A. LATAR BELAKANG
Tingginya kesenjangan sosial yang disebabkan karena tidak meratanya kesejahteraan di Indonesia menjadi penyebab utama kemiskinan. Tidak hanya itu tingkat pendidikan yang rendah, produktivitas tenaga kerja rendah, tingkat upah yang rendah, distribusi pendapatan yang timpang, kesempatan kerja yang kurang, hingga politik yang belum stabil juga menjadi faktor lain yang menyebabkan kemiskinan. Kemiskinan merupakan salah satu masalah yang kerap kali terjadi di berbagai Negara, tidak hanya di alami Negara-negara berkembang, seperti Indonesia, tetapi Negara-negara maju juga mengalami masalah kemiskinannya sendiri. Tetapi jika dibandingan dengan Negara berkembang, masalah kemiskinan di Negara berkembang tentu saja lebih besar tingkat masalahnya. Seperti halnya di Indonesia masalah kemiskinan merupakan masalah yang setiap tahunnya semakin pelik dan juga tidak kunjung tuntas dalam penanganannya. Sesuai dengan amanat Undang-Undang mengamanatkan bahwa negara
Dasar Republik berkewajiban
untuk
Indonesia Tahun 1945 yang melindung segenap bangsa
Indonesia dan memajukan kesejahteraan sosial dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Undang-Undang yang dibuat oleh pemerintah sudah sangat
baik
dan memang yang dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia,
namun pada kenyataannya yang yan g terjadi dilapangan saat ini belum sesuai dengan apa yang tercantum dalam Undang-Undang. Sebagaimana diketahui bersama banyak sekali penduduk Indonesia yang saat ini masih hidup dalam keadaan miskin dan bahkan sangat miskin, yang membuat mereka tida mampu dalam memenuhi kebutuhan mereka
sehari-harinya. Sebagai
upaya untuk mewujudkan cita-cita mulia yang terdapat dalam konstitusi negara tersebut, pemerintah selaku penyelenggara negara berupaya melalui beberapa strategi maupun
program
kerja
yang
dikeluarkan
guna
untuk
menuntaskan
atau
menanggulangi kemiskinan. beberapa strategi yang dikeluarkan seperti, memperbaiki program perlindungan sosial, meningkatkan akses terhadap pelayanan dasar, pemberdayaan kelompok masyarakat miskin, dan menciptakan pembangunan yang inklusif.
1
Secara definitif kemiskinan merupakan suatu standar tingkat hidup yang rendah, yaitu adanya suatu orang dibandingkan
tingkat dengan
kekurangan standar
materi
pada sejumlah atau segolongan
kehidupan umum
yang
berlaku
dalam
masyarakat bersangkutan.1 Para ahli ilmu sosial sependapat bahwa penyebab utama kemiskinan adalah sistem
ekonomi yang berlaku dalam masyarakat yang
bersangkutan. Namun, banyak ahli yang juga percaya bahwa kemiskinan bukanlah suatu gejala yang terwujud semata-mata hanya karena sistem ekonomi Kemiskinan merupakan perwujudan dari hasil interaksi yang melibatkan hampir semua aspek yang dimiliki manusia dalam kehidupannya. Kemiskinan umumnya diukur dengan tingkat pendapatan, dan dapat dibedakan dalam kemiskinan
pada dasarnya
absolut dan kemiskinan relatif. Seseorang
dikatakan miskin secara absolut, apabila tingkat pendapatannya dibawah garis kemiskinan, atau sejumlah pendapatannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum. Menurut data Badan Pusat Statistik Nasional yang berdasarkan pada jumlah penduduk miskin selama kurun 2011-2015 dapat diketahui bahwa angka kemiskinan di indonesia selama kurung waktu 5 tahun mengalami perekmbangan penuruanan yang dapat dikatakan cukup mengge mbirakan.
