1. Pengertian Geopolitik dan Pentingnya Bagi Indonesia Geopolitik berasal dari dua kata, yaitu “geo” dan “politik”. Maka, Membicarakan pengertian geopolitik tidak terlepas dari pembahasan mengenai masalah geografi dan politik. “Geo” yang artinya Bumi atau Planet Bumi. Menurut Preston E. James, geografi mempersoalkan tata ruang, yaitu sistem dalam hal menempati suatu ruang di permukaan Bumi. Dengan demikian geografi
bersangkut-paut
dengan
interrelasi
antara
manusia
dengan
lingkungan tempat hidupnya. Sedangkan politik, selalu berhubungan dengan kekuasaan atau pemerintahan. Dalam studi Hubungan Internasional, geopolitik merupakan suatu kajian yang melihat masalah atau hubungan internasional dari sudut pandang ruang atau geosentrik. Konteks teritorial di mana hubungan itu terjadi bervariasi dalam fungsi wilayah dalam interaksi, lingkup wilayah, dan hirarki aktor: dari nasional, internasional, sampai benua-kawasan, juga provinsi atau lokal. Dari beberapa pengertian diatas, pengertian geopolitik dapat lebih disederhanakan lagi. Geopolitik adalah suatu studi yang mengkaji masalah-masalah geografi, sejarah dan ilmu sosial, dengan merujuk kepada politik internasional. Geopolitik mengkaji makna strategis dan politis suatu wilayah geografi, yang mencakup lokasi, luas serta sumber daya alam wilayah tersebut. Geopolitik mempunyai 4 unsur yang pembangun, yaitu keadaan geografis, politik dan strategi, hubungan timbal balik antara geografi dan politik, serta unsur kebijaksanaan. Negara tidak akan pernah mencapai persamaan yang sempurna dalam segala hal. Keadaan suatu negara akan selalu sejalan dengan kondisi dari kawasan geografis
yang mereka tempati. Hal
yang paling utama
mempengaruhi keadaan suatu negara adalah kawasan yang berada di sekitar negara itu sendiri, atau dengan kata lain, negara-negara di sekitarnya/negara tetangga merupakan pengaruh yang paling besar. Untuk dapat mempertahankan Negara, kita sebagai bangsa harus mempunyai kesatuan cara pandang yang dikenal sebagai Wawasan Nasional.
Konsep Wawasan Nasional setiap bangsa berbeda. Hal ini berkaitan dari profil bangsa, sejarah, pandangan hidup, ideologi, budaya, politik, dan geografi. Kedua unsure pokok yaitu profil bangsa dan kondisi geografi sebuah bangsa inilah yang harus diperhatikan dalam membuat konsep geopolitik bangsa dan Negara. Konsep geopolitik ini memainkan peran yang sangat penting dalam pembinaan kerja sama dan penyelesaian konflik antar Negara yang mungkin muncul dalam proses pencapaian tujuan. Geopolitik atau Wawasan Nasional Indonesia dinamakan Wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara merupakan cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai dirinya yang bhineka, dan lingkungan geografinya yang berwujud Negara kepulauan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Wawasan Nusantara ini dijiwai dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan wilayah dan tetap menghargai serta menghormati kebhinekaan dalam setiap aspek kehidupan nasional untuk mencapai tujuan nasional. Geopolitik, dibutuhkan oleh setiap negara di dunia, untuk memperkuat posisinya terhadap negara lain, untuk memperoleh kedudukan yang penting di antara masyarakat bangsa-bangsa, atau secara lebih tegas lagi untuk menempatkan diri pada posisi yang sejajar di antara negara-negara raksasa. 2. Kedudukan dan Fungsi Wawasan Nusantara Kedudukan Wawasan Nusantara Wawasan Nusantara sebagai Wawasan Nasional Bangsa Indonesia merupakan ajaran yang diyakini kebenaran oleh seluruh rakyat agar tidak terjadi
penyesatan
dan
penyimpangan
dalam
upaya
mencapai
dan
mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional. Dengan demikian, Wawasan Nusantara menjadi landasan visional dalam menyelenggarakan kehidupan nasional. Wawasan Nusantara dalam paradigma nasional dapat dilihat dari spesifikasinya sebagai berikut : a. Pancasila
sebagai
falsafah,
ideologi
berkedudukan sebagai landasan idiil.
