PANCASILA SEBAGAI PANDANGAN HIDUP BANGSA

18



BAB I
PENDAHULUAN


A. Latar Belakang
Pancasila sebagai dasar atau filsafat Negara Republik Indonesia yang secara resmi disahkan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada tanggal 18 Agustus 1945, serta diundangkan dalam Berita Republik Indonesia,
TahunII no. 7, yang terdiri atas 2 (dua) bagian, yaitu Pembukaan dan Batang Tubuh (Pasal-Pasal).
Pada alinea keempat Pembukaan tercantum rumusan Pancasila sebagai Dasar Negara meliputi:
Basis atau fundamen Negara
Tujuan yang menentukan Negara
Pedoman yang menentukan cara bagaimana Negara itu meleksanakan fungsi-fungsinyadalam mencapai tujuan.
Pada hakekatnya Pancasila mengandung dua pengertian pokok, yaitu sebagai Pandangan Hidup Bangsa Indonesia dan sebagai Dasar Negara Republik Indonesia.

B. Tujuan Pendidikan Pancasila
Rakyat melalui perwakilannya, menyatakan bahwa Pendidikan Nasional diarahkan untuk meningkatkan kecerdasan serta harkat dan martabat bangsa. pendidikan Pancasila mengarahkan perhatian pada moral yang diharapkan dapat diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari.
Tujuan pendidikan Pancasila juga untuk memberikan dasar-dasar ilmiah atau transformasi nilai melalui pengembangan pengetahuan secara ilmiah.
Memberikan pengertian, pancasila sebagai filsafat atau tata nilai bangsa.
Dengan mengetahui Pancasila secara ilmiah, mahasiswa akan memiliki ketahanan ideologis dalam menghadapi pengaruh negatif dari luar.
Mempersiapkan warga Negara yang berkesadaran kebangsaan, serta pemimpin-pemimpin yang bertanggung jawab terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang bersendikan Pancasila.
Keberhasilan dalam pendidikan Pancasila, akan membuahkan sikap mental bersifat cerdas dan penuh tanggung jawab.
























BAB II
PEMBAHASAN


A. Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia
Proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, sebagai titik puncak bangsa Indonesia, merupakan buah perjuangan melawan penjajahan.
Proklamasi kemerdekaan, sebagai sumber lahirnya Republik Indonesia telah melahirkan sumber hukum bagi pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta merupakan norma pertama dari Tata Hukum Indonesia, yang berarti bahwa bangsa Indonesia mulai saat ni telah mendirikan Tata Hukum yang baru, yaitu Hukum Indonesia.
Sehari setelah proklamasi, 18 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesiabersidang untuk menyempurnakan dan mengesahkan UUD 1945, yang dituangkan dalam uraian konkrit dan terperinci dalam "Pembukaan" dan "Batang Tubuh UUD 1945 (Pasal-pasal)".
UUD hanya memuat aturan-aturan pokok. Sedangkan aturan-aturan yang menyangkut pelaksanaan diserahkan pada Undang-undang Organik atau Peraturan yang lebih rendah yang lebih mudah cara pembuatan, merubah dan mencabutnya. Pembukaan UUD 1945, memuat Pokok-pokok pikiran sesuai prinsip yang terkandung dalam Batang Tubuh yang menunjukan suatu system pemerintahan.
Pancasila dibahas dari sudut pandang moral atau etika, maka lingkup pembahasannya meliputi: "etika Pancasila" dibahas dari sudut ekonomi kita dapatkan bidang "ekonomi Pancasila", dari sudut pandang filsafat "filsafat Pancasila" yang meliputi aksiologi, epitemologi, bilamana dibahas dari sudut pandang yuridis kenegaraan, maka kita dapatkan bidang "Pancasila yuridis kenegaraan".


Pancasila yuridis kenegaraan, meliputi kedudukan sebagai dasar negara yang meliputi bidang yuridis dan ketatanegaraan, realisasi Pancasila di segala aspek penyelenggaraan Negara, baik yang menyangkut norma hukum maupun norma moral.
Pembahasan Pancasila yuridis kenegaraan, meliputi pengetahuan deskriptif, kausal & normatif. Adapun tingkat pengetahuan ilmiah assensial dibahas dalam filsafat Pancasila, yaitu membahas sila-sila sampai inti sarinya, maka yang terdalam, atau membahas sila-sila Pancasila sampai tingkat hakikatnya.