Berdasarkan data yang diperoleh dari BPS Nasioanl Republik Indonesa, jumlah penduduk miskin kota dan desa di Indonesia pada bulan Maret 2015 sebesar 28.59 juta orang. Jika dibandingkan dengan Maret 2011 30.02 juta orang, jumlah penduduk
1
Mubyarto. 2010. Membangun Sistem Ekonomi. Yogyakarta: BPPE hal:37
2
miskin turun sebesar 1.43 juta atau turun 0,15. Menurut BPS Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah penduduk miskin periode 2015 sebanyak 28,51 juta jiwa baik di perkotaan maupun di pedesaan, dibandingan oleh data pada tahun 2014 angka penduduk miskin bertambah 780 ribu orang. Angka ini merupakan angka fantastis, dimana dikatakan bahwa lebih banyak orang miskin berada di perkotaan dibandingkan di pedesaan Dikatakan bahwa penduduk miskin di perkotaan di September 2015 naik 260 ribu jiwa menjadi 10,62 juta orang dari periode yang sama 2014 sebanyak 10,36 juta jiwa. Sementara orang miskin yang tinggal di desa ndari 17,37 juta jiwa di September 2014 atau naik 520 ribu orang menjadi 17,89 juta orang di September 2015. Dalam upaya untuk menekan angka kemiskinan yang ada di Indonesia, telah dengan berbagai cara dilakukan untuk mengatasi masalah kemiskinan. Salah satu cara yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi masalah kemiskinan adalah dengan memberikan bantuan kepada masyarakat yang kurang mampu atau miskin yang disebut sebagai Bantuan Sosial atau (Bansos). Bansos ini dalam bentuk bantuan tunai maupun bantuan material. Bansos diantaranya adalah seperti dana BOS, Santunan Langsung Tunai, Jamkesmas, PNPM-Mandiri, Raskin, Bantuan Lansung Tunai, Program Keluarga Harapan dan lain-lain. Bantuan sosial adalah merupakan transfer uang atau barang yang diberikan kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial dan untuk
meningkatkan
kesejahteraan
masyarakat.
Bansos
difokuskan
untuk
meningkatkan derajat hidup masyarakat agar terlepas dari permasalahan rantai kemiskinan yang berkepanjangan, mendorong dan mempercepat pertumbuhan masyarakat miskin menjadi masyarakat produktif, mandiri, sejahtera dengan memperbaiki dan menyempurnakan kebijakan yang sudah ada. Salah satu kebijakan sosial yang dikembangakan oleh pemerintah adalah Program Keluarga Harapan. Dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan sekaligus pengembangan kebijakan di bidang perlindungan sosial, Pemerintah Indonesia mulai tahun 2007 melaksanakan Program Keluarga Harapan (PKH). PKH merupakan program lintas Kementerian dan Lembaga, karena aktor utamanya
3
meliputi
Badan
Perencanaan
Pembangunan
Nasional,
Kementerian
Sosial,
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, Kementerian Komunikasi dan lnformatika, dan Badan Pusat Statistik. Untuk mensukseskan program tersebut, maka dibantu oleh Tim Tenaga ahli PKH dan konsultan World Bank.2 Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program yang telah dilaksanakan serta berhasil dalam menuntaskan masalah kemiskinan di berbagai negara, khususnya negara-negara Amerika Latin dengan nama program yang bervariasi. Namun secara konseptual, istilah aslinya adalah Conditional Cash Transfers (CCT), yang diterjemahkan menjadi Bantuan Tunai Bersyarat. Program ini bukan dimaksudkan sebagai kelanjutan program Subsidi Langsung Tunai (SLT) / Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang diberikan dalam rangka membantu rumah tangga miskin mempertahankan daya belinya pada saat pemerintah melakukan penyesuaian harga BBM, namun PKH lebih dimaksudkan kepada upaya membangun sistem perlindungan sosial kepada masyarakat miskin.3 Berdasarkan pengalaman negara-negara lain, PKH sangat bermanfaat terutama bagi keluarga dengan kemiskinan kronis. Pelaksanaan PKH di Indonesia dalam jangka pendek bertujuan mengurangi beban Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) dan dalam jangka panjang diharapkan dapat diharapkan akan memutus mata rantai kemiskinan antar generasi, sehingga generasi berikutnya dapat keluar dari perangkap kemiskinan. Sehingga diharapkan melalui adanya PKH ini dapat membantu mengurangi beban pengeluaran rumah tangga yang sangat miskin seraya berinvestasi bagi generasi masa depan melalui peningkatan kesehatan dan pendidikan. Program keluarga harapan dikelola oleh Kementerian Sosial (Kemensos), dengan pengawasan ketat Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Sejak tahun 2010 Sekretariat Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, di Kantor Wakil Presiden, mulai mendorong perluasan cakupan program keluarga harapan, yang
2
https://www.kemsos.go.id diakses pada tanggal 30 mei pukul 08.55 UPPPKH PUSAT/modulkemsos.go.id diakses pada tanggal 30 mei pukul 09.00
3
4
berdampak pada penyelenggaraan program yang lebih efisien dan berdampak positif bagi penduduk miskin. B. TUJUAN MAGANG RISET
Adapun tujuan yang ingin dicapai dari program magang ini adalah : 1.
