Pedoman Mutu Pelayanan Unit Kerja Puskesmas Editan 23215

Pedoman Mutu Pelayanan Unit Kerja Puskesmas Garung

2014

PEDOMAN MUTU PELAYANAN UNIT KERJA PUSKESMAS GARUNG TAHUN 2014

PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO DINAS KESEHATAN UPTD PUSKESMAS GARUNG Jln. Dieng Km 09 Garung Kab. Wonosobo. Telp(0286) 3325805. Kode Pos 56353 0


2014

PEDOMAN MUTU PELAYANAN UNIT KERJA PUSKESMAS GARUNG TAHUN 2014

PUSKESMAS GARUNG PedomanMutu Pelayanan Unit Puskesmas

Kerja

Garung

Puskesmas

No. Kode

:

Terbitan

: 01

No. Revisi

: 00

Tgl. Mulai Berlaku : 01-01-2014 Halaman

: 1-41

Ditetapkan Oleh Kepala Puskesmas Garung

Dr. Isni Nur Harjanto NIP 19710607 200212 1 003

1


2014

DAFTAR ISI BAB I

PENDAHULUAN ............................................................................

1

A. Latar belakang ..................................................................................... .......

1

B. Tujuan Pedoman ..........................................................................................

1

C. Ruang Lingkup Pelayanan ...........................................................................

2

D. Batasan Operasional .....................................................................................

2

E. Landasan Hukum .........................................................................................

5

BAB II STANDAR KETENAGAAN ...............................................................

6

A. Kualifikasi Sumber Daya Manusia ...............................................................

6

B. Distribusi Ketenagaan ...................................................................................

7

C. Jadual Kegiatan .............................................................................................

8

BAB III STANDAR FASILITAS .......................................................................

9

A. Denah Ruang .................................................................................................

9

B. Standar Fasilitas ............................................................................................

9

BAB IV TATA LAKSANA PELAYANAN .....................................................

12

BAB V

LOGISTIK ..........................................................................................

13

BAB VI

KESELAMATAN PASIEN ...............................................................

17

BAB VII KESELAMATAN KERJA .................................................................

20

BAB VIII PENGENDALIAN MUTU .................................................................

22

BAB IX

25

PENUTUP ...........................................................................................

2


2014

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Puskesmas adalah sarana pelayanan kesehatan dasar yang amat penting di Indonesia. Puskesmas merupakan unit yang strategis dalam mendukung terwujudnya perubahan status kesehatan masyarakat menuju peningkatan derajat kesehatan yang optimal. Untuk mewujudkan derajat kesehatan yang optimal tentu diperlukan upaya pembangunan sistem pelayanan kesehatan dasar yang mampu memenuhi kebutuhan mayarakat. Pelayanan kesehatan bermutu yang berorientasi pada kepuasan pelanggan atau pasien menjadi strategi utama bagi organisasi kesehatan di Indonesia, agar tetap eksis ditengah persaingan global yang semakin kuat. Salah satu strategi yang paling tepat dalam mengantisipasi adanya persaingan terbuka melalui pendekatan mutu paripurna yang berorientasi pada proses pelayanan bermutu, dan hasil pelayanan kesehatan yang sesuai dengan keinginan pelanggan atau pasien. Dimensi mutu tersebut menyangkut mutu bagi pemakai jasa pelayanan kesehatan, maupun penyelenggara pelayanan kesehatan. Kepuasan pasien merupakan salah satu indikator kualitas pelayanan. Dan banyaknya pengunjung pasien ke Puskesmas tidak lepas dari kebutuhan akan pelayanan kesehatan dan kepuasan pelanggan yang diperoleh berdasar pengalaman sebelumnya. Penilaian keberhasilan Puskesmas dapat dilakukan oleh internal organisasi Puskesmas yaitu berupa penilaian Kinerja Puskesmas mencakup Managemen Sumber Daya Tenaga, alat, obat, keuangan dan sistem informasi managemen Puskesmas.

3


2014

B. Tujuan Pedoman Tersedianya pedoman bagi Kepala Puskesmas, penanggung jawab dan pelaksana

pelayanan

Puskesmas, dalam melakukan pelayanan

di Puskesmas.

Sehingga pelayanan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana serta memperolah hasil sesuai dengan yang diharapkan. C. Definisi Mutu disebutkan sebagai kepatuhan terhadap standar yang sudah ditetapkan atau yang memenuhi persyaratan yang diinginkan pelanggan, serta stake holder dan provider. Mutu juga berarti kesesuaian terhadap persyaratan yang ditetapkan. D. Dimensi mutu Dimensi mutu meliputi : a. Akses b. Efektifitas c. Efisiensi d. Keselamatan dan Keamanan e. Kenyamanan f. Kesinambungan Pelayanan g. Kopetensi petugas h. Informasi dan Dokumentasi, E. Ruang Lingkup Pelayanan Peningkatan mutu pelayanan merupakan upaya terus menerus untuk mencapai target baik standar maupun indikator yang lebih baik. Puskesmas adalah suatu

kesatuan

organisasi

kesehatan

fungsional

yang

merupakan

pusat

pengembangan kesehatan masyarakat, untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan 4


2014

dasar, menyeluruh, dan terpadu bagi seluruh masyarakat di wilayah kerjanya dalam bentuk kegiatan pokok dan membina peran serta masyarakat. Pengertian dari pelayanan kesehatan dasar, menyeluruh, dan terpadu disini, adalah upaya pengobatan penyakit (kuratif), upaya pencegahan (preventif), upaya peningkatan kesehatan (promotif), dan upaya pemulihan kesehatan (rehabilitatif), yang ditujukan kepada semua penduduk. Ruang lingkup peningkatan mutu Puskesmas meliputi : 1. Penyelenggaraan Puskesmas 2. Pengorganisasian 3. Sarana Prasarana 4. Sumber Daya Manusia 5. Proses Pelayanan baik UKP maupun UKM 6. Pelaksanaan Audit dan Evaluasi serta Pencegahaan Kejadian Tidak di inginkan 7. Upaya perbaikan berkesinambunngan. F. Landasan Hukum 1. Undang-Undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, 2. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1277/Menkes/SK/XI/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan, 3. Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 374/Menkes/SK/V/2009 tentang Sistem Kesehatan Nasional, 4. Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 128/ Menkes/SK/11/2004 tentang Kebijakan Dasar Puskesmas. 5. Peraturan Mentri Kesehatan RI No. 75 Tahun 2014

5


2014

BAB II INDIKATOR, STANDART DAN KRITERIA Mutu pelayanan sangat terkait dengan ketersediaan INPUT, PROSES YANG BAIK DAN BENAR, serta OUTPUT sesuai yang diharapkan. Untuk itulah harus disusun suatu standar input, standar proses dan standar output yang selanjutnya dilakukan monitoring , audit dan evaluasi terus menerus dalam suatu rangkaian PDCA. Tersusunnya standar, indikator, prosedur dan daftar tilik harus dijadikan prioritas, sebagai intrumen untuk meningkatkan mutu pelayanan. Standar menekankan pada pemenuhan persyaratan. Prosedur merupakan penjabaran dari standar proses yang menekankan pada tahapan yang benar dan daftar tilik merupakan perangkat yang digunakan untuk menilai kepatuhan serta pencapaian kegiatan. A. INDIKATOR Indikator adalah suatu ukuran yang menjadi rujukan suatu hasil. Menyusun indikator menggunakan rumusan sebagai batasan dan sifatnya. Umumnya indikator harus SMART yang merupakan singkatan dari Spesific yaitu ukuran yang tidak bias untuk satu fenomena atau kegiatan Measurable yaitu dapat diukur dengan kuantitas bukan kualitas Accecible yaitu dapat dicapai Reasonable yaitu ukuran itu masuk akal untuk dicapai Time bound yaitu ada batasan waktu untuk pencapaian. Penetapan indikator dapat diperoleh dari Dimensi Mutu yaitu segi Akses, Efektifitas, Efisiensi, Kenyamanan, Kepuasan serta keselamatan pelanggan.

