BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Indonesia merupakan negara yang terdiri dari atas ratusan suku bangsa yang masingmasing memiliki adat istiadat, bahasa, agama, dan kepercayaan yang berbeda-beda, sehingga tata kehidupan nasional yang berhubungan dengan interaksi antargolongan mengandung potensi konflik yang besar. Selain itu, karena Indonesia secara geografis merupakan negara kepulauan, hal tersebut perlu diperhitungkan karena Indonesia kaya akan aneka sumber daya alam dan suku bangsa. Melihat dari pandangan historis, Indonesia diwarnai dengan pengalaman sejarah yang tidak menghendaki terulangnya perpecahan dalam lingkungan bangsa dan negara Indonesia. Hal ini dikarenakan kemerdekaan yang diraih oleh bangsa Indonesia merupakan hasil dari semangat persatuan dan kesatuan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia sendiri. Untuk menghindari adanya konflik pemecah bangsa, maka negara Indonesia perlu memiliki prinsip-prinsip dasar sebagai pedoman agar tidak terombang-ambing dalam memperjuangkan kepentingan nasional untuk mencapai cita-cita tujuan nasionalnya. Salah satu pedoman bangsa Indonesia adalah wawasan nasional yang berpijak pada wujud wilayah nusantara. Wawasan nasional dibentuk dan dijiwai oleh paham kekuasaan dan geopolitik yang dianut oleh negara yang bersangkutan. Konsepsi politik kekuasaan menjadi salah satu faktor dalam melaksanakan konsep geopolitik. Hal ini terkait dengan kepentingan nasional yang harus dipertahankan demi tercapainya cita-cita bangsa dan negara.
1.2 Rumusan Masalah Penulisan makalah ini disusun berdasarkan perumusan masalah yang ada, yaitu: 1. Apakah pengertian paham kekuasaan? 2. Apakah paham-paham kekuasaan yang umum dianut oleh negara? 3. Bagaimana penerapan paham kekuasaan di Indonesia? 4. Apakah pengertian dari geopolitik? 5. Jelaskan teori-teori geopolitik.
"
6. Sebutkan jenis-jenis ideologi. 7. Bagaimana ideologi yang dianut oleh Indonesia?
1.3 Batasan Masalah Batasan masalah dalam makalah ini adalah bahwa tim penulis hanya membahas mengenai paham kekuasaan dan geopolitik secara umum dan pengaplikasiannya di Indonesia khususnya, sehingga hal-hal lain yang tidak menyangkut kedua pembahasan utama tidak disajikan dalam makalah ini.
1.4 Tujuan Adapun tujuan dari penyusunan makalah ini adalah : 1. Untuk mengetahui arti dan teori-teori paham kekuasaan. 2. Untuk mengetahui jenis-jenis paham kekuasaan yang berlaku di dunia. 3. Untuk memahami penerapan paham kekuasaan yang berlaku di Indonesia. 4. Untuk mengetahui arti dan teori-teori yang menjelaskan mengenai geopolitik. 5. Untuk memahami penerapan geopolitik dan ideologi yang berlaku di Indonesia.
1.5 Manfaat Penyusunan makalah ini dapat bermanfaat dalam bidang keilmuan, yaitu dapat menjadi bahan referensi penulisan artikel ataupun karya ilmiah yang lain. Selain itu, makalah ini juga dapat menjadi bahan pembelajaran, baik untuk individu tim penyusun ataupun masyarakat umumnya.
#
BAB II PEMBAHASAN
2.1 Paham Kekuasaan Kekuasaan suatu bangsa pada dasarnya dibentuk dan dijiwai oleh paham-paham kekuasaan dan ideologi yang dianut suatu bangsa. Paham-paham kekuasaan yang umum diterapkan di seluruh dunia dan dikemukakan oleh para ahli antara lain adalah sebagai berikut: a) Paham Machiavelli
Paham ini lebih cenderung menghalalkan kekuasaan yang otoriter; kalau Raja adalah Raja yang absolut atau menggunakan sistem seperti Tirani
b) Paham Kaisar Napoleon Bonaparte
Napoleon menegaskan bahwa kekuatan politik harus didukung oleh kekuatan ekonomi (ingat bahwa jatuhnya Pemerintahan Orde Baru akibat krisis moneter dan ujungnya menjadi krisis ekonomi)
c) Paham Jendral Clausewitz
Karena Clausewitz seorang tentara tidak heran bahwa dalilnya tidak lepas dari perang adapun dalilnya bahwa perang adalah kelanjutan politik dengan cara lain. Clausewitz menghalalkan perang untuk mencapai tujuan politik.
d) Paham Fuerbach dan Hegel
Teori Fuerbach dan Hegel melahirkan paham libberalisme yang ujung-ujungnya melahirkan kolonialisme.
e) Paham Lenin
$
Paham Lenin melahirkan komunisme yang berpangkal dari kelompo/komunal yang mementingkan kelompok/Negara sebaliknya faham liberalism lahir dari individualism dimana Negara tidak boleh mencampuri urusan pribadi/warga.
f) Paham Lucien dan Sidney
Karena politik dianggap kotor maka kedua tokou tersebut menghendaki agar berpolitik itu harus santun/politik berbudaya.
