MARKAS BESAR ANGKATAN LAUT SEKOLAH STAF DAN K OMANDO
OPTIMALISASI OPERASI KAMLA GUNA MENDUKUNG PENEGAK PENEGAKAN AN HUKUM DI WILAYA WIL AYAH H PERAIRAN INDONE INDONESIA SIA DAL AM RANGKA RANGK A MENJAMIN STABILITAS KEAMANAN K EAMANAN MARITIM MARITIM
OLEH
RONI MAYOR LAUT (P) NRP 16012/P
TASKAP PASIS DIKREG DIKREG SESKOAL SESKOAL ANGKATAN KE-55 TP 2017
MARKAS BESAR ANGKATAN LAUT SEKOLAH STAF DAN K OMANDO
OPTIMALISASI OPERASI KAMLA GUNA MENDUKUNG PENEGAK PENEGAKAN AN HUKUM DI WILAYAH WILA YAH PERAIRAN INDONE INDONESIA SIA DAL AM RANGKA RANGK A MENJAMIN STABILITAS KEAMANAN K EAMANAN MARITIM MARITIM
DIAJUKAN GUNA MEMENUHI SALAH SATU PERSYARATAN AK ADEMIK UNTUK UNTUK MENYELESAIK AN PENDIDIKA PENDIDIKAN N
OLEH
RONI MAYOR LAUT (P) NRP 16012/P
TASKAP PASIS DIKREG DIKREG SESKOAL SESKOAL ANGKATAN K E-55 TP 2017
MARKAS BESAR ANGKATAN LAUT SEKOLAH STAF DAN KOMANDO
OPTIMALISASI OPERASI KAMLA GUNA MENDUKUNG PENEGAKAN HUKUM DI WILAYAH PERAIRAN INDONESIA DALAM RANGKA MENJAMIN STABILITAS KEAMANAN MARITIM
BAB I PENDAHULUAN 1.
Umum. Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan di Asia
Tenggara yang sangat strategis dalam tataran geopolitik dunia. Posisi Indonesia yang wilayah perairannya menduduki dua pertiga kawasan Asia Tenggara menjadi Indonesia sebagai kunci stabilitator kawasan. Oleh karena itu, situasi keamanan maritim di perairan yurisdiksi Indonesia merupakan barometer bagi situasi keamanan maritim di Asia Tenggara dan juga keamanan Internasional. Selain itu Indonesia juga menjadi bagian penting bagi kepentingan perekonomian dunia, sebagai kawasan perairan
kompetensi
bagi
jalur
komunikasi
laut
( Sea
Lanes
of
Communication / SLOC) dan jalur perdagangan laut (Sea Lanes of Trade / SLOT) yang vital bagi perdagangan internasional 1. Untuk itu stabilitas keamanan maritim di perairan yurisdiksi Indonesia merupakan hal yang
1
Geoffrey Till, 2009, Seapower - 'A Guide for the Twenty -First Century' - Second Edition, New York: Frank Class Publishers, hal.345 -349.
tidak bisa ditawar-tawar bagi Indonesia. Stabilitas tersebut bukan saja karena laut merupakan sebagai sumber nafkah, medium pemersatu dan medium pertahanan bagi Indonesia, tetapi juga karena tanggungjawab Indonesia untuk menjamin stabilitas keamanan di kawasan. 2. Stabilitas keamanan maritim tidak lepas di dalamnya akan penegakan hukum yang diselenggarakan melalui operasi keamanan laut (Kamla). Pelanggaran hukum di laut kerap kali berkembang dan terjadi dengan potensi ancaman yang ditimbulkannya. Karena hal tersebut, penyelenggaraan operasi Kamla yang optimal menjadi pendukung tegaknya hukum di laut wilayah perairan Indonesia. Operasi Kamla yang melibatkan unsur-unsur baik dari TNI AL maupun instansi penegak hukum di laut wilayah perairan Indonesia belum sepenuhnya mampu secara efektif dan efisien dalam penyelenggraannya. Dengan dihadapkan pada berbagai bentuk pelanggaran hukum di laut, diharapkan penyelenggraan operasi Kamla dapat terlaksana dengan optimal. Optimalisasi operasi Kamla tersebut akan menjadi tolak ukur unsur-unsur di lapangan beserta kewenangannya dalam menegakkan hukum di wilayah perairan Indonesia. Permasalahan
yang
mempengaruhi
dalam
penyelenggaraan
operasi Kamla di wilayah perairan Indonesia adalah terletak pada personel penegak hukum di laut belum sepenuhnya memiliki persepsi yang sama tentang penegakan keamanan laut. Selain itu masih adanya 2
Laksamana Madya TNI Marsetio, 2011, Kepentingan Nasional di Laut dalam Perspektif Maritime Domain Awareness, http://binkorpspelaut.tnial.mil.id/index.php?option=com_ content&view=article&id=34: Kepentingan -nasional-di-laut-dalam-perspektif -maritimedomain- awareness&catid=28:fgd -mda-wakasal, di akses pada tanggal 21 Juli 2017 pukul 21.00 WIB
kendala
dalam
komando
dan
pengendalian
(Kodal)
dalam
penyelenggraan operasi Kamla antar unsur penegak hukum di laut. Kondisi sarana dan prasarana yang belum memadai turut mempengaruhi dan menjadi kendala untuk mencapai optimalnya penyelenggaraan operasi Kamla. Untuk mendukung operasi Kamla yang diharapkan, maka perlu adanya upaya peningkatan pemahaman dan kesamaan persepsi antar penegak hukum di laut. Berikutnya adalah terciptanya komunikasi dan koordinasi yang baik pada Kodal yang ideal dalam mendukung efektifitas penyelengaraan operasi Kamla. Selain itu adanya peningkatan dan perbaikan dukungan sarana dan prasarana instansi terkait yang turut serta dalam penyelenggaraan operasi Kamla. Dengan demikian wilayah perairan Indonesia memiliki laut yang aman sebagai cermin terjaminnya stabilitas keamanan maritim. 2.
Maksud dan Tujuan a.
Penulisan
Kertas
Karya
Perorangan
(Taskap)
ini
dimaksudkan untuk memberikan ide atau gagasan tentang optimalisasi operasi Kamla guna mendukung penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia dalam rangka menjamin stabilitas keamanan maritim. b.
Adapun tujuan taskap ini adalah sebagai bahan masukan
untuk dapat dijadikan pertimbangan bagi pimpinan khususnya TNI AL dalam mengambil kebijakan dibidang keamanan laut.
3.
Metode dan Pendekatan. Metode penulisan yang digunakan adalah pemecahan masalah
dengan penulisan deduktif yang didukung dan dilengkapi oleh sebuah data kuantitatif dan kualitatif primer. Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah studi kepustakaan dan observasi sebagai suatu bentuk pendekatan yang bersifat empiris. Berikut secara detail dalam penulisan ini, metode yang digunakan adalah; a.
Landasan peraturan perundangan, penggunaan sebuah
kajian teori dan pustaka dalam melengkapi dan mendukung conten analysis yang tepat akan dapat menjelaskan serta menganalisis pokok permasalahan yang sedang dihadapi. Dengan didukung gambaran hasil penelitian dan kajian pustaka sebelumnya, akan diperoleh gambaran baik secara teori maupun empirik terhadap implikasi kata kunci pertama ke kata kunci kedua dan ketiga. b.
Penggunaan Cross Section Data mengacu pada data yang
dikumpulkan dengan mengamati banyak hal (perorangan dan organisasi) pada titik dengan waktu yang sama, atau tanpa memperhatikan perbedaan waktu. Pengamatan ini terdiri dari membandingkan perbedaan antara subyek dari data primer pada perkembangan penegakan hukum di laut oleh instansi terkait yang ada di Indonesia.
c.
Analisis
lingkungan
strategis,
dilakukan
dengan
menggunakan metode SWOT yaitu metode untuk menemukan/ menentukan faktor lingkungan yang mempengaruhi pencapaian sasaran. d.
Penyusunan kebijakan dengan menggunakan analisis
penyusunan kebijakan (policy making) dengan didukung analisis lingkungan strategis sehingga penggunaan metode SWOT untuk memperhatikan peluang dan kendala serta kriteria keberhasilan dapat menghasilkan upaya dengan strategi terbaik. 4.
Ruang Ling kup dan Tata Urut. Ruang Lingkup pembahasan Kertas karya perorangan ini dibatasi
pada lingkup pembahasan operasi Kamla di wilayah perairan Indonesia pada subjek pelaku yaitu Tentara Nasional Indonsia (TNI AL) Dhi Koarmada dan Badan Keamanan Laut pada Bakamla RI. Adapun tata urut penulisan kertas karya perorangan ini disusun sebagai berikut : Bab I
: Pendahuluan.
Bab II
: Landasan Pemikiran.
Bab III : Kondisi Operasi Kamla Saat Ini. Bab IV : Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi. Bab V : Kondisi Operasi Kamla Yang Diharapkan. Bab VI : Pembahasan Dan Pemecahan Masalah. Bab VII : Penutup 5.
Pengerti an-pengerti an. (lampiran F)
BAB II LANDASAN TEORI
6.
Umum.
Untuk mendukung sebuah rumusan penyelesaian
masalah dalam rangka mengoptimalkan operasi Kamla, dibutuhkan sebuah landasan teori yang bisa digunakan sebagai acuan dan pedoman. Landasan teori ini di fokuskan pada materi tentang penyelenggaraan operasi Kamla, penegakan hukum di laut, dan keamanan maritim. Pertimbangan lain yang menjadi pendukung dalam tulisan Taskap ini adalah hasil penelitian terdahulu dengan menjadikan pembanding metode penulisannya untuk menunjukkan bahwa tulisan Taskap ini merupakan hasil olah data yang terbukti kebenarannya.
7.
Peraturan Perund ang-Undangan a.
UNCLOS 1982
Yang Telah Diratifi kasi oleh Undang –
Undang No. 17 Tahun 1985 Adanya penetapan rejim hukum laut
ke dalam UNCLOS
1982 maka konsepsi pertahanan negara di laut disusun untuk mampu mengatasi setiap kejadian pelanggaran kedaulatan dan hukum di laut yang memiliki legalitas hukum baik Nasional maupun Internasional. Dengan UNCLOS 1982 ini menjadi dasar bagi aparat penegak hukum berkaitan dengan kewenangannya sesuai dengan rejim hukum laut sektor operasi unsurnya.
b.
UU RI No. 3 tahun tahu n 2002 2002 tentang t entang Pertahanan Negara Penjelasan dari undang-undang ini, tanggung jawab untuk
masalah pertahanan dan keamanan merupakan tugas seluruh komponen bangsa dalam kaitannya dengan Indonesia sebagai negara kepulauan. Penjabarannya segenap komponen tersebut secara umum harus bisa ikut serta dengan melihat masing – masing bidangnya meletakkan kepentingannya untuk pertahanan negara. Dengan dasar UU tersebut digunakan penulis untuk memperkuat
strategi
yang
dipilih
dalam
mengoptimalkan
penyelenggaraan operasi Kamla. c.
UU RI No. 34 tahun 2004 2004
tent ang Tent Tentara ara Nasional Nasion al
Indonesia. Berdasarkan pasal 9 pada ayat 2 disebutkan bahwa Tugas TNI AL adalah menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah laut yurisdiksi nasional sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang telah diratifikasi. Dengan dasar
tersebut
dinyatakan
bahwa
yang
dimaksud
dengan
menegakkan hukum dan menjaga keamanan adalah segala bentuk kegiatan yang berhubungan dengan penegakan hukum di laut sesuai dengan kewenangan TNI AL (Constabulary Function) yang berlaku secara universal dan sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku untuk mengatasi ancaman tindakan,
kekerasan, ancaman navigasi, serta pelanggaran hukum diwilayah laut yuridiksi nasional. d.
UU RI No. 32 tahun tahu n 2014 2014 tent ang Kelaut an Berdasarkan pasal 59 disebutkan pada ayat 1dan ayat 2
menjelaskan bahwa sanksi terhadap segala bentuk pelanggaran di wilayah yuridiksi laut Indonesia harus ditegakkan dalam penegakan hukum di laut dengan tata ruang laut yang sudah di jelaskan pada pasal-pasal sebelumnya yang tertuang dalam undang-undang ini. Selain itu pada pasal 60 yang di di breakdown ke pasal 2 Perpres Nomor 178 Tahun 2014 menetapkan tentang Bakamla yang memiliki kedudukan sebagai singgle agent agent dalam pelaksanaan operasi Kamla terpadu. 8.
Landasan Land asan Teor Teori. i. a.
Teori Sea Power 1)
Teori
Geoffrey
Till 3.
Menurut beliau
sumber
kekuatan maritim terdiri dari style of government, a maritime community,
resources
dan
geography. geography.
Dalam
bukunya, Seapower, dinyatakan bahwa maritim ada kalanya dimaksudkan sebagai Angkatan Laut dalam konteks yang lebih luas yaitu dalam kaitannya dengan semua kegiatan yang berhubungan dengan komersial dan penggunaan non
3
Seorang sejarawan angkatan laut Inggris dan Profesor Studi Maritim di Departemen Studi Pertahanan King's College London. College London. Dia adalah Direktur Corbett Centre for Maritime Policy Studies. Studies.
militer terhadap laut. Bahkan, kadang-kadang istilah maritim diartikan sebagai meliputi ketiga aspek di atas. 2)
Teori Alfred T. Mahan4.
