PEDOMAN PELAYANAN SATUAN PEMERIKSA INTERNAL RSU WILLIAM BOOTH TAHUN 2013
RSU WILLIAM BOOTH JL RAYA TLEKUNG NO 1 JUNREJO - BATU
DAFTAR ISI Halaman Judul.............................................................................................. Daftar Isi...................................................................................................... BAB I. Pendahuluan....................................................................................
i ii 1
1.1................................................................................................................. Latar Belakang................................................................................................. 1 1.2................................................................................................................. Tujuan Pedoman................................................................................................. 2 1.3................................................................................................................. Ruang Lingkup Pelayanan................................................................................. 2 1.4................................................................................................................. Batasan Operasional............................................................................................ 1.5.................................................................................................................
3
Landasan Hukum...................................................................................
3
BAB II. Standar Ketenagaan........................................................................
4
2.1. Kualifikasi Sumber Daya Manusia.......................................................
4
2.2. Distribusi Ketenagaan...........................................................................
4
BAB III. Standar Fasilitas............................................................................
6
3.1. Denah Ruang.........................................................................................
6
3.2. Standar Fasilita......................................................................................
6
BAB IV. Tata Laksana Pelayanan................................................................
7
4.1. Lingkup Kerja Audit Harus Meliputi Pengujian Dan Penilaian...........
7
4.2. Kegiatan Tinjauan Dalam Audit Sistem Pengendalian Internal............
7
4.3. Pelaksanaan Audit Intern......................................................................
7
BAB V.Logistik............................................................................................
14
BAB VI. Keselamatan Kerja........................................................................
15
BAB VII. Pengendalian Mutu......................................................................
17
2
BAB I PENDAHULUAN 1.1.
LATAR BELAKANG. Undang-undang nomor 44 tahun 2009 Tentang Rumah Sakit Pasal 39
mengamanatkan : a. Dalam penyelenggaraan rumah sakit harus dilakukan audit. b. Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa audit kinerja dan audit medis. c. Audit kinerja dan audit medis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara internal dan eksternal. d. Audit kinerja eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan oleh tenaga pengawas. e. Pelaksanaan audit medis berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri. Selanjutnya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 61 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pasal 123 menetapkan: a. Pengawasan operasional BLUD dilakukan oleh pengawas internal. b. Pengawas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh internal auditor yang berkedudukan langsung di bawah pemimpin BLUD. Sesuai dengan Undang-undang nomor 44 Tahun 2009 pasal 36 menetapkan bahwa setiap rumah sakit harus menyelenggarakan tata kelolarumah sakit dan tata kelola klinis yang baik. Kaidah-kaidah Good Corporate Governance meliputi transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian serta kewajaran/kepatutan sesuai dengan prinsip korporasi yang sehat dan taat kepada peraturan perundangan. Suatu mekanisme dan sistem pengendalian internal merupakan salah satu sarana utama untuk dapat memastikan bahwa pengelolaan rumah sakit telah dilaksanakansesuai dengan prinsip-prinsip Good Corporate Governance yang diinginkan tersebut. Panduan pelaksanaan ini merupakan salah satu penjabaran dari Pedoman Pelaksanaan Good Corporate Governance dan disusun untuk menjadi normanorma acuan kerja bagi unit Satuan Pemeriksa Internal agar dapat bekerja secara profesional sesuai dengan tujuan penugasannya dan sekaligus sebagai sarana komunikasi agar kerja unit Satuan Pemeriksa Internal (SPI) dapat diterima dan
1
didukung oleh unit kerja lainnya. 1.2.
TUJUAN PEDOMAN. 1) Membantu direktur agar dapat secara efektif mengamankan investasi dan aset rumah sakit. 2) Melakukan penilaian desain dan implementasi pengendalian intern, apakah cukup memadai dan dilaksanakan sistem pengendalian intern yang diciptakan untuk dapat menjamin data-data
keuangan
dapat dipercaya. 3) Melakukan analisis dan evaluasi efektifitas sistem dan prosedur pada semua bagian dan unit kegiatan rumah sakit. 1.3. RUANG LINGKUP PELAYANAN. a. Melakukan kajian dan analisis terhadap rencana investasi rumah sakit, khususnya sejauh mana aspek pengkajian dan pengelolaan risiko telah dilaksanakan oleh unit-unit kerja yang bersangkutan. b.
