KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI SELATAN BIDANG KEDOKTERAN DAN KESEHATAN RUMAH SAKIT BHAYANGKARA MAKASSAR
PANDUAN PENETAPAN DPJP
RUMAH SAKIT BHAYANGKARA MAKASSAR
Jln. Letjend Pol. Mappa Oudang No. 36 Makassar Makassar,
Juni 2016
BAB I DEFINISI
1.
Dokter Penanggung Jawab Pasien (DPJP) adalah sseorang dokter (staf medis) yang memiliki tanggung jawab dan wewenang untuk mengelolah rangkaian asuhan medis pasien (diagnosis, informasi, perawtan pasien, rencana perawatan selanjutnya,
permintaan
pemeriksaan
penunjang
lainnya,
rujukan
dan
pemulangan) dan mengupayakan keselamatan pasien serta mencegah terjadinya Kejadian Tidak Diharapkan (KTD). 2.
Macam DPJP a. DPJP Utama adalah Dokter Penanggung Jawab utama terhadap asuhan keperawatan pasien saat berobat di Rumah Sakit yang meliputi Poli Rawat Jalan, IGD, ruang rawat inap, ICU, kamar operasi dan ruang tindakan lainnya. b. DPJP Konsulen adalah Dokter yang menerima/ menjawab konsultasi dari DPJP Utama baik berupa konsultasi sesaat maupun permintaan rawat bersama, karena pasien juga memiliki diagnosis diluar kompetensi DPJP utama. DPJP konsulen bertanggung jawab terhadap asuhan keperawatan pasien yang sesuai dengan kompentensinya (keahlianya). Contoh: DPJP Anak, DPJP Neurologi, DPJP Paru dan lain lain.
3.
Serah Terima DPJP a. Serah terima DPJP adalah suatu kesepakatan untuk serah terima pasien dari DPJP Utama kepada DPJP konsulen bila DPJP utama menilai bahwa pasien tersebut sudah tidak ada lagi perawatan khusus yang membahayakan, tapi penyakit lain yang ditangani oleh DPJP konsulen masih memerlukan penanganan yang serius/khusus. b. Kedua belah pihak harus mengisi blangko “Serah Terima DPJP” dan diparaf oleh kedua belah pihak. Selanjutnya DPJP konsulen ini menjadi DPJP Utama yang baru.
BAB II RUANG LINGKUP
Panduan ini di pakai di seluruh bagian untuk semua pasien yang di rawat di Poli Rawat Jalan, IGD, ruang rawat inap, ICU, kamar operasi dan ruang tindakan lainnya.
BAB III TATALAKSANA
1. Penentuan DPJP harus dilakukan sejak pertama pasien masuk rumah sakit baik dari UGD maupun poliklinik dengan mempergunakan cap stempel pada halaman tersendiri dalam catatan medis. 2. Apabila dari UGD maupun poliklinik DPJP belum ditentukan, maka petugas ruangan diwajibkan segera melakukan klarifikasi tentang siapa DPJP pasien tersebut. 3. Melakukan klarifikasi DPJP utama dan DPJP tambahan bila pasien sejak awal telah dirawat bersama oleh beberapa dokter sesuai dengan bidang terkait yang menangani pasien tersebut. 4. Kebijakan penentuan dan pengaturan DPJP di masing-masing ruangan berdasarkan antara lain: a.
Jadwal konsulen jaga Konsulen jaga hari itu menjadi DPJP pasien baru, kecuali kasus rujukan yang ditujukan langsung kepada salah seorang konsulen.
b.
Surat rujukan langsung kepada salah satu dokter spesialis terkait Dokter spesialis yang dituju otomatis menjadi DPJP pasien yang dimaksud, kecuali bila dokter tersebut berhalangan karena sesuatu hal, maka pelimpahan DPJP beralih kepada konsulen jaga pada hari itu
c.
Atas pemintaan pasien/keluarga Pasien dan keluarga berhak meminta salah seorang dokter sebagai DPJP apabila ada hubungannya dengan bidang spesialis dokter yang bersangkutan , hendaknya diberikan penjelasan dan diberikan alternatif DPJP lain sesuai SPO yang berlaku. Penjelasan sebaiknya dilakukan oleh dokter tersebut dan dilimpahkan kepada dokter lain yang lebih kompeten dalam bidangnya.
d.
Hasil rapat Komite Medik pada kasus tertentu Pada kasus yang sangat kompleks atau jarang, penentuan DPJP / DPJP utama dapat ditentukan berdasarkan rapat Komite Medik.
Ditetapkan di : Pada Tanggal :
Makassar Juni 2016
KARUMKIT BHAYANGKARA MAKASSAR
dr. ARIS BUDIYANTO, SP. THT KOMISARIS BESAR POLISI NRP 65040886
