduduki

Mutu

jabatan fungsional

 Diklat

Spesialis

Manajemen

yang

Kesehatan /

disetarakan

Rumah Sakit

dengan golongan III-d

1.Kepala Instalasi

Minimal S1

Penata Tk.I/



Diklat Manaj

Pernah menduduki

d

Rawat

Kesehatan

III-d

Inap



Kebidanan dan Anak

emen

jabatan

RS Diklat

fungsional

Manaj

disetarakan

atau yang

emen 2.Kepala

Minimal S1

Penata Tk I/III-

Instalasi

Kesehatan

d

Mutu

Rawat Inap Bedah 3.Kepala

idem Minimal S1 Kesehatan

Instalasi

idem Penata Tk I/IIId

Rawat Inap Non Bedah

Konsultan

4.Kepala

Intensif

Instalasi

Care/min.Dr.S

Rawat

pesialis

Penata Tk I/III-

Intensif

Anastesi

d

5.Kepala Instalasi Gawat Darurat

Anastesi

idem Penata Tk I/III-

idem

d

idem

Penata Tk I/IIIDokter

Sentral

Anastesi/

d idem

Bedah

idem

Idem

Instalasi

,Kemotera

idem

Bedah atau

Badah

k

idem

Konsultan

Instalasi

Diagnosti

idem

idem

6.Kepala

7.Kepala

idem

Minimal S1 Kesehatan

pi dan HD

idem idem

Idem

8.Kepala Instalasi Rawat

Minimal S1

idem

Jalan

Kesehatan

Idem

9.Kepala Instalasi Radiologi & Radiotera pi 10.Kepala Instalasi

idem idem

Spesialis Jantung/ minimal S 1

idem Idem

Kesehatan Minimal S1

idem idem

idem idem

idem

Kesehatan Idem

Rawat idem

Inap Ambun

Minimal

Pagi

Apoteker

Idem

idem

11.Kepala Instalasi Farmasi

idem

Radiolog/Sp Rad

Idem

idem

12.Kepala Instalasi Radiologi & Radiotera pi

idem Spesialis

Idem

idem

Patologi Klinik

13.Kepala Instalasi Laboratot orium

Idem

idem

Spesialis RM idem

Sentral 14.Kepala

S 1 /Minimal D

Instalasi

3 Elektro

Rehabilita

Medik dengan

si Medik

pengalaman

15.Kepala

Minimal S 1

Pem.Sara

Kesehatan

(IPSM)

Idem

10 tahun

Instalasi na Medik

idem idem idem idem Idem

16.Kepala

idem

Instalasi

Idem

Pem.Sara na Non

S 2 Nutrisionis

Medik

/ Minimal S 1

(IPSNM)

Gizi

17.Kepala

Minimal S

Instalasi

1Manajemen

idem idem idem

Idem

idem idem

Gizi Idem 18.Kepala Instalasi

Minimal S

Binatu

1Manajemen

idem Idem

19.Kepala Instalasi CSSD 20.Kepala Instalasi

idem idem

Minimal S 1 idem

Kesehatan Dr.Sp Bedah

Idem

Orthoped

Kesling Idem

21.Kepala Instalasi

Minimal S1

Bank

Kesehatan

idem idem

Jaringan 22.Kepala Instalasi Humas

idem Minimal S 1 Kesehatan

Idem

idem

23.Kepala Instalasi Promkes

idem

& Pemasara

Idem

idem

n Dr.Sp Forensik/ 24.Kepala Instalasi Pemulasar

idem

minimal Dr.Umum

Idem

idem

an Jenazah 25.Kepala

Minimal S 1 Manajemen

idem

Instalasi Tata

Idem

Usaha

Dokter/

Rawat

Minimal D 3

Pasien

Rekam Medis

(TURP)

masa kerja 10

26.Kepala

idem

tahun idem

Instalasi Rekam Medik S 2 Informasi 27.Kepala

/ Minimal S 1

Instalasi

Manajemen/Ko

SIM RS

mputer

Tabel 5.2. Standar Kompetensi Khusus Jabatan Struktural Esselon IV

NO

JABATAN

PENDIDIKA N

1.

Kasi.

Setingkat

Renbang

S1/D4

Pelayanan

Kesehatan

Medik

GOLONGAN /PANGKAT Penata Muda Tk. I / Ill-b

DIKLAT

 Diklat Pimpinan Tk. IV  Diklat Manajemen

PENGALAMAN KERJA Berpengalama n sebagai Pejabat Non Struktural

Kesehatan /

sesuai dengan

RS

bidang tugasnya

2.

Kepala

Setingkat

Penata Muda

Seksi

S1/D4

Tk. I / Ill-b

Monev Yan.

