PDCA dalam proyek konstruksi gedung. 1. Plan (Perencanaan) :
Artinya merencanakan dan PROSES apa yang dibutuhkan untuk menentukan hasil yang sesuai dengan SPESIFIKASI tujuan yang ditetapkan. PLAN ini harus diterjemahkan secara detil dan per sub-sistem. Perencanaan ini dilakukan untuk mengidentifikasi sasaran dan proses dengan mencari tahu hal-hal apa saja yang tidak beres kemudian mencari solusi atau ide-ide untuk memecahkan masalah ini. Tahapan yang perlu diperhatikan, antara lain: mengidentifikasi pelayanan jasa, harapan, dan kepuasan pelanggan untuk memberikan hasil yang sesuai dengan spesifikasi. Kemudian mendeskripsikan proses dari awal hingga akhir yang akan dilakukan. Memfokuskan pada peluang peningkatan mutu (pilih salah satu permasalahan yang akan diselesaikan terlebih dahulu). Identifikasikanlah akar penyebab masalah. Meletakkan sasaran dan proses yang dibutuhkan untuk memberikan hasil yang sesuai dengan spesifikasi. Mengacu pada aktivitas identifikasi peluang perbaikan dan/atau identifikasi ter hadap cara-cara mencapai peningkatan dan perbaikan. Terakhir mencari dan memilih penyelesaian masalah. Perencanaan :
1. Survey Lahan : Hal yang paling mendasar adalah memastikan bahwa lahan yang dilaksanakan adalah sesuai dengan lokasi yang disebutkan dalam Kontrak dan Sertifikat Tanah, karena semua acuan perletakan bangunan dan infra strukturnya, harus mengacu pada batas-batas lahan yang benar. Langkah pemeriksaan dan pematokan batas lahan adalah sebagai berikut :
pastikan bahwa patok batas lahan, pada tiap sudut perimeter lahan sesuai dengan data Badan Pertanahan Nasional — jika jika belum ada patok dari BPN, sebaiknya diminta pihak BPN atau pengelola kawasan untuk memasang patok-patok batas lahan yang sesuai dengan data mereka
jika patok yang ada belum permanen (tidak dicor) atau tidak terlindungi dengan baik, sebaiknya dibuat patok beton dengan cor dan memasang titik batas dengan tanda paku tertanam di tiap patok dan lindungilah patok-patok tersebut dengan
perimeter yang baik dan mudah dipantau (dari bambu atau kaso dan diberi tanda warna atau bendera atau tanda lain yang mudah dilihat)
setelah dipastikan seluruh patok perimeter sesuai, Berita Acara Joint Survey yang sudah disahkan bersama instansi terkait dan Konsultan Pengawas atau Owner harus disimpan dan menjadi dasar acuan seluruh pengukuran berikutnya
titik batas lahan dan garis perimeternya diplot ke gambar dan dilakukan cross check apakah sesuai dengan batas yang diberikan dalam gambar desain atau gambar konstruksi — jika terjadi perbedaan maka harus dilaporkan kepada Konsultan untuk dilakukan penyesuaian gambar desain
periksa luas lahan apakah sesuai dengan luasan pada sertifikat tanah yang dimiliki Owner
buatlah patok-patok benchmark utama (BM) yang terhubung dengan seluruh titik sudut perimeter lahan di lokasi yang tidak terganggu selama pelaksanaan proyek dan diplotkan pada gambar pelaksanaan, serta menjadi acuan awal pelaksanaan pematokan (stacking out) pada bangunan-bangunan yang akan dilaksanakan
jika diperlukan, dapat dibuat patok-patok pinjaman untuk mempermudah pelaksanaan pengukuran dan pematokan berikutnya.