Dalam
buku
Alfred
T.
Mahan yakni The Influence of Sea Power upon History 16601783, Mahan menjelaskan bahwa terdapat enam kondisi yang mempengaruhi kekuatan laut ((Sea Sea Power ) suatu negara,
yaitu
(i)
geographical
position,, position
(ii)
physical
confirmation, confirmation, (iii) extent of territory, territory, (iv) number of population, population, (v)
national
character ,
(vi)
character
and
policy
of
government. government. Dari sumber-sumber kekuatan laut ini, akan dihasilkan kekuatan- kekuatan yang dapat digunakan dalam kegiatan pertahanan keamanan negara di laut. 3)
Teori Teori Ken Booth 5.
Dalam
bukunya
yang
berjudul “Navies “Navies and Foreign Policy” Policy” dikatakan bahwa Angkatan Laut secara universal mempunyai tiga peran dalam melaksanakan tugasnya yang terdiri dari: a)
Peran
Militer (Millitary) Millitary)
pada
hakikatnya
adalah penggunaan kekuatan secara optimal unt uk memenangkan memenangkan perang perang atau konflik bersenjata. b)
Peran
Polisionil
(Constabulary) Constabulary)
untuk
menegakkan hukum hukum di laut, melindungi sumber daya daya 4
Adalah seorang perwira Angkatan perwira Angkatan Laut Amerika Serikat, Serikat, geostrategist, dan pendidik. Ide-idenya tentang pentingnya laut memengaruhi kekuatan angkatan laut di seluruh dunia, dan membantu mendorong pendirian kekuatan angkatan laut sebelum Perang Dunia I. I. Beberapa karyanya paling penting,Pengaruh penting, Pengaruh Kekuatan Laut Setelah Sejarah, 1660 -1783, 1783, diterbitkan pada tahun 1890. 5 Seorang Profesor Inggris ahli Hubungan Internasional sekaligus Politis dan pendiri E H Carr Professor Carr Professor of the Department of International Politics at Aberystwyth at Aberystwyth University dengan karyanya yang terkenal Navies terkenal Navies and Foreign Policy , , Inggris, Tahun1997.
dan kekayaan laut nasional, memelihara ketertiban di laut, serta mendukung
pembangunan
bangsa
dengan memberikan kontribusi terhadap stabilitas dan pembangunan nasional. c)
Peran
Diplomasi (Diplomacy) dilaksanakan
dengan menggunakan kekuatan laut sebagai sarana diplomasi
dalam
negeri pemerintah,
mendukung dan
kebijakan luar
dirancang
untuk
mempengaruhi kepemimpinan negara atau beberapa negara dalam keadaan damai atau pada situasi yang bermusuhan. b.
Teori Hukum. Menurut LM. Friedman6 penegakan hukum merupakan
pusat dari seluruh “aktivitas kehidupan” hukum yang dimulai dari perencanaan hukum, pembentukan hukum, penegakan hukum dan evaluasi hukum. Penegakan hukum pada hakikatnya merupakan interaksi antara berbagai
perilaku
manusia
yang
mewakili
kepentingan-kepentingan
yang berbeda dalam bingkai aturan
yang
bersama.
telah
disepakati
Namun proses penegakan
hukum mempunyai dimensi yang lebih luas daripada pendapat tersebut, karena dalam penegakan hukum akan melibatkan dimensi perilaku manusia. Dengan pemahaman tersebut maka kita dapat mengetahui bahwa problem-problem hukum yang akan
6
Seorang Profesor Hukum dari Universitas Hukum Chicago Amerika Serikat yang terkenal akan Teori 3 sistem komponen Hukum dalam penegakan Hukum. Tahun 1953
selalu menonjol adalah problema “law in action” bukan pada “law in the books” Berdasarkan Teori dari Friedman, sistem hukum adalah struktur hukum meliputi tatanan dari elemen lembaga hukum (kerangka organisasi dan tingkatan dari lembaga kepolisian, kejaksaan, kehakiman, pemasyarakatan dan kepengacaraan. Sementara itu, budaya hukum meliputi nilai-nilai, norma-norma dan lembaga-lembaga yang menjadi dasar dari sikap perilaku hamba hukum. c.
Teori Manajemen Moderen. Dalam teori manajemen moderen seluruh elemen-elemen
dasar yang ada dan melekat di dalam proses manajemen yang akan dijadikan acuan oleh manajer dalam melaksanakan kegiatan untuk
mencapai
manajemen,
tujuan.
yaitu
Menurut
merancang,
Henry
Fayol
mengorganisir,
lima
fungsi
memerintah,
mengordinasi dan mengendalikan dan telah diringkas menjadi empat fungsi manajemen yaitu: 1)
Perencanaan (planning) adalah memikirkan apa
yang akan dikerjakan dengan sumber daya alam yang dimiliki. 2)
Pengorganisasian (organizing) dilakukan dengan
tujuan membagi suatu kegiatan besar menjadi kegiatankegiatan yang lebih kecil yang mempermudah dalam melakukan
pengawasan
dan
menentukan
orang
yang
dibutuhkan untuk'melaksanakan tugas-tugas yang telah dibagi-bagi. 3)
Pengarahan (directing) adalah suatu tindakan untuk
mengusahakan agar semua anggota kelompok berusaha untuk mencapai sasaran sesuai dengan perencanaan manajerial dan usaha 4)
Pengendalian (controlling) adalah pengendalian dari
setiap proses pekerjaan sehingga pekerjaan dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan. Dengan sistem manajeman yang baik diharapkan akan dapat menjamin stabilitas keamanan maritim melalui manajemen operasi Kamla yang didukung dengan penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia yang baik. d.
Teori Sinergit as. Menurut James
A.F. Stoner , hubungan atau komunikasi
para pihak dalam mewujudkan suatu tugas bersama akan memunculkan berbagai macam pola yang berbeda bila dihadapkan elemen kepercayaan dan kerjasama yang dimiliki oleh pihak masing-masing. Tiga pola tersebut meliputi: 1)
Defensif . Tingkat kerjasama dan kepercayaan yang
rendah akan mengakibatkan pola hubungan komunikasi yang bersifat pasif/defensif
2)
Respectful. Tingkat kerjasama dan kepercayaan
yang meningkat memunculkan suatu pola komunikasi yang bersifat kompromi saling menghargai. 3)
Synergistic. Dengan kerjasama yang tinggi serta
saling mempercayai akan menghasilkan pola komunikasi yang bersifat sinergitas (simbiosis mutualisme) yang berarti bahwa kerjasama yang terjalin akan menghasilkan " Output" yang jauh lebih besar dari jumlah hasil keluaran masingmasing pihak. Dengan sinergitas yang baik pada segenap komponen nasional di laut, diharapkan opersi Kamla menjadi lebih representatif sebagai proses dalam mendukung arah kebijakan maritim yang ada saat ini. 9.
Peneliti an Terdahulu . a.
Penegakan Hukum Di Wilayah Laut Ind o n esi a. Makalah
Farida Puspitasari, SH,
M.Hu m ,
Jaksa Muda (IIId/69) anggota
Satgassu s P3TPK Tahun 2105. Makalah Farida Puspitasari, SH,
M.Hum dijadikan
sebagai
salah satu acuan tentang penelitian terdahulu mengingat tema dalam makalah tersebut beliau mengupas secara umum tentang penegakan hukum di laut. Menurut beliau masalah penegakan hukum di laut menjadi satu isu nasional yang penting, mengingat kerugian yang dialami negara sangat besar akibat berbagai pelanggaran hukum yang terjadi di laut. Menurutnya kembali bahwa penegakan kedaulatan di laut mempunyai dua dimensi
pemahaman, yaitu kedaulatan (sovereignity) dan hak berdaulat (sovereign right) di laut suatu negara yang telah diatur secara universal. .
Dengan melihat penelitian yang pernah diulas dalam tulisan
diatas, penulis menjadikan penilitian tersebut sebagai pembanding serta menjadi pertimbangan dalam tulisan Taskap ini yang isinya terdapat beberapa kesamaan materi. Diharapkan dengan penilitian terdahulu ini pula diharapkan dapat mendukung outcome dalam tulisan Taskap ini. b.
Evaluasi Keamanan Laut Indonesia. Buku Penili tian oleh
Dr. Indra Jaya, M.PD. Dosen Lektor Dalam Mata Kuli ah Statist ik Pada Fakultas Tarbi yah IAIN Sumatera Utara Tahun 2015 Berdasarkan ulasan dalam buku penilitian beliau tentang Evaluasi
Keamana
keamanan
dan
Laut
Indonesia,
keselamatan
di
Kebijakan laut
koordinasi
secara
nasional
merupakan kewenangan pemerintah pusat yang secara prinsip bahwa ruang lingkup tugas dan fungsi Bakamla sebagai institusi pusat mencakup seluruh wilayah laut dan tata ruang laut yang menjadi wilayah kedaulatan RI. Namun sesuai amanat UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, diperlukan adanya suatu
upaya
pemantapan
sama keamanan
koordinasi,
konsultasi,
laut untuk menyelaraskan
dan
kerja
kebijakan dan
kewenangan antar instansi baik pusat maupun daerah.
Dengan melihat penelitian yang pernah diulas dalam tulisan diatas, penulis menjadikan penilitian tersebut untuk dijadikan tinjauan
kepustakaan
atas
penelitian
terdahulu
khususnya
menyangkut sinergitas antar aparat penegak hukum di laut. 10.
Penulis dalam merangkai urutan
Kerang ka Pemiki ran.
dari BAB I sampai dengan BAB VII dijelaskan secara sistematis dengan Kerangka Berpikir dengan dilengkapi Alur Pikir dan Pola Pikir (Lampiran A1 dan A2) yang melibatkan metode SWOT dan Expert Choise untuk mendapatkan upaya terbaik untuk optimalisasi operasi Kamla guna mendukung penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia dalam rangka menjamin stabilitas maritim.
Teori Terkait
Penelitian Terdahulu
Teori Terkait
Penelitian Terdahulu
Gambar 2.1. Kerangka Berpikir Penulis Sumber: Gambar Hasil Olahan Penulis
Teori Terkait
BAB III KONDISI OPERASI KAMLA SAAT INI
11.
Umum. Operasi Kamla sebagai bentuk implementasi penegakan hukum di
laut, harus mampu menghadapi tuntutan tersebut. Dihadapkan dengan hal tersebut, kondisi operasi Kamla menggambarkan keadaan sebenarnya yang dimiliki oleh TNI AL dan Bakamla yang saat ini memiliki domain untuk melaksanakan penegakan hukum di laut. Dari banyaknya aspek yang bisa digunakan untuk menggambarkan kondisi tersebut, oleh penulis difokuskan pada aspek permasalahan Personel,Kodal serta Sarana dan Prasarana yang diuraikan dalam penjelasan bab ini. 12.
Kond isi Operasi Kamla Saat Ini. Untuk menggambarkan kondisi operasi Kamla saat ini, berikut
adalah penjelasan dan uraian yang menggambarkan sebuah potret dan kondisi operasi Kamla yang penulis tambahakan batasan lingkup bahasannya dari masing-masing permasalahan yang diperoleh. a.
Perso nel Penegak Hukum di Laut.
Berdasarkan Teori dari Friedman 7, sistem hukum adalah struktur hukum meliputi tatanan dari elemen lembaga hukum (kerangka organisasi dan tingkatan dari lembaga kepolisian, kejaksaan, kehakiman, pemasyarakatan dan kepengacaraan. Sementara itu, budaya hukum meliputi nilai-nilai, norma-norma dan lembaga-lembaga yang menjadi dasar dari sikap perilaku hamba hukum. Berkaitan dengan hal tersebut, kondisi personel penegak hukum di laut saat ini dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya digambarkan atas dasar budaya hukum. Sejalan dengan pendapat tersebut, Henry Summer Maine 8 mengatakan bahwa agar perilaku hukum sejalan dengan kehendak tertulis harus ada perubahan
secara
evolutif,
perlahan
dan
bertahap
serta
berkesinambungan terhadap perilaku sosial masyarakat yang umumnya lewat saluran pendidikan khusunya pendidikan hukum. Berkaitan dengan penjelasan pendapat ahli hukum diatas, oleh penulis dibagi pada dua instansi yang terlibat di dalamnya. Pertama adalah TNI AL dimana berdasarkan data yang di peroleh dari Ban III Lat Sop Mabesal, pembinaan latihan dan pendidikan personel untuk penegakan hukum di laut adalah sebagai berikut;
7
J. Ferber and O. Gutknecht, “A Meta -Model for The Analysis and Design of Organizations in Multi - Agent Systems,” In Proceedings of Third International Conference on Multi - Agent System (ICMA 98), IEEE Computer Society, 1998 8 Ahli hukum komparatif Inggris dan sejarawan dalam bukunya Ancient Law bahwa hukum dan masyarakat berkembang "dari status ke kontrak"tahun 1822,diperoleh dari website https://www.britannica.com/biography/Henry-Maine yang diakses pada tanggal 28 Agustus 2107 pukul 22.30 WIB
Tabel 3.1. Data penyelenggaraan latihan bidang Kamla oleh TNI AL sepanjang tahun 2016.
