Pedoman Pelayanan Anestesi

Pedoman Pelayanan Anastesi RSUD Jombang PEDOMAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN ANESTESIOLOGI DAN TERAPI INTENSIF DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH JOMBANG

Menimbang

: a. bahwa pelayanan anestesiologi dan terapi intensif di rumah sakit merupakan salah satu bagian dari pelayanan kesehatan yang saat ini peranannya berkembang dengan cepat; b. bahwa Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 779/Menkes/SK/VIII/2008 tentang Standar Pelayanan Anestesiologi dan Reanimasi di Rumah Sakit tidak sesuai lagi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Pedoman Pelayanan Anestesiologi dan Terapi Intensif di Rumah Sakit;

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431); 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072); 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 512/Menkes/Per/IV/2007 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran; 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/Menkes/Per/III/2008 tentang Rekam Medis; 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290/Menkes/Per/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran; 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan; 8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 519/Menkes/Per/III/2011 tentang pedoman penyelenggaraan pelayanan anestesiologi dan terapi intensif; 9. Kebijakan direktur RSUD Jombang tentang pelayanan anestesi;

MEMUTUSKAN: Menetapkan :

PEDOMAN PELAYANAN ANESTESIOLOGI DAN TERAPI INTENSIF DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH JOMBANG Pasal 1

Pengaturan Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Anestesiologi dan Terapi Intensif di Rumah Sakit Umum Daerah Jombang bertujuan untuk memberi acuan bagi pelaksanaan dan pengembangan serta meningkatkan mutu pelayanan anestesiologi dan terapi intensif di rumah sakit. Pasal 2 Assesmen pra anestesi dikerjakan pada setiap pasien yang akan menjalani operasi dengan sedasi sedang atau dalam. Pasal 3 Assesmen pra induksi dilaksanakan untuk reevaluasi pasien segera sebelum dilakukan induksi anestesi dan sesaat sebelum diberikan induksi anestesi. Pasal 4 Kedua assesmen diatas dikerjakan oleh petugas yang kompeten untuk melakukannya dalam hal ini adalah dokter anestesi dan dibantu oleh penata/perawat anestesi. Pasal 5 Kedua assesmen di atas harus didokumentasikan dalm rekam medis dalam bentuk status anestesi. Pasal 6 Teknik anestesi yang digunakan juga harus dituliskan dalam rekam medis status anestesi pasien. Pasal 7 Nama dokter spesialis anestesi dan atau penata/perawat harus dicatat di dalam status rekam medic pasien. Pasal 8 Selama pemberian anestesi status fisiologis pasien harus terus menerus imonitor dan ditulis dalam rekam medis pasien. Pasal 9 Setiap pasien selama operasi dengan sedasi sedang/dalam harus dimonitor secara seragam untuk setiap pasien yang menerima tindakan anestesi yang sama. Meliputi tensi, nadi, saturasi oksigen, ECG, minimal setiap 5 menit. Pasal 10 Pasien juga harus dimonitor meliputi tensi, nadi, respirasi, dan saturasi oksigen selama masa pemulihan pasca anestesi.

Pasal 11 Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Anestesiologi dan Terapi Intensif mulai diberlakukan di RSUD Jombang.

Ditetapkan di Jombang pada tanggal xxxxxxxx2014 Direktur RSUD Jombang, Ttd

Dr. PUDJI UMBARAN., M.KP Penata Tingkat 1 NIP. 19680410 200212 1 006

LAMPIRAN PEDOMAN PELAYANAN ANESTESIOLOGI DAN TERAPI INTENSIF BAB I PENDAHULUAN Pelayanan anestesiologi dan terapi intensif di rumah sakit merupakan salah satu bagian dari pelayanan kesehatan yang berkembang dengan cepat seiring dengan peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang anesthesia. Peningkatan kebutuhan pelayanan anestesiologi dan terapi intensif ini tidak diimbangi dengan jumlah dan distribusi dokter spesialis anestesiologi secara merata. Keadaan tersebut menyebabkan tindakan anestesi di rumah sakit dilakukan oleh perawat anestesi sehingga tanggung jawab terhadap pelayanan ini menjadi tidak jelas khususnya untuk rumah sakit yang tidak memiliki dokter spesialis anestesiologi. Pelayanan anesthesia di RSUD Jombang meliputi pelayanan anesthesia/ analgesia di kamar bedah dan di luar kamar bedah, pelayanan jantung paru dan otak, pelayanan kegawatdaruratan dan terapi intensif .

BAB II PENGERTIAN PELAYANAN ANESTESIOLOGI DAN TERAPI INTENSIF

A. Pengertian Anestesiologi adalah suatu ilmu kedokteran yang melibatkan: • evaluasi pasien preoperatif • rencana tindakan anestesi • perawatan intra- dan pasca-operatif • manajemen sistem dan petugas yang termasuk didalamnya • konsultasi perioperatif • pencegahan dan penanganan kondisi perioperatif yang tak diinginkan • tatalaksana nyeri akut dan kronis • perawatan pasien dengan sakit berat / kritis Kesemua pelayanan ini diberikan atau diinstruksikan oleh anestesiologis. American Society of Anesthesiologists (ASA) mendukung konsep pelayanan rawat jalan untuk pembedahan dan anestesi. Anestesiologis diharapkan memegang peranan sebagai dokter perioperatif di semua rumah sakit, fasilitas pembedahan rawat jalan, dan berpartisipasi dalam akreditasi rumah sakit sebagai salah satu sarana untuk menstandarisasi dan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Pedoman ini diaplikasikan untuk semua layanan, termasuk petugas yang terlibat dalam tata kelola rawat jalan anestesi. Ini adalah pedoman minimal yang dapat dikembangkan kapanpun dengan berdasarkan pada pertimbangan / kebijakan petugas anestesi yang terlibat.

•

Tim Anestesi: spesialis anestesi mengawasi penata/perawat anestesi dalam melakukan pelayanan anestesi di mana dokter dapat mendelegasikan tugas pemantauan sambil tetap bertanggung jawab kepada pasien secara keseluruhan.

•

Personel anestesi yang kompeten dan memenuhi syarat: anestesiologis, penata anestesi, perawat anestesi dan perawat recovery room atau ROI di IGD.

•

Penata/Perawat anestesi: adalah perawat terdaftar dengan SIP yang terlatih yang sesuai dengan kebijakan, pedoman, dan standar institusi dan nasional dalam memberikan obat anestesi dan analgesic, serta memantau pasien selama pemberian sedasi ringan (ansiolitik), sedasi sedang, dan sedasi berat/anestesi umum. Perawat dan asisten anestesi harus bekerja dengan supervisi langsung oleh dokter yang kompeten dan terlatih baik.

B. TUJUAN •

Meningkatkan kualitas pelayanan pasien

•

Menerapkan budaya keselamatan pasien

•

Menstandarisasi layanan kesehatan di rumah sakit yang sesuai dengan akeditasi

C. PRINSIP-PRINSIP •

Dokter yang berwenang harus dapat dihubungi 24 jam; baik pada kasus-kasus pelayanan rawat inap, siap sedia menerima telepon / konsultasi dari paramedis lainnya, availabilitas sepanjang waktu selama penanganan dan fase pemulihan pasien, hingga pasien diperbolehkan pulang dari rumah sakit.

•

Fasilitas rumah sakit harus diorganisir, dilengkapi, dan dioperasikan sejalan dengan regulasi dan kebijakan pemerintah setempat dan nasional. Seluruh struktur pelayanan, minimalnya, harus memiliki sumber daya oksigen, suction, peralatan resusitasi, dan obat-obatan emergensi yang dapat diandalkan.

•

Petugas harus memiliki kompetensi dalam perawatan pasien dan mampu melakukan prosedurprosedur yang diperlukan dalam suatu rumah sakit, yang terdiri atas: •

Petugas profesional • Dokter dan sejawat lainnya yang mempunyai Surat Izin Praktik (SIP) / sertifikat yang memenuhi syarat • Penata/perawat yang memiliki surat izin dan memenuhi syarat

•

•

Petugas administratif

•

Petugas Kebersihan dan Pemeliharaan Rumah Sakit

Dokter pelayanan medis bertanggungjawab dalam melakukan peninjauan ulang, penyesuaian kewenangan, jaminan mutu, dan evaluasi rekan sejawat.

•

Petugas dan peralatan yang berkualitas dan tersedia setiap saat diperlukan untuk menangani situasi emergensi. Harus dibuat suatu kebijakan dan prosedur untuk menangani situasi emergensi dan transfer pasien yang tidak diantisipasi ke fasilitas pelayanan akut.

•

Layanan pasien minimal meliputi: •

Instruksi dan persiapan preoperatif.

•

Evaluasi dan pemeriksaan pre-anestesi yang memadai oleh anestesiologis, sebelum dilakukan tindakan anestesi dan pembedahan. Pada kondisi di mana tidak terdapat petugas medis, anestesiologis harus memverifikasi informasi yang didapat dan mengulangi serta mencatat elemen-elemen penting dalam evaluasi.

•

Studi dan konsultasi preoperatif, sesuai indikasi medis.

•

Rencana anestesi dibuat oleh anestesiologis, didiskusikan dengan pasien, kemudian mendapat persetujuan pasien. Kesemuanya ini harus dicatat di rekam medis pasien.

•

Tindakan anestesi dilakukan oleh anestesiologis, dokter lain yang kompeten, atau petugas anestesi non-dokter yang dipandu/dibimbing secara langsung oleh anestesiologis. Dokter non-anestesi yang melakukan / mengawasi tindakan anestesi harus kompeten dalam edukasi, pelatihan, memiliki surat izin praktik, dan dipercaya oleh rumah sakit.

•

Pemulangan pasien merupakan tanggung jawab dokter

•

Pasien yang tidak hanya menjalani anestesi lokal harus didampingi oleh orang dewasa saat pemulangan pasien.

•

Instruksi pasca-operasi dan pemantauan selanjutnya harus dicatat dalam rekam medis

•

Memiliki rekam medis yang akurat, terpercaya, dan terbaru.

BAB III PELAYANAN ANESTESIOLOGI DAN TERAPI INTENSIF •

Sedasi ringan / minimal (anxiolysis): kondisi di mana pasien masih dapat merespons dengan normal terhadap stimulus verbal. Meskipun fungsi kognitif dan koordinasi dapat terganggu, ventilasi dan fungsi kardiovaskular tidak terpengaruh. Contoh sedasi minimal adalah: •

Blok saraf perifer

•

Anestesi lokal atau topikal

•

Pemberian 1 jenis obat sedatif / analgesik oral dengan dosis yang sesuai untuk penanganan insomnia, ansietas, atau nyeri

•

Sedasi sedang : suatu kondisi depresi tingkat kesadaran di mana pasien memberikan respons terhadap stimulus berulang / nyeri. Fungsi ventilasi spontan dapat terganggu / tidak adekuat. Pasien mungkin membutuhkan bantuan untuk mempertahankan patensi jalan napas. Fungsi kardiovaskular biasanya terjaga dengan baik.

•

Sedasi berat: hilangnya kesadaran di mana pasien tidak sadar, bahkan dengan pemberian stimulus nyeri. Pasien sering membutuhkan bantuan untuk mempertahankan patensi jalan napas, dan mungkin membutuhkan ventilasi tekanan positif karena tidak adekuatnya ventilasi spontan/ fungsi kardiovaskular dapat terganggu.

Sedasi adalah suatu proses yang berkelanjutan / kontinu, sehingga tidak selalu mungkin untuk memprediksi bagaimana respons setiap pasien yang mendapat sedasi. Oleh karena itu, petugas anestesi yang memberikan sedasi harus dapat melakukan penanganan segera terhadap pasien yang efek sedasinya lebih dalam / berat daripada efek yang seharusnya terjadi (misalnya: petugas anestesi yang memberikan anestesi sedang harus dapat melakukan penanganan terhadap pasien yang jatuh ke dalam kondisi sedasi berat).4

Sedasi ringan / minimal (anxiolysis)

Sedasi sedang

Sedasi berat / dalam

Respons

Respons normal terhadap stimulus verbal

Merespons setelah diberikan stimulus berulang / stimulus nyeri

Tidak sadar, meskipun dengan stimulus nyeri

Jalan napas

Tidak terpengaruh

Mungkin perlu intervensi

Sering memerlukan intervensi

Ventilasi spontan

Tidak terpengaruh

Dapat tidak adekuat

Sering tidak adekuat

Fungsi kardiovaskular

Tidak terpengaruh

Biasanya dapat dipertahankan dengan baik

Dapat terganggu

BAB IV PENYELENGGARAAN PELAYANAN ANESTESIOLOGI DAN TERAPI INTENSIF DI RSUD JOMBANG

A. ANGGOTA INTI TIM ANESTESI •

Tim anestesi melibatkan dokter dan non-dokter.

•

Setiap anggota tim memiliki kewajiban untuk mengidentifikasi mereka sendiri dan anggota tim lainnya secara akurat kepada pasien dan keluarganya.

•

Anestesiologis bertanggungjawab untuk mencegah agar tidak terjadi salah penafsiran / anggapan terhadap petugas non-dokter sebagai dokter residen atau dokter umum.

•

Tindakan / layanan anestesi dilakukan oleh tim anestesi, termasuk pemantauan dan pelaksanaan tindakan anestesi.

•

Instruksi diberikan oleh anestesiologis dan harus sejalan dengan kebijakan dan regulasi pemerintah serta kebijakan rumah sakit.

•

Tanggung jawab keseluruhan terhadap kinerja tim anestesi dan keselamatan pasien terletak pada anestesiologis.

•

Anestesiologis harus mewujudkan keselamatan pasien yang optimal dan memberikan pelayanan yang berkualitas kepada setiap pasien yang menjalani tindakan anestesi. Selain itu, anestesiologis juga diharapkan memberikan pengajaran / edukasi kepada siswa dalam hal ini dokter muda dan mahasiswa perawat.