B. Hakikat Pancasila
Upaya untuk memperdalam dan mempelajari hakikat dari Pancasila akan berhadapan dengan dua sisi yang hakiki, yaitu pencasila sebagai Pandangan Hidup (Way of Life) dan pencasila sebagai Dasar Negara (Staat Fundamental Norm).
Dari kedua sisi yang fundamental ini, terbentuk beberapa fungsi yang lain, misalkan: Pancasila sebagai jiwa dan kepribadian bangsa, idologi Negara, sumber cita-cita dan tujuan nasional, perjanjian luhur rakyat Indonesia, bahkan juga norma dasar dan criteria dasar manusia Indonesia. Dari kedudukan yang hakiki inilah lahir berbagai nilai dan fungsi Pancasila yang melandasi segala tata kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
1. Hakikat sila ke-Tuhanan Yang Maha Esa
Prinsip yang berisi keharusan untuk bersesuaian dengan hakikat Tuhan, pencipta segala makhluk dan pencipta alam semesta beserta isinya, sebagai asas
kenegaraan, maka segenap rakyat Indonesia berdasarkan atas ke-Tuhanan Yang Maha Esa. Hakikat / prinsip sila ini untuk menghormati dan mentaati Tuhan. Pancasila bukan agama, hal-hal yang siftanya ritual dan sakral, diserahkan kepada agama dan kepercayaan masing-masing.



2. Hakikat sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab
Mengandung sikap dan perbuatan manusia yang didasarkan kepada budi nurani manusia dalam hubungan dengan sesama manusia dan alam. Prinsip ini bersesuaian dengan hakikat manusia.

3. Hakikat sila Persatuan Indonesia
Berisi keharusan untuk bersesuaian dengan hakikat satu, tidak terbagi, tidak menjadi bagian dari Negara lain.
4. Hakikat sila Kerakyatan Yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan
Berkeharusan untuk bersesuaian dengan rakyat, rakyat merupakan unsur konstitutif, pembentuk Negara. Kekuasaan tertinggi di dalam Negara berada di tangan rakyat.
5. Hakikat sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia
Tekanan pada hubungan antar warga Negara dengan pemerintah dan sebaliknya. Dalam hubungan antar pemerintah dengan warga Negara, masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban.

C. Pancasila Sebagai Pandangan Hidup Bangsa
Arti pandangan hidup bagi suatu bangsa
Dengan pandangan hidup yang jelas suatu bangsa akan memiliki pegangan dan pedoman dalam memecahkan masalah-masalah politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan yang timbul dalam gerak masyarakat yang semakin maju dan semakin mengglobal.
"Pandangan hidup suatu bangsa adalah suatu kristalisasi dari nilai-nilai yang dimiliki oleh bangsa itu sendiri, yang diyakini kebenarannya dan menimbulkan tekad pada bangsa itu untuk mewujudkannya."
Definisi tentang pandangan hidup ini merupakan pegangan bagi bangsa Indonesia dan pengatur pemahaman atas latar belakang Pancasila yang lahir dan
tumbuh dari sejarah dan kebudayaan bangsa.

Manfaat Pancasila sebagai pandangan hidup
a. Menjadikan bangsa Indonesia berdiri kokoh dan mengetahui dengan jelas kearah mana tujuan yang ingin dicapai.
b. Sebagai pegangan dan pedoman bagi pemecahan masalah yang dihadapi.
c. Sebagai pedoman bangsa Indonesia membangun dirinya.

Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa berisikan:
Konsep dasar mengenai kehidupan yang dicita-citakan. Pikiran yang terdalam dan gagasan bangsa Indonesia mengenai wujud kehidupan yang dianggap terbaik, cocok dan paling sesuai dengan suatu kristalisasi dari nilai-nilai yang dimiliki oleh bangsa Indonesia yang diyakini kebenarannya dan menimbulkan tekad untuk mewujudkannya.

