-1-
PERATURAN BUPATI MOJOKERTO NOMOR 32 TAHUN 2014 TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RA. BASOENI KABUPATEN MOJOKERTO DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI MOJOKERTO, Menimbang
: bahwa
dengan
Kabupaten
telah
Mojokerto
ditetapkannya ditetapkannya Nomor
1
Peraturan
Tahun
2014
Daerah tentang
Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Mojokerto, Mojokerto, maka Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah RA. Basoeni Kabupaten ditetapkan dengan Peraturan Bupati; Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten
tentang dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730); 2. Undang-Undang
Nomor
32
Tahun
Pemerintahan Daerah (Lembaran Indonesia Tahun 2004 Nomor
2004
tentang
Negara Republik 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
D:\MUJIATI\PERDA DAN DAN PERBUP OPD KAB KAB MJKT\PERDA DAN PERBUP PERBUP 2014\PERBUP\Perbup 2014\PERBUP\Perbup 32 Th 2014 ttg RSUD RSUD RA. Basoeni.doc Basoeni.doc
-2-
3. Undang-Undang
Nomor
25
Tahun
2009
tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 4. Undang-Undang
Nomor
Pembentukan
12
Tahun
Peraturan
2011
tentang
Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
82,
Tambahan
Lembaran
Negara
Republik
Indonesia Nomor 5234); 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan
Daerah
(Lembaran
Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Indonesia
Daerah
Tahun
(Lembaran
2005
Nomor
Negara 165,
Republik Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan
Daerah
Provinsi,
dan
Pemerintahan
Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat
Daerah
(Lembaran
Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010; 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota;
-3-
12. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 12 Tahun
2008
tentang
Organisasi
dan
Tata
Kerja
Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Mojokerto (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 1 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2014 Nomor 2); MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
PERATURAN
BUPATI
TENTANG
PENJABARAN
TUGAS
POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RA. BASOENI KABUPATEN MOJOKERTO.
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Mojokerto. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mojokerto. 3. Bupati adalah Bupati Mojokerto. 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Mojokerto. 5. Rumah Sakit Umum Daerah RA. Basoeni adalah Rumah Sakit Umum Daerah RA. Basoeni Kabupaten Mojokerto. 6. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah RA. Basoeni Kabupaten Mojokerto. BAB II RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RA. BASOENI Pasal 2 Rumah Sakit Umum Daerah RA. Basoeni mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagaimana diatur dalam Pasal 41 dan Pasal 42 Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Mojokerto sebagaiman telah diubah terakir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 1 Tahun 2014.
-4-
Bagian Kesatu Direktur Pasal 3 Direktur
mempunyai
tugas
memimpin,
mengkoordinasikan
dan
mengendalikan seluruh kegiatan Rumah Sakit Umum Daerah RA. Basoeni. Bagian Kedua Bagian Tata Usaha Pasal 4 (1) Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas Rumah Sakit Umum Daerah RA. Basoeni meliputi urusan umum, kepegawaian, perencanaan dan keuangan. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi : a. pelaksanaan penyiapan bahan dalam rangka penyusunan anggaran dan pertanggungjawaban keuangan; b. pelaksanaan pembinaan organisasi dan tatalaksana; c. pengelolaan administrasi kepegawaian dan keuangan; d. pengelolaan urusan rumah tangga, perlengkapan, surat menyurat dan kearsipan; e. penyiapan
data
informasi,
kepustakaan,
inventarisasi,
hubungan
masyarakat dan promosi Rumah Sakit Umum Daerah RA. Basoeni; f.
pelaksanaan koordinasi dalam rangka peningkatan sumber daya manusia;
g. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan h. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Direktur. Pasal 5 (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas : a. melaksanakan kegiatan rumah tangga dan perlengkapan kantor; b. meleksanakan surat menyurat, tata kearsipan dan penggandaan; c. melaksanakan kehumasan; d. menyiapkan data untuk penyusunan peraturan perundang-undangan; e. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan dan pengembangan pegawai, mutasi pegawai serta pengelolaan administrasi kepegawaian; f.
melaksanakan usaha peningkatan moralitas dan kualitas disiplin pegawai dan kesejahteraan pegawai;
g. melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan; dan h. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha.