•

Berikut adalah anggota tim anestesi: •

Dokter • Anestesiologis (spesialis anestesi) – Pimpinan Tim Anestesi Merupakan seorang dokter yang memiliki SIP dan telah menyelesaikan program studi spesialisasi di bidang anestesi yang terakreditasi.

•

Non-dokter • Penata/perawat anestesi Merupakan perawat dengan SIP yang telah menyelesaikan program studi Perawat Anestesi terakreditasi.

B. MANAJEMEN KESELAMATAN PASIEN OLEH TIM ANESTESI Untuk mencapai terwujudnya keselamatan pasien yang optimal, anestesiologis bertanggungjawab terhadap hal-hal berikut ini: •

Manajemen Kepegawaian Anestesiologis harus memastikan terlaksananya penugasan penata/perawat anestesi, perawat RR/ROI IGD yang kompeten dan berkualitas dalam memberikan layanan / prosedur anestesi kepada setiap pasien.

•

Evaluasi Pre-anestesi Pasien •

Suatu evaluasi pre-anestesi memungkinkan terwujudnya perencanaan anestesi yang baik, di mana perencanaan tersebut juga mempertimbangkan kondisi dan penyakit pasien yang dapat mempengaruhi tindakan anestesi.

•

Meskipun petugas non-dokter dapat berkontribusi dalam pengumpulan dan pencatatan data pre-operatif pasien, anestesiologislah yang memegang tanggung jawab terhadap evaluasi keseluruhan pasien.

•

Perencanaan Tindakan Anestesi •

Anestesiologis bertanggungjawab dalam menyusun rencana tindakan anestesi yang bertujuan untuk mewujudkan kualitas pelayanan pasien yang terbaik dan tercapainya keselamatan pasien dengan optimal.

•

Anestesiologis sebaiknya melakukan diskusi dengan pasien (jika kondisi pasien memungkinkan) mengenai risiko tindakan anestesi, keuntungan dan alternatif yang ada, dan memperoleh izin persetujuan tindakan (informed consent).

•

Ketika terdapat situasi di mana suatu bagian dari layanan anestesi akan dilakukan oleh petugas anestesi kompeten lainnya, spesialis anestesi harus memberitahukan kepada pasien bahwa pendelegasian tugas ini termasuk dalam pelayanan anestesi oleh Tim Anestesi.

•

Manajemen Tindakan Anestesi •

Manajemen tindakan anestesi bergantung pada banyak faktor, termasuk kondisi medis setiap pasien dan prosedur yang akan dilakukan.

•

Anestesiologis harus menentukan tugas perioperatif mana yang dapat didelegasikan.

•

Anestesiologis dapat mendelegasikan tugas spesifik kepada petugas non-dokter yang tergabung dalam Tim Anestesi, dengan syarat kualitas pelayanan pasien dan keselamatan pasien tetap terjaga dengan baik, tetap berpartisipasi dalam bagian-bagian penting tindakan anestesi, dan tetap siap sedia untuk menangani situasi emergensi dengan cepat

•

Perawatan Pasca-anestesi •

Perawatan pasca-anestesi rutin didelegasikan kepada perawat pasca-anestesi.

•

Evaluasi dan tatalaksana komplikasi pasca-anestesi merupakan tanggung jawab anestesiologis.

•

Konsultasi Anestesi Seperti jenis konsultasi medis lainnya, tidak dapat didelegasikan kepada non-dokter.

C. MANAJEMEN KESELAMATAN PASIEN DALAM PENGGUNAAN SEDASI RINGAN DAN SEDANG OLEH PENATA/PERAWAT ANESTESI. •

Dokter yang mengawasi bertanggungjawab akan semua aspek yang terlibat selama perawatan pasien (pre-, intra-, dan pasca-prosedur).

•

Saat pasien disedasi, dokter yang bertanggungjawab harus hadir / mendampingi di ruang tindakan.

•

Praktisi yang melakukan sedasi harus terlatih dengan baik dalam mengevaluasi pasien sebelum prosedur dilakukan untuk mengenali kapan terdapat peningkatan risiko anestesi.

•

Kebijakan dan prosedur yang terkait harus memperbolehkan praktisi untuk menolak berpartisipasi dalam kasus-kasus tertentu jika mereka merasa tidak kompeten dalam melakukan suatu tindakan anestesi dan terdapat kemungkinan dapat membahayakan pasien / menurunkan kualitas pelayanan pasien.

•

Dokter yang mengawasi bertanggungjawab memimpin timnya dalam situasi emergensi di mana diperlukan tindakan resusitasi, termasuk manajemen jalan napas.

•

Sertifikat ACLS merupakan standar persyaratan minimal yang harus dimiliki oleh praktisi yang melakukan sedasi / anestesi.

•

Surat Persetujuan Tindakan •

Dokter spesialis anestesi bertanggungjawab untuk memastikan bahwa setiap pasien (atau keluarganya) memahami bahwa selama proses anestesi berlangsung di kamar

operasi / tindakan, terdapat kemungkinan hanya ada penata/perawat anastesi, meskipun tetap di bawah pengarahan oleh anestesiologis yang bertanggungjawab terhadap pasien. •

Pasien/wali/keluarga harus membaca formulir tindakan anestesi secara lengkap dan memahami semua resiko atau komplikasi dan menandatangani di form yang ada disaksikan oleh petugas yang kompeten. Berikutnya petugas tersebut juga menandatangani form yang ada.

•

Jika pasien atau keluarganya telah paham dan setuju akan hal ini, tahap selanjutnya adalah menandatangani surat persetujuan tindakan anestesi. Formulir tersebut juga ditandatangani oleh saksi lain dari pihak keluarga, saksi pihak rumah sakit dan dokter penanggung jawab anestesi.

D. PELAYANAN ANESTESI SELAMA PROSEDUR INTERVENSI DENGAN RASA NYERI •

Sebagian besar pelaksanaan prosedur dengan nyeri minor tidak memerlukan pelayanan anestesi selain anestesi lokal. Penanganan nyeri kronis dilaksanakan di pain clinic atau klinik nyeri. Alat yang dibutuhkan diklinik nyeri adalah USG, C-Arm, Nerv stimulator, dan radio ablation.

•

•

Contoh prosedur ini adalah: •

injeksi steroid epidural

•

epidural blood patch

•

trigger point injection

•

injeksi sendi sakroiliaka

•

bursal injection

•

blok saraf oksipital (occipital nerve block)

•

facet injection

•

dll

Penggunaan anestesi umum untuk prosedur yang menimbulkan nyeri minor hanya dibenarkan dalam kondisi-kondisi khusus, di mana diperlukan perawatan / layanan anestesi yang terampil dan terlatih.

•

•

Berikut adalah kondisi-kondisi yang memerlukan layanan anestesi khusus: •

Komorbiditas mayor

•

Gangguan mental / psikologis yang membuat pasien tidak kooperatif

Penggunaan sedasi dan obat anestesi lainnya harus seimbang dengan potensi risiko / bahaya yang diakibatkan dari pelaksanaan prosedur dengan nyeri minor terhadap pasien dengan anestesi umum, terutama pada pasien yang menjalani prosedur tulang belakang servikal.

•

Prosedur yang berkepanjangan (lama) dan atau nyeri sering memerlukan sedasi intravena dan penggunaan monitor anestesi (Monitored Anesthesia Care-MAC). Prosedur ini meliputi:

•

•

Blok saraf simpatis (ganglion stelata, fleksus seliaka, paravertebral lumbal)

•

Ablasi radiofrequency (R/F)

•

Diskografi (discography)

•

Disektomi perkutan

•

Trial spinal cord stimulator lead placement

Blok fleksus / saraf utama lebih jarang dilakukan di klinik penanganan nyeri kronis, tetapi diyakini bahwa prosedur blok ini mungkin memerlukan penggunaan anestesi intravena dan MAC (misalnya: blok fleksus brakialis, blok saraf sciatica, teknik kateterisasi kontinu tertentu).

Pedoman Prosedur Sedasi di RSUD Jombang Menimbang

: a. bahwa pelayanan anestesiologi dan terapi intensif di rumah sakit merupakan salah satu bagian dari pelayanan kesehatan yang saat ini peranannya berkembang dengan cepat; b. bahwa Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 779/Menkes/SK/VIII/2008 tentang Standar Pelayanan Anestesiologi dan Reanimasi di Rumah Sakit tidak sesuai lagi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Pedoman Prosedur Sedasi di Instalasi Anetesi dan Perawatan Intensip.

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431); 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072); 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 512/Menkes/Per/IV/2007 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran; 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/Menkes/Per/III/2008 tentang Rekam Medis; 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290/Menkes/Per/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran; 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan; 8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 519/Menkes/Per/III/2011 tentang pedoman penyelenggaraan pelayanan anestesiologi dan terapi intensif; 9. Kebijakan direktur RSUD Jombang tentang prosedur sedasi nomor xxxxx


PEDOMAN PROSEDUR SEDASI Di RSUD Jombang Pasal 1

Prosedur sedasi ringan adalah prosedur dimana hanya digunakan obat-obat ansiolitik dan tidak mengganggu tingkat kesadaran penderita dalam hal ini masih boleh diberikan oleh petugas selain anestesi. Pasal 2 Prosedur sedasi sedang adalah prosedur dimana mulai digunakan obat-obat injeksi intravena meliputi midazolam, petidine, fentanil, ketamin, ataupun propofol dengan dosis minimal. Prosedur ini harus dikerjakan oleh petugas anestesi dalam hal ini penata/perawat dengan konsultasi sebelumnya dengan dokter spesialis anestesiologi. Pasal 3 Prosedur sedasi dalam adalah prosedur anestesi umum dimana digunakan obat-obat anestesi intravena secara total TIVA (total intravenous anestasia), TCI (total control infusion) dan anestesi general inhalasi dengan masker, laryngeal mask, dan intubasi indotrakheal. Pasal 4 Prosedur anestesi regional termasuk didalamnya SAB (Sub Aranioth Block), peridural anesthesia, blok-blok syaraf atau pleksus harus dikerjakan oleh dokter spesialis anestesi. Pasal 5 Pelayanan anestesi yang dimulai sejak pre op visit harus dapat mengidentifikasi masalah antara populasi dewasa, anak, dan pertimbangan khusus lainnya misalnya pasien geriatri. Pasal 6 Kegiatan pro op visit dicatat dalam lembar evaluasi pre op yang terdapat dalam status anestesi sehingga dapat dimanfaatkan untuk komunikasi secara efektif antara dokter spesialis anestesi dengan penata/perawat anestesi dan antara dokter spesialis anestesi dengan dokter spesialis lainnya. Pasal 7 Persetujuan tindakan anestesi atau inform consent anestesi harus ditandatangani terpisah dengan tindakan persetujuan bedah. Pasal 8 Setiap tindakan anestesi dengan sedasi sedang dan dalam harus dicatat dan dilakukan monitoring dalam kartu status anestesi. Pasal 9 Petugas anestesi harus mempunyai kualifikasi dan keterampilan khusus sesuai dengan ijazah atau sertifikat yang telah diterbitkan oleh instansi yang legal. Pasal 10 Setiap tindakan anestesi harus menggunakan peralatan spesialistik yang memadai sesuai dengan standart nasional. Pasal 11 Pedoman Prosedur Sedasi mulai diberlakukan di RSUD Jombang.

LAMPIRAN PEDOMAN PROSEDUR SEDASI BAB I PENDAHULUAN

Anestesiologis mempunyai keahlian spesifik dalam hal farmakologi, fisiologi, dan manajemen klinis terhadap pasien-pasien yang mendapat sedasi dan analgesik. Oleh karena itu, anestesiologis sering diminta untuk berpartisipasi dalam mengembangkan kebijakan dan prosedur rumah sakit untuk sedasi dan analgesik yang digunakan pada saat melakukan prosedur diagnostik atau terapeutik. Pedoman ini diaplikasikan secara spesifik untuk sedasi sedang (sering disebut sebagai anestesi di mana pasiennya sadar) dan sedasi berat / dalam. Pedoman ini juga tidak ditujukan untuk pasien yang menjalani anestesi umum / anestesi induksi (misalnya blok spinal /epidural / kaudal) di mana harus diawasi dan dilakukan oleh dokter spesialis anestesi, dokter bedah, atau dokter lainnya yang telah mengikuti pelatihan khusus mengenai teknik sedasi, anestesi, dan resusitasi. Keuntungan yang didapat dari pemberian sedasi /analgesic, diantaranya : pasien dapat menoleransi

prosedur

yang

tidak

menyenangkan

dengan

mengurangi

kecemasan,

ketidaknyamanan, atau nyeri yang mereka rasakan. Pada anak-anak dan orang dewasa yang tidak kooperatif: sedasi / anelgesik dapat mempercepat dan memperlancar pelaksanaan prosedur yang memerlukan pasien untuk diam / tidak bergerak. Risiko pemberian sedasi: berpotensi menimbulkan depresi kardirespirasi, sehingga petugas / personel yang memberikan sedasi harus dapat segera mengenali dan menanganinya untuk mencegah kejadian: kerusakan otak akibat hipoksia, henti jantung, atau kematian. Pemberian sedasi / analgesik yang tidak adekuat dapat menimbulkan ketidaknyamanan pada pasien, meningkatkan risiko cedera karena pasien menjadi kurang / tidak kooperatif, timbulnya efek fisiologis atau psikologis akibat respons terhadap stress yang dialami pasien.

BAB II TUJUAN •

Membantu dokter dan pasien dalam membuat keputusan mengenai pelayanan kesehatan.

•

Membantu dokter memberikan keuntungan dilakukannya sedasi / analgesik sementara meminimalisasi risiko yang dapat terjadi.

•

Memberikan panduan kerja bagi petugas anestesi agar dapat memberikan pelayanan yang baik pada pasien.

