PEDOMAN PELAYANAN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT PUSKESMAS PENANAE KOTA BIMA
By Cha_Q ZhaNdo’O
DAFTAR ISI DAFTAR ISI HALAMAN JUDUL BAB I
PENDAHULUAN A. B. C. D. E.
BAB II
LATAR BELAKANG TUJUAN PEDOMAN RUANG LINGKUP PEDOMAN BATASAN OPERASIONAL LANDASAN HUKUM
STANDAR KETENAGAAN A. B. C.
BAB III
KUALIFIKASI SUMBER DAYA MANUSIA DISTRIBUSI KETENAGAAN JADWAL KERJA STANDAR FASILITAS
A. B.
DENAH RUANGAN STANDAR FASILITAS
BAB IV
TATA LAKSANA PELAYANAN
BAB V
LOGISTIK
BAB VI
KESELAMATAN PASIEN
BAB VII
KESELAMATAN KERJA
BAB VIII
PENGENDALIAN MUTU
BAB IX
PENUTUP
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Untuk menciptakan bangsa yang memiliki kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat dibutuhkan kerjasama masyarakat dalam menciptakan pembangunan kesehatan. Pembangunan kesehatan di Indonesia berfungsi untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan masyarakat untuk hidup sehat sehingga setiap orang dapat mewujudkan derajat kesehatan yang optimal. Pembangunan kesehatan di Indonesia masih perlu bebenah yang berkonsentrasi guna mewujudkan pembangunan kesehatan yang memiliki pengaruh signifikan tehadap tingkat kesehatan masyarakat yang optimal. Puskesmas merupakan sebuah institusi pelayanan kesehatan yang berbasis masyarakat yang ikut berperan sebagai perangkat pembangunan kesehatan milik pemerintah. Puskesmas juga merupakan ujung tombak pelayanan UKP maupun UKM di srata pertama pelayanan kesehatan dn merupakan unit pelaksana teknis dinas kesehatan kabupaten atau yang bertanggung jawab menyelenggarakan sebagai tugas pembangunan kesehatan di kabupaten atau kota. Pencegahan dan pengendalian penyakit menular merupakan program pelayanan kesehatan puskesmas untuk mencegah dan mengendalikan menularnya penyakit menular/infeksi (misalnya TB,DBD,Kusta dll) B. Tujuan Pedoman a. Tujuan Umum Sebagai pedoman petugas kesehatan dalam memberikan pelayanan pengendalian pemberantasan penyakit serta meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. b. Tujuan Khusus Menurunkan angka kesakitan, kematian dan kecacatan akibat penyakit menular prioritas penyakit menular yang ditanggulangi adalah malaria, DBD, Diare, Polio, Filarial, TB paru, HIV/AIDS, Pneumonia dan penyakit-penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Uraian tugas umum untuk koordinator encegahan dan pemberantasan penyakit menular yaitu menyusun perencanaan dan evaluasi kegiatan di unit P2M mengkoordinir dan berperan aktif terhadap kegiatan diunitnya dan ikut serta aktif mencegah dan mengawasi terjadinya peningkatan kasus penyakit menular serta menindaklanjuti terjadinya KLB. Banyak upaya yang dilakukan oleh puskesmas untuk memberantas penyakit menular, setelah puskesmas bekerja, kinerja P2P dilapotkan kepada kepala Dinas Kesehatan kabupaten atau kota/Tingkat II.
C. Ruang Lingkup Pelayanan Ruang lingkup pencegahan dan pengendalian penyakit a. Surveilens epidemiologi b. Imunisasi c. TBC d. Malaria e. Kusta f. DBD g. Penanggulangan KLB h. ISPA/Pneumonia i. Filariasia j. AFP k. Diare l. Rabies/Gigitan hewan penular rabies m. HIV/AIDS n. Penyakit tidak menular. Terdapat banyak sekali macam penyakit menular berikut in, jenis penyakit menular yang bersumber data dari puskesmas berdasarkan KEPMENKES RI NOMOR 1479/MENKES/SK/X/2003 Tentang pedoman penyelenggaraan sistem surveilens epidemiologi penyakit menular dan penyakit tidak menular. TABEL
Kegiatan pokok pemberantasan penyakit menular oleh puskesmas terdiri dari: a. Pencegahan dan penanggulangan faktor resiko b. Peningkatan imunisasi, penemuan dan tatalaksana penderita, peningkatan surveilans epidemiologi dan penggulangan wabah c. Peningkatan komunikasi informasi dan edukasi pencegahan dan pengendalian penyakit. D. Batasan Operasional 1) Imunisasi adalah suatu upaya untuk menimbulkan/meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit, sehingga bila suatu saat terpajan dengan penyakit tersebut tidak akan sakit hanya mengalami sakit ringan. 2) Surveilans penyakit Surveilans penyakitMeliputi surveilans campak, AFP, Tetanus neonaorum, DBD, Malaria, TBC, Difteri, hepatitis, pneumonia, Diare, Hypertensi dan DM 3) Kunjungan rumah pasien Kunjungan rumah pasien Meliputi kunjungan pasien TB BTA+, pasien mangkir 4) Penelitian Epidemiologi Penelitian EpidemiologiMeliputi KLB, diare, DB, Campak, Tetanus, malaria, flu burung dan HIV/AIDS
5) Penyuluhan Penyuluhan adalah gabungan dari berbagai kegiatan dan kesempatan yang berlandaskan prinsip-prinsip belajar untuk mencapai suatu keadaan dimana individu, kelompok atau masyarakat seacara keseluruhan ingin hidup sehat, tahu bagaimana caranya dan melakukan apa yang bisa dilakukan, secara perorangan maupun kelompok dan meminta pertolongangan bila perlu. 6) Posbindu Pobindu adalah bentuk peran serta masyarakat dalam melakukan kegiatan deteksi dini dan pemantauan faktor resiko penyakit tidak menular yang dilaksanakan secara terpadu rutin dan periodik. 7) P2 kusta P2 kustaPengendalian dan pemberantasan penyakit menular menahun yang disebabkan oleh Mycobacterium leprae yang terutama menyerang syaraf tepi, kulit dan organ tubuh lain kecuali susunan syaraf pusat. 8) Pengendalian HIV/AIDS Pengendalian HIV/AIDS adalah jangka panjang untuk memberikan tata laksana penyakit yang disebabkan oleh virus human immunodeficience virus penularannya dimulai saat terinfeksi sampai dengan saat kematian dengan cara melalui hubungan seksual, cairan darah dan dari ibu terinfeksi HIV kejanin. E. Landasan hukum Undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan Permenkes Nomor 75 Tahun 2015 Tentang Puskesmas Peraturan menteri kesehatan Nomor 951/Menkes/SK/V/2000 Tahun 2000 Tentang upaya kesehatan dasar Kepusan presiden Nomor 36 tahun 1994 tentang pembentukan komisi penanggukangan HIV/AIDS Kepmenkes RI Nomor 1479/Menkes/SK/X/2003 tentang pedoman penyelenggaraan sistem surveilans epidemiologi penyakit menular dan penyakit tidak menular terpadu. STANDAR KETENAGAAN PUSKESMAS PENANAE KOTA BIMA TABEL