6


2014

Dari aspek Input indikator bisa berupa INDIKATOR PERSYARATAN MINIMAL,, aspek output berupa INDIKATOR PENAMPILAN atau CAPAIAN MINIMAL. B. STANDAR Standar adalah pernyataan yang dapat diterima untuk suatu ukuran terhadap bahan, proses dan suatu produk barang atau jasa. Secara umum standar dibedakan atas 3 standar yaitu : a. Standar Input meliputi 5 M (man, money, material, machine, methode ) b. Standar Proses, tahapan yang sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. c. Standar Output yaitu penetapan hasil atau keluaran yang dikriteriakan dapat diterima sebagai hasil yang menjadi tujuan produk. C. KRITERIA Kriteria adalah spesifik dari suatu indikator, atau variabel yang ditentukan sebagai spesifik yang diindikatorkan. Misalkan suatu indikator “waktu tunggu pasien” kriterianya adalah waktu pasien menunggu antri pendaftaran sampai diperiksa. Standarnya 5 menit.

BAB III PENYELENGGARAAN A. Penyelenggaraan

Penyelenggaraan Puskesmas merupakan kewajiban pemerintah dalam sistem kesehatan nasional, yang berkaitan dengan tata ruang geografi dan demografi dalam wilayah hukum kecamatan, yang mencakup ketersediaan sarana fisik gedung yang memenuhi standar dan kemudahan akses bagi masyarakat sehingga 7


2014

menghasilkan fungsional yang maksimal, untuk tercapainya visi pembangunan kesehatan melalui puskesmas, yakni terwujudnya Kecamatan Sehat Menuju Indonesia Sehat. Puskesmas bertanggungjawab menyelenggarakan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat. Yang dimaksud dengan Pelayanan kesehatan perseorangan adalah pelayanan yang ditujukan untuk menyembuhkan penyakit dan memulihkan kesehatan perseorangan dan keluarga. Sedangkan Pelayanan kesehatan masyarakat ditujukan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah penyakit suatu kelompok dan masyarakat. B. Organisasi Organisasi Puskesmas harus memenuhi kebutuhan sebuah unit pelayanan kesehatan dasar di puskesmas yang melaksanakan baik upaya kesehatan perorangan maupun upaya kesehatan masyarakat. Unit kerja ini merupakan organisasi yang dipimpin oleh seorang kepala Puskesmas dan unit struktur ketatausahaan serta unit unit fungsional pelayanan UKP dam UKM serta jejaring pelayanan kesehatan di tingkat desa dan pelayanan pelayanan penunjang.

C. VISI MISI VISI Visi Puskesmas Garung adalah : Mewujudkan masyarakat sehat yang mandiri dan berkeadilan menuju kecamatan Garung yang lebih maju dan sejahtera. MISI Untuk mencapai masyarakat Kecamatan Garung sehat yang mandiri dan berkeadilan, maka ditetapkan 4 ( empat ) misi sebagai berikut : 8


2014

1. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, melalui pemberdayaan masyarakat. 2. Melakukan Pelayanan Kesehatan Masyarakat yang paripurna, merata dan bermutu. 3. Merumuskan kebijakan dan memantapkan manajemen untuk meningkatkan kinerja pelayanan kesehatan di puskesmas 4. Meningkatkan

mutu

pelayanan

kesehatan

,dan

memenfaatkan tekhnologi kesehatan yang tepat guna

D. KEBIJAKAN MUTU PUSKESMAS GARUNG BERTEKAD : 1. Meningkatkan mutu pelayanan dengan Menerapkan sistem menegemen mutu di semua tingkatan penyelenggaraan kegiatan puskesmas. 2.

Memberi pelayanan yang merata dan sebaik mungkin untuk mencapai kepuasan

dan keselamatan untuk pasien serta pegawai

dan terus

melakukan upaya perbaikan untuk mencapai hasil yang lebih optimal 3. Mencapai Kecamatan Garung yang sehat dengan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Garung yang optimal

E. PENETAPAN INDIKATOR 1) INDIKATOR KINERJA UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT (UKM) 2015 9


2) U Kesehatan Masyarakat KIA KB

Indikator Kinerja Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) Puskesmas Garung Kabupaten Wonosobo 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

GIZI

Penanganan Penyakit Menular

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

KES LING

Pengendalian Penyakit Tidak Menular

2014

1. 2. 3. 4. 1.

Tahun 2015

Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000KH Cakupan Kunjungan ibu hamil K1 Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K-4 Cakupan Komplikasi Kebidanan Yang Ditangani Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan Yang Memiliki Kompetensi Kebidanan Cakupan Pelayanan Nifas Cakupan Peserta KB Aktif Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 KH Cakupan Kunjungan Bayi Cakupan Neonatus dengan Komplikasi yang ditangani Angka Kematian Balita (AKABA) per 1.000 KH

0 95% 90%

Persentase Balita Gizi Buruk Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan Cakupan Pelayanan Kesehatan Anak Balita Balita yang ditimbang BB Balita 6-59 bln mendapat Vit. A Bayi 0-6 bln mendapat ASI Eklusif Ibu Hamil mendapat FE 90 Tab Rumah tangga yang menggunakan garam beryodium Cakupan Pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin

0,20% 100 %

Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA (+) Angka kesembuhan penyakit TB Paru RFT Rate Cakupan balita dengan pneumonia yang ditangani Cakupan penderita diare yang ditangani Angka Kesakitan (IR) DBD per 100.000 penduduk Angka Kematian DBD (CFR) Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) Cakupan penemuan (AFP) rate per 100.000 penduduk < 15 tahun Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam Cakupan TTU Cakupan Akses air bersih Cakupan Jamban Cakupan TPM Cakupan Rumah Sehat Cakupan Penanganan diabetes mellitus

10

100%

99% 99% 85,% 15,0 91% 80% 11,85

85% 85% 100% 89% 95% 97% 100 %

70 % 85 % 90 % 100 % 100 %

12 0 100% >2 100 % 73,5%

95% 52% 65% 66,5%

Membuat dan melaksanakan


Promosi kesehatan dan pemberdayaan

Pelayanan Kesehatan

2014

2.

Cakupan penanganan hipertensi

1.

Cakupan Posyandu Purnama dan Mandiri

Membuat dan melaksanakan 62 %

2. 3. 4. 1. 2.

Cakupan Penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat Cakupan Rumah Tangga Sehat Cakupan Kelurahan Siaga Aktif Cakupan pelayanan kesehatan dasar pasien masyarakat miskin Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin

100% 70% 100% 100% 100%

2. INDIKATOR KINERJA PELAYANAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN (UKP) DAN ADMINISTRASI MANAJEMEN TAHUN 2015 No 1

Jenis Pelayanan Pelayanan

Indikator Jenis Input

Uraian 1. Pemberi Pelayanan di Poliklinik 11

Standar 100 % dokter

Target 2015 75%


Rawat Jalan (poliklinik)

2. Pemberi pelayanan di KIA Proses

2

3

4

Persalinan

Pelayanan Laboratorium Sederhana

Pelayanan

1. Jam buka pelayanan sesuai dengan ketentuan

100 % bidan terlatih 08.00 s/d 13.00

100 %

Output

1. Peresepan obat sesuai formularium Nasional

100 %

Outcome

1. Kepuasan pasien

≥ 75 %

Input

1. Pemberi pelayanan persalinan normal

Proses

1. Kepatuhan hand hygiene

Output

1. Kematian ibu karena persalinan

Outcome

2. Kepuasan pasien

Input

1. Kelengkapan Peralatan

Proses

1. Waktu tunggu hasil pelayanan laboratorium 2. Tidak adanya kejadian tertukar specimen 3. Pemeriksaan Kimia darah terlayani 4. Pemeriksaan Darah lengkap terlayani