•

Memberikan acuan kerja bagi instalasi di RSUD Jombang khususnya instalasi Anestesi dan perawatan intensip dalam menjalankan pelayanan yangbaik kepada penderita.

BAB III PRINSIP-PRINSIP •

Pedoman ini dapat dimodifikasi dan diadapatasi sesuai dengan kebutuhan klinis dan keterbatasan yang ada.

•

Pedoman ini tidak dimaksudkan sebagai persyaratan yang mutlak atau standar.

•

Pemilihan teknik dan obat-obatan sedasi / analgesik yang digunakan bergantung pada: •

Preferensi dan pengalaman masing-masing dokter

•

Kebutuhan dan keterbatasan yang terdapat pada pasien atau prosedur

•

Kecenderungan terjadinya efek sedasi yang lebih dalam daripada yang diinginkan / diantisipasi.

•

Penerapan pedoman ini tidak dapat menjamin hasil akhir yang spesifik.

•

Pedoman ini harus direvisi karena pengetahuan, teknologi, dan praktik kedokteran selalu berkembang sepanjang waktu.

•

Pedoman ini menyediakan rekomendasi dasar yang didukung dengan analisis literatur terkini dan pengolahan opini para ahli / pakar kedokteran, forum terbuka, dan data klinis.

•

Didesain agar dapat diaplikasikan oleh dokter non-anestesiologis di berbagai fasilitas, yaitu rumah sakit, klinik swasta, praktik dokter, dokter gigi, dan fasilitas lainnya.

BAB IV PEDOMAN (UNTUK SEDASI SEDANG DAN BERAT / DALAM) •

Evaluasi pre-prosedur •

Untuk meningkatkan efikasi klinis (proses pemberian sedasi dan analgesik yang berjalan lancar)

•

Menurunkan risiko kejadian efek samping.

•

Evaluasi ini meliputi: • Riwayat penyakit pasien yang relevan •

abnormalitas sistem organ utama

•

riwayat anestesi / sedasi sebelumnya, dan efek samping yang pernah terjadi / dialami

•

obat-obatan yang dikonsumsi saat ini, alergi obat, dan interaksi obat yang mungkin terjadi

•

asupan makan terakhir

•

riwayat merokok, alkohol, atau penyalahgunaan obat-obatan

• Pemeriksaan fisik terfokus •

Tanda vital

•

Evaluasi jalan napas (lihat lampiran 3)

•

Auskultasi jantung dan paru

• Pemeriksaan laboratorium (berdasarkan pada kondisi yang mendasari dan efek yang mungkin terjadi dalam penanganan pasien) • Temuan klinis dikonfirmasi segera sebelum melakukan anestesi / sedasi. • Konsultasi dengan SMF lain.

•

Konseling pasien •

•

Mengenai risiko, keuntungan, keterbatasan, dan alternatif yang ada

Puasa pre-prosedur •

Prosedur elektif: mempunyai waktu yang cukup untuk pengosongan lambung

•

Situasi emergensi: berpotensi terjadi pneumonia aspirasi, pertimbangkan dalam menentukan tingkat / kategori sedasi, apakah perlu penundaan prosedur, dan apakah perlu proteksi trakea dengan intubasi.

•

Pemantauan •

Data yang harus dicatat dengan interval yang teratur sebelum, selama, dan setelah prosedur dilakukan: • Tingkat kesadaran pasien (dinilai dari respons pasien terhadap stimulus) •

respons menjawab (verbal): menunjukkan bahwa pasien bernapas

•

hanya memberikan respons berupa refleks menarik diri (withdrawal): dalam sedasi berat / dalam, mendekati anestesi umum, dan harus segera ditangani.3

• oksigenasi: •

memastikan konsentrasi oksigen yang adekuat selama proses anestesi

•

gunakan oksimetri denyut (pulse oximetry)5

• Respons terhadap perintah verbal (jika memungkinkan)3 • Ventilasi paru (observasi, auskultasi) •

Semua pasien yang menjalani anestesi umum harus memiliki ventilasi yang adekuat dan dipantau secara terus-menerus

•

Lihat tanda klinis: pergerakan dinding dada, pergerakan kantong pernapasan, auskultasi dada

•

Pemantauan karbon dioksida yang diekspirasi untuk pasien yang terpisah dari pengasuh / keluarganya

•

Jika terpasang ETT / LMA: pastikan posisi terpasang dengan benar

•

Kapnografi

• Sirkulasi •

Elektrokardiogram

(EKG)

untuk

pasien

dengan

penyakit

kardiovaskular yang signifikan •

Pemeriksaan analisis gas darah (AGD)

•

Tekanan darah dan frekuensi denyut jantung setiap 5 menit (kecuali dikontraindikasikan)

•

Pasien dengan anestesi umum: semua hal di atas ditambah evaluasi kontinu fungsi sirkulasi dengan: palpasi nadi, auskultasi bunyi jantung, tekanan intra-arteri, oksimetri.

• Temperatur tubuh

•

Pencatatan data untuk sedasi berat / dalam: • Respons terhadap perintah verbal atau stimulus yang lebih intens (kecuali dikontraindikasikan) • Pemantauan karbondioksida yang diekspirasi untuk semua pasien • EKG untuk semua pasien

•

Personel / petugas •

Sebaiknya terdapat petugas anestesi non-dokter yang ikut hadir dalam proses anestesi, bertugas untuk memantau pasien sepanjang prosedur berlangsung.

•

Memiliki kemampuan untuk mempertahankan patensi jalan napas, melakukan ventilasi tekanan positif, dan resusitasi (bantuan hidup lanjut) selama prosedur berlangsung.

•

Petugas ini boleh membantu dengan melakukan tugas-tugas ringan lainnya saat pasien telah stabil

•

Untuk sedasi berat / dalam: petugas yang melakukan pemantauan tidak boleh diberikan tugas / pekerjaan lain.

•

Pelatihan •

Farmakologi obat-obatan anestesi dan analgesik

•

Farmakologi obat-obatan antagonis yang tersedia

•

Keterampilan bantuan hidup dasar

•

Keterampilan bantuan hidup lanjut

•

Untuk sedasi berat / dalam: keterampilan bantuan hidup lanjut di kamar tindakan / prosedur.

•

Peralatan emergensi (lihat lampiran 5) •

Suction, peralatan patensi jalan napas dengan berbagai ukuran, ventilasi tekanan positif

•

Peralatan intravena, obat-obatan antagonis, dan obat-obatan resusitasi dasar

•

Peralatan intubasi

•

Defibrillator yang tersedia setiap saat dan dapat segera dipakai (untuk pasien-pasien dengan penyakit kardiovaskular)

•

Untuk sedasi berat / dalam: defibrillator tersedia setiap saat dan dapat segera dipakai (untuk semua pasien)

•

Oksigen tambahan •

Tersedianya peralatan oksigenasi

•

Pemberian oksigen tambahan jika terjadi hipoksemia

•

Untuk sedasi berat / dalam: pemberian oksigen kepada semua pasien (kecuali dikontraindikasikan)

•

Pilihan obat-obatan anestesi •

Sedatif: untuk mengurangi ansietas / kecemasan, menyebabkan kondisi somnolen

•

Analgesik: untuk mengurangi nyeri

•

Kombinasi sedatif dan analgesik: efektif untuk sedasi sedang dibandingkan dengan penggunaan satu jenis obat

•

Titrasi dosis •

Pengobatan intravena diberikan secara bertahap dengan interval yang cukup antarpemberian untuk memperoleh efek yang optimal

•

Pengurangan dosis yang sesuai jika menggunakan sedatif dan analgesik

•

Pemberian berulang dosis obat-obatan oral untuk menambah edek sedasi / analgesik tidak direkomendasikan

•

Penggunaan obat anestesi induksi (propofol, ketamin) •

Biasanya digunakan untuk anestesi umum

•

Propofol dan ketamin efektif dipakai untuk sedasi sedang

•

Methohexital efektif untuk sedasi dalam / berat

•

Tanpa memandang rute pemberian dan tingkat sedasi yang diinginkan, pasien dengan sedasi berat harus dipantau secara konsisten, termasuk penanganan jika pasien jatuh dalam keadaan anestesi umum.

•

Akses intravena •

Pemberian obat sedasi melalui jalur intravena: pertahankan akses intravena dengan baik selama prosedur hingga pasien terbebas dari risiko depresi kardiorespirasi.

•

Pemberian obat sedasi melalui jalur lain: keputusan diambil berdasarkan kasus perkasus.

•

Tersedia personel / petugas yang memiliki keterampilan / keahlian mengakses jalur intravena

•

Obat antagonis: tersedia nalokson dan flumazenil jika pasien diberikan obat opioid / benzodiazepin.

•

Pemulihan •

Observasi sampai pasien terbebas dari risiko depresi sistem kardiorespirasi

•

Oksigenasi harus dipantau secara rutin dan teratur sampai pasien terbebas dari risiko hipoksemia

•

Ventilasi dan sirkulasi harus dipantau secara rutin dan teratur sampai pasien diperbolehkan pulang.

•

Gunakan kriteria pemulangan yang sesuai untuk meminimalisir risiko depresi kardiovaskular / pernapasan setelah pasien dipulangkan. (lihat lampiran 6).

•

Situasi khusus •

Masalah medis berat yang mendasari (usia sangat lanjut, penyakit jantung/ paru/ ginjal hepar yang berat): konsultasikan dengan spesialis yang sesuai

•

Risiko gangguan kardiovaskular / pernapasan yang berat atau diperlukannya ketidaksadaran total pada pasien untuk menciptakan kondisi operasi yang memadai: konsultasikan dengan anestesiologis.3

LAMPIRAN 1

ANGGOTA TIM ANESTESI TAMBAHAN

Anggota Tim Anestesi lainnya yang dapat terlibat dalam perawatan peri-anestesi: •

Perawat pasca-anestesi: adalah perawat yang merawat pasien dalam fase pemulihan dari pengaruh anestesi.

•

Perawat peri-operatif: adalah perawat yang merawat pasien selama di kamar operasi.

•

Perawat untuk layanan intensif: adalah perawat yang merawat pasien di ruang rawat intensif (Intensive Care Unit-ICU).

•

Perawat obstetri: adalah perawat yang membantu pasien bersalin / melahirkan.

•

Perawat neonatus: adalah perawat yang merawat neonatus di ruang rawat khusus.

•

Terapis pernapasan: adalah petugas kesehatan professional yang memberikan perawatan / manajemen pernapasan kepada pasien.

•

Cardiovascular perfusionists: adalah petugas kesehatan professional yang mengoperasikan mesin bypass kardiopulmoner.

Anggota pendukung yang menangani masalah teknis, pengadaan alat, dan pemeliharaan alat: •

Teknisi anestesi

•

Petugas pembantu anestesi (anesthesia aides)

•

Teknisi pemeriksaan gas darah (blood gas technicians)

•

Teknisi manajemen pernapasan (respiratory technicians)

•

Teknisi mesin monitor (monitoring technicians)

LAMPIRAN 2 PERATURAN PENAGIHAN DAN DEFINISI YANG SERING DIGUNAKAN1

ASA mengetahui adanya peraturan pembayaran komersial dan pemerintahan yang berlaku untuk penagihan layanan anestesi dan memotivasi para anggotanya untuk mematuhinya sebisa mungkin.

Beberapa tugas umum yang dilakukan meliputi: •

Melakukan anamnesis dan pemeriksaan fisik yang cermat terhadap pasien sebelum menjalani anestesi

•

Menyusun rencana anestesi

•

Ikut serta dalam sebagian besar proses anestesi, termasuk induksi anestesi (pasien dibius dan menjadi tidak sadar) dan ‘emergence’ (pemberian anestesi dihentikan dan pasien sadar kembali).

•

Pendelegasian perawatan anestesi hanya kepada personel anestesi yang kompeten dan berkualitas.

•

Pemantauan pelatihan anestesi dengan interval yang cukup sering

•

Siap sedia / hadir setiap kali diperlukan untuk memberikan diagnosis dan tatalaksana segera dan bertanggungjawab secara medis.

•

Menyediakan pelayanan / perawatan pasca-anestesi, sesuai indikasi

•

Melakukan dan mencatat evaluasi pasca-anestesi

ASA juga mengetahui akan kurangnya kepastian / prediksi dalam perawatan anestesi dan banyaknya variabilitas akan kebutuhan pasien yang dapat, dalam keadaan tertentu dan jarang, membuatnya kurang sesuai dari sudut pandang keselamatan pasien dan kualitas pelayanan pasien untuk mematuhi peraturan / ketentuan pembayaran yang berlaku.

Pelaporan pembayaran atas layanan anestesi harus secara akurat mencerminkan layanan yang diberikan. Kemampuan untuk memprioritaskan tugas dan kebutuhan perawatan pasien dari waktu ke waktu merupakan keahlian yang penting yang ahrus dimiliki oleh Tim Anestesi. Anestesiologis harus berusaha untuk memberikan pelayanan dengan kualitas tertinggi dan menerapkan keselamatan pasien dengan optimal kepada semua pasien peri-operatif. ‘PENGARAHAN’ MEDIS (oleh anestesiologis) Merupakan suatu istilah pembayaran yang mendeskripsikan pekerjaan / tugas spesifik seorang anestesiologis dan keterbatasan yang terlibat dalam pembayar tagihan untuk manajemen dan pengawasan petugas anestesi non-dokter. Hal ini berkaitan dengan kondisi di mana anestesiologis terlibat dalam ≤ 4 tindakan anestesi yang bersamaan. ‘SUPERVISI’ MEDIS (oleh anestesiologis) Kebijakan pembayaran jasa medis berisi rumusan pembayaran khusus untuk „supervisi medis‟ yang berlaku untuk kondisi “ketika anestesiologis terlibat dalam > 4 prosedur tindakan secara bersamaan

atau melakukan pelayanan lain sambil mengarahkan prosedur / tindakan anestesi lainnya.” [Catatan: kata „supervisi‟ juga dapat digunakan di luar Tim Anestesi untuk mendeskripsikan pengawasan medis peri-operatif oleh dokter bedah terhadap petugas anestesi non-dokter.]