Melakukan penilaian terhadap sistem pengendalian pengelolaan, pemantauan efektivitas dan efisiensi sistem dan prosedur, dalam bidang-
c.
bidang : 1) Keuangan 2) Operasi dan pelayanan 3) Pemasaran 4) Sumber daya manusia 5) Pengembangan Melakukan penilaian dan pemantauan mengenai sistem pengendalian informasi dan komunikasi untuk memastikan bahwa : 1) Informasi penting rumah sakit terjamin keamanannya. 2) Fungsi sekretariat rumah sakit dalam pengendalian informasi dapatberjalan dengan efektif. 3)Penyajian laporan-laporan rumah sakit memenuhi peraturan perundang-
d.
undangan. Melaksanakan tugas khusus dalam lingkup pengendalian intern yang ditugaskan oleh direktur.
1.4. BATASAN OPERASIONAL. a. Audit dan evaluasi tentang kemampuan, efektivitas, ketaatazasan dan kualitas pelaksanaan tugas manajemen operasi dan manajemen penunjang
2
pada RSU William Booth yang antara lain meliputi pengelolaan risiko, material, control, pengadaan dan pembelian, dan lain sebagainya. b. Penilaian tentang efektivitas dan efisiensi dalam penggunaan sarana yang tersedia dan kualitas pelaksanaan tugas manajemen operasi. c. Penilaian tentang hasil guna atau manfaat yang direncanakan dari suatu kegiatan atau program. 1.5.
LANDASAN HUKUM. a. Undang-undang nomor 44 tahun 2009 Tentang Rumah Sakit Pasal 39. b. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 61 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pasal 123.
BAB II STANDAR KETENAGAAN 2.1.
KUALIFIKASI SUMBER DAYA MANUSIA. NAMA JABATAN
PENDIDIKAN
Direktur
Dokter/dokter spesialis
Ketua SPI
Sekretaris
SERTIFIKASI Kepemimpinan , kewirausahaan, Rencana strategis Bisnis, Tata kelola RS, SPM, Sistem Akuntabilitas, Sistem Remunerasi, Pengelolaan SDM Pelatihan SPI dasar dan lanjutan
S1 medis/paramedic/ ekonomi/akuntans i D3 paramedic atau Pelatihan SPI
3
JUMLAH KEBUTUHA N 1
1
1
SPI
Anggota
2.2.
D3 non-medik/S1 medic/paramedic/ ekonomi/akuntans i D3 paramedic atau D3 non-medik/S1 medic/paramedic/ ekonomi/akuntans i
dasar dan lanjutan Pelatihan SPI dasar dan lanjutan
3
DISTRIBUSI KETENAGAAN. .NAMA JABATAN Direktur
PENDIDIKAN
Dokter/dokter spesialis
Ketua SPI
Sekretaris SPI
Anggota
S1 medis/paramedic/ ekonomi/akuntans i D3 paramedic atau D3 non-medik/S1 medic/paramedic/ ekonomi/akuntans i D3 paramedic atau D3 non-medik/S1 medic/paramedic/ ekonomi/akuntans i
4
SERTIFIKASI Kepemimpinan , kewirausahaan, Rencana strategis Bisnis, Tata kelola RS, SPM, Sistem Akuntabilitas, Sistem Remunerasi, Pengelolaan SDM Pelatihan SPI dasar dan lanjutan
JUMLAH SDM 1
1
Pelatihan SPI dasar dan lanjutan
1
Pelatihan SPI dasar dan lanjutan
1
BAB III STANDAR FASILITAS 3.1.
DENAH RUANG. (Ada pada lampiran)
3.2.
STANDAR FASILITAS.