2.2 Paham Kekuasaan di Dunia
Berdasarkan teori yang telah dikemukakan, maka lahirlah jenis-jenis paham kekuasaan yang banyak dianut oleh negara-negara di dunia, yaitu :
2.2.1 Komunisme
Komunisme adalah paham yang mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan golongan, di mana paham komunis juga menyatakan semua hal dan sesuatu yang ada di suatu negara dikuasai secara mutlak oleh negara tersebut. Penganut paham ini berasal dari Manifest der Kommunistischen yang ditulis oleh Karl Marx dan Friedrich Engels, sebuah manifes politik yang pertama kali diterbitkan pada 21 Februari 1848 teori mengenai komunis sebuah analisis pendekatan kepada perjuangan kelas (sejarah dan masa kini) dan ekonomi kesejahteraan yang kemudian pernah menjadi salah satu gerakan yang paling berpengaruh dalam dunia politik. Negara yang masih menganut komunisme adalah Tiongkok, Vietnam, Korea Utara, Kuba dan Laos.
2.2.2 Liberalisme
Liberalisme atau liberal adalah sebuah ideologi, pandangan filsafat, dan tradisi politik yang didasarkan pada pemahaman bahwa kebebasan adalah nilai politik yang utama. Secara umum, liberalisme mencita-citakan suatu masyarakat yang bebas, dicirikan oleh kebebasan berpikir bagi para individu. Liberalisme menghendaki adanya, pertukaran gagasan yang bebas, ekonomi pasar yang mendukung usaha pribadi ( private enterprise) yang relatif bebas, dan suatu sistem pemerintahan yang transparan, dan menolak adanya pembatasan
%
terhadap pemilikan individu. Liberalisme dianut oleh negara-negara di berbagai benua, antara lain: a. Benua Amerika: Amerika Serikat, Argentina, Bolivia, Brazil, Cili, Cuba, Kolombia, Ekuador, Honduras, Kanada, Meksiko, Nikaragua, Panama, Paraguay, Peru, Uruguay, Venezuela Aruba, Bahamas, Republik Dominika, Greenland, Grenada, Kosta Rika, Puerto Rico Suriname.
b. Benua Eropa: Albania, Armenia, Austria, Belgia, Bulgaria, Kroasia, Cyprus, Republik Cekoslovakia, Denmark, Estonia, Finlandia, Perancis, Jerman, Yunani, Hungaria, Islandia, Italia, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Macedonia, Moldova, Netherlands, Norwegia, Polandia, Portugal, Romania, Rusia, Serbia Montenegro, Slovakia, Slovenia, Spanyol, Swedia, Switzerland, Ukraina dan United Kingdom Belarusia, Bosnia-Herzegovina, Kepulauan Faroe, Georgia, Irlandia dan San Marino.
c. Benua Asia: India, Iran, Israel, Jepang, Korea Selatan, Filipina, Taiwan, Thailand, Turki Myanmar, Kamboja, Hong Kong, Malaysia dan Singapura.
d. Kepulauan Oceania: Australia dan Selandia Baru.
e. Benua Afrika: Mesir, Senegal dan Afrika Selatan, Aljazair, Angola, Benin, Burkina Faso, Mantol Verde, Côte D'Ivoire, Equatorial Guinea, Gambia, Ghana, Kenya, Malawi, Maroko, Mozambik, Seychelles, Tanzania, Tunisia, Zambia dan Zimbabwe.
2.2.3 Kapitalisme
Kapitalisme atau kapital adalah suatu paham yang meyakini bahwa pemilik modal bisa melakukan usahanya untuk meraih keuntungan sebesar-besarnya. Kapitalisme memiliki sejarah yang panjang, yaitu sejak ditemukannya sistem perniagaan yang dilakukan oleh pihak swasta. Di Eropa, hal ini dikenal dengan sebutan guild sebagai cikal bakal kapitalisme. Adam Smith adalah tokoh ekonomi kapitalis klasik yang menyerang merkantilisme yang dianggapnya kurang mendukung ekonomi masyarakat. Ia menyerang para psiokrat yang menganggap tanah adalah sesuatu yang paling penting dalam pola produksi. Gerakan produksi haruslah bergerak sesuai konsep MCM (Modal-Comodity-Money, modalkomoditas-uang), yang menjadi suatu hal yang tidak akan berhenti karena uang akan beralih
&
menjadi modal lagi dan akan berputar lagi bila diinvestasikan. Adam Smith memandang bahwa ada sebuah kekuatan tersembunyi yang akan mengatur pasar (invisible hand), maka pasar harus memiliki laissez-faire atau kebebasan dari intervensi pemerintah. Pemerintah hanya bertugas sebagai pengawas dari semua pekerjaan yang dilakukan oleh rakyatnya. Negara yang menganut paham kapitalisme adalah Inggris, Belada, Spanyol, Australia, Portugis, dan Perancis.
2.2.4 Fasisme
Fasisme merupakan sebuah paham politik yang mengangungkan kekuasaan absolut tanpa demokrasi. Dalam paham ini, nasionalisme yang sangat fanatik dan juga otoriter sangat kentara. Kata fasisme diambil dari bahasa Italia, fascio, sendirinya dari bahasa Latin, fascis, yang berarti seikat tangkai-tangkai kayu. Ikatan kayu ini lalu tengahnya ada kapaknya dan pada zaman Kekaisaran Romawi dibawa di depan pejabat tinggi. Fascis ini merupakan simbol daripada kekuasaan pejabat pemerintah. Negara yang menganut paham faiisme adalah Italia, Jerman dan Jerman.
