BAB I PENDAHULUAN
I. 1. LATAR BELAKANG Human Resources Departement atau yang sering disebut dengan Personalia adalah suatu bagian dari rumah sakit yang memberikan pelayanan pemenuhan sumber daya manusia khususnya tenaga kesehatan yang sesuai dengan standar profesi dan mempunyai kompetensi yang dapat dipertanggung jawabkan. Seleksi tenaga kesehatan tersebut harus dapat memenuhi permintaan atau kebutuhan dari setiap unit kerja yang ada di rumah sakit. Untuk dapat menunjang pencapaian dalam hal pelayanan maka proses Manajemen Human Resources Development (HRD) diperlukan sebuah pedoman kerja sehingga didapatkan hasil yang baik dan bermutu. Pelayanan yang bermutu di rumah sakit akan membantu setiap karyawan untuk dapat berkarya sesuai dengan profesi, pendidikan serta kemampuan yang dimiliki, membantu proses pelayanan pada customer di rumah sakit sehingga customer yang datang berobat ke rumah sakit merasa puas terhadap pelayanan yang diberikan, yang berarti pula customer tersebut nantinya akan sebagai sarana dalam mempromosikan rumah sakit. Keuntungan lain jika pasien cepat sembuh adalah mereka dapat segera kembali mencari nafkah untuk diri dan keluarga. Pelayanan Manajemen tersebut adalah rangkaian kegiatan dalam melayani semua karyawan baik untuk semua hak dan kewajiban karyawan, serta merupakan salah upaya peningkatan sumber daya manusia untuk memberikan pelayanan kesehatan yang baik sesuai dengan standar rumah sakit. Bentuk penyelenggaraan pelayanan untuk karyawan di rumah sakit bisa secara Sistem Outsourcing atau Sistem Swakelola. Pada Sistem Outsourcing, pengusaha tenaga kerja selaku penyelenggara sumber daya manusia dalam merencanakan,merekruitmen dan menentukan standar karyawan sesuai dengan spesifikasi standar karyawan yang telah ditetapkan oleh rumah sakit dalam lembar kontrak kerja. Sistem Swakelola, dalam penyelenggaraan pelayanan untuk karyawan dilakukan dengan cara merekruitmen sendiri sesuai dengan standar yang diberikan oleh rumah sakit. Pelayanan untuk karyawan di rumah sakit ini dijalankan
berpedoman kepada
Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) antara Manajemen Perusahaan dengan Serikat Pekerja. dan Undang – Undang Tenaga Kerja No. 13 tahun 2003.
1
Pendidikan atau pelatihan adalah alat untuk mengubah, maka untuk perubahan yang dapat dilakukan oleh perorangan, group dan organisasi dalam rangka meningkatkan efektivitas jadi pelatihan sangat penting dalam rangka mengubah dari yang terlatih menjadi lebh mahir dan dari yang belum terlatih menjadi terlatih. Dalam manajemen sumber daya manusia juga dibahas tentang pelatihan dan pengembangan sehingga dapat kita simpulkan bahwa pelatihan dan pengembangan merupakan salah satu penunjang untuk mencapai mutu pelayanan suatu perusahaan menjadi lebih optimal. I. 2. RUANG LINGKUP Ruang lingkup kegiatan pokok pelayanan untuk karyawan di Rumah Sakit Royal Progres terdiri dari : 1)
Penyediaan dan penambahanan tenaga kerja.
2)
Pemberian upah, bonus dan THR
3)
Kesejahteraan karyawan (cuti, izin pulang cepat dan berobat)
4)
Pengembangan karir.
5)
Pengembangan kemampuan (pelatihan dan pendidikan). Penyediaan dan penambahan tenaga kerja meliputi pemasangan iklan, proses seleksi
dan orientasi tenaga kerja. Rangkaian kegiatan tersebut adalah untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja yang diperlukan di rumah sakit baik untuk semua untuk semua unit kerja. Penyelenggaraan upah, bonus dan THR meliputi pemberian upah sesuai dengan standar rumah sakit dan pemerintah, pemberian bonus berupa jasa service serta pemberian bonus THR sebagai bonus hari raya. Rangkaian kegiatan tersebut adalah untuk memenuhi hak – hak karyawan sesuai dengan standar rumah sakit dan pemerintah. Kesejahteraan karyawan meliputi semua hak – hak yang harus diterima oleh karyawan yaitu untuk jatah cuti tahunan, cuti besar, cuti sakit, izin pulang cepat dan berobat. Rangkaian kegiatan tersebut adalah untuk memenuhi hak – hak karyawan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengembangan karir meliputi pemindahan karyawan dari satu unit kerja ke unit kerja yang lain atau dari satu jabatan di unit kerja ke jabatan lain di unit kerja yang berbeda tetapi setaraf. Serta pemindahan karyawan dari satu jabatan ke jabatan lainnya yang lebih tinggi dari sebelumnya dikarenakan prestasi, kemampuan dan pendidikan yang dimiliki. Rangkaian
2
kegiatan ini adalah untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja sesuai dengan kualifikasi yang berlaku baik untuk kemampuan dan kualitas perunit kerja. Pengembangan kemampuan meliputi memberikan pelatihan bagi karyawan lama sebagai upaya refresh sehingga kemampuan yang sudah dimiliki akan makin terasah dan bagi karyawan baru sebagai upaya pengenalan lingkup dan job desk dalam suatu pekerjaan di unit kerja. Serta pendidikan bagi karyawan lama yang harus mempunyai sertifikasi ataupun pendidikan lebih tinggi dari yang dimiliki untuk menunjang pekerjaan yang dilakukan. Rangkaian kegiatan ini adalah untuk mengembangkan kemampuan kerja karyawan sesuai dengan profesi dan sertifikasi rumah sakit. I. 3. LANDASAN HUKUM -
Undang - Undang Republik
Indonesia
No. 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan -
Undang - Undang No.21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh.
-
Undang - Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan
-
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan
I. 4. KEBIJAKAN PELAYANAN UNIT SDM 1.
Semua data calon pencari kerja/pelamar harus melalui Unit SDM
2.
Semua karyawan baru harus melalui proses rekruitmen dan seleksi oleh Unit kerja terkait dan Unit SDM.
3.
Semua data karyawan yang sudah lulus proses rekruitmen dan seleksi harus dimasukkan pada daftar karyawan Rumah Sakit sesuai peraturan yang berlaku
4.
Semua data file karyawan harus disimpan di Unit SDM
5.
Semua karyawan baru atau mutasi harus mengikuti Masa Orientasi yang diadakan oleh Unit SDM.
6.
Semua karyawan baru atau mutasi yang sudah lulus Masa Orientasi harus dilaporkan pada Unit SDM oleh Unit kerja terkait.
7.
Setiap karyawan yang sudah menjalani Masa Orientasi dan dinyatakan lulus akan mendapatkan atribut/perlengkapan kerja dan harus didata ulang sesuai dengan peraturan yang berlaku. 3
8.
Proses pemberian jaminan sosial pada karyawan dilakukan pada Unit SDM
9.
Proses pengupahan, tunjangan dan bantuan pada karyawan dilakukan pada Unit SDM
10.
Proses pemberian penghargaan pada karyawan berdasarkan produktifitas dan kinerja dilakukan pada Unit SDM
11.
Proses pemindahan tugas oleh Unit Kerja terkait harus berkoordinasi dengan Unit SDM
12.
Semua Manajer pada Unit kerja yang telah mendelegasikan tugas/pelimpahan wewenang sementara kepada pejabat pengganti harus dilaporkan pada Unit SDM
13.
Semua karyawan pada Unit kerja yang telah mendapat tugas/pelimpahan wewenang sementara dari Manajer Unit kerja terkait harus dilaporkan pada Unit SDM
14.
Pengaturan waktu kerja karyawan ditetapkan oleh Unit SDM dengan berkoordinasi pada Unit Kerja terkait
15.
Semua karyawan yang mendapatkan tugas untuk pertemuan ke luar rumah sakit harus dilaporkan pada unit SDM
16.
Proses pendistribusian dokumen ke/dari luar dan dalam rumah sakit melalui Unit SDM
17.
Pelaksanaan rapat di masing – masing Unit Kerja dilaksanakan berdasarkan kepentingan Unit Kerja terkait dan Manajemen
18.
Proses Istirahat mingguan, hari libur, cuti dan izin ditetapkan oleh Unit SDM dengan berkoordinasi pada Unit Kerja terkait
19.
Peraturan tentang tata tertib ditetapkan oleh Unit SDM
20.
Semua karyawan yang berobat di Rumah Sakit harus mempunyai barkode/no kode untuk berobat dari Unit SDM.
I. 5. KEBIJAKAN PELAYANAN UNIT DIKLAT 1. Semua Unit Kerja harus memberikan program pendidikan dan pelatihan setiap akhir tahun pada Unit Diklat. 2. Semua karyawan wajib mengikuti semua program pendidikan dan pelatihan yang diadakan Unit Diklat.
4
3. Semua karyawan yang mengajukan mengikuti program pendidikan dan pelatihan dengan biaya rumah sakit 100% (seratus persen) harus melalui Unit Kerja terkait dan Unit Diklat. 4. Semua karyawan yang mengikuti semua program pendidikan dan pelatihan yang dibiayai oleh rumah sakit 100% (seratus persen) harus mendapatkan surat tugas dari Unit SDM dan Direktur. 5. Semua karyawan yang mengikuti semua program pendidikan dan pelatihan atas biaya rumah sakit 100% (seratus persen) harus menandatangi Surat Ikatan Dinas dari Unit Diklat. 6. Semua karyawan yang sudah mengikuti program pendidikan dan pelatihan atas biaya rumah sakit 100% (seratus persen) harus menyerahkan sertifikat dan materi pendidikan atau pelatihan tersebut pada Unit Diklat. 7. Semua Mahasiswa Praktek Kerja Lapangan harus mengikuti peraturan sesuai dengan Kesepakatan Kerja Sama
5
BAB II STANDAR KETENAGAAN
II. 1. KUALIFIKASI SDM NO 1.
NAMA JABATAN
PENDIDIKAN
SERTIFIKASI
JUMLAH KEBUTUHAN 1 orang
Manajer SDM
S2 – D3 Manajemen Rumah Manajemen SDM
2.
Koordinator
Sakit D3 Sekretaris
SMK Memahami tentang
1 orang
3.
Sekretaris Sekretaris Pelaksana
Sekretaris/perkantoran Tata Naskah D3 Sekretaris - SMK Memahami tentang
1 orang
4.
Sekretaris
Sekretaris/perkantoran Tata Naskah Pelaksana D3 Sekretaris - SMK Memahami tentang
1 orang
5.
Komite Medis Office Girl
-
Sekretaris/perkantoran SMK Perkantoran Jawab D3
Akutansi-
Tata Naskah Memahami tentang
1 orang
Dasar Administrasi SMK Memahami tentang
1 orang
Manajemen SDM SMK Memahami tentang
1 orang
6.
Penanggung
7.
Payroll Staf Kepegawaian
Akutansi/perkantoran D3 Akutansi-
8.
