Panduan Penilaian Kinerja Pegawai Rsud 2014 ( No.5 )

PANDUAN PENILAIAN KINERJA PEGAWAI RSUD EMBUNG FATIMAH KOTA BATAM

* * * * * * * * TAHUN 2014

DAFTAR ISI

BAB I : PENDAHULUAN 1.1 PENGERTIAN 1.2 TUJUAN 1.3 DASAR HUKUM BAB II : RUANG LINGKUP PENILAIAN PRESTASI KERJA : 1.1. PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI 1.2. SASARAN KERJA PEGAWAI ( SKP ) 1.2.1. TATA CARA PENYUSUNAN SKP 1.2.2.

BAB I PENDAHULUAN

A.

PENGERTIAN PENILAIAN PRESTASI KERJA ADALAH SUATU PROSES PENILAIAN SECARA

SISTEMATIS YANG DILAKUKAN OLEH PEJABAT PENILAI

TERHADAP SASARAN KERJA PEGAWAI DAN PERILAKU KERJA PEGAWAI. PRESTASI KERJA PEGAWAI ADALAH HASIL KERJA YANG DICAPAI OLEH SETIAP PEGAWAI PADA SUATU SATUAN ORGANISASI SESUAI SASARAN KERJA DAN PERILAKU KERJA SASARAN KERJA PEGAWAI SELANJUTNYA DISINGKAT SKP ADALAH RENCANA KERJA DAN TARGET YANG AKAN DICAPAI OLEH SEORANG PEGAWAI PERILAKU KERJA ADALAH SETIAP TINGKAH LAKU , SIKAP ATAU TINDAKAN YANG DILAKUKAN OLEH PEGAWAI ATAU TIDAK MELAKUKAN SESUATU YG SEHARUSNYA DILAKUKAN SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG -UNDANGAN PEJABAT PENILAI ADALAH ATASAN LANSUNG PEGAWAI YG DINILAI DENGAN KETENTUAN PALING RENDAH YG MEMBERI NILAI PEJABAT ESELON V ATAU PEJABAT LAIN YG DITENTUKAN.

B.

TUJUAN UNTUK

MENJAMIN

DILINGKUNGAN

RSUD

OBJEKTIFITAS EMBUNG

PEMBINAAN FATIMAH

PEGAWAI

KOTA

BATAM

DILAKUKAN BERDASARKAN SISTEM PRESTASI KERJA DAN SISTEM KARIER DITITIK BERATKAN PADA SISTEM PRESTASI KERJA DAN DILAKUKAN SECARA OBJEKTIF, TERUKUR, AKUNTABEL, PARTISIPATIF,DAN TRANSPARAN

C.

DASAR HUKUM 1. UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 PADA PASAL 5 AYAT 2 TTG............................... ...................................................................................................... ....................................................... 2. UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1974 JO UNDANGUNDANG NOMOR 43 TAHUN 1999 TENTANG POKOK-POKOK KEPEGAWAIAN. 3. PERATURAN PEMERINTAH RI NOMOR 46 TAHUN 2011 TENTANG PENILAIAN PRESTASI KERJA PNS 4. PERATURAN KEPALA BKN NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PP NOMOR 46 TAHUN 2011

BAB II RUANG LINGKUP PENILAIAN PRESTASI KERJA PNS

Penilaian Prestasi Kerja Pegawai dilaksanakan oleh Pejabat Penilai sekalai dalam 1 ( satu ) tahun yang dilakukan setiap akhir Desember pada tahun yang bersangkutan atau paling lama akhir Januari tahun berikutnya. Penilaian prestasi kerja pegawai terdiri atas unsur sebagai berikut : 1.

UNSUR SASARAN KERJA PEGAWAI Penilaian unsur sasaran kerja pegawai dengan bobot nilai 60% ( enam puluh persen )

2.

UNSUR PERILAKU KERJA PEGAWAI Penilaian unsur perilaku kerja dengan bobot nilai 40% ( empat puluh persen )

Tata cara penyusunan Sasaran Kerja Pegawai ( SKP ) wajib menyusun SKP berdasarkan Rencana Kerja Tahunan instansi. Dalam menyusun SKP secara umum harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut : 1) Jelas; yaitu kegiatan/program yang dilakukan harus dapat diuraikan secara  jelas 2) Dapat diukur; kegiatan/program yang dilakukan harus dapat diukur secara kuantitas dalam bentuk angka seperti satuan, jumlah hasil, maupun secara kualitas seperti hasil kerja sempurna, tidak ada kesalahan, tidak ada revisi, dan pelayanan kepada masyarakat memuaskan.

3) Relevan ; kegiatan/ program yang dilakukan harus berdasarkan lingkup tugas jabatan masing-masing 4) Dapat dicapai ; kegiatan / program yang dilakukan harus disesuaikan dengan kemampuan pegawai

5) Memiliki target Waktu ; kegiatan /program yang dilakukan harus dapat ditentukan waktunya.

Sasaran Kerja Pegawai memuat tugas jabatan dan target yang harus dicapai dalam kurun waktu penilaian yang bersifat nyata dan dapat diukur, setiap kegiatan tugas  jabatan yang akan dilakukan harus berdasarkan pada tugas dan fungsi, wewenang, tanggung jawab dan uraian tugas unit kerja secara umum telah ditetapkan dalam struktur organisasi dan tata kerja ( SOTK ) .Form SKP dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum dalam lampiran I-a yang merupakan bagian tak terpisahkan dari peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara . SKP yang telah disusun harus disetujui dan ditetapkan oleh Pejabat Penilai yang ditunjuk oleh Direktur sebagai kontrak kerja. Dalam hal SKP yang disusun oleh pegawai tidak disetujui oleh pejabat Penilai , maka keputusannya diserahkan kepada atasan pejabat penilai dan bersifat final. SKP ditetapkan setiap tahun pada awal Januari Dalam hal terjadi perpindahan pegawai setelah bulan januari , maka yang bersangkutan tetap menyusun SKP pada awal bulan sesuai dengan surat perintah menduduki jabatan ( SPMJ ). Pegawai yang tidak menyusun SKP dijatuhi hukuman sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang mengatur mengenai disiplin Pegawai .