2.2.5 Sosialisme
Sosialisme atau sosialis adalah paham yang bertujuan membentuk negara kemakmuran dengan usaha kolektif yang produktif dan membatasi milik perseorangan. Sosialisme dapat mengacu ke beberapa hal yang berhubungan dengan ideologi atau kelompok ideologi, sistem ekonomi, dan negara. Istilah ini mulai digunakan sejak awal abad ke-19. Dalam bahasa Inggris, istilah ini digunakan pertama kali untuk menyebut pengikut Robert Owen pada tahun 1827. Di Perancis, istilah ini mengacu pada para pengikut doktrin Saint-Simon pada tahun 1832 yang dipopulerkan oleh Pierre Leroux dan J. Regnaud dalam l'Encyclopédie Nouvelle[1]. Penggunaan istilah sosialisme sering digunakan dalam berbagai konteks yang berbeda-beda oleh berbagai kelompok, tetapi hampir semua sepakat bahwa istilah ini berawal dari pergolakan kaum buruh industri dan buruh tani pada abad ke-19 hingga awal abad ke-20 berdasarkan prinsip solidaritas dan memperjuangkan masyarakat egalitarian yang dengan sistem ekonomi menurut mereka dapat melayani masyarakat banyak daripada hanya segelintir elite. Negara yang menganut paham sosialisme adalah Kuba dan Venezuela.
'
2.2.6 Anarkisme
Anarkisme yaitu suatu paham yang mempercayai bahwa segala bentuk negara, pemerintahan, dengan kekuasaannya adalah lembaga-lembaga yang menumbuhsuburkan penindasan terhadap kehidupan, oleh karena itu negara, pemerintahan, beserta perangkatnya harus dihilangkan/dihancurkan. Secara spesifik pada sektor ekonomi, politik, dan administratif, Anarki berarti koordinasi dan pengelolaan, tanpa aturan birokrasi yang didefinisikan secara luas sebagai pihak yang superior dalam wilayah ekonomi, politik dan administratif (baik pada ranah publik maupun privat).
2.2.7 Nasionalisme
Nasionalisme adalah satu paham yang menciptakan dan mempertahankan kedaulatan sebuah negara (dalam bahasa Inggris "nation") dengan mewujudkan satu konsep identitas bersama untuk sekelompok manusia. Para nasionalis menganggap negara adalah berdasarkan beberapa "kebenaran politik" ( political legitimacy). Bersumber dari teori romantisme yaitu "identitas budaya", debat liberalisme yang menganggap kebenaran politik adalah bersumber dari kehendak rakyat, atau gabungan kedua teori itu. Jenis dari nasionalis itu, antara lain:
1. Nasionalisme kewarganegaraan (atau nasionalisme sipil) adalah sejenis nasionalisme dimana negara memperoleh kebenaran politik dari penyertaan aktif rakyatnya, "kehendak rakyat"; "perwakilan politik". Teori ini mula-mula dibangun oleh Jean-Jacques Rousseau.
2. Nasionalisme etnis adalah sejenis nasionalisme di mana negara memperoleh kebenaran politik dari budaya asal atau etnis sebuah masyarakat. Dibangun oleh Johann Gottfried von Herder, yang memperkenalkan konsep Volk (bahasa Jerman untuk "rakyat").
3. Nasionalisme romantik (juga disebut nasionalisme organik, nasionalisme identitas) adalah lanjutan dari nasionalisme etnis dimana negara memperoleh kebenaran politik secara semulajadi ("organik") hasil dari bangsa atau ras; menurut semangat romantisme.
(
4. Nasionalisme Budaya adalah sejenis nasionalisme dimana negara memperoleh kebenaran politik dari budaya bersama dan bukannya "sifat keturunan" seperti warna kulit, ras dan sebagainya.
5. Nasionalisme kenegaraan ialah variasi nasionalisme kewarganegaraan, selalu digabungkan dengan nasionalisme etnis.
6. Nasionalisme agama ialah sejenis nasionalisme dimana negara memperoleh legitimasi politik dari persamaan agama.
2.3 Demokrasi sebagai Paham Kekuasaan yang digunakan di Indonesia
Demokrasi adalah bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warganegara) atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut.Salah satu pilar demokrasi adalah prinsip trias politica yang membagi ketiga kekuasaan politik negara (eksekutif, yudikatif, legislatif). Berawal dari kemenangan Negara-negara Sekutu terhadap negara-negara Jerman, Italia & Jepang pada Perang Dunia II (1945), dan disusul kemudian dengan keruntuhan Uni Soviet yang berlandasan paham Komunisme di akhir Abad XX , maka paham Demokrasi paham yang mendominasi tata kehidupan umat manusia di dunia dewasa ini. Di dalam praktek kehidupan kenegaraan sejak masa awal kemerdekaan hingga saat ini, ternyata paham demokrasi perwakilan yang dijalankan di Indonesia terdiri dari beberapa model demokrasi perwakilan yang saling berbeda satu dengan lainnya. Dalam bentuk yang sederhana, pelaksanaan demokrasi langsung dapat kita lihat dalam masyarakat Indonesia, misalnya dalam pemilihan kepala desa. Rakyat dapat langsung memilih kepala desanya dengan cara yang sangat sederhana. Secara resmi, demokrasi sudah dijadikan dasar bagi kebanyakan pemerintahan negara-negara di dunia. Namun dalam perwujudannya, terdapat bermacam-macam jenis demokrasi menurut kondisi dalam negeri negara yang bersangkutan. Jenis-jenis demokrasi yang ada di dunia saat ini adalah: a.