No JenisKelengkapan 1 Meja Kerja 2 Kursi
Standar
5
Jumlah Yg Dimiliki 1 1
BAB IV TATA LAKSANA PELAYANAN 4.1.LINGKUP KERJA AUDIT HARUS MELIPUTI PENGUJIAN DAN PENILAIAN. 1) Bidang keuangan dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan, termasuk ketaatan terhadap Rencana dan Strategi Rumah Sakit dan Term of Reference Rumah Sakit (TOR Rumah Sakit) yang telah ditetapkan. 2) Kehandalan dan efektivitas sistem pengendalian internal rumah sakit dan kegiatan operasinya termasuk manajemen risiko. 3) Kualitas kinerja pelaksanaan suatu kegiatan khususnya analisis terhadap manfaat dan biaya yang digunakan dalam kegiatan tersebut. 4.2.
KEGIATAN TINJAUAN DALAM AUDIT SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL. 1) Audit kehandalan sistempemeriksa internal bertujuan untuk memastikan bahwa sistem yang dipakai mampu untuk mencapai sasaran rumah sakit secara efisien dan ekonomis. 2) Audit efektivitas sistem pemeriksa internal bertujuan untuk memastikan bahwa sistem dapat berjalan sebagaimana mestinya, sehingga kekeliruan material, penyimpangan maupun perbuatan melawan hukum dapat dicegah atau dideteksi dan diperbaiki secara dini. 3) Audit terhadap kualitas kinerja pelaksanaan tugas pengendalian internal bertujuan untukmemastikan bahwa sasaran dan tujuan rumah sakit dapat tercapai dengan optimal.
4.3.
PELAKSANAAN AUDIT INTERN. 1) Kehandalan dan kebenaran informasi keuangan dan operasi rumah sakit. Auditor internal harus memeriksa cara yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengklasifikasi, mengukur dan melaporkan informasi-informasi tersebut, sehingga kehandalan dan kebenarannya
6
dapat dipastikan. Untuk itu penyajian laporan keuangan dan kinerja non keuangan rumah sakit harus diuji apakah telah akurat, handal, tepat waktu, lengkap dan mengandung informasi yang bermanfaat serta sesuai dengan standar. 2) Kepatuhan terhadap kebijakan, rencana kerja dan anggaran, prosedur dan peraturan perundang-undangan. Untuk itu auditor harus memeriksa dan meninjau apakah sistem yang digunakan telah cukup memadai dan efektif dalam menilai apakah aktivitas yang diaudit memang telah memenuhi ketentuan yang dimaksud. 3) Keamanan aset rumah sakit, termasuk memeriksa keberadaan aset tersebut sesuai dengan prosedur yang benar. 4) Efisiensi pemakaian sumber daya rumah sakit, untuk itu auditor harus memeriksa: a) Standar operasi dan pelayanan telah dibuat sehingga mampu untuk mengukurefisiensi dan penghematan yang dicapai. b) Standar operasi yang digunakan dapat dipahami dengan mudah dan baik serta dapat dilaksanakan secara efektif. c) Penyimpangan terhadap standar operasi dan pelayanan dapat mudah diidentifikasi, dianalisis dan dapat dilaporkan kepada penanggung jawab kegiatan untuk diambil langkah perbaikan. d) Terdapat kondisi di mana sarana yang digunakan di bawah standar kerja yang non produktif, kelebihan / kekurangan tenaga kerja, penggunaan
sistem/ sarana yang
kurang dapat
dipertanggungjawabkan dari segi biaya. 5) Hasil keluaran suatu kegiatan atau operasi sesuai dengan sasaran dan tujuan yang ingin dicapai.Untuk ini auditor internal harus memeriksa apakah : a) Program atau operasi tersebut dilaksanakan sesuai dengan rencana. b) Kriteria yang dipakai untuk mengukur hasil yang diperoleh telah c)
memadai dan sesuai dengan tujuannya. Informasi dan data mengenai hasil yang diperoleh, memang dapat dibandingkan dengan kriteria yang disusun dan sesuai dengan
tujuannya. d) Temuan hasil audit secara terpadu telah dikomunikasikan kepada pimpinan unit kerja terkait. Pelaksanaan audit harus meliputi perencanaan audit, pelaksanatindak lanjut dan pemantauan pelaksanaan tindak lanjut. 7
a. Untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab SPI maka perlu disusun perencanaan kegiatan yang konsisten dan sesuai dengan program dan sasaran rumah sakit yang antara lain meliputi : 1. Rencana dan StrategiRumah Sakit untuk jangka 5 (lima) tahun. 2. Rencana Kerja Audit Tahunan untuk tahun berikutnya yang dijabarkandalam TOR, dana Program Kerja Pemeriksaan Tahunan untuk rutin dan Program Pemeriksaan khusus untuk yang non rutin. Termasuk dalam rencana ini adalah jadual kerja audit dan sasarannya, rencana pengembangan dan pemenuhan tenaga audit yang profesional. b. Auditor internal harus merencanakan setiap pelaksanaan audit dengan sebaik-baiknya. Untuk itu auditor internal haruslah mendokumentasikan rencana kerja audit dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut : 1) Informasi dan latar belakang mengenai obyek audit, bila pernah diauditmaka perlu diperiksa bagaimana hasil pelaksanaan tindaklanjut yang pernah disarankan, bagaimana dampaknya terhadap audit yang dilakukan. 2) Jenis luasnya cakupan kerja audit yang akan dilaksanakan. 3) Sasaran audit harus dinyatakan dengan jelas, sehingga auditor dapat mengetahui dengan tepat masalah-masalah khusus apa yang harus mendapatkan prioritas pemeriksaan. 4) Penentuan prosedur dan teknik audit yang akan digunakan untuk memastikan bahwa audit dapat mencapai sasarannya, tanpa menghalangi kemungkinan pertimbangan lain yang berdasarkan kaahlian auditor. 5) Kebutuhan sumber daya pelaksanaan audit, yang meliputi jumlah auditor dan bidang keahian yang diperlukan, tingkat pengalaman yangdiinginkan dan bila perlu menggunakan konsultan/ tenaga ahli luar,sarana kerja yang dibutuhkan serta biaya pelaksanaan audit. 6) Mengkomunikasikan rencana audit dengan pihak-pihak terkait terutama mengenai bentuk aktivitas, jadual kegiatan, sumber daya yang diperlukan, dan bila diperlukan, rencana survei awal sebelum audit dilaksanakan. Survei awal ini dimaksudkan untuk mengurangi risiko audit dan hal-hal rawan yang perlu diantisipasi atau pendalaman lebih lanjut. 8
7) Format dan rencana susunan laporan hasil audit dan rencana kepada siapa
saja
laporan tersebut
didistribusikan serta
cara
mengkomunikasikannya. 8) Mendapatkan persetujuan pimpinan unit SPI sebelum audit dimulai. c. Dalam melaksanakan audit, auditor internal harus menggunakan prosedur dan tehnik yang memadai dalam melakukan pengumpulan, pemeriksaan, evaluasi dan analisis informasi serta mendokumentasikan hasil kerjanya sedemikian rupa sehingga : 1) Semua informasi yang berkait dengan tujuan dan ruang lingkup audit beserta bukti faktual yang diperoleh telah memenuhi kebutuhan audit. 2) Kepastian apakah prosedur dan tehnik audit yang dipakai, termasuk metode sampling, metode pengklasifikasian hingga penarikan kesimpulan hasil temuan sesuai dengan sasaran audit. 3) Obyektivitas dalam mulai pengumpulan informasi hingga penarikan kesimpulan hasil temuan tetap terjaga. 4) Format kertas kerja dan pelaporan hasil temuan cukup komunikatif baik bagi team audit sendiri dan terutama bagi auditee. Beberapa ketentuan mengenai kertas kerja ini antara lain adalah : a) Cakupan lengkap dan teliti. b) Tampilannya rapi, jelas dan ringkas c) Sistimatikanya mudah dibaca dan dimengerti d) Informasi yang disampaikan relevan dan tepat dengan tujuan audit. d. Auditor internal harus melaporkan hasil kerja audit mereka kepada auditee dan pemberi tugas. Dalam menyampaikan laporan hasil audit. Auditor internal harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut : 1) Draf laporan hasil audit yang berisi hasil temuan, butir-butir kesimpulan dan butir-butir rekomendasi haruslah direviewdan didiskusikan bersama dengan pimpinan auditee dan stafnya untuk menghindari kesalahpahaman. 2) Laporan hasil audit harus mengungkapkan tujuan, lingkup kerja, hasil temuan dan kesimpulan yang berupa opini auditor internal terhadap dampak temuan terhadap aktivitas yang diaudit 3) Laporan temuan antara lain harus bersifat : a) Obyektif, tidak memihak dan bebas dari prasangka dan bebas dari kekeliruan. b) Jelas, mudah dimengerti, logis, lugas dan sederhana serta menghindari bahasa teknis yang terlalu rumit. c) Singkat, langsung ke inti masalah tidak bertele-tele.