Untuk mengetahui upaya Indonesia melalui Kementerian Sosial dalam mengimplementasikan program Program Keluarga Harapan (PKH) di dalam rangka penganggulangan kemiskinan.
2.
Untuk
mengetahui
faktor
pendukung
dan
penghambat
dalam
pengimplementasian Program Keluarga Harapan (PKH) C. MANFAAT MAGANG RISET
1. Manfaat Teoritis Dengan adanya magang riset ini diharapkan bisa menambah wawasan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan terutama terkait dengan upaya Indonesia melalui kementerian sosial dalam rangka penanggulangan kemiskinan melalui Program Keluarga Harapan 2. Manfaat Praktis a.
Bagi Mahasiswa 1)
Mahasiswa mampu mengaplikasikan teori yang telah didapat dari proses perkuliahan.
2)
Memperoleh pengalaman untuk terlibat langsung dengan pekerjaan di sebuah instansi.
3)
Membangun pengalaman nyata di dunia kerja dan beradaptasi secara langsung dengan stakeholder.
4)
Mengukur
tingkat
analisis
mahasiswa
tentang
pelaksanaan
penerapan Program Unggulan Kementerian Sosial yakni Program Keluarga Harapan. b. Bagi Jurusan Ilmu Pemerintahan 1)
Sebagai bahan evaluasi atas kurikulum yang dilaksanakan selama ini dengan kebutuhan teori dan praktek dalam dunia kerja.
5
2)
Membina kerjasama antara jurusan Ilmu Pemerintahan dengan Kementerian Sosial
c.
Bagi Kementerian Sosial 1)
Medapatkan SDM unggulan yang langsung dapat direkrut dan diseleksi.
2)
Mendapatkan akses langsung informasi SDM yang siap pakai dan kompeten.