Ka. Instalasi Diklat
Akutansi/perkantoran S1 Manajemen Rumah Sakit
Manajemen SDM Memahami tentang
1 orang
9.
Staf Diklat
D3 Manajemen Rumah Sakit
Manajemen SDM Memahami tentang
1 orang
Manajemen SDM II. 2. DITRIBUSI KETENAGAAN II. 2. 1. PENETAPAN JAM KERJA Hari kerja di perusahaan adalah 6 (enam) hari kerja seminggu dan jam kerja standar perusahaan adalah 40 jam seminggu. Rumah Sakit Royal Progress merupakan rumah sakit yang dibuka selama 24 jam sehari untuk melayani masyarakat umum dan disesuaikan dengan ketentuan jam kerja standar perusahaan. 6
Bagi karyawan yang bekerja secara shift, maka waktu kerjanya akan diatur tersendiri oleh perusahaan dan tetap mengacu pada jam kerja standar 40 jam/6 hari kerja seminggu. Untuk karyawan yang waktu kerjanya melebihi jam kerja standar, maka kelebihan waktu kerjanya akan diperhitungkan sebagai lembur. Adapun untuk tata tertib jam kerja sebagai berikut : -
Batas toleransi keterlambatan 4 (empat) menit/hari
-
Apabila keterlambatan terjadi 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) minggu, akan diberikan evaluasi disiplin berupa pemberian informasi dari atasan langsung.
-
Apabila terjadi keterlambatan 3 (tiga) kali dalam seminggu dan selama 3 (tiga) kali dalam setahun maka akan diberikan Surat Teguran.
-
Ijin meninggalkan jam kerja maksimal 2 (dua) jam dengan persetujuan atasan langsung dengan alasan yang dapat dipertanggung jawabkan urgensinya, dengan jumlah maksimal 3 (tiga) kali dalam setahun.
Pengaturan tenaga kerja di RS. Royal Progress ini berdasarkan berdasarkan shift dan non shift. 1 Jajaran Umum dan Keuangan -
Senin – Jumat : 08.00 – 17.00 wib
2. Jajaran Pelayanan (Manajer/Ass. Manajer) -
Senin – Jumat : 07.30 – 16.00 wib Sabtu (piket) : 07.30 – 13.00 wib
3. Jajaran Staf Pelayanan (MCU dan Teknisi) -
Senin – Jumat : 07.30 – 15.30 wib Sabtu
: 07.30 – 13.00 wib
4. Jajaran Ka. Inst/Karu Pelayanan * Ka. Inst Senin – Jumat : 07.30 – 15.30 wib Sabtu
: 07.30 – 13.00 wib
* Ka. Ruang Perawatan Senin – Sabtu : 07.00 – 14.30 wib * Ka. Ruang Penunjang Medis Senin – Jumat : 07.30 – 15.30 wib Sabtu
: 07.30 – 13.00 wib
II. 2. 2. KUANTITAS SDM
7
Pengaturan tenaga kerja di Unit SDM RS. Royal Progress ini berdasarkan non shift. Tenaga kerja di Unit SDM RS. Royal Progress saat ini berjumlah 8 orang yang terdiri dari jam kantor biasa dengan komposisi sebagai berikut : a. Jam kantor Biasa a. Yang bertugas 3 orang karyawan untuk Unit SDM Terdiri dari : 1 Manajer SDM 1 Penanggung Jawab Payroll 1 Staf Kepegawaian b. Yang bertugas 4 orang karyawan untuk Unit Sekretariat Terdiri dari : 1 Koordinator Sekretaris 1 Staf Sekretaris (menjabat juga sebagai Staf Pelaksana Instalasi Unit Diklat) 1 Staf Sekretaris Komite medis 1 Staf Office Girl c. Yang bertugas 2 orang karyawan untuk Unit Diklat Terdiri dari : 1 Kepala Instalasi Unit Diklat 1 Staf Pelaksana Instalasi Unit Diklat b. Shift Pagi Yang bertugas Clinical Instruktur 1 orang karyawan unit keperawatan. II. 3. ANALISA SDM Kebutuhan ketenagaan di RS. Royal Progress dihitung berdasarkan Beban Kerja dan telah mencukupi untuk melayani semua karyawan sebanyak kurang lebih 300 orang karyawan. Pengadaan, pembinaan dan pengembangan karyawan di Rumah Sakit Royal Progress memerlukan waktu dan biaya yang cukup banyak, oleh karena itu maka diperlukan suatu perencanaan sumber daya manusia (SDM) sesuai dengan kebutuhan perunit kerja di rumah sakit.
8
Penerimaan calon karyawan adalah aktifitas atau usaha yang dilakukan untuk mengundang para pelamar sebanyak mungkin sehingga Unit SDM memiliki kesempatan yang luas untuk menentukan calon yang paling sesuai dengan tuntutan jabatan yang diinginkan. Penerimaan calon karyawan dapat dilakukan melalui Internal dan Eksternal Recources. Internal Recources adalah proses rekruitment dari dalam Rumah Sakit; dimana pelamar adalah sudah menjadi karyawan rumah sakit namun ingin mencoba di unit yang berbeda atau karyawan yang memang dipromosikan oleh atasan langsung untuk dapat menempati jabatan tertentu sebagai upaya untuk peningkatan karir. Sedangkan untuk Eksternal Recources adalah proses rekruitment dari luar Rumah Sakit, dimana pelamar adalah dari orang luar rumah sakit. Proses rekruitmen dapat dilakukan melalui iklan, Depnaker, Outsourching, Lembaga pendidikan. Adapun proses rekruitment tersebut pada tiap unit mempunyai kualifikasi sendiri berdasarkan unit kerjanya II. 3. 1. KUALIFIKASI UMUM 1. Unit Pelayanan Medis -
Pendidikan minimal Lulusan S-1 Kedokteran
-
Pengalaman minimal 2 tahun
-
Mempunyai sertifikast ACLS, ATLS
-
Sudah pernah menjalani PTT
2. Unit Keperawatan -
Pendidikan minimal lulusan D-3 Keperawatan
-
Diutamakan yang bersertifikat
-
Pengalaman minimal 2 tahun di Unit kerjanya
-
Memiliki SIP (Surat Ijin Keperawatan)
-
Memiliki KTA PPNI (Kartu Tanda Anggota PPNI)
-
IPK minimal 2,75
3. Instalasi Radiologi -
Pendidikan minimal D-3 ATRO (Akademi Teknik Rontgen)
-
Memiliki SIR (Surat Ijin Radiografer)
-
Diutamakan yang bersertifikat
4. Instalasi Laboratorium -
Pendidikan minimal SMAK (Sekolah Menengah Analis Kesehatan)
-
Diutamakan yang bersertifikat Plebotomy 9
5. Instalasi Farmasi -
Pendidikan minimal S-1 Apoteker untuk Penanggung Jawab Farmasi
-
Pendidikan minimal SMF (sekolah Menengah Farmasi)/D-3 Farmasi untuk Asisten Apoteker
-
Minimal SMA jurusan IPA untuk Juru Resep
-
Memiliki SIKAA (Surat Ijin Kerja Asisten Apoteker)
6. Unit Marketing -
Pendidikan minimal S-1, diutamakan Jurusan Public Relation
-
Dapat berkomunikasi dan berbahasa Inggris dengan baik
-
Memiliki kemampuan analisa dengan baik
-
Berpenampilan menarik
-
Pengalaman minimal 2 tahun di bidang marketing
7. Unit Customer Service -
Pendidikan minimal D-3, diutamakan Jurusan Pariwisata
-
Dapat berkomunikasi dan berbahasa Inggris dengan baik
-
Memiliki daya tangkap yang baik
-
Memiliki kemampuan pengalaman sebagai event organizer
-
Berpenampilan menarik
-
Pengalaman minimal 2 tahun di bidang marketing
8. Unit Rekam Medis dan Admission -
Pendidikan minimal D-3 Rekam Medis
-
Diutamakan yang bersertifikat
-
Pengalaman minimal 1 tahun di unit kerjanya
9. Unit Keuangan -
Pendidikan minimal Lulusan D-3 Akutansi
-
Pengalaman minimal 2 tahun di bagian Keuangan
-
Bisa program komputer khususnya Excell
10. Unit SDM -
Pendidikan minimal D3 Akutansi/Manajemen RS
-
Mengerti dan memahami tentang Manajemen SDM
-
Pengalaman minimal 1 tahun di unit kerjanya
10
11. Unit Sekretariat/Adm Umum -
Pendidikan minimal D-3 Sekretaris/SMK Pekantoran
-
Pengalaman minimal 1 tahun di unit kerjanya
12. Unit Umum (Satpam, Kurir, Sopir,IPSRS) -
Pendidikan minimal D-3 ATEM untuk Penanggung Jawab IPSRS
-
Pendidikan minimal SMA/SMK
-
Memiliki sertifikat dari kepolisian untuk Satpam
13. Unit Kasir/ADM IRNA/Log. Umum/TPK/Gizi -
Pendidikan minimal SMA/SMK
-
Diutamakan yang bersertifikat
14. Unit Cleaning Service/Laundry/Taman -
Pendidikan minimal SMA/SMK
II.3. 1. KUALIFIKASI KHUSUS Setiap unit kerja mempunyai kualifikasi khusus untuk tenaga kerja yang diperlukannya, khususnya tenaga kesehatan harus berdasarkan profesinya masing masing. Standar Profesi adalah batasan – batasan yang harus diikuti oleh tenaga kesehatan dalam melaksanakan pelayanan kesehatan kepada klien/pasien secara professional. Standar Profesi tersebut terdiri dari: a. Standar Kompetensi, yaitu semua hal yang mencakup tentang pelaksanaan tugas seorang tenaga kesehatan mulai dari pengetahuan, sikap, dan ketrampilan dalam mengerjakan dan menyelesaikan di tempat kerja serta menerapkannya dalam situasi dan lingkungan yang berbeda b. Etika Profesi, yaitu semua hal yang mencakup tentang hak dan kewajiban yang harus dijalankan oleh seorang tenaga kesehatan II. 4. REKRUITMEN DAN SELEKSI II. 4.1. REKRUITMEN (PENERIMAAN) CALON KARYAWAN Rekruitment adalah proses penarikan, seleksi, penempatan, orientasi dan induksi untuk mendapatkan karyawan yang efektif dan efisien guna tercapainya tujuan rumah sakit. Penerimaan calon karyawan atau rekruitment dilakukan berdasarkan analisa kebutuhan tenaga dimana ditentukan berdasarkan jenis pekerjaan yang dilakukan.
11
Dilihat dari sumbernya penerimaan calon karyawan dibagi menjadi dua yaitu : 1. Dari dalam RS. Royal Progress sendiri (Internal Resources). Menerima calon dari dalam RS. Royal sendiri memiliki keuntungan lebih yaitu calon sudah dikenal dan proses dapat dilakukan dengan lebih cepat dibanding dengan mengambil calon dari luar RS. Royal Progress. Calon karyawan nantinya akan masuk ke Unit SDM akibat mutasi atau promosi. Untuk mendapatkan calon pelamar dapat melalui : -
Informasi dari mulut ke mulut.
