BAB I DEFINISI
Dokter Penanggungjawab Pelayanan (DPJP) adalah dokter yang bertanggungjawab atas pengelolaan asuhan medis seorang pasien. Panduan penyelenggaraan penyelenggaraa n DPJP adalah panduan yang berisi tentang kewajiban dan wewenang DPJP serta mengatur hal- hal yang berhubungan dengan DPJP dalam memberikan pelayanan kepada pasien. Tujuan dari pembuatan panduan ini agar dapat digunakan sebagai panduan bagi para dokter dalam menentukan DPJP sehingga dapat diperoleh kesamaan pengertian, keseragaman dalam pelaksanaan serta pencatatan dan pelaporan sehingga pengelolaan asuhan medis dapat terlaksana dengan baik. Staf yang bertanggungjawab untuk koordinasi pelayanan selama pasien dirawat diketahui diketahu i dan tersedia dalam seluruh fase asuhan rawat inap,
Staf tersebut kompeten
menerima tanggungjawab untuk melaksanakan pelayanan pasien, dikenal oleh seluruh staf rumah sakit dan staf melengkapi dokumen rencana pelayanan pasien didalam status. Perpindahan tanggung jawab pelayanan pasien dari satu individu ke individu yang lain dijabarkan dalam kebijakan rumah sakit
1
BAB II RUANG LINGKUP
Ruang lingkup panduan ini meliputi tata cara penentuan DPJP di berbagai Unit pelayanan seperti UGD, poliklinik, ruang perawatan dan kamar operasi. Selain itu menjelaskan tentang tata cara pengaturan DPJP dalam perawatan bersama, konsultasi dan alih rawat DPJP.
2
BAB III TATA LAKSANA
A. Penentuan DPJP Dalam melakukan asuhan medis seorang pasien maka diperlukan seorang atau lebih DPJP sesuai dengan jenis penyakit yang diderita pasien. Proses penentuan DPJP adalah sebagai berikut: 1. Penentuan DPJP di UGD Di UGD DPJP ditentukan berdasarkan jadwal jaga yang sudah dibuat atasan langsung dan disetujui Direktur. Kualifikasi DPJP di UGD berdasarkan standar kualifikasi yang telah ditentukan oleh Direktur. 2. Penentuan DPJP di poliklinik Penentuan DPJP di poliklinik berdasarkan jadwal praktek dokter di poliklinik yang telah disepakati antara dokter spesialis dan Direktur. 3. Penentuan DPJP di ruang rawat inap Penentuan DPJP di ruang rawat inap berdasarkan atas: a) Jadwal konsulen. Apabila dalam keadaan gawat darurat DPJP Konsulen tidak dapat dihubungi maka dapat dilakukan pengalihan DPJP yang seuai dengan spesilalisasi penyakitnya. b) Surat rujukan langsung kepada salah satu dokter spesialis terkait. Dokter spesialis yang dituju otomatis menjadi DPJP pasien yang dimaksud, kecuali bila dokter tersebut berhalangan maka pelimpahan DPJP beralih kepada dokter spesialis yang telah ditunjuk. c) Atas permintaan pasien/keluarga. Pasien dan keluarga berhak meminta salah seorang dokter sebagai DPJP selama sesuai dengan jenis penyakit dan spesialisasi dari DPJP. ditemukan
kesesuaian
maka
DPJP
wajib
memberikan
Apabila tidak penjelasan
dan
melimpahkan pasien tersebut kepada DPJP lain yang sesuai dengan spesifikasi penyakit yang diderita. d) Hasil rapat KSM pada kasus tertentu. Pada kasus yang komplek dan jarang, penentuan DPJP dapat berdasarkan rapat KSM. 4. Penentuan DPJP di kamar operasi. Dokter operator adalah DPJP yang bertanggungjawab terhadap seluruh kegiatan serta
permasalahan yang berkaitan dengan tindakan operasi. Sedangkan dokter
anestesi yang melakukan tindakan pembiusan merupakan DPJP Anestesi pasien tersebut dan bertanggung jawab terhadap permasalahan yang berkaitan dengan
3
tindakan anestesi sampai dengan serah terima pasien operasi ke rawat inap atau dapat bertanggungjawab sampai ruang rawat inap bila diperlukan. B. KewajibanDPJP 1. Memperkenalkan diri kepada pasien yang akan mendapatkan asuhan medis. 2. Melakukan asesmen awal dan asesmen ulang pada pasien dengan menggunakan metoda SOAP. 3. Membuat rencana pelayanan dalam berkas rekam medis yang memuat segala aspek asuhan medis yang akan dilakukan termasuk pemeriksaan, konsultasi, rehabilitasi pasien dan sebagainya. 4. Memberikan penjelasan dan pendidikan secara rinci kepada pasien dan keluarga tentang diagnosis kerja dan atau diagnosis pasti, rencana dan hasil pelayanan, pengobatan atau prosedur untuk pasien termasuk kejadian yang tidak diharapkan. 5. Mengisi catatan rekam medis dengan lengkap dan benar. C. Wewenang DPJP 1. Melakukan tindakan untuk mengatasi kegawatan kepada pasien tanpa meminta persetujuan kepada pasien atau keluarga. 2. Melakukan konsultasi dengan disiplin terkait lain. 3. Meminta perawatan bersama dengan DPJP lain sesuai dengan kondisi pasien dengan terlebih dahulu memberikan pendidikan ke pasien atau keluarga dan meminta persetujuannya. 4. Merujuk pasien apabila sudah tidak mampu menangani pasien atau