3)
Mendapatkan ide segar, inovatif, dan
kreatif dari mahasiswa
peserta program magang. D. KETERKAITAN MAGANG RISET DENGAN DISIPLIN ILMU
Sebagai salah satu kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan dan membidangi urusan dalam negeri di dalam pemerintahan untuk membantu presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan negara di bidang sosial. Dalam rangka untuk mewujudkan pemeratan pembangunan dan menciptakan daerah yang berdaya saing serta mengurangi dan menanggulangi kemiskinan yang saat ini masih ada di Indonesia. Sehingga untuk mengetaskan hal tersebut diatas Kementerian Sosial mengusung program unggulan yaitu program keluarga harapan yang bertujuan untuk mengatasi masalah kemiskinan. Oleh sebab itu implementasi program untuk menanggulangi kemiskinan harusnya berjalan secara merata, agar supaya masyarakat dapat melihat dan mengetahui bahwa program untuk masyarakat miskin itu ada dan dapat menjadi jalan keluar untuk masalah yang dihadapi. Implementasi yang baik dari program keluarga harapan diharapkan juga mampu mengurangi kemiskinan dengan cara meningkatkan kualitas sumber daya manusia pada kelompok masyarakat miskin di bidang pendidikan dan kesehatan. Berdasarkan hal tersebut diatas serta sesuai dengan tujuan magang riset yang telah dicantumkan bahwa magang riset ini dilakukan untuk mengetahui lebih dalam baik praktis maupun teoritis penanggulangan kemiskinan melalui program unggulan Kemensos yakni PKH atau program keluarga harapan. Sebagai penunjang dalam kegiatan magang riset ini mahasiswa telah dibekali baik dengan teori-teori serta
6
praktek langsung di lapangan didalam kegiatan akademik di masa perkuliahan, seperti disiplin ilmu kebijakan publik serta pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Dalam disiplin ilmu kebijakan publik mahasiswa telah diajarkan
bagaimana
proses formulasi sebuah kebijakan dari awa hingga pada tahap implementasikan, bagaimana sebuah kebijakan yang telah dibuat dan tetapkan akan mberpengaruh terhadap berbagai sector, seperti sosial, budaya, ekonomi hingga persoalan agama di masyarakat. Selain itu mahasiswa juga telah diajarkan bahwa sebuah kebijakan tidak dapat dengan mudah di buat, akan tetapi juga harus memperhatikan seluruh aspek yang ada agar kebijakan yang di buat dapat tepat sasaran dan efektif. Sedangkan dalam disiplin ilmu pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, mahasiswa telah diajarkan mengenai bagaimana hubungan yang seharusnya terjalin diantara pemerintah dengan masyarakat dalam sebuah kegiatan pembangunan dan pemberdayaan.
Pembangunan
dan
Pemberdayaan
Masyarakat
mengkaji
pembangunan sebagai sebuah ideologi, sebagai sebuah proses yang berlangsung terus menerus melalui teori-teori klasik pembangunan sampai pada teori mutakhir di era globalisasi. Mahasiswa juga mempelajari bagaimana sebuah ideologi pembangunan tidak selalu berbanding lurus dengan kesejahteraan warga. Selain itu dalam penerapan berbagai kebijakan pembangunan tidak dapat dilepaskan dari kepentingan negara dan masyarakat dimana tuntutan reformasi pembangunan berbasis masyarakat melalui pemberdayaan. E.
WAKTU DAN TEMPAT MAGANG RISET
Adapun periode magang adalah 2 (dua) bulan, yang dimulai pada awal September hingga akhir Oktober atau disesuaikan dengan ketentuan penempatan yang berlaku oleh pihak Kementrian Sosial Republik Indonesia. F.
DEFINISI KONSEPTUAL DAN OPERASIONAL 1.
Definisi Konseptual a.
Implementasi Kebijakan
Pada prinsipnya implementasi kebijakan adalah kebijakan dapat
mencapai
tujuannya, tidak
cara agar sebuah
lebih dan
tidak
kurang.
Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program
7
atau melalui formulasi kebijakan atau turunan dari kebijakan publik tersebut. Kebijakan diturunkan
berupa program program yang kemudian
diturunkan menjadi proyek-proyek, dan akhirnya berwujud pada kegiatankegiatan,
baik
yang
dilakukan oleh pemerintah, masyarakat maupun
kerjasama pemerintah dengan masyarakat. Menurut Van Meter
dan
Van
Horn mendefinisikan implementasi
kebijakan publik sebagai tindakan-tindakan dalam keputusan-keputusan sebelumnya.
