KATA PENGANTAR
Syukur Alhamdullilah Alhamdullilah kita panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas Berkah dan Ridho-Nya atas terbentuknya Komite Keperawatan Keperawatan sebagai wadah non struktural yang merupakan perwakilan kelompok profesi perawat/bidan, yang bertugas membantu direksi rumah sakit dalam melakukan kredensial, pembinaan disiplin dan etika profesi keperawatan serta pengembangan professional berkelanjutan {continuing professional development/CPD) development/CPD) termasuk didalamnya menentukan standar asuhan keperawatan. k eperawatan. Untuk menentukan langkah apa yang harus dilakukan kedepan dan kapan harus dilakukan maka perlu ada satu kesepahaman diantara anggota komite keperawatan. Oleh karena itu, dalam upaya meningkatkan peran serta semua usur keperawatan komite perlu di susun Program Kerja Komite Keperawatan RSU Adella Slawi Tersusunya Program Kerja Komite Keperawatan Tahun 2017 ini agar dapat digunakan sebagai pedoman kerja komite keperawatan dalam melaksanakan kegiatan keperawatandi tahun 2017 sehingga dapat menjamin bahwa semua program bisa terlasana sesuai waktu yang ditentukan. Program kerja ini belum sempurna, oleh karena itu, kritik yang sifatnya membangun sangat diharapkan untuk menyempurnakannya.
Slawi, ............ 2017
Tim penyusun
DAFTAR ISI Hal KATA PENGANTAR DAFTAR ISI I. PENDAHULUAN II. LATAR BELAKANG III. TUJUAN A. Tujuan Umum B. Tujuan Khusus IV. KEGIATAN POKOK DAN RINCIAN KEGIATAN A. Ketua Komite B. Sub Komite Kredensial C. Sub Komite Mutu D. Sub Komite Etik dan Disiplin V. TATA LAKSANA A. Ketua Komite B. Sub Komite Kredensial C. Sub Komite Mutu D. Sub Komite Etik dan Disiplin VI. SASARAN VII JADUAL V III. EVALUASI PELAKSANAAN DAN PELAPORAN IX. PENCATATAN DAN PELAPORAN
i 1 4 5 5 5 6 6 6 7 10 12 12 12 14 16 19 20 29 30
DIREKTUR RSU ADELLA SLAWI Menimbang :
a. Bahwa untuk meningkatkan Mutu Pelayanan Keperawatan, maka perlu adanya suatu program kerja yang mengatur tentang tata laksana kegiatan Komite Keperawatan di tahun 2017 b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan Pemberlakuan Program Kerja Komite Keperawatan tahun 2017 RSU Adella Slawi c. bahwa penetapan Pemberlakuan Program Kerja Komite Keperawatan tahun 2017 di RSU Adella Slawi sebagaimana tersebut pada huruf b, perlu ditetapkan dan diatur dengan Keputusan Direktur.
Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072); Menteri Kesehatan Nomor 3. Keputusan 1333/Menkes/SK/XII/1999b tentang Standar Pelayanan Rumah Sakit; 4. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Minimal Rumah'Sakit; 5. Peraturan Mentri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2013 Tentang Komite Keperawatan Rumah Sakit
MEMUTUSKAN: Menetapkan : KESATU
: Memberlakukan Program Kerja Komite Keperawatan tahun 2017 di RSU Adella Slawi KEDUA : Program Kerja Komite Keperawatan tahun 2017 ini digunakan sebagai acuan bagi komite keperawatan dalam melaksanakan kegiatan keperawatan di tahun 2017. Keputusan Direktur RSU Adella Slawi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di : Slawi pada tanggal : ................ 2017 DIREKTUR RSU ADELLA SLAWI,
dr. H. M. Abdul Djalil, M.Kes NRP. 19530307.2010.01
BABI PENDAHULUAN Keperawatan sebagai bagian integral dari pelayanan kesehatan mempunyai daya ungkit yang besar dalam upaya pembangunan bidang kesehatan. Pelayanan keperawatan yang diberikan minimal sudah memenuhi standar, didasari dengan evidence based practice dan berorientasi pada keselamatan pasien. Jenjang karir keperawatan merupakan suatu mekanisme untuk meningkatkan kinerja dan profesionalisme tenaga keperawatan sesuai kompetensi area praktiknya, sehingga setiap tahap jenjang karir, perawat mempunyai kompetensi tertentu dalam memberikan asuhan keperawatan yang dapat dipertanggungjawabkan. Implementasi jenjang karir perawat profesional merupakan upaya pengembangan profesi keperawatan dan penataan pelayanan keperawatan ke arah yang lebih baik. Peraturan Menteri Kesehatan No 49 tahun 2013 tentang Komite Keperawatan, khususnya Pasal 15 mengamanatkan agar setiap rumah sakit, menerapkan Peraturan Internal Keperawatan atau Nursing Staff By Laws, yang merupakan peraturan penyelenggaraan profesi staf keperawatan dan mekanisme tata keija Komite Keperawatan. Nursing Staff Bylaws merupakan acuan atau dasar hukum bagi Komite