NO
JENIS LATIHAN
PENYELENGGARA
PESERTA
1
Lat Kamla bersama
Koarmabar
- TNI AL - RAN
2
Lat Posko Gakkumla kepulauan terluar Latihan Yustisia TA 2016
Koarmatim
Round Table Discussion( RTD) sistem penegakan hukum di laut
TNI AL (Diskumal) - TNI AL - Kemenpo hukam Kemenha n - Instansi terkait lainnya
3
4
TNI AL (Sopsal)
TEMPAT
PLK S
Jakarta
1 kali
TNI AL
Surabaya
1 Kali
- TNI AL - Bakamla RI
Mabesal
1 kali
Mabesal
1 kali
Sumber: Olah data penulis. Berdasarkan data tersebut, latihan bidang Kamla yang dilaksanakan oleh TNI AL selama 1 tahun di 2016 dilaksanakan 4 kali dengan waktu dan tempat serta penyelenggara di tingkat kotama Pusat TNI AL. Dengan gambaran tersebut, implementasi yang diterima personel tingkat bawah apakah sepenuhnya diterima dan dimengerti dalam melaksanakan teknis penyelenggaraan operasi di lapangan. Selain itu dalam rangka pembinaan moralitas dan intergitas personel, materi pendalaman belum serta merta ditambahkan dalam pendidikan dan latihan tersebut.
Berikutnya adalah Bakamla dengan sebuah data yang di peroleh dari Subdit Penyelenggara Opslat Deputi Bidang Opslat Bakamla, ditampilkan sebuah data pembinaan latihan personel untuk penegakan hukum di laut yang diselenggarakan oleh Bakamla sepanjang tahun 2016.
Tabel 3.2. Data penyelenggaraan latihan bidang Kamla oleh Bakamla sepanjang tahun 2016. NO
JENIS LATIHAN
PENYE LENGARA
1
Latihan keamanan dan keselamatan laut
Bakamla
2
Lat Posko Gakkumla
Bakamla
3
Latihan VBSS
Bakamla
PESERTA
TEMPAT
TNI AL Polair Bakamla KKP Ditjen Hubla DCBC TNI AL Polair Bakamla KKP Ditjen Hubla DCBC TNI AL Bakamla DCBC
PLKS
Batam
1 kali
Ambon
1 kali
Manado
1 kali
Sumber: Olah data penulis. Berdasarkan data tersebut, latihan bidang Kamla yang dilaksanakan
oleh
Bakamla
RI
selama
1
tahun
di
2016
dilaksanakan 3 kali dengan waktu dan tempat serta penyelenggara di 3 zona maritim Bakamla RI (Batam, Manado dan Ambon).
Gambaran Latihan tersebut seperti halnya TNI AL, implementasi yang diterima personel tingkat bawah apakah sepenuhnya diterima dan dimengerti dalam melaksanakan teknis penyelenggaraan operasi di lapangan, termasuk di dalamnya pembinaan moralitas dan intergitas personel aparat di lapangan. Berdasarkan
hasil Deep Interview bersama Staf Ahli
Bidang Pendidikan Bakamla Laksamana Pertama TNI (Purn) F.X. Eddy Santoso, S.Ip saat penilitian data oleh penulis dalam rangka penyelesaian tugas Taskap di kantor Bakamla Rawamangun pada tanggal 26 April 2017,pukul 13.00 WIB tentang penegak hukum di laut dan keamanan maritim, beliau menyampaikan salah satu bahasan personel penegak hukum di laut. Menurut beliau pemahaman akan hukum bagi personel yang berada di lapangan masih kurang dari yang diharapkan. Frekuensi latihan dan forum diskusi harus lebih ditingkatkan agar jalinan komunikasi dan koordinasi di lapangan berjalan simultan. Dari beberapa hal di atas maka dapat disimpulkan bahwa dalam rangka membenahi dan meningkatkan kualitas SDM personel penegak hukum dilaut, pendidikan dan latihan menjadi titik berat untuk mendukung penyelenggaraan operasi Kamla. Selain itu,
hal
tersebut
akan
mempermudah
dalam
menciptakan
pemahaman hukum di laut antar instansi/kementerian terkait di lapangan
dalam
menghindari
gesekan
pelanggaran di wilayah perairan Indonesia.
dalam
penanganan
b.
Komando dan Pengendalian Operasi Kamla. Dalam mengembang tugas penegakan hukum dilaut, TNI
AL9 melimpahkan fungsi komando operasional kepada Komando Utama Operasional (Kotamaops) di bidang operasional yaitu Komando Armada (Koarma). Dibawah Koarma tersebut, terdapat satuan operasi yang mengendalikan satuan pelaksana unsur dibawahnya yaitu Gugus Tempur(Guspurla) dan Gugus Keamanan Laut(Guskamla). Terkait dengan fokus penegakan hukum di laut, Guskamla adalah satuan tugas opersional Kotamaops yang dalam visinya mewujudkan penegakan kedaulatan dan hukum d iwilayah yuridiksi nasional Kotamaops. Berikut adalah organisasi Kodal TNI AL yang diolah penulis pada pelaksanaan operasi Kamla. Gambar 3.1. Gambar organisasi Kodal Opskamla TNI AL saat ini.
MABES TNI (PANGLIMA TNI)
MABESAL (KASAL)
KOARMABAR
GUSKAMLABAR
SATUAN JENIS KAPAL
9 Peraturan
KOARMATIM
GUSKAMLATIM
SATUAN JENIS KAPAL
Prrsiden (Perpres) Nomor 62 Tahun 2016 tentang perubahan atas Perpres no.10 Tahun 2010 tentang susunan organisasi Tentara Nasional Indonesia (TNI)
KETERANGAN: Garis Tanggungjawab Komando Garis Tanggungjawab Pembinaan Sumber: olah data penulis Berdasarkan gambar tersebut menggambarkan jalur kodal TNI dalam melaksanakan opskamla saat ini, Guskamla sebagai pengendali satuan tugas KRI dalam melaksanakan opskamla bertanggung jawab kepada Panglima TNI dalam penggunaan kekuatan dalam melaksanakan operasi Keamanan Laut. Berdasarkan undang – undang no.32 Tahun 2014 Tentang Kelautan, disebutkan pada pasal 62 sub pasal b bahwa Bakamla dalam
melaksanakan
tugas
menyelenggarakan
fungsi
menyinergikan dan memonitor pelaksanaan patroli perairan oleh instansi terkait. Selain itu pada pasal 63 ayat 2, menyebutkan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 10 dilaksanakan secara terintegrasi dan terpadu dalam satu kesatuan komando dan kendali. Kondisi komando dan kendali penegakan hukum di laut saat ini dalam penyelenggaraan operasi Kamla oleh Bakamla secara terpadu adalah sebagai berikut; Tabel 3.3. Data unsur yang terlibat dalam Ops Terpadu Bakamla Tahun 2016
3 4
BAKAMLA
10 UU no.32 Tahun 2014 Tentang Kelautan, Pasal 63 ayat 1 menyebutkan dalam TNI AL melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 dan Pasal 62, 35 Badan Keamanan Laut berwenang: KKP a. melakukan pengejaran seketika; POLRI 18 b. memberhentikan, memeriksa, menangkap, membawa, dan menyerahkan kapal ke instansi terkait yang berwenang untuk pelaksanaan proses hukumHUBLA lebih lanjut; dan c. mengintegrasikan sistem informasi keamanan dan keselamatan di wilayah perairan DJBC Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia. 22 10
Total 48 unsur
Sumber: Data Puskoorkamla Bakamla Jakarta Berdasarkan data tersebut, Bakamla dalam melaksanakan operasi Kamla terpadu melibatkan unsur-unsur instansi terkait Kamla yang memiliki unsur patroli di lapangan. Suatu pekerrjaan yang tidak mudah disaat kewenangan yang dimiliki tiap instansi tersebut tumpang tindih dan disinergikan dalam satu kodal. Kodal Bakamla dalam operasi terpadu sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya saat ini digambarkan pada gambar berikut: Gambar 3.2. Kodal Opskamla Bakamla RI dalam operasi terpadu saat ini.
PRESIDEN RI
KEMENKOPOLHUKAM (MENKOPOLHUKAM)
BAKAMLA (KABAK AMLA RI)
KKP
TNI AL POLAIR
HUBLA DCBJ
KETERANGAN: Garis Tanggungjawab Komando Garis Tanggungjawab Pembinaan Sumber: olah data penulis Berdasarkan melakukan
patroli
gambar, keamanan
tersebut dan
Bakamla
RI
dalam
keselamatan
di
wilayah
perairan Indonesia Indonesia bertanggung jawab kepada Presiden melaui Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan. Menurut Laksda TNI (Purn) Soleman B. Ponto, ST, MH11 dalam catatan dan analisinya 12, “dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan tidak ditemukan sama sekali ketentuan yang mengatur hubungan antara Bakamla dengan Menkopolhukam. Dengan demikian, maka Pasal 2 Perpres Nomor 178 Tahun 2014 bertentangan Undang-undang Nomor 32 tahun 2014 tentang Kelautan yang menjadi landasan pembentukan Bakamla. Banyaknya pemangku kepentingan, disadari menjadi satu kendala tersendiri dalam menangani keamanan di laut. Karena itu, selama ini sudah ada kajian-kajian untuk menyatukan banyaknya stakeholder tersebut dalam satu atap yang khusus menangani masalah ini.” Beliau menyimpulkan bahwa sinergitas Kodal antar personel penegak hukum saat ini masih mengalami kendala dihadapkan dengan adanya tumpang tindih aturan hukum yang berlaku di tiap-tiap instansi/kementerian terkait.
11 Purnawirawan
TNI AL, Pengam at Maritim, Kabais TNI 2011-2013 di unduh pada tanggal 25 April 2017 pukul 1 8.30
12 http://solemanponto.blogspot.co.id/
Dari
beberapa
hal
di
atas
maka
dapat
disimpulkan
permasalahan yang menjadi kendala dalam menjalin komunikasi dan koordinasi yang baik dalam satu komando dan pengendalian antar instansi penegak hukum di laut terdapat perbedaan hirarki pada organisasinya sehingga bila bertemu dalam suatu operasi terpadu belum sepenuhnya dapat saling menghormati dalam hal kewenangan. Perlu adanya keterbukaan dalam hal kerjasama untuk mensinergikan kepentingan yang mengikat antar instansi penegak hukum terkait melalui satu kesatuan komando dan pengendalian. c.
Sarana dan Prasarana Operasi Kamla. Selain intansi personel penegak hukum di laut
yang ikut
serta dalam pelaksanaan gelar kekuatan operasi bersama kamla, tentu operasi tersebut perlu didukung oleh sarana dan prasarana pendukung untuk menjaga keamanan dan keselamatan di laut. Beberapa instansi terkait tersebut tentunya memiliki sarana dan prasarana pendukung agar gelar kekuatan operasi bersama kamla berjalan dengan baik sesuai dengan yang diharapkan. Berdasarkan Perkasal no 6 Tahun 2016 tentang Postur TNI AL tahun 2005 – 2024, pada pasal 22 sub b tentang evaluasi postur TNI AL menjelaskan kekuatan sampai tahun 2016, sarana dan prasarana yang dimiliki TNI AL saat ini oleh penulis terangkum dalam keterangan data sebagai berikut:
Tabel 3.4. Data kekuatan sarana dan prasarana TNI AL s.d tahun 2016. NO 1
INSTANSI
SARANA DAN PRASARA NA PENDUKUNG
2
3
1.
KRI
Jumlah KRI pada awal tahun 2016 adalah 142 kapal berbagai jenis. Untuk kapal-kapal PK/PKR pada umumnya telah berusia di atas 25 tahun dan seharusnya sudah melaksanakan Mid Life Modernization (MLM), sedangkan untuk kapal jenis AT sebagian besar telah berusia di atas 35 tahun. Jenis kapal yang relatif masih muda adalah kapal korvet Sigma class, KCR 60 M dan beberapa kapal patroli cepat. Berdasarkan rekapitulasi kondisi teknis bulan Januari 2016, KRI yang dalam kondisi tidak siap kurang lebih 40 % diantaranya 8 KRI proses disposed dan 1 KRI konservasi
2.
Pesawat Udara
Jumlah pesawat udara saat ini sebanyak 80 buah terdiri dari 57 Fixed Wing dan 23 buah Rotary Wing dari berbagai jenis. pesawat udara TNI AL baik Fixed Wing maupun Rotary Wing sebagian besar berusia 25-33 tahun, sehingga kondisi yang dapat disiapkan untuk mendukung operasi dan latihan rata-rata hanya 40% per tahun. Jumlah tersebut secara kualitatif belum dapat memenuhi fungsi yang diemban Penerbangan TNI AL khususnya pada fungsi intai taktis, Anti Kapal Selam (AKS), Anti Kapal Permukaan Air (AKPA) dan helikopter pendaratan Pasrat.
3.