Sehingga
dapat
disimpulkan
implementasi
kebijakan
merupakan suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh berbagai aktor sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu
hasil yang
sesuai
dengan tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran kebijakan itu sendiri.4 Implementasi kebijakan menurut Prof.H Tachjan adalah proses kegiatan administratif yang dilakukan setelah kebijakan ditetapkan atau disetujui. Kegiatan ini terletak diantara perumusan kebijakan dan evaluasi kebijakan. Implementasi
kebijakan
mengandung
logika
top-down,
maksudnya
menurunkan atau menafsirkan alternatif-alternatif yang masih abstrak atau makro menjadi alternatif yang bersifat konkrit atau mikro. 5 Sedangkan menurut Ghani dan Lockhart implementasi kebijakan didefinisikan sebagai pengalaman kita sehari-hari dan kemungkinan hidup kita, bahkan jika kita tidak bias melihatnya. 6 Kemudian
terdapat
penjelasan
menurut
Knoepfel,
implementasi
kebijakan adalah serangkaian keputusan atau tindakan-tindakan sebagai akibat dari interaksi terstruktur dan berulang diantara berbagai actor, baik publik/pemerintah maupun privat/swasta yang terlibat berbagai cara dalam merespon, mengidentifikasi, dan memecahkan suatu masalah yang secara politis didefinisikan sebagai masalah publik.7 Menurut Warwick and Bryand, implementasi kebijakan berarti transaksi untuk untuk melaksanakan
4
Solichin Abdul Wahab,MA. 2010 Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara. Jakarta: Bumi Aksara, hlm:17 5 Dr, Tjahjan “Implementasi Kebijakan Publik” Jakarta: Media pustaka, hlm 35 6 Prof.Dr.Solichin Abdul Wahab,MA. 2013 Analisi Kebijakan dari Formulasi ke Penyusunan ModelModel Implementasi Kebijakan Publik, Jakarta:Bumi Aksara hlm:5 7 Ibid, hlm:7
8
program, pelaksana harus terus berurusan dengan tugas-tugas, lingkungan, klien, dan satu sama lain. Formalitas organisasi dan mekanisme administrasi yang penting sebagai latar belakang, tapi kunci keberhasilan tersebut adalah terus menerus menghadapi konteks, kepribadian, aliansi dan peristiwa serta kesalahan, sehingga bealajar untuk melakukan. Tidak ada yang lebih pentig untuk pelaksanaan selain mengkoreksi kebijakan itu sendiri. 8 b.
Penanggulangan Kemiskinan
Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang
Percepatan
Penanggulangan
kemiskinan,
bahwa
kemiskinan
merupakan permasalahan bangsa yang mendesak dan memerlukan langkahlangkah
penanganan dan pendekatan yang sistematik, terpadu dan
menyeluruh, dalam rangka mengurangi beban dan memenuhi hak-hak dasar warga negara secara layak melalui pembangunan inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan untuk mewujudkan kehidupan yang bermartabat. Keluarga miskin merupakan keadaan dimana ketidakmampun suatu keluarga untuk memenuhi kebutuhan dasar, seperti pakaian, makanan, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan. Keluarga harapan adalah keluarga yang telah terputus dari rantai kemiskinan, memiliki pendidikan dan kesehatan yang baik. Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan kemiskinan bahwa
Penanggulangan
Kemiskinan adalah
kebijakan
dan
program
pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat. Program penanggulangan kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil,
8
Erwan Agus Purwanto Ph,D, “Implementasi kebijakan publik(Konsep dan Analisisnya di Indonesia), hlm:21
9
serta program lain dalam rangkameningkatkan kegiatan ekonomi. Strategi Program percepatan penanggulangan kemiskinan terdiri dari : 1)
Kelompok program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga, bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, dan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin.
2)
Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat, bertujuan untuk mengembangkan potensi dan memperkuat kapasitas
kelompok
masyarakat
miskin
untuk
terlibat
dalam
pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat. 3)
Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, bertujuan untuk memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha berskala mikro dan kecil.
c.