-
Berkas – berkas pelamar yang datang sendiri.
-
Pengiriman surat pemberitahuan ke seluruh unit kerja akan adanya kebutuhan tenaga di Instalasi Latbang.
2. Dari luar RS. Royal Progress (Eksternal Resources) Proses penerimaan calon dari luar RS. Royal Progress, ini dapat dilakukan dengan cara : -
Dari mulut ke mulut
-
Iklan
-
Lembaga – lembaga pendidikan
II. 4.2. SELEKSI (PENYARINGAN) CALON KARYAWAN A. Seleksi Umum Proses Seleksi calon karyawan baru adalah proses penyaringan dan pemilihan pelamar untuk diterima di perusahaan dilaksanakan oleh Unit SDM dan bagian – bagian terkait di Rumah Sakit Royal Progress yang meliputi seleksi administratif berupa pengecekan file dan dokumen lamaran/curiculum vite. Penerimaan karyawan baru di rumah sakit diadakan satu tahun sekali atau sewaktu – waktu disesuaikan dengan kebutuhan tenaga di setiap unit kerja, sehingga tidak terjadi kekosongan atau pemborosan dalam hal ketenaga kerjaan. Proses seleksi tersebut meliputi dari beberapa hal, yaitu : 1. Pemeriksaan Administratif, yaitu proses pengecekan kelengkapan surat lamaran/curiculum vitae (Ijazah, KTP, Pas Foto, Sertifikat Kursus, Surat Ijin Bekerja dari Depnaker, Surat Ijin Profesi). 2. Pengisian Formulir lamaran, yaitu proses pengisian formulir lamaran di rumah sakit 3. Pemeriksaaan psikologis (psiko test), yaitu proses tes untuk bakat , minat dan kepribadian pada diri pelamar 12
4. Wawancara Akhir, yaitu proses wawancara pada pelamar sesuai dengan rekomendasi unit kerja yang membutuhkan 5. Pemeriksaan Kesehatan (khusus tenaga non medis), yaitu proses tes kesehatan baik jasmani dan rohani pada diri pelamar. Standar kesehatan yang harus dimiliki yaitu : -
Sehat Jasmani maupun rohani.
-
Berpenampilan bersih dan menarik
-
Berkepribadian baik
A. Seleksi Khusus Setelah para pelamar lulus proses seleksi secara umum maka para pelamar diseleksi secara khusus oleh semua unit kerja dengan berkoordinasi dengan Unit SDM yang memerlukan penambahan atau penggantian karyawan. Hal ini menyangkut pengetahuan dan kemampuan dalam menjalankan tugas sesuai dengan profesi, standar kompetensi dan kode etik masing – masing serta upah yang diterima oleh karyawan sesuai dengan peraturan dan standar yang berlaku di pemerintah dan rumah sakit. Sedangkan bentuk tes khusus yang dilakukan bagi semua calon karyawan disetiap unit kerja, terdiri dari : 1. Test Ketrampilan Teknis (Tes Tulis dan Praktek), yaitu proses tes untuk kemampuan dan ketrampilan sesuai dengan unit kerjanya. Tes tertulis diberikan dalam bentuk pilihan ataupun tanya jawab dengan materi yang meliputi : Pengetahuan, Ketrampilan, Sikap dan Wawasan yang harus dimiliki calon karyawan. Batas keseluruhan benar adalah 70% benar. 2. Wawancara Pendahuluan, yaitu proses wawancara pada pelamar sesuai dengan curriculum vite yang dikirmkan dan unit kerja yang membutuhkan. Tes ini dilakukan untuk mengetahui peminatan terhadap karyawan yang akan bekerja di salah satu unit kerja yang ada di rumah sakit sesuai dengan tenaga yang dibutuhkan di unit kerja tersebut dan berdasarkan kemampuan dan kualitas calon karyawan. II. 5. PROGRAM ORIENTASI Program Orientasi atau Masa Percobaan merupakan salah satu program di bidang Sumber Daya Manusia dalam memberikan pengarahan dan bimbingan serta mempersiapkan para karyawan baru agar dapat bekerja cepat, tepat dan efisien sesuai dengan peran dan fungsinya. 13
Program Orientasi di Rumah Sakit Royal Progress terbagi menjadi 2 (dua) yaitu: 1. ORIENTASI UMUM Program orientasi umum adalah proses pengenalan secara umum tentang organisasi, tanggung jawab, hak dan kewajiban untuk seluruh calon karyawan. Masa Orientasi Umum diadakan selama 2 hari (jadwal terlampir). 2. ORIENTASI KHUSUS Program orientasi khusus adalah proses pengenalan secara khusus tentang organisasi, tanggung jawab, hak dan kewajiban, standar prosedur perunit kerja untuk seluruh calon karyawan berdasarkan profesi. Masa Orientasi Khusus diadakan selama 4 hari (jadwal terlampir) dan kemudian dilanjutkan dengan On The Job Training sampai dengan selama 3 (tiga) bulan pertama dan penempatan di ruangan untuk 3 (tiga) bulan kedua sesuai dengan pengalaman yang dimiliki. Setelah menjalani masa orientasi khusus selama 3 (tiga) bulan pertama,maka untuk menentukan apakah calon karyawan tersebut dapat melanjutkan untuk masa orientasi khusus 3 (tiga) bulan kedua, Ka. Instalasi dan Manajer perunit kerja memberikan penilaian terhadap calon karyawan. Jika memenuhi standar perunit kerja maka calon karyawan dinyatakan lulus oleh Ka. Instalasi/Manajer perunit kerja dan kemudian diserah terimakan kepada Ka. Ruangan untuk dapat ditempatkan diruangan pada masa orientasi 3 (tiga) bulan kedua. Jika memenuhi standar perunit kerja di ruangan maka calon karyawan dinyatakan lulus pada masa orientasi 3 (tiga) bulan kedua oleh Ka. Instalasi/Manajer perunit kerja. Kemudian calon karyawan tersebut diberi Surat Kelulusan dan diserahkan pada HRD untuk dapat diproses untuk aingakat sebagai karyawan dengan menggunakan SK Pengangkatan. II. 6. PROGRAM PRAKTEK KERJA Program Praktek merupakan salah satu program SDM untuk memberikan lahan pendidikan dan pelatihan bagi siswa/mahasiswa yang harus menjalani Praktek Kerja Lapangan sesuai dengan jurusan yang diambilnya sehingga pada saat bekerja nanti sudah siap dan terlatih. Namun sebagai siswa/mahasiwa praktek kerja tetap harus mentaati peraturan yang berlaku dan menjaga kerahasiaan pasien sesuai dengan tugas dan wewenang yang diberikan oleh pihak manajemen rumah sakit.
14
BAB III STANDAR FASILITAS UNIT SUMBER DAYA MANUSIA
III.1. DENAH RUANGAN Dengan adanya denah ruangan untuk Unit SDM, maka dengan jelas dapat diketahui letak dan posisi serta penempatan semua karyawan yang ada di Unit SDM. Adapun perinciannya sebagai berikut : 1. Ruang Unit SDM a. Ruang Manajer SDM b. Ruang Kepegawaian c. Ruang Payroll 2. Ruang Rapat 3. Ruang Sekretariat 4. Ruang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan
15
DENAH LANTAI 8
16
DENAH LANTAI 3
17
III. 2. STANDAR FASILITAS Agar kegiatan penyelenggaraan pelayanan terhadap karyawan yang diselenggarakan oleh Unit SDM Rumah Sakit Royal Progress dapat berjalan optimal, maka perlu didukung dengan sarana, peralatan dan perlengkapan yang memadai baik terutama Ruang Pelayanan Untuk Karyawan dan Ruang Rapat. 1. Fasilitas Ruang Unit SDM Ruang Unit SDM RS. Royal Progress terletak di Lantai 8 yaitu dengan luas 3 x 7 m2 dan 3 x 3 m2. Untuk Ruangan 3 x 7 m2 terdiri dari : o 2 buah meja sedang o 1 buah meja komputer o 1 buah meja kecil o 1 meja panjang o 3 buah kursi o 1 buah pesawat telephone o 2 buah komputer o 1 buah papan tulis o 1 buah AC Untuk Ruangan 3 x 3 m2 terdiri dari : o 1 buah meja sedang o 1 buah meja kecil o 3 lemari brankas file o 3 buah kursi o 2 buah pesawat telephone o 1 buah printer o 1 buah lemari kecil o 1 buah AC 2. Fasilitas Ruang Rapat Ruang Rapat RS. Royal Progress terletak di Lantai 8 dengan luas 3 x 3 m2. Sarana terdiri dari : o 1 buah meja berbentuk bulat o 5 buah kursi 18
o 1 buah pesawat telephone o 1 buah meja tempel o 1 buah AC 3. Fasilitas di Ruang Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan Ruang Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan RS. Royal Progress terletak di Lantai 3 yaitu Ruang Kelas dengan luas 4 x 10 m2. Sarana terdiri dari : o 4 buah meja panjang o 30 buah kursi o 1 buah pesawat telephone o 1 buah lemari tempel o 1 buah LCD o 1 buah laptop o 1 buah AC 4. Fasilitas Ruang Sekretariat Ruang Sekretariat RS. Royal Progress terletak di Lantai 8 tepat di depan koridor arah masuk ruangan dan ujung koridor Untuk Penanggung Jawab Sekretariat (ujung koridor) terdiri dari : o 1 buah meja panjang o 1 buah meja komputer o 1 buah meja kecil o 1 meja panjang o 1 lemari rak o 3 buah kursi o 2 buah pesawat telephone o 1 buah komputer o 1 buah printer o 1 buah AC o 1 buah mesin fax o 1 buah papan tulis Untuk Staf Sekretariat (arah masuk koridor) terdiri dari : o 3 buah meja sedang 19
o 1 buah meja computer o 1 buah kursi o 1 buah pesawat telephone o 1 buah komputer o 1 buah AC central Untuk Staf Sekretariat Komite Medis (di Lantai 3 ukuran 3x3 m2) terdiri dari : o 3 buah meja sedang o 3 buah kursi o 1 buah pesawat telephone o 1 buah komputer o 1 buah printer o 1 buah AC o 1 lemari besar
20
BAB IV TATA LAKSANA PELAYANAN
IV. 1. ARUS KERJA UNIT SDM Permintaan pelayanan untuk karyawan dilakukan berdasarkan Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) dan Peraturan Internal Kepegawaian yang berlaku di RS. Royal Progress.
Karyawan
Permintaan Pelayanan
Proses BAB VII IV. 2. ARUS KERJA UNIT DIKLAT Permintaan dana untuk pelatihan dan pengembangan karyawan dari masing – masing unit kerja dilakukan berdasarkan informasi dari pihak penyelenggara yang telah disetujui oleh Direktur Rumah Sakit serta Direktur Umum dan Keuangan langsung diterima oleh Unit Diklat untuk diberikan pada peserta atau pada pihak penyelenggara pendidikan dan pelatihan.