100% 100%

Setiap hari kerja Jum’at : 08.00 – 11.00

2. Kepatuhan hand hygiene

Laboratorium

2014

Empat tangan 100%

100% 100% 82% 100% 100%

0%

0%

≥ 80 %

85%

≥ 80 %

≥80%

≤ 120 menit

100%

100 %

100%

100 %

100%

100 %

100%

100 %

100%

Output

1. Tidak adanya kesalahan pemberian hasil pemeriksaan laboratorium

Outcome

1. Kepuasan pelanggan

≥ 80 %

≥ 80

Input

1. Pengelola pelayanan farmasi

Sesuai standar

100%

12


Farmasi/obat

2. Fasilitas dan peralatan pelayanan

2014

Sesuai standar

100%

Tersedia dan updated paling lama 3 thn

100%

farmasi 3. Ketersediaan formularium

Proses

5

Pelayanan gizi

7 Pelayanan rekam medik

1. Waktu tunggu pelayanan obat jadi

≤ 30 menit

≤ 30 menit

2. Waktu tunggu pelayanan obat racikan

≤ 60 menit

≤ 60 menit

Output

1. Tidak adanya kejadian salah pemberian obat

100 %

100%

Outcome


≥ 80 %

≥80%

Input

1. Pemberi pelayanan gizi 2. Ketersediaan pelayanan konsultasi gizi

Sesuai standart

100%

Tersedia

100%

≥ 80 %

≥80%

≤ 10 menit

100%

100 %

100%

100 %

100%

≥ 80 %

≥80%

Outcome


Proses

1. Waktu penyediaan dokumen rekam medis rawat jalan

Output

1. Kelengkapan pengisian rekam medik 24 jam setelah selesai pelayanan

2. Kelengkapan Informed Concent setelah mendapatkan informasi yang jelas

8

Pengelolaan limbah

Outcome


Input

1. Adanya penanggung jawab pengelola limbah Puskesmas

Proses

Ada

Ada

2. Ketersediaan fasilitas dan peralatan pengelolaan limbah Puskesmas: padat, cair

Sesuai peraturan perundangan

100%

1. Pengelolaan limbah cair

Sesuai peraturan

100%

13


2014

perundangan

Output

2. Pengelolaan limbah padat

Sesuai peraturan perundangan

1. Baku mutu limbah cair

a.BOD < 30 mg/l

100%

100% b.COD < 80 mg/l 100% c.TSS < 30 mg/l 100% d.PH 6-9 9

Administrasi dan manajemen

Input

2. Pola Ketenagaan terpenuhi

Proses

10

Pelayanan Mobil Puskesas Keliling Sebagai

1. Adanya dokumen mutu yang terkendali

Ada 100%

100% 100%

3. Adanya daftar urutan kepangkatan karyawan

Ada

Ada

1. Ada Audit

Ada

Ada

2. Semua penanggung jawab dan pelaksana upaya melakukan self assesmen

100%

100%

3. Ketepatan waktu pengusulan kenaikan pangkat

100 %

100%

4. Ketepatan waktu pengurusan gaji berkala

100%

5. Ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan

100 %

100%

Output

1. Kelengkapan pelaporan akuntabilitas kinerja

100 %

100%

Input

1. Ketersediaan pelayanan mobil Puskesmas keliling

24 jam

100%

Proses

1. Standart K3 terpenuhi

100 %

100%

2. Semua alat transportasi berfungsi

100 %

100%

14

100%


“ambulans”

3. Waktu tanggap pelayanan ambulan kepada masyarakat yang membutuhkan

11

Pemeliharaan Sarana

Pencegahan dan pengendalian infeksi

< 30 mt

100%

Output

1. Tidak terjadinya kecelakaan ambulans

100 %

100%

Outcome


≥ 80 %

≥80%

Input

1. Adanya Penanggung Jawab sarana pelayanan

SK Kapus

100%

Output

1. Alat ukur dan alat laboratorium

100 %

100%

yang dikalibrasi tepat waktu 12

2014

Input

1. Ketersediaan APD

≥60 %

≥60%

Proses

1. Penggunaan APD saat melaksanakan tugas

100 %

100%

F. PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN G. Pimpinan Puskesmas menetapkan sasaran mutu

pada semua unit

(UKM,UKM dan Manajemen). Dalam mencapai Sasaran Mutu tersebut seluruh kegiatan Puskesmas Garung dibuat dalam bentuk rencana kerja yang berupa Rencana Kerja, Waktu Pelaksanaan, dan Anggarannya, yang ditetapkan secara tahunan yang bersifat dinamis dan senantiasa dikembangkan untuk mempercepat pencapaian sasaran mutu H. Rencana Kerja tersebut dilaksanakan dengan Kerangka Acuan yang jelas,

dimonitor, dianalisa dan dilakukan tindakan penyesuaian yang diperlukan 15


2014

untuk menjamin bahwa kinerja proses sesuai dengan Rencana yang telah ditetapkan. I. Dalam hal terjadi perubahan terhadap sistem manajemen mutu yang telah ditetapkan maka integritas sistem manajemen mutu dalam pencapaian Kebijakan dan Sasaran Mutu harus makin efektif. J.

Produk Pelayanan Upaya Kesehatan Wajib Upaya kesehatan wajib puskesmas adalah upaya yang ditetapkan berdasarkan komitmen nasional, regional dan global serta yang mempunyai daya ungkit tinggi untuk peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Upaya kesehatan wajib ini harus diselenggarakan oleh setiap puskesmas yang ada di wilayah Indonesia. 1. Upaya kesehatan wajib tersebut adalah: a. Upaya Promosi Kesehatan b. Upaya Kesehatan Lingkungan c. Upaya Kesehatan Ibu dan Anak serta Keluarga Berencana d. Upaya Perbaikan Gizi e. Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular f. Upaya Pengobatan.

2. Upaya Kesehatan Pengembangan Upaya kesehatan pengembangan puskesmas adalah upaya yang ditetapkan berdasarkan permasalahan kesehatan yang ditemukan di masyarakat serta yang

disesuaikan

dengan kemampuan

puskesmas.

Upaya

kesehatan

pengembangan dipilih dari daftar upaya kesehatan pokok puskesmas yang telah ada, yakni : a. Upaya Kesehatan Sekolah 16


2014

b. Upaya Kesehatan Olah Raga c. Upaya Perawatan Kesehatan Masyarakat d. Upaya Kesehatan Kerja e. Upaya Kesehatan Gigi dan Mulut f. Upaya Kesehatan Jiwa g. Upaya Kesehatan Mata h. Upaya Kesehatan Usia Lanjut i. Upaya Pembinaan Pengobatan Tradisional 1. Pendaftaran Pasien Pendaftaran pasien adalah pelayanan rutin untuk menertibkan urutan pelayanan dan memudahkan mendapatkan informasi rekam medis bagi seluruh fasilitas pelayanan yang tersedia di Puskesmas. Yang dimulai dari persiapan, kedatangan pasien sampai dengan pengiriman kartu rekam medis ke masing2 unit pemeriksaan, kemudian mengembalikan lagi kartu rekam medis kedalam tempat semula.

2. Upaya Pengobatan Layanan klinis adalah pelayanan klinis yang dilakukan untuk pasien dengan melibatkan seluruh tim kesehatan sesuai dengan masalah kesehatan klien. Dimulai dari anamnesa sampai dengan tindakan dan pengobatan yang sesuai dengan diagnosanya. Upaya Pengobatan, meliputi kegiatan di : a. Pelayanan Umum, 17


2014

b. Pelayanan Gigi, c. Pelayanan KIA, d. Pelayanan MTBS, dan e. Pelayanan KB. 3. Pemeriksaan Laboratorium Pemeriksaan laborat adalah salah satu sarana kesehatan yang melakukan kegiatan pemeriksaan guna menunjang diagnose suatu penyakit, berdasarkan rujukan dari unit pemeriksaan .yang dimulai dari kedatangan pasien atas rujukan dari init pelayanan sampai dengan diperoleh hasil laboratorium pasien. 4. Kefarmasian Kefarmasian adalah proses kegiatan yang dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan obat yang meliputi aspek teknis dan non teknis mulai dari perencanaan, permintaan, penerimaan, penyimpanan, distribusi, pelayanan, pengendalian obat, pencatatan dan pelaporan.

K. Pelayanan Kesehatan Masyarakat Adalah pelayanan kesehatan yg dilaksanakan diluar gedung berupa pendekatan promotif, preventif. Kegiatan upaya meliputi : 1. Upaya KIA Upaya KIA adalah upaya dibidang kesehatan yang menyangkut pelayanan dan pemeliharaan ibu hamil, ibu bersalin, ibu meneteki, bayi dan anak balita serta anak prasekolah.