BAB II STANDAR KETENAGAAN A. Kualifikasi sumber daya manusia Semua karyawan puskesmas wajib berpattisipasi dalam kegiatan pencegahan dan pengendalian penyakit, mulai dari kepala puskesmas, penanggung jawab UKP, penanggung jawab UKM, P2P merupakan koordinator dan penyelenggaraan kegiatan pencegahan dan pengendalian penyakait di Kecamatan Raba Kota Bima. B. Distribusi ketenagaan No
Sumber daya manusia
Distribusi
1 2 3 4 5 6
Dokter
Poli umum
Keterangan
C. Jadwal kegiatan P2P
No 1 2
Jenis kegiatan
Jadwal kegiatan P2P Tahun.............??? Lokasi Waktu
Pelaksanaan
BAB III STANDAR FASILITAS A. DENAH RUANGAN
poli
poli poli
poli
B. STANDAR FASILITAS No Fasilitas Keterangan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Puskesmas Penanae Kota Bima terdiri dari 2 (dua) Lantai, lantai bawah tempat pelayanan pasien dan lantai atas sebagai perkantoran, penanggung jawab UKM, program P2P menempati Ruang UKM yang terdiri dari Promkes, Kesling, Gizi, KIA dan P2P semuanya dalam riuangan.
BAB IV TATA LAKSANA KEGIATAN A. Pencegahan dan pengendalian penyakit dalam gedung 1. Tempat pendaftaran Semua kunjungan penderita P2P di awali dengan mendaftar dengan pengambilan nomor urut berdasarkan kebutuhan dan usia pasien 2. Poliklinik Pelayanan penderita P2P dewasa sementara menyatu dengan poli umum hanya menyatu pada pelayanan kunjungan ulang penderita TBC dijadwal setiap hari selaa dan jum’at, pelayanan P2P anak-anak menyatu dipoli MTBS. 3. Laboraturium Dalam rangka menegakan diagnosa suspek kasus P2P wajib ditunjang dengan pelayanan laboraturium 4. Radiologi Penegakan diagnosa TB paru selain spuntum juga diperlukan foto thorak 5. Ruang obat Pelayanan obat penderita kasus P2P diruang apotik menyatu dengan pasien-pasien yang lain. B. Pencegahan dan pengendalian penyakit diluar gedung 1. Pencegahan dan penanggulangan faktor resiko Selain pasien yang telah terinfeksi penyakit menular, masyarakat yang memiliki resiko tinggi juga perlu diperhatikan, karena masyarakat yang memiliki resiko tinggi bisa kapan juga terkena penyakit menular. Pencegahan dan penanggulangan faktor resiko terdiri dari: a. Menyiapkan materi dan menyusun rancangan peraturan dan perundangundangan, kebijakan pencegahan dan penanggulangan faktor resiko dan seminasinya b. Menyiapkan materi dan menyusun rencana kebutuhan untuk pencegahan dan penanggulangan faktor resiko c. Menyediakan kebutuhan pencegahan dan penanggulangan faktor resiko sebagai stimulat d. Menyiapkan materi dan menyusun jutlak/juknis pedoman pencegahan dan penanggulangan faktor resiko e. Meningkatkan kemampuan tenaga pengendalian penyakit untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan resiko f. Melakukan bimbingan pemantauan dan evaluasi pencegahan penanggulangan faktor resiko. g. Membangun dan mengembangkan kemitraan dan jejaring kerja informasi dan konsultasi teknis pencegahan dan penanggulangan faktor resiko h. Melakukan kajian program pencegahan dan penanggulangan faktor resiko
i. Membina dan mengembangkan UPT dalam pencegahan dan penanggulangan faktor resiko. j. Melaksanakan dukungan administarasi dan operasional pelaksanaan pencegahan dan pengendalian penyakit. 2. Peningkatan imunisasi Imunisasi sangat penting untuk mencegah dan melindungi seorang terjangkit penyakit menular Kegiatan yang dilakukan oleh puskesmas dalam peningkatan imunisasi yaitu: a. Menyiapkan materi dan menyusun rancangan peraturan dan perundangundangan dan kebijakan peningkatan imunisasi dan dimensinya. b. Menyiapkan materi dan menyusun perencanaan kebutuhan peningkatan imunisasi c. Menyediakan kebutuhan peningkatan imunisasi sebagai stimulat yang ditunjuk terutama untuk masyarakat miskin dan kawasan khusus sesuai dengan skala prioritas d. Menyiapkan materi dan menyusun rancangan juklak/juknis/protap program imunisasi e. Menyiapkan dan mendistribusikan sarana dan prasarana imunisasi f. Meningkatkan kemampuan tenaga pengendalian penyakit untuk melaksanakan program imunisasi g. Melakukan bimbingan pemantauan dan evaluasi kegiatan imunisasi h. Membangun dan mengembangkan kemitraan dan jejaring kerja informasi dan konsultasi teknis peningkatan imunuisasi i. Melakukan kajian upaya peningkatan imunisasi j. Membina dan mengembangkan UPT dalam upaya pelaksanaan peningkatan imunisasi k. Melaksanakan dukungan administrasi dan operasional pelaksanaan imunisasi 3. Penemuan dan tatalaksa penderita Selain penderita kunjungan ke puskesmas, puskesmas harus berperan aktif dalam penemuan dan kunjungan tehadap penderita. Didalam upaya penemuan dan tatalaksana penderita dibutuhkan kerjasama antara masyarakat dan puskesmas. Sebagai contoh kasus TBC yang membutuhkan peran penting puskesmas, apabila pasien berhenti dalam masa pengobatan akibat halangan tertentu atau lainnya dalm kunjungan kontrol, maka puskesmas harus aktif mengunjungi rumah penderita, sebab apabila pasien tersebut berhenti minum obat, maka upaya pemberantasan TBC dikatakan gagal dan pasien harus mengulang pengobatan dari awal. Memberhentikan pengobatan maka akan terjadi resisten dalam hal ini menyebabkan kemungkinan penyebaran penyakit semakin besar. Itulah sebabnya puskesmas terdekat harus mengunjungi rumah pasien agar dapat menjangkau pasien dan mensukseskan upaya P2P.
