PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH "KANJURUHAN" KEPANJEN Jalan Panji No.100 Telp (0341) 395041 Fax (0341) 395024 E-mail:
[email protected]
Website: http://rsud-kanjuruhan.malangkab.go.id
KEPANJEN – MALANG 65163 PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH “KANJURUHAN” KEPANJEN KABUPATEN MALANG NOMOR : 445/
/421.215/2012
TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN PENGAWAS INTERNAL RUMAH SAKIT UMUM DAERAH “KANJURUHAN” KEPANJEN KABUPATEN MALANG
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH “KANJURUHAN” KEPANJEN KABUPATEN MALANG Menimbang
:
a. Bahwa sebagaimana pasal 45 ayat (1) Peraturan Bupati Malang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Rumah Sakit Umum Daerah, disebutkan bahwa Satuan Pengawas adalah satuan kerja fungsional non struktural atau yang bertugas membantu Direktur dalam melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan kegiatan internal rumah sakit. b. Bahwa dalam rangka pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan kegiatan internal sehubungan dengan maksud huruf a konsideran menimbang ini, dipandang perlu melakukan Pembentukan Satuan Pengawas
Internal
(SPI)
Rumah
Sakit
Umum
Daerah
“Kanjuruhan” Kepanjen Kabupaten Malang yang ditetapkan dengan
Peraturan
Direktur
Rumah
Sakit
Umum
Daerah
“Kanjuruhan” Kepanjen Kabupaten Malang. Mengingat
:
1. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; 2. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah; 4. Peraturan
Menteri
Kesehatan
Republik
Indonesia
Nomor
1684/MENKES/PER/XII/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit; 5. Peraturan
Menteri
Kesehatan
1045/MENKES/PER/XI/2006
Republik
tentang
Indonesia
Pedoman
Nomor
Organisasi
Rumah Sakit di Lingkungan Departemen Kesehatan; 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang 1
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah; 7. Keputusan
Menteri
Kesehatan
Republik
Indonesia
Nomor:
811/MENKES/SK/X/2006, Tanggal 03 Oktober 2006 tentang Peningkatan Kelas Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Malang Milik Pemerintah Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur (Diktum ke 2 perihal Peningkatan Kelas Rumah Sakit dari Kelas C menjadi Kelas B Non Pendidikan); 8. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Organisasi Perangkat Daerah 9. Peraturan Bupati Malang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Rumah Sakit Umum Daerah; MEMUTUSKAN Menetapkan
:
PERATURAN
DIREKTUR
RUMAH
“KANJURUHAN” KEPANJEN
SAKIT
UMUM
DAERAH
KABUPATEN MALANG TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN PENGAWAS INTERNAL RUMAH SAKIT UMUM DAERAH “KANJURUHAN” KEPANJEN
KABUPATEN
MALANG
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Direktur ini yang dimaksud dengan : 1.
Direktur
adalah
Direktur
Rumah
Sakit
Umum
Daerah
“Kanjuruhan” Kepanjen Kabupaten Malang; 2.
Wakil Direktur adalah Wakil Direktur Pelayanan dan Wakil Direktur Administrasi dan Keuangan pada RSUD “Kanjuruhan” Kepanjen Kabupaten Malang;
3.
Rumah Sakit Umum Daerah “Kanjuruhan” Kepanjen Kabupaten Malang adalah institusi pelayanan kesehatan milik Pemerintah Kabupaten Malang yang menyelenggarakan
pelayanan
kesehatan
perorangan
secara
paripurna
yang
menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat di Rumah Sakit Umum Daerah “Kanjuruhan” Kepanjen Kabupaten Malang;
4.
Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan 2
kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. 5.
Satuan pengawas internal adalah perangkat BLUD yang bertugas melakukan pengawasan dan pengendalian internal dalam rangka membantu pimpinan BLUD untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial sekitarnya (socialresponsibility) dalam menyelenggarakan bisnis sehat;
6.
Jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab dan wewenang dan hak seorang PNS dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan / atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri;
7.
Jabatan struktural adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang PNS dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi yang ditandai dengan eselonering;
8.