Langkah pemeriksaan dan pematokan batas lahan adalah sebagai berikut :
pastikan bahwa patok batas lahan, pada tiap sudut perimeter lahan sesuai dengan data Badan Pertanahan Nasional — jika belum ada patok dari BPN, sebaiknya diminta pihak BPN atau pengelola kawasan untuk memasang patok-patok batas lahan yang sesuai dengan data mereka
jika patok yang ada belum permanen (tidak dicor) atau tidak terlindungi dengan baik, sebaiknya dibuat patok beton dengan cor dan memasang titik batas dengan tanda paku tertanam di tiap patok dan lindungilah patok-patok tersebut dengan perimeter yang baik dan mudah dipantau (dari bambu atau kaso dan diberi tanda warna atau bendera atau tanda lain yang mudah dilihat)
setelah dipastikan seluruh patok perimeter sesuai, Berita Acara Joint Survey yang sudah disahkan bersama instansi terkait dan Konsultan Pengawas atau Owner harus disimpan dan menjadi dasar acuan seluruh pengukuran berikutnya
titik batas lahan dan garis perimeternya diplot ke gambar dan dilakukan cross check apakah sesuai dengan batas yang diberikan dalam gambar desain atau
gambar konstruksi — jika terjadi perbedaan maka harus dilaporkan kepada Konsultan untuk dilakukan penyesuaian gambar desain
periksa luas lahan apakah sesuai dengan luasan pada sertifikat tanah yang dimiliki Owner
buatlah patok-patok benchmark utama (BM) yang terhubung dengan seluruh titik sudut perimeter lahan di lokasi yang tidak terganggu selama pelaksanaan proyek dan diplotkan pada gambar pelaksanaan, serta menjadi acuan awal pelaksanaan pematokan (stacking out) pada bangunan-bangunan yang akan dilaksanakan
jika diperlukan, dapat dibuat patok-patok pinjaman untuk mempermudah pelaksanaan pengukuran dan pematokan berikutnya
Setelah diperoleh data dari pengukuran dan pengecekan batas lahan serta kontur eksisting, data yang ada diplotkan di Gambar Situasi dan Potongan, sebagai gambar kerja, meliputi data-data dan informasi antara lain :
titik patok dan garis perimeter (batas lahan)
titik patok benchmark dan pinjaman
titik penempatan tanda atau marking level acuan
garis kontur lahan eksisting
posisi dan dimensi perimeter as atau perimeter luar masing-masing bangunan serta infrastruktur utama yang akan dikerjakan, termasuk jarak antar bangunan dan infrastruktur yang direncanakan
garis sepadan bangunan (GSB) bangunan atau konstruksi atau infrastruktur eksisting di dalam area proyek untuk infrastruktur atau bangunan eksisting tertentu perlu diukur dan digambarkan posisi dan dimensi aktualnya, serta diberikan tanda untuk infrastruktur eksisting yang akan terpengaruh pekerjaan, misal : tiang listrik atau lampu PJU atau bak kontrol atau pohon yang harus dibongkar atau dipindahkan karena lokasi penempatannya akan dibangun jalan entrance maupun exit
potongan melintang dan memanjang jalan raya eksisting dan infrastrukturnya, untuk menunjukkan level masing-masing infrastruktur eksisting (jalan, saluran, kabel dan pipa eksisting)
potongan memanjang dan melintang yang menunjukkan level bangunan dan infrastruktur (jalan dan saluran) yang akan dilaksanakan, untuk menunjukkan
level rencana terhadap jalan dan saluran drainase eksisting — jika terdapat masalah segera informasikan kepada Konsultan dan Owner supaya dapat diperoleh solusinya bersama-sama, misal : untuk kemiringan saluran yang akan dilaksanakan terhadap outlet pada pertemuan dengan saluran drainase eksisting. Infrastruktur eksisting di sekitar perimeter proyek yang harus dipantau dan diambil posisi dan levelnya antara lain :
jalan raya, saluran dan trotoar/pedestrian
tiang telepon
tiang listrik dan lampu PJU
rambu-rambu dan pohon penghijauan milik instansi kawasan atau pemerintah
posisi utilitas kabel dan pemipaan eksisting termasuk bak kontrol maupun instalasi kontrol lainnya
menara air atau menara telekomunikasi yang berada di dekat perimeter lahan proyek, yang mungkin akan terpengaruh, mempengaruhi atau harus dilindungi dari efek pelaksanaan pekerjaan
bangunan dan utilitas milik tetangga di samping dan di seberang lokasi proyek sungai, lereng dan vegetasi tinggi di sekitar lokasi proyek dalam radius yang berpengaruh pada ataupun dipengaruhi oleh pelaksanaan proyek.