Kegiatan pokok dalamupaya ini yaitu: a. Menyiapkan materi dan menyusun rancangan peraturan dan perundangundangan dan kebijakan penemuan dan tatalaksana penderita. b. Menyiapkan materi dan menyusun rencana kebutuhan penemuan dan tatalaksana penderita c. Menyediakan kebutuhan penemuan dan tatalaksana penderita sebagai stimulat. d. Menyiapkan materi dan menyusun juklas/juknis/pedoman program penemuan dan tatalaksana penderita e. Meningkatkan kemampuan tenaga pengendalian penyakit untuk melakukan program penemuan dan tatalaksana penderita f. Melakukan bimbingan pemantauan dan evaluasi kegiatan penemuan dan tatalaksana penderita g. Membangun dan mengembangkan kemitraan dan jejaring kerja informasi dan konsultasi teknis penemuan dan tatalaksana penderita h. Melakukan kajian upaya penemuan dan tatalaksana penderita i. Membina dan mengembangkan UPT dalam upaya penemuan dan tatalaksana penderita j. Melaksanakan dukungan administrasi dan operasional pelaksana penemuan dan tatalaksana penderita 4. Peningkatan surveilans epidemiologi dan penanggulangan wabah Kegiatan pokok surveilans epidemiologi meliputi: a. Menyiapkan materi dan menyusun rencangan perundang-undangan dan kebijakan peningkatan surveilans epidemiologi dan penanggulan KLB/wabah dan disminansinya b. Menyiapkan materi dan menyusun rencana kebutuhan surveilans epidemiologi dan penanggulan KLB/wabah c. Menyediakan kebutuhan peningkatan surveilans epidemilogi dan penanggulangan KLB/wabah sebagai stimulan d. Menyiapkan materi dan menyusun juklak/juknis pedoman program surveilans epidemiologi dan penangulangan KLB/wabah e. Meningkatkan sistem kewaspadaan dini dan menanggulangi KLB/wabah termasuk dampak bencana f. Meningkatkan kemampuan tenaga pengendalian penyakit untuk melakukan surveilans epidemiologi dan penanggulangan KLB/wabah g. Melakukan bimbingan pemantauan dan evaluasi kegiatan surveilans epidemiologi dan penanggulangan KLB/wabah h. Membangun dan mengembangkan kemitraan dan jejaring kerja informasi dan konsultasi teknis surveilans epidemiologi dan penanggulangan KLB/wabah i. Melakukan kajian upaya surveilans epidemiologi dan penanggulangan KLB/wabah
5. Peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) P2P Kegiatan pokok dari peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi dan pengendalian penyakit yaitu: a. Menyiapkan materi dan menyusun rancangan peraturan dan perundangundangan dan kebijakan peningkatan komunikasi informasi dan edukasi KIE pencegahan dan pengendalian penyakit dan diseminasinya b. Menyiapkan materi dan menyusun perencanaan kebutuhan peningkatan komunikasi informasi dn edukasi KIE pencegahan dan pengendalian penyakit c. Menyediakan kebutuhan peningkatan KIE pencegahan dan pengendalian penyakit sebagai stimulant d. Menyiapkan materi dan menyusun perencanaan juklas/juknis/protap program KIE pencegahan dan pemberantasan penyakit e. Menyiapkan dan mendistribusikan sarana dan prasarana imunisasi f. Meningkatkan kemampuan tenaga pengendali penyakit untuk melaksanakan program KIE pencegahan dan pemberantasan penyakit g. Melakukan bimbingan, pemantauan dan evaluasi kegiatan KIE pencegahan dan pengendalian penyakit h. Membangun dan mengembangkan kemitraan dan jejaring kerja informasi dan konsultasi teknis peningkatan KIE pencegahan dan pemberantasan penyakit i. Melakukan kajian upaya peningkatan KIE pencegahan dan pengendalian penyakit j. Membina dan mengembangkan UPT dalam upaya peningkatkan KIE pencegahan dan pemberantasan penyakit k. Melaksanakan dukungan administrasi dan operasional pelaksanaan KIE pencegahan dan pemberantasan penyakit.
BAB V LOGISTIK
Kebutuhan dana pelaksanaan kegiatan P2P tercantum dalam RPK (Terlampir)
BAB VI KESELAMATAN SASARAN 1.
Hak sasaran a. Mendapat pelayanan tindakan sesuai protap b. Mendapat penyuluhan c. Mendapat kunjungan rumah dan kegiatan surveilans
2.
Mendidik pasien dan keluarga Mendidik pasien dan keluarga tentang kewajiban dan tanggung jawab pasien dalam asuhan keperawatan a. Keselamatan dalam memberikan pelayanan kesehatan dapat ditingkatkan b. Keterlibatan pasien merupakan partner dalam proses pelayanan c. Memberikan informasi yang benar, jelas, lengkap dan jujur d. Mengetahui kewajiban dan tanggung jawab pasien dan keluarga e. Mengajukan pertanyaan-pertanyaan untuk hal yang tidak dimengerti f. Memahami dan menerima konsekuensi pelayanan g. Mematuhi instruksi dan menghormati peraturan program h. Memperlihatkan sikap menghormati dan tenggang rasa i. Mematuhi kewajiban finansial yang disepakati
3. 4.