Keperawatan dan Direktur Rumah Sakit dalam pengambilan keputusan tentang staf keperawatan, dalam mengatur mekanisme pertanggungjawaban Komite Keperawatan kepada Direktur tentang profesionalisme tenaga keperawatan di rumah sakit. Fungsi utama Komite Keperawatan adalah mempertahankan dan meningkatkan profesionalisme tenaga perawat di rumah sakit melalui mekanisme kredensial, penjagaan mutu profesi dan pemeliharaan etika dan displin profesi bagi seluruh tenaga keperawatan yang akan melakukan pelayanan keperawatan dan kebidanan di rumah sakit. Dalam implementasinya, tugas Komite Keperawatan adalah menyusun rincian Kewenangan Klinis Perawat dan Bidan, melalui mekanisme kredensial yang dilakukan oleh Sub Komite Kredensial Komite Keperawatan, menyusun data dasar profil tenaga keperawatan sesuai area praktik, merekomendasikan perencanaan pengembangan profesional berkelanjutan/ Continuing Professional Development (CPD) tenaga keperawatan dan melakukan audit keperawatan dan kebidanan yang dilakukan oleh sub Mutu Profesi, melakukan sosialisasi dan pembinaan etik dan disiplin profesi, memberikan pertimbangan dalam
l
keputusan etis profesi keperawatan dan kebidanan dan merekomendasikan pencabutan kewenangan klinis yang dilakukan oleh Sub Etik dan Disiplin Profesi Dasar hukum: 1. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia)
2. Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 3. Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 tentangRumah Sakit 4. Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Keseharan 5. Keputusan Menteri Kesehatan No. 369/MENKES/SK/III/2007 tentang Standart Profesi Bidan 6. Peraturan Menteri Kesehatan No. HK.02.02/MENKES/148/1/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Perawat 7. Peraturan Menteri Kesehatan No. 1144/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementrian Kesehatan 8. Peraturan Menteri Kesehatan No. 1464/MENKES/PRE/VIII/2Ql Q tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan 9. Peraturan Menteri Kesehatan No. 1796/MENKES/PER/VIII/2011 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan 10. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 49 Tahun 2013 tentang Komite Keperawatan Rumah Sakit. 11. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. HK. 02. 02 / MENKES / 148/2010 tentang Ijin dan Penyelenggaraan Praktik Perawat. 12. Peraturan Bupati Tegal Nomor 61 Tahu 2012 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Inspektur, Kepala Badan, Direktur, Kepala Kantor, Sekretaris, Inspektur Pembatu, Wakil Direktur, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang, Kepala Seksi, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Inspektorat dan Lembaga Teknis Daearah Kabupaten Tegal; 13. Surat Keputusan Direktur RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal Nomor 445/023/2015 tentang Komite Keperawatan,
2
BABII LATAR BELAKANG Berdasarkan Keputusan Direktur RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal Nomor 445/023/2015 tentang Komite Keperawatan, maka RSUD dr. Soeselo yang mempunyai 222 perawat dan 53 bidan dengan berbagi latar belakang pendidikan dari SPK sampai dengan Ners yang tentunya memiliki pengalaman kerja berbeda serta skil yang berbeda juga maka Komite Keperawatan yang sudah dibentuk oleh direktur rumah sakit harus meiliki dasar yang jelas dalam melaksanakan tugasnya guna tertib waktu dan target capaian yang harus dilalui. Untuk itu perlu disusun program kerja komite keperawatan tahun 2016 sebagai kerangka acuan dalam menyelenggarakan pelayanan keperawatan yang berfokus pada keselamatan pasien.
3
BAB III TUJUAN A. Tujuan Umum Menyelenggarakan pelayanan keperawatan yang professional dengan menumbuhkan mitra kerja dengan profesi lain, dilandasi oleh ilmu pengetahuan, sikap dan ketrampilan sesuai standar profesi. B. Tujuan Khusus
1. Tercapainya mutu pelayanan keperawatan yang berfokus pada keselamatan pasien 2. Terlaksananya pedoman pelayanan keperawatan (SPM, indikator klinik, indikator pelayanan, SPO, PAK, CP dan kode etik keperawatan) 3. Tersedianya tenaga keperawatan dan tenaga kebidanan yang profesianal 4. Terciptanya tata kelola klinis keperawatan yang baik 5. Terlaksanakan program jenjang karir dan pengembangan tenaga keperawatan dan tenaga kebidanan 6. Terlaksananya bimbingan klinik yang profesional.
