BAB 1. DINAMIKA PERWUJUDAN PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA DAN PANDANGAN HIDUP BANGSA A. PENERAPAN PANCASILA DARI MASA KE MASA 1. Masa Orde Lama (1945 – 1966) Dipimpin oleh Presiden Soekarno. Masa Orde Lama diawali dari proklamasi kemerdekaan (17 Agustus 1945) sampai dikeluarkannya Supersemar (Surat Perintah 11 Maret 1966). Isi Supersemar : Presiden Soekarno menyutujui memberikan perintah kepada Letnan Jenderal Soeharto sebagai panglima AD dan Pangkopkamtib untuk memulihkan keadaan dan mengembalikan wibawa pemerintah. Penerapan Pancasila pada masa orde lama: masih dalam tahap pencarian penerapan Pancasila terutama dalam sistem kenegaraaan sehingga kondisi politik dan keamanan negara diliputi kekacauan. Tiga periode penerapan Pancasila yang berbeda: a. Periode 1945 – 1950 Penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa mengalami masalah dengan munculnya pemberontakan yang ingin mengganti Pancasila dengan ideologi lain, yaitu 1. Pemberontakan PKI (Partai Komunis Indonesia) di Madiun dipimpin Muso. Tujuan Utama Pemberontakan PKI pada tanggal 18 Sept 1948: mendirikan Negara Soviet Indonesia (NSI) mengganti Pancasila dengan Ideologi Komusis (yaitu ideologi yang mana atheis tidak dilarang, alat produksi semuanya dikuasai negara). PKI melakukan penyiksaan dan pembunuhan besar-besaran atas para pejabat, perwira TNI, polisi, ulama, dan tokoh masyarakat. 2. Pemberontakan DI/TII (Darul Islam/Tentara Islam Indonesia), 17 Agustus 1949, dipimpin Kartosuwiryo. Tujuan Utama: mendirikan Negara Islam Indonesia (NII) mengganti Pancasila dengan Syari’at Islam. b. Periode 1950 – 1959 Dasar negara masih Pancasila, tetapi penerapan Pancasila diarahkan pada Ideologi Liberalisme (yaitu paham menjunjung tinggi kebebasan, alat produksi semuanya dikuasai swasta). Hal tersebut dapat dilihat dari: 1. Sila keempat Pancasila tidak lagi berjiwakan musyawarah mufakat melainkan diganti dengan voting (pemungutan suara terbanyak). 2. Pemberontakan RMS (Rebuplik Maluku Selatan: usaha pemisahan Maluku Selatan dari Indonesia), 3. Pemberontakan PRRI (Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia: gerakan penentangan Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat),
4. Pemberontakan Permesta (Perjuangan Rakyat Semesta: gerakan militer menentang Pemerintahan Pusat). Pada tahun 1955 dilaksanakan PEMILU (Pemilihan Umum) yang pertama bertujuan memilih anggota DPR dan Konstituante. Namun,anggota konstituajte hasil pemilu tidak dapat menyusun UUD seperti yang diharapkan. Hal ini menimbulkan krisis politik, ekonomi dan keamanan yang menyebabkan pemerintah mengeluarkan Dekrit Presiden pada tanggal 5 Juli 1959, isi Dekrit Presiden 1959 yaitu (a) Pembubaran konstituante (b) Tidak berlakunya UUDS 1950 dsn berlakunya kembali UUD 1945 (c) Pembentukan MPRS dan DPAS c. Periode 1959 – 1966 Disebut periode demokrasi terpimpin (yaitu kekuasaan tertinggi bukan di tangan rakyat tetapi di tangan yang memimpin yaitu Presiden Soekarno). Penerapan Pancasila mengalami kendala: 1. Presiden Soekarno otoriter, diangkat menjadi Presiden seumur hidup 2. Ada paham NASAKOM (penggabungan paham nasionalis,agama,komunis) yang ternyata tidak cocok bagi RI karena banyak kemerosotan moral dan pemberontakan. 3. Pada tanggal 30 September 1965 terjadi puncak Pemberontakan PKI disebut Pemberontakan G 30 S/PKI Gerakan 30 September (G 30 S/PKI) dipimpin D.N. Aidit yaitu peristiwa penculikan dan pembunuhan sadis para perwira Angkatan Darat seperti Jenderal Ahmad Yani. 2. Masa Orde Baru (1966 – 1998) Dipimpin oleh Presiden Soeharto. Masa Orde Baru diawali ketika dikeluarkannya Supersemar (Surat Perintah Sebelas Maret—munculnya Soeharto dalam kehidupan politik Indonesia--), diakhiri dengan penyerahan kekuasaan Presiden Soeharto kepada Wakil Presiden B.J.Habibie menggantikan sebagai Presiden RI pada 20 Mei 1998. Masa Orde Baru disebut Periode Demokrasi Pancasila dengan visi utama yaitu melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Dengan visi tersebut, orde baru memberikan secercah harapan bagi rakyat yang mengharapkan perubahan pemerintahan yang bersifat otoriter pada masa demokrasi terpimpin dibawah Presiden Soekarno menjadi pemerintahan yang lebih demokratis. Kepercayaan rakyat yang besar terhadap pemerintahan orde baru tidak terlepas dari peran Presiden Soeharto yang berhasil menciptakan stabilitas keamanan negeri pasca pemberontakan PKI dalam waktu singkat.
