1
BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG Rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan, secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Rumah sakit di Indonesia terus berkembang baik jumlah (saat ini 1516), jenis maupun kelas rumah sakit sesuai dengan
kondisi
atau
masalah
kesehatan
masyarakat,
letak
geografis,
perkembangan IPTEK, peraturan serta kebijakan yang ada. Pelayanan kesehatan di rumah sakit terdiri dari berbagai jenis pelayanan seperti: pelayanan medik, keperawatan dan penunjang medik yang diberikan kepada pasien dalam bentuk upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif. Keperawatan sebagai profesi mempunyai ciri antara lain memiliki tubuh ilmu (body of knowledge), pelayanan diberikan oleh perawat profesional dan memiliki kode etika profesi. Dalam UU RI No.36 2009 tentang Kesehatan Pasal 63 dinyatakan bahwa penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan dilakukan dengan pengendalian, pengobatan dan atau perawatan serta dilakukan berdasarkan ilmu
kedokteran
dan
ilmu
keperawatan
atau
cara
lain
yang
dapat
dipertanggungjawabkan kemanfaatan dan keamanannya. Pelaksanaan pengobatan dan atau perawatan berdasarkan ilmu kedokteran atau ilmu keperawatan hanya dapat dilakukan oleh tenaga
kesehatan yang mempunyai keahlian dan
kewenangan untuk itu. Pernyataan ini memperkuat bahwa keperawatan sebagai profesi dan harus diwujudkan dalam memberikan pelayanan keperawatan di fasilitas kesehatan diantaranya rumah sakit. Sumber daya manusia perawat di RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten merupakan tenaga kesehatan terbesar (45%), memiliki jam kerja 24 jam melalui penugasan shift serta merupakan tenaga kesehatan yang paling dekat dengan pasien melalui hubungan professional pasien–perawat (nurse–client relationship). Perawat memiliki tanggung jawab dan tanggung gugat sesuai kewenangan dalam memberikan Asuhan Keperawatan kepada pasien dan keluarganya. Untuk itu diperlukan perawat yang kompeten, mampu berpikir kritis, selalu berkembang serta memilki etika profesi sehingga pelayanan keperawatan dapat diberikan dengan baik, berkualitas dan aman bagi pasien dan keluarganya. Manajemen pelayanan keperawatan di RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten mencakup fungsi perencanaan, pengorganisasian, ketenagaan, pengarahan, pengawasan dalam mengelola pelayanan keperawatan sehingga diperoleh hasil secara efektif dan efisien. Agar manajemen pelayanan keperawatan ini dapat
2
terlaksana dengan baik, maka diperlukan manajer keperawatan yang kompeten dan sumber-sumber lain seperti pembiayaan, fasilitas sarana, metode dan sistem pemasaran yang baik. Agar kompetensi dan pertumbuhan profesi perawat di RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten dapat terus berkembang, maka diperlukan suatu mekanisme dan wadah yang terencana dan terarah sehingga dapat menjamin bahwa sistem pemberian pelayanan Asuhan Keperawatan yang diterima oleh pasien, diberikan oleh perawat dari berbagai jenjang kemampuan atau kompetensi dengan benar sesuai ilmu pengetahuan (scientific) dan baik (ethical) serta dituntun oleh etika profesi keperawatan, wadah tersebut adalah komite keperawatan. Komite Keperawatan RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten merupakan wadah non struktural yang merupakan perwakilan kelompok profesi perawat, bertugas membantu direksi rumah sakit dalam melakukan kredensial, pembinaan disiplin
dan
etika
profesi
keperawatan
serta
pengembangan
profesional
berkelanjutan (Continuing Professional Development/CPD) termasuk didalamnya menentukan standar Asuhan Keperawatan. Saat ini pemahaman tentang Komite Keperawatan juga berbeda-beda, peran, fungsi dan tugas komite terkadang duplikasi dengan Bidang Keperawatan. Untuk itu diperlukan adanya Buku Pedoman Pelaksanaan Komite Keperawatan RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten. Adapun secara umum tujuannya adalah sebagai pedoman bagi komunitas keperawatan di RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten dalam melakukan peran, fungsi dan tugas Komite Keperawatan.
B. DASAR HUKUM 1. UU RI No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan 2. UU RI No 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit 3. Keputusan Presiden No 5 tahun 2004 tentang Tunjangan Tenaga Kesehatan. 4. Kepmenpan No 94/Kep/M.Pan/II/2001 tentang Jabatan Fungsional Perawat dan Angka Kreditnya. 5. Permenkes No 1045/Menkes/PER/XI/2006 tentang Pedoman Organisasi RS Dilingkungan Depkes. 6. Keputusan bersama Menkes dan Kepala BKN No 733/Menkes/SKB/VI/2002 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Perawat. 7. Keputusan Menkes No 1280/Menkes/SK/X/2002 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Perawat.
3
8. Keputusan Menkes No 558/Menkes/SK/VI/2002 tentang Pola Karir PNS dijajaran Kesehatan. 9. Keputusan Direktur Utama Rumah Sakit Umum Pusat dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten No: KP.07.04/II.1.2/866/2011 C. TUJUAN Adapun secara umum tujuan dari Buku Pedoman Pelaksanaan Komite Keperawatan RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten adalah sebagai pedoman bagi Komite
Keperawatan
Keperawatan
untuk
dalam
melakukan
meningkatkan
peran,
kompetensi
fungsi perawat
dan
tugas
dalam
Komite
memberikan
pelayanan Asuhan Keperawatan kepada pasien di RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten.
4
BAB II KOMITE KEPERAWATAN RUMAH SAKIT A. PENGERTIAN Komite adalah
wadah
non struktural yang terdiri dari tenaga ahli atau
profesi yang dibentuk untuk memberikan pertimbangan strategis kepada pimpinan rumah sakit dalam rangka peningkatan dan pengembangan pelayanan kesehatan (PERMENKES No 1045/MENKES/PER/XI/2006) Komite Keperawatan merupakan wadah non struktural yang berkembang dan struktur organisasi formal rumah sakit bertujuan untuk menghimpun, merumuskan dan mengkomunikasikan pendapat dan ide-ide perawat/bidan sehingga memungkinkan penggunaan gabungan pengetahuan, keterampilan dan ide dari staf profesional keperawatan. Komite Keperawatan merupakan organisasi yang berfungsi sebagai wahana bagi tenaga keperawatan
untuk berpartisipasi
dalam memberikan masukan tentang hal-hal yang terkait masalah profesi dan teknis keperawatan (Diponegoro Nurses Association, 2008). Komite keperawatan merupakan kelompok profesi perawat/bidan yang anggotanya terdiri dari perawat/bidan yang berada di bawah
dan bertanggung
jawab kepada Direktur Utama, mempunyai tugas membantu Direktur Utama menyusun standar keperawatan, pembinaan asuhan keperawatan, melaksanakan pembinaan etika profesi keperawatan (Kepmendagri Nomor 1, 2002). Komite keperawatan merupakan wadah non struktural rumah sakit yang mempunyai fungsi utama mempertahankan dan meningkatkan profesionalisme keperawatan sehingga pelayanan–asuhan keperawatan kepada pasien diberikan secara benar (ilmiah) sesuai standar dan baik (etis) sesuai kode etik profesi serta hanya diberikan oleh perawat yang kompeten dengan kewenangan yang jelas.