Demokrasi Presidentil.
)
Demokrasi presidetil disebut juga sebagai demokrasi presidensial. Dalam demokrasi presidensial, orang-orang yang menjalankan pemerintahan (para menteri dalam susunan kabinet presidensial) bertanggungjawab kepada presiden karena yang memilih menterimenteri itu adalah presiden. Negara yang menganut sistem demokrasi presidensial antara lain negara Pakistan pada masa pemerintahan Presiden Ayub Khan tahun 1960. Negara Indonesia pada tahun 1966 menjalankan demokrasi presidentil. b.
Demokrasi Parlementer. Adalah paham demokrasi yang menempatkan kedudukan badan legislatif lebih tinggi
dari
padabadan
eksekutif.
Kepala
pemerintahan
dipimpin
oleh
seorang
Perdana
Menteri.Perdana menteri dan menteri-menteri dalam kabinet diangkat dan diberhentikanoleh parlemen. Dalam demokrasi parlementer Presiden menjabat sebagai kepalanegara. Dalam demokrasi
parlementer,
orang-orang
yang
menjalankan
pemerintahan
(eksekutif)
bertanggungjawab kepada parlemen dan kekuasaan legislatif (DPR) berada di atas kekuasaan eksekutif. Para menteri kabinet bertanggungjawab kepada badan legislatif. Kabinet harus mendapat kepercayaan dari DPR dan DPR dapat memberikan mosi tidak percaya kepada kabinet. Negara yang menjalankan demokrasi parlementer dalam pemerintahan mereka antara lain Belgia, Belanda, Perancis dan Indonesia pada masa Demokrasi Liberal (tahun 1950 sampai 1959). c.
Demokrasi Dengan Sistem Pemisahan Kekuasaan. Sistem demokrasi dengan pemisahan kekuasaan hampir sepenuhnya diterapkan di
negara Amerika Serikat. Kekuasaan legislatif dipegang oleh Kongres, kekuasaan eksekutif dipegang oleh Presiden, sedangkan kekuasaan yudikatif dipegang oleh Mahkamah Agung. Masing-masing badan berdiri sendiri dan terpisah satu sama lain. Kekuasaan yang diberikan pada setiap badan dibatasi untuk mencegah penumpukan kekuasaan. Antar lembaga negara bekerja dengan saling mengawasi sehingga terjadi keseimbangan diantara lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif. d.
Demokrasi Melalui Referendum Dan Inisiatif Rakyat. Referendum adalah pemungutan suara rakyat mengenai suatu rencana pemberlakukan
undang-undang. Sistem demokrasi melalui referendum ini berlaku di negara Swiss. Setiap wilayah administratif di Swiss disebut sebagai kanton. Kanton-kanton tersebut berbentuk republik yang masing-masing kanton memiliki kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif.
*
Dalam praktek demokrasi di negara Swiss, tugas legislatif berada di bawah pengawasan rakyat. Pengawasan oleh rakyat dilakukan melalui referendum. Referendum dibagi menjadi dua, yaitu referendum obligator dan referendum fakultatif. Referendum obligator atau referendum wajib adalah pemungutan suara rakyat yang wajib dilakukan untuk suatu rencana undang-undang dasar negara bagian atau undangundang lain yang dianggap penting. Sedangkan referendum fakultatif adalah pemungutan suara rakyat mengenai rencana undang-undang yang tidak diharuskan, kecuali jika pada masa tertentu setelah rencana undang-undang itu diumumkan sejumlah rakyat meminta diadakan referendum. Yang paling mencolok dari sistem demokrasi melalui referendum adalah pengawasan dilakukan oleh rakyat dengan cara referendum. Sistem referendum menunjukkansuatu sistem pengawasan langsung oleh rakyat. Ada 2 cara referendum, yaitu referendum obligator dan fakultatif. Referendum obligator atau wajib lebih menekankan pada pemungutan suara rakyat yang wajib dilakukan dalam merencanakan pembentukan UUD negara, sedangkan referendum fakultatif, menenkankan pada pungutan suara tentang rencana undang-undang yang sifatnya tidak wajib. 2.4 Teori Geopolitik 2.4.1 Pengertian Geopolitik Geopolitik adalah ilmu yang mempelajari gejala-gejala politik dari aspek geografi. Arti geopolitik secara harfiah adalah geo asal dari geografi dan politik artinya pemerintahan jadi geopolitik artinya cara menyelenggarakan suatu pemerintahan yang disesuaikan / ditentukan oleh kondisi / konfigurasi geografinya (contoh NKRI memilih Negara Kesatuan karena kondisi/konfigurasi geografinya berupa Negara Kepulauan). Geopolitik diartikan sebagai pertimbangan-pertimbangan dalam menentukan alternatif kebijakan dasar nasional untuk mewujudkan tujuan tertentu. Dalam pelaksanaannya geopolitik ini yaitu kebijakan pelaksanaan dalam menentukan tujuan, sarana-sarana serta cara penggunaan sarana tersebut guna mencapai tujuan nasional dengan memanfaatkan konstelasi geografis suatu negara. 2.4.2 Teori Geopolitik a. Frederick Ratzel (Teori Ruang ; 1897)
"+