18


2014

Upaya kesehatan ibu ditujukan untuk menjaga kesehatan ibu sehingga mampu melahirkan generasi yang sehat dan berkualitas serta mengurangi angka kematian ibu. 2. Upaya P2P Pencegahan dan Pengendalian Penyakit menular dan tidak menular yaitu upaya pelayanan kesehatan Puskesmas untuk mencegah dan mengendalikan penular penyakit menular/infeksi. untuk melindungi masyarakat dari tertularnya penyakit, menurunkan jumlah yang sakit, cacat dan/atau meninggal dunia, serta untuk mengurangi dampak sosial dan ekonomi akibat penyakit menular. Prioritas penyakit menular yang akan ditanggulangi adalah Malaria, demam berdarah dengue, diare, polio, filaria, kusta tuberkulosis paru, HIV/AIDS, pneumonia, dan penyakit-penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Prioritas penyakit tidak menular yang ditanggulangi adalah penyakit jantung dan gangguan sirkulasi, diabetes mellitus, dan kanker. 3. Upaya Kesling Kesehatan lingkungan yaitu upaya pelayanan kesehatan lingkungan puskesmas untuk meningkatkan kesehatan lingkungan pemukiman melalui upaya sanitasi dasar, pengawasan mutu lingkungan dan tempat umum termasuk pengendalian

pencemaran

lingkungan

dengan

peningkatan

peran

serta

masyarakat. Untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat, baik fisik, kimia, biologi, maupun sosial yang memungkinkan setiap orang mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. 4. Upaya Promkes (Promosi Kesehatan) Promosi kesehatan adalah salah satu program puskesmas yang berfokus pada pelayanan preventif dan promotif kepada masyarakat. Kegiatannya meliputi penyuluhan kesehatan dan pembinaan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS). 19


2014

Diantara kegiatannya juga meliputi pembinaan desa siaga kesehatan, kerjasama lintas sektor dan upaya dalam merumuskan kebijakan bersama dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. 5. Upaya Perbaikan Gizi Upaya Perbaikan Gizi Masyarakat adalah salah satu upaya pokok Puskesmas

yaitu kegiatan yang meliputi peningkatan pendidikan gizi,

penanggulangan Kurang Energi Protein, Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat Kekurangan Yaodium (GAKY), Kurang Vitamin A, Keadaan zat gizi lebih, Peningkatan Survailans Gizi, dan Perberdayaan Usaha Perbaikan Gizi Keluarga/Masyarakat. Upaya perbaikan gizi masyarakat ditujukan untuk peningkatan mutu gizi perseorangan dan masyarakat. Kegiatan Upaya dilaksanakan mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi (Plan: rencana; Do: Melaksanakan; Chek/Study: Analisa hasil; Action: Perubahan/perbaikan).

BAB IV STANDAR KETENAGAAN A. Kualifikasi Sumber Daya Manusia Sumber daya manusia kesehatan (SDM Kesehatan) merupakan tatanan yang menghimpun berbagai upaya perencanaan. pendidikan, dan pelatihan, serta pendayagunaan tenaga kesehatan secara terpadu dan saling mendukung guna 20


2014

mencapai derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya. Yang dimaksud dengan kualifikasi

SDM,

sama

halnya

dengan

job

spesifikasi,

yaitu

minimal

golongan/jabatan, masa kerja minimal, pendidikan minimal, pengalaman kerja, nilai performance (kinerjanya), dan standar kompetensi. Secara umum kebijakan tentang tenaga kesehatan, khususnya yang berkaitan dengan kualitas atau mutu, antara lain dapat dilihat pada Peraturan Pemerintah (PP) No.32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan. Dalam PP ini antara lain dinyatakan : 1) Tenaga kesehatan wajib memiliki pengetahuan dan ketrampilan di bidang kesehatan yang dinyatakan dengan ijazah dari lembaga pendidikan (Pasal 3); dan 2) Setiap tenaga kesehatan dalam melakukan tugasnya berkewajiban untuk mematuhi standar profesi tenaga kesehatan (Pasal 21). Kualitas pelayanan publik sangat ditentukan oleh sistem dan tenaga pelayanan. Ketenagaan pelayanan seringkali menghadapi kendala dalam hal jumlah, sebaran, mutu dan kualifikasi Sumber Daya Manusianya. Untuk Puskesmas Garung, Kualifikasi Sumber Daya Manusia sudah sesuai, walaupun masih ada beberapa tenaga yg belum melanjutkan ke jenjang yang diharapkan. Namun masih akan terus diupayakan agar semua tenaga mencapai kualitas seperti yg diharapkan. Standar Ketenagaan Puskesmas terlampir, sesuai Permenkes no 75 tahun 2014 B. Jadual Kegiatan Puskesmas Garung Puskesmas Garung buka pelayanan setiap hari kerja, yaitu Senin sampai Sabtu. No.

Jenis pelayanan

Waktu

Keterangan Jadwal pelayanan rawat jalan khusus hari Jumat sampai jam 10.30 WIB dan hari Sabtu sampai jam

1.

Pelayanan Umum dan Pelayanan Tindakan

07.30 - 11.30 WIB

2.

Pelayanan Gigi

07.30 - 11.30 WIB

3.

Pelayanan MTBS dan

07.30 - 11.30 WIB 21


Tumbuh Kembang

2014

11.00 WIB

4.

Pelayanan KIA / KB

07.30 - 11.30 WIB

5.

Pelayanan Konsultasi (Gizi, Kesehatan Lingkungan, Berhenti Merokok, Lansia)

07.30 - 11.30 WIB

6.

Pelayanan Laboratorium

07.30 - 11.30 WIB

7.

Pelayanan Obat

07.30 - 11.30 WIB

8.

Pelayanan Persalinan

24 Jam

BAB V STANDAR SARANA PRASARANA A. Denah Gedung dan Ruang

22


Denah Gedung dan Ruang 23

2014


2014

Standar Alat dan Fasilitas

B.

Surat keputusan Menkes Nomor Nomor 128/2004 tentang Kebijakan Dasar Pusat Kesehatan Masyarakat, menyatakan bahwa Puskesmas adalah unit pelaksana teknis Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang bertanggungjawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja. Puskesmas memiliki fungsi sebagai pusat penggerak pembangunan berwawasan kesehatan, pusat pemberdayaan masyarakat, pusat pelayanan kesehatan strata pertama meliputi pelayanan kesehatan perorangan (private goods) dan pelayanan kesehatan masyarakat (public goods). Standar alat dan fasilitas terlampir. Sesuai lampiran SK Permenkes no. 75 2014

BAB IV TATALAKSANA PELAYANAN Tata laksana pelayanan merupakan proses dalam sistem menegemen. Dalam upaya peningkatan mutu maka harus ditetapkan standar proses yang merupakan jawaban dari dimensi mutu meliputi akses, efisiensi, kenyamanan dan keselamatan pelanggan baik 1. Pendaftaran Pasien Pendaftaran pasien adalah pelayanan rutin untuk menertibkan urutan pelayanan dan memudahkan mendapatkan informasi rekam medis bagi seluruh fasilitas pelayanan yang tersedia di Puskesmas. Yang dimulai dari persiapan, kedatangan pasien sampai dengan pengiriman kartu rekam medis ke masing2 unit pemeriksaan, kemudian mengembalikan lagi kartu rekam medis kedalam tempat semula.

24


2014

2. Upaya Pengobatan Layanan klinis adalah pelayanan klinis yang dilakukan untuk pasien dengan melibatkan seluruh tim kesehatan sesuai dengan masalah kesehatan klien. Dimulai dari anamnesa sampai dengan tindakan dan pengobatan yang sesuai dengan diagnosanya. Upaya Pengobatan, meliputi kegiatan di : f. Pelayanan Umum, g. Pelayanan Gigi, h. Pelayanan KIA, i. Pelayanan MTBS, dan j. Pelayanan KB. 3. Pemeriksaan Laboratorium Pemeriksaan laborat adalah salah satu sarana kesehatan yang melakukan kegiatan pemeriksaan guna menunjang diagnose suatu penyakit, berdasarkan rujukan dari unit pemeriksaan .yang dimulai dari kedatangan pasien atas rujukan dari init pelayanan sampai dengan diperoleh hasil laboratorium pasien. 4. Kefarmasian Kefarmasian adalah proses kegiatan yang dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan obat yang meliputi aspek teknis dan non teknis mulai dari perencanaan, permintaan, penerimaan, penyimpanan, distribusi, pelayanan, pengendalian obat, pencatatan dan pelaporan.