bangsa,
dan
dasar
negara;
b. Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 sebagai landasan konstitusi negara; berkedudukan sebagai landasan konstitusional. c. Wawasan Nusantara sebagai visi nasional; berkedudukan sebagai landasan konsepsional. d. Ketahanan Nasional sebagai konsepsi nasional; berkedudukan sebagai landasan konsepsional. e. GBHN sebagai politik dan strategi nasional atau sebagai kebijakan dasar nasional; berkedudukan sebagai landasan operasional. Fungsi Wawasan Nusantara Wawasan Nusantara befungsi sebagai pedoman, motivasi, dorongan, serta rambu-rambu dalam menentukan segala kebijakan, keputusan, tindakan, dan perbuatan bagi penyelenggara negara di tingkat pusat dan daerah, maupun bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
Seperti telah dikemukakan sebelumnya, diperlukan suatu konsep geopolitik khusus untuk menyiasati keadaan/kondisi Negara Indonesia, yang terdiri dari ribuan pulau dan sepanjang 3,5 Juta Mil. Konsep geopolitik itu adalah Wawasan Nusantara. Berbeda dengan pemahaman geopolitik negara lain yang cenderung mengarah kepada tujuan ekspansi wilayah, konsep geopolitik Indonesia, atau wawasan Nusantara justru bertujuan untuk mempertahankan wilayah. Sebagai negara kepulauan yang luas, Bangsa Indonesia beranggapan bahwa laut yang dimilikinya merupakan sarana “penghubung” pulau, bukan “pemisah”. Sehingga, walaupun terpisah-pisah, bangsa Indonesia tetap menganggap negaranya sebagai satu kesatuan utuh yang terdiri dari “tanah” dan “air”, sehingga lazim disebut sebagai “tanah air”. Wawasan Nusantara bermaksud untuk mewujudkan kesejahteraan, ketenteraman dan keamanan bagi Bangsa Indonesia, dengan demikian ikut serta juga dalam membina kebahagiaan dan perdamaian bagi seluruh umat manusia di dunia.
Wawasan Nusantara sebagai Wawasan Nasional Bangsa Indonesia merupakan ajaran yang diyakini kebenarannya oleh seluruh rakyat agar tidak terjadi
penyesatan
dan
penyimpangan
dalam
upaya
mencapai
dan
mewujudkan cita – cita dan tujuan nasional. Dengan demikian, Wawasan Nusantara menjadi landasan Visional dalam menyelenggarakan kehidupan Nasional. Wawasan Nusantara berfungsi sebagai pedoman, motivasi, dorongan serta rambu-rambu dalam menentukan segala kebijaksanaan, keputusan, tindakan dan perbuatan bagi penyelenggara negara di tingkat pusat dan daerah maupun bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Wawasan nusantara sebagai konsepsi ketahanan nasional, yaitu wawasan nusantara dijadikan konsep dalam pembangunan nasional, pertahanan keamanan,
dan
kewilayahan.