B. TUJUAN 1. Mewujudkan profesionalisme dalam pelayanan keperawatan. 2. Memberi masukan kepada pimpinan rumah sakit (Direktur Utama) berkaitan dengan kompetensi perawat dalam memberikan pelayanan keperawatan. 3. Menyelesaikan masalah-masalah terkait dengan penerapan disiplin, etik keperawatan 4. Meningkatkan mutu pelayanan keperawatan yang hanya diberikan oleh perawat yang kompeten dan etis sesuai kewenangannya.
5
C. PERAN KOMITE Peran Komite Keperawatan dalam fungsi rumah sakit sebagai berikut: 1. Memfasilitasi pertumbuhan dan perkembangan profesi keperawatan melalui kegiatan terorganisasi. 2. Mempertahankan pelayanan keperawatan berkualitas dan aman bagi pasien. 3. Menjamin tersedianya perawat kompeten, etis sesuai kewenangannya. 4. Menyelesaikan masalah keperawatan yang terkait dengan disiplin, etik dan moral perawat. 5. Melakukan kajian berbagai aspek keperawatan untuk meningkatkan kualitas pelayanan. 6. Menjamin diterapkannya standar praktik, asuhan dan prosedur keperawatan. 7. Membangun dan membina hubungan kerja tim di dalam rumah sakit. 8. Merancang, mengimplementasikan serta memantau dan menilai ide-ide baru. 9. Mengkomunikasikan, mendidik, negosiasi dan merekomendasikan hasil kinerja perawat untuk pengembangan karirnya.
D. PERATURAN INTERNAL KEPERAWATAN Peraturan internal staf keperawatan/statuta keperawatan (Nursing Staff By Laws) di rumah sakit disusun oleh Komite Keperawatan dan disahkan oleh Direktur Utama rumah sakit. Peraturan internal staf keperawatan adalah peraturan dasar tentang tata cara staf keperawatan menyelenggarakan pelayanan Asuhan Keperawatan di rumah sakit. Dalam peraturan ini akan diatur tentang staf keperawatan, peran, fungsi,
kewajiban
kewenangan
dan
dalam
haknya,
memberikan
tata
cara
penerimaan
dan
asuhan,
pembinaan,
karir,
penempatan, pendidikan
berkelanjutan serta komite keperawatan dan fungsi-fungsinya. RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten menyusun peraturan internal keperawatan sesuai dengan jenis, kelas rumah sakit serta sumber-sumber yang tersedia. Peraturan ini akan ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun dan disesuaikan dengan perkembangan profesi keperawatan dan kondisi RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten. Peran peraturan internal keperawatan RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten adalah:
6
1. Sebagai regulasi bagi perawat yang melakukan tindakan keperawatan di rumah sakit. 2. Sebagai pedoman tata laksana dan acuan mekanisme pengambilan keputusan dalam Komite Keperawatan. 3. Sebagai dasar hukum yang sah untuk setiap keputusan yang diambil pimpinan rumah sakit sesuai dengan lingkup tujuannya yang terkait dengan staf keperawatan. 4. Sebagai pengaturan utama untuk menegakkan profesionalisme perawat dengan mengatur pemberian izin melakukan tindakan keperawatan, mempertahankan profesionalisme dan mekanisme pendisiplinan profesi.
E. HUBUNGAN KOMITE KEPERAWATAN DENGAN DIREKTUR UTAMA Komite Keperawatan dibentuk oleh Direktur Utama
melalui mekanisme
yang telah disepakati Komite Keperawatan bertanggung jawab kepada Direktur Utama dengan memberikan laporan tahunan dan berkala serta sewaktu-waktu jika diperlukan tentang kegiatan keprofesian yang dilakukannya. Lingkup area hubungan Direktur Utama dengan Komite Keperawatan adalah fokus pada profesionalisme perawat dalam memberikan pelayanan Asuhan Keperawatan dan pengembangannya. Direktur Utama berkewajiban menyediakan segala sumber daya agar Komite Keperawatan dapat berfungsi dengan baik sesuai ketentuan.
7
BAB III PENGORGANISASIAN KOMITE KEPERAWATAN
Pengorganisasian komite keperawatan RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten terdiri dari ketua komite dan sub komite-komite yang tergambar pada struktur komite sebagai berikut. A. STRUKTUR KOMITE KEPERAWATAN DIREKTUR UTAMA DIREKTUR MEDIK & KEPERAWATAN KEPALA BIDANG KEPERAWATAN KETUA KOMITE KEPERAWATAN
SEKRETARIS
SUB KOMITE KREDENSIAL
KFK KMB
KFK ANAK
SUB KOMITE MUTU PROFESI
KFK MATERNITAS
KFK JIWA
SUB KOMITE DISIPLIN&ETIK PROFESI
KFK KRITIKAL
KFK GADAR
Komite Keperawatan terdiri dari Ketua, Wakil Ketua (jika ada), Sekertaris dan anggota. Dalam melaksanakan tugasnya Ketua Komite dibantu oleh Sub Komite yang terdiri dari Sub Komite Kredensial, Sub Komite Mutu dan Sub Komite Disiplin & Etik Profesi. Ketua Komite dipilih langsung oleh anggota dan selanjutnya ditetapkan oleh Direktur Utama, Wakil Ketua (jika ada), Sekretaris, anggota serta Sub Komite diusulkan oleh Ketua Komite dan ditetapkan oleh Direktur Utama. Pengorganisasian staf keperawatan di rumah sakit dikelompokkan dalam kelompok
fungsional
keperawatan/kelompok
perawat
disiplin/spesialisasi, peminatan sesuai kebutuhan rumah sakit.