Pangkalan
Saat ini berjumlah 70 buah, terdiri dari 14 Lanal kelas A (Lantamal), 23 Lanal kelas B, 23 Lanal kelas C, 3 Lanal kelas KH dan 7 Lanal Embrio (Kerangka), Pangkalan Udara TNI AL berjumlah 9 buah, terdiri dari 1 Lanudal kelas A, 6 Lanudal kelas B, 2 Lanudal kelas C, Pangkalan Marinir berjumlah 2 buah,
4
yaitu Lanmar Jakarta dan Surabaya, Pos Pengamat TNI AL berjumlah 217 buah, terdiri dari 55 Posal kelas A, 73 Posal kelas B, 89 Posal kelas C, Fasharkan TNI AL berjumlah 9 buah, terdiri dari 6 Fasharkan kelas A, 2 Fasharkan kelas B dan 1 Fasharkan kelas C. Radar Survelience Radar IMSS (Integrated Maritime Surveillance System13), terdapat 12 unit di Batam. Selain itu perangkat sistem IMSS yang telah terpasang pada Coastal Surveillance System (CSS) yang ada di Pos TNI AL, Shipboards Surveillance System (SSS) di KRI, Regional Command and Control Center (RCC) di Lantamal VIII Manado dan Fleet Command and Control Center (FCC) yang berada di Puskodal Koarmatim. Sumber: olah data penulis dari Postur TNI AL Berdasarkan data tersebut diatas, kondisi sarpras saat ini khususnya untuik unsur patroli KRI umumnya berusia 25 tahun ke atas dengan kemampuan KRI yang dalam kondisi tidak siap kurang lebih 40 %. Selain itu sarana instalasi IMSS yang dimilki TNI AL belum sepenuhnya berjalan maksimal terkait dengan luasnya Covering Area perairan Indonesia. Sesuai amanat Perpres Nomor 178 Tahun 2014 Pasal 2 tentang Bakamla, dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Bakamla memiliki sarana dan prasana yang digunakan dalam mengkoordinasi penyelenggaraan penegakan hukum di laut. Akan
13
Berdasarkan pengertian defennce studies adalah sistem yang terdiri dari tatanan hardware dan personel yang mengintegrasikan sistem komando dan pengendalian (Kodal) dengan memanfaatkan sarana radar dan long range camera pengamatan maritim yang dipasang di pantai / darat, kapal maupun pesawat udara (http://defense studies.blogspot.co.id/2011/10/) diakses pada tg 20 Agustus 2017 pukul 18.30 WIB.
tetapi sarpras tersebut masih sangat terbatas kondisinya sehingga masih memerkukan dukungan sarpras instansi terkait yang tergabung dalam operasi terpadu yang diselengararakan Bakamla. Kondisi Sarpras yang digunakan dalam mendukung operasi Kamla saat ini, oleh penulis dirangkum dalam sebuah tabel yang isinya menggambarkan kekuata Bakamla serta unsur terkait di dalamnya selain TNI AL. Tabel 3.5. Data Sarana dan Prasarana Pendukung Operasi Kamla oleh Bakamla beserta Instansi terkait di dalamnya. NO
INSTANSI
SARANA DAN PRASARA NA PENDUKUNG
1 1.
2 Badan Keamanan Laut (Bakamla)14
3 a. Kapal Patroli Kapal patroli adalah 5 unit dengan tipe Catamaran serta kapal 48 meter yang diberi nama KN Singa Laut dan KN Kuda Laut. Bakamla memiliki kapal baru, yaitu Belut Laut, Bintang Laut, dan Gajah Laut. b. Sistem teknologi informasi National Picture Compilation (NPC). Sistem ini merupakan sistem yang dikembangkan oleh Bakorkamla dengan mengoptimalkan akses dua satelit, yakni Inmarsat dan Vsat. c. Maritime Regional Crisis Center (MRCC) dan Regional Crisis Center (RCC), yaitu stasiun pemantau yang tersebar di seluruh Indonesia pada 12 lokasi terutama untuk memantau jalur ALKI (Alur Laut Kepulauan Indonesia).
2.
Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) 15
Instansi Polri yang terkait langsung dengan patroli keamanan laut adalah polair (polisi air). Sarana dan prasarana pendukung yang dimiliki polair adalah a. 10 kapal kelas A (panjang 48 m), b. 11 kelas B (panjang 28 m), c. 5 kelas C (motor boat, panjang 15 m) yang tersebar di Riau (2 kapal), Kaltim (2 kapal), dan Jakarta (1 kapal).
14 www.
bakorkamla.go.id arsip/abt/struktur -organisasi.html diunduh pada tanggal 25 April 2017 puluk 17.25 WIB. 15 Keputusan Kapolri No. Pol: Kep /53/ X/ 2013, tanggal 17 Oktober 2013 Perubahan Validasi dan Struktur Organisasi Polairud
d. 86 kapal 15 m tetapi kurang sesuai dengan standar operasi Polri.
16
3.
Departemen Perhubungan Laut. 16 Terbagi menjadi dua, yaitu Direktorat Kesatuan Penjaga Laut dan Pantai serta Badan Search and Rescue Nasional (BASARNAS).
Kapal milik Direktorat Jenderal Perhubungan Laut terdiri atas 7 kapal negara kenavigasian dan 4 kapal KPLP. a. Adapun kapal negara Penjagaan Laut dan Pantai (Armada PLP) saat ini berjumlah 159 unit yang terdiri atas 4 unit kapal kelas I, 9 unit kapal kelas II, 27 unit kapal kelas III, 42 unit kapal kelas IV, dan 77 unit kapal kelas V. b. Adapun kapal negara Penjagaan Laut dan Pantai (Armada PLP) saat ini berjumlah 159 unit yang terdiri atas 4 unit kapal kelas I, 9 unit kapal kelas II, 27 unit kapal kelas III, 42 unit kapal kelas IV, dan 77 unit kapal kelas V.
4.
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) 17
a. Fasilitas infrastruktur dan sarana pendukung yang dimiliki KKP terkait dengan tugas pengawasan laut sesuai dengan kewenangannya adalah 20 kapal patroli, 20 kapal latih, dan 31 speed boat. b. Selain itu, ada fasilitas infrastsruktur pendukung yang telah digunakan oleh KKP, antara lain Monitoring Controlling & Surveillance (MCS) serta Vessel Monitoring Surveillance (VMS).
5.
Direktorat Jendral Bea dan Cukai (DJBC) 18
Direktorat Jendral Bea dan Cukai (DJBC) memiliki sarana dan prasarana pendukung, yaitu 27 fast patrol boat 28 meter bahan dasar kayu, 5 fast patrol boat 28 meter bahan dasar kayu, 10 LPC (Local Patrol Craft) dengan bahan dasar fiberglass, 10 VSV (very silinder vessel), dan 155 speed boat.
6.
Badan Keamanan Laut (Bakamla)19
d. Kapal Patroli Kapal patroli adalah 5 unit dengan tipe Catamaran serta kapal 48 meter yang diberi nama KN Singa Laut dan KN Kuda Laut. Bakamla memiliki kapal baru, yaitu Belut Laut, Bintang Laut, dan
http://gis.dephub.go.id/mapping / Prasarana/PelabuhanList.aspx diunduh pada tanggal 24 April 2017 pukul 21.35 WIB. 17 http://maimunarenhoran.blogspot.com/ 2011/12/traditional -fishing-di- indonesia.html diunduh pada tanggal 20 April 2017 pukul 21.00 WIB 18 http://www.beacukai.go.id/arsip/abt/struktur -organisasi.html diunduh pada tanggal 20 April 2017 pukul 21.15 WIB 19 www. bakorkamla.go.id arsip/abt/struktur -organisasi.html diunduh pada tanggal 25 April 2017 puluk 17.25 WIB.
Gajah Laut. e. Sistem teknologi informasi National Picture Compilation (NPC). Sistem ini merupakan sistem yang dikembangkan oleh Bakorkamla dengan mengoptimalkan akses dua satelit, yakni Inmarsat dan Vsat. f. Maritime Regional Crisis Center (MRCC) dan Regional Crisis Center (RCC), yaitu stasiun pemantau yang tersebar di seluruh Indonesia terutama untuk memantau jalur ALKI (Alur Laut Kepulauan Indonesia). Sumber: Rangkuman dan olah data penulis
Tabel 3.6. Penetapan Lokasi Maritime Regional Control Center (MRCC) dan Regional Control Center (RCC) Bakamla RI
No
AL KI
1
ALKI I
2 3
ALKI II ALKI III
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ALKI I ALKI I ALKI II ALKI III ALKI II ALKI III ALKI III ALKI III ALKI I ALKI II
Marit ime Regional Con trol Center (MRCC) URAIAN L MRCC Batam
Prop. Kepulauan
MRCC Bitung Prop. Sulawesi MRCC Ambon Prop. Maluku Regional Control Center (RCC) RCC Banda Aceh Prop. Nangro Aceh RCCTanjung Balai Karimun Prop. Kepulauan RCC Bali Prop. Bali RCC Kupang Prop. NTT RCC Tarakan Prop. Kaltim RCC Jayapura Prop. Papua RCC Tual Prop. Maluku RCC Merauke Prop. Papua RCC Natuna Prop. Kepri RCC Kema Minahasa Utara Prop. Sulawesi Sumber: Data Puinfokoorkamla Bakamla Jakarta
Berdasarkan data tersebut diatas menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan kemampuan unsur pendukung yang dimiliki oleh masing-masing instansi terkait. Keterbatasan sarana dan prasarana dalam mendukung operasi Kamla terdapat kekurangan khususnya kebutuhan akan radar pemantau peringatan dini. Sementara radar pemantau peringatan dini hanya dimilki oleh Bakamla. Akan tetapi dihadapkan dengan luas wilayah perairan
Indonesia yang rentan terhadap ancaman dan pelanggaran, sangatlah kurang dalam mendukung jumlah alutsista serta sarana dan prasarana yang ada sekarang. Berdasarkan
hasil
Deep
Interview bersama
Kasubdit
Penyelenggara Opslat Deputi Bidang Opslat Bakamla Kolonel Laut (P) Joko Triwanto saat penilitian data oleh penulis dalam rangka penyelesaian tugas Taskap di kantor Bakamla Jl. Dr. Soetomo no.11 Jakarta Pusat pada tanggal 26 April 2017,pukul 08.00 WIB tentang Opskamla, beliau menyampaikan salah satu bahasan tentang sarana dan prasarana pendukung Opskamla. Menurut beliau kebijakan di bidang anggaran dihadapkan dengan stabilitas ekonomi negara mempengaruhi dalam pengadaan dukungan sarpras opskamla. Lebih lanjut beliau menyampaikan bahwa sarpras yang ada sekarang tidak
serta merta dapat digunakan
bersama oleh beberapa instansi terkait dari yang dimiliki satu atau lebih instansi tersebut. Perlu adanya sebuah payung hukum yang representatif yang melandasi sebuah kerjasama internal antar personel penegak hukum di laut dibidang opskamla dalam penggunaan
sarprasnya
agar
terdapat
kepastian
dalam
penggunaan anggaran. Dari
beberapa
hal
di
atas
maka
dapat
disimpulkan
permasalahan yang menjadi kendala dalam mendukung sarana dan prasarana Opskamla adalah berkaitan dengan keterbatasan anggaran. Selain itu tuntutan sarpras tersebut harus mampu
mengatasi luas cakupan sektor Opskamla. Perlu sebuah payung hukum tersendiri yang mewadahi tuntutan antar instansi penegak hukum di laut dalam penggunaan bersama sarana dan prasarana yang dimilki masing-masing instansi tersebut.
13
Implikasi Dalam bukunya
Seapower , Geoffrey Till menyatakan bahwa
maritim ada kalanya dimaksudkan sebagai Angkatan Laut dalam konteks yang lebih luas yaitu dalam kaitannya dengan semua kegiatan yang berhubungan dengan komersial dan penggunaan non militer terhadap laut. Bahkan, kadang-kadang istilah maritim diartikan sebagai meliputi ketiga aspek di atas. Pakar hukum laut internasional, Prof Hasyim Djalal ( Pikirkan Indonesia 50 Tahun ke Depan,2015) menyatakan sudah sepatutnya Indonesia memiliki konsep negara maritim (ocean policy). Menurut Hasyim, konsep maritim yang dimaksud adalah negara mampu memanfaatkan dan menjaga laut untuk mensejahterakan rakyatnya. “Tapi, sayang kita sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, negara belum mampu memanfaatkan potensi sumberdaya laut,” kata Hasyim. Dihadapkan dengan kerap terjadinya pelanggaran-pelanggaran hukum di wilayah perairan Indonesia, terdapat sebuah implikasi berkaitan dengan keamanan maritim yang dikemukakan oleh narasumber dan juga praktisi hukum di atas. Bahwasannya stabilitas keamanan maritim tidak
lepas dengan kondisi laut itu sendiri yang bebas dan aman dari segala ancaman. Untuk itu dalam menciptakan kondisi tersebut, proses penegakan hukum di laut yang diwujudkan dengan sebuah operasi Kamla, merupakan satu rangkaian yang mengikat dan memiliki implikasi guna pencapaian output dan
outcome yang diinginkan. Implikasi yang
ditampilkan antar variabel pada judul Taskap yang dipilih penulis adalah sebagai berikut: a.
Implikasi pelaksanaan Operasi Kamla terhadap penegakan
hukum di wilayah perairan Indonesia. Belum optimalnya gelar Operasi keamanan laut berimplikasi terhadap penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia yang akan di dukung. 1)
Jika kemampuan dan kualitas personel penegak
hukum di laut belum optimal maka operasi keamanan laut belum optimal. 2)
Jika
penyelenggaraan
komando dan
pengendali
dalam pelaksanaan operasi Kamla yang dilaksanakan belum maksimal maka penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia belum optimal. 3)
Jika sarana dan prasarana dalam mendukung operasi
Kamla belum
optimal maka penegakan hukum di wilayah
perairan Indonesia belum optimal. Implikasi tersebut diperkuat dengan analisis regresi dari pengolahan data kusioner yang ditunjukkan oleh tabel anova di bawah ini, dimana nilia significance F=0,179 lebih kecil dari α=20%(0,20), sehingga
pelaksanaan operasi Kamla mempunyai implikasi signifikan terhadap penegakan
hukum
di
wilayah
perairan
Indonesia.(Lampran
D
perhitungan Regresi antar variabel
Tabel 3.7 Anova Hasil Regresi 1 ANOVA a Model 1
Sum of Squares
df
Mean Square
F
Sig.