Tapi ternyata pelaksanan orde baru masih jauh dari nilai-nilai Pancasila, Pancasila hanya dijadikan alat politik penguasa belaka, karena sama seperti masa orde lama diliputi kediktatoran/otoriter. Penerapan Pancasila masih terjadi penyimpangan: 1. Kekuasaan Presiden menjadi pusat seluruh sehingga pengawasan pemerintah sangat lemah karena MPR/DPR mendukung semua kebijakan presiden. 2. Lembaga Kepresidenan adalah pengontrol utama lembaga suprastruktur dan infrastruktur, dan Presiden Soeharto punya keistimewaan yang tidak dimiliki siapapun sebagai pengemban Supersemar, Mandataris MPR, Bapak Pembangunan dan Panglima Tertinggi ABRI. 3. Masa Reformasi (1998 – sekarang) Dipimpin oleh Presiden Bacharuddin Jusuf Habibie (1998-1999), Presiden KH Abdurrahman Wahid (1999-2001), Presiden Megawati (2001-2004), Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (2004-2014), dan Presiden Joko Widodo (2014-sekarang). Penerapan Pancasila mengalami tantangan berat berupa: 1. Munculnya kehidupan yang serba bebas seperti pergaulan bebas, pola komunikasi yang tidak beretika yang dapat memicu perpecahan 2. Menurunnya persatuan dan kesatuan, contoh: konflik antar daerah, tawuran pelajar 3. Masuknya pengaruh ideologi lain yang tidak sesuai dengan Pancasila. B. NILAI-NILAI PANCASILA SESUAI DENGAN PERKEMBANGAN ZAMAN 1. Hakikat Ideologi Terbuka Ideologi berasal dari kata idea(artinya gagasan, konsep, pengertian dasar, cita-cita), logos(artinya ilmu) sehingga ideologi artinya ilmu tentang pengertian-pengertian dasar. Ideologi terbuka artinya ideologi yang bersumber dari pandangan hidup bangsa dan bersifat terbuka dengan perkembangan pemikiran baru, tanpa harus kehilangan jatidirinya. Pancasila dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman oleh karena itu Pancasila merupakan ideologi terbuka. Ciri khas suatu ideologi yang membedakan dengan ideolohi lain disebut karakteristik. Karakteristik/Ciri khas ideologi terbuka yaitu: (1) Nilai-nilainya tidak dipaksakan dari luar melainkan diambil dari kekayaan rohani, moral dan budaya masyarakat itu sendiri (2) Dasarnya dari konsensus masyarakat, tidak diciptakan oleh negara melainkan ditemukan dalam masyarakat itu sendiri
(3) Ideologi terbuka milik dari seluuh rakyat
Perbedaan Ideologi Terbuka dan Tertutup
Walaupun Pancasila bersifat terbuka, namun keterbukannya bukan tak terbatas (memiliki batas-batas yang tidak boleh dilanggar) yaitu harus memperhatikan : 1. stabilitas nasional yang dinamis 2. menolak ideologi marxisme, leninisme, dan komunisme. 3. mencegah paham liberal 4. menolak paham yang bersifat ekstrim 5. norma-norma baru harus berasal dari konsensus masyarakat.