klinik
berdasarkan
8
B. FUNGSI KOMITE KEPERAWATAN 1. Menjamin tersedianya norma-norma,
standar
praktek/asuhan/prosedur
keperawatan sesuai lingkup asuhan dan pelayanan serta aspek penting asuhan area keperawatan 2. Menetapkan lingkup praktek, kompetensi dan kewenangan fungsional tenaga keperawatan, merumuskan norma-norma, harapan dan pedoman perilaku serta menyediakan alat ukur pantau kinerja tenaga keperawatan 3. Menjamin kompetensi tenaga keperawatan dengan melaksanakan asessment, mempertahankan dan mengembangkan kompetensinya. 4. Menjaga kualitas asuhan melalui perumusan rencana peningkatan mutu keperawatan tingkat rumah sakit, menetapkan alat-alat pemantauan, besar sampel, nilai batas, metodologi pengumpulan data, tabulasi serta analisis data. 5. Mengkoordinasi semua kegiatan pemantauan mutu dan evaluasi keperawatan, jenis kegiatan, jadwal pemantauan dan evaluasi, penanggung jawab pelaksana. 6. Mengintegrasikan proses peningkatan mutu keperawatan dengan rencana rumah sakit untuk menemukan kecenderungan dan pola kinerja yang berdampak pada lebih dari satu departemen atau pelayanan. 7. Mengkomunikasikan informasi hasil telaah mutu keperawatan kepada semua yang terkait, misalnya komite mutu rumah sakit. 8. Mengusulkan solusi kepada manajemen atas masalah yang terkait dengan keprofesionalan tenaga dan asuhan dalam sistem pemberian asuhan, misalnya sistem pelaporan pasien, penugasan staf. 9. Memprakarsai perubahan dalam meningkatkan mutu asuhan keperawatan. 10. Mempertahankan keterkaitan antara teori, riset dan praktek. C. GARIS BESAR TUGAS KOMITE KEPERAWATAN 1. Menyusun dan menetapkan Standar Asuhan Keperawatan di rumah sakit. 2. Memantau pelaksanaan Asuhan Keperawatan. 3. Menyusun model Praktek Keperawatan Profesional. 4. Memantau dan membina perilaku etik dan profesional tenaga keperawatan. 5. Meningkatkan profesionalisme keperawatan melalui peningkatan pengetahuan dan keterampilan seiring kemajuan IPTEK yang terintegrasi dengan perilaku yang baik. 6. Bekerja sama merencanakan
dengan program
Direktur untuk
Utama/Bidang
mengatur
Keperawatan
kewenangan
profesi
dalam tenaga
keperawatan dalam melakukan Asuhan Keperawatan sejalan dengan rencana strategis rumah sakit. 7. Memberi rekomendasi dalam rangka pemberian kewenangan profesi bagi tenaga keperawatan yang akan melakukan tindakan asuhan keperawatan. 8. Mengkoordinir kegiatan-kegiatan tenaga keperawatan, menyampaikan laporan kegiatan Komite Keperawatan secara berkala (setahun sekali) kepada seluruh tenaga keperawatan rumah sakit. D. KETUA KOMITE KEPERAWATAN 1. Mekanisme pembentukan ketua komite keperawatan
9
a. Komite Keperawatan yang baru, dibentuk oleh Direktur Utama, pemilihan kepengurusan Komite Keperawatan untuk selanjutnya sesuai dengan aturan yang telah di tetapkan b. Ketua Komite Keperawatan dipilih pada pemilihan langsung oleh anggota secara periodik yang diselenggarakan setiap 3 tahun yang selanjutnya diajukan dan disetujui oleh Direktur Utama. c. Ketua Komite Keperawatan adalah seorang Staf keperawatan tetap/Pegawai Negeri Sipil (PNS). d. Dalam hal terjadi kekosongan jabatan ketua sebelum masa jabatannya berakhir, masa kekosongan tesebut diisi oleh sekretaris. 2. Fungsi Ketua Komite Keperawatan Memberikan masukan kepada Direktur Utama dalam hal yang berkaitan dengan, perencanaan program pelayanan, penelitian dan mutu pengembangan pelayanan keperawatan/kebidanan. 3. Tugas Pokok Ketua Komite Keperawatan a. Menyelenggarakan komunikasi yang efektif dan mewakili pendapat kebijakan, laporan, kebutuhan, dan keselurahan Staf keperawatan serta bertanggung jawab kepada seluruh Staf keperawatan. b. Menyelenggarkan dan bertanggung jawab atas semua risalah rapat yang diselenggarakan Ketua Komite Keperawatan. c. Menghadiri pertemuan yang diadakan oleh Direktur Utama dan Sub Komite lainnya. d. Menentukan agenda setiap rapat Komite Keperawatan. e. Membantu Direktur Utama dalam hal menyusun, mengusulkan penetapan Asuhan Keperawatan/Kebidanan di rumah sakit f. Memantau pelaksanaan Asuhan Keperawatan/Kebidanan yang telah di tetapkan. g. Menyusun model praktek keperawatan/kebidanan profesional. h. Memantau dan membina perilaku etik dan profesional
tenaga
keperawatan/kebidanan. i. Meningkatkan profesionalisme keperawatan/kebidanan melalui peningkatan pengetahuan dan ketrampilan seiring kemajuan IPTEK yang terintegrasi dengan perilaku yang baik. j. Bekerja sama dengan Bidang Keperawatan dalam merencanakan program untuk mengatur kewenangan profesi tenaga keperawatan/kebidanan dalam melakukan Asuhan Keperawatan/Kebidanan sejalan dengan rencana strategi rumah sakit. k. Memberi rekomendasi dalam rangka pemberian kewenangan profesi bagi tenaga
keperawatan/kebidanan
yang
akan
melakukan
tindakan
keperawatan/kebidanan. l. Mengkoordinir kegiatan-kegiatan tenaga keperawatan/kebidanan . m. Menyampaikan laporan kegiatan Komite Keperawatan secara berkala (satu tahun sekali) kepada seluruh tenaga keperawatan/kebidanan rumah sakit.
10
4. Wewenang Ketua Komite Keperawatan a. Memberikan masukan
kepada
seluruh
manager
keperawatan
dalam
melakukan pembinaan norma dan etika profesi perawat/bidan b. Meminta rekapan laporan pembinaan rutin terhadap Staf Fungsional Keperawatan kepada seluruh Manager Keperawatan. c. Atas persetujuan Direktur Utama menyelenggarakan rapat koordinasi dengan seluruh manager keperawatan dalam rangka menata sistem pelayanan keperawatan/kebidanan. d. Menyusun dan megajukan konsep yang mengatur wewenang profesi perawat/bidan kepada Direktur Utama. e. Memantau dan memberikan masukan kepada seluruh manager keperawatan tentang proses pelaksanaan SAK (Standar Asuhan Keperawatan)/SAKeb (Standar Asuhan Kebidanan) f. Mengajukan pengembangan program Pendidikan, Pelatihan dan Penelitian dalam Pengembangan bidang keperawatan/kebidanan. g. Melakukan sertifikasi dan mengusulkan lisensi profesi. 5. Tanggung Jawab Ketua Komite Keperawatan a. Menyampaikan laporan berkala kegiatan Komite Keperawatan setiap bulan kepada Direktur. b. Menyampaikan laporan kegiatan Komite Keperawatan secara berkala (setahun sekali) kepada seluruh tenaga keperawatan rumah sakit. 6. Uraian Tugas Ketua Komite Keperawatan a. Menyusun standar praktek/asuhan/prosedur keperawatan/kebidanan sesuai lingkup asuhan dan pelayanan serta aspek penting asuhan di seluruh area keperawatan/kebidanan bersama-sama dengan Bidang Keperawatan. b. Memonitor pelaksanaan standar pelayanan keperawatan/kebidanan. c. Melakukan pengawasan asuhan etika dan mutu keperawatan/kebidanan. d. Melaksanakan pembinaan etik profesi tenaga perawat/bidan. e. Menangani masalah menyangkut etik profesi tenaga Perawat/bidan. f. Berkoordinasi
dengan
Departement
Quality
Assurance
dalam
hal
pengawasan mutu pelayanan keperawatan/kebidanan. g. Mengembangkan ilmu keperawatan/kebidanan. h. Menjaga kualitas asuhan melalui perumusan rencana peningkatan mutu keperawatan/kebidanan
tingkat
rumah
sakit:
menetapkan
alat–alat
pemantauan, besar sampel, nilai batas, metodologi pengumpulan data, tabulasi, serta analisis data. i. Mengkoordinasi
semua
kegiatan
pemantauan
mutu
dan
evaluasi
keperawatan/kebidanan: jenis kegiatan, jadwal pemantauan dan evaluasi, penanggung jawab pelaksana.