Dokter bedah yang melakukan pengawasan / supervisi berhubungan dengan manajemen medis pasien peri-operatif dan manajemen anestesi (misalnya: menentukan kesiapan medis pasien untuk menjalani anestesi dan pembedahan, melakukan manajemen medis segera pada kondisi emergensi yang tak terduga).

LAMPIRAN 3

PROSEDUR PEMERIKSAAN PATENSI JALAN NAPAS UNTUK PEMBERIAN SEDASI DAN ANALGESIK

Pemberian ventilasi tekanan positif (VTP), dengan atau tanpa intubasi trakea mungkin diperlukan jika timbul gangguan pernapasan selama proses pemberian sedasi /analgesik. •

VTP ini dapat lebih sulit dilakukan pada pasien dengan anatomi jalan napas yang atipikal / tidak lazim

•

Abnormalitas jalan napas dapat meningkatkan kemungkinan terjadinya obstruksi jalan napas saat ventilasi spontan

•

Beberapa faktor yang dapat menimbulkan kesulitan dalam manajemen jalan napas antara lain: •

Riwayat pasien • Adanya masalah dengan anestesi / sedasi sebelumnya • Stridor, mengorok (snoring), apnea saat tidur (sleep apnea) • Artritis rematoid yang lanjut / berat

•

Pemeriksaan fisik • Habitus / postur tubuh: obesitas yang signifikan (terutama di struktur wajah dan leher) • Kepala dan leher: •

Leher pendek

•

Eksensi leher terbatas

•

Pendeknya jarak antara mentalis – hyoid (< 3 cm pada dewasa)

•

Massa di leher

•

Penyakit / trauma pada tulang spinal servikal

•

Deviasi trakea

•

Gambaran wajah dismorfik (misalnya: sindrom Pierre-Robin)

• Mulut •

Pembukaan kecil (< 3 cm pada dewasa)

•

Gigi seri yang menonjol / maju (protruding)

•

Gigi yang goyang

•

Menggunakan peralatan gigi (misalnya: kawat, gigi palsu)

•

Lengkung langit-langit yang tinggi

•

Makroglosia (lidah besar)

•

Hipertrofi tonsil

•

Uvula tidak terlihat

• Rahang •

Mikrognatia

•

Retrognatia

•

Trismus

•

Maloklusi yang signifikan

LAMPIRAN 4

PEDOMAN PUASA SEBELUM MENJALANI PROSEDUR MENURUT AMERICAN SOCIETY OF ANETHESIOLOGIST3

Jenis makanan

Periode puasa minimal

Cairan bening / jernih

2 jam

Air Susu Ibu (ASI)

4 jam

Susu formula untuk bayi

6 jam

Susu sapi

6 jam

Makanan ringan

6 jam

Rekomendasi ini diaplikasikan untuk pasien sehat yang akan menjalani prosedur elektif. Tidak ditujukan untuk wanita hamil. Perlu diingat bahwa dengan mengikuti pedoman ini tidak menjamin pengosongan lambung yang sempurna. Periode puasa minimal diaplikasikan untuk semua usia. Contoh cairan bening / jernih adalah: air putih, jus buah tanpa bulir / ampas, minuman berkarbonasi, teh, dan kopi. Konsistensi susu sapi mirip dengan makanan padat dalam waktu pengosongan lambung, jumlah susu yang diminum harus dipertimbangkan saat menentukan periode waktu puasa yang tepat. Contoh makanan ringan adalah roti dan cairan bening. Makanan yang digoreng atau berlemak atau daging dapat memperlama waktu pengosongan lambung. Jumlah dan jenis makanan yang dikonsumsi harus dipertimbangkan saat menentukan periode waktu puasa yang tepat.

LAMPIRAN 5 PERALATAN EMERGENSI UNTUK SEDASI DAN ANALGESIK3 •

Peralatan emergensi yang sesuai harus tersedia saat melakukan pemberian sedasi / analgesik yang berpotensi untuk menyebabkan depresi kardiorespirasi.

•

Berikut adalah pedoman mengenai peralatan apa saja yang harus tersedia, dapat dimodifikasi sesuai dengan kondisi tempat praktik / institusi. •

Peralatan intravena • Sarung tangan • Tourniquet • Swab alkohol • Kassa steril • Kateter intravena / kanula infus (ukuran 24, 22) • Selang infus (untuk anak-anak menggunakan tetesan mikro: 60 tetes/ml) • Cairan intravena / cairan infuse • Jarum suntik untuk aspirasi obat, injeksi intramuscular (pada anak dan bayi: jarum untuk injeksi intraosseous sumsum tulang) • Spuit dengan beragam ukuran • Perekat

•

Peralatan untuk manajemen jalan napas dasar • Sumber oksigen yang bertekanan • Mesin suction • Kateter untuk suction • Suction tipe-Yankauer • Sungkup wajah (berbagai ukuran dari bayi – dewasa) • Satu set self-inflating breathing bag-valve • Oropharyngeal airways dan nasopharyngeal airways • Lubrikan / gel pelumas

•

Peralatan untuk manajemen jalan napas lanjut (untuk petugas dengan keahlian intubasi) • Laryngeal mask airways (LMA) • Pegangan laringoskop • Bilah laringoskop • Tabung endotrakeal (endotracheal tube-ETT): ukuran dengan balon berdiameter 6.0, 7.0, 8.0 mm. • Stilet / mandarin (ukuran disesuaikan dengan diameter ETT)

•

Obat-obatan antagonis • Nalokson • Flumazenil

•

Obat-obatan emergensi • Epinefrin • Efedrin • Vasopressin • Atropine • Nitrogliserin (tablet atau semprot) • Amiodaron • Lidokain • Dekstrose 10%, 25%, 50% • Difenhidramin • Hidrokortison, metilprednisolon, atau deksametason • Diazepam atau midazolam

LAMPIRAN 6

KRITERIA PEMULIHAN DAN PEMULANGAN PASIEN SETELAH PEMBERIAN SEDASI DAN ANALGESIK3

Setiap rumah sakit harus mempunyai kriteria pemulihan dan pemulangan yang sesuai dengan pasien dan prosedur yang dilakukan. beberapa prinsip dasar yang harus miliki adalah: •

Prinsip umum •

Pengawasan medis dalam fase pemulihan dan pemulangan pasien setelah pemberian sedasi sedang / dalam merupakan tanggung jawab dokter yang melakukan sedasi.

•

Ruang pemulihan harus dilengkapi dengan monitor dan peralatan resusitasi yang adekuat

•

Pasien yang menjalani sedasi sedang atau dalam harus dipantau sampai criteria pemulangan terpenuhi. • Durasi dan frekuensi pemantauan harus disesuaikan dengan masing-masing pasien bergantung pada tingkat sedasi yang diberikan, kondisi umum pasien, dan intervensi / prosedur yang dilakukan • Oksigenasi harus dipantau sampai pasien terbebas dari risiko depresi pernapasan

•

Tingkat kesadaran, tanda vital, dan oksigenasi (jika diindikasikan) harus dicatat dengan rutin dan teratur

•

Perawat atau petugas terlatih lainnya yang bertugas memantau pasien dan mengidentifikasi adanya komplikasi harus dapat hadir / mendampingi pasien hingga kriteria pemulangan terpenuhi.

•

Petugas yang kompeten dalam menangani komplikasi (misalnya mempertahankan patensi jalan napas, memberikan ventilasi tekanan positif) harus dapat segera hadir kapanpun diperlukan hingga kriteria pemulangan terpenuhi.

•

Kriteria Pemulangan Pasien •

Pasien harus sadar dan memiliki orientasi yang baik. Bayi dan pasien dengan gangguan status mental harus kembali ke status semula /awal (sebelum menjalani anestesi / analgesik). Dokter dan keluarga harus menyadari bahwa pasien anak-anak yang memiliki risiko obstruksi jalan napas harus duduk dengan posisi kepala menunduk ke depan.

•

Tanda vital harus stabil

•

Penggunaan sistem skoring dapat membantu pencatatan untuk kriteria pemulangan

•

Telah melewati waktu yang cukup (hingga 2 jam) setelah pemberian terakhir obat antagonis (nalokson, flumazenil) untuk memastikan bahwa pasien tidak masuk ke fase sedasi kembali setelah efek obat antagonis menghilang.

•

Pasien rawat jalan boleh dipulangkan dengan didampingi oleh orang dewasa yang dapat mengantarkan pasien sampai ke rumah dan dapat melaporkan jika terjadi komplikasi pasca-prosedur.

•

Pasien rawat jalan dan pendampingnya harus diberikan instruksi tertulis mengenai diet pasca-prosedur, obat-obatan, aktivitas, dan nomor telepon yang dapat dihubungi jika terjadi keadaan emergensi.

Pedoman Pelayanan Kamar Operasi RSUD Jombang PEDOMAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN KAMAR OPERASI DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH JOMBANG

Menimbang

: a. bahwa pelayanan kamar operasi di rumah sakit merupakan salah satu bagian dari pelayanan kesehatan yang saat ini peranannya berkembang dengan cepat; b. bahwa Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 779/Menkes/SK/VIII/2008 tentang Standar Pelayanan Anestesiologi dan Reanimasi di Rumah Sakit tidak sesuai lagi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Pedoman Pelayanan Kamar Operasi di RSUD Jombang.

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431); 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072); 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 512/Menkes/Per/IV/2007 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran; 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/Menkes/Per/III/2008 tentang Rekam Medis; 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290/Menkes/Per/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran; 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan; 8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 519/Menkes/Per/III/2011 tentang pedoman penyelenggaraan pelayanan anestesiologi dan terapi intensif; 9. Kebijakan direktur RSUD Jombang tentang pelayanan kamar operasi


PEDOMAN PELAYANAN KAMAR OPERASI DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH JOMBANG Pasal 1

Pelayanan anestesi (termasuk sedasi moderat sedang dan dalam) harus dilaksanakan dengan tehnik yang sama/seragam pada seluruh pelayanan di RSUD Jombang. Pasal 2 Pelayanan anestesi (termasuk sedasi moderat sedang dan dalam) berada dibawah kepemimpinan dokter spesialis anestesi sebagai kepala instalasi anestesi dan perawatan intensip. Pasal 3 Kepala instalasi anestesi dan perawatan intensip harus ikut bertanggung jawab dalam pengembangan, implementasi, dan memelihara/menegakkan kebijakan serta prosedur yang ditetapkan dan dilaksanakan. Pasal 4 Kepala instalasi anestesi dan perawatan intensip harus ikut bertanggung jawab untuk memelihara/mempertahankan pengendalian mutu yang telah ditetapkan dan harus dikalsanakan. Pasal 5 Kepala instalasi anestesi dan perawatan intensip harus ikut bertanggung jawab untuk merekomendasikan sumber luar untuk meningkatkan pelayanan anestesi yang telah ditetapkan dan harus dilaksanakan. Pasal 6 Kepala instalasi anestesi dan perawatan intensip harus ikut bertanggung jawab untuk memantau dan menelaah seluruh pelayanan anestesi termasuk sedasi moderat dan dalam yang telah ditetapka dan dilaksanakan. Pasal 7 Kepala instalasi anestesi dan perawatan intensip harus dapat bekerjasama dengan kepala instalasi bedah sentral untuk terlaksananya pelayanan operasi elektif atau terencana dengan baik. Pasal 8 Kepala instalasi anestesi dan perawatan intensip harus dapat bekerjasama dengan kepala instalasi gawat darurat untuk terlaksananya pelayanan operasi cyto atau emergency dengan baik. Pasal 9 Pedoman Prosedur Pelayanan Kamar Operasi mulai diberlakukan di RSUD Jombang.

Pedoman Kompetensi Petugas Anestesi RSUD Jombang PEDOMAN KOMPETENSI PETUGAS ANESTESI DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH JOMBANG

Menimbang

: a. bahwa pelayanan kamar operasi di rumah sakit merupakan salah satu bagian dari pelayanan kesehatan yang saat ini peranannya berkembang dengan cepat; b. bahwa Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 779/Menkes/SK/VIII/2008 tentang Standar Pelayanan Anestesiologi dan Reanimasi di Rumah Sakit tidak sesuai lagi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Pedoman Pelayanan Kamar Operasi di RSUD Jombang.

Mengingat



PEDOMAN KOMPETENSI PETUGAS ANESTESI DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH JOMBANG Pasal 1

Setiap petugas anestesi harus kompeten dalam teknik berbagai modus sedasi, monitoring yang tepat, respons terhadap komplikasi yang timbul, penggunaan zat-zat reversal dan bantuan hidup dasar. Pasal 2 Setiap petugas anestesi harus ikut bertanggung jawab untuk menjalankan suatu assesmen/penilaian pra sedasi untuk memastikan bahwa perencanaan sedasi dan tingkatannya adalah tepat bagi pasien. Pasal 3 Kualifikasi petugas yang melaksanakan monitoring, dan monitoring peralatan serta suplainya adalah sama seperti pada pemberian sedasi unit/tempat yang lain di RSUD Jombang, misalnya dalam kamar operasi atau klinik rawat jalan. Pasal 4 Termasuk dalam petugas anestesi ini adalah dokter spesialis anestesi, penata/perawat anestesi, dan perawat RR/ROI IGD. Pasal 5 Pedoman Kompetensi Petugas Anestesi mulai diberlakukan di RSUD Jombang.

Pedoman Assesmen Pra Sedasi RSUD Jombang PEDOMAN ASSESMEN PRA SEDASI DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH JOMBANG

Menimbang

: a. bahwa pelayanan anestesi di RSUD Jombang merupakan salah satu bagian dari pelayanan kesehatan yang saat ini peranannya berkembang dengan cepat; b. bahwa Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 779/Menkes/SK/VIII/2008 tentang Standar Pelayanan Anestesiologi dan Reanimasi di Rumah Sakit tidak sesuai lagi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Pedoman Assesmen pra sedasi di RSUD Jombang.