Permintaan Dana Peserta Pelatihan
Pihak Penyelenggara Persiapan
21
Pelatihan
IV. 3. PELAYANAN UNTUK KARYAWAN IV. 3. 1. Pemenuhan SDM * Penggantian/Penambahan Karyawan Permintaan akan penyediaan karyawan baik untuk penggantian atau penambahan harus menggunakan form khusus untuk permintaan karyawan berdasarkan Analisa Beban Kerja yang ada di semua unit kerja (form terlampir). Semua karyawan yang telah menjalani proses seleksi maka diadakan wawancara dan pengisian untuk data awal yang nantinya akan diproses untuk penerimaan karyawan sesuai dengan kebutuhan (form terlampir). * Pengisian Data Karyawan Semua karyawan yang telah lulus masa percobaan/orientasi selama 3 – 6 bulan akan mengisi semua data diri yang nantinya akan disimpan oleh Personalia/HRD untuk dapat diproses sehingga karyawan tersebut sudah dapat menggunakan haknya secara penuh dalan hal berobat (form terlampir). * Permohonan Cuti/Izin 1. Cuti Tahunan Semua karyawan yang telah menjalani tugas/kerja selama 12 bulan berturut – turut atau 1 (satu) tahun terhitung dari mulai pertama kali kerja maka akan mendapatkan hak cuti selama 12 hari kerja atau secara proporsional. Adapun jangka waktu jatuh tempo cuti tahunan adalah tahun berikutnya paling lambat bulan Februari. Maka jika karyawan ingin menggunakan hak cuti tahunan dapat mengajukan permohonan cuti tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku (form terlampir) 2. Cuti Besar Semua karyawan yang telah menjalani tugas/kerja selama 5 tahun berturut –turut terhitung dari mulai pertama kali kerja maka akan mendapatkan hak cuti besar selama 24 hari kerja. Adapun jangka waktu jatuh tempo cuti besar adalah selama 3 tahun terhitung dari keluarnya cuti besar tersebut.
22
Maka jika karyawan ingin menggunakan hak cuti besar dapat mengajukan permohonan cuti tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku (form sama dengan form cuti tahunanan). 3. Cuti Sakit Semua karyawan yang telah menjalani tugas/kerja selama 12 bulan berturut – turut terhitung dari mulai pertama kali kerja maka akan mendapatkan hak cuti sakit selama 6 hari kerja. Jika cuti sakit tersebut tidak digunakan maka cuti sakit tersebut dapat diuangkan. Surat cuti sakit hanya dapat dikeluarkan dari tempat karyawan tersebut dirawat. Jika beRobat diluar RS. Royal Progress dan mendapatkan surat sakit maka harus harus mendapatkan persetujuan dari minimal Karu sampai dengan Manajer unit terkait dan diketahui oleh Dr. IGD. 4. Cuti Melahirkan Semua karyawan wanita yang telah menjadi karyawan tetap yang bekerja selama 2 tahun berturut – turut, maka akan mendapatkan hak cuti melahirkan selama 1 ½ bulan menjelang kelahiran dan 1 ½ bulan sesuah melahirkan. Berdasarkan perhitungan/perkiraan dokter kandungan yang ditunjuk oleh perusahaan (form sama dengan form cuti tahunanan). 5. Izin Meninggalkan Pekerjaan Perusahaan memberikan ijin kepada karyawan yang meninggalkan pekerjaan untuk keperluan – keperluan tertentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mendapatkan upah penuh. Adapun ketentuannya sebagai berikut : a. Pernikahan karyawan sendiri
3 hari kerja, syarat : buku nikah
(form terlampir) b. Pernikahan anak karyawan
2 hari kerja, syarat : surat keterangan
c. Khitanan/pembaptisan/upacara/
2 hari kerja , syarat : surat keterangan
potong gigi (pangkur) anak karyawan d. Istri karyawan melahirkan
2 hari kerja , syarat : surat kelahiran
e. Suami/istri/anak/orang tua/
2 hari kerja, syarat : surat keterangan
Mertua meninggal dunia f. Anggota keluarga dalam satu rumah Meninggal dunia
1 hari kerja, syarat : surat keterangan
Point b – d (form sama dengan form cuti tahunanan). 6. Izin Meninggalkan Tugas
23
Perusahaan memberikan ijin kepada karyawan yang meninggalkan
pekerjaan
untuk keperluan – keperluan tertentu mendadak 2 jam sebelum meninggalkan tugas (form terlampir). 7. Izin Terlambat Kerja Perusahaan memberikan ijin kepada karyawan yang terlambat kerja untuk keperluan – keperluan tertentu mendadak dengan batas toleransi 15 menit sebelum jam masuk kerja (form terlampir). * Permohonan Permintaan Pensiun Semua karyawan yang telah memasuki masa bakti 55 tahun masa diatur oleh peraturan yang berlaku dan selanjutnya diproses oleh HRD (form terlampir). * Permohonan Pengunduran Diri Semua karyawan yang ingin mengajukan pengunduran diri diatur oleh peraturan yang berlaku dan selanjutnya diproses oleh HRD (form terlampir). IV. 3. 2. Kesejahteraan Karyawan * Penggajian Penetapan gaji pada dasarnya ditetapkan berdasarkan pada keahlian, kecakapan, prestasi kerja, kondite, jabatan dan lain – lain dari masing – masing karyawan atau kemampuan perusahaandan pajak atas gaji karyawan adalah menjadi tanggungan perusahaan. Peninjauan gaji dilakukan setiap satu tahun sekali dan peninjauan gaji karyawan ini tidak dilakukan secara otomatis, tetapi berdasarkan pertimbangan – pertimbangan atas kemampuan perusahaan, prestasi dan kondite masing – masing karyawan. Gaji bagi karyawan paruh waktu akan dihitung dan diberikan oleh perusahaan sesuai dengan jumlah waktu kerjanya di perusahaan sesuai gaji dan waktu kerja yang ditetapkan oleh perusahaan. Perusahaan tidak akan membayar gaji kepada karyawan yang : - Tidak masuk tanpa pemberitahuan selama 5 (lima) hari berturut – turut - Melakukan unjuk rasa : a. Pada hari karyawan yang bersangkutan melakukan unjuk rasa. b.
Selama ketidakhadiran kerja karyawan sebagai akibat dari proses dan tindakan hukum yang dikenakan kepada karyawan yang bersangkutan.
- Diskorsing oleh perusahaan sebagai akibat dari tindakan ketidakdisiplinan atas pelanggaran tata tertib. 24
Penggajian terdiri dari : a. Gaji pokok : Yaitu
gaji
yang
diberikan
berdasarkan
pada
pendidikan
karyawan
(SMA/sederajat, SMAK/SMA+/D1, D3, S1, S2) dan lamanya bekerja b. Tunjangan Kemahalan/Harkat (hanya bagi karyawan tertentu) dan merupakan kelebihan gaji pada saat negosiasi awal c. Tunjangan Profesi berdasarkan standar kompetensi tenaga kesehatan d. Tunjangan jabatan (hanya bagi karyawan yang memangku jabatan), yaitu : Manajer, Kepala Instalasi/Kepala Seksi, Kepala Ruangan, Wakil Kepala Ruangan, Koordinator/Penanggung Jawab/MOD) e. Tunjangan makan diberikan sesuai dengan jumlah hari kedatangan karyawan di tempat kerja dengan ketentuan minimum 5 jam kerja untuk setiap kedatangan. f. Tunjangan Lain – lain (bila ada) Tunjangan lain – lain adalah setiap tunjangan yang diberikan kepada karyawan dan bersifat tidak mengikat atau permanen, sehingga dapat sewaktu – waktu dapt dicabut kembali oleh perusahaan. * Penghargaan Pemberian penghargaan diberikan pada karyawan berdasarkan hasil Penilaian Kinerja Karyawan yaitu Key Performance Indeks (KPI), Absensi dan Kedisiplinan Karyawan. Penilaian dilakukan setiap bulannya dan dikumpulkan setiap 3 (tiga) bulan sekali di bagian HRD untuk diolah secara sistem komputer untuk mendapatkan bonus berdasarkan job point masing – masing unit kerja dan berdarakan jumlah pasien rawat inap. Penghargaan yang diberikan kepada karyawan dapat dalam bentuk uang berupa fasilitas pinjaman, bonus, insentif/jasa service, piagam atau apa saja yang menurut penilaian perusahaan tepat guna (efektif). Penghargaan tidak diberikan kepada karyawan sedang dalam masa percobaan, masa berlakunya surat peringatan atau kepada siapa saja yang menurut penilaian perusahaan kurang pantas untuk menerimanya. * Pemberian Jatah Makan Pemberian jatah makanan diberikan pada karyawan berdasarkan jadwal dinas karyawan tersebut. Sedangkan untuk yang dinas malam akan mendapatkan tambahan konsumsi berupa mie dan telur. Pemberian jatah makanan tersebut dilakukan dengan cara SDM berkoordinasi dengan Instalasi Gizi untuk mengetahui berapa banyak jumlah karyawan yang harus mendapatkan jatah makan setiap shiftnya. 25
* Jaminan Sosial Pengobatan A. Pengobatan Rawat Jalan untuk karyawan, ditentukan sbb : 1. Karyawan diwajibkan untuk menggunakan fasilitas yang disediakan di Rumah Sakit Royal Progress 2. Karyawan yang berobat diluar Rumah Sakit Royal Progress biaya pengobatan tidak ditanggung oleh perusahaan. 3. Bagi karyawan yang akan menggunakan fasilitas pengobatan Rumah Sakit Royal Progress harus terlebih dahulu meminta Surat Pengantar berobat dari Kasi SDM perusahaan. 4. Setiap karyawan apabila selesai masa percobaan 3 (tiga) bulan akan mendapatkan tunjangan pengobatan rawat jalan dalam setahun sebesar Upah Bersihnya sebulan atau maksimal Rp. 1.500.000,5. Bilamana karyawan menggunakan tunjangan rawat jalan lebih besar dari ketentuan yang telah ditetapkan, maka akan diperlakukan sebagai hutang karyawan dan pelunasannya akan diperhitungkan dari upah karyawan yang bersangkutan. 6. Untuk Medical Cek Up karyawan hanya dilakukan pada unit kerja yang beresiko tinggi dan diambil dari jatah pengobatan yang tersisa. 7. Dalam hal karyawan menyalahgunakan tunjangan pengobatan antara lain : a. Meminjamkan kartu pengobatan pada orang lain. b. Menggunakan kartu berobat milik karyawan lain. c. Turut membantu menyalahgunakan tunjangan pengobatan dari perusahaan. Maka kepadanya akan dikenakan sangsi berupa pengurangan tunjangan pengobatan sebesar 25% dari tunjangan pengobatannya dalam tahun berjalan untuk setiap kali penyalahgunaan. Apabila sisa tunjangan pengobatan tidak mencukupi, (kurang dari sangsi tersebut), maka kekurangan tersebut akan diperlakukan sebagai hutang karyawan yang pelunasannya akan diperhitungkan dari upah karyawan yang bersangkutan. 8. a. Perusahaan akan memberi fasilitas potongan harga pelayanan kesehatan Rumah Sakit Royal Progress kepada karyawan dan keluarga karyawan. b. Besar potongan harga tersebut ditentukan sesuai dengan tabel pemotongan harga pelayanan kesehatan Rumah Sakit Royal Progress bagi karyawan dan keluarga karyawan. 26
c. Besar/jenis potongan harga tersebut sewaktu-waktu bisa berubah sesuai kebijakan yang berlaku di Rumah Sakit Royal Progress.