Program Keluarga Harapan
Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, cukup jelas tercatat dalam bab 1 (pasal 1) perlindungan sosial adalah upaya yang diarahkan untuk mencegah dan mengatasi resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal. Dalam upaya untuk mewujudkan hal tersebut pemerintah membetuk berbagai program bantuan sosial dan salah satunya ialah PKH. Program Keluarga Harapan atau PKH adalah program perlindungan sosial yang memberikan bantuan tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) dan bagi anggota keluarga RTS diwajibkan melaksanakan persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan.Program ini, dalam jangka pendek bertujuan mengurangi beban RTSM dan dalam jangka panjang diharapkan dapat memutus mata rantai kemiskinan antar generasi, sehingga generasi berikutnya dapat keluar dari perangkap kemiskinan. Program keluarga harapan difokuskan untuk meningkatkan kualitas sumber daya
10
masyarakat miskin melalui pemberdayaan kaum ibu dan mendorong agar anaknya tetap sehat dan bersekolah sesuai dengan data yang ditetapkan BPS sebagai target peserta.9 Program keluarga harapan bukan kelanjutan program bantuan lansung tunai yang diberikan dalam rangka membantu masyarakat miskin untuk mempertahankan daya belinya pada saat pemerintah melakukan penyesuaian harga bahan bakar minyak, namun program keluarga harapan merupakan perlindungan sosial yang berbentuk bansos bersyarat berbasis rumah tangga miskin, sampai sekarang pelaksanaannya masih bersifat uji coba. Kebijakan program keluarga harapan dicetuskan antara lain karena adanya situasi krisis global, dimana kondisi ekonomi menurun, sulit mendapatkan kebutuhan pokok terutama dialami oleh masyarakat miskin dan rentan, sehingga dikhawatirkan jumlah masyarakat miskin meningkat. Secara teknis, kegiatan PKH melibatkan kementerian dan lembaga, yaitu: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Sosial, Kementerian
Kesehatan,
Kementerian
Agama,
Kementerian Kementerian
Pendidikan
dan
Kebudayaan,
Komunikasi
dan
Informatika,
Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, BPS, TNP2K dan Pemerintah Daerah. Sumber dana PKH berasal dari APBN. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya PKH dijalankan berdasar peraturan di bawah ini: 1)
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia.
2)
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.
3)
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.
9
UPPPKH PUSAT/modulkemsos.go.id
11
4)
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin.
5)
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
6)
Peraturan
Pemerintah
Nomor
39
Tahun
2012
tentang
Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. 7)
Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.
8)
Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8).
9)
Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 86).
10) Inpres
Nomor
1
Tahun
2013
tentang
Pencegahan
dan
Pemberantasan Korupsi poin lampiran ke 46 tentang Pelaksanaan Transparansi Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Bersyarat Bagi Rumah Tangga Sangat Miskin Sebagai Peserta Program Keluarga Harapan. 11) Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga. 2.
Definisi Operasional
a.
Model Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Melalui Program Keluarga Harapan 1.
Bentuk kebijakan dari kementerian sosial yang lahir dari undangundang, peraturan menteri dan berupa program kerja yakni PKH.
2.
Impelementasi
Program
Keluarga
Harapan
sebagai
bentuk
penanggulangan kemiskinan dan pemutus rantai kemiskinan antar generasi. 3.
Garis kemiskinan sebagai indeks pengukuran kemiskinan di indonesia.
4.
Peran kementerian sosial dalam rangka menanggulangi kemiskinan
5.
Strategi dalam implementasi Program Keluarga Harapan
12
6.
Faktor penghambat dan pendukung Model Implementasi Program Keluarga Harapan.
G. METODE PENELITIAN 1.
Jenis Penelitian
Penelitian yang akan dilakukan menggunakan metode deskriptif. Tujuan penelitian deskriptif adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki10. Metode deskriptif ini digunakan untuk menggambarkan upaya Indonesia dalam mengimplementasikan Program Keluarga Harapan (PKH) melalui Kementerian Sosial. Adapun dideskripsikan pula hambatan dalam proses implementasi serta sejauh mana PKHdapat digunakan sebagai peluang dalam penanggulangan kemiskinan. 2. Sumber Data a.
Sumber Data Primer
Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung melalui terjun lapang. Kuncoro mengungkapkan bahwa data primer adalah data yang biasanya diperoleh dengan survey lapangan yang menggunakan semua metode pengumpulan dan original11. Sehingga data primer akan diperoleh melalui proses wawancara dan observasi langsung yang dilakukan peneliti selama kegiatan magang riset di Kementerian Sosial. Dari proses wawancara diharapkan peserta magang mendapatkan informasi mengenai hal-hal sebagai berikut : 1.