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431); 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072); 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 512/Menkes/Per/IV/2007 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran; 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/Menkes/Per/III/2008 tentang Rekam Medis; 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290/Menkes/Per/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran; 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan; 8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 519/Menkes/Per/III/2011 tentang pedoman penyelenggaraan pelayanan anestesiologi dan terapi intensif; 9. Kebijakan direktur RSUD Jombang tentang pelayanan anestesi Nomor xxxxxxxx


PEDOMAN ASSESMEN PRA SEDASI DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH JOMBANG Pasal 1

Bahwa assesmen pra sedasi merupakan suatu hal yang sangat penting demi keselamatan penderita. Pasal 2 Assesmen pra sedasi bertujuan mengevaluasi semua resiko yang mungkin terjadi atau bisa dialami oleh penderita yang akan menjalani operasi dan anestesi. Pasal 3 Ketepatan pemilihan prosedur sedasi ditentukan oleh assesmen pra sedasi yang tepat. Pasal 4 Assesmen pra sedasi meliputi evaluasi makan terakhir dan minum terakhir (puasanya). Pasal 5 Vital sign juga harus dicatat dalam status anestesi meliputi tekanan darah, nadi atau heart rate, respirasi rate, temperature, SpO2 dan skor nyeri. Pasal 6 Evaluasi masalah pada saat sebelum induksi juga harus dicatat dalam evaluasi ini. Pasal 7 Jika ada perubahan rencana anestesi harus dicatat juga dalam evaluasi pra induksi atau assesmen pra sedasi Pasal 8 Dokter spesialis anestesi sebagai DPJP harus membubuhkan tanda tangannnya pada kolom evaluasi pra induksi atau assesmen pra sedasi. Pasal 9 Petugas anestesi dalam hal ini penata/perawat anestesi atau dokter spesialis anestesi harus membubuhkan tanda tangannya untuk kolom premedikasi meliputi obat/agen yang telah diberikan, nama petugas yang memberikan, dan tanggal serta jam pemberian. Pasal 10 Pedoman Pra Sedasi mulai diberlakukan di RSUD Jombang.

Pedoman Uraian Tugas Petugas Anestesi RSUD Jombang PEDOMAN URAIAN TUGAS PETUGAS ANESTESI DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH JOMBANG

Menimbang

: a. bahwa pelayanan pelayanan anestesi di rumah sakit merupakan salah satu bagian dari pelayanan kesehatan yang saat ini peranannya berkembang dengan cepat; b. bahwa Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 779/Menkes/SK/VIII/2008 tentang Standar Pelayanan Anestesiologi dan Reanimasi di Rumah Sakit tidak sesuai lagi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Pedoman pelayanan anestesi di RSUD Jombang.

Mengingat



PEDOMAN URAIAN TUGAS PETUGAS ANESTESI DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH JOMBANG Pasal 1

Yang dimaksud petugas anestesi disini meliputi dokter spesialis anestesi, penata/perawat anestesi, dan perawat RR/ROI IGD. Pasal 2 Petugas anestesi harus kompeten memonitor selama prosedur sedasi sedang dan dalam. Pasal 3 Petugas anestesi bertugas memantau semua tanda-tanda vital dan dicatat dalam kartu status anestesi. Pasal 4 Perawat RR harus mencatat dokumentasi untuk kriteria pemulihan dan discharge atau pemindahan ke ruangan dari ruang RR/ROI IGD. Pasal 5 Tugas utama dokter spesialis anestesi adalah sebagai koordinator pelayanan dalam lingkup instalasi anestesiologi dan terapi intensif. Pasal 6 Tugas utama penata/perawat anestesi adalah melakukan kolaborasi dengan dokter spesialis anestesi. Pasal 7 Tugas utama perawat RR/ROI IGD adalah membantu pengawasan pasien pasca bedah dan bertangggung jawab terhadap dokter spesialis anestesi. Pasal 8 Tugas dan tanggung jawab petugas anestesi yang lebih detail diatur dalam lampiran salinan pedoman uraian tugas petugas anestesi. Pasal 9 Pedoman Uraian Tugas Petugas Anestesi mulai diberlakukan di RSUD Jombang.

LAMPIRAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PETUGAS ANESTESIA 1.

Tugas dan tanggung jawab khusus dokter spesialis anestesi a. Tugas : 1) Mengawasi pelaksanaan pelayanan anestesi setiap hari; 2) Mengatasi permasalahan yang berkaitan dengan pelayanan anestesi; 3) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan dan membuat laporan kegiatan berkala; b. Tanggung jawab : 1) Menjamin terlaksananya pelayanan anestesiologi dan terapi intensip yang bermutu dengan mengutamakan keselamatan pasien; 2) Pelaksanaan pencatatan, evaluasi dan pembuatan laporan kegiatan di lingkup RSUD Jombang. 3) Pelaksanaan program menjaga mutu pelayanan anestesi dan keselamatan pasien di lingkup PSUD Jombang.

2.

Tugas dan tanggung jawab penata/perawat anestesi a. Tugas : 1) Melakukan asuhan keperawatan pra anestesi yang meliputi: a) Pengakajian keperawatan pra-anestesi; b) Pemeriksaan dan penilaian status fisik pasien; c) Pemeriksaan tanda-tanda vital; d) Persiapan admisitrasi pasien; e) Analisis hasil pengkajian dan merumuskan maslaha pasien; f) Evaluasi tindakan keperawatan pra-anestesi, mengevaluasi secara mandiri maupun kolaboratif; g) Mendokumentasikan hasil anamnesis pengkajian. h) Persiapan mesin anestesi secara menyeluruh setiap kali akan digunakan dan memastikan bahwa mesin dan monitor dalam keadaan baik dan siap pakai. i) Pengontrolan persediaan obat-obatan dan cairan setiap hari untuk memastikan bahwa semua obat-obatan baik obat anestesi maupun obat emergensi tersedia sesuai standar rumah sakit. j) Memastikan tersedianya sarana prasarana anestesi berdasarkan jadwal, waktu dan jenis operasi tersebut. 2) Melakukan kolaborasi dengan dokter spesialis anestesi yang meliputi: a) Menyiapkan peralatan obat-obatan sesuai dengan perencanaan teknik anestesi; b) Membantu pelaksanaan anestesi sesuai dengan instruksi dokter spesialis anestesi; c) Membantu pemasangan alat monitoring non invasif; d) Membantu dokter melakukan pemasangan alat monitoring invasif; e) Pemberian obat anestesi; f) Mengatasi penyulit yang timbul g) Pemeliharaan jalan napas h) Pemasangan alat ventilasi mekanik i) Pemasangan alat nebulasi j) Pengakhiran tindakan anestesi k) Pendokumentasian semua tindakan yang dilakukan agar seluruh tindakan tercatat baik dan benar. 3) Melakukan asuhan keperawatan pasca anestesi yang meliputi: a) Merencanakan tindakan keperawatan pasca tindakan anestesi b) Pelaksanaan tindakan dalam manajemen nyeri c) Pemantauan kondisi pasien pasca pemasangan kateter epidural dan pemberian obat anestetika regional d) Evaluasi hasil pemasangan kateter epidural dan pengobatan anestesi regional e) Pelaksanaan tindakan dalam mengatasi kondisi gawat; f) Pendokumentasian pemakaian obat-obatan dan alat kesehatan yang dipakai;

g) Pemeliharaan peralatan agar siap untuk dipakai pada tindakan anestesi selanjutnya. b. Tanggung jawab : 1) Penata/perawat anestesi bertanggung jawab langsung kepada dokter penanggung jawab pelayanan anestesi 2) Menjamin terlaksananya pelayanan/asuhan keperawatan anestesi di rumah sakit 3) Pelaksanaan asuhan keperawatan anestesi sesuai dengan standar yang berlaku di RSUD Jombang. 3.

Tugas dan tanggung jawab perawat RR/ROI IGD a. Tugas : 1) Menjaga jalan napas tetap bebas sampai pasien sadar baik 2) Memberikan oksigen nasal prong/ masker sesuai kebutuhan penderita dan memonitor SpO2 pasien 3) Observasi hemodinamik meliputi tensi, nadi, perfusi dan mempertahankan pemberian infuse sesuai kebutuhan 4) Observasi tingkat kesadaran sampai pasien sadar baik. 5) Memonitor produksi urine dan melporkan hal-hal yang dianggap abnormal. 6) Mencatat semua hasil pengamatan ke dalam monitoring pasca anestesi. b. Tanggung jawab : 1) Perawat RR/ROI IGD bertanggung jawab langsung kepada dokter penanggung jawab pelayanan anestesi 2) Menjamin terlaksananya pelayanan/asuhan keperawatan anestesi di rumah sakit 3) Pelaksanaan asuhan keperawatan anestesi sesuai dengan standar yang berlaku di RSUD Jombang.

PEDOMAN MONITORING SELAMA PEMBIUSAN/ANESTESI RSUD JOMBANG PEDOMAN MONITORING SELAMA PEMBIUSAN/ANESTESI DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH JOMBANG

Menimbang

: a. bahwa pelayanan pelayanan anestesi di rumah sakit merupakan salah satu bagian dari pelayanan kesehatan yang saat ini peranannya berkembang dengan cepat; b. bahwa Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 779/Menkes/SK/VIII/2008 tentang Standar Pelayanan Anestesiologi dan Reanimasi di Rumah Sakit tidak sesuai lagi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Pedoman pelayanan anestesi di RSUD Jombang.

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431); 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072); 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 512/Menkes/Per/IV/2007 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran; 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/Menkes/Per/III/2008 tentang Rekam Medis; 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290/Menkes/Per/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran; 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan; 8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 519/Menkes/Per/III/2011 tentang pedoman penyelenggaraan pelayanan anestesiologi dan terapi intensif; 9 Kebijakan monitoring selama pembiusan/pembedahan di RSUD Jombang Nomor xxxxxxx


PEDOMAN MONITORING SELAMA PEMBIUSAN/PEMBEDAHAN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH JOMBANG Pasal 1

Monitoring selama pembiusan harus dikerjakan minimal tiap 5 menit meliputi tensi, nadi, ECG, dan SpO2 Pasal 2 Jenis monitoring anestesi polanya harus seragam untuk pasien yang seruopa yang menerima tindakan anestesi yang sama. Pasal 3 Status fisiologis pasien harus dimonitor secara terus menerus selama pemberian teknik anestesi sampai selesai operasi. Pasal 4 Setiap pasien post anestesi dimonitor dan didokumentasikan kedalam status anestesi pasien dipindahkan ke ruang recovery oleh petugas yang kompeten dengan menggunakan kriteria yang baku. Pasal 5 Pasien dari ruang pulih sadar/ dihentikan monitoring selama masa pemulihan, dapat dipindahkan ke ruangan memakai salah satu criteria alternative brikut : a. dengan persetujuan dokter anestesi yang berkompeten penuh. b. dipindahkan oleh seorang perawat atau seorang petugas yangsetaraf kompetensinya sesuai dengan criteria pasca anestesi. c. pasien dapat dipindahkan ke unit lain sebagai tempat yang mampu memberikan pelayanan pasca anestesi/ pasca sedasi terhadap pasien tertentu antara lain ICU-ICCU. Pasal 6 Hasil monitoring dituliskan kedalam rekam medis status anestesi pasien pada kolom monitoring pasca anestesi. Pasal 7 Pemindahan pasien dari ruang pulih sadar harus dilakukan serah terima oleh petugas RR dan petugas dari unit lain. Pasal 8 Pedoman monitoring selama pembiusan/pembedahan mulai diberlakukan di rsud jombang.

PEDOMAN PELAYANAN BEDAH RSUD JOMBANG PEDOMAN PELAYANAN BEDAH DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH JOMBANG

Menimbang

: a. bahwa pelayanan bedah di rumah sakit merupakan salah satu bagian dari pelayanan kesehatan yang saat ini peranannya berkembang dengan cepat; b. bahwa Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 779/Menkes/SK/VIII/2008 tentang Standar Pelayanan Anestesiologi dan Reanimasi di Rumah Sakit tidak sesuai lagi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Pedoman pelayanan bedah di RSUD Jombang.

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431); 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072); 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 512/Menkes/Per/IV/2007 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran; 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/Menkes/Per/III/2008 tentang Rekam Medis; 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290/Menkes/Per/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran; 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan; 8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 519/Menkes/Per/III/2011 tentang pedoman penyelenggaraan pelayanan anestesiologi dan terapi intensif; 9 Kebijakan pelayanan bedah di RSUD Jombang Nomor xxxxxxx


PEDOMAN PELAYANAN BEDAH DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH JOMBANG Pasal 1

Pasien, keluarga dan pembuat keputusan harus di edukasi tentang resiko, manfaat, komplikasi yang potensial serta alternative yang berhubungan dengan prosedur bedah yang dilaksanakan. Pasal 2 Edukasi harus mencakup kebutuhan untuk resiko dan manfaat dari, maupun alternative terhadap darah dann produk darah yang digunakan. Pasal 3 Dokter spesialis bedah atau petugas lain yang kompeten harus memberikan edukasi tentang hal-hal tersebut diatas. Pasal 4 Pelayanan pasca bedah termasuk diagnosis pasca bedah, diskripsi dan temuan-temuan spesiment dan nama ahli bedah serta asisten bedah harus tercatat di status paisen. Pasal 5 Sebelum pasien meninggalkan ruang pemulihan pasca anestesi, suatu catatan singkat tindakan bedah bisa digunakan sebagaipengganti laporan tertulis tindakan bedah. Pasal 6 Laporan tertulis tindakan bedah atau catatan singkat laporan operasi harus memuat : a) b) c) d) e)

diagnose pasca operasi nama dokter bedah dan asisten-asisten nama prosedur spesimen bedah untuk pemeriksaan catatan spesifik komplikasi atau tidak adanya komplikasi selama operasi, termasuk jumlah kehilangan darah. f) Tanggal, waktu dan tanda tangan dokter yang bertanggung jawab. Pasal 7 Pedoman Pelayanan Bedah mulai diberlakukan di RSUD Jombang.