11
j. Mengintegrasikan proses peningkatan mutu keperawatan/kebidanan dengan rencana rumah sakit untuk menemukan kecenderungan dan
pola kinerja
yang berdampak pada lebih dari satu departemen atau pelayanan. k. Mengusulkan solusi kepada Direktur Utama atas masalah yang terkait dengan keprofesionalan
tenaga dan asuhan dalam sistem pemberian
asuhan, misalnya sistem pelaporan pasien, penugasan staf. l. Memprakarsai
perubahan
dalam
meningkatkan
mutu
asuhan
keperawatan/kebidanan. m. Mempertahankan keterkaitan antara teori, riset dan praktek. n. Menyampaikan laporan kegiatan Komite Keperawatan secara berkala kepada Direktur Utama dan seluruh tenaga keperawatan/kebidanan rumah sakit. o. Melaksanakan tugas-tugas lain yang dianggap penting sesuai instruksi Direktur Utama. E. SEKRETARIS KOMITE KEPERAWATAN 1. Mekanisme Pembentukan Sekretaris Komite Keperawatan a. Sekretaris Komite Keperawatan ditetapkan oleh Ketua
Komite
Keperawatan. b. Sekretaris Komite Keperawatan adalah seorang Staf Keperawatan tetap/Pegawai Negeri Sipil (PNS). c. Sekretaris Komite Keperawatan
bertanggung
jawab
untuk
mengkordinasikan tugas-tugas kesekretariatan Komite Keperawatan. d. Mewakili Komite Keperawatan dalam hal Ketua Komite Keperawatan berhalangan. e. Pada sekretaris Komite Keperawatan diperbantukan petugas sekretariat dan segala prasarana lain yang disediakan oleh rumah sakit. 2. Fungsi Sekretaris Komite Keperawatan Sekretaris Komite Keperawatan mempunyai fungsi sebagai pembantu Ketua Komite Keperawatan dalam melaksanakan tugas komite yang berhubungan dengan proses pengelolaan dan pengaturan sistem informasi bagi komite serta menjadi jembatan penghubung antara ketua komite dengan seluruh manager keperawatan dan Staf Keperawatan Fungsional (SKF) dalam melaksanakan seluruh program kerja Komite Keperawatan. 3. Tugas Pokok Sekretaris Komite Keperawatan a. Menjadi sumber dan filter informasi bagi Ketua Komite Keperawatan, dalam
memenuhi
fungsi,
tugas
dan
tanggung
jawabnya
dalam
melaksanakan program komite. b. Membantu Ketua Komite Keperawatan dalam mengatur aktivitas kegiatan komite baik yang bersifat administratif maupun hubungan koordinasi komite.
12
c. Menjadi perantara bagi Ketua Komite Keperawatan dalam berkoordinasi dengan pihak-pihak yang berhubungan dengan pelaksanaan program komite. d. Memberikan masukan kepada ketua Komite Keperawatan dalam rangka mempercepat proses keberhasilan pelaksanaan setiap program komite. e. Menjadi Secret Keeper/pemegang rahasia Ketua Komite Keperawatan dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas komite. f. Menjadi mediator Ketua Komite Keperawatan dengan seluruh anggota komite. 4. Wewenang Sekretaris Komite Keperawatan a. Memberikan
masukan
kepada
ketua
komite
keperawatan
dalam
menetapkan prioritas program komite yang akan dibahas dalam sidang komite. b. Meminta data dan laporan sosialisasi program komite kepada semua koordinator Sub Komite Keperawatan. c. Mengatur dan merencanakan kebutuhan yang menunjang proses kegiatan Komite Keperawatan. 5. Tanggung Jawab Sekretaris Komite Keperawatan a. Mencatat, merapikan dan melaporkan setiap hasil Sidang Komite Keperawatan kepada Ketua Komite Keperawatan untuk ditindak lanjuti oleh Ketua Komite Keperawatan dengan segera. b. Mendistribusikan hasil keputusan sidang Komite Keperawatan kepada seluruh anggota komite atau pihak terkait atas persetujuan Ketua Komite Keperawatan. c. Menyusun dan merekap hasil kegiatan Komite Keperawatan untuk ditindaklanjuti oleh Ketua Komite Keperawatan sebagai pelaporan tertulis kepada Direktur Utama. 6. Uraian Tugas Sekretaris Komite Keperawatan a. Melaksanakan tugas administrasi komite yang meliputi surat menyurat, penyusunan laporan, dan penyimpanan arsip pelaporan komite. b. Melasanakan dan mengatur agenda kerja tambahan komite yang meliputi penerimaan dan pengaturan jadwal koordinasi komite dan menyusul jadwal pertemuan Ketua Komite Keperawatan dengan seluruh unit terkait yang berhubungan dengan perencanaan penetapan dan pelaksanaan sidang Komite Keperawatan. c. Mengatur keperluan rumah tangga komite yang berhungan dengan pengajuan dan pengelolaan kebutuhan Komite Keperawatan dalam melaksanakan program komite meliputi alat tulis, media presentasi komite serta persiapan kebutuhan penunjang sidang komite.
13
F. SUB KOMITE KEPERAWATAN 1. SUB KOMITE KREDENSIAL a. Pengertian Kredensial adalah proses verifikasi kompetensi seorang perawat yang selanjutnya ditetapkan kewenangan klinis (clinical privilege) untuk melakukan tindakan keperawatan sesuai dengan lingkup prakteknya. Rumah sakit wajib menetapkan kewenangan klinis tenaga kesehatan yang memperoleh izin praktek dalam rangka melaksanakan tata kelola klinis yang baik (good clinical governance). Kewenangan klinins harus dirumuskan dalam peraturan internal keperawatan (Nursing staff by law). b. Tujuan Melindungi keselamatan pasien dengan menjamin bahwa tenaga keperawatan yang memberikan Asuhan Keperawatan benar kompeten dan etis. c. Keanggotaan Keanggotaan Sub Komite Kredensial sekurang-kurangnya terdiri dari koordinator dan anggota serta dibantu oleh kelompok staf fungsional keperawatan d. Fungsi Membantu Ketua Komite Keperawatan dalam melaksanakan program komite di bidang kredensial untuk meningkatkan mutu, perencanaan program, penelitian dan pengembangan pelayanan keperawatan/kebidanan. e. Tugas Pokok Mengusulkan penetapan, mengimplementasikan dan mengevaluasi standar praktek klinik keperawatan/kebidanan tertinggi, konsisten dengan standar profesional yang ditetapkan, berkembang dan
dipersyaratkan
lembaga pengatur. f. Wewenang 1) Melaksanakan kegiatan kredensial secara adil, jujur dan terbuka secara lintas sektoral dan lintas fungsi sesuai kebutuhan 2) Mengajukan agenda sidang kepada Ketua Komite Keperawatan dalam rangka a) Mengusulkan penetapan dan mengevalusi lingkup praktek dari perawat/bidan profesional dan vokasional peran dan tanggung jawab serta penunjang asuhan dan kompetensi umum dan khusus b) Menyusun dan memperbaiki uraian tugas dari staf klinik c) Berpartisipasi dalam tim kredensial dari para pelaksana prektek yang ditetapkan
14
d) Mereview menyetujui dan memperbaiki standar asuhan klinik di bidang di mana Asuhan Keperawatan/Kebidanan diberikan. e) Menyusun format evaluasi dan review sejawat untuk semua perawat klinik f) Meggunakan temuan-temuan prinsip keperawatan/kebidanan ke dalam praktek klinik bila sesuai dengan kondisi lapangan g) Menyusun dan merevisi sistem dokumentasi keperawatan/kebidanan. g. Tanggung Jawab Bertanggung jawab kepada Komite Keperawatan 1) Membuat dan memberikan laporan bulanan kegiatan sub komite kepada Ketua Komite Keperawatan 2) Melaporkan hasil pemantauan sub komite atas seluruh kegiatan keperawatan/kebidanan yang berhubungan dengan proses pencapaian target sub komite kepada Ketua Komite Keperawatan setiap minggu (Insidentil) 3) Mengajukan rapat koordinasi secara insidentil kepada Ketua Komite Keperawatan
untuk
membahas
pelayanan
keperawatan/kebidanan
khusus yang berhubungan dengan pelaksanaan program sub komite h. Uraian Tugas Atas persetujuan Komite Keperawatan 1) Mengusulkan
penetapan
perawat/bidan
dan
mengevaluasi
lingkup
praktek
dari
profesional dan vokasional peran dan tanggung jawab
serta penunjang asuhan dan kompetensi umum dan khusus 2) Menyusun dan memperbaiki uraian tugas dari staf klinik 3) Berpartisipasi dalam tim kredensial dari para pelaksana prektek yang ditetapkan 4) Mereview, memperbaiki dan menyetujui standar asuhan klinik dibidang di mana Asuhan Keperawatan/Kebidanan diberikan. 5) Menyusun format evaluasi dan review sejawat untuk semua prawat klinik 6) Meggunakan temuan-temuan prinsip keperawatan/kebidanan ke dalam praktek klinik bila sesuai dengan situasi dan kondisi lapangan 7) Menyusun dan merevisi sistem dokumentasi keperawatan/kebidanan 8) Mengusulkan
penetapan
keperawatan/kebidanan memenuhi
kebutuhan
pengembangan staf.