D. Pancasila sebagai Dasar Negara
Pancasila berkedudukan sebagai dasar negara berarti Pancasila dijadikan sebagai dasar mengatur pemerintah negara dan penyelenggaraan negara. Pancasila berkedudukan sebagai sumber tertinggi dari pada hukum yang mengatur kehidupan negara dan masyarakat, semua hukum yang berlaku dalam kegiatan prikehidupan berbangsa dan bernegara harus bersumber dari pancasila.
Dengan demikian, nilai pancasila sebagai norma dasar negara (grundnorm) adalah bersifat imperatif, artinya mengikat dan keharusan semua yang ada di dalam wilayah kekuasaan hukum negara untuk tidak mengesampingkan norma-norma hukum, pelanggaran atasnya dapat berakibat hokum (dikenakan suatu fisik/penjara sesuai dengan berat ringannya kejahatan
yang dilakukan).
Nilai-nilai pancasila merupakan asas utama yang membimbing para pembuat hukum dalam membuat Undang-Undang. Negara mempunyai keterbatasan dalam membuat undang-undang, yaitu berupa persetujuan rakyat yang diwakili oleh Legislatif dan Eksekutif.

Dari aspek ketatanegaraan Indonesia, maka pancasila dinyatakan sebagi dasar negara mengandung pengertian sebagai sumber dari segala sumber hukum. Seperti dinyatakan dalam TAP.MPR No.III/MPR/2000, tanggal 10 Agustus 2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan.
Dengan terbitnya TAP.MPR No.III/MPR/2000 ini mka TAP MPRS No. XX/MPRS/1966 ttg. Memorandum DPR-GR mengenai Sumber Tertib Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan Joncto TAP MPR No. V/MPR/1973 dan TAP MPR No. IX/MPR/1978, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
Kedudukan pancasila sebagai dasar Negara dapat diperinci sebaga berikut:
Pancasila sebagai dasar negara merupakan sumber dari segala sumber hukum Indonesia.
Meliputi suasana kebatinan dari UUD 1945.
Mewujudkan cita-cita hukum bagi dasar Negara (baik tertulis maupun tidak tertulis).
Mengandung norma yang mengharuskan UUD mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan penyelenggara Negara memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur.
Merupakan sumber semangat bagi UUD 1945, bagi pengelenggara negara, para pelaksana pemerintah, juga bagi para penyelenggara partai dan golongan fungsional.

E. Pancasila Sumber Dari Segala Hukum
Kedautalan rakyat menurut sejarah pembentuk negara Indonesia, semula
diwakili kepada suatu badan istimewa yaitu Panitia Persiapan Kemerdekan Indonesia (PPKI). Badan tersebut menurut teori hukum, mempunyai
wewenang menetapkan dasar negara yang paling fundamental yang disebut dasar Falsafah negara atau Norma Dasar Hukum Negara yang pada tanggal 18 Agustus 1945 telah dimurnikan dan menjadi Dasar Negara Republik Indonesia.
Sumber hukum berdasarkan TAP.MPR No. III/MPR/2000, tanggal 10 Agustus 2000 dalam artian adalah sumber yang dijadikan pedoman dalam pembuatan aturan hukum di bawahnya dengan melihat pada tata urutan perundang-undangan yang berlaku pada saat ini, yaitu:
UUD Republik Indonesia 1945
Ketetapan MPR
UU
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu)
Peraturan Pemerintah
Keputusan Presiden
Peraturan Daerah

Urutan Peraturan Perundang-undangan berdasarkan UU No. 10 tahun 2004, sbb:
UUD Republik Indonesia 1945
UU/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu)
Peraturan Pemerintah
Peraturan Presiden
Peraturan Daerah:
a. Perda Propinsi dibuat DPRD Propinsi dengan Gubernur
b. Perda Kab/Kota dibuat oleh DPRD Kab/Kota bersama Bupati/Walikota
c. Peraturan Desa/Peraturan yang setingkat dibuat oleh BPD atau nama lainnya bersama dengan Kepada Desa atau nama lainya.