Pengamatan kondisi lapangan selain pengukuran dan pendataan serta pembuatan gambar seperti diuraikan di atas, kondisi lapangan baik di dalam lokasi maupun di sekitar lokasi proyek, perlu diamati antara lain :
kondisi tanah dan vegetasi serta konstruksi dan utilitas eksisting di lokasi proyek bahaya alam (lereng yang mudah longsor, daerah sambaran petir, dsb)
kondisi lalu lintas serta manuver kendaraan di sekitar lokasi proyek
lokasi dan nomor telepon instansi penting (kantor pemerintahan dan kawasan yang terdekat dengan lokasi proyek : kantor kelurahan atau kecamatan, kantor polisi, klinik atau rumah sakit, kantor pemadam kebakaran, tempat ibadah, warung makan dan kios, dsb)
kondisi sosial di sekitar lokasi proyek.
Hal ini dimaksudkan supaya tim Kontraktor dapat mengantisipasi segala kendala yang mungkin timbul serta membuat persiapan pencegahannya, termasuk memberikan gambaran awal yang baik untuk penempatan bangunan sementara termasuk akses dan jalan kerja yang diperlukan. Kendala yang mungkin timbul antara lain : potensi kemacetan pada jam tertentu di jalan sekitar proyek, adanya cekungan yang harus diperbaiki sebelum pelaksanaan konstruksi jalan. Pengamatan ini juga berguna untuk menganalisa metoda kerja yang akan digunakan, dalam kaitan as pek teknis maupun non teknis yang mungkin terjadi.
2. Gambar Rencana Bangunan : Gambar Rencana Bangunan merupakan gambar bangunan yang dibuat oleh Konsultan Perencana yang terdiri dari Gambar Arsitektur, Hasil Penyelidikan Tanah dan Perencanaan Struktur, serta hasil Gambar Desain Instalasi dan Mekanikal serta Elektrikal. Gambar rancangan Arsitektur Bangunan Gedung sekurang-kurangnya memuat gambar : 1.
Rencana Tampak Bangunan / Gedung ;
2.
Denah Bangunan / Gedung;
3.
Tampak Bangunan / Gedung;
4.
Potongan Bangunan / Gedung;
5.
Jalur Evakuasi Bencana; dan
6.
Aksesibilitas bagi penyandang disabilitas
Keterangan : Gambar rancangan arsitektur untuk angka 5 dan 6 dikecualikan untuk bangunan gedung fungsi rumah tinggal. Perencanaan struktur bangunan gedung terdiri dari perhitungan struktur dan gambar rencana struktur. Perhitungan struktur dan gambar rencana struktur dipersyaratkan bagi kegiatan mendirikan bangunan baru untuk : a.
Semua bangunan gedung dengan ketinggian lebih dari dua lantai.
b.
Semua bangunan gedung dengan konstruksi yang memiliki bentang struktur dari enam meter.
c.
Semua bangunan gedung yang memiliki basement.
d.
Semua bangunan gedung yang menggunakan sistem struktur khusus.
e.
Semua bangunan gedung yang memiliki fungsi ruang seperti perpustakaan, parkir, ruang pertemuan dan laboratorium yang tidak berada di lantai dasar.
Perhitungan struktur dan gambar rencana struktur tidak dipersyaratkan bagi kegiatan mendirikan bangunan gedung untuk: a. Perubahan gedung yang tidak menambah pembebanan pada struktur yang sudah ada. b. Penambahan bangunan gedung dengan luasan per lantai sampai dengan 10% dari luasan bidang lantai yang ditumpu Perencanaan struktur meliputi: a.
Laporan penyelidikan tanah.
b.
Perhitungan struktur.
c.
Gambar rencana struktur.
Gambar rencana struktur sekurang-kurangnya harus memuat gambar: a.
Rencana pondasi.
b.
Denah kolom dan balok.
c.
Detail penulangan balok, kolom, dinding geser, tangga dan plat lantai.
d.
Detail rangka atap.
Gambar Desain Instalasi dan Mekanikal serta Elektrikal, gambar rencana dan perhitungan mekanikal dan elektrikal bangunan gedung sebagaimana dimaksud terdiri dari: a.
Gambar rencana dan perhitungan listrik arus kuat.
b.
Gambar rencana dan perhitungan listrik arus lemah.
c.
Gambar rencana dan perhitungan plumbing dan sanitasi.
d.
Gambar rencana dan perhitungan tata udara dalam bangunan.
e.