Regression
91,372
1
91,372
3,052
,179b
Residual
89,828
3
29,943
Total
181,200
4
a. Dependent Variable: GAKKUMLADIWILPERINDONESIA b. Predictors: (Constant), PELAKSANAANOPSKAMLA
Sumber: Hasil Olahan Penulis b.
Implikasi belum optimalnya penegakan hukum di wilayah
perairan Indonesia terhadap stabilitas keamanan maritim. Apabila penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia tidak terdukung, maka pada akhirnya akan mengganggu stabilitas keamanan maritim. Implikasi tersebut diperkuat dengan analisis regresi dari pengolahan data kusioner yang ditunjukkan oleh tabel anova di bawah ini, dimana nilia significance F=0,175 lebih kecil dari α 20%(0,20), sehingga
terdukungnya
penegakan
hukum
di
wilayah
perairan
Indonesia mempunyai implikasi signifikan terhadap stabilitas keamanan maritim. .(Lampran D perhitungan Regresi antar variabel)
Tabel 3.8 Anova Hasil Regresi 2 ANOVA a Model 1
Sum of Squares
df
Mean Square
F
Sig.
Regression
20,000
1
20,000
3,125
,175b
Residual
19,200
3
6,400
Total
39,200
4
a. Dependent Variable: STABILITASKEAMANANMARITIM b. Predictors: (Constant), GAKKUMLADIWILPERINDONESIA
Sumber: Hasil Olahan Penulis
14.
Permasalahan yang ditemukan. Berdasarkan
pelaksaanaan
operasi
Kamla
saat
ini
dalam
mendukung penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia, maka permasalahan yang dapat ditemukan dalam penelitian ini adalah: a.
Belum
optimalnya
kemampuan
dan
kualitas
personel
penegak hukum di laut dalam pelaksanaan gelar operasi Kamla. Pada pelaksanaan operasi Kamla saat ini kemampuan dan kualitas personel penegak hukum di laut khususnya dihadapkan pemahaman hukum dan kewenangan penindakan di laut masih belum sepaham. Hal ini akan berpengaruh pada pelaksanaan operasi Kamla yang dilaksanakan secara terpadu dimana masih terdapat sedikit gesekan dan overlapping kewenangan di lapangan antar instansi terkait. b.
Belum
maksimalnya
penyelenggaraan
Pengendalian Operasi Kamla.
Komando
dan
Penyelenggaraan
Komando
dan
Pengendalian
dalam
pelaksanaan operasi Kamla belum sepenuhnya terjalin dengan maksimal. Potensi ancaman yang mempengaruhi keamanan laut, terus berkembang pada wilayah yuridis yang berlaku bagi kewenangan tiap instansi penegak hukum di laut, sehingga Kodal yang baik harus terjalin demi pencapaian yang ada pada kepentingan bersama untuk menjamin stabilitas keamanan maritim. c.
Belum optimalnya dukungan sarana dan prasarana operasi Kamla. Dihadapkan dengan Laut wilayah perairan Indonesia sangat
luas, dan kompleksnya permasalahan sehingga dalam pengawasan dan
pengamanan
komprehensif
membutuhkan
suatu
pola
gelar
yang
dengan memadukan kegiatan-kegiatan di luar
pelaksanaan opskamla. Perlu sebuah peningkatan dan effesiensi untuk mencapai efektivitas sarana dan prasarana yang ada di masing –masing instansi terkait agar stabiltas maritim yang diharapkan dapat terjamin dengan kondisi keamanan laut yang bebas dari ancaman. Permasalahan yang ditemukan tersebut diperkuat dengan analisis deskriptif statistik dari pengolahan data kusioner penilaian para expert/narasumber terhadap pelaksanaan opskamsaat ini. Tabel 3.9 Penilaian Opskamla Saat Ini Descriptive Statistics N
Range
Min
Max
Sum
Mean
Std. Dev
Var
PERSONEL GAKKUMLA KODAL OPSKAMLA SARANADAN PRASARANA OPSKAMLA Valid N (listwise)
Stic
Stic
74,00
Std. Error 14,80 1,6552
3,70135
13,700
21,00
77,00
15,40 1,6911
3,78153
14,300
6,00
27,00
5,400 ,24495
,54772
,300
Stic
Stic
Stic
Stic
Stic
5
9,00
9,00
18,00
5
10,00
11,00
5
1,00
5,00
Stic
5
Sumber: Hasil Olahan Penulis Dari tabel diatas terlihat bahwa nilai rata-rata (mean) personel penegak hukum di laut saat ini =14,80 dari nilai maksimumnya=18. Sedangkan nilai rata-rata (mean) penyelenggaraan Kodal operasi Kamla saat ini =15,40 dari nilai maksimumnya 21, dan dukungan sarana dan prasaran operasi Kamla saat ini =5,40 dari nilai maksimumnya = 6, sehingga dari data tersebut perlu adanya peningkatan terhadap ketiga hal tersebut, yaitu: personel penegak hukum di laut, komando dan pengendali operasi Kamla serta dukungan sarana dan prasarana. .(Lampran D perhitungan Implikasi antar permasalahan)
BAB IV PERKEMBANGAN LINGKUNGAN STRATEGIS
15.
Umum. Kehadiran unsur-unsur aparat penegak hukum di laut
dalam rangka
penyelenggaraan operasi Kamla pada dasarnya tidak terlepas dari pengaruh lingkungan strategis di dalamnya. Perkembangan situasi saat ini terjadi sangat dinamis, baik di lingkup global, regional dan nasional sehingga dapat mempengaruhi
keberhasilan
sebuah
operasi
Kamla
yang
nantinya
mempengaruhi proses penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia dalam rangka menjamin stabilitas keamanan martitim. 16.
Perkembangan Lin gkun gan Global. a.
Kelangkaan Pangan dan Energi 1)
.
Ketersediaan pangan dunia yang semakin berkurang,
berpengaruh terhadap pemenuhan kebutuhan pangan dalam negeri. Kelangkaan ini disebabkan oleh meningkatnya jumlah penduduk
dunia,
peningkatan
kualitas
hidup
manusia,
ketersediaan lahan yang semakin sempit, serta berkembangnya industri yang mengurangi lahan produktif. Diperkirakan penduduk dunia pada tahun 2050 mencapai 10 miliar sehingga memerlukan tambahan pangan sebesar 70% dibandingkan sekarang. 2)
Lebih dari tiga dasawarsa badan pangan dunia Food and
Agriculture Organization (FAO) belum mampu mengatasi masalah kelaparan yang terjadi di banyak negara seperti di negara Afrika Sub-Sahara.
Kemiskinan
dan
kelaparan
akan
berpengaruh
terhadap pertumbuhan ekonomi dunia dan stabilitas politik serta keamanan. Kedepan diprediksi akan terjadi kelangkaan pangan yang disebabkan oleh beberapa hal antara lain kerusakan lingkungan, konversi lahan, tingginya harga bahan bakar fosil, dan perubahan iklim. b.
Pertahanan dan Keamanan Kawasan. 1)
Perkembangan kelompok-kelompok teroris global yang
terorganisir sebagaimana terjadi di kawasan di Afrika, Timur Tengah, Asia Selatan dan Asia Tenggara. Berbagai aksi teror terjadi dan dilakukan secara kombinasi, simultan dan lebih terkoordinir, antara lain dalam bentuk serangan bom di tempattempat umum dan strategis, penyerangan bersenjata, penculikan, adanya
ancaman
publik/sosial
serta
langsung
dengan
memanfaatkan
kegiatan
cyber yang
dilakukan
media secara
sistematis oleh individu dan afiliasi kelompok termasuk melakukan perekrutan anggota.
2)
Meningkatnya kejahatan lintas negara seperti peredaran
narkoba, pencucian uang, penyelundupan manusia, barang dan senjata, illegal migrant, IUU fishing dan cyber crime. 3)
Penguasaan
dimanfaatkan
ilmu
berbagai
pengetahuan negara
untuk
dan
teknologi
membangun
telah industri
strategis, khususnya pembuatan senjata modern dan strategis. Beberapa negara yang terlibat dalam perlombaan senjata strategis antara lain Amerika Serikat, Rusia, Tiongkok, Iran, Korea Utara, India dan Pakistan. Pemanfaatan persenjataan berteknologi baru juga telah dimanfaatkan oleh negara-negara lain di kawasan, sehingga terjadi perlombaan senjata (arm race) yang berpengaruh pada stabilitas keamanan kawasan. 3)
Sengketa kepemilikan Kepulauan Paracel dan Spratly
antara Tiongkok, Taiwan, Vietnam, Filipina, Malaysia dan Brunei Darussalam masih berlanjut. Kepulauan Paracel saat ini dikuasai Tiongkok, namun diklaim juga oleh Vietnam dan Taiwan. Klaim Tiongkok terhadap LCS dilakukan atas dasar nine dash line sementara Vietnam, Malaysia, Brunei Darussalam dan Filipina melakukan klaim berdasarkan UNCLOS 1982. Klaim nine dash line di dalamnya termasuk dua kepulauan tersebut dan berdampak timbulnya masalah di ZEE Indonesia khususnya perairan wilayah Natuna. c.
20
Asean Community 210520
www.asean.org/Asean_community diakses pada tanggal 25 September 2017 pukul 08.05 WIB.
ASEAN Community 2015 merupakan bentuk kerjasama antar negara anggota ASEAN yang diharapkan mampu untuk saling ber "integrasi" menjadi sebuah organisasi kawasan yang lebih solid dan maju, membangun kebersamaan untuk satu tujuan (satu visi, satu identitas, satu komunitas), mendorong terciptanya kekompakan, kesamaan visi satu tujuan, kesejahteraan bersama, dan saling peduli diantara NegaraNegara di Kawasan Asia Tenggara. Indonesia sebagai anggotta ASEAN harus dapat mengimbangi kerja sama ini. Namun sayangnya sebagian besar
masyarakat
Indonesia
belum
mengetahui
perihal
ASEAN
COMMUNITY yang akan diselenggarakan pada tahun 2015. Dengan berlakunya ASEAN Community dan sejalan dengan kebijakan Poros Maritim Dunia, maka sebagai konsekuensinya negara Indonesia akan semakin lebih terbuka dari pengaruh-pengaruh asing seiring dengan meningkatnya arus barang dan manusia di dalam kawasan ASEAN. d.
Cyber Warfare Sejak munculnya perang klasik, perang informasi sudah menjadi
bagian dalam upaya memenangkan suatu pertempuran. Sejalan dengan perkembangan teknologi informasi hingga saat ini, perang informasipun tetap digunakan sebagai bagian dalam memenangkan perang, namun dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi yang berkembang. Perang informasi dewasa ini lebih dikenal dengan cyber warfare. 17.
Perkembangan Lin gkun gan Regio nal. a.
Keamanan pelayaran di Selat Malaka. Sebagai Sea Lanes of Communication (SLOC) dan Sea Lines of
Trade (SLOT), negara-negara pengguna Selat Malaka berkeinginan untuk
turut menangani permasalahan keamanan pelayaran di perairan tersebut. Meskipun negara pantai yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura dan Thailand telah melakukan kerja sama untuk mengamankan kawasan tersebut, hal ini tidak menyurutkan keinginan negara di luar negara pantai untuk
turut
andil
dalam
menyelesaikan
permasalahan
keamanan
pelayaran di Selat Malaka. b.
Kejahatan Lintas Negara Kawasan Asia Tenggara masih rawan terhadap kejahatan lintas
negara. Sesuai dengan ASEAN Plan of Action to Combat Transnational Crimes (ASEAN-PACTC) tahun 2002, di kawasan Asia Tenggara terdapat 8 jenis kejahatan lintas negara yaitu: perdagangan gelap narkoba, perdagangan manusia, sea-piracy, penyelundupan senjata, pencucian uang, terorisme, kejahatan ekonomi internasional, dan kejahatan siber. Kemajuan
teknologi
dan
ilmu
pengetahuan,
mempengaruhi
perkembangan jenis kejahatan lintas negara. Perkembangan teknologi kerap mempengaruhi kecenderungan peningkatan
kejahatan
pencurian
dan
penyelundupan
objek-objek
budaya, perdagangan organ tubuh manusia. environmental crime, antara lain pencurian kayu dan pencurian ikan serta computer-related crime. Secara umum kejahatan ini merujuk secara luas kepada non-violent crime yang pada umumnya mengakibatkan kerugian finansial. Kejahatan lintas negara masih merupakan tantangan bagi Indonesia. Indonesia masih menghadapi tantangan besar dalam upaya penegakan hukum dan perlindungan warga bangsa dari mata rantai kejahatan lintas negara. Indonesia masih ditantang untuk menghadapi kejahatan peredaran gelap narkotika, perdagangan dan penyelundupan manusia atau
human
trafficking,
illegal
immigrant,
terorisme,
korupsi
serta
kejahatan
terorganisasi yang dikendalikan aktor bukan negara ( non state actors). Fenomena ragam kejahatan khususnya kejahatan lintas negara yang terorganisasi akan berdampak besar pada penurunan rasa aman dalam kehidupan bermasyarakat. Kejahatan ini juga merongrong keamanan dalam negeri, berpotensi mengganggu kedaulatan negara, dan ikut mengancam stabilitas keamanan maritim. c.