LAMPIRAN PEDOMAN PELAYANAN BEDAH A.

Pendahuluan Instalasi Bedah Sentral memberikan pelayanan pembedahan elektif/terencana untuk pasien Umum, BPJS dan VIP/VVIP. Kegiatan tersebut dilaksanakan di OK Bedah sentral dengan 6 kamar operasi di lantai II dan 2 kamar operasi di lantai I untuk pelayanan operasi kecil, Kotor, dan Reposisi. Sedangkan Instalasi Gawat Darurat memberikan pelayanan Operasi Cyto/urgen. PEMANFAATAN KAMAR OPERASI BEDAH SENTRAL Kegiatan pelayanan Kamar operasi secara umum meliputi tindakan diagnostik, kuratif dan definitif. Selain itu juga menjadi tempat kerja program mahasiswa perawat.Tindakan yang dapat dilakukan di Kamar operasi meliputi: 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Bedah Umum Bedah Orthopedi Bedah Saraf Bedah Obstetri dan Ginekologi Bedah THT Bedah Mata

BEDAH UMUM Kegiatan pembedahan bedah umum dilaksanakan oleh dokter Ahli Bedah Umum dan PPDS Bedah Umum, yang diatur dengan penjadwalan oleh koordinator bedah yang diberikan SK oleh direktur RS. BEDAH ORTHOPEDI Kasus kasus orthopedi dilaksanakan oleh 1 orang dokter Orthopedi dan PPDS Bedah Orthopedi. Penjadwalan pembedahan dilakukan oleh dokter orthopedi. BEDAH SYARAF Kasus kasus Bedah syaraf dilaksanakan oleh 1 orang dokter bedah syaraf. Penjadwalan pembedahan dilakukan oleh dokter bedah syaraf. BEDAH OBSTERI GINEKOLOGI Kasus kasus Obgyn dilaksanakan oleh dokter spesialis Obgyn dan dokter PPDS Obgyn. Penjadwalan pembedahan dilakukan oleh dokter yang akan melaksanakan pembedahan sesuai jadwal mingguan. BEDAH THT Kasus kasus pembedahanTHT dilaksanakan oleh dokter spesialis THT . Penjadwalan pembedahan dilakukan oleh dokter yang akan melaksanakan pembedahan sesuai jadwal mingguan. BEDAH MATA Kasus kasus pembedahan mata dilaksanakan oleh dokter spesialis mata . Penjadwalan pembedahan dilakukan oleh dokter yang akan melaksanakan pembedahan sesuai jadwal mingguan. OK IBS OK 1 : Untuk Operasi Bedah Umum OK 2 : Untuk Operasi Bedah Syaraf/THT OK 3 : Untuk Operasi Bedah Orthopaedi OK 4 : Untuk Operasi Bedah Umum OK 5 : Untuk Operasi Ginekologi OK 6 : Untuk Operasi Mata

OK 7 : Untuk Operasi Kecil/Kotor/ Reposisi OK 8 : Untuk Operasi Kecil/Kotor/ Reposisi PEMANFAATAN KAMAR OPERASI EMERGENCY (OK IGD) Kamar Opersai Emergency (OK IGD) memberikan pelayanan pembedahan untuk pasien yang bersifat cyto dan urgen dan mengancam jiwa. Kegiatan tersebut dilaksanakan di 3 kamar operasi di lantai II (diatas UGD). Kamar bedah Emergency (OK IGD) Menerima pasien operasi dari 3 pintu yaitu: 1. Ruang Unit Gawat Darurat 2. ICU Sentral 3. Rujukan dari Puskesmas dan Rumah Sakit Lain Swasta ( bersifat emergency) Kegiatan pelayanan Kamar Opersai Emergency (OK IGD) secara umum meliputi tindakan diagnostik, kuratif dan definitif. Selain itu juga menjadi tempat kerja mahasiswa perawat. Tindakan yang dapat dilakukan di OK IGD meliputi: 1. Bedah Umum 2. Bedah Orthopedi 3. Bedah Saraf 4. Bedah Obstetri 5. Bedah THT 6. Bedah Mata Dokter spesialis yang mengerjakan di OK IGD sama dengan dokter spesialis yang ada di Instalasi Bedah Sentral, tetapi penjadwalannya diserahkan kepada masing-masing SMF. OK 1

: Untuk Operasi Obgyn

OK 2

: Untuk Operasi Bedah UmuM/ Operasi Mata/Untuk Operasi THT

OK 3

: Untuk Operasi Bedah Syaraf dan Bedah Orthopedi

B. Alur Pelayanan Pasien 1. Kamar Operasi Kamar Operasi merupakan suatu sarana bagi dokter spesialis yang tergabung di SMF untuk melaksanakan tindakan operasi. Kamar Operasi Menerima Pasien operasi dari 3 pintu yaitu : 1. Poliklinik (Rawat Jalan) 2. Ruang Rawat Inap 3. Rujukan dari Puskesmas dan Rumah Sakit Lain Swasta Lewat IGD( bersifat emergensi)

ALUR PASIEN YANG DILAKUKAN TINDAKAN PEMBEDAHAN ( PASIEN RAWAT INAP) OPERASI ELEKTIF

IRNA

Pra pembedahan

IBS

LA

GA/SAB

Pelaksanaan pembedahan RUANG

FORENS IK

R. LAIN

ICU

R. ASAL

R. LAIN

RR

IRNA

FORENSIK

FORENSIK

Pasca pembedahan

ALUR PASIEN YANG DILAKUKAN TINDAKAN PEMBEDAHAN ( PASIEN RAWAT JALAN )

Poliklinik

Pra pembedahan

IBS

LA

G A / SAB

Pelaksanaan pembedahan PULANG

FORENSIK

ICU

R. ASAL

R. LAIN

IRNA

RR

PULANG

FORENSIK

FORENSIK

Pasca pembedahan

ALUR PASIEN YANG DILAKUKAN TINDAKAN PEMBEDAHAN ( PASIEN IRNA/ROI/PONEK ) OPERASI EMERGENCY

IRNA/ ROI/ PONEK

Pra pembedahan

OK IGD

LA

GA/SAB

Pelaksanaan pembedahan RUANG

FORENS IK

R. LAIN

ICU

R. ASAL

R. LAIN

ICU

IRNA

ROI

FORENSIK

FORENSIK

Pasca pembedahan

C. Pendaftaran Pasien a. Pasien Poliklinik Pasien berasal dari poliklinik yang telah diperiksa ulang dan telah dilengkapi persyaratan persyaratan baik untuk anestesi regional/general ataupun lokal, datang ke IBS untuk dilakukan penjadwalan operasi di IBS. Pasien dengan Regional anestesi /general anasthesi di konsulkan ulang pada dokter anasthesi. Pasien datang pada hari yang telah disepakati dengan persiapan operasi (puasa untuk general anestesi) dan dilakukan operasi. Untuk pasien dengan lokal anestesi langsung dipulangkan, sedangkan pasien dengan general anasthesi dipulangkan dengan kriteria anestesi. b. Pasien dari ruang perawatan Petugas dari ruang perawatan mendaftarkan pasien siap operasi ( pemeriksaan lengkap dan Keadaan Umum pasien baik) di papan pendaftaran. Koordinator masing masing SMF menjadwalkan ke papan acara dengan operatornya. c. Proses Penjadwalan Penjadwalan Operasi ditentukan oleh IBS, IBS menyiapkan fasilitas sesuai dengan jadwal operasi, frekuensi operasi ditentukan banyak/tidaknya pasien yang dijadwalkan D. Pengaturan Ronde/ Urutan Operasi Setiap hari petugas pengatur ronde operasi IBS mengatur urutan pasien yang akan dioperasi dan petugasnya dengan prioritas sbb :  Umur  Kontaminasi/bersih  Lama operasi Pengaturan ronde dilakukan berdasarkan prosedur . Setelah dilakukan penjadwalan petugas IBS memanggil ke ruang rawat inap. Untuk ronde selanjutnya pasien dipanggil bila pasien sebelumnya dilakukan penjahitan penutupan luka operasi. E. Tata Laksana Di Kamar Operasi 1) Tata Laksana Ruangan a. Pembagian Area 1.

Daerah PUBLIC, artinya daerah yang boleh dimasuki oleh semua orang, tanpa ada syarat khusus. Daerah ini misalnya : kamar tunggu, gang, emperan depan kompleks kamar operasi.

2.

Daerah SEMI-PUBLIC, artinya daerah ini hanya boleh dimasuki oleh orang-orang tertentu saja, yaitu para petugas (dengan tulisan di muka : DILARANG MASUK SELAIN PETUGAS), dan sudah ada pembatasan tentang jenis PAKAIAN yang dipakai petugas-petugas ini (pakaian khusus atau lepas-sandal/sepatu, dan sebagainya). Catatan : daerah ini harus sudah mendapat perhatian dari petugas-petugas khusus kamar operasi, yang mengawasi lalu lintas orang yang memasukinya.

3.

Daerah ASEPTIK, yaitu daerah kamar bedah sendiri, yang hanya boleh dimasuki oleh orang-orang yang langsung ada hubungan dengan kegiatan pembedahan saat itu, umumnya dianggap daerah yang harus dijaga kesucihamaannya. Didalam daerah ini sering

masih ada istilah tambahan : yaitu apa yang disebut daerah “HIGH ASEPTIC” (lebih aseptic), yaitu dimaksudkan dengan daerah tempat dilakukannya pembedahan dan sekitarnya (lapangan operasi). Daerah kamar bedah ini (daerah ASEPTIK) harus diketahui benar oleh para petugas tentang tempat-tempatnya dan macam alat-alatnya yang harus berada didalamnya. Setelah pembersihan ruang atau pembongkaran tiap minggu, maka letak dan susunan alat-alat/instrumen di dalam kamar ini harus tetap, hingga tak terjadi kontaminasi karena tidak sengaja. Untuk itu perlu diketahui: Umumnya pembagian dari daerah ASEPTIK ini adalah berdasar : 

Daerah ASEPTIK – 0, yaitu lapangan operasi, daerah tempat dilakukannya pembedahan.



Daerah ASEPTIK – 1, yaitu daerah memakai gaun operasi, daerah tempat duk/kain-kain steril, tempat instrumen dan tempat para perawat instrumen mengatur dan mempersiapkan alat.



Daerah ASEPTIK – 2, yaitu tempat mencuci tangan, korridor penderita masuk daerah sekitar ahli-anestesi (lihat gambar 1 dan 2).

b. Ruangan Pembedahan (Kamar Bedah) 1. Besar/luasnya kamar bedah menurut standard internasional adalah paling kecil 5,2 m x 5,6 m (= 29,1 m2). 2. Untuk kamar bedah yang “enak”, kira-kira diperlukan luas 40 m2. 3. Untuk keperluan pembedahan besar (bedah otak, bedah jantung), dimana dibutuhkan alatalat yang lebih banyak, maka luas kamar operasi yang dianjurkan adalah minimal 56 m2 (7,2 m x 7,8 m)

c. Syarat-syarat dasar bangunan kamar bedah/ruangan pembedahan : 1. Bangunannya harus terdapat pada tempat yang strategis dengan bagian-bagian yang ada hubungannya satu dengan lainnya. 2. Jauh dari tempat-tempat pembuangan kotoran. 3. Bangunan kamar bedah harus dapat bertahan paling sedikit selama 10 tahun. 4. Lantai dari 2/3 dinding bagian bawah harus terbuat dari bahan yang tidak menyerap air. 5. Penerangan didalam harus cukup terang, sehingga setiap orang dapat bekerja sebaikbaiknya. 6. Udara di dalam kamar bedah harus cukup kelembabannya sesuai dengan standard yang berlaku (air conditioned). 7. Pergantian udara yang dianjurkan adalah sekitar 18 – 25 kali pergantian setiap jam. Pergantian udara yang lebih dari 25 kali setiap jam juga akan menyebabkan turbulensi dan akan menyebabkan debu lebih berterbangan. Pergantian udara : agar dapat menjamin tidak terjadinya kontaminasi maka udara dalam kamar pembedahan harus diusahakan agar diganti sesering mungkin. Pergantian udara dapat dilaksanakan apabila terdapat tekanan yang lebih positif di dalam kamar pembedahan, dengan demikian akan mencegah terjadinya infeksi “airbone”. 8. Suhu kamar rata-rata 240 – 280 (+ 20C)

d. Persiapan Ruangan Pembedahan Dan Kamar Bedah Kamar Bedah harus selalu disucihamakan, dan harus dalam keadaan suci hama bila akan dipakai untuk pembedahan. Juga bila operasi tersebut merupakan operasi yang bukan ronde pertama, maka setiap kali harus dilakukan tindakan-tindakan untuk membuat ruangan tersebut bebas atau berkurang jumlah kumannya. Pada setiap awal dan akhir hari, suasana dalam kamar bedah harus tampak rapi, bersih dan teratur. Kegiatan kerja di kamar operasi yang dilakukan untuk mencapai kebersihan harus ditanamkan pada personil kamar bedah dengan penuh disiplin/ketat. Pembersihan di kamar bedah dibagi dalam 2 (dua) macam : 1. Pembersihan harian Pembersihan dilaksanakan setiap pagi sebelum kamar bedah dipergunakan, dan setiap operasi selesai dan yang terakhir bila kamar bedah tidak dipergunakan lagi. 2. Pembersihan umum Pembersihan umum dilaksanakan seminggu sekali pada hari dimana tidak ada operasi. Caracara untuk mencapai ruangan yang suci hama atau paling sedikit mengurangi jumlah kuman yang ada :  Alat-alat yang terdapat didalam kamar bedah hanyalah alat-alat yang dipakai untuk pembedahan tersebut.  Setiap selesai satu pembedahan, kamar bedah dibersihkan dengan jalan : -