Wawasan
nusantara
sebagai
wawasan
pembangunan mempunyai cakupan kesatuan politik, kesatuan ekonomi, kesatuan sosial dan ekonomi, kesatuan sosial dan politik, dan kesatuan pertahanan dan keamanan. Wawasan nusantara sebagai wawasan pertahanan dan keamanan negara merupakan pandangan geopolitik Indonesia dalam lingkup tanah air Indonesia sebagai satu kesatuan yang meliputi seluruh wilayah dan segenap kekuatan Negara. Wawasan nusantara sebagai wawasan kewilayahan, sehingga berfungsi dalam pembatasan negara, agar tidak terjadi sengketa dengan negara tetangga. 2. Bentuk-bentuk Wawasan Nusantara 3. Implementasi Wawasan Nusantara dalam Kehidupan Sosial Budaya dan Ekonomi Implementasi sosial dan budaya dalam kehidupan dimaksudkan sebagai penerapan social dan budaya yang berupa adat istiadat dan tata cara bermasyarakat serta nilai-nilai social dan budaya itu sendiri. Lembaga masyarakat dan lapisan masyarakat yang jumlahnya sangat banyak di Indonesia dapat memperkuat dan memperkokoh persatuan dan kesatuan
bangsa. Dalam lingkup kehidupan sosial harus mengembangkan kehidupan bangsa yang serasi antara masyarakat yang berbeda, baik budaya maupun sosial, daerah dengan tingkat bangsa yang sama, merata dan seimbang. Pada hakikatnya budaya Indonesia merupakan satu kesatuan dengan corak ragam budaya yang menggambarkan kekayaan budaya bangsa. Budaya Indonesia tidak menolak nilai nilai budaya asing asalkan tidak bertentangan dengan nilai budaya bangsa sendiri dan hasilnya dapat dinikmati. Implementasi wawasan nusantara dalam kehidupan sosial budaya akan menciptakan sikap batiniah dan lahiriah yang mengakui segala bentuk perbedaan sebagai kenyataan hidup sekaligus karunia Tuhan. Implementasi ini juga akan menciptakan kehidupan masyarakat dan bangsa yang rukun dan bersatu tanpa membedakan suku, asal usul daerah, agama, atau kepercayaan, serta golongan berdasarkan status sosialnya. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam kehidupan sosial, yaitu: 1. Mengembangkan kehidupan bangsa yang serasi antara masyarakat yang berbeda, dari segi budaya, status sosial, maupun daerah. Contohnya dengan pemerataan pendidikan di semua daerah dan program wajib belajar harus diprioritaskan bagi daerah tertinggal. 2. Pengembangan budaya Indonesia, untuk melestarikan kekayaan Indonesia, serta dapat dijadikan kegiatan pariwisata yang memberikan sumber pendapatan nasional maupun daerah. Contohnya dengan pelestarian budaya, pengembangan museum, dan cagar budaya. Implemantasi ekomomi dalam kehidupan dimaksudkan sebagai penerapan dan upaya pemanfaatan dan pengelolaan SDA dan SDM untuk meningkatkan pendapatan ekonomi dan
memerhatikan asas manfaat, efisiensi, suatu
kebutuhan dan menjaga kestabilam kelestarisan alam, sehingga perekonomian dapat terjamin. Indonesia mempunyai potensi ekonomi yang tinggi, yaitu posisi khatulistiwa, wilayah laut yang luas, hutan tropis yang besar, hasil tambang dan minyak yang besar, serta memiliki penduduk dalam jumlah cukup besar. Oleh karena itu, implementasi dalam kehidupan ekonomi harus
berorientasi pada sektor pemerintahan, pertanian, dan perindustrian dapat meningkatkan
pendapatan
dan
perekonomian
negara.