dan mengevaluasi kebutuhan dan
mengusulkan
kependidikan
staf
pendidikan
proses-proses bersamaan
untuk dengan
15
9) Meningkatkan
akuntabilitas
individual
para
perawat/bidan
untuk
pendidikan yang diwajibkan dan memfasilitasi proses kredensial/sertifikasi ulang. 10) Mengusulkan penetapan peran dan tanggung jawab perseptor. 11)
Memelihara
lingkungan
yang
kondusif
untuk
peningkatan
dan
pemanfaatan riset keperawatan/kebidanan. 12) Berpartisipasi dalam program rekruitmen, pengakuan, dan retensi melalui kolaborasi dengan bagian SDM/HRD 13) Membuat rencana kerja Sub Komite Kredensial. 14) Melaksanakan rencana kerja Kub Komite Kredensial. 15) Menyusun tata laksana dan instrument kredensial 16) Melaksanakan kredensial dengan melibatkan lintas fungsi sesuai kebutuhan 17) Membuat laporan berkala kepada Komite Keperawatan. 2. SUB KOMITE MUTU PROFESI Dalam rangka menjamin pasien memperoleh pelayanan asuhan keperawatan berkualitas, maka perawat sebagai pemberi pelayanan harus bermutu, kompeten, etis dan profesional. Perlu dilakukan upaya-upaya yang terencana
dan
terarah
agar
kompetensi
perawat
dipertahankan
dan
dikembangkan. Perawat harus memberikan pelayanan Asuhan Keperawatan sesuai dengan standar praktik, standar pelayanan dan standar prosedur operasional yang ditetapkan oleh rumah sakit. Mutu pelayanan keperawatan harus selalu dipantau dievaluasi serta diperbaharui dan ditingkatkan agar pasien dan keluarga memperoleh kepuasan
a. Tujuan Memastikan kualitas Asuhan Keperawatan yang diberikan oleh tenaga keperawatan, benar-benar sesuai standar melalui penggunaan sumbersumber dan evaluasi yang berkesinambungan b. Keanggotaan Sub Komite Mutu Profesi terdiri dari koordinator,anggota dan dibantu oleh oleh kelompok staf fungsional keperawatan serta perawat yang diberi wewenang untuk melakukan assesment. c. Fungsi Membantu Ketua Komite Keperawatan dalam melaksanakan program komite
untuk
meningkatkan
mutu
pelayanan
keperawatan/kebidanan,
perencanaan program pelayanan, penelitian dan pengembangan pelayanan perawat/kebidanan.
16
d. Tugas Pokok Memantau dan mengevaluasi ketepatan dan efektivitas asuhan yang diberikan
oleh
staf
keperawatan/kebidanan
sekaligus
mengkaji
dan
memastikan dengan standar dan praktek yang ditetapkan. e. Wewenang 1) Melaksanakan
kegiatan
upaya
peningkatan
mutu
pelayanan
keperawatan/kebidanan secara lintas sektoral dan lintas fungsi sesuai kebutuhan. 2) Mengajukan agenda sidang kepada Ketua Komite Keperawatan dalam rangka: a) Menyusun, merevisi dan menyetujui rencana peningkatan mutu keperawatan/kebidanan b) Mengintegrasikan peningkatan mutu keperawatan/kebidanan dengan rencana RS. c) Memantau dan memastikan kepatuhan terhadap standar yang telah ditetapkan. d) Memastikan kepatuhan terhadap jadwal pelaporan untuk perbaikan kinerja komite. e) Mengesahkan dan memantau rencana peningkatan mutu unit f. Tanggung Jawab 1) Membuat dan memberikan pelaporan bulanan kegiatan sub komite kepada Ketua Komite Keperawatan. 2) Melaporkan hasil pemantauan sub komite atas seluruh kegiatan yang berhubungan dengan proses pencapaian target sub komite kepada ketua Komite Keperawatan setiap minggu (Insidentil). 3) Mengajukan rapat kooordinasi secara isidentil kepada Ketua Komite Keperawatan
untuk
membahas
masalah
mutu
pelayanan
keperawatan/kebidanan khusus yang berhubungan dengan pelaksanaan program sub komite. g. Uraian Tugas Atas persetujuan Komite Keperawatan 1) Membuat panduan mutu pelayanan keperawatan dan kebidanan 2) Menyusun indikator mutu klinik dengan melakukan koordinasi dengan kelompok staf keperawatan/kebidanan dan unit kerja. Indikator yang disusun adalah indikator output dan outcome 3) Menginventarisasi,
mengevaluasi,
merevisi
SAK
dan
SOP
keperawatan/kebidanan. 4) Mengusulkan pengesahan dan memantau rencana peningkatan mutu unit. 5) Memantau dan memastikan kepatuhan terhadap standar yang telah ditetapkan
17
6) Memastikan kepatuhan terhadap jadwal pelaporan untuk perbaikan kinerja komite. 7) Mengintegrasikan, mengkoordinasikan peningkatan mutu pelayanan keperawatan/kebidanan dengan komite peningkatan mutu RS. 8) Mengusulkan penerbitan buku standar keperawatan/kebidanan 9) Merancang pembinaan mental spiritual untuk menjaga caring kepada sesame. 10) Mengusulkan
peran
perawat/bidan baru 11) Mengevaluasi pengembangan
dan
dan
fungsi
dari
pembimbing
baik
untuk
maupun tenaga keperawatan/kebidanan merevisi
serta
mengembangkan
program
sesuai dengan tuntutan yang ada
12) Membuat rencana kerja/program kerja 13) Melaksanakan rencana kerja/jadwal kerja 14) Melakukan pencatatan dan pelaporan secara berkala. h. Kompetensi dan Kelompok Fungsional Keperawatan Mekanisme Kerja Untuk melaksanakan tugas Sub Komite Mutu Profesi, maka ditetapkan mekanisme sebagai berikut : 1. Koordinasi dengan Bidang Keperawatan untuk memperoleh data dasar tentang profil tenaga keperawatan di RS sesuai jenjang karirnya 2. Berdasarkan hasil assesment kompetensi dan perkembangan IPTEK, diidentifikasikan gap, kompetensi atau kompetensi baru sebagai materi pertemuan ilmiah, dan pelatihan baik dilakukan di dalam maupun luar RS 3. Koordinasi dengan Supervisor, Instruktur Klinik dan Kelompok Fungsional Keperawatan melakukan “couch”, bimbingan (presseptor/mentorship) selama melaksanankan praktik 4. Melakukan audit keperawatan dan pembahasan kasus bersama unit mutu 5. Mengidentifikasikan fenomena klinik, telaah kompetensi perawat sebagai bahan mengadakan perubahan/ motivasi pelayanan keperawatan, standar pelayanan dan kompetensi yang ada saat ini 6. Memberi masukan kepada kepala bidang keperawatan, bagaimana pengembangan sumber daya manusia tentang prestasi atau kegagalan tenaga keperawatan sebagai bahan penilaian kinerja perawat atau perubahan kewenangan klinik. 3. SUB KOMITE ETIK DAN DISIPLIN PROFESI Setiap perawat harus memiliki disiplin profesi yang tinggi dalam memberikan asuha keperawatan dengan menerapkan standar pelayanan, prosedur operasional serta menerapkan etika profesi dalam praktiknya.