Keselamatan pasien dan kesinambungan pelayanan Mejamin kesinambungan pelayanan dan menjamin koordinasi antar tenaga dan antar unit pelayanan Kriteri: a. Terdaatnya koordinasi pelayanan serta menyeluruh mulai dari penemuan kasus tatalaksana untuk pasien, keluarga dan lingkungan b. Terdaatnya koordinasi pelayanan yang disesuaikan dengan kebutuhan pasien dan kelayakan sumber daya secara berkesinambungan c. Terdapatnya koordinasi pelayanan antar program-program upaya d. Terdapatnya komunikasi dan transfer antar profesi kesehatan sehingga dapat tercapai proses koordinasi yang tanpa hambatan, aman dan efektif.
5.
Penggunaan metoda-metoda peningkatan kinerja Penggunaan metoda-metoda peningkatan kinerja untuk mendesign prose baru atau memperbaiki proses yang ada, memonitor dan mengevaluasi kinerja melalui pengumpulan data, menganalisis secara intensif kejadian yang tidak diharapkan dan melakukan upaya perubahan untuk meningkatkan kinerja dan keselamatan sasaran Kriteria: a. Harus melakukan proses perancangan (design) yang baik mengacu pada visi, misi dan tujuan program.
b. Harus melakukan pengumpulan data kinerja yang antara lain terkait dengan pelaporan insiden, akreditasi dan manajemen resiko, utilisasi, mutu pelayanan dan keuangan. c. Harus melakukan evaluasi insentif terkait dengan semua kebijakan yang tidak diharapkan dan secara proaktif melakukan evaluasi satu proses kasus resiko tinggi d. Harus mengunakan semua data dan informasi hasil analisis untuk menentukan perubahan sistem yang diperlukan, agar kinerja dan keselamatan pasien. 6.
Mendidik staf tentang keselamatan pasien Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan dan memelihara kopetensi staf serta mendukung pendekatan inter disiplin pelayanan pasien Kriteria: a. Memiliki program orientasi bagi staf baru b. Mengintegrasikan topik keselamatan pasien dalam setiap kegiatan in-service c. Menyelenggarakan pelatihan tentang kerjasama kelompok (team work)
7.
Komunikasi merupakan kunci bagi staf untuk mencapai keselamatan pasien Merencanakan dan mendesign proses manajemen informasi memenuhi kebutuhan informasi internal dan eksternal Kriteria: a. Tersedia proses untuk memperoleh informasi tentang hal-hal terkait dengan keselamatan pasien dalam perencanaan anggaran b. Tersedia mekanismme identifikasi kendala komunikasi hal-hal terkait manajemen informasi yang ada
BAB VII KESELAMATAN KERJA
1.
2.
3.
Melakukan pemeriksaan kesehatan sebelum kerja bagi pekerja a. Pemeriksaan fisik b. Pemeriksaan penunjang dasar (foto thorax, laboraturium rutin dan EKG) c. Pemeriksaan khusus sesuai dengan jenis pekerjaannya Melaksanakan pendidikan dan penyuluhan/pelatihan tentang kesehatan kerja dan memberikan bantuan kepada pekerja dalam penyesuaian diri baik fisik maupun mental kepada pekerjaannya antara lain: a. Informasi umum dan fasilitas atau sarana yang terkait dengan kesehatan dan keselamatan kerja b. Informasi tentang resiko bahaya khusus ditempat kerjanya c. SOP kerja, SOP peralatan, SOP penggunaan APD dan kewajibannya. Melakukan pemeriksaan berkala dan khusus sesuai dengan pajanan di puskesmas a. Setiap pekerja wajib mendapat pemeriksaan berkala minimal setahun sekali b. Sedangkan untuk pemriksaan khusus untuk disesuaikan dengan jenis pajanan serta umur dari pekerja tersebut c. Adapun jenis pemeriksaan khusus yang [perlu dilakukan antara lain: 1. Pemeriksaan audimetri 2. Pemeriksaan gambaran darah tepi 3. Melakukan upaya preventif
BAB VIII PENGENDALIAN MUTU Pengendalian mutu adalah proses deteksi atau koreksi adanya penyimpangan atau perubahan segera setelah terjadi sehingga mutu dapat dipertahankan. Langkah-langkah kegiatan yang dikerjakan: a. Evaluasi kinerja dan kontrol kegiatan b. Membandingkan kerja aktual terhadap tujuan kegiatan c. Bertindak terhadap perbedaan atau penyimpangan mutu yang ada A. Proses kendali mutu Mutu pelayanan kesehatan adalah penampilan yang pantas atau sesuai (yang berhubungan dengan standar-standar) dari suatu intervensi yang diketahui aman yang dapat memberikan hasil kepada masyarakat yang bersangkutan dan yang telah mempunyai kemampuan untuk menghasilkan dampak pada kematian, kesakitan,ketidakmampuan dan kekurangan gizi (milton I Roemer dan C Montoya Aguiler, WHO 1988) Mutu dalam pelayanan kesehatan dapat dimaksudkan adalah dari aspek teknis medis yang hanya berhubungan langsung antara pelayanan medis dan pasien saja atau mutu kesehatan dalam sudut pandangan sosial dan pelayanan kesehatan secara keseluruhan, termasuk akibat-akibat manajemen administrasi, keuangan, peralatan dan tenaga kesehatan lainnya. Menilai mutu adalah suatu keputusan yang berhubugan dengan proses pelayanan, yang berdasarkan tingkat dimana pelayanan memberikan kontribusi terhadap nilai outcomes. Proses pelayanan dibagi dalam 2 komponen utama antara lain: 1. Proses Interpersonal Proses interpersonl adalah wahana yang diperlukn untuk aplikasi dari pelayanan teknis, namun ia juga penting dalam kaidah-kaidahnya sendiri karena ia sendiri mungkin sebagai terapi atau pnyembuh 2. Pelayanan teknis (Medis) Aplikasi ilmiah dan teknologi medis dan ilmu kesehatan lainnya terhadap persoalankesehatan seseorang. Manajemen pelayanan medis adalah gabungan atau interaksi antara manajemen teknis medis dengan sosial psikologi dengan klien dan praktisioner. Arti mutu pelayanan kesehatan dari beberapa sudut pandang: a. Pengertian mutu untuk pasien dan masyarakat Mutu pelayanan suatu empati, respek dan tanggap akan kebutuhannya pelayanan harus sesuai dengan kebutuhan mereka, diberikan dengan cara yang ramah pada waktu mereka berkunjung.