Pembangunan
perekonomian harus dilaksanakan dengan melibatkan partisipasi rakyat, dan karenanya penembangan usaha kecill dan menengah yang jumlahnya sangat besar perlu didorong dan difasilitasi misalnya, kredit mikro, pemberian pelatihan serta peluang yang besar. Implementasi wawasan nusantara dalam kehidupan ekonomi akan menciptakan tatanan ekonomi yang benar-benar menjamin pemenuhan dan peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata. Di samping itu, implementasi wawasan nusantara mencerminkan tanggung jawab pengelolaa sumber daya alam yang memperhatikan kebutuhan masyarakat antar daerah secara timbal balik serta kelestarian sumber daya alam itu sendiri. 1) Kekayaan di wilayah nusantara, baik potensial maupun efektif, adalah modal dan milik bersama bangsa untuk memenuhi kebutuhan di seluruh wilayah Indonesia secara merata. 2) Tingkat perkembangan ekonomi harus seimbang dan serasi di seluruh daerah tanpa mengabaikan ciri khas yang memiliki daerah masing-masing. 3) Kehidupan perekonomian di seluruh wilayah nusantara diselenggarakan sebagai usaha bersama dengan asas kekeluargaan dalam sistem ekonomi kerakyatan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. 4. Pengertian dari Geostrategi Perjuangan mengisi kemerdekaan pada saat ini harus berdasarkan kemampuan nasional dan dibina secara berkelanjutan walaupun dihadapkan pada berbagai jenis kendala, seperti pluralisme masyarakat, kondisi geografis, dan dinamika lingkungan yang dampaknya tidak mungkin diabaikan. Untuk itu perlu suatu strategi guna mewujudkan cita-cita tersebut. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, strategi adalah ilmu dan seni menggunakan semua sumber daya bangsa untuk melaksanakan kebijakan
tertentu dalam keadaan perang dan damai. Geostrategi adalah suatu strategi dalam memanfaatkan kondisi geografis negara dalam menentukan kebijakan, tujuan, dan sarana untuk mewujudkan cita-cita proklamasi dan tujuan nasional. Geostrategi memberi arahan tentang bagaimana merancang strategi pembangunan guna mewujudkan masa depan yang lebih baik, aman, dan sejahtera. Geostrategi/Ketahanan
Indonesia
adalah
strategi
dalam
memanfaatkan konstelasi geografi negara Indonesia untuk menentukan kebijakan, tujuan, dan sarana-sarana untuk mencapai tujuan nasional bangsa Indonesia, serta memberi arahan tentang bagaimana merancang strategi pembangunan guna mewujudkan masa depan yang lebih baik, aman, dan sejahtera. Geostrategi Indonesia dirumuskan dalam wujud konsepsi “Ketahanan Nasional”. Geostrategi/Ketahanan Indonesia adalah kondisi kehidupan nasional yang harus diwujudkan, dimana kondisi tersebut sejak dini sudah dibina secara terus menerus dan sinergis mulai dari pribadi, keluarga, lingkungan, daerah, dan nasional. 5. Fungsi dan tujuan geostrategi Fungsi geostrategi antara lain a. Daya tangkal. Dalam kedudukannya sebagai penangkalan, geostrategi Indonesia berfungsi untuk menangkal segala bentuk ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan terhadap identitas dan eksistensi bangsa dan Negara Indonesia dalam aspek : b. Ketahanan pada aspek ideologi. Ketahanan pada aspek ideologi merupakan ketangguhan kekuatan nasional dalam menghadapi ancaman dari luar maupun dari dalam, dalam rangka menjamin kelangsungan kehidupan ideology bangsa dan Negara Republik Indonesia. c. Ketahanan pada aspek politik.
Ketahanan pada aspek politik ini bertujuan untuk mengejar ketinggalan dari Negara maju, dengan cara mengadakan proses perubahan atau modernisasi, penegakan hukum, dan menegakkan disiplin nasional. d. Ketahanan pada aspek ekonomi. Ketahanan pada aspek ekonomi merupakan ketangguhan kekuatan nasional dalam kegiatan yang berkaitan dengan produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa, usaha untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat baik secara individu maupun kelompok. e. Ketahanan pada aspek social budaya. Ketahanan pada aspek social budaya merupakan ketangguhan kekuatan nasional dalam menghadapi ancaman dari luar maupun dari dalam, dalam rangka menjamin kelangsungan kehidupan social budaya bangsa dan Negara Republik Indonesia. f. Ketahanan pada aspek pertahanan keamanan. Ketahanan pada aspek pertahanan keamanan merupakan ketangguhan kekuatan pertahanan nasional dan upaya untuk melindungi kepentingan bangsa dan Negara demi tetap terwujudnya kondisi kelangsungan hidup bangsa. g. Berfungsi sebagai pengarah bagi pengembangan potensi kekuatan bangsa dalam ideology, politik, ekonomi, social budaya, pertahanan dan keamanan (hankam) sehingga tercapai kesejahteraan rakyat. h. Menyatukan pola pikir, pola tindak, dan cara kerja intersektor, antarsektor, dan multidisipliner yag kemudian diterjemahkan dalam RJP ( rencana jangka panjang ). Tujuan dari geostrategi Geostrategi atau ketahanan nasional diperlukan dalam menunjang keberhasilan tugas pokok pemerintahan, seperti tegaknya hukum dan ketertiban, terwujudnya kesejahteraan dan kemakmuran, terselenggaranya pertahanan dan keamanan, terwujudnya keadilan hukum dan keadilan social, serta terdapatnya kesempatan rakyat untuk mengaktualisasikan diri.