18
Profesialisme tenaga keperawatan dapat ditingkatkan dengan melakukan pembinaan dan penegakan disiplin profesi serta penguatan nilai-nilai etik dalam kehidupan profesi. Penegakan disiplin profesi dan pembinaan etika profesi perlu dilakukan secara terencana, terarah dan dengan semangat yang tinggi sehingga pelayanan keperawatan yang diberikan benar-benar menjamin pasien akan aman dan mendapat kepuasan. a. Fungsi Membantu Ketua Komite Keperawatan di bidang etika dan disiplin profesi keperawatan/kebidanan. b. Tujuan Sub Komite Etik dan Disiplin Profesi bertujuan : 1) Melindungi
pasien
dari
pelayanan
yang
diberikan
oleh
tenaga
keperawatan yang tidak layak. 2) Memelihara dan meningkatkan profesionalisme tenaga keperawatan. c. Tugas dan Kewenangan 1) Melakukan penegakan disiplin profesi keperawatan. 2) Melakukan pembinaan etika keperawatan. 3) Membantu menyelesaikan masalah-masalah pelanggaran disiplin dan masalah-masalah etik dalam pelayanan Asuhan Keperawatan. 4) Memberikan nasehat pertimbangan dalam mengambil keputusan etis dalam Asuhan Keperawatan. d. Tanggung jawab Bertanggung jawab kepada Ketua Komite Keperawatan: 1) Membuat dan memberikan pelaporan bulanan kegiatan sub komite kepada Ketua Komite Keperawatan. 2) Melaporkan hasil pemantauan sub komite atas seluruh kegiatan yang berhubungan dengan proses pencapaian target sub komite kepada Ketua Komite Keperawatan setiap minggu. 3) Mengajukan rapat kooordinasi secara isidentil kepada Ketua Komite Keperawatan untuk membahas masalah etik dan disiplin profesi keperawatan/kebidanan khusus, yang berhubungan dengan pelaksanaan program sub komite e. Uraian tugas Mengajukan agenda sidang kepada Ketua Komite Keperawatan dalam rangka:
19
1) Membuat rencana kerja 2) Melaksanakan rencana kerja 3) Menyusun tatalaksana pemantauan dan penanganan masalah etika dan disiplin profesi 4) Melakukan sosialisasi yang terkait dengan etika dan disiplin profesi 5) Menentukan alur atau merevisi alur pelaporan dan penanganan masalah pelanggaran etik dan disiplin profesi 6) Meneliti dan menentukan ada atau tidaknya pelanggaran etik dan disiplin profesi 7) Merancang bentuk-bentuk pembinaan bagi perawat yang melakukan pelanggaran etik dan disiplin profesi 8) Melakukan koordinasi dengan komite etik rumah sakit 9) Melakukan pencatatan dan pelaporan secara berkala f. Keanggotaan Sub komite disiplin profesi keperawatan terdiri dari koordinator dan anggota. Dalam penegakan disiplin profesi dilakukan oleh panel yang dibentuk oleh Koordinator Sub Komite Etik dan Disiplin profesi. Panel terdiri dari 3 (tiga) orang perawat atau lebih dengan jumlah yang ganjil, komposisinya disesuaikan dengan jenis penegakan disiplinnya. Mekanisme kerja : 1. Melakukan prosedur penegakan disiplin profesi dengan tahapan:
Identifikasi sumber laporan dari manajemen rumah sakit, perawat lain, dokter atau tenaga kesehatan lain serta pasien dan keluarganya, juga dapat berasal dari laporan hasil konferensi klinis dan kematian.
Pemeriksaan didahulukan oleh panel disiplin profesi melalui proses pembuktian. Tim panel dapat menggunakan keterangan saksi ahli sesuai kebutuhan. Seluruh pemeriksaan dilakukan tertutup dan rahasia.
2. Membuat keputusan Keputusan panel dilakukan berdasarkan suara terbanyak. Bila perawat merasa keberatan terhadap keputusan maka yang bersangkutan dapat mengajukan bukti-bukti baru yang kemudian sub komite disiplin membentuk panel baru. Akhirnya keputusan dilaporkan kepada Direktur Utama Rumah Sakit melalui Komite Keperawatan. 3. Memberikan tindakan disiplin profesi keperawatan berupa teguran, penugasan
peringatan
tertulis,
pembatasan
sampai
pencabutan
20
wewenang klinis, sementara atau selamanya, serta bekerja di bawah supervisi dari perawat yang memiliki kewenangan. 4. Memberi keputusan tindakan disiplin untuk dilaksanakan. Keputusan sub komite disiplin profesi diserahkan kepada pemimpin rumah sakit dalam bentuk rekomendasi Komite Keperawatan untuk selanjutnya disampaikan kepada perawat oleh pemimpin RS untuk dilaksanakan. 5. Melakukan pembinaan profesionalisme keperawatan. Pembinaan profesionalisme merupakan bagian penting dari tahapan sosialisasi
profesionalisme
tenaga
keperawatan
untuk
mencapai
profesionalisme. Pembinaan ini dilakukan secara terus menerus melekat dalam pelaksanaan praktik keperawatan sehari-hari. Menyusun program pembinaan, mencakup jadwal, materi/topik dan metode serta evaluasi. Metode pembinaan dapat berupa diskusi, ceramah, lokakarya, symposium, “bedside teaching”, refleksi diskusi kasus dan lain-lain disesuaikan dengan lingkup pembinaan dan sumber yang tersedia. Melakukan kerjasama dan koordinasi dengan Bidang Keperawatan, Diklat dan Kelompok Fungsional Keperawatan untuk melakukan pembinaan. G. KELOMPOK FUNGSIONAL KEPERAWATAN 1. Pengertian Kelompok Fungsional Keperawatan (KFK) adalah kelompok perawat klinik yang mempunyai area peminatan yang sama dan memiliki komitmen untuk memajukan
kelompoknya
dengan
meningkatkan
pengetahuan,
mendesiminasikan kepada koleganya sehingga akhirnya dapat meningkatkan pelayanan terhadap klien dengan membuat keputusan secara otonomi dan penuh percaya diri serta mengadvokasi kliennya bila dibutuhkan. 2. Jenis Keanggotaan a. Keanggotaan KFK Tetap Yaitu Perawat Klinik yang merupakan Tim inti dari kelompok keilmuannya dengan ketentuan. Seorang Perawat Klinik sesuai peminatan yang telah melalui penempatan pada keenam area pelayanan Dasar (Anak, KMB, Jiwa, Kritikal, Gadar dan
21
Maternitas). Minimal Perawat Klinik II dan hanya dapat dimutasi pada area pelayanan sesuai kelompok keilmuan. b. Keanggotaan KFK tidak tetap Yaitu Perawat Klinik Pemula dan PK I yang masih melalui proses adaptasi dan mutasi pada keenam area pelayanan dasar. c. Keanggotaan KFK Kehormatan Yaitu Perawat Manajer yang menyatakan diri bergabung/seminat dalam kelompok keilmuan, yang dibuktikan dengan mengisi formulir keanggotaan, dan memiliki kewajiban untuk melakukan kunjungan/visitasi pada area pelayanan keperawatan sesuai kelompok keilmuan. 3. Tugas KFK Melakukan tindakan preventif, promotif, kuratif, rehabilitatif, penyuluhan, pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan. Meningkatkan mutu pelayanan keperawatan. Melaksanakan etika keperawatan. Membuat rencana strategi KFK. Membantu komite keperawatan dalam tugas-tugas koordinasi. Membuat rencana strategi panitia yang berada di bawahnya
4. Fungsi KFK Memberikan usulan kepada Direktur Utama melalui Komite Keperawatan sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan di bidang pelayanan keperawatan KFK 5. Wewenang KFK Melakukan tindakan preventif, promotif, kuratif, rehabilitatif, penyuluhan, pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan. Membuat rencana strategis KFK