Pengaruh Konflik Laut Tiongkok Selatan. Tiongkok melatih nelayannya menjadi milisi dan mata-mata. Para
pelaut itu bertugas menjelajahi wilayah sengketa dan mengumpulkan informasi penting yang dikumpulkan di sebuah Armada nelayan yang berbasis di sebuah kota pelabuhan di pulau Hainan, Tiongkok, dimana banyak dari mereka berurusan dengan tentara. Mereka tidak cuma mendapat subsidi bahan bakar dan perlengkapan perikanan, tetapi juga menerima latihan militer. Tugas para nelayan tidak berbeda dengan matamata militer. Disamping menangkap ikan secara ilegal di wilayah sengketa,
mereka
ditugaskan
mengumpulkan
informasi
mengenai
pergerakan kapal asing, pejabat pemerintah di kota-kota pelabuhan dan perusahaan ikan milik negara yang berseteru. Dengan motto "Berbakti pada negara," militer Tiongkok kini giat melatih nelayan menjadi milisi tanpa senjata. Selain latihan manuver laut, pemerintah Beijing juga menyediakan perlengkapan komunikasi dan GPS untuk 50.000 kapal nelayan agar dapat menghubungi Pasukan Penjaga Pantai dalam situasi darurat. Selain itu pemerintah Tiongkok juga mendorong nelayan untuk mengganti kapal tradisional berbahan kayu dengan material yang lebih kokoh, seperti besi. "Jumlah milisi maritim kami bertambah karena
kebutuhan negara dan keinginan nelayan untuk berbakti serta melindungi kepentingan kami," tutur seorang konsultan pemerintahan Hainan kepada kantor berita Reuters. Bahwa nelayan militan Tiongkok meningkatkan potensi konflik terlihat dari insiden di sekitar kepulauan Natuna belum lama ini. Saat itu armada nelayan Tiongkok tertangkap basah beroperasi secara ilegal. Tapi upaya Indonesia menyeret kapal tersebut dihalangi Pasukan Penjaga Pantai Tiongkok.
18.
21
Perkembangan Lin gkun gan Nasio nal. a.
Situasi Keamanan Nasional22 1)
Aksi terorisme di Indonesia masih menjadi ancaman serius
bagi keselamatan, keamanan dan stabilitas nasional. Keterlibatan organisasi teroris internasional dalam aksi terorisme di dalam negeri semakin meningkatkan kemampuan kelompok-kelompok teroris dan kelompok radikal dalam negeri baik manajemen, pendanaan maupun aksinya. Kelompok radikal kanan di Indonesia akan semakin menguat seiring dengan kecenderungan global dan regional di mana kelompok-kelompok radikal di Timur Tengah semakin berkembang. 2)
Terdapat beberapa permasalahan krusial di perbatasan,
antara lain potensi gangguan terhadap patok batas darat serta meningkatnya
aktivitas
warga
Malaysia
di
perbatasan.
Permasalahan perbatasan laut yang menonjol terutama perairan 21
http://www.dw.com/id/Tiongkok -latih-nelayannya-menjadi-mata-mata-di-laut-Tiongkokselatan/a-19229527?maca=id -Whatsapp -sharing. Diakses tanggal 16 April 2017 pada pukul 17.00 WIB 22 Pasis Dikreg Seskoal Angkatan ke 55. Hasil Forum Strategi 4,hal 44. 2017
Laut Sulawesi di blok Ambalat yang masih dalam upaya penyelesaian. Kondisi ini terjadi karena keterbatasan peralatan deteksi maupun gelar satuan operasional di wilayah rawan pelanggaran terutama di kawasan Indonesia Timur. 3)
Tindak Kejahatan di Laut. 23 a)
Tindak Kekerasan di Laut.
Berdasarkan data dari
Januari 2016 s.d. saat ini telah terjadi sebanyak 10 kali kejadian di Laut Jawa, Perairan Teluk Jakarta, Selat Sunda, Perairan Babel, Perairan Batam, Perairan Dabo Singkep, Perairan Surabaya, Perairan Buton. b)
Narkoba.
90%
narkoba
masuk
jalur
laut
Kepulauan Riau. 24 Pada umumnya narkoba (shabu-shabu dan pil extasi) masuk dari Tiongkok dan Malaysia melalui pelabuhan-pelabuhan
tikus
untuk
menghindar
dari
pantauan petugas keamanan Indonesia. c)
Penyelundupan Barang Campuran. Berdasarkan
data dari Januari 2016 s.d. saat ini telah terjadi sebanyak 27 kali di Selat Malaka, Perairan Sabang, Perairan Tanjung
Balai
Asahan,
Perairan
Dumai,
Perairan
Bengkalis, Perairan Batam, Perairan Karimun, Perairan Kepri, Perairan Dabo Singkep, Perairan Kupang, Laut Flores, Laut Sulawesi. d)
Barang Tambang (Illegal Minning)25 Berdasarkan
data dari Januari 2016 s.d. saat ini telah terjadi sebanyak 2 kali di Perairan Madura/Bawean. e)
Pembalakan liar (Illegal Logging)26.
Berdasarkan
data dari Januari 2016 s.d. saat ini telah terjadi sebanyak 4 23
Erlangga, Kolonel Arh. Bahan Ajar Siswa Dikreg 55 Seskoal: Stud i Wilayah Keamanan Asia Pasifik. 24 http://jakartagreater.com/90-persen-narkoba-masuk- jalur -laut-kepri-dari-malaysia/ diakses pada tanggal 5 Agustus 2017 pukul 22.37 WIB. 25 http://ami23.wordpress.com/2011/05/14/pelaksanaan -penegakan-hukum -terhadapillegal-logging-dalam-perpektif -penerapan-sanksi-pidana/diakses pada tanggal 5 Agustus 2017 pukul 23.00 WIB
kali kejadian yang terjadi di Perairan Madura/Bawean, Perairan Dumai, Perairan Natuna dan Perairan Batam. f)
Pelanggaran
Perikanan
Fishing)27.
(Illegal
Berdasarkan data dari Januari 2016 s.d. saat ini telah terjadi sebanyak 98 kali kejadian yang terjadi di Perairan Malaka,
Perairan
Sabang,
Perairan
Aceh,
Perairan
Sibolga, Perairan Natuna, Perairan Batam, Perairan Kepri, Perairan Situbondo, Perairan Sulawesi Selatan, Perairan Rote, Laut Sulawesi, Perairan Bitung, Perairan Tahuna dan Perairan Miangas. g)
Penyelundupan BBM. Berdasarkan
data
dari
Januari 2016 s.d. saat ini telah terjadi sebanyak 5 kali di Perairan Dabo Singkep dan Perairan Pontianak. h)
TKI Ilegal dan Human Trafficking
Berdasarkan
data dari Januari 2016 s.d. saat ini telah terjadi sebanyak 4 kali di Perairan Batam dan Perairan Tanjung Balai Asahan. b.
Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 28
Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki potensi untuk menjadi Poros Maritim Dunia. Poros Maritim Dunia bertujuan menjadikan Indonesia sebagai negara maritim yang besar, kuat, dan makmur melalui pengembalian
26
https://media.neliti.com/media/publications/41425 -ID-problematika -penegakkan-hukumpada-undang-undang-nomor -4-tahun-2009-tentang-pert diakses pada tanggal 5 Agustus 2017 pukul 23.17 WIB 27 https://jurnal.dpr.go.id/index.php/politica/article/view/305/240 diakses pada tanggal 5 April 2017 pukul 23.00 WIB 28 https:// www.kominfo.go.id/content/detail/8231/menuju -poros-maritim dunia/0/kerja_nyata di akses pada tanggal 1 September 2017 pukul 20.00 WIB
identitas
Indonesia
sebagai
bangsa
maritim,
pengamanan
kepentingan dan keamanan maritim, memberdayakan potensi maritim untuk mewujudkan pemerataan ekonomi Indonesia. Untuk menuju negara Poros Maritim Dunia akan meliputi pembangunan proses maritim dari aspek infrastruktur, politik, sosialbudaya, hukum, keamanan,dan ekonomi. Penegakkan kedaulatan wilayah laut NKRI, revitalisasi sektor-sektor ekonomi kelautan, penguatan dan
pengembangan
konektivitas
maritim,
rehabilitasi
kerusakan
lingkungan dan konservasi biodiversity, serta peningkatan kualitas dan kuantitas SDM kelautan, merupakan program-program utama dalam upaya mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia . Dalam mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia, Presiden Joko Widodo mencanangkan lima pilar utama dalam mewujudkan cita-cita Indonesia
sebagai
poros
maritim
dunia.
Cita-cita
dan
agenda
pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla di atas akan menjadi fokus Indonesia di abad ke-21. Indonesia akan menjadi Poros Maritim Dunia, kekuatan yang mengarungi dua samudera sebagai bangsa bahari yang sejahtera dan berwibawa. c.
Kebijakan Nasional Pemerintah di bidang Pertahanan. Kebijakan pemerintah di bidang pertahanan negara saat ini dalam
pembangunan komponen pertahanan diprioritaskan pada pembangunan komponen utama, dilaksanakan secara bertahap sesuai kemampuan sumber daya yang tersedia. Pelaksanaannya memanfaatkan sebesarbesarnya kemampuan sumber daya nasional secara terpadu. Sebagai salah satu komponen utama pertahanan Negara, TNI Angkatan Laut harus selalu berupaya untuk meningkatkan kemampuan Alusistanya.
Kebijakan pemerintah melalui dukungan alokasi anggaran yang terus meningkat setiap tahunnya guna membangun kekuatan TNI Angkatan Laut telah direalisasikan meskipun masih sangat terbatas dan belum mampu
memenuhi
kebutuhan
riil
atau
dengan
kata
lain
hanya
mampu memenuhi kebutuhan anggaran standar minimal. Pembangunan
Komponen
Utama
didasarkan
pada
konsep
Pertahanan Berbasis Kemampuan 29 (Capability-based defence) tanpa mengesampingkan kemungkinan ancaman yang dihadapi serta tahap mempertimbangkan kecenderungan perkembangan lingkungan strategis. Pelaksanaannya diarahkan kepada tercapainya kekuatan pokok minimum (Minimum Essential Force), yakni tingkat kekuatan yang mampu menjamin kepentingan strategis pertahanan yang mendesak, Pengadaan Alat Utama Sistem Senjata (Alutsista) dan peralatan lain diprioritaskan untuk
menambah
kekuatan
pokok
minimal
dan/atau
mengganti
Alutsista/alat peralatan yang sudah tidak layak pakai. Penambahan kekuatan dilaksanakan hanya atas kebutuhan yang mendesak dan benarbenar diperlukan. 19.
Peluang dan Kendala. Peluang
dan
kendala
merupakan
intisari
pembahasan
pengaruh
lingkungan strategis yang berimplikasi terhadap Optimalisasi operasi kamla itu sendiri, penulis membaginya menjadi : a.
Peluang. Dalam penentuan faktor-faktor yang mempengaruhi
Optimalisasi Operasi Kamla diperoleh adanya beberapa peluang sebagai berikut: 29
Perencanaan Bapennas pada RPJM 2014 -2017 yang didapat penulis pada www. bappenas.go. id/ files/ 1113/ 5184/9209/bab -7__ 20091007161707 __8. pdfdiakses pada tanggal 15 Agustus 2017 pukul 18.15 WIB
1)
Disebutkan bahwa pembahasan pertumbuhan ekonomi
dalam mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia, Presiden Joko Widodo mencanangkan lima pilar utama dalam mewujudkan cita-cita Indonesia sebagai poros maritim dunia. Hal tersebut membuka peluang bagi kementerian/lembaga terkait mendorong kebijakan pemerintah dibidang anggaran dalam meningkatkan terselenggaranya
sarpras kebijakan
opskamla
untuk
pemerintah
mendukung
dibidang
maritim
tersebut. 2)
Masalah situasi keamanan nasional yang menjadikan
salah satu faktor internal, disebutkan di dalamnya mengenai tindak pidana kejahatan di laut. Dengan maraknya pelanggaran atas kondisi tersebut membutuhkan penanganan yang banyak melibatkan aparat hukum di laut sesuai kewenangannya. Disinilah terdapat sebuah peluang dalam upaya mengkoordinir banyaknya
kewenangan
tersebut.
Peluang
tersebut
di
manfaatkan Bakamla yang semula Badan Koordinator berubah menjadi Lembaga non pemerintah selaku Singgle Agent dalam penanganan tindak kejahatan di laut. Hal ini terealisasi dengan disahkannya Bakamla melalui UU Kelautan RI no.32 Tahun 2014. 3)
Keberadaan Asean Community disebutkan pada salah
satu visinya mendorong terciptanya kekompakan, kesamaan visi satu tujuan, kesejahteraan bersama, dan saling peduli diantara Negara-Negara di Kawasan Asia Tenggara. Hal ini menjadi sebuah peluang bagi Indonesia dalam menjalin sebuah forum
komunikasi maritim yang melibatkan pelaku pengguna laut antar negara
kawasan
khususnya
ASEAN
dalam
menciptakan
stabilitas maritim kawasan.
b.
Kendala.