Kesehatan

 Diklat Pimpinan Tk. IV  Diklat

Medik

Berpengalama n sebagai Pejabat Non

Manajemen

Struktural

Kesehatan /

sesuai dengan

RS

bidang tugasnya

3.

Kasi.

Setingkat

Penata Muda

Renbang

S1/D4

Tk. I / Ill-b

Fasi.litas

Kesehatan


Yan. Medik


Manajemen

Struktural

Kesehatan /

sesuai dengan

RS

bidang tugasnya

4.

Kepala Seksi

Setingkat

Penata Muda

 Diklat Pimpinan

Berpengalama n sebagai

Monev Fasilitas Yan. Medik

5.

S1/D4

Tk. I / Ill-b

Tk. IV  Diklat

Kesehatan

Kepala

S1

Penata Muda

Seksi

Keperawatan,

Tk. I / Ill-b

Renbang

Pejabat Non Struktural

Manajemen

sesuai dengan

Kesehatan /

bidang

RS

tugasnya



Yan.

Manajemen

Struktural

Keperawata

Kesehatan /

sesuai dengan

n

RS

bidang tugasnya

6.

Kepala

S1

Penata Muda

Seksi

Keperawatan

Tk. I / Ill-b

Monev. Yan.



Keperawata

Manajemen

Struktural

n

Kesehatan /

sesuai dengan

RS

bidang tugasnya

7.

Kepala Sub

Setingkat

Penata Muda

Bagian

S1/D4

Tk. I / Ill-b

Mutasi dan



Pengemban

Manajemen

Strktural

ga

Kesehatan /

sesuai dengan

RS

bidang tugasnya

n Pegawai 8.

Kepala Sub

Setingkat

Penata Muda

Bagian

S1/D4

Tk. I / Ill-b

Administras i SDM



Manajemen

Struktural

Kesehatan /

sesuai dengan

RS

bidang tugasnya

8.

Kepala Sub

Setingkat

Penata Muda

Bagian Tata

S1/D4

Tk. I / Ill-b

Usaha



Manajemen

Struktural

Kesehatan /

sesuai dengan

RS

bidang tugasnya

10.

Kepala Sub Bagian

Setingkat

Penata Muda

S1/D4

Tk. I / Ill-b


Rumah Tangga


Manajemen

Struktural

Kesehatan /

sesuai dengan

RS

bidang tugasnya

11.

Kepala Sub Bagian Diklit Medik

Setingkat S1/D4

Penata Muda Tk. I / Ill-b



Manajemen

Struktural

Kesehatan /

sesuai dengan

RS

bidang

tugasnya 12.

Kepala Sub Bagian

Setingkat S1/D4


Diklit Non


Medik


Manajemen

Struktural

Kesehatan /

sesuai dengan

RS

bidang tugasnya

13.

Kepala Sub

Minimal S1/D4

Penata Muda

Bagian

Kesehatan

Tk. I / Ill-b

Evaluasi



dan

Manajemen

Struktural

Pelaporan

Kesehatan /

sesuai dengan

RS

bidang tugasnya

14.

Kepala Sub

Setingkat

Penata Muda

Bagian

S1/D4

Tk. I / Ill-b

Penyusuna


n Anggaran


Manajemen

Struktural

Kesehatan /

sesuai dengan

RS

bidang tugasnya

15.

Kepala Sub

S1/D4

Bagian

Ekonomi atau

Mobilisasi

minimal D3

Dana

Ekonomi




Manajemen

Struktural

Kesehatan /

sesuai dengan

RS

bidang tugasnya

16.

Kepala Sub

S1/D4

Bagian

Ekonomi atau

Perbendaha

minimal D3

raan

Ekonomi




Manajemen

Struktural

Kesehatan /

sesuai dengan

RS

bidang tugasnya

17.

Kepala Sub

S1/D4

Penata Muda

 Diklat Pimpinan

Berpengala-

Bagian

Ekonomi atau

Akuntansi

minimal D3

Keuangan

Ekonomi

Tk. I / Ill-b

Tk. IV

man sebagai

 Diklat

Pejabat Non

Manajemen

Struktural

Kesehatan /

sesuai dengan

RS

bidang tugasnya

18.