Tabel pemotongan harga pelayanan kesehatan Rumah Sakit Royal Progress bagi karyawan dan keluarga karyawan. PRODUK RS. ROYAL PROGRESS (RJ&RI) A Apotik Rekanan khusus (keluarga karyawan) B Penunjang medis lainnya, atau Sewa ruang: RI, Operasi, ICU, ICCU 1. Rekanan khusus (keluarga karyawan) 2. Rekanan umum (orang tua dan mertua karyawan) C. Jasa Pelayanan Dokter Medika Gria 1 Karyawan Medika Gria (tidak termasuk keluarganya)
HARGA/
Diskon obat dan barang farmasi tidak termasuk 5% atau 10%*
Rp. 0,0 ** 25%
b. Medical Check Up(MCU) 50 pasien perbulan dr umum atau dr gigi Dr spesialis: Pemeriksaan fisik dan konsultasi Pemeriksaaan dengan Penunjang Medis
pembelian bebas(tanpa resep dokter) Diskon obat dan barang farmasi , serta pemeriksaan RJ = Rawat Jalan RI = Rawat Inap
25%
2 Rekanan khusus (keluarga karyawan) 3 Rekanan umum (orang tua dan mertua karyawan) a. Konsultasi, pemeriksaan, visit dan tindakan di RJ & RI
Ketentuan
DISKON
10%
DT= Diatur Tersendiri Biaya gratis ini bernafaskan rasa kekeluargaan dan kebersamaan untuk saling melengkapi Sebagai partisipasi dokter untuk menciptakan daya tarik dalam mempererat rasa kekeluargaan dan mensukseskan program pemasaran Berpartisipasi menciptakan daya tarik dalam mensukseskan program pemasaran
Rp 15.000 ** Rp 30.000 ** 10%
Penjelasan: * Diskon pembelian obat dan barang farmasi dengan resep dokter di Medika Gria: 5 % di Rawat Jalan bila dibayar dengan kartu kredit; 10% di Rawat Jalan bila dibayar dengan kartu debet atau tunai. 10% di Rawat Inap baik dibayar dengan kartu kredit atau kartu debet atau tunai ** Harga
B. Pengobatan rawat jalan untuk keluarga karyawan 1. Keluarga karyawan yang menjadi tanggungan karyawan harus terdaftar Di Bagian SDM 2. Keluarga karyawan yang akan menggunakan fasilitas pengobatan di Rumah Sakit Royal Progress diwajibkan membawa no barkode berobat untuk mendapatkan potongan harga, baik obat-obatan, penunjang medik maupun jasa dokter. Apabila tidak membawa no barkode berobat dengan alasan apapun maka dianggap sebagai pasien umum. 27
Perawatan (Rawat Inap) a. Perawatan untuk karyawan b. Perawatan untuk keluarga karyawan
Ad a. Perawatan untuk karyawan ditentukan sbb : 1. Perawatan karyawan hanya dapat dilakukan di Rumah Sakit Royal Progress dan ditanggung sepenuhnya oleh perusahaan. 2. Setiap karyawan atas anjuran dokter untuk dirawat inap (bukan permintaannya pasien) harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Kasi SDM perusahaan. Bilamana Kasi SDM perusahaan tidak ada, maka persetujuan dapat dilakukan oleh dokter yang ditunjuk oleh perusahaan. 3. Perawatan karyawan bila dilakukan diluar Rumah Sakit Royal Progress, biayanya tidak ditanggung oleh perusahaan. 4. Selama dirawat inap, apabila karyawan tersebut memerlukan tindakan tindakan khusus (tidak tersedia di Royal Progress) maka harus terlebih dahulu meminta izin ke Direksi perusahaan baru tindakan tersebut boleh dilakukan. 5. Perusahaan menanggung biaya perawatan dan pengobatan akibat kecelakaan kerja melalui program Jamsostek. 6. Penggunaan kelas rawat inap yang lebih tinggi dari haknya akan ditanggung perusahaan jika kelas yang menjadi haknya penuh berdasarkan keterangan tertulis dari Manager Perawatan. Jika keesokan harinya kelas rawat inap yang menjadi haknya sudah kosong maka karyawan tersebut wajib dipindahkan kembali sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kelas perawatan yang telah ditentukan berdasarkan jabatan sbb : No. 1
Jabatan Karyawan Staf
2 3 4
Setingkat Karu /Ka. Inst. / Kasi Setingkat Manager/Asmen/Dr. Umum Setingkat Direksi dan Dokter Spesialis
Kelas rawat inap III II I VIP
Ad b. Perawatan untuk keluarga karyawan
28
1. Bagi keluarga karyawan yang akan menggunakan fasilitas rawat inap Rumah Sakit Royal Progress harus membawa kartu berobat agar mendapatkan potongan harga sesuai ketentuan yang berlaku. 2. Yang dimaksud keluarga tanggungan karyawan adalah istri/suami, anak-anak sah karyawan dibawah umur 21 tahun dan belum menikah, yang terdaftar di Bagian SDM Persalinan Tunjangan persalinan hanya berlaku bagi karyawan penuh waktu dan terdiri dari : a. Persalinan untuk karyawan b. Persalinan untuk istri karyawan Ad.a. Persalinan untuk karyawan dengan ketentuan sbb : 1. Tunjangan kelahiran hanya diberikan kepada karyawan/karyawati yang bekerja di Rumah Sakit Royal progress sebelum tanggl 01 Juli 2009. Bagi karyawan baru yang masuk tanggal 01 Juli 2009 tidak mendapat tunjangan kelahiran. 2. Yang termasuk biaya persalinan adalah biaya kelahiran secara normal atau sectio caesaria karena adanya keharusan medis. 3. Setiap karyawan tetap yang akan melakukan persalinan harus mengunakan jasa dokter kebidanan penuh waktu Rumah Sakit Royal Progress dan biaya dokter Kebidanan
tersebut
ditentukan
maksimum
sesuai
tarif/jasa/pertolongan
melahirkan kelas III. 4. Untuk kelahiran diluar ketentuan tersebut diatas maka seluruh biaya akan menjadi tanggung jawab karyawan tersebut. 5. Karyawan dapat menggunakan tunjangan pengobatan rawat jalan untuk biaya konsultasi dokter sebelum dan sesudah melahirkan anak pertama dan kedua karyawan. Ad.b. Persalinan Istri Karyawan dengan ketentuan sbb : 1. Tunjangan kelahiran hanya diberikan kepada karyawan/karyawati yang bekerja di Rumah Sakit Royal Progress sebelum tanggl 01 Juli 2009. Bagi karyawan baru yang masuk tanggal 01 Juli 2009 tidak mendapat tunjangan kelahiran 2. Istri karyawan yang dimaksud adalah satu istri yang sah menurut hukum dan telah terdaftar didepartemen Pengembangan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia perusahaan.
29
3. Biaya persalinan tidak termasuk biaya konsultasi dokter sebelum dan setelah persalinan. 4. Yang termasuk biaya persalinan adalah biaya kelahiran secara normal atau sectio caesaria karena adanya keharusan medis di Rumah Sakit Royal Progress Setiap istri karyawan tetap yang akan melakukan persalinan harus menggunakan jasa dokter kebidanan penuh waktu Royal Progress 5. Untuk kelahiran diluar ketentuan tersebut diatas maka seluruh biaya akan menjadi tanggung jawab karyawan sepenuhnya. 6. Apabila tunjangan pengobatan perawatan dan persalinan dijamin oleh PT. Jamsostek maka tunjangan pengobatan dari Rumah Sakit Royal Progress, kecuali untuk kasus/ penyakit tertentu yang tidak masuk dalam jaminan jamsostek. Tidak Mendapat Penggantian Biaya 1. Penyakit yang terjadi atau bertambah parah karena kesalahan/kelalaian karyawan sendiri termasuk dalam hal ini tidak mau berobat ke dokter, tidak mentaati petunjuk dokter. 2. Pengobatan / perawatan / persalinan yang tidak memenuhi ketentuan yang berlaku atau yang dilakukan diluar negeri. 3. Pengobatan / perawatan penyakit kelamin, kecanduan narkotik, kecanduan alkohol dan penyalah gunaan obat serta segala akibat dari penyakit tersebut. 4. Pengobatan / perawatan yang bersifat kosmetik. 5. Pengobatan / perawatan / persalinan yang non konvensional (dukun, sinshe, dll), obatobat yang tergolong vitamin tonikum, obat-obat kuat, kosmetik, minyak kayu putih, susu dan obat-obat yang sejenis. 6. Untuk vitamin kecuali vitamin tersebut merupakan faktor penunjang yang esensial untuk pengobatan penyakit utamanya. 7. Kemandulan, yaitu : pengobatan / perawatan ketidak suburan dengan tujuan untuk mendapatkan keturunan. 8. Kelebihan biaya perawatan dikelas yang lebih tinggi dari yang menjadi haknya atas keinginan sendiri. 9. Kehamilan / persalinan dan segala akibatnya untuk anak ketiga dan seterusnya. 10. Untuk bayi karyawan yang baru lahir berupa imunisasi, vitamin, pembelian obat bebas / alat kesehatan lainnya.