H. RAPAT KOMITE 1. Rapat Komite Keperawatan Rapat Komite Keperawatan terdiri atas:
22
a. Rapat rutin. b. Rapat khusus. c. Rapat pleno. 2. Rapat Rutin Komite Keperawatan a. Komite Keperawatan menyelenggarakan rapat rutin satu bulan sekali pada waktu dan tempat yang ditetapkan oleh Komite Keperawatan. b. Sekretaris Komite Keperawatan menyampaikan pemberitahuan rapat rutin beserta agenda rapat kepada para anggota yang berhak hadir paling lambat lima hari kerja sebelum rapat tersebut dilaksanakan. c. Rapat rutin dihadiri oleh pengurus Komite Keperawatan. d. Ketua dapat mengundang pihak lain bila dianggap perlu. e. Setiap undangan rapat disampaikan oleh sekretaris Komite Keperawatan sebagaimana diatur dalam ayat (2) harus disampaikan : 1) Satu salinan agenda rapat. 2) Satu salinan risalah rapat rutin yang lalu. 3) Satu salinan risalah rapat khusus yang lalu. 3. Rapat Khusus Komite Keperawatan a. Rapat khusus Komite Keperawatan diselenggarakan dalam hal : 1) Diperintahkan oleh ketua; atau 2) Permintaan yang diajukan oleh secara tertulis oleh paling sedikit tiga pengurus Komite Keperawatan dalam waktu empat puluh delapan jam sebelumnya; atau 3) Permintaan
Ketua
Komite
Keperawatan
untuk
hal-hal
yang
memerlukan penetapan kebijakan Komite Keperawatan dengan segera. b. Sekretaris Komite Keperawatan menyelengggarakan rapat khusus dalam waktu empat puluh delapan jam setelah diterimanya permintan tertulis rapat yang ditandatangani oleh seperempat dari jumlah anggota Komite Keperawatan yang berhak komite untuk hadir dan memberikan suara dalam rapat tersebut. c. Sekretaris Komite Keperawatan menyampaikan pemberitahuan rapat khusus beserta agenda rapat kepada para pengurus yang berhak hadir paling lambat dua puluh empat jam sebelum rapat tersebut dilaksankan. d. Pemberitahuan rapat khusus akan menyebutkan secara spesifik hal-hal yang akan dibicarkan dalam rapat tersebut, dan rapat hanya akan membicarakan hal-hal yang tercantum dalam pemberitahuan tersebut. 4. Rapat Pleno Komite Keperawatan
23
a. Rapat pleno Komite Keperawatan diselenggarakan satu kali setahun. b. Rapat pleno dihadiri oleh Staf Keperawatan RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten. c. Agenda rapat pleno paling tidak memuat laporan kegiatan yang telah dilaksanakan Komite Keperawatan, dan agenda lainnya yang telah ditetapkan Komite Keperawatan lainnya. d. Sekretaris Komite Keperawatan menyampaikan pemberitahuan rapat tahunan secara tertulis beserta agenda rapat kepada para anggota yang berhak hadir paling lambat empat belas hari sebelum rapat tersebut dilaksanakannya. I. K U O R U M a. Kuorum tercapai bila rapat dihadiri oleh paling sedikit setengah dari jumlah pengurus Komite Keperawatan ditambah satu yang berhak untuk hadir dan memberikan suara. b. Keputusan hanya dapat ditetapkan bila kuorum telah tercapai. J. PENGAMBILAN PUTUSAN RAPAT a. Pengambilan putusan rapat diupayakan melalui musyawarah mufakat. b. Dalam hal tidak tercapai mufakat, maka putusan diambil melalui pemungutan suara berdasarkan suara terbanyak dari pemungutan lainnya. c. Dalam hal jumlah suara yang diperoleh adalah sama maka ketua berwenang membuat keputusan hasil rapat. K. TATA TERTIB RAPAT a. Setiap rapat Komite Keperawatan berhak dihadiri oleh pengurus Komite Keperawatan b. Rapat dipimpin oleh ketua Komite Keperawatan atau yang ditunjuk oleh ketua Komite Keperawatan . c. Sebelum rapat dimulai agenda rapat dan notulen dibacakan oleh ketua. d. Setiap peserta rapat wajib mengikuti rapat sampai selesai. e. Setiap peserta rapat hanya dapat meninggalkan rapat dengan seijin pimpinan rapat. f. Setiap peserta wajib menjaga ketertiban selama rapat berlangsung. g. Hal-hal lain yang menyangkut tehnis tata tertib rapat akan ditetapkan oleh ketua sebelum rapat dimulai. L. NOTULEN RAPAT
24
a. Setiap rapat harus dibuat notulennya. b. Semua notulen rapat Komite Keperawatan dicatat oleh sekretaris atau penggantinya yang ditunjuk. c. Notulen akan diedarkan kepada semua peserta rapat satu minggu setelah rapat diselenggarakan untuk dapat tindak lanjut sebagaimana mestinya. d. Notulen rapat tidak boleh di ubah kecuali untuk hal – hal yang berkaitan dengan keakuratan notulen tersebut. e. Notulen rapat ditandatangani oleh Ketua Komite Keperawatan dan sekretaris Komite
Keperawatan
pada
rapat
berikutnya
dan
notulen
tersebut
diberlakukan dokumen yang sah. f. Sekretaris memberikan salinan notulen kepada direktur paling lambat satu minggu
setelah
Keperawatan.
ditandatangani
oleh
ketua
dan
sekretaris
Komite
25
BAB IV PEMBINAAN, PEMANTAUAN DAN PENILAIAN A. PEMBINAAN ETIK 1. Dasar Pembinaan Etik Keperawatan Keadaan dan situasi yang dapat digunakan sebagai dasar dugaan pelanggaran disiplin Keperawatan dan tata tertib oleh seorang Staf keperawatan adalah hal-hal yang menyangkut: a. Dugaan pelanggaran statuta dan tata tertib Staf Keperawatan. b. Dugaan pelanggaran tata tertib dan etika profesi. c. Dugaan pelanggaran tata tertib dan kebijakan rumah sakit. d. Perilaku yang dianggap tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan rumah sakit. e. Penggunaan obat dan alat kesehatan yang tidak sesuai dengan standar profesi sesuai dengan ketetapan Komite Keperawatan. f. Ketidakmampuan untuk bekerja sama dengan Staf rumah sakit yang dapat menimbulkan inefisiensi operasional rumah sakit. g. Hal-hal lain yang oleh Komite Keperawatan sepatutnya dianggap menyangkut disiplin Keperawatan. 2. Tatacara Pelaporan Dugaan Pelanggaran Etik Setiap Staf keperawatan rumah sakit yang terkait dengan Pelayanan Keperawatan wajib memberitahukan adanya dugaan pelanggaran kepada ketua Komite Keperawatan secara tertulis dalam suatu formulir yang disediakan untuk itu dengan tata cara sebagai berikut : a. Staf keperawatan menyampaikan formulir pemberitahuan tersebut kepada ketua
Komite
Keperawatan
melalui
kordinator
Staf
keperawatan
fungsional/Kelompok perawat klinik yang tekait. b. Staf rumah sakit menyampaikan formulir pemberitahuan tersebut kepada atasan yang bersangkutan untuk selanjutnya disampaikan kepada ketua komite Keperawatan melalui Direktur. 3. Penanganan Masalah Etik a. Ketua
Komite
Keperawatan
wajib
meneliti,
menindaklanjuti
dan
memberikan kesimpulan serta putusan setiap laporan yang disampaikan oleh Staf keperawatan dan Staf rumah sakit yang terkait dengan Pelayanan Keperawatan. b. Ketua Komite Keperawatan dapat menugaskan Sub Komite terkait dibawah Komite Keperawatan untuk meneliti menindak lanjuti setiap laporan.