7. Hubungan antar Letak Geografis Indonesia dan Potensi ekonomi bagi Kesejahteraan Masyarakat Indonesia merupakan suatu negeri yang amat unik. Hanya sedikit negara di dunia, yang bila dilihat dari segi geografinya, memiliki kesamaan dengan Indonesia. Negara-negara kepulauan di dunia, seperti Jepang dan Filipina, masih kalah bila dibandingkan dengan negara kepulauan Indonesia. Indonesia adalah suatu negara, yang terletak di sebelah tenggara benua Asia, membentang sepanjang 3,5 juta mil, atau sebanding dengan seperdelapan panjang keliling Bumi, serta memiliki tak kurang dari 13.662 pulau. Posisi silang, seperti yang telah dijelaskan pada poin kondisi fisikal, menyebabkan Indonesia menjadi suatu daerah Bufferzone, atau daerah penyangga. Hal ini bisa dilihat salah satunya pada bidang ekonomi. Selain menjadi daerah Bufferzone, Indonesia pun memperoleh beberapa keuntungan disebabkan kondisinya yang silang tersebut. Antara lain: - Berpotensi menjadi jalur perdagangan Internasional - Meningkatkan penerimaan pajak - Memudahkan Indonesia berinteraksi dengan Negara lain - Mempercepat perkembangan bidang teknologi, informasi dan komunikasi 8. Upaya
Meningkatkan
Daya
Saing
SDM
Indonesia
Agar
Bisa
Mempertahankan Bangsa Indonesia dari Ancaman Globalisasi Pembangunan ketahanan pangan, sesuai dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1996 tentang pangan, bertujuan untuk mewujudkan ketersediaan pangan bagi seluruh rumah tangga, dalam jumlah yang cukup,mutu dan gizi yang layak, aman dikonsumsi, merata serta terjangkau oleh setiap individu. Untuk menjamin keberlanjutannya, GBHN 1999-2004 telah mengatakan bahwa ketahanan pangan dikembangkan dengan bertumpu pada keragaman sumberdaya bahan pangan, kelembagaan dan budaya lokal/domestik, distribusi ketersediaan pangan mencapai seluruh wilayah
dan peningkatan pendapatan masyarakat agar mampu mengakses pangan secara berkelanjutan. Selain itu GBHN juga mengarahkan bahwa arah pembangunan ekonomi nasional : 1). Mengembangkan perekonomian yang berorientasi global sesuai dengan kemajuan teknologi dengan membangun keunggulan kompetitif berdasarkan keunggulan komperatif sebagai negara maritim dan agraris, sesuai kompetensi dan produk unggulan di setiap daerah; 2). Memberdayakan pengusaha kecil dan menengah serta koperasi agar lebih efisien, produktif dan berdaya saing dengan menciptakan iklim berusaha yang kondusif dan peluang usaha seluas-luasnya. Pembangunan
ketahanan
pangan
pada
hakekatnya
adalah
pemberdayaan masyarakat, yang berarti meningkatkan kemandirian dan kapasitas
masyarakat
untuk
berperan
aktif
dalam
mewujudkan
ketersediaan, distribusi dan konsumsi pangan dari waktu ke waktu. Masyarakat yang terlibat dalam pembangunan ketahanan pangan meliputi produsen, pengusaha, konsumen, aparatur pemerintah, perguruan tinggi, dan lembaga swadaya masyarakat. Mengingat luasnya substansi dan banyaknya pelaku yang terlibat dalam pengembangan sistem ketahanan pangan, maka kerja sama yang sinergis dan terarah antar institusi dan komponen masyarakat sangat diperlukan. Pemantapan ketahanan pangan hanya dapat diwujudkan melalui suatu kerja sama yang kolektif dari seluruh pihak yang terkait (stakeholders), khususnya masyarakat produsen, pengolah, pemasar dan konsumen pangan. Kinerja para pihak tersebut sangat dipengaruhi oleh : (a). Kondisi ekonomi, sosial, politik dan keamanan; (b). Pelayanan prasarana publik bidang transportasi, perhubungan, telekomunikasi dan permodalan;
(c).