Terdapat beberapa hal yang dapat dikategorikan
sebagai kendala dalam pengaruh lingkungan strategis sebagai berikut:
1)
Masalah
keamanan
nasional
terus
berkembang
di
Indonesia dengan berbagai bentuk pelanggaran serta kejahatan di laut termasuk di dalamnya menyangkut tindak pidana tertentu di laut. Hal ini menjadikan kendala karena tindak pidana tersebut memerlukan penanganan khusus untuk menyelesaikannya. 2)
Kejahatan
lintas
negara
yang
semakin
komplek
dihadapkan kemajuan dan kebebasan arus informasi, menjadi sebuah kendala bagi aparat penegak hukum di laut dalam menghadapinya dihadapkan dengan keterbatasan sarana dan prasarana yang dimiliki dalam men cover area patroli operasi Kamla 3)
Terkendalanya
kualitas
SDM
sangat
menentukan
keberhasilan dilapangan agar prinsip hukum tetap berjalan dan ditegakkan. Hal ini dihadapkan dengan situasi keamanan nasional yang terus berkembang dengan bentuk dan pola serta jenis kejahatan yang menggunakan laut sebagai media transportasinya, membutuhkan kemampuan lebih bagi personel penegak hukum dilaut. Hal tersebut harus terpelihara dan menjadi tanggung jawab Instansi terkait dalam pembinaan personelnya.
BAB V KONDISI OPERASI KAMLA YANG DIHARAPKAN 20.
Umum. Dihadapkan dengan luas area yang strategis terhadap potensi
ancaman dari dalam maupun luar negeri, operasi Kamla memiliki peranan dominan dalam menjaga stabilitas maritim di wilayah perairan Indonesia. Kehadiran unsur seperti yang dilaksanakan TNI AL sebagai implementasi Teori Ken Both atas peran polisionelnya,
diharapkan menjadi sebuah
demonstrasi dari sebuah kemampuan dan memberikan kesan kepada lawan bahwa unsur tersebut siap menghadapi setiap ancaman namun bukan untuk menghadapi sendiri sebuah ancaman yang ti mbul. 21.
Kond isi Operasi Kamla Yang Diharapkan. Kondisi yang diharapkan atas kemampuan operasi kamla untuk
dapat terselenggara optimal adalah dengan meningkatnya kualitas personel penegak hukum di laut, terjalinnya komando dan pengendalian
yang baik antar instansi/kementerian terkait serta terdukungnya sarana dan prasarana dalam menunjang keberhasilan penyelenggraan opersi Kamla.`Kondisi tersebut oleh penulis diuraikan dalam penjelasan sebagai berikut; a.
Perso nel Penegak Hukum di Laut Yang Diharapkan Operasi keamanan laut menuntut adanya persamaan cara
pandang maupun kesamaan persepsi dalam penegakan keam anan dilaut oleh instansi kemaritiman yang ada, khususnya yang terkait dengan masalah kewenangan dalam menangani pelanggaran di laut berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia. Dengan melihat kondisi penegak hukum di laut saat ini, diharapkan adanya peningkatkan pemahaman dan persepsi antar personel penegak hukum di laut. Menurut Hasibuan30 pengertian sumber daya manusia adalah kemampuan terpadu dari daya pikir dan daya fisik yang dimiliki oleh suatu individu. lingkungan
dan
Pelaku dan sifatnya dilakukan oleh
keturunannya,
sedangkan
prestasi
kerjanya
dimotivasi oleh keinginan agar bisa memenuhi kepuasannya. Berkaitan dengan pendapat ahli SDM tersebut bahwasannya kualitas yang mewakili sebuah kemampuan dan kesepahaman menujukkan sebuah keberhasilan bila memiliki pengurtuh dan manfaat terhadap lingkungan bawah sekitarnya. personel.
30
Drs. H. Malayu, S.P. Hasibuan, 2007. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta : Cetakan 9. PT. Bumi Aksara.
Kondisi
latihan
dan
pendidikan
bidang
Kamla
yang
diharapkan untuk mendapatkan manfaat lebih akan pemahaman aspek hukum dilaut oleh personel TNI AL adalah: 1)
Adanya latihan dan pendidikan bulanan tingkat satuan
tugas pelaksana bidang Kamla di Kotamaops dalam hal ini Kolatarmada atau Kodiklatal yang dilaksanakan tiap 1 bulan. Hal ini penting untuk merefreesh serta mengetahui sejauh mana breakdowning latihan yang diselenggaran tingkat pusat terealisasi dalam transfer ilmu dan pengetahuan Kamla. Untuk peserta dapat melalui penunjukan satu atau lebih baik unsur maupun satuan kapal 2)
Dalam rangka pembinaan personel dan pembinaan
Korps, Satker personel (Spers maupun Disminpers) baik Kotamaops maupun Lantamal turut terlibat dalam latihan dengan materi pembekalan Hukum dan kepemimpinan. Hal ini
diharapkan
mendapatkan
fungsi
kontrol
kualitas
kepribadian untuk menjaga moralitas dan intergitas personel TNI
AL
dalam
penegakan
hukum
dilaut
melaui
penyelenggaraan operasi Kamla. Untuk itu gambaran kondisi yang diharapkan personel TNI AL terhadap penjelasan di atas adalah sebagai berikut: Tabel 5.1. Kondisi yang diharapkan Personel TNI AL tentang Duklat di bidang Kamla NO
JENIS LATIHAN
PENYE LENGARA
PESERTA
TEMPAT
PLKS
1
2
3
4
5
6
1
Lat Kamla bersama
Koarmabar
- TNI AL - Australian Navy
Jakarta
Tambahan (diharapkan) Lat Kamla - Koarmabar - Personel - Kolat Lantamal Armabar - Personel Satuan kapal 2
3
4
- Koarmabar - Kolat Armabar
Lat Posko Koarmatim TNI AL Gakkumla daerah kepulauan terluar Tambahan(diharapkan) Lat Kamla - Koarmatim - Personel - Kolat Lantamal Armatim - Personel - Kodiklatal Satuan kapal Latihan TNI AL - TNI AL Yustisia TA (Sopsal) - Bakamla RI 2016 Round Table Discussion( RTD) sistem penegakan hukum di laut
Surabaya
- Koarmatim - Kolat Armatim - Kodiklatal Mabesal
TNI AL - TNI AL (Diskumal) - Kemenpohuka m Kemenhan - Instansi terkait lainnya
Mabesal
1 kali
Tiap bulan
1 Kali
Tiap bulan
1 kali
1 kali
Sumber: hasil olah penulis
Berdasarkan
tabel
tersebut,
menerangkan
bahwa
peningkatan latihan untuk level bawah harus terealisasi dalam pembinaan personel TNI AL dalam penegakan hukum di laut. Hal ini penting disaat berhadapan dengan sebuah penyelenggaraan operasi Kamla terpadu, kemungkinan kesalahan dan pelanggaran dalam teknis di lapangan dapat tereliminer dengan baik. Kondisi
latihan
dan
pendidikan
bidang
Kamla
yang
diharapkan untuk mendapatkan manfaat lebih akan pemahaman
aspek hukum dilaut oleh personel Bakamla adalah adanya peningkatan latihan bersama 31 dengan melibatkan Cost Guard negara kawasan baik satu maupun lebih negara berskala internasional untuk dijadikan
pembanding dan evaluasi bagi
stakeholder di laut baik dari aspek SDM maupun penyelenggaraan operasi Kamla terpadu yang diselenggrarakan oleh Bakamla. Gambaran kondisi yang diharapkan dari personel Bakamla dalam bidang Diklat Kamla dan pembinaan moralitas dan intergitas digambarkan pada tabel berikut: Tabel 5.2. Kondisi yang diharapkan Personel TNI AL tentang Diklat di bidang Kamla NO
JENIS LATIHAN
PENYE LENGARA
PESERTA
TEMPAT
PLKS
1
2
3
4
5
6
1
Latihan keamanan dan keselamatan laut
2
3
31
Bakamla
TNI AL Batam Polair Bakamla KKP Ditjen Hubla DCBC Tambahan(diharapkan) (+) Cost Guard Negara Kawasan Lat Posko Bakamla TNI AL Ambon Gakkumla Polair Bakamla KKP Ditjen Hubla DCBC Tambahan(diharapkan) (+) Cost Guard Negara Kawasan Latihan Bakamla TNI AL Manado
1 kali
1 kali
1 kali
Panglima TNI dalam pidatonya dihadapan para Panglima Angkatan Bersenjata Wilayah ASEAN pada Forum ke-14 ACDFIM ( Asean Chiefs of Defense Forces Informal Meeting ) tahun 2017,di Manila Filipina, http://jurnalpatrolinews.com/2017/05/19/panglima tni,diakses pada tanggal 1 Septemper 2017 pukul 12.30 WIB
VBSS Bakamla DCBC Tambahan(diharapkan) (+) Cost Guard Negara Kawasan Sumber: hasil olah penulis
Berdasarkan diperoleh
keterangan
metode
diselenggarakan
dalam
Bakamla
tersebut
diatas
pembinaan sehingga
diharapkan
personel
mampu
yang
mendukung
kekurangan-kekurangan yang dimiliki instansi personel penegak hukum yang lain dalam mengoptimalkan penyelenggaran operasi Kamla. Berdasarkan keterangan dari Deep Interview bersama Staf Ahli Bidang Pendidikan Bakamla Laksamana Pertama TNI (Purn) F.X. Eddy Santoso, S.Ip saat penilitian data oleh penulis dalam rangka
penyelesaian
tugas
Taskap
di
kantor
Bakamla
Rawamangun pada tanggal 26 April 2017,pukul 13.00 WIB tentang penegak hukum di laut dan keamanan maritim, beliau mengemukakan bahwa masih terdapat kekurangan pada pola pendidikan dan latihan terhadap pendalaman materi Latyustisial, Latposko Gakkumla oleh personel penegak hukum di laut saat ini. Beliau juga menambahkan agar peningkatan dan penajaman pada bidang penyidikan hukum di laut, diharapkan menjadi prioritas utama dengan keterlibatan seluruh intansi terkait dalam rangka proses penyamaan persepsi antar personel penegak hukum di laut.
Apabila disandingkan dengan pendapat ahli SDM diatas, kinerja personel dilapangan kerap dipengaruhi oleh persepsi yang
berbeda
beda
terhadap
prilaku
dan
sikap
dalam
melaksanakan penyidikan dan penanganan tindak pidana di laut. Kesamaan persepsi tersebut diharapkan terbangun dengan meningkatnya penyelenggaran pendidikan dan latihan dimasingmasing instansi maupun secara terpadu.
b.
Komando
dan
Pengendalian
Operasi
Kamla
Yang
Diharapkan. Kodal yang baik dapat mengoptimalkan tugas pokok serta kewenangan masing-masing personel penegak hukum di laut agar tidak keluar dari koridor prinsip hukum dan menghindari kesalahan yang telah dievaluasi sebelumnya. Dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo, mencoba merubah sistem kelembagaan multi agent menjadi single agent untuk penegakan hukum di laut Indonesia. Bakorkamla, yang awalnya hanya sebagai koordinator direvitalisasi pada tanggal 8 Desember 2014 menjadi Badan Keamanan Laut Indonesia (Bakamla) dengan wewenang yang lebih luas sampai dengan kewenangan untuk menindak segala bentuk kejahatan di laut. Hal ini menimbulkan pro dan kontra, karena persoalan utama yang terjadi adalah kurangnya koordinasi antar lembaga, bukan membuat lembaga baru. Lembaga yang sudah ada memang dijalankan sesuai tupoksi masing-masing dan ini mengindikasikan
peran spesifik dari masing-masing lembaga (spesialisasi). Peran spesialiasi
inilah
yang
harus
diperkuat
melalui
fungsi
koordinasi.yang akhirnya mempermudah jalannya proses Kodal yang sudah berjalan. Fungsi kontrol dalam bidang Kamla memerlukan sebuah pendekatan integratif yang harus dilakukan oleh aktor dalam hal ini lembaga/instansi
terkait
yang
berwenang.
Dengan
mempertimbangkan bentang laut yang luas di wilayah perairan Indonesia, diharapkan terdapat sebuah mekanisme koordinatif pembagian kerja operasi Kamla. Namun sentimen sektoral dengan disertai minimnya dukungan anggaran kerap dijadikan sebuah hambatan dalam pengembangan dan penerapan fungsi komando dan pengendali tersebut. Terkait dengan fokus penegakan hukum di laut, seperti yang telah diuraikan dalam bab III sebelumnya, Guskamla
adalah
satuan
visinya
tugas
opersional
Kotamaops
yang
dalam
mewujudkan penegakan kedaulatan dan hukum di wilayah yuridiksi nasional Kotamaops. Kondisi yang diharapkan dengan atas Kodal TNI AL dalam melaksanakan operasi Kamla yang dikendalikan Guskamla adalah: 1)
Adanya peningkatan pelibatan komponen maritim
dalam hal ini dispotmar TNI AL dalam mendukung input data informasi/sharing informasi
intelejen
yang
digunakan
Guskamla untuk lebih mudah mengendalikan unsur KRI
maupun Satkamla sebagai pertimbangan dalam kelola sektor operasi Kamla agar tepat sasaran. Hal ini sejalan dengan pendapat yang pernah di sampaikan oleh Komandan Guskamla Koarmabar (Danguskamlaarmabar) Laksamana Pertama TNI Bambang Irwanto, M. Tr (Han) dalam acara coffee morning dengan para stakeholder maritim dalam rangka koordinasi kemaritiman, di Gedung Nakula, Markas Komando (Mako) Guskamla Koarmabar, Jalan Laksamana Bintan, Batam Center, Kepulauan Riau (Kepri) Rabu 30 Agustus 201732. 2)
Dalam pidato Kasum TNI Laksdya TNI Dr. Didit Herdiawan, M.P.A,.M.B.A,
saat
membuka
secara
resmi
Rakornis
Pusdalops TNI TA 2017 di Mabes TNI Cilangkap tentang pemanfaatan fungsi teknologi informasi Pusdalops pulau terluar
untuk
Diharapkan
bersinergi
adanya
dengan
peningkatan
Pusdalops
pusat.
puskodalops
satuan
bawah33 baik lantamal maupun lanal yang terintegrasi dengan
baik
agar
Guskamla
kotamaops
dapat
memanfaatkan secara maksimal Puskodal Koarmada dalam memberikan informasi dalam pencapaian sasaran opskamla yang
dikendalikan
oleh
Guskamla
selaku
pelaksana
operasional Kotamaops. 32
http:// fokusindonesia. com/ berita - 4450 - guskamla- koarmabar - gelar - coffeemorning - dengan- stake-holder - maritim.html,diakses pada tanggal 1 September 2017 pukul 16.00 WIB 33 http://www.wartanusantara.com/2017/02/kasum -tni-rakornis-pusdalops-tni.html,diakses pada tanggal 1 september 2017 pukul 15.00 WIB.