9
d)Konstruktif, lebih membantu auditee kearah perbaikan dari pada kritik. 4) Laporan hasil audit seyogyanya juga mengungkapkan hal-hal sebagai berikut: a) Hal-hal yang masih merupakan masalah dan belum dapat terselesaikan hingga saat audit berakhir. b)Pengakuan terhadap prestasi kerja auditee hasil perbaikan yang telah dilaksanakan dan terutama bila perbaikan ini dapat diterapkan pada bagian lain. c) Rekomendasi tindak lanjut bila memang ada hal-hal yang perlu dilakukan perbaikan pada proses kerja auditee. 5) Dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara pimpinan auditee dan auditor internal mengenai hasil temuan dan kesimpulan hasil audit maka perbedaan pendapat ini harus juga diungkapkan dalam laporan hasil audit. 6) Pimpinan SPI harus meriview dan menyetujui laporan hasil audit sebelum menerbitkan dan mendistribusikan laporan tersebut. e. SPI harus menindaklanjutilaporan hasil audit untuk mendapatkan kepastian bahwa langkah yang tepat atas hasil temuan audit telah dilaksanakan. Jika pimpinan unit kerja yang bersangkutan memutuskan untuk tidak mengikuti saran tindak lanjut atas suatu pertimbangan tertentu, maka SPI harus melaporkan hal tersebut. Kepala SPI beserta para auditornya wajib berusaha secara terus menerus agar organisasi SPI dapat berfungsi sesuai dengan visi, misi atribut dan tanggung jawabnya. Untuk dapat melaksanakan hal tersebut diatas maka : a. SPI harus mempunyai uraian tertulis mengenai tujuan, tugas, wewenang dan tanggung jawab yangdisebut dalam pembentukkan Panduan Pelaksanaan SPI (Internal Audit Charter) yang disahkan dengan surat keputusan direktur. b. Kepala SPI harus menerbitkan buku pedoman kerja unit SPI yang antara lain berisikan: 1) Buku Rencana Kerja unit SPI yang sesuai dengan Panduan Pelaksanaan SPI (Internal Audit Charter) dan tujuan rumah sakit baik untuk jangka panjang 5 (lima) tahunan maupun jangka pendek (tahunan), Rencana Kerja ini haruslah mencakup hal-hal sebagai berikut: a) Tujuan, jenis dan macam kegiatan/ program, jadual pelaksanaan
10
dan pelaporannya serta lokasinya. b) Ketentuan mengenai ukuran keberhasilan kinerja dan indikator kinerja kuncinya dari tiap kegiatan atau program. c) Uraianrinci dari setiap kegiatan/ program yang tekait dan sumber daya yang diperlukan. d) Rincian sumber daya yang diperlukan yang meliputi antara lain anggaran/dana waktu jumlah personil, dan peralatan lainnya. 2) Buku pedoman audit (Audit manual) yang berisikan kebijakan dan prosedur audit mulai dari persiapan pemeriksaan sampai dengan penyelesaian laporan hasil audit dan pemantauan hasil tindaklanjut. c. Kepala SPI harus mempunyai program untuk pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia dan program pengembangannya yang meliputi : 1) Uraian tugas setiap jenjang auditor . 2) Persyaratan kualifikasi dan kemampuan individu dari setiap jenjang tersebut. 3) Program pelatihan dan pengembangan bagi setiap auditor. 4) Penilaian kinerja, coaching dan konseling bagi tiap auditor sebagai bagian dari proses pengembangan profesionalisme mereka. d. Kepala SPI harus mengadakan koordinasi dengan dewan pengawas dan auditor eksternaluntuk menghindari tumpang tindih pemeriksaan dan memperkecil kemungkinan duplikasi kegiatan audit. Hal ini dapat dilakukan melalui : 1) Rapat periodik dengan dewan pengawas dan auditor eksternal membahas kepentingan bersama rencana audit. 2) Penyelarasan program audit dan akses timbal balik terhadap program audit dan kertas kerja masing-masing. 3) Pertukaran laporan hasil audit dan rekomendasi manajemen dari auditor eksternal. 