Upaya
Indonesia
melalui
Kementerian
Sosial
dalam
mengimplementasikan Program Keluarga Harapan (PKH) di dalam penanggulangan kemiskinan.
2.
a.
Peran Kementerian Sosial
b.
Sosialisasi program
c.
Fungsi program
d.
Sasaran yang hendak dicapai
e.
Sumber daya manusia atau implementator
f.
Mekanisme implementasi
g.
Sejauh mana implmentasi saat ini
Untuk mengetahui apa saja yang mengahambat dalam implementasi Program KELUARGA Harapan
b.
Sumber Data Sekunder
Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dan sifatnya sebagai pelengkap. Dalam proses magang riset ini peserta magang mengharapkan mendapatkan data berupa data fisik berupa jurnal, tabel, grafik,
10 11
Nazir, Moh, Metode Penelitian, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999), hal. 63. ibid hal. 67.
13
gambar, formula yang berisikan tentang Peran Kementerian Sosial dan implementator
lainnya
dalam
menerapkan
Program
Keluarga
Harapan,
Ketercapaian implementasi Program Keluarga Harapan, data pelaksanaan PKH tiga tahun terakhir, data kemiskinan di Indonesia. Selain itu peneliti juga membutuhkan data berupa berita mengenai Implementasi PKH atau pertumbuhan angka kemiskinan, dan foto kegiatan selama peserta melaksanakan magang riset di Kementerian Sosial Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial. 3.
Teknik Pengumpulan Data
Adapun cara mengumpulkan data yang digunakan adalah sebagai berikut. a. Observasi Observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan penginderaan12. Observasi dilakukan di Kementerian Sosial Direktorat Perlindungan dan Jaminan Sosial. b. Wawancara Wawancara ialah kegiatan tanya jawab antara peneliti dengan narasumber
guna
mendapatkan
informasi.
Narasumber
dalam
wawancara ini adalah Kementerian Sosial Direktorat Perlindungan dan Jaminan Sosial. Wawancara yang dilakukan tidak terikat pada pedoman pertanyaan tertentu, melainkan mengeksplorasi gagasan-gagasan yang muncul selama proses wawancara. c. Dokumentasi Metode dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk menelusuri data historis13. Data historis yang dimaksud ialah data yang kegunaannya bertahan lama dari waktu ke waktu sehingga menjadi bukti akurat penelitian. Dokumentasi dalam penelitian ini akan menghasilkan gambar-gambar penting terkait topik magang riset. 4.
Subyek Penelitian
Subyek penelitian merupakan pihak yang menjadi sasaran penelitian guna memperoleh informasi terkait topik yang diteliti. Adapun yang menjadi subyek penelitian ialah Kepala atau Staf Direktorat Perlindungan dan Jaminan Sosial (Kementerian Sosial) yang memiliki kewenangan dalam menjalankan program unggulan Program Keluarga Harapan. 5.
Analisa Data
Teknik analisa data merupakan kegiatan mengolah data yang diperoleh selama penelitian guna menghasilkan kesimpulan. Dalam penelitian ini, digunakan cara berpikir induktif untuk menganalisa data dan mendapatkan kesimpulan. Metode berpikir induktif mengambil data sebagai pijakan
12 13
Bungin, MB, Penelitian Kualitatif , (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), hal. 115. Ibid11, hal. 121.
14
dalam menjelaskan fenomena sehingga dapat ditarik kesimpulan akhir. Adapun alur berpikir induktif yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Pengumpulan (observasi,
Data wawancara,
Reduksi Data
Penyajian atau Identifikasi Data
Kesimpulan
Gambar 1. Alur Penarikan Kesimpulan melalui Proses Induktif.