4
BAB IV KEGIATAN POKOK DAN RINCIAN KEGIATAN A, Ketua Komite Keperawatan 1. Melaksanakan fungsi perencanaan dengan menyusun program komite keperawatan (jangka pendek dan jangka panjang)
2. Melaksanakan penggerakan dari fungsi, tugas dan kewenangan dari masing-masing sub komite keperawatan 3. Melaksanakan fungsi pengawasan, koordinasi, pengendalian, evaluasi dan tindak lanjut dari fungsi, tugas dan kewenangan dari masing-masing sub komite keperawatan 4. Menyusun laporan dan mempertanggungjawabkan hasil kegiatan komite keperawatan kepada direktur Rumah Sakit. 5. Melakukan fungsi koordinasi, mediasi, konsultasi dengan pihak di luar Komite Keperawatan.
B.
Sub komite Kredensial
1. Mengevaluasi penerapan Pedoman Kredensial tenaga keperawatan dan tenaga kebidanan 2. Melakukan kredensial bagi perawat/bidan baru untuk diberikan rincian kewenangan klinis keperawatan 3. Menerima hasil verifikasi persyaratan kredensial dari bagian SDM meliputi: a. Ijazah b. Surat tanda registrasi (STR) c. Sertifikat kompetensi d. Logbook yang berisi uraian capaian kinerja e. Surat pernyataan telah menyelesaikan program orientasi Rumah Sakit atau orientasi di unit tertentu bagi tenaga keperawatan dan tenaga kebidanan baru f.
Surat hasil pemeriksaan kesehatan sesuai ketentuan
4. Mengorganisasikan pelaksanaan kredensial
5
a. Perawat dan/bidan mengajukan permohonan untuk memperoleh Kewenangan Klinis kepada Direktur b. Ketua komite keperawatan menugaskan subkomite kredensial untuk melakukan proses kredensial (dapat dilakukan secara individu atau kelompok) c. Sub komite membentuk panitia adhoc untuk melakukan review, verifikasi, dan evaluasi dengan berbagai metode porto, asesmen kompetensi 5. Melaksanakan kredensial tenaga keperawatan dan tenaga kebidanan baru setelah menjalani masa orientasi. 6. Melaksanakan kredensial bagi tenaga keperawatan dan tenaga kebidanan yang akan naik jenj ang karimya.. 7. Subkomite memberikan laporan hasil kredensial sebagai bahan rapat menentukan kewenangan klinis bagi setiap tenaga keperawatan dan tenaga kebidanan 8. Merekomendasikan pemulihan kewenangan klinis bagi setiap tenaga keperawatan dan tenaga kebidanan 9. Subkomite kredensial membuat laporan seluruh proses kredensial kepada ketua komite keperawatan untuk diteruskan kepada Direktur Rumah Sakit 10. Mempertanggungjawabkan seluruh kegiatan Subkomite Kredensial kepada Ketua Komite Keperawatan 11. Menyelenggarakan pertemuan rutin Subkomite Kredensial 12. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Komite Keperawatan C. Sub komite Mutu Profesi 1. Menyediakan panduan asuhan keperawatan berkoordinasi dengan Bidang Keperawatan a. Membuat panduan asuhan keperawatan (PAK ) 10 kasus terbanyak spesialistik dan melakukan sosialisasi PAK. b. Mereview SPO yang sudah ada, menyusun yang belum ada dan melakukan sosialisasi SPO yang baru. c. Menyusun Clinical Pathway (CP ) bersama profesi lain dan melakukan sosialisasi. d. Melaksanakan audit klinis keperawatan evaluasi pelaksanaan asuhan keperawatan mengacu pada PAK, SPO dan CP. e. Mengembangkan indikator klinis asuhan keperawatan.