30
11.Alat bantu seperti tangan, kaki palsu, gigi palsu, alat bantu dengar, kursi roda, alat bantu lainnya yang tidak bersifat menunjang kelangsungan hidup, kecuali hal tersebut diperlukan sebagai akibat kasus kecelakaan kerja. Apabila terdapat hal-hal lain yang belum/tidak tercantum dalam pasal ini mengenai “Tidak Mendapatkan Penggantian Biaya”, maka perusahaan dapat mengambil kebijakan/keputusan atas pertimbangannya dan kehendaknya
Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) 1. Setiap karyawan akan memperoleh Jaminan Sosial Tenaga Kerja. 2. Jaminan Sosial Tenaga Kerja dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 1992 tanggal 17 Pebruari 1992 dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 1993, terdiri dari : (1) Jaminan kecelakaan (2) Jaminan kematian (3) Jaminan hari tua (4) Jaminan pemeliharaan kesehatan 3. Iuran jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, jaminan pemeliharaan kesehatan ditanggung sepenuhnya oleh perusahaan. 4. Iuran jaminan hari tua sebesar 3,70% dari upah sebulan ditanggung oleh perusahaan dan sebesar 2% dari upah sebulan ditanggung oleh karyawan. (1) Jaminan Kecelakaan Kerja Tenaga kerja yang tertimpa kecelakaan kerja berhak atas jaminan kecelakaan kerja dari Jamsostek berupa penggantian biaya yang meliputi : a. Biaya pengangkutan tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja ke Rumah Sakit dan atau kerumahnya, termasuk biaya pertolongan pertama pada kecelakaan; b. Biaya pemeriksaan, pengobatan, dan atau perawatan selama di Rumah Sakit, termasuk rawat jalan; c. Biaya rehabilitasi berupa alat bantu (Orthese) dan atau alat ganti (prothese) bagi tenaga kerja yang anggota badannya hilang atau tidak berfungsi akibat kecelakaan kerja. Selain penggantian biaya sebagaimana dimaksud diatas, kepada karyawan yang tertimpa kecelakaan kerja diberikan juga santunan dari Jamsostek berupa uang yang meliputi : 31
a. Santunan sementara tidak mampu bekerja. b. Santunan cacat sebagian untuk selama-lamanya c. Santunan cacat total untuk selama-lamanya, baik fisik maupun mental d. Santunan kematian. (2) Jaminan Kematian Jaminan kematian dari Jamsostek dibayar sekaligus kepada janda atau duda atau anak dan meliputi: a. Santuan kematian sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan b. Biaya pemakaman sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) (3) Jaminan Hari Tua dari Jamsostek a. Besarnya jaminan hari tua adalah keseluruhan iuran yang telah disetor, beserta hasil pengembangannya. b. Jaminan hari tua dibayar kepada karyawan yang telah mencapai usia 55 (lima puluh lima) tahun atau cacat total untuk selama-lamanya. Medical Cek Up Karyawan Kinerja dari pekerja merupakan resultante dari 3 komponen kesehatannya, yaitu kapasitas kerja, beban kerja dan lingkungan kerja yang dapat merupakan beban tambahan pada pekerja. Bila ke 3 komponen tersebut serasi, maka dapat dicapai suatu derajat kesehatan yang optimal dan peningkatan produktivitas. Sebaliknya bila terdapat ketidak sesuaian dapat menimbulkan masalah kesehatan kerja berupa penyakit ataupun kecelakaan akibat kerja yang dapat menurunkan produktivitas
Kapasitas Kerja Kualitas sumberdaya manusia di Indonesia masih sangat rendah, hal ini tercermin dalam pendidikan pencari kerja. Studi menunjukkan 30-49 % angkatan kerja kurang kalori dan protein, 30 % menderita anemia gizi dan 35 % kekurangan besi tanpa
anemia. Beban Kerja Pelayanan rumah sakit menuntut adanya pola kerja bergilir / tugas jaga malam. Tenaga yang bertugas jaga malam dapat mengalami kelelahan yang meningkat akibat
terjadinya perubahan bioritmik. Lingkungan Kerja Lingkungan kegiatan rumah sakit dapat mempengaruhi kesehatan kerja dalam 2
bentuk yaitu kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Pekerja RS adalah pekerja dilingkungan RS terdiri dari : a. Tenaga Medis : - Dokter 32
- Perawat - Bidan b. Tenaga non medis : - Insinyur - Teknisi - Apoteker - Asisten apoteker - Ahli gizi - Fisiotherapi - Penata Anasthesi - Penata Rontgen - Analis Kesehatan - Tenaga Administrasi Semua pekerja rumah sakit sebelum diterima sebagai calon karyawan akan menjalani tes kesehatan untuk mengetahui sejauh mana kondisi kesehatan calon karyawan tersebut. Tes kesehatan tersebut meliputi : 1. Pemeriksaan fisik /tanda – tanda vital (tekanan darah, suhu, berat badan, dll) 2. Pemeriksaan thorax 3. Pemeriksaan HbSAg 4. Psikotest Apabila pada hasil pemeriksaan terdapat adanya kelainan akibat suatu penyakit maka karyawan tersebut tidak dapat diterima sebagi calon karyawan. Adapun standar untuk pemeriksaan kesehatan adalah sebagai berikut : 1. Calon karyawan tidak terindikasi penyakit TBC 2. Calon karyawan tidak terindikasi penyakit Hepatitis 3. Hasil psikotets personality calon karyawan sesuai dengan unit kerja tempat karyawan tersebut akan berdinas Untuk pemeriksaan Medical cek Up Karyawan diberlakukan pada tenaga kerja yang beresiko terpapar zat – zat berbahaya atau kuman penyakit akibat memberikan pelayanan kesehatan. Apabila pada hasil pemeriksaan Medical Cek up terdapat indikasi karyawan terkena Penyakit Akibat Kerja maka diberikan penangangan secara tepat dan cepat dengan berkoordinasi pada Panitia Kesehatan Keselamatan Kerja di Rumah Sakit.
IV. 4. Pendidikan dan Pengembangan Karyawan 1. Tujuan 33
Untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas kerja karyawan secara optimal dan perkembangan karir karyawan, maka perusahaan akan memberi kesempatan kepada karyawan yang berpotensi untuk mendapatkan pendidikan dan pelatihan sesuai dengan : a. Perkembangan produk perusahaan, usaha atau organisasi perusahaan. b. Lowongan atau pemindahan tugas. 2. Waktu a. Pendidikan/ pelatihan karyawan harus dilakukan diluar jam kerja, kecuali untuk jenis pelatihan on-job training. b. Pendidikan/ pelatihan karyawan tidak diperhitungkan sebagai jam kerja di perusahaan, kecuali on-job training, atau karena sesuatu hal terpaksa diadakan di jam kerja karyawan. 3. Kewajiban atasan terhadap bawahannya a. Atasan
karyawan
dan
departemen
pengembangan
dan
pengawasan
SDM
berkewajiban untuk memantau dan mengevaluasi kinerja karyawan untuk menentukan jenis pendidikan dan atau pelatihan yang diperlukan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan karyawan, serta kualitas dan produktifitas kerja karyawan. b. Atasan karyawan berkewajiban untuk menjadi tenaga pendidik dan pelatih. c. Modul pendidikan dan atau pelatihan bagi pengembangan karyawan disesuaikan dengan kebutuhan unit kerja dimana karyawan tersebut berada, dimana jenis modul dan pelaksanaan pendidikan dan atau pelatihan harus dibuat atau mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Departemen Pengembangan dan Pengawasan SDM. 4. Kewajiban karyawan untuk mengikuti diklat a. Setiap karyawan wajib untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan yang telah ditetapkan dan disediakan oleh perusahaan. b. Bagi karyawan yang telah dikukuhkan untuk mengikuti pendidikan/ pelatihan dan tidak dapat hadir, harus memberikan alasan tertulis yang disahkan oleh atasannya. Karyawan yang lalai melaksanakan hal tersebut dapat diberi surat peringatan I (pertama) dan dikenakan sangsi administratif. 5. Syarat dan ketentuan. Untuk
mengikuti
pendidikan / pelatihan, setiap
karyawan wajib memenuhi
persyaratan sebagai berikut : a. Tujuan pendidikan & pelatihan sesuai dengan kebutuhan perusahaan b. Prestasi kerja c. Masa kerja minimal 3 tahun 34
d. Usia dengan memperhatikan kecukupan waktu pasca pendidikan untuk mengabdikan keahliannya bagi kepentingan perusahaan e. Menyerahkan seluruh materi pendidikan kepada Departemen Pengembangan dan Pengawasan SDM. f. Mengajar dan mengalihkan pengetahuan (transfer knowledge) kepada karyawan yang ditunjuk perusahaan. Bagi karyawan yang mengikuti diklat, jika : -
Waktu kerjanya kurang dari waktu kerja standar perusahaan, maka upah karyawan yang bersangkutan akan dibayar secara proporsional, atau mendapatkan upah penuh atas persetujuan perusahaan.
-
Menurut penilaian perusahaan pekerjaannya menjadi terganggu, maka perusahaan dapat melakukan pemindahan tugas atau demosi dan menyesuaikan upah sesuai dengan tugas dan posisi yang baru, atau kepada karyawan yang bersangkutan dapat diberi ijin meninggalkan pekerjaan tanpa mendapatkan upah selama menjalankan masa pendidikan. Pendidikan dan Pelatihan dilakukan sebagai sarana untuk menunjang karir/pekerjaan
dari karyawan di unit kerja. Pendidikan dan pelatihan tersebut diatur oleh ketentuan yang berlaku dan setiap peserta yang dikirim untuk pelatihan diajukan oleh Manajer perunit kerja(lampiran ). IV. 5. Kedisiplinan Karyawan 1. Tujuan dari tindakan kedisiplinan adalah agar : a. Setiap karyawan mewujudkan kewajiban dan tanggung jawabnya, mengerti apa yang harus dan tidak seharusnya dikerjakan satu dan lain sesuai ketentuan perusahaan dan norma-norma yang berlaku di masyarakat, termasuk apa yang benar dihati nurani. b. Terciptanya budaya kerja yang selaras dengan Nilai Royal Progress. c. Mayoritas karyawan yang alam dan kepribadian baik jangan sampai terpengaruh oleh minoritas karyawan yang alam dan kepribadiannya nakal, vokal dan jahat. (sikap malas tapi mau dapat banyak atau serakah. Hal ini, cenderung membuat dirinya menjadi penjahat dan membuat hidupnya yang bersifat sementara ini sirna). Sedangkan bagi karyawan yang nakal, vokal dan jahat, diberi kesempatan untuk instropeksi dan memperbaiki sikap dan perilakunya sampai dengan batas waktu 35
tertentu, atau diambil langkah-langkah lain yang diperlukan sesuai dengan bobot pelanggarannya. 2. Setiap pimpinan, yaitu mulai dari jabatan Wakil Kepala Urusan sampai dengan Ketua Badan Pengurus, berwenang, berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan tindakan kedisiplinan bagi setiap karyawan dibawah pimpinannya yang telah melakukan pelanggaran Tata Tertib yang berlaku di Perusahaan atau norma-norma yang berlaku di masyarakat. 3. Pengenaan tindakan disiplin didasarkan pada : a. Jenis dan besar kecilnya masing-masing pelanggaran. b. Frekwensi pelanggaran. c. Unsur-unsur kesengajaan. 4. Jenis tindakan kedisiplinan adalah : a. Peringatan/ teguran lisan. Teguran ini diberikan apabila karyawan tidak mengikuti aturan-aturan kerja dan atau melanggar tata tertib perusahaan, yang dilakukan tidak berulang kali. Teguran lisan hanya dilakukan bagi jenis pelanggaran ringan dan sedang sebanyak maksimal 2 (dua) kali, dan lebih dari itu wajib diberikan Surat Peringatan. b. Surat Peringatan. Surat Peringatan adalah surat resmi yang dikeluarkan oleh Kasi SDM Perusahaan karena adanya tindakan atau perbuatan yang melanggar tata tertib atau peraturan yang berlaku, atau karena diabaikannya teguran lisan. Surat Peringatan tersebut terdiri dari :
Surat Peringatan Pertama.
Surat Peringatan Kedua.
Surat Peringatan Ketiga.