4) Persamaan persepsi mengenai tehnik, metode dan terminologi audit sehingga dapat diperoleh keseragaman dalam penggunaannya. e. Kepala SPI harus mempunyai dan melakukan program jaminan mutu untuk dapat mengevaluasi kinerja unitnya dengan tujuan agar memperoleh keyakinan yang memadai bahwa kinerja SPI telah sesuai dengan Internal Audit Charter dan tujuan rumah sakit. Untuk itu kepala SPI haruslah : 1) Melakukan supevisi dan pemberdayaan terus menerus sejak tahapperencanaan, pelaksanaan, evaluasi pelaporan, hinggapemantauan tindak lanjut. 2) Melakukan review internal secara berkala bersama pimpinan dan staf
11
atau tim lain yang independen, untuk menilai tingkat efektivitas audit, kepatuhan auditor terhadap standar audit, kode etik serta ketentuan dan kebijakan lain. 3) Melakukan revieweksternal setiap 2 (dua) tahun oleh organisasi atau tim atau individu yang mampu, independen dan tidak mempunyai konflik kepentingan dengan rumah sakit, untuk memberikan penilaian dan opini terhadap efektivitas SPI terhadap standar audit,InternalAudit Charter, tujuan rumah sakit dan ketentuan lainnya. BAB V LOGISTIK NO
PERSEDIAAN BARANG
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Kertas FC 70gr Amplop Kosongan (T) Binder Clip 260 Bolpoint Standar biasa Clear Holder 40 Clip (B) Clip (K) Isi Staples (K) Isolai Nachi 2cm Kertas Folio 70gr (SIDU) Lakban hitam Otner Folio Lem povinal Pensil 2B Spidol Board Marker hitam Tinta E-Print 200ml hitam Tinta E-Print 200ml biru Tinta E-Print 200ml merah Tinta E-Print 200ml kuning Baterai Alkaline A2 Bay fresh Gunting (T) Tissue kotak refill / no brand
23
12
JUMLAH BARANG 1 rim 1 kotak 2 buah 4 buah 2 buah 2 dus 2 dus 2 buah 3 buah 1 rim 1 buah 5 buah 2 buah 2 buah 2 buah 1 buah 1 buah 1 buah 1 buah 2 buah 2 buah 1 buah 1 kotak
BAB VI KESELAMATAN KERJA Rumah sakit sebagai badan usaha merupakan tempat berkumpulnya tenaga kerja, pimpinan, pasien, pengunjung, dan mitra kerja yang lain. Dalam hubungannya antara pimpinan dan tenaga kerja, ada hak dan kewajiban yang harus dilakukan, salah satunya adalah hak tenaga kerja untuk mendapatkan keselamatan dan kesehatan kerja dalam menjalankan tugasnya. Sedangkan kewajiban tenaga kerja di antaranya adalah menjalankan atau mematuhi peraturan yang ditetapkan, misalnya tenaga kerja harus memakai alat pelindung diri pada proses pekerjaan yang memerlukan alat pelindung diri. Sementara itu, pimpinan berkewajiban untuk menyediakan alat pelindung diri sehingga pekerja terhindar dari kecelakaan atau penyakit akibat kerja. Dalam pelaksanaan program keselamatan diperlukan penanganan yang serius dan dukungan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang melibatkan seluruh bidang kegiatan dan seluruh sumber daya manusia (SDM) yang ada. Dengan adanya komitmen antara pimpinan, karyawan, dana, dan pengelolaan yang baik disertai pelaksanaan yang berkesinambungan maka rumah sakit akan dapat melaksanakan kegiatan keselamatankerja sesuai dengan harapan. Pelaksanaan keselamatankerja yang serius dan baik akan dapat mengurangi timbulnya kecelakaan maupun penyakit akibat kerja baik bagi karyawan, pekerja, pasien, dan masyarakat/pengunjung yang berada di RSU William Booth. Sehingga pada akhirnya, diharapkan segenap karyawan, pekerja, pasien, dan masyarakat/ pengunjung akan merasa aman dan nyaman berada di RSU William Booth. Tujuan Keselamatan Kerja adalah : 1. Melindungi setiap orang yang berada di tempat kerja agar selalu dalam keadaan sehat dan selamat. 2. Melindungi bahan dan alat-alat agar dapat digunakan secara aman dan efisien.