Kepuasan pasien adalah suatu kenyataan tetapi sering diabaikan sebagai indikator mutu. Kepuasan pasien sering dipandang sebagai: 1. Suatu komponen yang penting dalam pelayanan kesehatan 2. Berkaitan dengan kesembuhan sakit atau luka 3. Hal ini lebih berkaitan dengan konsekuensi daripada sifat pelayanan kesehatan itu sendiri 4. Berkaitan pula dengan sasaran dan outcome dari pelayanan 5. Dari penilaian mutu dihubungkan dengan ketetapan pasien terhadap mutu atau kebagusan pelayanan 6. Pengukuran penting yang mendasar bagi mutu pelayanan karna i memberikan informasi terhadap mutu atau kebagusan pelayanan b. Untuk petugas kesehatan Mutu pelayana berarti bebas melakukan segala sesuatu secara profesional untuk meningkatkan derajat kesehatan pasien dan masyarakat sesuai dengan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang maju, mutu peralatan yang baik dan memenuhi standar yang baik (State of the art) Kepuasan praktisioner adalah sebagai suatu ketetapan “kebagusan” terhadap penyediaan dan keadaan dari pekerjaan praktisioner, untuk pelayanan oleh kolegakolega atau dirinya sendiri. c. Untuk manajer atau administrator 1. Bagi puskesmas mutu dapat berarti memiliki tenaga profesinal yang bermutu dan cukup 2. Pelayanan medis yang baik Pelayanan medis yang baik adalah Prakter kedokteran atau pengobatan yang rasional yang berdasarkan ilmu pengetahuan a. Pelayanan medis yang baik menekankan pencegahan b. Pelayanan medis yang baik memerlukan kerjasama yang cerdik (intelegen) antara pasien awam dan para praktisi yang ilmiah medis c. Pelayanan medis yang baik memperlukan individu seutuhnya d. Pelayanan medis yang baik mempertahankan hubungan pribadi yang akrab dn berkesinambungan antara dokter dan pasien e. Pelayanan medis yang baik dikoordinasikan dengan pekerjaan kesejahteraan sosial f. Pelayanan medis yang baik mengkoordinasikan semua jenis pelayanan keehatan g. Pelayanan medis yang baik termasuk pelaksanaan semua pelayanan yang diperlukan dari ilmu kdokteran modern sesuai dngan kebutuhan semua orang
3. Manajemen mutu (Quality assurance) pelayanan kesehatan Manajemen mutu (Quality assurance adalah teknologi dimana pada umumnya merujuk pada usaha-usaha profesional pelayanan kesehatan dan institusi-institusi dalam menyediakan fakta-fakta/bukti dimana mutu dari nilai pelayanan medis yang diselenggarakan. Ada 4 macam prinsip menjaga mutu yaitu: a. Beroreantasi kedepan untuk mempertemukan kebutuhan dan harapan pasien dan masyarakat b. Memfokukuskan pada sistem dan proses c. Menggunakan data untuk menganalisis proses penyampaian pelayanan d. Mendorong suatu pendekatan diri dalam pemecahan masalah dan peningkatan mutu Syarat program menjaga mutu a. Bersifat khas b. Mampu melaporkan suatu penyimpangan c. Mencerminkan sesuai dengan organisasi d. Mudah dilaksanakan e. Mudah dimengerti Manfaat program menjaga mutu a. Dapat meningkatkan efektifitas pelayanan kesehatan b. Dapat meningkatkan pelayanan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan c. Dapat melindungi pelaksanaan pelayanan dari kemungkinana munculnya gugatan hukum
BAB IX PENUTUP a. Kesimpulan Puskesmas merupakan pelayanan kesehatan strata pertama yang memiliki upaya kesehatan wajib dan upaya kesehatan pengembangan. Didalam upaya kesehatan wajib, terdapat upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menular yang biasa disimgkat P2P. Didalam upaya-upaya pokok pemberantasan dan pencegahan penyakit menular yang dilaksanakan oleh puskesmas ini, banyak sekali rangkaian yang telah dispesialisasikan menurut penyakitnya. Rangkaian kegiatan tersebut merupakan pengembangan upaya kegiatan-kegiatan yang berada dalam upaya pokok P2P. Dalam implementasi pelaksanaan upaya-upaya tersebut, kerjasama antara masyarakat dan puskesmas sangatlah dibutuhkan untuk bersama-sama membangun kesehatan bangsa indonesia agar teraihnya status kesehatan yang optimal b. Saran Untuk mencapai tujuan pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit yang optimal petugas kesehatan harus memberikan pelayana sesuai pedoman yang ada. Selain dengan menggunakan pedoman pelayanan P2P, petugas kesehatan juga harus memberdayakan masyarakat agar masyarakat lebih sadar akan pentingnya kesehatan.