Kepala Sub

S1/D4

Penata Muda

Bagian

Ekonomi atau

Verifikasi

minimal D3

dan

Ekonomi

 Diklat Pimpinan

Tk. I / Ill-b

Berpengalaman sebagai

Tk. IV

Pejabat Non

 Diklat Manajemen

Struktural

Akuntansi

Kesehatan /

sesuai dengan

Manajemen

RS

bidang tugasnya

. St

Tabel 5.3. Standar Kompetensi Dasar ESELON N

KOMPETENSI DASAR

II

III

IV

O 1

Integritas

3

2

1

2

Kepemimpinan

3

2

1

3

Perencanaan dan

3

2

1

3

2

1

3

2

1

Penganggaran 4

Pengorganisasian

dan

Kerjasama 5

Feksibilitas

Tabel 5. 4 Standar Kompetensi Bidang

ESELON N

KOMPETENSI BIDANG

II

III

IV

3

2

1

3

2

1

3

2

1

3

2

1

3

2

1

O 1

Mengarahkan dan Mengembangkan Orang Lain (MOL)

2

Berorientasi pada Kualitas (BpK)

3

Berpikir Analitis/ Konseptual (BAK)

4

Keahlian Teknis/Profesional/Manajerial (KTPM)

5

Inovasi dan Pengambilan Keputusan (IPK)

6

Komunikasi (K)

3

2

1

7

Berorientasi pada

3

2

1

Pelayanan (BpP)

Keterangan tabel : 

Angka 3, artinya bahwa pejabat struktural setingkat Eselon II harus memiliki kompetensi integritas tingkat 3, yaitu bertindak berdasarkan nilai walaupun sulit untuk melakukannya.



Angka 2, artinya bahwa pejabat struktural setingkat Eselon III harus memiliki kompetensi integritas tingkat 2, yaitu melakukan tindakan yang konsisten dengan nilai dan keyakinannya.



Angka 1, artinya bahwa pejabat struktural setingkat Eselon IV harus memiliki kompetensi integritas tingkat 1, yaitu memahami dan mengenali perilaku sesuai dengan kode etik.

Tabel 5.5. Definisi Operasional Standar Kompetensi Dasar

NO .

KOMPESENSI

DEFINISI OPERASIONAL

DASAR 1

Integriras

Suatu

kualitas

pribadi

yang

mencerminkan kecerdikan,kesungguhan,keutuhan,

dan

kesediaan untuk bertindak serta berlaku bijak dalam mengemban tugas demi kepentingan dan kemaslahatan bersama. 2

Kepemimpinan

Kemampuan untuk mempengaruhi dan meyakinkan orang lain dengan tujuan agar mereka mengikuti /mendukung rencana kerja organisasi

3

Perencanaan dan Penganggaran

Perencanaan dan Penganggaran (PP) Kemampuan untuk merumuskan rencana/program kerja dan anggaran dalam rangka mencapai tujuan organisasi

4

Pengorganisasian

Kemampuan untuk pengorganisasian dan

dan Kerjasama

menjalin kerjasama dengan orang lain untuk mencapai tujuan organisasi

5

Feksibilitas

Kemampuan untuk menyesuaikan diri dan bekerja secara efektif dalam situasi dan kondisi yang berbeda

Tabel 5.6. Definisi Operasional Standar Kompetensi Bidang

NO

KOMPESENSI

.

DEFINISI OPERASIONAL

DASAR 1

2

Mengarahkan dan

Melakukan upaya untuk mendorong

Mengembangkan

pengarahan dan pengembangan orang lain

Orang Lain (MOL)

agar bekerja lebih optimal

Berorientasi pada

Melaksanakan tugas secara teliti

Kualitas

berdasarkan prosedur yang berlaku dan

(BpK) 3

mempertimbangkan aspek dari pekerjaan

Berpikir Analitis

Kemampuan berpikir analitis konseptual

Konseptual (BAK)

sesuai ketentuan dan kebijakan terkait dengan posisi dan kewenangannya.

4

Keahlian

Penguasaan bidang pengetahuan yang

Teknis/Profesional/-

terkait dengan pekerjaannya dan memiliki

Manajerial (KTPM)

motivasi untuk mengembangkan/memberikan pengetahuan kepada orang lain

5

Inovasi dan

Melakukan inovasi dan identifikasi

Pengambilan

terhadap masalah dalam pekerjaan dan

Keputusan (IPK)

menentukan tindakan yang tepat dalam rangka pencapaian tujuan

6

Komunikasi (K)

Menyampaikan informasi/pendapat kepada pihak lain dan membantu mereka untuk memahami informasi/pendapat yang disampaikan.

7

Berorientasi pada

Kemampuan untuk menyelaraskan sikap

Pelayanan (BpP)

dan perilaku dengan mengutamakan kepentingan pelayanan dalam rangka

mewujudkan visi dan misi organisasi

B. STRUKTUR ORGANISASI

C. SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN (SIMKA)

BAN VI PEMBERHENTIAN

BAB VII PEMBIAYAAN DAN REMUNERASI

BAB VIII

PENUTUP

PEDOMAN PENGELOLAAN SDM 2015.docx

Recommend Documents