25


2014

L. Pelayanan Kesehatan Masyarakat Adalah pelayanan kesehatan yg dilaksanakan diluar gedung berupa pendekatan promotif, preventif. Kegiatan upaya meliputi : 6. Upaya KIA Upaya KIA adalah upaya dibidang kesehatan yang menyangkut pelayanan dan pemeliharaan ibu hamil, ibu bersalin, ibu meneteki, bayi dan anak balita serta anak prasekolah. Upaya kesehatan ibu ditujukan untuk menjaga kesehatan ibu sehingga mampu melahirkan generasi yang sehat dan berkualitas serta mengurangi angka kematian ibu. 7. Upaya P2P Pencegahan dan Pengendalian Penyakit menular dan tidak menular yaitu upaya pelayanan kesehatan Puskesmas untuk mencegah dan mengendalikan penular penyakit menular/infeksi. untuk melindungi masyarakat dari tertularnya penyakit, menurunkan jumlah yang sakit, cacat dan/atau meninggal dunia, serta untuk mengurangi dampak sosial dan ekonomi akibat penyakit menular. Prioritas penyakit menular yang akan ditanggulangi adalah Malaria, demam berdarah dengue, diare, polio, filaria, kusta tuberkulosis paru, HIV/AIDS, pneumonia, dan penyakit-penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Prioritas penyakit tidak menular yang ditanggulangi adalah penyakit jantung dan gangguan sirkulasi, diabetes mellitus, dan kanker. 8. Upaya Kesling Kesehatan lingkungan yaitu upaya pelayanan kesehatan lingkungan puskesmas untuk meningkatkan kesehatan lingkungan pemukiman melalui upaya sanitasi dasar, pengawasan mutu lingkungan dan tempat umum termasuk pengendalian

pencemaran

lingkungan

dengan

peningkatan

peran

serta

masyarakat. Untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat, baik fisik,

26


2014

kimia, biologi, maupun sosial yang memungkinkan setiap orang mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. 9. Upaya Promkes (Promosi Kesehatan) Promosi kesehatan adalah salah satu program puskesmas yang berfokus pada pelayanan preventif dan promotif kepada masyarakat. Kegiatannya meliputi penyuluhan kesehatan dan pembinaan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS). Diantara kegiatannya juga meliputi pembinaan desa siaga kesehatan, kerjasama lintas sektor dan upaya dalam merumuskan kebijakan bersama dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. 10. Upaya Perbaikan Gizi Upaya Perbaikan Gizi Masyarakat adalah salah satu upaya pokok Puskesmas

yaitu kegiatan yang meliputi peningkatan pendidikan gizi,

penanggulangan Kurang Energi Protein, Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat Kekurangan Yaodium (GAKY), Kurang Vitamin A, Keadaan zat gizi lebih, Peningkatan Survailans Gizi, dan Perberdayaan Usaha Perbaikan Gizi Keluarga/Masyarakat. Upaya perbaikan gizi masyarakat ditujukan untuk peningkatan mutu gizi perseorangan dan masyarakat. Kegiatan Upaya dilaksanakan mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi (Plan: rencana; Do: Melaksanakan; Chek/Study: Analisa hasil; Action: Perubahan/perbaikan). Tata laksana pelayanan di Puskesmas Garung diawali di loket pendaftaran, dimana pasien mengambil nomor urut pendaftaran.  Bagi pasien lama (pasien yang sudah pernah berobat ke Puskesmas), pendaftaran dilakukan dengan menunjukkan Kartu berobat Puskesmas Garung. 27


2014

 Bagi pasien baru (pasien yang belum pernah berobat ke Puskesmas) pendaftaran dilakukan dengan menunjukkan kartu Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) atau kartu identitas lainnya (KTP/SIM).  Bagi pasien dengan kasus kegawatdaruratan langsung dibawa ke ruang tindakan untuk mendapatkan penanganan. Salah satu anggota keluarga atau yang mengantarkan pasien dapat mengurus pendaftaran.  Bagi pasien JKN harus menunjukkan kartu JKN sebagai bukti kepesertaan. Petugas pendaftaran mengambil Rekam medis berdasarkan identitas pasien. Bagi pasien umum (tidak memiliki kartu JKN) setelah mendapatkan Rekam medis, pasien diminta untuk membayar retribusi. Kemudian pasien diminta menunggu di depan ruang pelayanan yang dituju (BP Umum, BP Gigi, KIA/KB, MTBS, Imunisasi, Klinik IMS, Pemeriksaan IVA). Bagi pasien umum dengan tindakan, maka wajib membayar retribusi tindakan sesuai Perda. Pemeriksaan kesehatan pasien dilakukan di unit pelayanan masing-masing. » Bila dari pemeriksaan awal diperlukan pemeriksaan penunjang diagnostik, maka pasien diberikan rujukan internal ke Laboratorium. Setelah dilakukan pemeriksaan penunjang, pasien kembali ke unit pelayanan sebelumnya untuk mendapatkan resep sesuai dengan diagnosis penyakit. » Bila diperlukan konsultasi ke unit pelayanan terkait, maka pasien diberikan rujukan internal ke unit pelayanan terkait ( missal: pasien dari BP Gigi dengan Hipertensi, maka dikonsultasikan ke BP Umum). » Bila dari pemeriksaan awal diperlukan untuk pemeriksaan lanjutan ke Rumah Sakit, maka pasien diberikan rujukan eksternal ke Rumah Sakit yang dituju. » Bila pasien tidak mendapatkan rujukan internal maupun eksternal, maka pasien mendapatkan resep untuk mengambil obat di ruang obat.

28


2014

BAB V LOGISTIK Manajemen Logistik alat kesehatan adalah suatu pengetahuanatau seni serta proses mengenai perencanaan, penentuan kebutuhan, pengadaan, penyimpanan, pemeliharaan serta penghapusan material atau alat-alat kesehatan. Tujuan dari manajemen logistik adalah tersedianya bahan setiap saat dibutuhkan, baik mengenai jenis, jumlah maupun kualitas yang dibutuhkan secara efisien. Dengan demikian manajemen logistik dapat dipahami sebagai proses penggerakkan dan pemberdayaan semua sumber daya yang dimiliki dan atau potensial untuk dimanfaatkan,untuk operasional, secara efektif dan efisien. Oleh karena itu untuk menilai apakah pengelolaan logistik sudah memadai adalah dengan menilai apakah sering terjadi keterlambatan dan atau bahan yang dibutuhkan tidak tersedia, berapa kali frekuensinya, berapa banyak persediaan yang menganggur (idle stock) dan berapa lama hal itu terjadi. Berapa banyak bahan yang kadaluarsa atau rusak atau tidak dapat dipakai lagi. Manajemen logistik sebagai suatu fungsi mempunyai kegiatan-kegiatan : A. Perencanaan Kebutuhan Fungsi perencanaan ini pada dasarnya adalah menghitung berapa besar kebutuhan bahan logistik yang diperlukan untuk periode waktu tertentu, biasanya untuk satu tahun. Ada dua cara pendekatan yang digunakan dalam perencanaan kebutuhan obat, yaitu : 1. Dengan mengetahui atau menghitung kebutuhan yang telah dengan nyata dipergunakan dalam periode waktu yang lalu : a. Jumlah sisa/persediaan pada awal periode b. jumlah pembelian pada periode waktu c. jumlah bahan logistik yang terpakai selama periode

29


2014

d. membuat analisis efisiensi penggunaan bahan logistik, dikaitkan dengan

kinerja yang dicapai e. membuat analisis kelancaran penyediaan bahan logistik, misalnya frekuensi barang yang diminta ‘habis’ atau tidak ada persediaan,jumlah barang yang menumpuk, serta penyebab terjadinya keadaan tersebut. 2. Dengan melihat program kerja yang akan datang: a.

membuat analisa kebutuhan untuk dapat menunjang pelaksana kegiatan pada periode waktu yang akan datang, yang berorientasi kepada program pelayanan, pola penyakit, target kinerja pelayanan

b.

memperhatikan kebijakan pimpinan mengenai standarisai bahan, ataupun kebijakan dalam pengadaan. (Untuk obat misalnya ada Formularium, untuk pengadaan di Puskesmas)

c.

menyesuaikan perhitungan dengan memperhatikan persediaan awal, baik meliputi jenis, jumlah maupun spesifikasi logistic

d.

memperhatikan kemampuan gudang tempat penyimpanan barang.