TABEL
TABEL
TABEL
KERANGKA ACUAN SURVEILAS EPIDEMIOLOGI PENYAKIT DEMAM BERDARAH DENGUE PUSKESMAS PENANAE KOTA BIMA TAHUN 2015 A. Pendaahuluan Indonesia yang letaknya sangat strategis secara geografis masih banyak memiliki beberapa penyakit potensial KLB seperti demam berdarah dengue. Penyakit tersebut apabila tidak dipantau dan dikendalikan maka akan mengancam kesehatan masyarakat Indonesia dan menyebabkan KLB yang lebih besar atau bahkan menyebar ke negara tetangga lainnya B. Latar belakang Penyakit demam berdarah dengue (DBD) merupakan salah satu penyakit yang dapat menimbulkan kepanikan masyarakat karena perjalanan penyakitnya yang cepat dan dapat menimbulkan kejadian luar biasa (KLB) Diwilayah kerja puskesmas penanae kota bima terdiri dari: 1. Jumlah penduduk : 2. Jumlah desa/kelurahan : 3. Jumlah puskesmas : 4. Jumlah PKD : 5. Jumlah bidan : 6. Jumlah perawat : 7. Jumlah dokter : 8. Jumlah kasus DD/DBD/DSS Tahun 2015 : C. Tujuan Tujuan umum: Memberikan gambaran tentang capaian indikator kinerja upaya pencegahan dan pemberantasan penyakit (P2P) yang diperlukan secara tepat, akurat, teratur dan ........?? Tujuan Khusus: a. Menyelenggarakan deteksi dini KLB bagi penyakit menular. b. Stimulasi dalam melakukan pengendalian KLB penyakit menular c. Meminimalkan kesakitan/kematian yang berhubungan dengan KLB d. Menilai dampak program pengendalian penyakit yang spesifik D. Kegiatan pokok dan Rincian kegiatan Pencatatan/pengumpulan data penderita dilakukan setiap hari yang berasal dari pelaporan poli Pencatatan dapat memakai buku register harian yang memuat data/informasi tentang:
Nama penderita, Umur, Jenis kelamin, Alamat lengkap, Tanggal mulai sakit, Tanggal dirawat, Tempat perawatan, Hasil Laboraturim, Tempat bepergian 2 minggu terakhir dll. Data yang sudah ada dapat direkap mingguanatau bulanan. Pengolahan data berupa kegiatan pengelompokan Variabel tempat (place), waktu (time) dan orang (person) dan ukuran epidemiologi lainnya. Penyajian data : Agar mudah dianalisis dan disimpulkan data yang sudah diolah kemudian diubah tabel, grafik, peta dll yang bentuknya harus sesuai dengan kaidah pembuatan grafik yang sesuai dengan tujuannya. Analisa data : Data yang sudah menjadi grafik kemudian dianalisa dan disimpulkan sebagai dasar intervensi yang akan dilasanakan. Apabila setelah dianalisa terdapat peningkatan kasus disuatu wilayah yang menjurus kearah KLB DBD maka dilakukan suatu tindakan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. E. Cara melaksanakan kegiatan Mengikuti tahapan-tahapan sesuai dengan SPO F. Sasaran Koordinator dan pelaksana P2P, pembina desa/kelurahan, koordinator promkes, kesling dan lintas sektoral. G. Jadwal pelaksanaan kegiatan dan laporan Evaluasi bersama pelaksana dan penanggung jawab program setiap tiga bulan sekali(jum’at minggu pertama) Evaluasi bersama lintas sektoral dilakukan empat bulan sekali Evaluasi dilaksanakan pada waktu minilok puskesmas H. Pencatatan, pelaporan dan evaluasi kegiatan Bentuk pencatatan pelaporan dan evaluasi kegiatan antara lain: a. Notulen pertemuan b. Laporan kegiatan dibuat rangkap 3 (1 arsip P2P, DKK dan 1 arsip puskesmas untuk Koordinator P2P puskesmas) c. Grafik serta peta sebagai data dinding. Kota Bima,...........???? Kepala UPT Puskesmas Penanae
PEDOMAN PELAYANAN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT PUSKESMAS PENANAE KOTA BIMA
BAB I PENDAHULUAN A. Latar belakang Puskesmas sebagai penanggung jawab upaya kesehatan terdepan, kehadirannya ditengah masyarakat tidak hanya berfungsi sebagai pusat pelayanan kesehatan dan masyarakat tetapi juga sebagai pusat komunikasi masyarakat Keberadaan puskesmas disuatu wilayah dimanfaatkan sebagai upaya pembaharuan (inovasi) baik dibidang kesehatan masyarakat maupun upaya pembangunan lainnya bagi masyarakat sekitarnya sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Oleh karena itu keberadaan puskesmas diumpamakan sebagai agen perubahan dimasyarakat sehingga masyarakat sehingga masyarakat lebih berdaya dan timbul gerakan-gerakan upaya kesehatan yang bersumber masyarakat. Berdasarkan kebijakan dasar puskesmas tentang pelayanan wajib dan pelayanan pengembangan, dimana promoi kesehatan merupakan salah satu pelayanan wajib yang harus diselenggarakan puskesmas. Ada 3 fungsi puskesmas yaitu: 1. Sebagai pusat penggerak pembangunan berwawasan kesehatan 2. Pusat pemberdayaan masyarakat 3. Pusat pelayanan kesehatan strata pertama Sesuai dengan Kepmenkes Nomor: 585/Menkes/SK/V/2007, tentang pedoman pelaksanaan promosi kesehatan di Puskesmas. Dalam kebijakan tersebut puskesmas wajib melaksanakan pemberdayaan kepada masyarakat untuk mencegah penyakit dan meningkatkan kesehatan setiap individu, keluarga serta lingkungan secara mandiri dan mengembangkan upaya kesehatan bersumber masyarakat. Oleh karena itu upaya promosi kesehatan puskesmas dalam memberdayakan dan menggerakan masyarakat agar mampu melaksanakan Prilaku Hidup bersih dan Sehat (PHBS) Berkenaan dengan pentingnya peran penting promosi kesehatan dalam pelayan kesehatan, telah ditetapkan kebijakan nasional promosi kesehatan sesuia dengan surat keputusan menteri kesehatan nomor 1193/Menkes/SK/X/2004. Kebijakan dimaksud juga didukung dengan surat keputusan menteri kesehatan nomor 1114/Menkes/SK/VII/2005 tentang pedoman pelaksanaan promosi kesehatan di Daerah. Untukm melaksanakan upaya kesehatan wajib tersebut di Puskesmas diperlukan tenaga fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat (PKM) untuk mengelola promosi kesehatan di Puskesmas secara profesional dan mampu untuk mengelola serta menyelenggarakan pelayanan yang bersifat promotif dan preventif. B. Tujuan Pedoman Tujuan disusunnya buku ini sebagai acuan bagi petugas Puskesmas untuk menyelenggarakan kegiatan promosi kesehatan di wilayah kerja Puskesmas Penanae Kota Bima.