-5-
(2) Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas : a. menyusun program srtategis rumah sakit; b. mengkoordinasikan, menghimpun data dan menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan program kerja dan rencana kerja serta penyusunan anggaran; c. menyiapkan bahan koordinasi dan pelaksanaan kegiatan dalam rangka peningkatan kompetensi sumber daya manusia; d. menyusun dan menyiapkan laporan pelaksanaan program; e. menyusun dan menyiapkan laporan kinerja; f. melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan; dan g. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha. (3) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas : a. menyiapkan bahan dan mengelola penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja, melakukan koordinasi dengan instansi lain atau lembaga lain; b. menyusun Rencana Keuangan Anggaran (RKA), Rencana Bisnis Anggaran (RBA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) serta mempertanggung jawabkan keuangan dan laporan mobilisasi dana; c. melaksanakan verifikasi, pembukuan dan pencatatan keuangan lainnya; d. menghimpun data dalam penyusunan Perubahan Anggaran Keuangan (PAK); e. mengelola pembayaran gaji, keuangan, perjalanan dinas dan keuangan lainnya termasuk pengelolaan penerimaan dari hasil retribusi yang dikelola rumah sakit; f. melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan; dan g. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha. Bagian Ketiga Bidang Pelayanan Pasal 6 (1) Bidang Pelayanan, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Rumah Sakit Umum Daerah RA. Basoeni yang meliputi pelayanan medik dan pelayanan perawatan. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pelayanan mempunyai fungsi : a. pelaksanaan koordinasi kebutuhan pelayanan medis dan pelayanan perawatan; b. pengendalian kegiatan pelayanan medis dan pelayanan perawatan; c. pembinaan kegiatan pelayanan medis dan pelayanan perawatan; d. pembinaan kegiatan penerimaan pemulangan pasien; e. pengelolaan pelayanan yang bekerjasama dalam asuransi kesehatan; f. pengelolaan pelaksanaan pelayanan perawatan jenazah; g. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan h. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Direktur.
-6-
Pasal 7 (1) Seksi Pelayanan Medik, mempunyai tugas : a. menyiapkan
bahan
koordinasi
kebutuhan
pelayanan
medis
dan
instalasi rawat inap, rawat jalan, rawat darurat, kamar bersalin, perawatan anak dan perinatologi; b. melaksanakan
pemantauan
dan
pengawasan
kegiatan
pelayanan
medis; c. melakukan pemantauan dan pengawasan penerimaan dan pemulangan pasien; d. mengkoordinasikan kegiatan pelayanan asuransi kesehatan rumah sakit; e. melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan; dan f.
melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelayanan.
(2) Seksi Pelayanan Perawatan, mempunyai tugas : a. menyiapkan
bahan
koordinasi
perencanaan
kebutuhan
tenaga,
perlengkapan dan fasilitas dalam kegiatan asuhan keperawatan; b. melaksanakan
pembinaan
dan
pemantauan
kegiatan
asuhan
keperawatan dan pengembangan tenaga keperawatan; c. melakukan kegiatan untuk pengembangan disiplin profesi tenaga perawatan; d. menyiapkan kebutuhan dan mengatur peralatan perawatan; e. melakukan
pemantauan
dan
evaluasi
pemanfaatan
peralatan
perawatan; f.
menyusun kegiatan dan mekanisme keperawatan dalam koordinasi kegiatan semua instalasi;
g. melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan; h. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelayanan. Bagian Keempat Bidang Penunjang Pasal 8 (1) Bidang Penunjang, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Rumah Sakit Umum Daerah RA. Basoeni meliputi penunjang medis dan penunjang non medis. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Penunjang mempunyai fungsi : a. pelaksanaan pengawasan,
penyusunan
perencanaan
program
pengendalian,
pemeliharaan
dan
kebutuhan,
evaluasi
sarana
prasarana medis dan non medis rumah sakit; b. pelaksanaan program pengawasan, pemeliharaan dan pengendalian penggunaan sarana prasarana medis dan non medis rumah sakit;
-7-
c. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama antar bidang dan sub bidang rumah sakit, instalasi dan lembaga lain dibidang sarana prasarana rumah sakit; d. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan e. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Direktur. Pasal 9 (1) Seksi Penunjang Medis, mempunyai tugas : a. menyiapkan bahan koordinasi kebutuhan penunjang medis dan instalasi radiologi, laboratorium klinik, farmasi, rehab medis dan rekam medis; b. melaksanakan pemantauan penggunaan fasilitas penunjang medis; c. melaksanakan pemantauan dan penilaian pelayanan penunjang medis pada pasien; d. menghimpun, memelihara, melakukan kegiatan rekam medis dan menyajikan rekam medis bagi yang membutuhkan; e. melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan; dan f. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penunjang. (2) Seksi Penunjang Non Medis, mempunyai tugas : a. menyiapkan bahan koordinasi kebutuhan penunjang non medis pada instalasi pemeliharaan sarana, gizi, sterelisasi dan penyuluhan kesehatan; b. melaksanakan pemantauan penggunaan fasilitas penunjang non medis; c. melaksanakan pemantauan dan penilaian pelayanan penunjang non medis pada pasien; d. melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan; dan e. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penunjang. BAB III INSTALASI Pasal 10 (1) Instalasi merupakan fasilitas penyelenggaraan medis dan keperawatan, pelayanan penunjang, kegiatan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan. (2) Instalasi dipimpin oleh seorang Kepala Instansi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur dan berkoordinasi dengan Seksi sesuai dengan bidang tugasnya. (3) Kepala Instansi adalah jabatan non struktural. (4) Instalasi mempunyai tugas merencanakaan, melaksanakan dan melaporkan kegiatan di instalasi rumah sakit. (5) Jenis dan jumlah instalasi disesuaikan dengan kemampuan rumah sakit dan kebutuhan masyarakat berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri. (6) Jenis instalasi ditetapkan oleh Direktur.