Mengeluarkan alat-alat yang bisa dikeluarkan

-

Mencuci lantai dengan desinfektans/germisid

-

Membasuh alat-alat yang keluar tadi dengan desinfektans

Selama dilakukan pembedahan, maka setiap bahan yang tercecer di lantai harus segera diambil dan dibuang ke ember sampah dan dibuang keluar. Keluar masuknya orang-orang harus dibatasi pada yang berkepentingan saja (di dalam ok maksimal 7 orang). Pertukaran hawa/udara harus tetap baik, dengan suhu kamar yang cukup menyenangkan (sejuk). Suhu yang dianjurkan adalah antara 240 C sampai 260 C. Di dalam kamar operasi harus ada alat pengatur kelembaban. Bila tidak terdapat AC., maka daerah sekitar kamar operasi harus daerah yang teduh (rindangnya pohon atau ada atap yang lebar) dan kamar operasi diberi exhauster yang cukup. Pemasangan kipas angin harus dari arah pintu masuk ke arah jendela tanpa melalui lapangan operasi. Kedua hal yang terakhir ini sudah tidak dipakai lagi, karena tidak menjamin sterilitas ruangan/keadaan aseptic. Yang dianjurkan sebagai alat tambahan adalah adanya saringan udara pada system ventilasi tersebut adalah : 1. Pada akhir hari, maka setelah kamar bedah dibersihkan dan disemprot dengan desinfektans, maka ruangan harus ditutup dengan system ventilasi terus berjalan dan ruangan tidak dipakai untuk keperluan lain sampai esok pagi berikutnya. 2. Pada tiap akhir minggu (hari jum’at), kamar bedah harus dibongkar dan dibersihkan secara menyeluruh dan disemprot dengan cairan desinfektans. Catatan : Penyinaran dengan sinar ULTRA-VIOLET dapat pula dilakukan untuk memperoleh keadaan suci hama dari kamar bedah, hanya perlu diingatkan akan segi keamanannya, sinar U-V hanya dinyalakan bila tidak ada orang di dalamnya. Sinar UV harus dinyalakan selama 2-3 jam bila ingin dicapai pembasmian kuman yang

efektif, terutama untuk lantai kamar dan benda-benda yang permanen didalamnya. Besarnya lampu U-V yang dibutuhkan tidak tentu pedomannya, sebagai patokan dapat digunakan kekuatan 1 – 5 Watt/m2 ruangan.

2) Tata Laksana Alat a. Alat Rumah Tangga Dan Elektromedis Alat-alat yang tidak diperlukan, harus dikeluarkan atau disimpan dalam ruang penyimpan alat/gudang. Standar alat-alat yang umumnya diperlukan : 

Meja operasi



Lampu operasi



Alat-alat anestesi dan pembantu



Alat penghisap (pompa)



Alat Electric Surgery Unit (ESU)



Meja instrument



Standard infuse

b. Bahan Habis Pakai Bahan habis pakai kebutuhan operasi dikelola oleh depo farmasi c. Instrumen Operasi Untuk mempermudah penggunaan instrumen operasi dikelompokkan menjadi beberapa, yaitu: 

Set bedah saraf



Set orthopedi



Set bedah umum



Set obsgyn



Set bedah anak



Set bedah minor



Set instrument tambahan

Untuk penggunaan dan pengelolaan instrument sesuai dengan Prosedur. d. Tenun Paket jas dan duk operasi Paket duk operasi Bedah Umum 

Duk besar

(2mX2,5m)

= 2 lembar



Duk tanggung

(2mX1,5m)

= 1 lembar



Slope

(100cm X 80cm)

= 1 potong



Duk Kecil

(90cmX90cm)

= 5 lembar



Pembungkus duk (2mx1,5)

= 2 lembar (rangkap 2)

Paket duk operasi Bedah OBGYN 

Duk besar

(2mX2,5m)

= 4 lembar



Duk tanggung

(2mX1,5m)

= 1 lembar



Slope

(100cm X 80cm)

= 1 potong



Duk Kecil

(90cmX90cm)

= 5 lembar



Sarung kabel couter

( 7cmX100cm)

= 1 potong



Pembungkus duk

(2mx1,5)

= 2 lembar (rangkap 2)

3) Tata Laksana Petugas Beberapa persiapan dan tindakan perlu diketahui dalam mempersiapkan diri untuk masuk atau bekerja dalam kamar operasi. Hal-hal tersebut meliputi : 1.

Persiapan untuk masuk kamar operasi. Persiapan untuk ikut dalam pelaksanaan pembedahan (masuk ke daerah Aseptik-0) a. Cuci tangan untuk persiapan pembedahan sesuai prosedur. b. Memakai gaun operasi pada prinsipnya. c. Memakai sarung tangan.

2. Etika Kerja di Kamar Bedah. Etika adalah peraturan yang tidak tertulis, tetapi perlu diketahui oleh setiap orang yang bekerja di suatu lapangan pekerjaan. Dalam melaksanakan pekerjaan di kamar bedah, terdapat pula beberapa etika, agar menjamin, kelancaran jalannya pembedahan dan keadaan aseptic. Perjanjian yang dibuat di dalam kamar operasi dan dianggap masih berlaku di setiap kamar bedah adalah : a) Setiap orang yang masuk kamar bedah wajib mentaati syarat-syarat dasar yang berlaku. b) Semua petugas memahami ketentuan pembagian area kamar operasi. c) Setiap petugas memahami dan melaksanakan teknik aseptic sesuai peran dan fungsinya. d) Semua anggota tim harus melaksanakan jadwal harian operasi yang telah dijadwalkan. e) Setiap petugas bekerja sesuai uraian tugas masing masing. f)

Semua petugas kamar operasi berkewajiban menjaga kerahasiaan informasi/data pasien.

g) Ahli anestesi menjelaskan kepada pasien dan keluarga tentang efek obat bius dan hal hal yang harus ditaati. h) Membatasi diri untuk masuk kamar bedah, bila perlu dapat melihat dari luar batas. i)

Sedikit mungkin berbicara atau berbicara seperlunya, agar : -

Menjaga ketenangan

-

Menjaga perasaan pasien dengan pembiusan local/regional.

-

Mencegah penyebaran infeksi/kuman

j)

Pemegang otoritas dalam kamar bedah adalah perawat instrumen dengan wewenang : -

Memperingatkan setiap pelanggar ketentuan yang berlaku, tanpa pandang bulu.

-

Mengatur dan menjaga kesuci-hamaan daerah-daerah dalam kamar operasi.

-

Menentukan kegiatan kerja para perawat kamar operasi.

-

Menjamin urut-urutan tindakan dan jadwal pembedahan.

k) Sebagai partner konsultannya adalah :

l)

-

Ahli bedah

-

Ahli anestesi

Setiap orang dalam kamar bedah harus menyadari, bahwa kamar bedah bukanlah tempat biasa, dimana dapat bertindak sebebas-bebasnya baik dalam bergerak, berbuat maupun berbicara.

m) Tata Tertib

1) Jam dinas :  Shift pagi datang pk 07.00 pulang pk 14.00  Shift sore datang pk 14.00 pulang 20.00  Shift malam datang pk 20.00 pulang 07.00. 2) Pakaian kerja PDH sesuai ketentuan Rumah sakit 3) Pakaian Kerja khusus operasi setiap hari ganti 4) Perilaku dan kegiatan petugas berdasarkan prinsip septic aseptic 5) Semua tindakan berpedoman pada Prosedur tetap yang berlaku dikamar operasi 6) Ijin tidak masuk dilakukan secara tertulis, kecuali urgen dapat melalui telepon 7) Permintaan cuti melalui kepala keperawatan IBS. 3. Etika selama berlangsungnya pembedahan : a. Ahli Bedah dan asisten harus menghormati perawat instrumen dan barulah memulai pembedahan bila perawat instrumen telah siap melayaninya. b. Sebaliknya, perawat instrumen wajib memenuhi permintaan ahli bedah akan kebutuhan pembedahan. Catatan : umumnya asisten bedah-1, sampai batas tertentu tetap tunduk pada ahli bedah. c. Ahli bedah maupun asisten bedah tidak dianjurkan untuk mengambil sendiri instrumen bedah dari meja instrumen, harus selalu meminta kepada perawat instrumen. d. Ahli bedah wajib memberi informasi kepada perawat tentang langkah-langkah dalam pembedahan yang dilakukannya. e. Ahli anestesi wajib memberitahu ahli bedah dan perawat tentang setiap perubahan keadaan penderita atau posisi. f.

Perawat pembantu (omloop) wajib tetap berada dalam kamar bedah dalam daerah Aseptik-2 selama berlangsungnya pembedahan.

g. Semua yang bekerja dikamar bedah harus menyadari bahwa: Membaca Koran , tiduran, duduk dilantai dan sholat serta membawa peralatan diluar kebutuhan operasi tidak dibenarkan. h. Perawat instrumen bertanggung jawab akan kelancaran jalannya alat-alat pembantu pembedahan : Diathermi, pompa hisap, pipa-pipa alat-alat bedah, dan sebagainya. i.

Ahli bedah bertanggung jawab akan kelancaran jalannya pembedahan dari segi teknik pembedahannya, ahli anestesi bertanggung jawab akan kelancaran pembiusan.

4. Etika setelah selesai pembedahan : a. Perawat instrumen bertanggung jawab akan luka operasi dan penutupan luka harus dilakukan berdasarkan teknik asepsis. b. Perawat pembantu (omploop) bertanggung jawab akan pemindahan penderita keluar kamar bedah. c. Ahli bedah wajib mengisi dan melengkapi buku laporan pembedahan yang tersedia dan dichek oleh perawat instrumen. d. Semua orang yang ada dalam kamar bedah saat itu wajib menjamin kelancaran jalannya pergantian pembedahan, dari ronde yang satu ke ronde berikutnya, juga pembersihan kamar dan alat-alat.

e. Kamar operasi harus siap dahulu sebelum penderita untuk pembedahan berikutnya boleh dimasukkan. Pengawasan dilakukan oleh perawat instrumen.

4) Tata Laksana Pasien Persiapan penderita sebelum pembedahan sudah dimulai di ruangan, untuk ini, maka dokter ruangan dan perawat ruangan bertanggung jawab agar penderita waktu memasuki kamar operasi harus sudah memenuhi syarat-syarat pembedahan yang akan dialaminya itu (premedikasi, mandi, obat-obatan, cairan infus). Pada waktu memasuki kamar operasi, maka sebaiknya penderita memakai pakaian khusus rumah sakit, jadi bukan pakaian rumah yang dipakai sehari-hari. a. Ruang Terima Paien dilakukan timbang terima sesuai dengan . Diambil / di cek.informed Consent dan dilakukan dilakukan pemeriksaan fisik. b. Informed Consent  Semua tindakan pembedahan di Kamar Operasi harus ada infomed concent secara tertulis dan tidak tertulis sesuai kebijakan RS tentang Informed Consent  Bila diperlukan tindakan medis di Kamar Operasi sesuai dengan daftar diatas maka pasien atau keluarga menandatangani formulir Persetujuan Tindakan Medis c. Ruang tunggu pasien Selanjutnya pasien dibawa ke ruang tunggu, menunggu giliran operasi. Di ruang tunggu pasien dilakukan premedikasi dan secara periodik dilakukan pemeriksaan Tanda Tanda Vital. Urut-urutan tindakan terhadap penderita setelah masuk kamar bedah : a. Dipindahkan ke meja pembedahan untuk dilakukan :  Pemasangan infus  Pemasangan pengikat tangan dan tungkai  Daerah rambut kepala ditutup  Di check, apakah daerah pembedahan yang berambut sudah dipersiapkan (dicukur dan dicuci antiseptik) daerah dada dibebaskan atau dilonggarkan. b. Dilakukan pembiusan Setelah dibius, barulah dilakukan penempatan posisi pembedahan. Akan letak/posisi penderita harus ditanyakan pada ahli bedah bila memang belum jelas. Untuk memposisikan dengan aman sesuai prosedur. c. Desinfeksi dari lapangan pembedahan :  Dapat dilakukan oleh ahli bedah / asistennya sesuai prosedur  Dapat pula dilaksanakan oleh perawat sirkulasi (omloop), dengan menggunakan klemdesinfeksi panjang yang steril, tanpa menyentuh daerah pembedahan dengan tangannya. d. Kulit Penderita : Tindakan untuk mengamankan kulit penderita yang dianggap sebagai sumber infeksi disebut siap-bedah (surgical prep), yang terdiri dari :  Pencukuran kulit (yang berambut) Karena rambut dianggap sebagai penunjang pertumbuhan kuman, maka semua daerah tempat sayatan bedah yang ada rambutnya perlu dicukur terlebih dahulu. Pencukuran dapat dilakukan di bangsal sebelum hari pembedahan atau sesaat sebelum pembedahan di

kompleks ruangan pembedahan. Dianjurkan agar memakai pisau cukur yang disposable atau bersih.  Larutan antiseptic Larutan antiseptik dipakai untuk melakukan desinfeksi kulit daerah lapangan pembedahan. Banyak tersedia larutan antiseptik standar dimana untuk masing-masing unit harus disediakan secara sama dan seragam. Cara melakukan desinfeksi dapat dilihat pada gambar 14, dan desinfeksi dapat dilaksanakan oleh perawat bedah, tidak harus oleh ahli bedah sendiri. Pelaksanaan desinfeksi adalah setelah penderita diberi pembiusan.  Terdapat macam-macam obat yang dapat dipakai untuk maksud ini, yang daya kerjanya harus : 

Menghapus lemak dan kotoran kulit



Membasmi kuman-kuman yang melekat di kulit



Membilas kulit dari obat yang dapat merusak kulit tersebut

 Bahan standar yang umumnya masih dipakai adalah : 