Ratsel menyatakan bahwa negara dalam hal-hal tertentu dapat disamakan dengan organism, yaitu mengalami fase kehidupan dalam kombinasi dua atau lebih antara lahir, tumbuh, berkembang, mencapai puncak, surut dan mati. Inti ajaran Ratzel adalah teori ruang yang ditempati oleh kelompok-kelompok politik (negara-negara) yang mengembangkan hukum ekspansionisme baik di bidang gagasan, perutusan maupun produk. Untuk membuktikan keunggulan yakni negara harus mengambil dan menguasai satuan-satuan politik yang berkaitan terutama yang bernilai strategis dan ekonomis. Ratzel memprediksi bahwa pada akhirnya di dunia ini hanya tinggal negara unggul bisa bertahan hidup dan menjamin kelangsungan hidupnya. Pertumbuhan negara dapat dianalogikan (disamakan/mirip) dengan pertumbuhan organisme (mahluk hidup) yang memerlukan ruang hidup, melalui proses,lahir, tumbuh,berkembang, mempertahankan hidup tetapi dapat juga menyusut dan mati. Negara identik dengan suatu ruang yang ditempati oleh kelompok politik dalam arti kekuatan. Makin luas potensi ruang makin memungkinkan kelompok politik itu tumbuh (teori ruang). Suatu bangsa dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya tidak terlepas dari hukum alam. Hanya bangsa yang unggul yang dapat bertahan hidup terus dan langgeng. Semakin tinggi budaya bangsa semakin besar kebutuhan atau dukungan sumber daya alam. Apabila tidak terpenuhi maka bangsa tsb akan mencari pemenuhan kebutuhan kekayaan alam diluar wilayahnya (ekspansi). b. Rudolf Kjellen (Teori Kekuatan) Kjellen mengembangkan teori ruang Ratzel dengan menganggap bahwa negara sebagai organism dirumuskan ke dalam sistem politik/pemerintahan melalui 5 pembidangan yaitu : 1) Kratopolitik (politik pemerintahan), 2) Ekono-politik, 3) Sosiopolitik, 4) Demopolitik dan 5) Geopolitik.
""
Inti ajaran Kjellen adalah tiap negara di samping berupaya untuk menjaga kelangsungan hidupnya, juga mewajibkan bangsanya untuk berswase mbada mengembangkan kekuatan nasionalnya secara terusa menerus. Dampak pengembangan kekuatan nasional memberikan dua arti penting, 1) Ke dalam : Menumbuhkan kesatuan dan persatuan yang harmonis dan 2) Ke luar : Dalam pemekaran wilayah dapat memperoleh batas-batas yang jelas dengan negara-negara di sekitarnya. Kjellen memprediksi bahwa pergulatan antara kekuatan kontinental (darat) dengan kekuatan maritime (laut) pada akhirnya akan dimenangkan oleh kekuatan kontinentak sekaligus menguasai pengawasan di laut. Negara sebagai satuan biologi, suatu organisme hidup. Untuk mencapai tujuan negara, hanya dimungkinkan dengan jalan memperoleh ruang (wilayah) yang cukup luas agar memungkinkan pengembangan secara bebas kemampuan dan kekuatan rakyatnya. Negara merupakan
suatu
sistem
politik/pemerintahan
yang
meliputi
bidang-bidang:
geopolitik,ekonomipolitik, demopolitik,sosialpolitik dan kratopolitik. Negara tidak harus bergantung pada sumber pembekalan luar, tetapi harus mampu swasembada serta memanfaatkan kemajuan kebudayaan dan teknologi untuk meningkatkan kekuatan nasional. c. Karl Houshoffer (Teori Ekspansionisme : 1896-1946) Karl Houshoffer mengajarkan faham geopolitik sebagai ajaran ekspansionisme dalam bentuk politik geografi yang menitikberatkan pada soal-soal strategi perbatasan, ruang hidup bangsa dan tekana rasial, ekonomi dan sosial sebagai faktor yang mengharuskan pembagian baru kekayaan dunia. Inti faham geopolitik Houshoffer pada dasarnya a dalah penyempurnaan teori Kjellen, yaitu : 1)
Kekuasaan imperium daratan pada akhirnya menguasai imperium lautan
2)
Akan timbul negara-negara besar di Eropa, Asia dan Afrika. Prediksi Houshoffer tersebut,dalam banyak hal telah mendorong lahirnya Nazi Jerman
di bawah Hitler yang bersemboyan Jerman Raya di atas semua Negara sedangkan di Asia lahir chauvinisme Jepang dengan semboyan Hako I Chiu yaitu menjadikan Jepang sebagai pemimpin Asia, cahaya Asia dan pelopor Asia (Tiga A).Pandangan Karl Haushofer ini
"#
berkembang di Jerman dibawah kekuasan Aldof Hitler, juga dikembangkan ke Jepang dalam ajaran Hako Ichiu yang dilandasi oleh semangat militerisme dan fasisme. Pokok– pokok teori Haushofer ini pada dasarnyamenganut teori Kjellen, yaitu sebagai berikut : 1) Kekuasan imperium daratan yang kompak akan dapat mengejar kekuasan imperium maritim untuk menguasai pengawasan dilaut. 2) Negara besar didunia akan timbul dan akan menguasai Eropa, Afrika, dan Asia barat (Jerman dan Italia) serta Jepang di Asia timur raya. 3) Geopolitik adalah doktrin negara yang menitik beratkan pada soal strategi perbatasan. 