F. Kedudukan UUD 1945
UUD 1945 Adalah norma hukum tatanegara yang memuat norma-norma, yang mengatur struktur pemerintah negara, juga mengatur tugas-tugas alat perlengkapan negara, baik di pusat atau daerah.
UUD 1945 bersifat mengikat dan berfungsi sebagai kontrol. UUD menentukan cara bagaimana pusat-pusat kekuasaan bekerja sama dan
menyesuaikan diri dalam suatu mekanisme. Mekanisme dan dasar dari setiap system pemerintah diatur dalam UUD yang menetapkan bagainama kekuasaan itu
dibagi antara badan legislatif, eksekutif dan badan yudikatif.
Semenjak ditetapkan dan disahkan UUD 1945 oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 sebagai UUD Negara Republik Indonesia, maka UUD 1945 telah merupakan hukum dasar meliputi hukum dasar tertulis (UUD), selain itu dalam sistem ketatanegaraan terdapat juga hukum dasar tidak tertulis (Konvensi).
1. UUD 1945 Berdasarkan Sifatnya Sebagai Hukum Negara
Pada dasarnya UUD 1945 memiliki sifat-sifat sbb:
Fleksibel, mempunyai arti suple dan elastis, artinya UUD 1945 tidak pernah ketinggalan zaman, luwes dalam artian berlaku dimana saja, tidak kaku, dapat diikuti oleh siapa saja yang menjadi warga Negara Indonesia.
UUD negara Republik Indonesia yang bersifat singkat dan supel, hanya memuat pasal 37 pasal serta aturan peliharaan dan aturan tambahan.
hal ini mengandunga makna:
UUD cukup hanya memuat aturan-aturan pokok dan memuat garis-garis besar instruksi kepada pemerintah pusat.
Sifat supel dimaksudkan, bahwa masyarakat harus terus berkembang.
2. Fungsi UUD 1945
a. Sumber hukum bagi produk-produk hukum dan kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah.
b. Sarana untuk mengkontrol berlakunya semua peraturan
dalam negara kesatuan RI.

3. Makna Pembukaan UUD 1945
Sebagai pengatur batang tubuh UUD 1945, mengandung kaidah-kaidah negara fundamental yang dengan jalan hukum tidak dapat diubah, serta pernyataan kemerdekaan (deklarasi kemerdekaan).

4. Hubungan Antara Proklamasi dan Pembukaan UUD 1945
Keduanya merupakan pernyataan kemerdekaan, baik pada bangsa sendiri maupun kepada dunia luar. Proklamasi kemerdekaan merupakan sumber hukum, adapun pembukaan sebagai pedoman dasar, memuat prinsip-prinsip,
asas-asas, dan tujuan bangsa Indonesia yang akan diwujudkan dengan jalan bernegara.
Prinsip-prinsip dan asas-asas tersebut dikenal dengan pancasila. Pengertian hukum tidak dapat dipisahkan dari masyarakat. Hukum juga tidak dapat dipisahkan dengan negara dalam arti luas (masyarakat bernegara).
Cicero (106-43 SM), menyatakan "Dimana ada masyarakat disitu ada hukum (ubi societas,ibi ius)."
Menurut Mochtar Kusumaatmadja, "Hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan, dan kekuasaan tanpa hukum adalah kelaliman". Hukum memerlukan kekuasaan bagi pelaksanaannya, sebaliknya kekuasaan itu sendiri ditentukan batas-batasnya oleh hukum.

5. Makna dan Pokok-pokok Pikiran yang Terkandung dalam Pembukaan UUD
Pembukaan UUD 1945, merupakan sumber motivasi dan aspirasi perjuangan, serta tekad Bangsa Indonesia mencapai tujuan nasional dan merupakan cita-cita moral yang ingin ditegakkan, baik dalam lingkungan
nasional maupun dalam pergaulan bangsa-bangsa di dunia.
Pembukaan UUD 1945 yang merupakan penuangan jiwa Proklamasi Kemerdekaan, telah dirumuskan secar padat dan khimad dalam empat
alinea dan setiap kata pada setiap alinea mengandung arti dan makna yang sangat
dalam dan mempunyai nilai universal.
Alinea pertama
"Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan prikemanusiaan dan prikeadilan."
Makna yang terkandung dalam alinea tersebut adalah:
1. Menunjukan adanya keteguhan pendirian bangsa Indonesia Untuk merdeka.
2. Pengangkapan suatu dalil objektif.
3. Pengungkapan suatu dalil subyektif.