-8-
BAB IV KOMITE Pasal 11 (1) Komite
adalah
kelompok
tenaga
medis
atau
keperawatan
yang
keanggotaannya dipilih dari anggota staf fungsional. (2) Komite dipimpin oleh seorang Ketua Komite yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur. (3) Ketua Komite adalah jabatan non struktural. (4) Komite
mempunyai
tugas
membantu
Direktur
menyusun
standar
pelayanan, menegakkan etika profesi dan mutu pelayanan berbasis bukti, memantau pelaksanaannya, mengatur kewenangan profesi anggota staf fungsional dan mengembangkan program pelayanan, pendidikan dan pelatihan serta kegiatan penelitian dan pengembangan. (5) Komite mempunyai fungsi : a. menjaga, mengkoordinasikan dan mengintegrasikan proses peningkatan mutu pelayanan rumah sakit; b. memberikan rekomendasi kewenangan klinis; c. mengusulkan solusi kepada manajemen atas masalah yang terkait dengan keprofesionalan tenaga, sistem pelaporan pasien, penugasan staf dan tindak disiplin; dan d. mempertahankan keterkaitan antara teori, riset dan praktek dalam kaitan dengan anggota. (6) Pembentukan komite pada dipilih oleh anggota dan ditetapkan Direktur. (7) Dalam melaksanakan tugasnya, komite dibantu oleh sub komite, yang terdiri dari sub komite etik profesi, sub komite kredensial dan sub komite mutu profesi. (8) Keanggotaan komite terdiri dari : a. Ketua merangkap anggota; b. Wakil ketua merangkap anggota; c. Sekretaris merangkap anggota; dan d. Anggota. BAB V SATUAN PEMERIKSAAN INTERNAL Pasal 12 (1) Satuan Pemeriksaan Internal (SPI) adalah pegawai rumah sakit yang bersifat independen. (2) SPI dipimpin oleh seorang Ketua SPI yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur. (3) Ketua SPI adalah jabatan non struktural.
-9-
(4) SPI mempunyai tugas membantu direktur dalam audit kinerja internal rumah sakit, meliputi : a. Audit Keuangan adalah melakukan penilaian tentang pengelolaan keuangan dana yang dikelola; dan b. Audit Non Keuangan (Audit Kepatuhan, Audit Kinerja dan Audit Pengendalian Internal). (5) SPI mempunyai fungsi melakukan penilaian independen untuk menguji dan mengevaluasi kegiatan Rumah Sakit Umum Daerah RA. Basoeni sebagai sebuah pelayanan yang menunjang pengendalian internal. (6) SPI secara Independen membantu direktur dan semua unit operasional di dalam rumah sakit dalam memenuhi kewajibannya untuk mencapai tujuan dengan meningkatkan corporate governance ; (7) Dalam menjalankan tugasnya, SPI mengacu dan merujuk pada berbagai peraturan dan ketentuan intern dan pedoman yang terdapat dalam berbagai standar profesional audit internal, yaitu : a. Standard Operating Procedures Internal Audit serta pemutakhirannnya; b. Semua peraturan pemerintah yang telah diberlakukan oleh manajemen rumah sakit; dan c. Standar Audit dan Kode Etik dari The Institute of Internal Auditors , sebagaimana telah diendorse oleh Direktur. (8) Anggota SPI dibagi pada unit-unit kerja berdasarkan kompetensi dan tingkat resiko unit kerja yang bersangkutan secara lebih spesifik. BAB VI KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL Pasal 13 Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Rumah Sakit Umum Daerah RA. Basoeni sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 14 Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 70 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah RA. Basoeni Kabupaten Mojokerto (Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2008 Nomor 71) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku serta semua Peraturan Perundangundangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini. Pasal 15 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- 10 -
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mojokerto.
Ditetapkan di Mojokerto pada tanggal 30 Mei 2014 BUPATI MOJOKERTO, ttd. MUSTOFA KAMAL PASA Diundangkan di Mojokerto Pada tanggal 30 Mei 2014 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO ttd. HERRY SUWITO BERITA DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2014 NOMOR 33