C. Ruang Lingkup Ruang Lingkup Promosi Kesehatan a. Kegiatan promosi kesehatan didalam gedung b. Kegiatan promosi kesehatan diluar gedung D. Batasan Operasional 1. Promosi Kesehatan Sebagaimana tercantum dalam keputusan menteri kesehatan 1114/Menkes/SK/VII/2005 tentang pedoman pelaksanaan promosi kesehatan di Daerah. Promosi Kesehatan adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan masyarakat melalui pembelajaran dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat agar mereka dapat menolong diri sendiri serta mengembangkan kegiatan yang bersumber adanya masyarakat, sesuai dengan kondisi sosial budaya setempat dan didukung kebijakan publik yang berwawasan kesehatan. Berdasarkan definisi tersebut serta sejalan dengan Visi, Misi departemen kesehatan dan fungsi puskesmas khususnya dalam pemggerakan dan pemberdayaan keluarga dan masyarakat dapat dirumuskan bahwa promosi kesehatan puskesmas adalah upaya puskesmas melaksanakan pemberdayaan kepada masyarakat untuk mencegah penyakit dan meningkatkan kesehatan setiap individu, keluarga serta lingkungannya secara mandiri dan mengembangkan upaya kesehatan bersumber masyarakat. Secara operasional, upaya promosi kesehatan di Puskesmas dilaksanakanagar masyarakat mampu berprilaku pedoman hidup bersih dan sehat (PHBS) sebagai bentuk pemecahan masalah-masalah kesehatan yang diderita maupun yang berpotensi mengancam, seccara mandiri. Disamping itu petugas kesehatan puskesmas diharapkan mampu menjadi teladan bagi pasien, keluarga dan masyarakat melakukan PHBS 2. Kegiatan promosi kesehatan dalam gedung adalah promosi kesehatan yang dilaksanakan dilingkungan dan gedung puskesmas 3. Kegiatan promosi kesehatan dalam gedung adalah promosi kesehatan yang dilakukan untuk masyarakat yang berada diwilayah kerja Puskesmas Penanae Kota Bima. E. Landasan Hukum a. Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1193/Menkes/SK/X/2004 Tentang kebijakan Nasional Promosi Kesehatan b. Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1114/Menkes/SK/VII/2005 tentang pedoman pelaksanaan promosi kesehatan daerah c. Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: 585/Menkes/SK/V/2007, tentang pedoman pelaksanaan promosi kesehatan di Puskesmas.
BAB II STANDAR KETENAGAAN A. KUALIFIKASI SUMBER DAYA MANUSIA Pengelolaan promosi kesehatan hendaknya dilakukan oleh koordinator yang mempunyai kapasitas dibidang promosi kesehatan. Koordinasi tersebut dipilih dari tenaga khusus promosi kesehatan (yaitu pejabat fungsional penyuluh kesehatan masyarakat atau PKM). Jika tidak tersedia tenaga khusus promosi kesehatan dapat dipilih dari semua tenaga kesehatan puskesmas yang melayani pasien/klien (dokter, perawat, bidan,sanitarian dll). Semua tenaga kesehatan yang ada di puskesmas hendaknya memiliki pengetahuan dan keteramoilan dalam memberikan informasi atau konseling. Jika keteramoilan ini ternyata belum dimiliki, maka harus diselenggarakan program pelatihan/kursus. Sesuai surat keputusan menteri Kesehatan Nomor 1114/Menkes/SK/VII/2005 Tentang pedoman pelaksanaan promosi kesehatan di Daerah disebutkan bahwa standar tenaga khusus promosi kesehatan untuk Puskesmas adalah sebagai berikut: Kualifikasi Jumlah Kopetensi Umum SI+DIII Kesehatan+minat 1 Orang a. Membantu tenaga dan bakat dibidang kesehatan lain merancang promosi Kesehatan pemberdayaan b. Melakukan bina suasana dan advokasi B. DISTRIBUSI KETENAGAAN Promosi Kesehatan di Puskesmas Penanae Kota Bima dipegang oleh ...........? orang penanggung jawab upaya promosi kesehatan yaitu pelaksanaan UKS, pelaksanaan UKGS/UKGMD, pelaksanaan UKBM, pelaksanaan PHBS, pelaksanaan penyuluhan, yang berkoordinasi dengan 4 penanggungjawab upaya laindan 14 bidan desa dengan uraian tugas masing-masing sebagai pelaksana promosi kesehatan C. JADWAL KEGIATAN Jadwal pelaksanaan kegiatan promosi kesehatan disepakati dan disusun bersama dengan upaya dan sector terkait dengan pertemuan minilokarya tiap bulan dan koordinasi lintas sector tiap tiga bulan sekali. D. STANDAR FASILITAS Untuk standar sarana/peralatan promosi kesehatan minimalnya sebagai berikut: No Jenis sarana/peralatan Jumlah 1 Flipchard & Stand 1 set 2 Over headprojector (OHP)