4) Geopolitik adalah landasan bagi tindakan politik dalam perjuangan kelangsungan hidup untuk mendapatkan ruang hidup (wilayah). d. Sir Harold Mackinder (Wawasan Benua) Mackinder merupakan penganut teori kekuatan, yang mencetuskan wawasan benua sebagai konsep pengembangan kekuatan darat. Teorinya menyatakan bahwa “barang siapa menguasai daerah jantung (haertland) yaitu Eropa-Asia akan dapat menguasai pulau-pulau dunia dan akhirnya akan menjadi penguasa dunia.Teori ahli Geopolitik ini menganut “konsep kekuatan”. Ia mencetuskan wawasan benua yaitu konsep kekuatan di darat.Ajarannya menyatakan ; barang siapa dapat mengusai “daerah jantung”, yaitu Eropa dan Asia, akan dapat menguasai “pulau dunia” yaitu Eropa, Asia, Afrika dan akhirnya dapat mengusai dunia. e. Sir Walter Raleigh dan Alfred Thayer Mahan (Wawasan Bahari) Teori Raleigh dan Mahan pada dasarnya adalah teori kekuatan lautan/bahari. Mereka mengatakan bahwa siapa yang menguasai lautan akan menguasai jalur perdagangan dunia, yang berarti menguasai kekuatan dunia sehingga akhirnya akan dapat menguasai dunia. Barang siapa menguasai lautan akan menguasai “perdagangan”. Menguasai perdagangan berarti menguasai “kekayaan dunia” sehinga pada akhirnya menguasai dunia. f. W. Michel dan John Frederick Charles Fuller (Wawasan Dirgantara) Mitchel dan Fuller berpendapat bahwa kekuatan udara merupakan kekuatan yang paling menentukan penguasaan dunia. Keunggulan yang dimiliki dirgantara adalah pengembangan kekuatan di udara, memiliki daya tangkis yang andal dari berbagai ancaman lawan dalam tempo cepat, dasyat dan dampaknya sangat mengerikan lawan sehingga tidak
"$
ada kesempatan bagi lawan untuk bergerak. Kekuatan di udara justru yang paling menentukan. Kekuatan di udara mempunyai daya tangkis terhadap ancaman dan dapat melumpuhkan kekuatan lawan dengan penghancuran dikandang lawan itu sendiri agar tidak mampu lagi bergerak menyerang. g. Nocholas J. Spykman (Teori Daerah Batas/Rimland) Teori Spykman juga disebut Wawasan Kombinasi, yaitu teori menghubungkan kekuatan darat, laut dan udara, yang dalam pelaksanaannya disesuikan kondisi dan kebutuhan. Nocholas mengatakan bahwa siapa yang mampu mengkombinasi kekuatan darat, laut dan udara akan menguasai daerah batas antar bangsa secara permanen dan abadi. Teori daerah batas (rimland) yaitu teori wawasan kombinasi,yang menggabungkan kekuatan darat, laut, udara dan dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan keperluan dan kondisi suatu negara. 2.4.3 Teori Geopolitik di Indonesia Pembangunan geopolitik Indonesia sudah dimulai oleh para pendiri bangsa melalui ikrar sumpah pemuda, satu nusa yang berarti keutuhan ruang nusantara, satu bangsa yang merupakan landasan kebangsaan Indonesia, satu bahasa yang merupakan faktor pemersatu seluruh ruang nusantara beserta isinya. Unsur-unsur dasar Wawasan Nusantara dalam mencapai kesatuan dan keserasian dapat ditinjau melalui kesatuan wilayah kesatuan bangsa, kesatuan sosial budaya, kesatuan ekonomi, kesatuan pertahanan dan keamanan. Berdasarkan hal tersebut, pembangunan geopolitik di Indonesia sendiri hanya akan efektif apabila dilandasi oleh wawasan kebangsaan yang mantap. Konsepsi geopolitik khas Indonesia itu kemudian dirumuskan menjadi acuan dasar yang
diberi
nama
Wawasan
Nusantara,
berbunyi
sebagai
berikut:
“Wujud suatu Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai suatu Negara kepulauan yang dalam kesemestaannya merupakan satu kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan untuk mencapai tujuan nasional dan cita-cita perjuangan bangsa melalui pembangunan nasional segenap potensi darat, laut dan angkasa secara terpadu.” 2.5 Jenis-Jenis Ideologi di Dunia
"%
Dalam pengaplikasiannya, ideologi dibedakan menjadi beberapa jenis dengan ciri khas masing-masing, yaitu: a. Ideologi Terbuka Ideologi terbuka adalah sitem pemikiran yang memiliki ciri-ciri, sebagai berikut: 1. Merupakan kekayaan rohani, moral, dan kebudayaan masyarakat (falsafah). Jadi, bukan keyakinan ideologissekelompok orang, melainkan kesepakatan masyarakat. 2. Tidak diciptakan oleh negara, tetapi ditemukan dalam masyarakat sendiri. Ia adalah milik seluruh rakyat dan bisa digali dan ditemuksn dalam kehidupan mereka. 3. Isinya tidak langsung operasional. Sehingga setiap generasi baru dapat dan perlu menggali kembali falsafah tersebut dan mencari implikasinya dalam situasi ke-kini-an mereka. 4. Tidak pernah memaksa kebebasan dan tanggung jawab masyarakat, melainkan menginspirasi masyarakat untuk berusaha hidup bertanggung jawab sesuai dengan falsadah itu. 5. Menghargai pluralitas, sehingga dapat diterima warga masyarakat yang berasal dari berbagai latar belakang budaya dan agama. b. Ideologi Tertutup Ideologi tertutup adalah suatu sistem emikiran tertutup dan sifatnya mutlak yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut : 1. Bukan merupakan cita-cita yang sudah hidup dalam masyarakat, melainkan cita-cita sebuah kelompok yang digunakan sebagai dasar untuk mengubah masyarakat. 2. Apabila kelompok tersebut berhasil menguasai negara, ideologinya itu akan dipaksakan kepada masyarakat. Nilai-nilai, norma-norma, dan berbagai segi kehidupan masyarakat akan diubah sesuai dengan ideologi tersebut. 3. Bersifat totaliter, artinya mencakup/ mengurusi semua bidang kehidupan. Ideologi tertutup ini cenderung cepat-cepat berusaha menguasai bidang informasi dan pendidikan. Oleh karena kedua bidang tersebut merupakan sarana efektif untuk mempengaruhi perilaku masyarakat. 4. Pluralisme pandangan dan kebudayaan ditiadakan, hak asasi tidak dihormati.