B. Penganggaran Fungsi berikutnya adalah menghitung kebutuhan diatas dengan harga satuan (dapat berdasarkan harga pembeli waktu yang lalu atau menurut informasi yang terbaru), sehingga akan diketahui kebutuhan anggaran untuk pengadaaan bahan logistik tersebut. C. Pengadaan Fungsi berikutnya adalah pengadaan, yaitu semua kegiatan yang dilakukan untuk mengadakan bahan logistik yang telah direncanakan, baik melalui prosedur : 1. Pembelian 2. Produksi sendiri, maupun dengan 3. Sumbangan dari pihak lain yang tidak mengikat Untuk pengadaan obat di Puskesmas dilakukan oleh Gudang Farmasi Kabupaten berdasarkan usulan kebutuhan obat dari Puskesmas. 30


2014

D. Penyimpanan Fungsi penyimpanan ini sebenarnya termasuk juga fungsi penerimaan barang, yang sebenarnya juga mempunyai peran strategi. Secara garis besar yang harus dicek kebenarannya adalah : 1. Kesesuaian dengan jenis, jumlah dan spesifikasi bahan serta waktu penyerahan barang terhadap surat pesan (SP), surat perintah kerja (SPK)atau purchase order (PO). 2. Kondisi fisik bahan, apakah tidak ada perubahan warna, kemasan, bau, noda dan sebagainya yang menindikasikan tingkat kualitas bahan. 3. Kesesuian waktu penerimaan bahan terhadap batas waktu SP/PO Barang yang diterima tersebut kemudian dibuatkan berita acara penerimaan (BAP) barang. Berdasarkan sifat dan kepentingan barang/bahan logistik ada beberapajenis barang logistik, yang biasanya tidak langsung disimpan digudang, akan tetapi diterimakan langsung kepada pengguna. Yang penting adalah bahwa mekanisme ini harus diatur sedemikian rupa sehingga tercipta internal check (saling uji secara otomatis) yang memadai, yang ditetapkan oleh yang berwenang (Pimpinan). Fungsi penyimpanan ini sangat menentukan kelancaran distribusi.Beberapa keuntungan melakukan fungsi penyimpanan ini adalah : 1. Untuk mengantisipasi keadaan yang fluktuatif, karena sering terjadi kesulitan memperkirakan kebutuhan secara akurat 2. Untuk menghindari kekosongan bahan (out of stock) 3. Untuk menghemat biaya, serta mengantisipasi fluktuasi kenaikan harga bahan 4. Untuk menjaga agar kualitas bahan dalam keadaan siap dipakai 5. Untuk mempercepat pendistribusian Ada beberapa teori tentang pengendalian persediaan logistik, namun dalam penerapannya harus hati-hati. Misalnya saja untuk menerapkan teori pengendalian persediaan ada beberapa syarat, antara lain : 31


2014

1. Kebutuhan bahan dapat diperkirakan dan dihitung dengan pasti. 2. Kesinambungan pemasok dapat dijamin 3. System informasi logistik yang terintegrasi dalam system informasi 4. 5. 6. 7. 8.

manajemen , memadai Pengawasan internal (internal auditor) berjalan dengan baik dan konsekuen Membudayakan pelaksanaan kerja yang tertib dan sehat Reward dan punishment system yang konsisten dan konsekuen Tersedia gudang dan pengelolaan yang memadai Anggaran yang cukup. Metode yang sering digunakan dalam pengendalian persediaan di Puskesmas

adalah dengan memperhatikan sifat barang/obat, apakah termasuk barang vital, esensial atau normal (VEN system), digabungkan dengan apakah barang tersebut termasuk fast atau slow moving. Kombinasi kedua metode ini selama periode tertentu kemudian dihitung kebutuhan atau penggunaannya akan diketahui rata-rata penggunaan perbulan, dan juga fluktuasi permintaannya. Dari perhitungan itu secara empiris, dapat ditentukan berapa besar jumlah : 1. Persediaan minimal/jenis barang per bulan 2. Persediaan maksimal/jenis barang per bulan 3. Persediaan pengaman (iron stock/idle stock) Untuk menghitung ini, yang perlu diperhatikan adalah berapa lama (durasi) waktu penyediaan sejak pesanan diterima rekanan/supplier sampai barang diterima oleh Puskesmas (ini disebut Lead Time) dan berapa kebutuhan barang selama periode tersebut. Dalam penyimpanan dikenal ada system FIFO (first in first out). Khusus di puskesmas seharusnya FIFO juga dibaca sebagai first expired first out (FEFO), manan yang mempunyai mempunyai masa kadaluarsa pendek/singkat harus dikeluarkan terlebih dahulu, tidak tergantung kapan diterimanya digudang. E. Pendistribusian 32


2014

Efisiensi pelaksanaan fungsi pendistribusian ini juga secara tidak langsung akan mempengaruhi kecermatan dan kecepatan penyediaan oleh karena itu harus ditetapkan prosedur yang baku pendistribusian bahan logistik, meliputi : 1. Siapa yang berwenang dan bertanggungjawab mengenai kebenaran dan kewajaran permintaan bahan, baik mengenai jumlah, spesifikasi maupun penyerahannya. Hal ini sangat penting agar tidak terjadi pemborosan atau pengeluaran yang tidak perlu. 2. Siapa yang berwenang dan bertanggungjawab menyetujui permintaan dan pengeluaran barang dari gudang. F. Penghapusan Penghapusan adalah proses penghapusan tanggungjawab bendahara barang atas bahan atau barang tertentu sekaligus mengeluarkan dari catatan/pembukuan yang berlaku, penghapusan barang diperlukan karena : 1. Bahan/barang rusak tidak dapat dipakai kembali 2. Bahan/barang tidak dapat didaur ulang atau tidak ekonomis untuk didaur ulang. 3. Bahan/barang sudah melewati masa kadaluarsa (expired date) 4. Bahan/barang hilang karena pencurian atau sebab lain Penghapusan barang dapat dilakukan dengan : 1. Pemusnahan, yaitu dibakar atau dipendam/ditanam 2. Dijual/dilelang. Untuk instansi pemerintah, hasil penjualan dan pelelangan harus disetor ke kas Negara. Setelah penghapusan dilaksanakan, maka dibuat berita acara Penghapusan, yang tembusannya dikirim ke instansi yang berkompeten.

33


2014

BAB VI KESELAMATAN PASIEN Keselamatan pasien (patient safety) adalah reduksi dan meminimalkan tindakan yang tidak aman dalam sistem pelayanan kesehatan sebisa mungkin melalui pratik yang terbaik untuk mencapai luaran klinis yang optimum. (The Canadian Patient Safety Dictionary, October 2003). Keselamatan pasien menghindarkan pasien dari cedera/cedera potensial dalam pelayanan yang bertujuan untuk membantu pasien. Tujuan Patient Safety terciptanya budaya keselamatan pasien di Puskesmas., meningkatnya akuntabilitas (tanggung jawab) Puskesmas terhadap pasien dan masyarakat,menurunnya

KTD

(kejadian

34

tidak

diharapkan)

di

Puskesmas,


2014

terlaksananya program - program pencegahan, sehingga tidak terjadi pengulangan KTD (kejadian tidak diharapkan). Sistem Patient Safety 

Assesment Resiko



Identifikasi dan Pengelolaan hal yang berhubungan dengan resiko pasien



Pelaporan dan analisa insiden



Kemampuan belajar dari insiden dan tindak lanjutnya



Implementasi solusi untuk meminimalkan timbulnya resiko

Solusi: Mencegah terjadinya CEDERA akibat kesalahan suatu tindakan atau tidak melakukan tindakan yang seharusnya dilakukan. Adverse Event /KTD (Kejadian Tidak Diharapkan) Suatu kejadian yang mengakibatkan cedera yang tidak diharapkan pada pasien karena suatu tindakan (commission) atau karena tidak bertindak (ommission) ketimbang daripada “underlying dessease” atau kondisi pasien (KPP-RS). KTD yang tidak dapat dicegah (unprevetable adverse event) yaitu suatu KTD akibat komplikasi yang tidak dapat dicegah dengan pengetahuan yang mutakhir. Near miss/ KNC (Kejadian Nyaris Cedera) Suatu kesalahan akibat melaksanakan suatu tindakan (commission) atau tidak

mengambil

tindakan

yang

seharusnya

diambil (ommission), yang

dpt

mencederai pasien tetapi cedera serius tidak terjadi karena keberuntungan*), karena pencegahan**), atau karena peringanan***). Misal : *) Pasien menerima obat yang sebenarnya kontra indikasi tetapi tdk timbul reakasi. 35


2014

**) Obat dengan lethal overdosis akan diberikan tetapi diketahui staf lain dan membatalkannya sebelum obat dikonsumsi pasien. ***) Obat dengan lethal overdosis diberikan tetapi diketahui secara dini dan diberikan antidotum-nya Tujuh standar keselamatan pasien 1.