2. Kedudukan Pancasila sebagai Ideologi Terbuka Kedudukan (fungsi) Pancasila sebagai Ideologi Terbuka yaitu Pancasila senantiasa mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan, dan teknologi serta dinamika perkembangan aspirasi masyarakat. Pancasila yang bersifat terbuka mengandung nilai-nilai sebagai berikut: a. Nilai Dasar: artinya Pancasila memiliki 5 nilai dasar yaitu Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan. Nilai-nilai ini bersifat universal (artinya mengandung citacita, tujuan, serta nilai-nilai yang baik dan benar). Nilai dasar ini dijabarkan pada UUD N RI Tahun 1945. b. Nilai Instrumental: artinya penjabaran yang lebih lanjut dari nilainilai dasar Pancasila. Penjabarannya berupa program-program pembangunan yang senantiasan dapat berubah sesuai berkembangan zaman. c. Nilai Praksis: artinya realisasi nilai-nilai instrumental pada pengalaman nyata kehidupan sehari-hari baik bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila sebagai ideologi terbuka juga memiliki dimensi-dimensi yaitu: a. Dimensi Idealisme, maksudnya nilai-nilai dasar Pancasila mampu mendorong motivasi pendukungnya untuk berupaya mewujudkan cita-citanya. b. Dimensi Normatif, maksudnya nilai-nilai dasar Pancasila dapat dijabarkan ke dalam langkah-langkah yang bersifat operasional. c. Dimensi Realitas, maksudnya nilai-nilai dasar Pancasila mencerminkan realitas kehidupan yang berkembang dalam masyarakat. Akibatnya Pancasila dapat dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam penyelenggaraan negara.
3. Perwujudan Nilai-Nilai Pancasila sesuai Perkembangan Zaman dalam berbagai Kehidupan. Perwujudan nilai-nilai Pancasila dapat dilakukan dari lingkungan terkecil yaitu keluarga, sekolah, masyarakat, dan juga negara. a. Keluarga Keluarga merupakan lingkungan terkecil dan paling utama, perwujudan Pancasila yaitu dengan cara melaksanakan kewajiban dan tugas sesuai dengan peran anggota keluarga masng-masing, contoh (1) Orang tua berkewajiban mencari nafkah dan bekerja keras menyejahterakan keluarga. (2) Anak harus menjadi penerus keluarga yang giat belajar, sholeh dan sholehah, melaksanakan nasihat orang tua, menjaga nama baik keluarga. b. Sekolah Sebagai pelajar perwujudan nilai-nilai Pancasila berupa : (1) Belajar dengan baik. (2) Mematuhi peraturan sekolah. (3) Menuruti nasihat guru. (4) Tidak mengonsumsi narkoba dan menghindari tawuran. (5) Memberikan prestasi terbaik di sekolah maupun di luar sekolah sehingga membawa harum nama sekolah. c. Masyarakat dan Negara Perwujudan Pancasila dapat dilakukan dalam beberapa bidang, (a) Bidang Politik (1) Melaksanakan demokrasi yang mengutamkan musyawarah mufakat (2) Mendukung dan melaksanakan kebijakan pemerintah (3) Tidak golput saat pemilihan umum (4) Bersedia mencalonkan diri duduk di kursi pemerintah disertai dengan usaha memantapkan kemampuan dan profesionalitas (b) Bidang Hukum (1) Mematuhi hukum dan norma-norma (2) Menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah (3) Tidak main hakim sendiri (4) Berani menjadi saksi di pengadilan
(5) Meghormati dan melaksanakan supremasi hukum (penegakan keadilan) (c) Bidang Ekonomi (1) Perekonomian nasional disusun berdasarkan asas demokrasi ekonomi (2) Mencintai produk ndalam negeri serta mengembangkan koperasi (3) Tiak melakukan penimbunan barang demi keuntungan pribadi (d) Bidang Sosial Budaya (1) Pengembangkan kebudayaan nasional berakar dari kebudayaan daerah
(2) Membantu dan menolong orang yang terkena musibah (3) Menjaga kelestarian budaya (4) Menjaga kebersihan dan keindahan sarana umum (e) Bidang Pertahanan dan Keamanan (1) Menjaga keamanan lingkungan (2) Melaporkan hal-hal yang membahayakan kepada polisi setempat. (3) Menjauhi paham provinsialisme, chauvinisme yang membahayakan persatuan dan kesatuan.