Gambar rencana dan perhitungan transportasi dalam bangunan
Gambar rencana arsitektur, struktur, mekanikal dan elektrikal bangunan gedung harus memenuhi ketentuan sebagai berikut: 1. Format kertas gambar dengan ukuran sekurang-kurangnya A2. 2. Kop kertas gambar sekurang-kurangnya memuat nama proyek, lokasi proyek, pemilik
proyek,
bangunan (nama
perencana
yang
memiliki
izin
pelaku
teknis
dan tanda tangan asli), skala gambar, judul gambar, nomor
dan jumlah lembar dan notasi arch dan keterangan lain yang diperlukan. 3. Skala gambar menggunakan angka 1:10 atau 1:20 atau 1:50 atau 1:100 atau 1:200 atau 1:500 atau 1:1000 atau 1:2000 atau 1:5000 sesuai dengan kebutuhan dan format kertas yang digunakan. 4. Mempergunakan kop kertas gambar yang dimuat pada sebelah kanan kertas gambar. Dasar hukum bagi pembuatan Gambar Rencana Bangunan adalah: Perda No. 7 Tahun 1991, standar teknis yang berlaku, SNI peruntukan, Perda Kebakaran, Kep Men ,
dsb. Dokumen prasyarat yang harus dibawa adalah: KRK , RTLB, Sertifikat Tanah , Gambar Arsitektur Bangunan dan Hasil Penelitian Tanah. 2. DO (Pengerjaan) :
Implementasi proses. Dalam langkah ini, yaitu melaksanakan rencana yang telah disusun sebelumnya dan memantau proses pelaksanaan dalam skala kecil (proyek uji coba). Mengacu pada penerapan dan pelaksanaan aktivitas yang direncanakan. Pelaksanaan proyek dilakukan dengan time schedule yang sudah direncanakan. Tahap Pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana pada dasarnya merupakan pelaksanaan kegiatan tahapan pemanfaatan dana dalam Siklus kegiatan PNPMMandiriPerkotaan. Kegiatan dalam tahapan ini pada garis besarnya dibagi atas 2 tahapan yaitu (1). tahap persiapan pelaksanaan dan (2). tahap pelaksanaan konstruksi itu sendiri. Adapun mekanisme kegiatan pada tahap pelaksanaan sebagaimana terlihat pada gambar.
Tahap Persiapan Pelaksanaan Pembangunan (Konstruksi) 1.Penyiapan Organisasi Pengelola Pemanfaatandan Pemeliharaan
Penyiapan organisasi Pengelola Pemanfaatan & pemeliharaan prasarana disini mencakup kegiatan (1). pembentukan Organisasi Pengelola (Struktur Organisasi) termasuk penentuan orang-orang yang akan bertanggungjawab pada setiap unit kerja,
(2).
Penyusunan
Rencana
Kerja
Pemanfaatan
dan
pemeliharaan.
Pada prinsipnya semua prasarana yang telah dibangun harus dipelihara. Namun demikian, mengingat pemanfaat setiap prasarana tidak seluruhnya sama maka pembentukan/pengorganisasian O&P disini hanya diprioritaskan pada prasarana yang berifat umum/publik dan prasarana kelompok. Sedangkan untuk prasarana yang bersifat individu atau pengunaan oleh satu keluarga saja, tidak perlu dibentuk Organisasi Pengelolanya, seperti Jamban Keluarga, Saluran Limbah Rumah Tangga, karena sudah langsung dipelihara oleh masing-masing keluarga pengguna. Waktu pelaksanaan pembentukan organisasi Pengelola ini dilakukan sejak awal persiapan pelaksanaan kegiatan. Jadi tidak dibentuk setelah pekerjaan fisik selesai. Pendekatan
ini
diharapkan
dapat
memunculkan
“kesadaran
dan
rasa
tanggungjawab” bagi KSM untuk memelihara sarana dan prasarana yang telah dibangunnya sehingga dapat memberikan manfaat yang berkesinambungan dan lestari. Selain itu juga diharapkan agar Tim Pengelola yang dipilih sejak awal dapat terlibat langsung dalam pelaksanaan pembangunan fisik/konstruksi sehingga setelah pekerjaan selesai masyarakat/tim pengelola sudah siap melaksanakan pemeliharaan. Penyelenggaraan penyiapan organisasi pemanfaat dan pemeliharaan ini dilakukan oleh KSM melalui forum musyawarah warga pemanfaat (atau forum musyawarah pengambilan keputusan tertinggi KSM). Dan difasilitasi oleh pihak BKM/UPL, Konsultan , Ka Desa / Lurah. Secara lebih detail penjelasan apa dan bagaimana pelaksanaan dari kedua tahapan kegiatan tersebut diatas dapat dilihat pada Buku TatacaraPemanfaatan&PemeliharaanSarana&Prasarana. 2.Penajaman Rencana Kerja