Hak pasien:Pasien dan keluarga mempunyai hak untuk mendapat informasi ttg rencana dan hasil pelayanan termasuk kemungkinan KTD,

2.

Mendidik pasien dan keluarga:Puskesmas harus mendidik pasien dan keluarganya tentang kewajiban dan tangung jawab pasien dalam asuhan pasien,

3.

Keselamatan pasien dan kesinambungan pelayanan:Puskesmas menjamin keseinambungan pelayanan dan menjamin koordinasi antar tenaga dan antar unit pelayanan,

4.

Penggunaan metoda-metoda peningkatan kinerja untuk melakukan evaluasi dan program peningkatan keselamatan pasien:Puskesmas harus mendisain proses baru atau memperbaiki prosed yang ada, memonitor dan mengevaluasi kinerja melalui pengumpulan data, menganalisis secara intensif KTD, dan melakukan perubahan untuk meningkatkan kinerja serta keselamatan pasien,

5.

Peran kepemimpinan dalam meningkatkan keselamatan pasien:Pimpinan mendorong dan menjamin implementasi program keselamatan pasien secara terintegrasi melalui penerapan tujuh langkah menuju KPRS. Pimpinan menjamim berlangsungnya program proaktif untuk identifikasi risiko keselatan pasien dan program menekan atau mengurangi KTD. Pimpinan mendorong dan menumbuhkan komunikasi dan koordinasi antar unit dan individu berkaitan dengan pengambilan keputusan tentang keselamatan pasien. Pimpinan mengalokasikan sumber daya yang adekuat untuk 36


mengukur,

mengkaji

dan

meningkatkan

kinerja

2014

Puskesmas

serta

meningkatkan keselamatan pasien. Pimpinan mengukur dan mengkaji efektifitas kontribusinya dalam meningkatkan kinerja Puskesmas dan keselamatan pasien, 6.

Mendidik staf tentang keselamatan pasien Puskesmas memiliki proses pendidikan, pelatihan dan orientasi untuk setiap jabatan mencakup keterkaitan jabatan dengan keselamatan pasien secara jelasPuskesmas menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan berkelanjutan untuk meningkatkan dan ememlihara kompetensi staf serta mendukung pendekatan interdisiplin dalam pelayanan pasien,

7.

Komunikasi merupakan kunci bagi staf untuk mencapai keselamatan pasien:Puskesmas merencanakan dan mendesain proses manajemen informasi keselamatan pasien untuk memenuhi kebutuhan informasi internal dan eksternal. Transmisi data dan informasi harus tepat waktu dan akurat.

Tujuh langkah menuju kesematan pasien 1.

Bangun kesadaran akan nilai keselamatan pasien:Ciptakan kepemimpinan dan budaya yang terbuka dan adil,

2.

Pimpin dan dukung staf anda:Bangun komitmen dan fokus yang kuat dan jelas tentang keselamatan pasien,

3.

Integrasikan aktivitas pengelolaan risiko:Kembangkan sistem dan proses pengelolaan risiko serta lakukan identifikasi dan kajian hal yang potensial bermasalah,

4.

Kembangkan sistem pelaporan:Pastikan staf agar dengan mudah dapat melaporkan kejadian/insiden, serta Puskesmas mengatur pelaoran kepada KKPRS,

5.

Libatkan dan berkomunikasi dengan pasien:Kembangkan cara-cara komunikasi yang terbuka dengan pasien, 37


6.

2014

Belajar dan berbagi pengalaman tentang keselamatan pasien: dorong staf untuk melakukan analisis akar masalah untuk belajar bagaimana dan mengapa kejadian itu timbul,

7.

Cegah cedera melalui implementasi sistem keselamatan pasien:Gunakan infromasi yang ada tentang kejadian/masalah untuk melakukan perubahan sistem pelayanan.

BAB VII KESELAMATAN KERJA Dalam undang-undang nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan, Pasal 23 dinyatakan bahwa upaya Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) harus dilaksanakan di semua tempat kerja, khususnya tempat kerja yang mempunyai resiko bahaya kesehatan, mudah terjangkit penyakit atau mempunyai karyawan sedikitnya 10 orang. Jika memperhatikan dari isi pasal diatas, maka jelaslah bahwa Puskesmas termasuk dalam kriteria tempat kerja dengan berbagai ancaman bahaya yang dapat menimbulkan dampak kesehatan, tidak hanya terhadap para pelaku langsung yang bekerja di Puskesmas, tetapi juga terhadap pasien maupun pengunjung Puskesmas. Potensi bahaya di Puskesmas, selain penyakit-penyakit infeksi juga ada potensi bahaya-bahaya lain yang mempengaruhi situasi dan kondisi di Puskesmas, 38


2014

yaitu kecelakaan (peledakan, kebakaran, kecelakaan yang berhubungan dengan instalasi listrik, dan sumber-sumber cidera lainnya), radiasi, bahan-bahan kimia yang berbahaya, gangguan psikososial dan ergonomi. Semua potensi bahaya tersebut di atas, jelas mengancam jiwa dan kehidupan bagi para karyawan diPuskesmas, para pasien maupun para pengunjung yang ada di lingkungan Puskesmas. Dalam pekerjaan sehari-hari petugas keshatan selalu dihadapkan pada bahaya-bahaya tertentu, misalnya bahaya infeksius, reagensia yang toksik , peralatan listrik maupun peralatan kesehatan. Secara garis besar bahaya yang dihadapi dalam Puskesmas atau instansi kesehatan dapat digolongkan dalam : 1.

Bahaya kebakaran dan ledakan dari zat/bahan yang mudah terbakar atau meledak (obat– obatan);

2.

Bahan beracun, korosif dan kaustik;

3.

Bahaya radiasi;

4.

Luka bakar;

5.

Syok akibat aliran listrik;

6.

Luka sayat akibat alat gelas yang pecah dan benda tajam;

7.

Bahaya infeksi dari kuman, virus atau parasit. Pada umumnya bahaya tersebut dapat dihindari dengan usaha-usaha pengamanan, antara lain dengan penjelasan, peraturan serta penerapan disiplin kerja. Pada kesempatan ini akan dikemukakan manajemen keselamatan dan kesehatan kerja di Puskesmas / instansi kesehatan. Dari berbagai potensi bahaya tersebut, maka perlu upaya untuk

mengendalikan, meminimalisasi dan bila mungkin meniadakannya, oleh karena itu K3 Puskesmas perlu dikelola dengan baik. Agar penyelenggaraan K3 Puskesmas lebih efektif, efisien dan terpadu, diperlukan sebuah pedoman manajemen K3 di Puskesmas, baik bagi pengelola maupun karyawan Puskesmas. Manajemen adalah pencapaian tujuan yang sudah ditentukan sebelumnya, dengan mempergunakan bantuan orang lain. Hal tersebut diharapkan dapat 39


2014

mengurangi dampak kelalaian atau kesalahan ( malpraktek) serta mengurangi penyebaran langsung dampak dari kesalahan kerja. Proses manajemen keselamatan dan kesehatan kerja laboratorium seperti proses manajemen umumnya adalah penerapan berbagai fungsi manajemen, yaitu perencanaan, organisasi, pelaksanaan dan pengawasan. Fungsi perencanaan meliputi perkiraan / peramalan, dilanjutkan dengan penetapan tujuan dan sasaran yang akan dicapai, menganalisa data, fakta dan informasi, merumuskan masalah serta menyusun program. Fungsi berikutnya adalah fungsi pelaksanaan yang mencakup pengorganisasian penempatan staf, pendanaan serta implementasi program. Fungsi terakhir ialah fungsi pengawasan yang meliputi penataan dan evaluasi hasil kegiatan serta pengendalian.