Pemberian surat peringatan ini tidak harus dilakukan secara bertahap, akan tetapi disesuaikan dengan jenis dan bobot pelanggaran sesuai dengan Pasal 37 PKB ini. Setiap surat peringatan harus melalui Kasi SDM Perusahaan. Kasi SDM Perusahaan berwenang, berkewajiban dan bertanggung jawab untuk membuat, menanda tangani dan menyampaikan surat peringatan kepada setiap karyawan yang melakukan pelanggaran Tata Tertib. Setiap surat peringatan dibuat oleh Kasi SDM Perusahaan harus berdasarkan hasil pengamatannya sendiri atau perintah dari atasannya atau usulan tertulis dari pimpinan karyawan yang 36
bersangkutan. Selanjutnya karyawan yang bersangkutan wajib menerima dan menanda tangani surat teguran tersebut. c. Skorsing. Skorsing adalah pembebasan tugas sementara. Skorsing dapat dikenakan kepada karyawan yang melakukan pelanggaran berat atau melakukan pelanggaran setelah mendapat teguran, surat peringatan atau tindakan yang merugikan Perusahaan. Jangka waktu skorsing paling lama 1 (satu) bulan. d. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Pemutusan Hubungan Kerja dapat dilakukan oleh perusahaan, sanksi atas pelanggaran berat yang dilakukan karyawan. Dilihat dari tindakan pelanggarannya yang dilakukan oleh karyawan, maka tindakan PHK dapat dibagi dalam 2 kategori : 1. Pelanggaran yang tidak termasuk dalam wilayah hukum pidana, maka akan ditempuh prosedur PHK sesuai dengan PKB. 2. Pelanggaran yang termasuk wilayah hukum pidana, maka dapat ditempuh prosedur PHK sesuai dengan PKB dan prosedur hukum pidana yang berlaku secara paralel. e. Wewenang melakukan tindakan PHK. PHK terhadap jabatan Kepala Seksi dan keatas yang dilakukan oleh Kasi SDM harus disetujui atas persetujuan Badan Pengurus terlebih dahulu, sedangkan PHK terhadap setiap karyawan Perusahaan lainnya harus atas persetujuan Direksi perusahaan terlebih dahulu. IV. 6. Sistem File Semua file yang berhubungan dengan karyawan disimpan oleh SDM dan bersifat rahasia. File karyawan tersebut tidak boleh dipinjam atau dipindah tangan oleh pihak lain kecuali oleh staf SDM yang berwenang. Pengecekan file calon karyawan dilaksanakan pada tahap awal sebelum menjalani proses rekruitmen. Setelah menjalani proses rekruitmen dan dinyatakan karyawan tersebut diterima maka dilakukan proses verifikasi data. Proses verifikasi data dilaksanakan beradasarkan pendidikan terakhir dan surat referensi kerja calon karyawan yang bersangkutan. Setelah proses kelulusan sudah dilaksanakan pada calon karyawan tersebut maka dilakukan kredensial berdasarkan standar kompetensi calon tersebut, yang kemudian 37
disyahkan dengan adanya Surat Penugasan Karyawan utnuk ditempatkan pada unit kerja sesuai dengan satandar kompeteni yang dimilik karyawan tersbut. Dengan adanya proses rekruitmen dan pengunduran diri karyawan serta banyaknya dokumen yang berhubungan dengan karyawan makin bertambah dan memerlukan tempat penyimpanan yang lebih luas. Sehingga untuk efisiensi dan utilitas ruangan yang ada maka ada proses retensi/pemusnahan dokumen atau berkas karyawan setiap 10 (sepuluh) tahun sekali yang disertai dengan berita acara.
HUBUNGAN PELAYANAN UNIT SDM RS. ROYAL PROGRESS
UNIT SDM
INTERN
EKSTERN
KEUANGAN
PT. JAMSOSTEK
UMUM
DEPNAKER
INSTALASI GIZI YANMED IGD IRJ IRNA ADM UMUM JANG. MEDIS BAB V LOGISTIK
38
V. 1. KEBUTUHAN ALAT TULIS KANTOR Pemenuhan akan kebutuhan alat tulis ataupun cetakan dapat diperoleh dari Logistik Umum, dengan menggunakan form yang tersedia yaitu Form Permintaan Barang. Permintaan barang untuk Unit SDM dan Unit Diklat harus dipisahkan sehingga pengontrolan untuk hal tersebut mudah. Pemenuhan akan kebutuhan alat tulis ataupun cetakan dapat diperoleh dari Logistik Umum, dengan menggunakan form yang tersedia yaitu Form Permintaan Barang. Permintaan barang dilakukan berdasarkan ketentuan yang ada yaitu pada hari Selasa dan Jumat. Jikalau ada permintaan barang ataupun percetakan yang melebihi dari Rp. 1.000.0000,- (satu juta rupiah) harus melalui persetujuan Direktur Umum dan Keuangan. Selain itu untuk permintaan barang diluar keperluan sehari – hari seperti seragam dan sepatu untuk karyawan harus langsung ke pembelian sehingga dapat langsung di realisasikan sesuai dengan jumlah permintaan yang ada. V. 2. KONSUMSI Pemenuhan akan kebutuhan konsumsi khususnya untuk pegawai baru dapat diperoleh dari Instalasi Gizi, dengan menggunakan form yang tersedia yaitu Form Permintaan Konsumsi. Permintaan konsumsi untuk Unit SDM dilakukan berdasarkan masuknya pegawai baru setelah menjalani proses seleksi. Pemenuhan akan kebutuhan konsumsi untuk pelatihan dapat diperoleh dari Instalasi Gizi, dengan menggunakan form yang tersedia yaitu Form Permintaan Snack dengan disertai jadwal dan jumlah peserta untuk Unit Diklat. Jikalau ada permintaan snack harus melalui persetujuan Direktur Umum dan Keuangan. Selain itu jika ada kunjungan dari pihak luar berupa studi banding yang memerlukan adanya konsumsi juga menggunakan form yang tersedia yaitu Form Permintaan Snack dengan disertai keterangan berupa harga jual untuk pihak luar
yang sebelumya sudah
didiskusikan dan dikoordinasikan pada Manajer Keuangan dan Kepala Instlasi Gizi. V. 3. PROSEDUR PERMINTAAN V. 3. 1. PERMINTAAN KE LOGISTIK UMUM
39
Prosedur permintaan ke logistik umum adalah suatu permintaan alat tulis kantor yang akan digunakan untuk pelayanan pada karyawan dan dibuat oleh petugas yang sedang bertugas, serta diserahkan kebagian logistik umum untuk didapatkan penggantinya. Adapun prosedurnya sebagai berikut - Petugas mencatat keperluan alat tulis kantor yang sudah digunakan atau yang dibutuhkan untuk pelayanan terhadap karyawan pada formulir permintaan rangkap 2 (putih dan kuning) - Formulir tersebut diberikan pada petugas logistik umum untuk dilakukan pendataan. Sebagai bukti pengambilan maka formulir yang berwarna putih diserahkan ke logistik umum untuk pengambilan barang yang sudah digunakan atau yang sedang dibutuhkjan dan formulir berwarna kuning disimpan sebagai arsip V. 3. 1. PERMINTAAN KE INSTALASI GIZI Prosedur permintaan ke Instalasi Gizi adalah suatu permintaan konsumsi sebagai konsumsi untuk pelayanan pada saat adanya pelatihan atau training dan rapat, dan dibuat oleh petugas yang sedang bertugas, serta diserahkan kebagian Instalasi Gizi untuk dapat diberikan konsumsi sesuai permintaan dan standar yang telah ditetapkan. Adapun prosedurnya sebagai berikut - Petugas mencatat keperluan konsumsi yang diperlukan untuk pelatihan atau training dan rapat pada formulir permintaan rangkap 2 - Formulir tersebut diberikan pada petugas Instalasi Gizi untuk dilakukan pendataan. Sebagai bukti pengambilan maka formulir yang berwarna putih asli
diserahkan ke
Instalasi Gizi untuk pengambilan konsumsi yang diperlukan dan formulir copy disimpan sebagai arsip
BAB VI KESELAMATAN KERJA 40
KESELAMATAN KERJA Kesehatan dan keselamatan kerja merupakan bagian dari kegiatan yang berkaitan erat dengan kejadian yang disebabkan akaibat kelalaian petugas yang dapat mengakibatkan penyakit akibat kerja atau kecelakaan kerja. Kondisi yang dapat mengurangi bahaya dan terjadinya kecelakaan dalam proses pelayanan terhadap karyawan ataupun penyelenggaraan pelatihan dikarenakan pekerjaan yang terorganisir dengan baik, dikerjakan sesuai dengan prosedur, tempat kerja yang aman dan terjamin kebersihannya serta istirahat yang cukup. Kecelakaan kerja tidak terjadi dengan sendirinya, biasanya terjadi dengan tiba-tiba dan tidak direncanakan sehingga menyebabkan kerusakan pada peralatan maupun dapat melukai petugas. VI. 1. PENGERTIAN Keselamatan Kerja (Safety) adalah segala upaya atau tindakan yang harus diterapkan dalam rangka menghindari kecelakaan yang terjadi akibat kesalahan kerja petugas ataupun kelalaian dan kesengajaan. VI. 2. TUJUAN Menurut Undang-Undang Keselamatan Kerja tahun 1970, Syarat-syarat keselamatan kerja meliputi seluruh aspek pekerjaan yang berbahaya, dengan tujuan : 1. Mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja 2. Mencegah, mengurangi dan memadamkan kebakaran. 3. Mencegah dan mengurangi bahaya ledakan. 4. Memberi kesempatan atau jalan menyelamatkan diri pada waktu kebakaran atau kejadian lain yang berbahaya. 5. Memberi pertolongan pada kecelakaan. 6. Memberi perlindungan pada pekerja. 7. Mencegah dan mengendalikan timbul atau menyebar luasnya suhu, kelembaban, debu, kotoran, asap, uap, gas, hembusan angin, cuaca, sinar atau radiasi, suara dan getaran.
41
8. Mencegah dan mengendalikan timbulnya penyakit akibat kerja, baik fisik/psikis, keracunan, infeksi dan penularan. 9. Menyelenggaraan penyegaran udara yang cukup. 10. Memelihara kebersihan, kesehatan dan ketertiban. 11. Memperoleh kebersihan antara tenaga kerja, alat kerja, lingkungan, cara dan proses kerjanya.
VI. 3. PRINSIP KESELAMATAN KERJA Prinsip keselamatan kerja di Unit SDM adalah : 1. Pengendalian Teknis, mencangkup : Letak, bentuk dan konstruksi alat sesuai dengan kegiatan dan memenuhi syarat yang telah ditentukan. Ruangan harus cukup luas, denah sesuai dengan arus kerja dan ruangan dibuat dari bahan-bahan atau konstruksi yang memenuhi syarat. Perlengkapan alat kecil yang cukup disertai tempat penyimpanan yang praktis. Penerangan dan ventilasi yang cukup memenuhi syarat. 2. Adanya pengawasan kerja yang dilakukan oleh
penanggungjawab dan
terciptanya kebiasaan kerja yang baik oleh pegawai. 3. Pekerjaan yang ditugaskan hendaknya sesuai dengan kemampuan kerja dari pegawai. 4. Volume kerja yang dibebankan sesuai dengan jam kerja yang telah ditetapkan. 5. Perawatan pada peralatan dilakukan secara kontinyu sehingga peralatan tetap dalam kondisi yang layak. 6. Adanya pelatihan mengenai keselamatan kerja bagi pegawai. 7. Adanya fasilitas pelindung dan peralatan pertolongan pertama yang cukup. 8. Adanya petunjuk penggunaan peralatan keselamatan kerja.