"&
5. Menuntut nasyarakat untuk memiliki kesetiaan total dan kesediaan untuk berkorban bagi ideologi tersebut. 6. Isi ideologi tidak hanya nilai-nilai dan cita-cita, tetapi tuntutan-tuntutan konkret dan operasional yang keras, mutlak, dan total. c. Ideologi Komperenhensif Ideologi Komprehensif didefinisikan sebagai suatu sistem pemikiran menyeluruh mengenai semua aspek kehidupan sosial. Dalam ideologi ini terdapat suatu cita-cita yang bertujuan untuk melakukan transformasi sosial secara besar-besaran menuju bentuk tertentu. d. Ideologi Partikular Didefinisikan sebagai suatu keyakinan-keyakinan yang tersusun secara sistematis dan terkait erat dengan kepentingan satu kelas sosial tertentu dalam masyarakat 2.5.1 Pancasila sebagai Ideologi Indonesia Indonesia telah merdeka lebih dari 60 tahun, selama itu pula peran dan fungsi Pancasila sebagai ideologi diuji. Peran dan fungsi ideologi Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia dan ideologi terbuka adalah sebagai berikut : a. Pancasila sebagai Ideologi Persatuan Peran Pancasila yang paling sangat menonjol sejak Indonesia merdeka adalah dalam mempersatukan rakyat Indonesia menjadi bangsa yang memiliki kepribadian dan percaya pada diri sendiri. Bangsa Indonesia sebagai bangsa yang majemuk membutuhkan pembentukan pembangunan watak bangsa. Hal ini oleh Presiden Soekarno disebut nation and character building yang bertujuan untuk menggalang persatuan dan kesatuan. Berbagai perbedaan pemikiran dan pandangan hidup masyarakat indonesia disatukan dalam payung pancasila. b. Pancasila sebagai Ideologi Persatuan Perkembangan berbagai paham di dunia dan derasnya arus globalisasi harus mampun dihadapi bangsa Indonesia agar tidak terseret arus global yang belum tentu baik dan menguntungkan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, untuk menjawab tantangan tersebut maka ideologi Pancasila harus dijunjung tinggi. Keterbukaan bukan berarti mengubah Pancasila, melainkan mewujudkan nilai nilai Pancasila secara lebih konkret sehingga memiliki kemampuan yang lebih tajam dalam memecahkan masalah masalah baru dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
"'
Secara umum, fungsi dan peranan Pancasila adalah sebagai dasar negara. Hal ini mengandung arti bahwa pancasila digunakan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan ketatanegaraan yang meliputi bidang ideologi, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Fungsi dan peranan pancasila sebelumnya telah kita kenal, yaitu sebagai berikut: 1. Jiwa bangsa Indonesia 2. Jiwa kepribadian bangsa Indonesia 3. Sumber dari segala sumber hukum 4. Perjanjian leluhur bangsa 5. Pandangan hidup yang mempersatukan bansa Indonesia 6. Cita cita dan tujuan seluruh bangsa Indonesia 7. Satu satunya asa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara 8. Modal pembangunan c. Pancasila sebagai Ideologi Pembangunan Pancasila sesuai dengan kodrat manusia dan martabat manusia. Nilai nilai pancasila ini mendasari bahwa pembangunan nasional pada hakikatnya adalah pembangunan manusia indonesia seluruhnya dan pembangunan manusia indonesia seutuhnya. Pancasila sebagai ideologi pembangunan mendorong pembangunan di Indonesia bukan hanya dalam pembangunan fisik semata melainkan juga pembangunan sumber daya manusia. d. Implikasi Pancasila sebagai Ideologi Terbuka Penerimaan ini tidak mudah, karena ada kekhawatiran dalam keterbukaan bertentangan dengan nilai pancasila, yang memungkinkan munculnya liberalisme, fasisme. Penerimaannya ialah kita menggunakan pancasila sebagai acuan, misalnya sebagai landasan konseptual untuk kebijaksanaan deregulasi dan debirokrasi yang tidak berkonotasi liberalisme. e. Pembatasan Keterbukaan Ideologi Ideologi berarti sistem ide masyarakat yang sistematis dan konsisten dalam gagasangagasannya. Berarti unsur unsurnya harus serasi, selaras, dan seimbang dengan Eka Pancakarsa, GBHN, Repelita, SPPN, RPJM, RKP ditinjau secara berkala agar tetap aktual. Keterbukan idologi ada batas-batas yang tidak dapat dilanggar, yaitu: -
Stabilitas nasional yang dinamis
-
Larangan terhadap ideologi marxisme, leninisme, komunisme
-
Mencegah berkembangnya liberalisme
"(
-
Larangan tehadap pandangan ektrim yang menggelisahkan kehidupan masyarakat
-
Penciptaan norma baru harus melalui konsensus.