Suatu rencana kerja hendaklah dibuat serinci mungkin agar lebih mudah untuk dipahami dan dilaksanakan. Untuk mencapai hal tersebut tidak cukup mudah, apalagi ada keterbatasan kemampuan teknis personil dalam menyusun perencanaan
dan keterbatasan waktu yang tersedia untuk merencankan kegiatan. Untuk mengantisipasi adanya kelemahan-kelemahan dalam perencanaan tersebut maka perlu dilakukan evaluasi atau penajaman kembali rencana kerja sebelum pelaksanaandimulai. Penajaman rencana kerja disini merupakan kegiatan yang dilakukan oleh KSM selaku pelaksana kegiatan pembangunan, khususnya oleh Tim Pelaksana yang telah dibentuk,
dengan
tujuan
untuk
memperoleh
suatu
rencana
pelaksanaan
pembangunan yang lebih rinci dari rencana kerja awal (sudah diajukan dalam proposal/SPPD-L) sehingga lebih siap dijalankan dilapangan. Kegiatan ini dimaksudkan sebagai langkah antisipasi adanya perubahan-perubahan dalam rencana kerja awal baik yang disebabkan oleh adanya pemahaman baru yang lebih mendalam tentang pelaksanaan kegiatan, perubahan kondisi lapangan dilokasi prasarana, ketersediaan tenaga kerja, bahan, peralatan ataupun kondisi Tim Pelaksana kegiatan sendiri, dan lain-lain yang akan mempengaruhi metode kerja pelaksanaan untuk mencapai target-target yang sudah ditentukan dalam pelaksanaan konstruksi. Penajaman rencana kerja yang dicakup disini antara lain adalah rencana jadwal pelaksanaan, rencana pengadaan/mobilisasi tenaga kerja/ bahan/alat, rencana tim pelaksana lapangan, rencana Calon Tenaga Kerja yang akan terlibat, termasuk rencana pelatihan administrasi dan teknis konstruksi bagi tim pelaksana lapangan. Pelaksanaan hal tersebut dilakukan dengan cara mengevaluasi atau memeriksa kembali dari setiap rencana yang telah ada, apakah semua hal-hal yang diuraikan pada rencana semula (SPPD-L/Proposal) masih dapat diterapkan dilapangan. Jika ada rencana yang perlu disesuaikan kembali maka dapat langsung diperbaiki. Hasil perbaikan/perubahan inilah yang selanjutnya akan dipergunakan oleh Tim Pelaksana Lapangan sebagai acuan dalam pelaksanaan, disamping juga sebagai alat monitoring suatu pekerjaan dilapangan nanti. Keseluruhan hasil penajaman rencana ini akan menjadi masukan dalam penyelenggaraan Musyawarah Persiapan Pelaksanaan Konstruksi yang diselenggarakan oleh UPL. 3. Penandatangan Surat Perjanjian Pemanfaatan Dana-Lingkungan (SPPD-L)
SPPD-L merupakan salah satu bentuk kesepakatan perjanjian kerjasama antara BKM dengan KSM dalam rangka pemanfaatan dana BLM untuk pembangunan sarana & prasarana sesuai ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan. Hal-hal yang
diatur dalam perjanjian ini antara
lain
• Hal – hal yang terkait dengan pekerjaan yang akan dilaksanakan yaitu ; Lingkup kegiatan, dokumen perjanjian kerja, jangka waktu pelaksanaan serta nilai perjanjian kerja. •Hal-hal khusus yang masuk dalam perjanjian seperti hak dan kewajiban para pihak, tahap pencairan dana, penyelesaian pekerjaan dan pemeliharaan hasil pekerjaan. •Sedangkan hal – hal umum yang perlu diatur dalam perjanjian untuk mengantisipasi berbagai permasalahan yang timbul selama pelaksanaan pekerjaan seperti : sanksi, force
majeure
dan
penyelesaian
perselisihan.
Dengan adanya perjanjian tersebut maka semua pihak baik BKM/UPL maupun KSM harus mentaatinya. Secara teknis bagaimana pelaksanaan isi kontrak tersebut agar dijelaskan kembali oleh UPL/BKM kepada KSM pada saat penyelenggaraan MP2K.
Adapun
contoh
bentuk
SPPD-L
sebagaimana
terlampir.