VI. 4. PROSEDUR KESELAMATAN KERJA 1. Ruang Pelayanan Karyawan
42
Keamanan kerja di ruang pelayanan karyawan ini terlaksana
apabila sesuai
prosedur kerja sbb: Menggunakan alat kaki/sepatu agar tidak tersengat listik/bagian dari alat yang tajam (isi streples, paku pauing). Barang yang berat selalu ditempatkan di bagian bawah dan angkatlah dengan alat pengangkut yang tersedia untuk barang tersebut. Semua peralatan listrik yang tidak dipergunakan termasuk lampu harus dimatikan bila tidak diperlukan. Semua kabel – kabel harus diatur sedemikian rupa sehingga tidak melukai, tidak membuat tersandung, tidak membuat tersengat petugas ataupun karyawan yang lain. Tidak mengangkat barang berat, bila tidak sesuai dengan kemampuan. Tidak mengangkat barang dalam jumlah besar yang dapat membahayakan badan dan kualitas barang. Menyimpan file/seragam milik karyawan pada lemari yang telah disediakan dengan cara menutup secara perlahan – lahan, sehingga jari tangan tidak terjepit lemari. Membersihkan bahan yang tumpah atau keadaan lantai yang licin akibat pekerjaan rutin pemeliharaan sarana RS (pemberihan AC). Tersedia alat pemadam kebakaran yang berfungsi baik di tempat yang mudah dijangkau. 2. Ruang Rapat Keamanan kerja di ruang rapat ini terlaksana apabila sesuai prosedur kerja sbb: Menggunakan alat kaki/sepatu agar tidak tersengat listik/bagian dari alat yang tajam (isi streples, paku payung). Barang yang berat selalu ditempatkan di bagian bawah dan angkatlah dengan alat pengangkut yang tersedia untuk barang tersebut. Semua peralatan listrik yang tidak dipergunakan termasuk lampu harus dimatikan bila tidak diperlukan. Semua kabel – kabel harus diatur sedemikian rupa sehingga tidak melukai, tidak membuat tersandung, tidak membuat tersengat petugas ataupun karyawan yang lain. 43
Tidak mengangkat barang berat, bila tidak sesuai dengan kemampuan. Tidak mengangkat barang dalam jumlah besar yang dapat membahayakan badan dan kualitas barang. Membersihkan bahan yang tumpah atau keadaan lantai yang licin akibat pekerjaan rutin pemeliharaan sarana RS (pemberihan AC). Tersedia alat pemadam kebakaran yang berfungsi baik di tempat yang mudah dijangkau. 3. Ruang Penyelenggaraan Pelatihan dan Perpustakaan Keamanan kerja di ruang penyelenggaraan ini terlaksana apabila sesuai prosedur kerja sbb: Menggunakan alat kaki/sepatu agar tidak tersengat listik/bagian dari alat yang tajam (isi streples, paku payung). Barang yang berat selalu ditempatkan di bagian bawah dan angkatlah dengan alat pengangkut yang tersedia untuk barang tersebut. Semua peralatan listrik yang tidak dipergunakan termasuk lampu harus dimatikan bila tidak diperlukan. Semua kabel – kabel harus diatur sedemikian rupa sehingga tidak melukai, tidak membuat tersandung, tidak membuat tersengat petugas ataupun karyawan yang lain. Tidak mengangkat barang berat, bila tidak sesuai dengan kemampuan. Tidak mengangkat barang dalam jumlah besar yang dapat membahayakan badan dan kualitas barang. Meletakkan sarana untuk pelatihan dengan teratur dan rapi (Laptop, LCD dilemari) Menyusun kursi yang tidak terpakai untuk pelatihan dengan tidak terlalu tinggi sehingga tidak menimpa orang yang lewat. Menyimpan buku – buku perpustakaan pada lemari yang telah disediakan dengan cara menutup secara perlahan – lahan, sehingga jari tangan tidak terjepit lemari. Membersihkan konsumsi (makanan atau minuman) yang tumpah di meja ataupun di lantai sehingga lantai dalam kondisi bersih dan tidak licin.
44
Tersedia alat pemadam kebakaran yang berfungsi baik di tempat yang mudah dijangkau. 4. Ruang Sekretariat Keamanan kerja di ruang sekretariat ini terlaksana apabila sesuai prosedur kerja sbb: Menggunakan alat kaki/sepatu agar tidak tersengat listik/bagian dari alat yang tajam (isi streples, paku payung). Barang yang berat selalu ditempatkan di bagian bawah dan angkatlah dengan alat pengangkut yang tersedia untuk barang tersebut. Semua peralatan listrik yang tidak dipergunakan termasuk lampu harus dimatikan bila tidak diperlukan. Semua kabel – kabel harus diatur sedemikian rupa sehingga tidak melukai, tidak membuat tersandung, tidak membuat tersengat petugas ataupun karyawan yang lain. Tidak mengangkat barang berat, bila tidak sesuai dengan kemampuan. Tidak mengangkat barang dalam jumlah besar yang dapat membahayakan badan dan kualitas barang. Membersihkan bahan yang tumpah atau keadaan lantai yang licin akibat pekerjaan rutin pemeliharaan sarana RS (pemberihan AC). Tersedia alat pemadam kebakaran yang berfungsi baik di tempat yang mudah dijangkau.
BAB VII 45
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN MUTU
VII.1. PENGERTIAN VII.1. 1. PENGAWASAN Pengawasan merupakan suatu kegiatan yang mengusahakan agar pekerjaan terlaksana sesuai dengan standar, pedoman, rencana, instruksi, peraturan serta hasil yang telah ditetapkan sebelumnya agar mencapai tujuan yang diharapkan. Pengawasan terhadap pelayanan karyawan harus selalu dikomunikasikan pada Manajer perunit kerja, terutama masalah Cuti/Izin serta absensi sehingga Unit SDM dapat menjalankan pelayanan tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku. VII.1.2. PENGENDALIAN MUTU Pengendalian mutu merupakan suatu kegiatan yang mengusahakan agar pekerjaan yang terlaksana sesuai dengan standar, pedoman, rencana, instruksi, peraturan serta hasil yang ditetapkan sebelumnya agar tidak terdapat keterlambatan dalam pelayanan . Pengendalian dalam memberikan gaji/upah dan bonus untuk karyawan harus terus dilakukan sehingga karyawan dapat mendapatkan haknya sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan. Adapun standar pelayanan sebagai berikut : 1. Pembagian Gaji/upah setiap bulannya paling lambat tanggal 27. 2. Pembagian bonus intensif setiap 3 bulan sekali per tanggal 15. 3. Pembagian THR dilakukan paling lambat 2 minggu sebelum hari raya. Pengendalian terhadap pelaksanaan pendidikan dan pelatihan harus selalu dikomunikasikan terhadap Manajer perunit kerja sehingga Unit Diklat dapat mengontrol proses pelaksanaan serta peserta pelatihan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. VII. 2. TUJUAN 1. Umum Sebagai dasar acuan dalam melaksanakan dan meningkatkan mutu pelayanan unit SDM di Rumah Sakit Royal Progress
2. Khusus 46
a. Tersusunnya system monitoring pelayanan Unit SDM melalui indikator mutu pelayanan b. Mengetahui cara – cara /langkah – langkah dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan Unit SDM c. Peningkatan mutu pelayanan Unit SDM dapat dilakukan secara paripurna dan berkesinambungan serta efisien dan efektif VII. 3. MANFAAT Adapun manfaat adanya pengawasan dan pengendalian mutu adalah sebagi berikut : 1. Untuk meningkatkan pelayanan Unit SDM Rumah Sakit Royal Progress 2. Untuk mencegah dan menghindari masalah – masalah yang berkaitan dengan pelayanan Unit SDM sebagai support pelayanan kesehatan seperti : komplain karyawan VII. 4. SASARAN, WAKTU DAN PETUGAS PELAKSANAAN Adapun sasarannya pengawasan dan pengendalaian mutu adalah : 1. Semua petugas Unit SDM 2. Karyawan Waktu pelaksanaannya dilaksanakan setiap bulan Petugas pelaksana dilaksanakan oleh tim pengendali mutu pelayanan yang ditunjuk oleh SK Direktur VII. 5. LANGKAH - LANGKAH Dalam rangka upaya peningkatan mutu pelayanan unit umum maka perlu ditetapkan langkah – langkah kegiatan sebagai berikut : 1. Bidang Mutu Unit SDM mempunyai tugas menyusun rencana program penilaian mutu pelayanan Unit SDM selama periode tertentu menyusun kriteria sebagai indikator pelayanan mutu pelayanan Unit SDM, melaksanakan monitoring dan evaluasi dari suatu penilaian yang dilaksanakan 2. Bentuk kegiatan dari bidang mutu Unit SDM yaitu melaksanakan pengelolaan mutu kinerja pelayanan Unit SDM 3. Kegiatan dilakukan 1 bulan sekali : Studi dokumentasi untuk evaluasi kelengkapan dokumen pelaporan Unit SDM : 47
Melalui Laporan Tahuanan Unit Diklat : Melalui Laporan Tahuanan 4. Hasil pengendalian mutu pelayanan Unit SDM dilaporkan pada panitia mutu pelayanan
BAB VIII 48
PENUTUP
Dengan adanya Sumber Daya Manusia yang telah diberikan pelayanan baik terhadap hak dan kewajibannya juga untuk menunjang karir atau pekerjaan yang dilakukan maka akan terkumpul sebuah Sistem Infomasi Sumber Daya Manusia dimana didalamnya terdapat suatu prosedur sistematik pengumpulan, penyimpanan, pemeliharaan dan perolehan semua data – data tentang semua karyawan. Selain itu untuk Perencanaan Sumber Daya Manusia akan terus berorginisir dengan baik sehingga jika terjadi permintaan ataupun penambahan karyawan perunit kerja sudah tersedia Sumber Daya Manusia yang berkualitas sesuai dengan standar perunit kerja yang ada di rumah sakit. Adapun suplai Sumber Daya Manusia dapat berasal dari internal dan eksternal. Suplai internal berasal dari karyawan yang sudah ada saat ini, karyawan yang dapat dipromosikan, dipindahkan atau didemosikan untuk memenuhi kebutuhan. Sedangkan untuk suplai eksternal adalah dari orang yang melamar pekerjaan. Personalia sebagai badan kepegawaian harus terus selalu memperbaharui sistem dan selalu memfile estimasi kebutuhan tenaga yang ada untuk mendukung semua proses pelayanan di rumah sakit. Sehingga proses pelayanan terhadap customer dapat berjalan dengan baik dan lancar.
49