Jabatan Non Struktural adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang PNS; BAB II PEMBENTUKAN Pasal 2
Dengan Peraturan Direktur ini dibentuk Satuan Pengawas Internal Rumah Sakit Umum Daerah “Kanjuruhan” Kepanjen Kabupaten Malang. Pasal 3 Satuan Pengawas Internal berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Rumah Sakit Umum Daerah “Kanjuruhan” Kepanjen Kabupaten Malang. BAB III SUSUNAN ORGANISASI Pasal 4 (1). Susunan Organisasi Satuan Pengawas Internal disusun dengan mempertimbangkan ketersediaan Sumber Daya (2). Susunan Organisasi yang terdiri dari: a. Ketua; b. Sekretaris; dan c. Kelompok Kerja (Pokja). (3) Kelompok Kerja (Pokja) sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c, terdiri dari: a. Pelayanan; b. Administrasi dan Pengelolaan; c. Keuangan; d. Sarana dan Prasarana. 3
BAB IV TUGAS POKOK DAN FUNGSI Pasal 5 (1). Tugas pokok dan fungsi Satuan Pengawas Internal Rumah Sakit Umum Daerah ”Kanjuruhan” Kepanjen Kabupaten Malang: a. Bersama-sama jajaran manajemen menciptakan dan meningkatkan pengendalian internal Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah ”Kanjuruhan” Kepanjen Kabupaten Malang. b. Membantu Direktur dalam kegiatan penilaian atas sistem pengendalian manajemen dan pelaksanaannya serta memberikan saran-saran perbaikan dalam hal : b.1.
Pengamanan harta kekayaan (asset);
b.2.
Menciptakan akurasi Sistem Informasi Keuangan;
b.3.
Menciptakan efisiensi dan produktivitas;
b.4.
Mendorong dapat dipatuhinya kebijakan manajemen dalam penerapan
praktek bisnis yang sehat. c. Menyusun program kerja pengawasan tahunan dan evaluasi pencapaiannya. d. Menyampaikan laporan hasil pengawasan dan kinerja kepada Direktur. e. Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Satuan Pengawas Internal wajib menjaga kelancaran tugas satuan organisasi lainnya dalam rumah sakit. (2). Satuan Pengawas Internal melaporkan pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, kepada Direktur secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun dan sewaktu-waktu apabila diperlukan . Pasal 6 Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Satuan Pengawas Internal berwenang: a. Memberdayakan diri sebagai Strategic Business Partner bagi pejabat pengelola dengan memberikan masukan-masukan dan pertimbangan kepada Direktur terhadap hal-hal strategis yang dihadapi rumah sakit ; b. Mengatur dan melaksanakan tugas pengawasan internal berdasarkan standar audit yang dimiliki, mekanisme kerja dan supervisi yang memadai.
Pasal 7 Ketua Ketua mempunyai tugas: a.
Bertanggungjawab dalam penyelenggaraan, pengkoordinasian, pengaturan dan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian secara internal di Rumah Sakit Umum Daerah ”Kanjuruhan” Kepanjen Kabupaten Malang;
4
b.
Bersama dengan Sekretaris dan Kelompok Kerja (Pokja) menyusun program kerja
c.
pengawasan tahunan; Melakukan tinjauan yang efektif dari sistem yang telah diterapkan di Rumah Sakit
Umum Daerah ”Kanjuruhan” Kepanjen Kabupaten Malang; d. Merencanakan dan memantau pelaksanaan pengawasan (audit) yang dilakukan oleh e.
Kelompok Kerja (Pokja); Mengevaluasi dan memastikan kedisiplinan dan kegiatan pengawasan (audit) yang
f.
telah dilaksanakan sesuai kriteria/standar pengawasan (audit) yang ditetapkan; Menyiapkan laporan hasil pengawasan (audit) lengkap dengan rekomendasi secara berkala ke Direktur. Pasal 8 Sekretaris
Sekretaris mempunyai tugas: a.
Melaksanakan
pengadaan
umum
terkait dengan kegiatan Satuan Pengawas Internal (SPI); b.
Menyiapkan draft program tahunan pengawasan Satuan Pengawas Internal (SPI);
c.
Menyusun jadwal pertemuan dengan melakukan koordinasi dengan Kelompok Kerja (Pokja);
d.
Menyiapkan
agenda
dan
materi
pertemuan; e.
Mendokumentasikan
setiap
hasil
Menyiapkan
tertulis
hasil
kegiatan pengawasan; f.
laporan
kegiatan pengawasan untuk ditandatangani Ketua Satuan Pengawas Internal (SPI) dan dilaporkan ke Direktur. Pasal 9 Kelompok Kerja Pelayanan Kelompok Kerja Pelayanan mempunyai tugas: a.
Merumuskan kebijakan dan prosedur pengawasan dalam upaya peningkatan pelayanan melalui penyusunan standar prosedur operasional pengawasan kegiatan pelayanan;
b.
Menyusun kriteria/standar indikator penilaian (audit) pelayanan;
c.
Melaksanakan kegiatan, pengawasan (audit) terhadap kinerja pelayanan yang diberikan/dilakukan di rumah sakit;
d.
Membuat laporan hasil pengawasan (audit) pelayanan lengkap dengan rekomendasi dan disiapkan untuk Ketua Satuan Pengawas Internal (SPI). 5
Pasal 10 Kelompok Kerja Administrasi dan Pengelolaan Kelompok Kerja Administrasi dan Pengelolaan mempunyai tugas: a.