Pelayanan
kesehatan
dan
pendidikan;
(d).
Pengembangan teknologi, perlindungan dan (e). Kelestarian sumberdaya alam dan lingkungan. Berbagai upaya pemberdayaan untuk peningkatan kemandirian masyarakat khususnya pemberdayaan petani dapat dilakukan melalui : Pertama, pemberdayaan dalam pengembangan untuk meningkatkan
produktivitas dan daya saing.
Hal ini dapat dilaksanakan melalui
kerjasama dengan penyuluh dan peneliti. Teknologi yang dikembangkan harus berdasarkan spesifik lokasi yang mempunyai keunggulan dalam kesesuaian dengan ekosistem setempat dan memanfaatkan input yang tersedia di lokasi serta memperhatikan keseimbangan lingkungan. Pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan teknologi ini dapat dilakukan dengan memanfaatkan hasil kegiatan penelitian yang telah dilakukan para peneliti. Teknologi tersebut tentu yang benar-benar bisa dikerjakan petani di lapangan, sedangkan penguasaan teknologinya dapat dilakukan melalui penyuluhan dan penelitian. Dengan cara tersebut diharapkan akan berkontribusi langsung terhadap peningkatan usahatani dan kesejahtraan petani. Penyediaan fasilitas kepada masyarakat hendaknya tidak terbatas pebngadaan sarana produksi, tetapi dengan sarana pengembangan agribisnis lain yang diperlukan seperti informasi pasar, peningkatan akses terhadap pasar, permodalan serta pengembangan kerjasama kemitraan dengan lembaga usaha lain. Dengan tersedianya berbagai fasilitas yang dibutuhkan petani tersebut diharapkan selain para petani dapat berusaha tani dengan baik juga ada kepastian pemasaran hasil dengan harga yang menguntungkan, sehingga selain ada peningkatan kesejahteraan petani juga timbul kegairahan dalam mengembangkan usahatani. Revitalitasasi
kelembagaan
dan
sistem
ketahanan
pangan
masyarakat. Hal ini bisa dilakukan melalui pengembangan lumbung pangan. Pemanfaatan potensi bahan pangan lokal dan peningkatan spesifik berdasarkan budaya lokal sesuai dengan perkembangan selera masyarakat yang dinamis. Revitalisasi kelembagaan dan sistem ketahanan pangan masyarakat yang sangat urgen dilakukan sekarang adalah pengembnagan lumbung pangan, agar mampu memberikan kontribusi yang lebih signifikan terhadap upaya mewujudkan ketahanan pangan. Untuk itu diperlukan upaya pembenahan lumbung pangan yangb tidak hanya dakam
arti fisik lumbung, tetapi juga pengelolaannya agar mampu menjadi lembaga penggerak perekonomian di pedesaan. Pemberdayaan petani untuk mencapai ketahanan pangan dan meningkatkan kesejahteraan petani seperti diuraikan diatas, hanya dapat dilakukan
dengan
mensinergikan
semua
unsur
terkait
dengan
pembangunan pertanian. Untuk koordinasi antara instansi pemerintah dan masyarakat intensinya perlu ditingkatkan. Untuk dapat meningkatkan daya saing Sumber Daya Manusia, antara lain dapat dilakukan dengan berbagai cara. Antara lain dengan meningkatkan mutu pendidikan dan pengetahuan. Melalui pendidikan dapat membangun watak bangsa, serta modernisasi.