6
2. Merencanakan, mengorganisasikan, mengkoordinasikan pelaksanaan asuhan keperawatan dan melakukan evaluasi sesuai dengan PAK, SPO dan CP Menyusun data dasar profil tenaga keperawatan dan tenaga kebidanan sesuai area pratik 3. Memberikan masukan pada manajemen dalam penempatan tenaga keperawatan dan tenaga kebidanan baru, program rotasi, mutasi termasuk mengatasi retensi tenaga keperawatan dan tenaga kebidanan dengan mengacu pada indikator penampilan kinerja tenaga keperawatan dan tenaga kebidanan dan Standard kompetensi. 4. Berkoordinasi dengan bidang keperawatan membuat program pengembangan staf dan program pendidikan ke jenjang pendidikan formal selanjutnya yang linier, dengan persyaratan akreditasi institusi pendidikan minimal "Akreditasi B” 5. Mengembangkan pelaksanaan model praktek keperawatan profesional. 6. Melaksanakan bimbingan klinik (mahasiswa dalam negeri maupun luar negeri) berkoordinasi dengan Pengurus Cl a. Menentukan kriteria mahasiswa yang praktek di RSU Adella b. Menetapkan tingkatan Cl c. Mengorganisasikan pelaksanaan bimbingan klinik d. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan bimbingan klinik e. Merancang ruang model pembelajaran praktek keperawatan profesional yang bersinergi dengan model praktek pembelajaran kedokteran. 7. Merencanakan pengembangan tenaga keperawatan dan tenaga kebidanan non formal melalui: a. Pelatihan BHD b. Pelatihan Pasien safety c.Pelatihan K3 d.Pelatihan BTCLS e. Pelatihan PPI f. Pelatihan manajemen Kepala Ruang
7
g. Pelatihan Cl h. Pendampingan identifikasi kompetensi keperawatan (PK, PM, PP, PR) dalam rangka peningkatan mutu pelayanan keperawatan 8. Memberikan masukan pada manajemen dalam penempatan tenaga keperawatan dan tenaga kebidanan dan program rotasi, mutasi termasuk mengatasi retensi tenaga keperawatan dan tenaga kebidanan dengan mengacu pada indikator penampilan kinerja tenaga keperawatan dan tenaga kebidanan dan Standard kompetensi. 9. Mengusulkan kepada manajemen, tentang tenaga keperawatan dan tenaga kebidanan yang akan menduduki jabatan tertentu untuk dilakukan Fit and Propper Test. 10. Melakukan penapisan ilmu keperawatan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. a. Mengorganisasikan pelaksanaan penelitian keperawatan b. Memberikan motivasi kepada staf keperawatan untuk mengadakan penelitian. c. Melakukan inventarisasi penelitian yang sudah ada. d. Mengorganisasikan pelaksanaan presentasi kasus e. Mengorganisasikan pelaksanaan pembahasan kasus sulit 11. Melakukan audit asuhan keperawatan dan asuhan kebidanan 12. Memfasilitasi proses pendampingan sesuai kebutuhan 13. Mempertanggungjawabkan seluruh kegiatan Subkomite Mutu profesi kepada Ketua Komite Keperawatan 14. Menyelenggarakan pertemuan rutin Subkomite Mutu Profesi 15. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Komite Keperawatan
D. Subkomite Etik dan Disiplin profesi
1. Menyusun dan melakukan sosialisasi keperawatan dan tenaga kebidanan
8
kode
etik
profesi
tenaga
2. Menyusun dan melakukan sosialisasi Key Performance Indicator ( KPI ) /indikator penampilan kinerja semua jenjang k eperawatan. 3. Melakukan pembinaan etik dan disiplin Profesi tenaga keperawatan dan tenaga kebidanan 4. Melakukan prosedur penegakan disiplin profesi dengan tahapan: a. Mengidentifikasi sumber laporan kejadian pelanggaran etik dan disiplin profesi di dalam Rumah Sakit b. Melakukan telaah atas laporan kejadian pelanggaran etik dan disiplin profesi c. Membuat keputusan / pelanggaran keputusan pelanggaran etik profesi dengan melubatkan panitia Adhoc 5. Melakukan tindak lanjut keputusan berupa: a. Pelanggaran etik direkomendasikan kepada organisasi profesi keperawatan dan kebidanan di Rumah Sakit melalui Ketua Komite b. Pelanggaran disiplin profesi diteruskan kepada bidang pelayanan keperawatan dan bidang organisasi dan kepegawaian melalui Ketua Komite c. Rekomendasi pencabutan kewenangan klinis diusulkan kepada Ketua Komite Keperawatan untuk diteruskan kepada direkturRumah Sakit 6. Melakukan pembinaan etik dan disiplin profesi tenaga keperawatan dan tenaga kebidanan, meliputi: a. Pembinaan yang dilakukan terus-menerus melekat dalam pelaksanaan praktik keperawatan dan kebidanan sehari-hari b. Menyusun program pembinaan, mencakup jadwal, materi / topic dan metode serta evaluasi c. Metode pembinaan dapat berupa diskusi, ceramah, lokakarya, “coaching”, symposium, “bedside teaching”, diskusi repleksi kasus dan lain -lain disesuaikan dengan lingkup pembinaan dan sumber yang tersedia 7. Menyelenggarakan pertemuan rutin Sub Komite Etik dan Disiplin Profesi Keperawatan masalah pelanggaran disiplin dan masalah etik.
9
8. Menyusun laporan dan mempertanggungjawabkan hasil kegiatan Subkomite etik dan Disiplin Profesi kepada Ketua Komite Keperawatan. 9. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh ketua komite keperawatan.