BAB IV TATALAKSANA PELAYANAN A. LINGKUP KEGIATAN PROMOSI KESEHATAN Kegiatan dalam promosi kesehatan mencakup a. Promosi kesehatan dalam gedung 1. Tempat pendaftaran Penyebaran informasi melalui poster, leaflet yang bisa dipasang didepan loket pendaftaran. Adapun informasi yang disediakan yaitu: a. Informasi kesehatan yang menjadi isu pada saat itu b. Peraturan kesehatan seperti merokok, dilarang meludah sembarangan, membuang sampah pada tempatnya. 2. Poliklinik Petugas menjawab pertanyaan pasien berkenaan dengan penyakitnya atau obat yang harus ditelannya, tetapi jika hal ini belum mungkin dilaksanakan, maka dapat dibuka klinik khusus bagi pasien rawat jalan yang memerlukan konseling (sudah rujuk keklinik bagian konsultasi) disediakan pula media promosi seperti lembar balik, poster, gambar atau model anatomi atau leaflet yang bisa dibawa pulang pasien. 3. Ruang tunggu Dipasang media poster, leaflet, media penyuluhan laintentang penyakit dan pencegahannya dan kotak saran 4. Ruang pelayanan KIA & KB a. Petugas menjawab pertanyaan pasien berkenaan dengan pelayanan yang didapatkannya. Jika belum mampu dapat dilimpahkan keklinik khusus b. Memasang poster atau disediakan leaflet tentang berbagai penyakit yang menyerang bayi dan balita (resiko tinggi ibu hamil bayi dan balita). Pentingnya memeriksakan kehamilan teratur, pentingnya tablet Fe bagi bumil, pentingnya imunisasi lengkap pada bayi. 5. Laboraturium Meningkatkan kesadaran pasien, pengunjung dan para pengantarnyaakan pentingnya melakukan pemeriksaan laboraturium melalui pemasangan poster n penyediaan leaflet yang bisa dibawa pulang. 6. Kamar obat a. Meningkatkan kesadaran tentang manfaat obat generic, kedisiplinan dan kesabaran dalam penggunaan obat sesuai petunjuk dokter b. Pemasangan poster dan penyediaan leaflet tentang informasi kesehatan serta pemutaran tape recorder 7. Tempat pembayaran Penyampaian salam hangat dan ucapan selamat jalan semoga cepat sembuh dan bertambah sehat
8. Klinik khusus Layanan konseling, seperti gizi, klinik sanitasi, klinik konsultasi remaja dll 9. Tempat parker Promosi kesehatan dapat berupa pemasangan baliho/billboard di area lapangan parkir 10. Taman Jika memungkinkan mempromosikan taman obat keluarga dan karangkitri (jenis tabnaman dengan kandungan gizinya dll) 11. Dinding Dipasang spanduk pada momen tertentu misalnya kampaye hari-hari kesehatan, namun harus diperhitungkan agar tidak merusak keindahan pagar puskesmas 12. Kantin’kios dikawasan puskesmas Deitampilkan pesan terkait konsumsi gizi seimbang dll bisa dalam bentuk poster 13. Mushola Pemasangan poster dan penyediaan laflet. Pesan disampaikan sebaiknya pesan untuk kesehatan jiwa, pentingnya menjaga kebersihan/kesehatan lingkungan b. Kegiatan luar gedung 1. Kunjungan rumah 2. Pemberdayaan berjenjang a. Pembinaan PHBS Tatanan Rumah Tangga b. Pembinaan PHBS Institusi pendidikan (termasuk pondok pesantren) c. Pembinaan PHBS institusi tempat kerja 3. Pengorganisasian masyarakat a. Survey Mawas Diri (SMD) b. Musyawarah Masyarakat Desa (MMD) c. Pembinaan Desa Siaga 1. Pertemuan koordinasi Forum Desa/kelurahan siaga aktif tingkat kecamatan 2. Refreshing Desa Siaga 3. Fasilitas pertemuan forum kesehatan desa 4. Monitoring dan evaluasi desa siaga. d. Pembinaan UKBM (Poskesdes,Posyandu balita, Posyandu Lansia, Posbindu PTM, Poskestren, Pos UKK, dll 1. Pelatihan Kader 2. Refreshing Kader 3. Pembinaan Kader 4. Monitoring dan Evaluasi UKBM B. METODE PROMOSI KESEHATAN Metode yang dimaksud disini adalah metode komunikasi. Pada prinsipnya, baik pemberdayaan, bina suasana maupun advokasi adalah proses komunikasi. Oleh sebab itu perlu ditentukan metode yang tepat dalam proses tersebut. Pemilihan metode harus dilakukan dengan memperhatikan kemasan informasi, keadaan penerima informasi (termasuk social budayanya) dalam hal-hal lain seperti ruang dan waktu.
Media atau sarana informasi juga perlu dipilih mengikuti metode yang telah ditetapkan, memperhatikan sasaran atau penerima informasi. Bila enerima informasi tidak bisa membaca maka komunikasi tidak akan efektif jika akan digunakan media yang penuh tulisan atau bila penrrima informasi hanya memiliki waktu yang sangat singkat, tidak akan efektif jika dipasang poster yang berisi kalimat terlalu panjang C. LANGKAH KEGIATAN 1. Perencanaan a. Menentukan prioritas masalah b. Menentukan tujuan c. Menentukan kegiatan Dengan membuat alternative kegiatan, kemudian dipilih kegiatan yang mana yang bisa dilakukan dikaitkan dengan ketersediaan sumberdaya 2. Pelaksanaan Penggerakan dan pelaksanaan merupakan upaya yang dilakukan sesuai rencana kegiatan, kegiatannnya merupakan implementasi dari kegiatan terpilih. 3. Monitoring dan Evaluasi a. Monitoring atau pemantauan adalah kegiatan yang bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pencapaian pada pelaksanaan program aksi di puskesmas maupun di lapangan dan juga pembinaan serta membantu memecahkan masalah-masalah yang ada Mekanisme pemantauan dapat dilakukakan dengan berbagai cara yaitu: 1. Pelaporan yang bersih dan realisasi pelaksanaan dan pencapaian program promosi kesehatan di puskesmas yang disampaikan oleh pengelola promosi kesehatan di puskesmas kepada kepala puskesmas setiap bulannya 2. Kunjungan/peninjauan lapangan dilakukan ke beberapa lokasi/daerah terpilih. b. Evaluasi sebaiknya dilakukan di setiap tahapan manajerial mulai dari perencanaan dan hasil evaluasi. Evaluasi dilakukan pada setiap pertengahan dan akhir tahun untuk menilai proses dan hasil pelaksanaan promosi kesehatan di puskesmas. Hal tersebut dimaksudkan untuk menilai sejauh mana kemajuan kegiatan dan hasil yang di capai.
BAB V LOGISTIK