2.5.2 Hambatan dan Tantangan dalam Berideologi Pancasila Dalam masyarakat majemuk seperti di Indonesia, terdapat potensi konflik yang besar mengingat adanya berbagai nilai-nilai yang dianut oleh berbagai kelompok masyarakat, dan hal ini dapat pula bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Untuk itu perlu diketengahkan di sini hambatan dan tantangan, baik itu dari negara sendiri maupun dari luar negeri. Hambatan muncul karena adanya perbedaan aliran pemikiran, misalnya : a. Paham individualistis. Negara adalah masyarakat hukum yang disusun atas kontrak semua individu dalam masyarakat. Disini kepentingan harkat dan martabat manusia dijunjung tinggi. Hak kebebasan individu hanya dibatasi oleh hak yang sama yang dimiliki individu lain, bukan oleh kepentingan masyarakat. b. Paham golongan. Negara adalah suatu susunan golongan (kelas) untuk menindas kelas lain. Paham ini berhubungan dengan paham materialisme sejarah (suatu ajaran yang bertitik tolak pada hubungan-hubungan produksi dan kepemilikan sarana produksi serta berakibat pada munculnya dua kelas yang bertentangan, kelas buruh dan kelas majikan dan semua itu terjadi dan berada dalam sejarah kehidupan manusia. c. Isu, penyebaran berita bohong dan fitnah atau desas desus dengan tujuan tertentu. d. Gejala-gejala negative, antara lain pola hidup konsumtif, sikap mental individualistis, pemaksaan kehendak, kemalasan, penurunan disiplin dan lain lain. •
Tantangan dari dalam negeri
a. Tantangan yang disebabkan
disintegrasi, tidak
puasnya
adanya sikap
daerah
permasalahan-permasalahan menimbulkan
permasalahan-
permasalahan yang dapat menghancurkan persatuan dan kesatuan NKRI, seperti lepasnya Timor Timur pada tahun 1999. b. Pemberontakan-pemberontakan sejak jaman Revolusi c. Tantangan dari masalah agama : adanya usaha-usaha yang timbul karena keinginan untuk mengganti
Pancasila dengan symbol keagamaan, antara lain: Gerakan
Republik Maluku Selatan (RMS).
")
d. Tantangan dari masalah SARA : adanya perpecahan yang mengatas namakan SARA menyebabkan beberapa peristiwa yang dapat menghancurkan Pancasila antara lain: Peristiwa Poso, Peristiwa Tanjung Periok, Peristiwa Mei 1998, dan masih banyak lagi. •
Tantangan dari Luar Negeri
a. Adanya tantangan dari ideologi lain yang ingin mengganti ideologi Pancasila dengan ideologi lain. b. Adanya intervensi dari negara lain untuk menghancurkan NKRI contohnya privatisasi BUMN atau campur tangan Amerika dalam penanganan hukum dan keamanan di Indonesia.oleh karena itu, Pancasila bagaimana pun juga akan berusaha untuk tetap mempertahankan diri dari segala macam tantangan tersebut demi kelangsungan negara Indonesia.
.
"*
BAB III KESIMPULAN
Suatu paham kekuasaan yang berlaku di suatu negara merupakan cerminan dari negara itu sendiri, di mana dari paham kekuasaan itu maka akan berlaku suatu ideologi yang menjadi dasar dari negara tersebut. Indonesia menganut paham demokrasi, di mana saat ini demokrasi yang berlaku di Indonesia digandengkan dengan kata “reformasi”, karena telah melalui berbagai penyesuaian. Geopolitik merupakan suatu cara penyelenggaraan pemerintah yang disesuaikan dengan kondisi atau konfigurasi geografinya, di mana sistem geopolitik di Indonesia disebut Wawasan Nusantara, yang memiliki makna khusus tersendiri dan ditinjau dari berbagai aspek, salah satunya bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan. Sebagai suatu bangsa, Indonesia tentu memiliki ideologi, yang dikenal sebagai Pancasila. Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia haruslah dijunjung tinggi dan diaplikasikan dalam kehidupan sebagai rasa tanggung jawab oleh warga negara, serta menjadi tameng untuk menghadapi tantangan dan hambatan yang mungkin saja dapat menimbulkan berbagai macam konflik apabila ideologi Pancasila tersebut diabaikan.
#+
Daftar Pustaka
Listyarti,Retno.2007. Pendidikan Kewarganegaraan.Jakarta:Penerbit Erlangga. http://www.yuksinau.com/2016/10/pengertian-dan-ciri-ideologi-kapitalisme.html. [Diakses pada 25 April 2017) Rahayu, Minto.2007. Pendidikan Kewarganegaraan Perjuangan Menghidupi Jati Diri Bangsa. Grasindo :
Depok.
Saputra, Lukman Surya. 2007. Pendidikan Kewarganegaraan: Menumbuhkan nasionalisme dan Pratritisme. PT Setia Purna Inves: Bandung.
#"