26
c. Ketua
Komite
Keperawatan
memberikan
kesimpulan
dan
putusan
sebagaimana yang dimaksud dalam poin (b) berdasarkan hasil penelitian dan rekomendasi sub komite terkait yang dapat berbentuk : 1) Saran kepada Staf keperawatan terkait dan manajemen rumah sakit. 2) Putusan untuk melakukan penelitian lanjutan guna menentukan adanya pelanggaran disiplin Keperawatan, tata tertib dan etik. d. Semua putusan sebagaimana dimaksud dalam poin (c) didokumentasikan secara lengkap oleh Sekretaris Komite Keperawatan dan diperlakukan secara konfidensial. e. Pengungkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam poin (c) kepada pihak manapun hanya dapat ditentukan oleh direktur setelah memperoleh persetujuan dari ketua Komite Keperawatan. 4. Penelitian Masalah Etik a. Penelitian dugaan pelanggaran disiplin profesi Keperawatan, etika Keperawatan, dan tata tertib dimulai berdasarkan putusan ketua Komite Keperawatan untuk melakukan penelitian lanjutan dan dilaksanakan oleh Sub Komite Disiplin Profesi. b. Sub Komite Disiplin Profesi melaksanakan penelitian berdasarkan tata cara yang telah ditetapkan dalam statuta ini. c. Ketua Sub Komite Disiplin Profesi menyampaikan hasil penelitian dan rekomendasi kepada ketua Komite Keperawatan untuk ditetapkan sebagai putusan Komite Keperawatan yang memuat: 1) Ringkasan kasus atau kejadian. 2) Kesimpulan tentang ada atau tidak adanyanya pelanggaran. 3) Rekomendasi Asuhan korektif. d. Ketua
Komite
Keperawatan
wajib
menetapkan
putusan
dengan
memperhatikan masukan dari sub Komite lain dalam waktu paling lama 7 hari kerja setelah diterimanya putusan Sub Komite Disiplin Profesi. e. Putusan Komite Keperawatan sebagaimana disampaikan kepada direktur dengan tembusan kepada yang bersangkutan. B.
PEMANTAUAN MUTU PELAYANAN KEPERAWATAN 1. Untuk menjaga mutu Pelayanan Keperawatan dilakukan audit Keperawatan secara berkala dan pendidikan Keperawatan yang berkelanjutan dengan tata cara yang lazim yang ditentukan Komite Keperawatan. 2. Topik, jangka waktu, dan tata cara audit Keperawatan ditetapkan oleh Sub Komite mutu profesi .
27
3. Sub Komite
mutu profesi melaporkan hasil audit Keperawatan dan
analisisnya secara berkala kepada Komite Keperawatan untuk ditindak lanjuti. 4. Komite Keperawatan wajib melakukan korektif yang dianggap perlu untuk menindak lanjuti hasil audit Keperawatan sebagaimana diatur dalam ayat (3). 5. Setiap anggota Staf keperawatan wajib menjalani pendidikan Keperawatan berkelanjutan yang substansi dan tata caranya diatur oleh sub komite Mutu Profesi. 6. Sub Komite mutu profesi memberikan laporan kepada Komite Keperawatan mengenai efektifitas, dan kewajaran Pelayanan Keperawatan yang diberikan oleh seluruh Staf keperawatan yang bekerja di rumah sakit. C. PENILAIAN 1. Setiap Staf keperawatan yang akan bekerja di RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten harus telah memenuhi kualifikasi tertentu sebagaimana dipersyaratkan dalam statuta ini. 2. Syarat tersebut sebagaimana dimaksud dalam poin (1) dinilai oleh Komite Keperawatan melalui Sub Komite Kredensial dengan suatu tata cara yang ditetapkan dalam statuta ini. 3. Hanya Staf keperawatan yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam poin (1) dan (2) yang dapat diusulkan untuk diberi kewenangan menangani pasien di RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten sesuai dengan kompetensi dan persyaratan lain yang ditentukan oleh Komite Keperawatan. 4. Staf keperawatan yang telah memperoleh kewenangan sebagaimana dimaksud dalam poin (3) setuju untuk melaksanakan Asuhan Keperawatan dalam batas-batas standar profesi. 5. Kewenangan sebagaimana dimaksud dalam poin (3) akan dinilai kembali oleh Komite Keperawatan melalui Sub Komite kredensial dengan tata cara yang telah ditentukan dalam statuta ini. 6. Bagi Staf keperawatan baru, evaluasi dilakukan dalam tiga (3) bulan pertama dan bagi perawat lainnya dalam satu tahun. 7. Evaluasi terhadap Staf keperawatan sebagaimana dimaksud dalam poin (5) dilakukan oleh panitia kredensial bersama Kelompok Perawat Klinik yang terkait. 8. Pada akhir masa evaluasi calon Staf keperawatan sebagaimana dimaksud dalam poin (6) maka ketua Sub Komite Kredensial memberikan laporan perilaku
Keperawatan
Keperawatan.
profesional
yang
berkaitan
dengan
Komite
28
29
BAB V PENUTUP Pengembangan Komite Keperawatan dapat membantu kelompok profesi perawat/bidan agar kompetensi dan pertumbuhan profesi perawat di RSUP dr. Soeradji
Tirtonegoro
Klaten
dapat
terus
berkembang.
Pelayanan
Keperawatan paripurna dapat terlaksana, jika dilakukan secara
Asuhan
terencana dan
terarah sehingga dapat menjamin bahwa sistem pemberian pelayanan–Asuhan Keperawatan yang diterima oleh pasien, diberikan oleh perawat dari berbagai jenjang kemampuan atau kompetensi dengan benar (scientific) dan baik (ethical) serta dituntun oleh etika profesi keperawatan, wadah tersebut adalah Komite Keperawatan. Dengan
adanya
Buku
Pedoman
Pelaksanaan
Komite
Keperawatan,
diharapkan dapat digunakan sebagai acuan Komite Keperawatan dalam menyusun program kerja, sehingga program kerja Komite Keperawatan dapat terarah sesuai dengan visi dan misi RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten Sebagai tindak lanjut dari pedoman ini diperlukan beberapa hal untuk dikembangkan Komite Keperawatan yang meliputi: 1) Nursing Staff by Laws, 2) Standar Kompetensi Internal Perawat, 3) Mekanisme Jenjang Karier Perawat, 4) Kelompok Fungsional Keperawatan, 5) Sistem Uji Kompetensi Internal, dan 6) Sistem Renumerasi Perawat.