Alinea kedua
"dan perjuangan pergerakan kemerdekaan telah sampailah pada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia kedepan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur."
Makna yang terkandung:
1. Telah sampai pada saat yang menentukan.
2. Momentum yang telah dicapai harus dimanfaatkan.
3. Kemerdekaan bukan merupakan tujuan akhir, tetapi harus diisi dengan usaha mewujudkan negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan
makmur,

c. Alinea ketiga
"Atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa dan dengan didorongnya oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya."
Makna yang terkandung:
1. Motivasi spiritual yang luhur
2. Keinginan yang didambakan segenap bangsa Indonesia untuk hidup yang berkesinambungan.
d. Alinea keempat
"Kemudian dara pada itu,untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejateraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia
itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia, yang berkedaulan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia."
Makna yang terkandung:
1. Disusunnya tujuan sekaligus fungsi Negara Indonesia.
2. Disusunnya Negara Indonesia yang berbentuk Republik dan berkedaulatan rakyat.
3. Negara Indonesia mempunyai dasar falsafah pancasila.



























BAB III
PENUTUP

Kesimpulan

Upaya untuk memperdalam dan mempelajari hakikat dari Pancasila akan berhadapan dengan dua sisi yang hakiki, yaitu pencasila sebagai Pandangan Hidup (Way of Life) dan pencasila sebagai Dasar Negara (Staat Fundamental Norm).
Dari kedua sisi yang fundamental ini, terbentuk beberapa fungsi yang lain, misalkan: Pancasila sebagai jiwa dan kepribadian bangsa, idologi Negara, sumber cita-cita dan tujuan nasional, perjanjian luhur rakyat Indonesia, bahkan juga norma dasar dan criteria dasar manusia Indonesia. Dari kedudukan yang hakiki inilah lahir berbagai nilai dan fungsi Pancasila yang melandasi segala tata kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
UUD 1945 Adalah norma hukum tatanegara yang memuat norma-norma, yang mengatur struktur pemerintah negara, juga mengatur tugas-tugas alat perlengkapan negara, baik di pusat atau daerah.
UUD 1945 bersifat mengikat dan berfungsi sebagai kontrol. UUD menentukan cara bagaimana pusat-pusat kekuasaan bekerja sama dan
menyesuaikan diri dalam suatu mekanisme. Mekanisme dan dasar dari setiap system pemerintah diatur dalam UUD yang menetapkan bagainama kekuasaan itu
dibagi antara badan legislatif, eksekutif dan badan yudikatif








DAFTAR PUSTAKA

http://www.linkpdf.com/download/dl/pengertian-landasan-pendidikan-pancasila-.ppt
http://solindo.wordpress.com/2008/01/09/17/
http://www.scribd.com/doc/34169341/Buku-Ringkasan-PKN
http://www.scribd.com/doc/34169341/Buku-Ringkasan-PKN


























KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Penulis ucapkan khadirat Tuhan Yang Maha Esa berkat rahmat dan hidayah-nya,penulis dapat menyelesaikan makalah ini dengan judul "Pendidikan Pancasila"
Penulis menyadari dalam penyusunan makalah ini masih banyak terdapat kekurangan. Hal ini tidak lain karena penulis manusia biasa yang tidak luput dari kekurangan dan kesalahan.
Untuk itu penulis harapkan saran dan kritik yang bersifat membangun dari semua pihak demi tercapainya kesempurnaan untuk makalah berikutnya.
Akhirnya penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan serta, semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan balasan yang berlipat ganda atas bantuan yang telah diberikan. Amin




Pekanbaru, November 2010


Penulis









ii
i
i
DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
BAB I PENDAHULUAN
Latar Belakang 1
Tujuan Pendidikan Pancasila 1

BAB II PEMBAHASAN
Proklamasi Kemerdekaan Repoblik Indonesia 3
Hakikat Pancasila 4
Pancasila Sebagai Pandangan Hidup Bangsa 5
Pancasila sebagai Dasar Negara 6
Pancasila Sumber Dari Segala Hukum 7
Kedudukan UUD 1945 8

BAB III PENUTUP
Kesimpulan 13

DAFTAR PUSTAKA









ii
i
i
MAKALAH

"PENDIDIKAN PANCASILA"





Disusun Oleh
EKA YUNIANTI




STIKes PAYUNG NEGERI PEKANBARU
PRODI S 1 KEPERAWTAN
T.A 2010/2011




MAKALAH

"PANCASILA SEBAGAI PANDANGAN HIDUP BANGSA"





Disusun Oleh
RIKA ANGGRAINI


STIKes PAYUNG NEGERI PEKANBARU
PRODI S I KEPERAWATAN
T.A 2010/2011