4.Musyawarah Persiapan Pelaksanaan Konstruksi(MP2K)
Musyawarah Persiapan Pelaksanaan Konstruksi disingkat MP2K adalah mer upakan Rapat/Forum musyawarah warga dalam rangka Persiapan Pelaksanaan Konstruksi Fisik/Pembangunan Infrastruktur (Pre Construction Meeting/PCM). Jadi Rapat ini diselenggarakan sesegera mungkin setelah ditandatanganinya SPPD-L dan sebelum dimulainya kegiatan pembangunan prasarana/fisik. Penyelenggara kegiatan MP2K ini adalah BKM/UPL (dengan difasilitasi oleh Faskel Teknik) dan dihadiri oleh seluruh pihak KSM/Panitia yang akan melaksanakan kegiatan pembangunan infrastruktur diwilayahnya. Forum ini ditujukan untuk membahas dan mengetahui sejauh mana persiapan persiapan yang telah dilakukan KSM/Panitia serta untuk memberikan penjelasan penjelasan dan penyepakatan hal-hal yang menyangkut teknis maupun administrasi dalam rangka pelaksanaan pembangunan prasarana. Jadi pada forum ini juga pihak KSM dapat melakukan konsultasi terkait hal-hal yang belum dipahami baik teknis maupun administrasikegiatan. 5.Sosialisasi Kegiatan
Pada tahap ini, KSM melakukan sosialisasi kepada warga, khususnya anggota KSM bersangkutan mengenai keseluruhan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan sesuaiSPPD-L;
6.Pembuatan & Pemasangan Papan NamaKegiatan
Sebelum kegiatan fisik dimulai, KSM harus membuat dan memasang papan nama kegiatan/sub-proyek pada tempat strategis dilokasi kegiatan. Papan nama ini dimaksudkan untuk memberikan informasi dan transparansi kegiatan serta wajib terpasang
selama
kegiatan
pembangunan
prasarana
berlangsung.
Informasi yang perlu tercantum dalam Papan Nama Proyek ini antara lain : Wilayah administratif kegiatan (kelurahan, kecamatan & kabupaten); Nama BKM Penanggung jawab Kegiatan; Jenis/Nama Kegiatan; Volume Kegiatan; Biaya Kegiatan (Swadaya, BLM dan Total); Waktu pelaksanaan; Lokasi kegiatan; Nama KSM Pelaksana. 3. Check (Evaluasi) :
Memantau dan mengevaluasi proses dan hasil terhadap sasaran dan spesifikasi dan melaporkan hasilnya. Dalam pengecekan ada dua hal yang perlu diperhatikan, yaitu memantau dan mengevaluasi proses dan hasil terhadap sasaran dan spesifikasi. Teknik yang digunakan adalah observasi dan survei. Apabila masih menemukan kelemahankelemahan, maka disusunlah rencana perbaikan untuk dilaksanakan selanjutnya. Jika gagal, maka cari pelaksanaan lain, namun jika berhasil, dilakukan rutinitas. Mengacu pada verifikasi apakah penerapan tersebut sesuai dengan rencana peningkatan dan perbaikan yang diinginkan. 4.
Action (Menindaklanjuti) :
Artinya melakukan evaluasi total terhadap hasil sas aran dan proses dan menindaklanjuti dengan perbaikan-perbaikan. Jika ternyata apa yang telah kita ker jakan masih ada yang kurang atau belum sempurna, segera melakukan action untuk memperbaikinya. Proses ACT ini sangat penting artinya sebelum kita melangkah lebih jauh ke proses perbaikan selanjutnya. Menindaklanjuti hasil untuk membuat perbaikan yang diperlukan. Ini berarti juga meninjau seluruh langkah dan memodifikasi proses untuk memperbaikinya sebelum implementasi berikutnya. Menindaklanjuti hasil berarti melakukan standarisasi perubahan, seperti mempertimbangkan area mana saja yang mungkin diterapkan,
merevisi proses yang sudah diperbaiki, melakukan modifikasi standar, prosedur dan kebijakan yang ada, mengkomunikasikan kepada seluruh staf, pelanggan dan suplier atas perubahan yang dilakukan apabila diperlukan, mengembangkan rencana yang jelas, dan mendokumentasikan proyek. Selain itu, juga perlu memonitor perubahan dengan melakukan pengukuran dan pengendalian proses secara teratur.