Clorhexidine gluconase 7,5%, sebagai penghapus lemak/kotoran



Larutan jodium



Alkohol 70% sebagai pembilas

Pada saat ini banyak terdapat larutan-larutan lain yang dapat digunakan untuk desinfeksi. Obat atau larutan yang digunakan sesuai kebijakan yang disepakati oleh bagian kamar operasi yang bersangkutan. Cara melakukan desinfeksi :  Menggunakan klem desinfeksi yang steril, mengambil bola kasa steril, dibasahi dengan larutan desinfektans.  Dioleskan pada kulit lapangan pembedahan dari tengah, berputar melebar makin meluas (dari pusat keluar), berhenti sampai selebar/seluas yang dibutuhkan.  Ganti dengan bola kasa baru.  Untuk tiap macam obat desinfektans, diperlukan sedikitnya dua kali olesan. Persiapan lapangan pembedahan dipersempit dengan kain penutup.  Dilaksanakan dengan dipimpin ahli bedah oleh tim pembedahan dengan sudah menempuh prosedur drapping  Penutupan lapangan pembedahan (draping) sesuai prosedur.  Penutupan lapangan pembedahan atau cara untuk mempersempit lapangan pembedahan dapat dilakukan dengan kain linen yang steril (duk) atau bahan kertas sintetik. Tujuan dari mempersempit lapangan pembedahan adalah membuat barrier atau perbatasan terhadap kontaminasi. Batas dari lapangan pembedahan kemudian difiksasi dengan :  Klem duk : 4 buah klem penjepit agar keempat sisi kain membatasi lapangan pembedahan.  Duk yang berlubang  Memakai foli plastik yang melekat pada kulit  Menggunakan duk khusus untuk bagian tubuh tertentu Alat-alat pembantu pembedahan : pipa hisap dan kabel diathermi dan lain-lain serta meja instrumen

diletakkan disekitar lapangan pembedahan, dan pasien SIAP untuk dibedah, setelah minta persetujuan dari ahli anestesi.  Pembedahan Yang perlu diperhatikan waktu ini adalah pemantauan tanda tanda vital harus ketat sehingga segera diketahui adanya penutunan fungsi vital. Keseimbangan cairan masuk dan keluar juga tidak boleh dikesampingkan, juga keamanan posisi pasien selama pembedahan apakah berpotensi injury. Perawat instruementator harus selalu memperhatikan setiap peralatan yang dipakai sehingga cepat, tepat dan aman untuk proses pembedahan.  Penutupan luka Dilakukan sesuai prosedur penutupan luka.

5) Tata Laksana Administrasi a. Calon pasien yang terdaftar pada papan acara dipindahkan ke papan acara harian dilantai III untuk dilakukan pembagian kerja. b. Pembagian kerja didasarkan pada program orientasi, prigram pengembangan staf sehingga pada akhirnya semua staf perawat Kamar Operasi mempunyai kemampuan asistensi dan instrumentasi yang merata. c. Dilakukan verivikasi administrasi pasien sebelum dilakukan pembedahan:  Informed consent  Pemeriksaan penunjang  Alat dan bahan habis pakai yang dibawa pasien dari ruangan. d. Pencatatan dan pelaporan di buku bedah secara lengkap, meliputi data pasien, tindakan, tarip dll sesuai buku register. e. Pengisisan formulir tindakan, pemeriksaan PA. f.

Penjelasan dan penyelesaian administrasi dan keuangan dengan pasien dan keluarga.

6) Personil Yang Bekerja Di Kamar Bedah a. Operator Bedah Yaitu dokter ahli atau residen dengan pengawasan dokter ahli. b. Asisten Bedah: Dilaksanakan oleh perawat kamar bedah. Yaitu perawat yang dinilai memenuhi kualifikasi mencapai tahapan asisten bedah. c. Instrumentator: Yaitu perawat kamar bedah yang telah mengikuti minimal pendidikan dasar kamar bedah dan akan terus meningkatkan kualifikasi. Bertugas menyediakan semua keperluan pembedahan pra intra dan pasca pembedahan dan melakukan proses instrumentasi d. Perawat Sirkulasi (Omloop) Yaitu perawat kamar bedah diluar tim inti (Operator, Asisten dan Instruemntator) yang bertugas memenuhi kebutuhan peralatan tambahan dan mengatur jalannya operasi agar lancar. e. Ahli Anestesi f.

Penata/Perawat anestesi. Yaitu perawat ahli atau terdidik dibidang anestesi

g. Pelaksana penunjang Yaitu petugas non medis yang bekerja dikamar bedah dan telah mendapat pendidikan sebagai tenaga penunjang dikamar bedah

7) ALUR DI KAMAR BEDAH a. Alur Pasien Pasien masuk kamar timbang terima dan dipindahkan ke brankart dalam lalu di bawa ke ruang tunggu lalu masuk OK setelah selesai tindakan pasien di kirim ke ruang pulih sadar melalui alur yang sama seperti pasien masuk dan pasien dipindahkan ke brankart luar sebelum ke luar OK b. Alur Petugas Petugas masuk ke ruang ganti, lalu masuk ke ruang senipublik dg sudah menggunakan sendal OK. Petugas ke luar OK melalui alur masuk kecuali untuk ke pentingan emergensi dapat melalui alur pasien setelah memakai jas khusus dan melepas sendal OK. c. Alur barang steril Barang steril dari CSSD ditempatkan pada wadah bersih dan tertutup rapat kemudian di kirim ke ibs melalui alur pasien. Sampai di Kamar Bedah di pindahkan ke alat pengangkut khusus dalam OK dan di bawa ke ruang penyimpanan yang kemudian di distribusikan ke masing masing OK sesuai kebutuhan. d. Alur barang terkontaminasi dan sampah  Tenun Pastikan tidak ada alat operasi yang menempel pada tenun yang telah terkontaminasi. Masukkan tenun dalam sarung mayo, lalu bawa tenun, ke tempat perendaman dengan alur yang kotor dalam wadah yang tertutup rapat dan diletakkan pda tempat yang telah disepoakati lalu di bawa oleh petugas laundri mudian dikelola oleh bagian laundry RS.  Alat Operasi Peralatan yang telah dipakai untuk pembedahan, direndam dengan cairan antiseptik selama minimal 10 menit lalu dibawa ke ruang cuci untuk dilakukan pembersihan sesuai Protap. Alat dicuci/dibilas dg air kran yang mengalir lalu dikeringkan dan diset. Alat yang telah diset dimasukkan kedalam wadah yang bersih dan tertutup rapat dan dibawa ke bagian CSSD oleh petugas Kamar Operasi. Alur yang digunakan sama dengan alur pasien  Sampah Infeksius Bahan habis pakai terkontaminasi sudah dalam wadah kantong sampah infeksius berwarna kuning, lalu dikat rapat dikeluarkan sesuai alur kotor dan diletakkan pda tempat yang telah disepoakati lalu di bawa oleh petugas IPS ketempat pengelolaan limbah infeksius. Dan dikelola oleh petugas IPS e. Utilitas Kamar Bedah Dihitung dengan menggunakan data Jam Penggunaan Kamar Operasi. Dibandingkan dengan kapasitas pemakaian kamar Operasi. Kapasitas pemakaian OK adalah : jam Kerja PNS yaitu ratarata 7 jam setiap harinya. Jika Hitungan didasarkan pada jam Pemakaian OK menunjukkan Jenis Operasi yang dilakukan atau Kualitas Pemakaian OK

f.

Waktu Tunggu Pasien Waktu Tunggu Pasien Yang dimaksud adalah lamanya Waktu Tunggu Pasien sejak masuk Rumah Sakit Sampai hari dilakukannya Pembedahan pertama maupun pembedahan Lanjutan ataupun Operasi Ulangan pada pasien yang sama

PEDOMAN PEMBUATAN LAPORAN OPERASI RSUD JOMBANG PEDOMAN PEMBUATAN LAPORAN OPERASI DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH JOMBANG

Menimbang

: a. bahwa pedoman pembuatan laporan operasi di rumah sakit merupakan salah satu bagian dari pelayanan kesehatan yang saat ini peranannya berkembang dengan cepat; b. bahwa Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 779/Menkes/SK/VIII/2008 tentang Standar Pedoman Pembuatan Laporan Operasi di Rumah Sakit tidak sesuai lagi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Pedoman pembuatan laporan operasi di RSUD Jombang.

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431); 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072); 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 512/Menkes/Per/IV/2007 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran; 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/Menkes/Per/III/2008 tentang Rekam Medis; 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290/Menkes/Per/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran; 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan; 8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 519/Menkes/Per/III/2011 tentang pedoman penyelenggaraan pelayanan anestesiologi dan terapi intensif; 9 Pedoman Pembuatan Laporan Operasi di RSUD Jombang Nomor xxxxxxx


PEDOMAN PEMBUATAN LAPORAN OPERASI DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH JOMBANG Pasal 1

Laporan operasi harus mencantumkan pada bagian atas berupa nama pasien, nomer Rekam Medik, dari unit atau ruang mana, tanggal lahir pasien, dan kelas perawatan. Pasal 2 Laporan operasi merupakan catatan singkat hasil dari operasi yang harus memuat :  diagnosis pasca operasi  nama doketr bedah yang mengerjakan dan nama dokter DPJP serta asisten-asistennya  nama prosedur  specimen bedah untuk pemeriksaan  catatan spesifik komplikasi atau tidak adanya komplikasi selama operasi, termasuk jumlah kehilangan darah  tanggal, waktu, dan tandatangan dokter yang bertanggung jawab. Pasal 3 Laporan operasi tersebut harus sudah selesai sebelum pasien meninggalkan lokasi ruang pemulihan pasca operasi. Pasal 4 Laporan operasi harus mencantumkan juga  nama petugas anestesi,  jenis anestesi  diagnosis pra bedah  jenis operasi (bersih, bersih tercemar, tercemar, kotor)  jenis tindakan (emergency, elektif, poliklinik, ODC)  klasifikasi operasi (canggih, khusus, besar, sedang, kecil) Pasal 5 Laporan operasi juga harus mencantumkan ada/tidaknya pemberian anti biotic pra operasi, jenis dan nama antibiotic serta waktu pemberian. Pasal 6 Laporan operasi juga harus mencantumkan uraian singkat hasil operasi dicatat hal-hal yang penting yang ditemukan pada saat operasi berlangsung. Pasal 7 Bila perlu dilakukan konsultasi intra operatif harus dilakukan pencatatan juga hal-hal penting yang menjadi temuan pada saat konsultasi tersebut. Pasal 8

Pedoman Pembuatan Laporan Operasi mulai diberlakukan di RSUD Jombang.

PEDOMAN MONITORING SELAMA PEMBEDAHAN RSUD JOMBANG PEDOMAN MONITORING SELAMA PEMBEDAHAN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH JOMBANG

Menimbang

: a. bahwa pelayanan pembedahan di rumah sakit merupakan salah satu bagian dari pelayanan kesehatan yang saat ini peranannya berkembang dengan cepat; b. bahwa Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 779/Menkes/SK/VIII/2008 tentang Standar Pelayanan Pembedahan di Rumah Sakit tidak sesuai lagi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Pedoman pelayanan pembedahan di RSUD Jombang.

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431); 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072); 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 512/Menkes/Per/IV/2007 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran; 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/Menkes/Per/III/2008 tentang Rekam Medis; 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290/Menkes/Per/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran; 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan; 8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 519/Menkes/Per/III/2011 tentang pedoman penyelenggaraan pelayanan anestesiologi dan terapi intensif; 9 Kebijakan monitoring selama pembedahan di RSUD Jombang Nomor xxxxxxx

Menetapkan :

MEMUTUSKAN: PEDOMAN MONITORING SELAMA PEMBEDAHAN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH JOMBANG Pasal 1

Status fisiologis pasien dimonitor secara terus menerus selama pembedahan. Pasal 2 Semua temuan dan data-data vital dimasukkan ke dalam medical record meliputi tensi, nadi, RR, temperatur, skor nyeri. Pasal 3 Setiap asuhan pasca bedah dini pada pasien yang telah direncanakan harus dimasukkan ke dalam asuhan medis dan asuhan keperawatan dalam medical record. Pasal 4 Rencana pasca bedah didokumentasikan di dalam rekam medis pasien oleh ahli bedah yang bertanggung jawab/ DPJP atau diverifikasi oleh DPJP yang bersangkutan dengan ikut menandatangani pada rencana asuhan medis yang di dokumentasikan oleh seseorang yang mewakili DPJP. Pasal 5 Rencana asuhan keperawatan pasca bedah didokumentasikan pada rekam medis pasien. Pasal 6 Bila ada kebutuhan pasien itu, maka rencana asuhan pasca bedah oleh pihak lain didokumentasikan dalam rekam medis pasien. Pasal 7 Rencana pelayanan didokumentasikan pada rekam medis pasien dalam 24 jam tindakan bedah. Pasal 8

Pedoman Monitoring Selama Pembedahan mulai diberlakukan di RSUD Jombang.

REFERENSI •

Anesthesia Care Team. Statement on the anesthesia care team. Disetujui oleh ASA House of Delegates; 2009.

•

Ambulatory Surgical Care. Guidelines for ambulatory anesthesia and surgery. Disetujui oleh ASA House of Delegates; 2008.

•

American Society of Anesthesiologist. Practice guidelines for sedation and analgesia by nonanesthesiologists: an updated report by the American Society of Anesthesiologist Task Force on sedation and analgesia by non-anesthesiologist. Anesthesiology. 2002;96:1004-17.

•

Pain Medicine. Statement on anesthetic care during interventional pain procedures for adults. Disetujui oleh ASA House of Delegates; 2010.

•

Standards and Practice Parameters. Standards for basic anesthetic monitoring. Disetujui oleh ASA House of Delegates; 2010.

Pedoman Pelayanan Anestesi

Recommend Documents