13
3. Terbentuknya Panitia PembinaKeselamatan dan Kesehatan Kerja di rumah sakit melalui kerjasama lintas program dan lintas sektoral. 4. Mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja, kebakaran, dan penyakit akibat kerja. 5. Mengamankan mesin, instalasi, pesawat, alat, dan bahan berbahaya. 6. Menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan tercipta penyesuaian antara pekerjaan dengan manusia atau manusia dengan pekerjaan. 7. Meningkatkan produktivitas kerja. 1) 2) 3) 4) 5) 6)
Keselamatankerja di Satuan Pemeriksa Internal : Penyediaan APAR di ruangSPI. Pengaturanventilasiruangan. Pengaturansuhuruangan. Monitoring kesehatanpegawai. UPS untuk computer SPI. APD.
BAB VII PENGENDALIAN MUTU Hasil kerja unit SPI sangat ditentukan oleh hasil kerja auditor internalnya. Hasil kerja ini akan sangat bermanfaat bagi SPI dan terutama bagi rumah sakit, bila pemakai jasa atau unit kerja dalam rumah sakit yakin, tahu dan merasakan bahwa pelaksanaanaudit internal oleh SPI memang memberikan nilai tambah bagi unit kerja khususnya dan rumah sakit pada umumnya. Untuk keperluan ini maka perlu disyaratkan suatu kode etik yang mengatur perilaku dan kepatuhan para internal auditor lebih dari tuntutan perundang-undangan. Kodeetikini mengatur prinsip dasar perilaku yang
14
dalampelaksanaannya memerlukan pertimbangan yang seksama dari masingmasing auditor. Pelanggaran terhadap kode etik ini dapat mengakibatkan yang bersangkutan mendapatkan peringatan dan bahkan diberhentikan dari tugas audit atau keluar dari rumah sakit. Auditor Internal harus memegang teguh dan mematuhi kode etik berikut ini, yaitu: a. Berperilaku dan bersikap jujur, obyektif dan cermat dalam melaksanakan tugas. b. Memiliki integritas dan loyalitas tinggi terhadap profesi, rumah sakit dan audit internal. c. Menghindari kegiatan atau perbuatan yang merugikan atau patut diduga dapat merugikan profesi internal audit atau rumah sakit. d. Menghindari aktivitas yang bertentangan dengan kepentingan rumah sakit atau yang mengakibatkan tidak dapat melakukan tugas dan kewajiban secara obyektif. e. Tidak menerima imbalan/ suap dari pihak manapun yang terkait dengan temuan. f. Mematuhi sepenuhnya standar profesional auditor internal, kebijakan rumah sakit dan peraturan perundangan. g. Memelihara dan mempertahankan moral dan martabat audit internal. h. Tidak memanfaatkan informasi yang diperoleh untuk kepentingan atau keuntungan pribadi atau hal lain yang menimbulkan atau patut diduga dapat menimbulkan kerugaian bagi rumah sakit dengan alasan apapun. i. Melaporkan semua hasil audit material dengan mengungkapkan kebenaran sesuai fakta yang ada dan tidak menyembunyikan hal yang dapat merugikan rumah sakit dan atau dapat merugikan rumah sakit dan atau dapat melanggar hukum.
15