rumah sakit
tidak memiliki fasilitas yang memadai sesuai dengan kondisi pasien. D. Pola operasinal DPJP 1. Pengelolaan pasien rawat bersama. Seorang
DPJP
hanya
memberikan
pelayanan
dibidang
kompetensi
dan
keahliannya saja. Bila ditemukan penyakit yang memerlukan penanganan disiplin profesi lain harus dikonsulkan dan ditunjuk DPJP tambahan sesuai kebutuhan, bila diperlukan perawatan bersama maka ditulis ”RAWAT BERSAMA” dan akan
ditentukan siapa DPJP utama sebagai koordinator dan DPJP tambahannya. Dalam hal Rawat Bersama lebih dari dua DPJP harus ada pertemuan bersama para DPJP minimal satu kali dan dicatat dalam rekam medis pasien. Permintaan rawat bersama dilakukan dengan menuliskan ke catatan terintegrasi oleh DPJP yang sudah merawat kepada DPJP tambahan. Untuk DPJP tambahan dapat ditentukan oleh pasien atau keluarga, atau sesuai jadwal konsulen yang ada atau dapat juga karena pilihan DPJP yang merawat. Selama proses asuhan medis pasien rawat bersama, apabila
salah seorang
DPJP sudah memutuskan bahwa maslah pasien yang ditanganinya sudah teratasi maka
dapat
dilakukan
menghentikan
asuhan
medis
bersama
dan
pasien 4
dikembalikan ke DPJP yang masih melakukan asuhan medis dengan menuliskan di catatan terintegrasi. 2. Pengelolaan pasien alih DPJP Apabila dalam proses asuhan medis pasien ditemukan ketidaksesuaian jenis penyakit dengan spesialisasi dokter maka DPJP wajib melakukan alih rawat kepada DPJP lain dan sebelumnya dilakukan penjelasan hasil pemeriksaan kepada pasien atau keluarga serta merekomendasikan DPJP pengganti yang sesuai atau DPJP pengganti dapat juga ditentukan oleh pasien atau keluarga sepanjang sesuai dengan spesialisasinya. Permintaan alih DPJP dilakukan dengan menuliskan di catatan terintegrasi oleh DPJP yang sebelumnya ke DPJP baru. Pengalihan DPJP dapat juga terjadi karena adanya permintaan pasien atau keluarga meskipun tanpa indikasi medis. Pada proses ini, pasien atau keluarga pasien dapat mengajukan pengalihan DPJP dengan melakukan konsultasi terlebih dahulu dengan DPJP sebelumnya. Permintaan pasien atau keluarga dituangkan dalam rekam medis. Proses pengalihan DPJP
diatur
dalam Standar Prosedur Operasional Pengalihan DPJP. 3. Koordinasi dan Transfer Informasi antar DPJP a) Koordinasi antara DPJP tentang rencana dan pengelolaan pasien harus dilaksanakansecara komprehensif, terpadu dan efektif dengan berpedoman kepada SPM dan standar keselamatan pasien. b) Koordinasi dan transfer informasi (komunikasi dan konsultasi) antar profesional harus dilaksanakan secara tertulis dengan menyampaikan beberapa aspek antara
lain
diagnosis,
hasil
konsultasi yang diperlukan.
pemeriksaaan,
permasalahan
dan
keperluan
Antar profesi yang dimaksud adalah antar dokter,
dokter dengan perawat, dokter dengan fisioterapis, dokter dengan nutrisionis, dokter dengan rohaniawan, dokter dengan unit penunjang lainnya. c) Bila secara tertulis baik dengan formulir maupun dalam berkas rekam medik belum optimal harus dilakukan koordinasi langsung baik dengan media komunikasi maupun pertemuan formal/tatap muka dalam penatalaksanaan kasus tersebut. d) Koordinasi dan transfer informasi DPJP didalam lingkup satu departemen / KSM yang sama bisa dibuat tertulis dalam status rekam medis penderita, sedang antar departemen /KSM harus dalam catatan terintegrasi. e) Konsultasi yang dituju bisa secara khusus kepada disiplin ilmu (sub disiplin / sub KSM) ataupun kepada konsultan secara perorangan. f)
Konsultasi bisa bersifat biasa maupun segera atau emergency (cito).
5
g) Penyampaian adanya konsultasi bisa dengan menyampaikan / membawa berkas rekam medis dan formulir dengan atau tanpa pasien (pada kasus tertentu) atau per telepon untuk kasus emergency seperti IGD atau kasus di atas meja operasi. h) Proses konsultasi antar bagian sesuai dengan Panduan Komunikasi Efektif. i)
Konsultasi
antar
DPJP
dapat
dilakukan
oleh
dokter
bangsal
dengan
pendelegasian dari DPJP kepada dokter bangsal. Hasil konsultasi harus dilaporkan kembali dari dokter bangsal ke DPJP.
6
BAB IV DOKUMENTASI
Dalam pengelolaan DPJP ini hal-hal yang harus didokumentasikan adalah : 1. Permintaan rawat bersama. 2. Pengembalian pasien ke DPJP. 3. Pengalihan DPJP. Semua proses yang tersebut diatas dituliskandi catatan terintergrasi yang dilengkapi dengan tanggal, jam, nama terang DPJP dan tanda tangan.
7