Pengumpulan Data merupakan upaya mencari data yang dibutuhkan terkait dengan topik pembahasan, dalam hal ini mengenai Program Keluarga Harapan (PKH) , Cara mengumpulkan data menggunakan teknik observasi, wawancara, dokumentasi. Kemudian reduksi data merupakan kegiatan merangkum dan memilah data yang diperoleh diambil data pokok sesuai kebutuhan. Setelah reduksi data dilakukan, data pokok yang telah dipilah kemudian disajikan dalam bentuk deskriptif guna menjawab rumusan permasalahan yang ada. Kesimpulan merupakan tahap akhir, dimana data keseluruhan latar belakang, tujuan, hingga jawaban atas rumusan masalah dirangkum menjadi satu. H. PENUTUP
Demikian proposal ini disusun sebagai pelengkap permohonan pengajuan magang riset administrasi perkantoran di Kementerian Sosial Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, agar dapat dijadikan bahan pertimbangan dengan harapan magang riset ini dapat terealisasikan sesuai rencana. Melalui magang riset ini diharapkan
mampu
memberi
pembelajaran
bagi
mahasiswa
Jurusan
Ilmu
Pemerintahan lebih kritis terhadap fenomena pemerintahan, maupun sosial khususnya dalam penanggulangan kemiskinan. Harapannya magang riset yang diajukan pada Kementerian Sosial Republik Indonesia khususnya Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial dapat memberikan peluang bagi kami untuk magang riset. Dalam pelaksanaan magang riset ini, kami berharap pula kesediaan pihak instansi untuk memberikan bimbingan dalam menjalankan aktivitas kerja dan mengharapkan diberikannya dengan
kesempatan
untuk mendapatkan
pengetahuan
dan
wawasan
magang riset di Kementerian Sosial Direktorat Perlindungan dan Jaminan
Sosial. Kami juga mengharapkan bantuan dan dorongan serta peran dari berbagai pihak agar dalam pelaksanaan magang riset nanti dapat berjalan sebagaimana
15
mestinya sesuai dengan yang diharapkan dan memberikan hasil yang nyata manfaatnya bagi kedua belah pihak. Besar
harapan
kami
untuk diijinkan melaksanakan magang riset di
Kementerian Sosial Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial.
Atas
segala perhatian dan kesempatan yang diberikan, kami ucapkan terima kasih. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan bimbingan, rahmat serta ridho Nya,Amin.
16
DAFTAR PUSTAKA Buku
Solichin Wahab Abdul,MA. 2013. Analisi Kebijakan dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik , Jakarta:Bumi Aksara. Solichin Wahab Abdul,MA. 2010. Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara. Jakarta: Bumi Aksara. Erwan Purwanto Agus Ph,D, 2007. Implementasi kebijakan publik (Konsep dan Analisisnya di Indonesia), Yogyakarta: Gaya media. Bungin, MB, 2010. Penelitian Kualitatif , Jakarta: Prenada Media Group. Tjahjan, 2011, Implementasi Kebijakan Publik , Bandung: Pustaka UNPAD Mubyarto. 2010. Membangun Sistem Ekonomi. Yogyakarta: BPPE . Nazir, Moh, 1999. Metode Penelitian, Jakarta: Ghalia Indonesia.
Website
Kementerian Sosial, 2016, Profil Kementerian Sosial (https://www.kemsos.go.id diakses pada tanggal 30 mei pukul 08.55 ) Kementerian
Sosial,
2015,
Modul
Kementerian
Sosial
(https://UPPPKH
PUSAT/modulkemsos.go.id diakses pada tanggal 30 mei pukul 09.00 ) Direktorat Jenderal Perlindungan Jaminan Sosial. 2015. Program Keluarga Harapan Linjamnsos ( https://linjamsos.kemsos.go.id diakses pada tanggal 30 mei 2017 pukul
10.23) Badan Pusat Statistik Nasional, 2015, Sosial dan Kependudukan ( https://bps.go.id/sosial-
kependudukan data angka kemiskinan di indonesia diakses pada tanggal 30 mei 2017 pukul 13.45)
PDF
Modul
Kementerian
Sosial,
2016, Panduan
PKH
PUSAT/modulkemsos.go.id diakses pada tanggal 30 mei
( https://doc.pdf.UPPPKH 2017 pukul 14.35)
17