Merumuskan
kebijakan
dan
prosedur
pengawasan
administrasi
dan
pengelolaan dalam upaya peningkatan pelayanan melalui penyusunan standar prosedur operasional pengawasan administrasi dan pengelolaan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan; b.
Menyusun kriteria/standar indikator audit administrasi dan pengelolaan;
c.
Melaksanakan kegiatan pengawasan (audit) terhadap kegiatan administrasi dan pengelolaannya di rumah sakit;
d.
Membuat laporan hasil pengawasan (audit) administrasi dan pengelolaan lengkap dengan rekomendasi dan disiapkan untuk Ketua Satuan Pengawas Internal (SPI). Pasal 11 Kelompok Kerja Keuangan
Kelompok Kerja Keuangan mempunyai tugas: a. Merumuskan kebijakan dan prosedur pengawasan (audit) dalam upaya peningkatan pelayanan melalui penyusunan standar prosedur operasional pengawasan keuangan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan; b. Menyusun kriteria/standar indikator pengawasan (audit) keuangan; c. Melaksanakan kegiatan pengawasan (audit) terhadap kinerja keuangan rumah sakit; d. Membuat laporan hasil pengawasan (audit) keuangan lengkap dengan rekomendasi dan disiapkan untuk Ketua Satuan Pengawas Internal (SPI). Pasal 12 Kelompok Kerja Sarana dan Prasarana Kelompok Kerja Sarana dan Prasarana mempunyai tugas: a.
Merumuskan kebijakan dan prosedur pengawasan (audit) dalam upaya peningkatan pelayanan melalui penyusunan standar prosedur operasional pengawasan sarana dan prasarana dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundangundangan;
b.
Menyusun kriteria/standar indikator pengawasan (audit) sarana dan prasarana;
c.
Melaksanakan kegiatan pengawasan (audit) terhadap optimalisasi penggunaan sarana dan prasarana sesuai fungsinya di rumah sakit;
d.
Membuat laporan hasil pengawasan (audit) sarana dan prasarana lengkap dengan rekomendasi dan disiapkan untuk Ketua Satuan Pengawas Internal (SPI). 6
BAB V TATA KERJA Pasal 13 Dalam melaksanakan tugasnya, semua unsur Satuan Pengawas Internal wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dilingkungan Satuan Pengawas Internal maupun dalam hubungannya dengan unit kegiatan lain. Pasal 14 (1). Ketua
Satuan
Pengawas
Internal
bertanggung
jawab
memimpin
dan
mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Kelompok Kerja (Pokja). (2). Ketua Satuan Pengawas Internal wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada Direktur serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya. (3). Dalam menyampaikan laporan, tembusan disampaikan pula kepada Unit Kegiatan lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja. (4). Dalam rangka pelaksanaan tugas, Ketua Satuan
Pengawas Internal wajib
mengadakan rapat serta melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala. BAB VI PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN Pasal 15 (1) Satuan Pengawas Internal merupakan organisasi non struktural yang dibentuk dan ditetapkan oleh Direktur Rumah Sakit Umum Daerah “Kanjuruhan” Kepanjen Kabupaten Malang. (2) Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), dapat dibentuk dengan mempertimbangkan: a. sikap profesional, reputasi dan perilaku; b. keseimbangan antara rnanfaat dan beban; c. kompleksitas manajemen; dan d. volume dan/atau jangkauan pelayanan. (3). Kriteria yang dapat diusulkan menjadi keanggotaan Satuan Pengawas Internal, antara lain: a. mempunyai etika, integritas dan kapabilitas yang memadai; b. memiliki pendidikan dan/atau pengalaman teknis sebagai pemeriksa; c. mempunyai sikap independen dan obyektif terhadap obyek yang diaudit. (4). Satuan Pengawas Internal dapat diganti dalam masa bakti keanggotaannya apabila yang bersangkutan karena sesuatu hal tidak dapat melaksanakan tugasnya. BAB VII PEMBIAYAAN Pasal 16 7
Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, dibebankan pada Badan Layanan Umum Daerah dan dimuat dalam Rencana Bisnis Anggaran Rumah Sakit Umum Daerah “Kanjuruhan” Kepanjen Kabupaten Malang. BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 17 Bagan Struktur Organsasi Satuan Pengawas Internal adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur ini.
BAB IX KETENTUAN PENUTUP Pasal 18 (1). Peraturan Direktur ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. (2). Dengan ditetapkannya Peraturan Direktur ini, maka segala bentuk peraturan ataupun keputusan direktur yang mengatur hal/materi yang sama dinyatakan tidak berlaku lagi.
Ditetapkan di Tanggal
: :
Kepanjen 2012
DIREKTUR RSUD “KANJURUHAN” KEPANJEN KABUPATEN MALANG
dr. HARRY HARTANTO, MM. Pembina Utama Muda NIP. 19580522 198803 1 003
8