BAB VIII PENGENDALIAN MUTU Pengendalian mutu (quality control) dalam manajemen mutu merupakan suatu sistem kegiatan teknis yang bersifat rutin yang dirancang untuk mengukur dan menilai mutu produk atau jasa yang diberikan kepada pelanggan. Pengendalian mutu pada pelayanan kesehatan diperlukan agar produk layanan kesehatan terjaga kualitasnya sehingga memuaskan masyarakat sebagai pelanggan. Penjaminan mutu pelayanan kesehatan dapat diselenggarakan melalui pelbagai model manajemen kendali mutu. Salah satu model manajemen yang dapat digunakan adalah model PDCA (Plan, Do, Check, Action) yang akan menghasilkan pengembangan berkelanjutan (continuous improvement) atau kaizen mutu pelayanan kesehatan.

40


Yoseph

M.

Juran

terkenal

dengan

konsep

"Trilogy"

2014

mutu

dan

mengidentifikasikannya dalam tiga kegiatan: 1.

Perencanaan mutu meliputi: siapa pelanggan, apa kebutuhannya, meningkatkan produk sesuai kebutuhan, dan merencanakan proses untuk suatu produksi,

2.

Pengendalian mutu: mengevaluasi kinerja untuk mengidentifikasi perbedaan antara kinerja aktual dan tujuan,

3.

Peningkatan mutu: membentuk infrastruktur dan team untuk melaksanakan peningkatan mutu. Setiap kegiatan dijabarkan dalam langkah-Iangkah yang semuanya mengacu

pada upaya peningkatan mutu. Peluang untuk memecahkan masalah harus digunakan pada saat yang tepat oleh mereka yang bertanggungjawab melalui langkah-langkah sebagai berikut: Langkah 1 : Mengidentifikasi, memilih, dan mendefinisikan masalah. Kenali hal-hal yang berpotensi menjadi masalah dan kaji situasi dimana staf mungkin dapat mempebaikinya. Tentukan kriteria untuk memilih masalah yang paling penting. Definisikan

secara

operasional

masalah

yang

dipilih,

misalnya,bagaimana staf mengetahui bahwa hal yang diidentifikasi merupakan masalah?Bagaimana staf mengetahui bahwa masalah sudah terpecahkan, dengan cara menentukan kriteria keberhasilan pemecahan masalah. Langkah 2 : Pelajari dengan seksama proses yang terjadi dari segala aspek. Tentukan di mana dan kapan masalah muncul. Pahami proses terjadinya masalah. Langkah 3 : Tentukan sebab masalah yang pokok

41


2014

Tentukan faktor-faktor yang menimbulkan masalah dan keterkaitannya dengan masalah. Gunakan metode untuk mengetes hipotesis tentang sebab-sebab yang mungkin menimbulkan masalah tersebut. Kumpulkan data untuk mengetes hipotesis dan untuk menentukan faktor penyebab yang paling dominan. Langkah 4 : Identifikasi semua solusi yang mungkin. Berfikirlah secara kreatif untuk menangani sebab-sebab masalah yang mungkin dapat diatasi. Langkah 5 : Pilih solusi yang dapat dilaksanakan. Analisalah cara-cara pemecahan masalah yang mungkin dilaksanakan, dikaji dari aspek kriteria keberhasilan memecahkan masalah, biaya yang diperlukan, kemungkinan solusi dapat dilaksanakannya, atau kriteria lainnya. Langkah 6 : Melaksanakan pemecahan masalah yang berkualitas dengan PDCA Ada empat langkah menuju pelaksanaan solusi yang efektif, yaitu: a. Merencanakan (PLANN) : Sebelum dilaksanakan solusi, perlu ditentukan tujuan dan apa kriteria keberhasilan. Pimpinan harus memutuskan “siapa, apa, dimana, dan bagaimana” solusi akan dilaksanakan. Pada tahap ini, diperlukan penjelasan tentang berbagai asumsi, dan dipikirkan tentang kemungkinan adanya penolakan dari pihak yang dijadikan sasaran. Di sini harus sudah diputuskan tentang data yang harus dikumulkan untuk memantau keberhasilan pelaksanaan solusi masalah. b. Pelaksanaan (DO) : Melaksanakan solusi sering melibatkan pelatihan, termasuk proses pengumpulan data/informasi untuk memantau perubahan yang terjadi, dan mengamati tingkat kemudahan atau kesulitan pelaksanaan solusi. Amati bagamana solusi tersebut dilaksanakan. Buat catatan tentang segala sesuatu yang dianggap menyimpang dari kesepakatan. Setiap masalah

42


2014

atau kesalahan yang muncul dalamproses ini harus diartikan sebagai kesempatan untuk membuat perbaikan. c. Cek (CHECK) : Amati efek pelaksanaan solusi dan simpulkan pelajaran apa yang diperoleh dari tindakan yang sudah dilakukan. d. Bertindak (ACTION) : Ambil langkah-langkah praktis sesuai dengan pelajaran yang diperoleh dari tindakan yang sudah diambil : ”Lanjutkan proses solusi, atau hentikan, atau ulang kembali tindakan dari awal dengan tujuan melakukan modifikasi”. Di Puskesmas Garung kegiatan akreditasi dimulai dari penyusunan dokumen berupa Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Kebijakan, implemenasi dokumen sampai dilaksanakan audit internal, audit eksternal, tinjauan manajemen dan self assessment untuk pengendalian mutu pelayanan. Adapun jadwal terlampir :

JADWAL KEGIATAN PUSKESMAS GARUNG NO.

KEGIATAN

WAKTU

1.

Audit Internal I

Maret – April 2014

2.

Pembahasan hasil Audit Internal

Mei 2014

3.

RTL dari Audit Internal

Mei – Juli 2014

4.

Cek dokumen yang kurang

Mei – Juli 2014

5.

Tinjauan Manajemen

6.

Self Assesment

Agustus 2014 September 2014 43

KETERANGAN Dilaksanakan bergantian Seluruh karyawan puskesmas Seluruh karyawan puskesmas Semua Tim Akreditasi Seluruh karyawan puskesmas Semua Tim Akreditasi


7.

2014

Audit Eksternal

BAB IX PENUTUP Pelayanan kesehatan bermutu berorientasi pada kepuasan pelanggan atau pasien. Dimensi mutu tersebut menyangkut mutu bagi pemakai jasa pelayanan kesehatan,maupun penyelenggara pelayanan kesehatan. Kepuasan pasien merupakan salah satu indiktor kualitas pelayanan. Dan banyaknya kunjungan pasien ke Puskesmas tidak lepas dari kebutuhan akan pelayanan kesehatan.

44


2014

Kualitas pelayanan publik sangat ditentukan oleh sistem dan tenaga pelayanan. Namun ketenagaan pelayanan seringkali menghadapi kendala dalam hal jumlah, sebaran, mutu dan kualifikasi, sistem pengembangan karir, dan kesejahteraan tenaga pelaksana pelayanan. Permasalahan yang muncul menimbulkan persepsi rendahnya kualitas pelayanan, yang berawal dari kesenjangan antara aturan dan standar yang ada dengan pelaksanaan pelayanan yg tidak bisa menyesuaikan. Masyarakat menghendaki pelayanan kesehatan yang aman dan bermutu, managemen resiko dan keselamatan pasien perlu diterapkan dalam pengelolaan Puskesmas dalam memberikan pelayanan kesehatan. Pedoman ini menyampaikan hasil kajian ketenagaan

sarana dan

pengendalian mutu pelayanan puskesmas, agar Puskesmas dapat menjalankan fungsinya secara optimal perlu dikelola dengan baik, baik kinerja pelayanan proses pelayanan maupun sumberdaya yg digunakan.

45

Pedoman Mutu Pelayanan Unit Kerja Puskesmas Editan 23215

Recommend Documents