Terkait dengan fokus penegakan hukum di laut, seperti yang telah diuraikan dalam bab III sebelumnya, Bakamla dalam melaksanakan operasi Kamla terpadu melibatkan unsur-unsur instansi terkait Kamla yang memiliki unsur patroli di lapangan. Suatu pekerjaan yang tidak mudah disaat kewenangan yang dimiliki tiap instansi tersebut tumpang tindih dan disinergikan dalam satu kodal. Kondisi Kodal Bakamla yang diharapkan dalam operasi terpadu sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya saat ini diuraikan dalam penjelasan berikut: 1)
Diharapkan antar instansi terkait yang terlibat
pada kodal Bakamla dalam melaksanakan operasi terpadu mampu menghilangkan ego sektoral dan lebih komitmen pada prinsip kesatuan komando untuk kepentingan bersama. 2)
Diharapkan adanya tata kelola laut yang baik
oleh Bakamla selaku single agent agent dalam pembagian sektor operasi Kamla sesuai dengan kewenangan masing-masing
instansi
terkait
sehingga
dalam
pengendalian teknis di lapangan dapat berjalan baik dengan terjalinnya koorrdinasi yang baik. “Belum “ Belum efektifnya
pengelolaan
penyebabnya
yaitu
di
laut,
pengelolaan
salah
keamanan
satu dan
keselamatan di laut oleh personel penegak hukum
masih dilakukan secara sektoral dan tidak terintegrasi dengan baik. Oleh sebab itu perlu dibangun sebuah sistem pengelolaan keamanan dan keselamatan di laut yang terintegrasi dan terpadu dengan melibatkan seluruh
komponen
Pernyataan
kekuatan
tersebut
nasional
disampaikan
oleh
di
laut” laut ” .
Direktur
Kebijakan Keamanan Laut Bakamla RI Sucipto, S.H., M.Hum. pada Forum Koordinasi Keamanan Laut ke-2 di Hotel Mercure, Banjarmasin, Prov. Kalimantan Selatan, 24 Mei 2017 34, sehingga dapat digambarkan dalam gambar berikut. Gambar 5.1. Kodal Opskamla Opskamla Bakamla RI dalam operasi operasi terpadu yang diharapkan.
PRESIDEN RI
KEMENKOPOLHUKAM (MENKOPOLHUKAM) BAKAMLA (KABAKAML A RI) Selaku Singgle Agent
KKP
TNI AL POLAIR
HUBLA DCBJ
KEWENANGAN DALAM TATA KELOLA SEKTOR OPERASI 34 www.siagaindonesia.com/direktorat-kebijakan -bakamla-ri-resmi-buka-forkor -keam diakses pada tanggal 3 September 2017 pukul 18.00 WIB
KETERANGAN: Garis Tanggungjawab Komando Garis Tanggungjawab Koordinasi Berdasarkan gambar diatas, diharapkan koordinasi yang baik dapat terjalin dengan terkelolanya tata kelola laut melaui pembagian sektor kerja yang di kendalikan oleh Bakamla dalam melaksanakan operasi Kamla terpadu. c.
Sarana dan Prasarana Operasi Kamla Yang Diharapk an. Selama ini upaya penegakan hukum di laut belum mencapai
hasil yang diharapkan. Disamping disebabkan karena keterbatasan sarana prasarana maupun anggaran, juga karena belum adanya keterpaduan antar instansi yang memiliki kewenangan di laut.. Pelaksanaan fungsi penegakan hukum di laut,
pada dasarnya
merupakan fungsi yang sangat mahal dan kompleks. Sehingga negara di dunia ini tidak ada satupun yang mampu mewujudkan dan menjamin keamanan di laut hanya oleh satu institusi secara mandiri. Demikian pula, 6 dari 13 stakeholder di laut yang memiliki unsur di lapangan, akan memiliki kendala dan hambatan dalam mewujudkan keamanan dan penegakan hukum di laut secara mandiri. Untuk mencapai hasil yang optimal, hal yang terpenting adalah
adalah
keterpaduan,
yaitu
mensinergikan
seluruh
kemampuan dan kekuatan organik instansi-instansi yang memiliki kewenangan di laut. Indikator dari keterpaduan itu adalah terbentuknya kerjasama tim yang baik, dan hal i ni dapat diwujudkan
apabila dilandasi oleh rasa saling percaya dan saling menghargai kompetensi serta kewenangan masing-masing instansi yang terlibat dalam upaya penegakan hukum di laut. Sebagai landasan untuk membangun kepercayaan, perlu disosialisasikan persepsi tentang keamanan laut, agar 'action plan' yang dilaksanakan oleh masingmasing instansi dapat tepat pada sasaran, terarah dan terpadu. Untuk mendukung kegiatan tersebut yang diimplementasikan dalam bentuk operasi Kamla dimana sarana dan prasarana menjadi tolak
ukur
kualitas
yang
dihasilkan
dan
dicapai
selama
menyelenggrakan operasi Kamla. Menurut DR Dicky R. Munaf 35, mantan Setama Bakamla RI dan aktivis peneliti Kamla sarpras yang dimiliki instansi /kementerian terkait
bahwa
baik berupa
unsur maupun sistem informasi peringatan dini harus bersinergi penggunaannya
untuk
memperoleh
manfaat
lebih
dalam
melaksanakan operasi di lapangan. Dihadapkan dengan kondisi sarpras operasi Kamla saat ini, diharapkan adanya peningkatan kapasitas sarana dan prasarana seperti kapal patroli, pesawat udara maritim, sistem pemantauan dan pengolahan data informasi maritim, termasuk informasi intelijen, serta fasilitas pangkalan dan kantor yang bersinergi penggunaannya dalam mendukung suatu operasi Kamla terpadu. Sesuai amanat yang tertera pada Perkasal no 6 Tahun 2016 tentang Postur TNI AL tahun 2005 – 2024, pada pasal 22 sub b
35
// media. neliti.com/ media/ publications /41732 - ID - kajian - sistem - operasitersinergi,diakses pada tanggal 2 September 2017 pukul 18.45WIB https:
tentang evaluasi postur TNI AL yang menjelaskan kekuatan sampai tahun 2016, sarana dan prasarana yang dimiliki TNI AL saat ini yang oleh penulis terangkum pada bab III, maka kondisi yang diharapkan adalah; 1)
Anggaran.
Diharapkan
dengan
data
kondisi
alutsista yang dibahas pada bab III, terdapat sebuah peningkatan mendukung
anggaran postur
TNI
yang AL
konpherhensif
yang
diharapkan
untuk mampu
mendukung operasi Kamla TNI AL. 2)
Adanya peningkatan dalam pengadaaan alutsista
dengan asas prioritas khususnya terkait dengan KRI, pesawat patroli maritim yang usianya lebih dari 25 tahun dan kelengkapan sarana pendukung pada Pangkalan-pangkalan tertentu dalam mendukung operasi Kamla TNI AL Sehingga sesuai postur TNI AL yang telah direvisi diatas, oleh penulis digambarkan dalam tabel berikut dibawah ini; Tabel 5.3. Data kekuatan sarana dan prasarana TNI AL yang diharapkan dalam mendukung Opskamla NO 1
1.
KRI
INSTANSI
SARANA DAN PRASARA NA PENDUKUNG
2
3
Jumlah KRI pada awal tahun 2016 adalah 142 kapal berbagai jenis. Untuk kapal-kapal PK/PKR pada umumnya telah berusia di bawah 25 tahun dan tahun. Meningkatkanya Jenis kapal yang relatif masih muda seperti kapal korvet Sigma class, KCR 60 M dan beberapa kapal patroli cepat. Untuk KRI yang dalam kondisi siap diharapkan lebih 40 %
2.
Pesawat Udara
Jumlah pesawat udara saat ini sebanyak 80 buah terdiri dari 57 Fixed Wing dan 23 buah Rotary Wing dari berbagai jenis. Untuk pesawat udara TNI AL baik Fixed Wing maupun Rotary Wing yang berusia 25-33 tahun, untuk diadakan revitalisasi dan pengadaan baru. Sehingga jumlah tersebut secara kualitatif dapat memenuhi fungsi yang diemban Penerbangan TNI AL khususnya pada fungsi intai taktis kamla
3.
Pangkalan
4
Radar Survelience
Diharapkan adanya validasi dan peningkatan sarpras pada 70 buah Pangkalan, terdiri dari 14 Lanal kelas A (Lantamal), 23 Lanal kelas B, 23 Lanal kelas C, 3 Lanal kelas KH dan 7 Lanal Embrio (Kerangka), Pangkalan Udara TNI AL berjumlah 9 buah, terdiri dari 1 Lanudal kelas A, 6 Lanudal kelas B, 2 Lanudal kelas C yang mampu mendukung operasi Kamla beserta Fasharkan TNI AL berjumlah 9 buah, terdiri dari 6 Fasharkan kelas A, 2 Fasharkan kelas B dan 1 Fasharkan kelas C. Peningkatan fungsi Radar IMSS (Integrated Maritime Surveillance System), terdapat 12 unit di Batam. Selain itu perangkat sistem IMSS yang telah terpasang pada Coastal Surveillance System (CSS) yang ada di Pos TNI AL, Shipboards Surveillance System (SSS) di KRI, Regional Command and Control Center (RCC) di Lantamal VIII Manado dan Fleet Command and Control Center (FCC) yang berada di Puskodal Koarmatim.
Berikut adalah penjelasan atas kondisi yang diharapkan pada sarana dan prasarana yang dimiliki Bakamla dengan didukung oleh stakeholder laut dibawahnya. 1)
Anggaran.
Kabakamla RI Laksdya TNI Ari Sadewo menjawab pertanyaan wartawan Pos Kota Jakarta di kantor Bakamla pada hari Rabu, 26 Juli 2017 pukul 10.56 WIB tentang
harapan untuk peningkatan keamanan laut serta Target minimal dan maksimal tahun anggaran mendatang, “ baik Pemerintah dan DPR terkait kebijakan dan pemenuhan anggaran diharapkan dapat memenuhi serta melengkapi kebutuhan
fasilitas
dan
sarana
prasarana,
para
stakeholder keamanan laut untuk mendukung operasi bersama dengan perbantuan pesawat udara maritim, kapal patroli beserta pengawaknya, personel penyidik maupun informasi dan data intelijen untuk bisa kita gunakan bersama” . Terkait dengan pernyataan beliau
tersebut bahwa peran serta pemerintah dan lembaga kementerian
terkait
dalam
menentukan
kebijakan
anggaran diharapkan bisa menjadikan prioritas dalam mendukung penegakan hukum di laut
yang selaras
dengan kebijakan Presiden di bidang Maritim. 2)
Peraturan
Hukum.
Peraturan
hukum
yang
dijelaskan disini dibatasi pada komponen legalitas atas kebijakan yang dikeluarkan oleh lembaga yang ditunjuk menjadi koordinator pelaksanaan operasi keamanan laut. Sesuai dengan UU Nomor 32 tahun 2014 tentang Kelautan dan Perpres Nomor 178 Tahun 2014, Bakamla memiliki
tanggungjawab besar dalam menangani setiap tindak kejahatan dan pelanggaran hukum di laut, serta menjaga keselamatan para pengguna laut di seluruh wilayah perairan Indonesia. Berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab dalam peraturan tersebut, dalam penyelenggaraan operasi Kamla
terpadu
dibutuhkan
pula
keterpaduan
dalam
penggunaan sarpras yang dimiliki instansi/kemeterian terkait. Sarpras tersebut memiliki karakteristik dan keistimewaan tersendiri sehingga terdapat keterbatasan wewenang dalam penggunaannya. Untuk itu sebuah payung hukum yang representatif diperlukan mewadahi dan mengurangi ego sektoral dan ketegasan dalam pengolahan serta penggunaan anggaran dalam
pemanfaatan
bersama
sarpras
operasi
Kamla
tersebut. 3)
Standarisasi Sarana dan Prasarana Operasi Kamla. Pengertian
sarana
prasarana
secara
umum
dikemukakan oleh Soetjipto dan Raflis Kosasi36.“Sarana dan prasarana kegiatan adalah semua benda yang bergerak maupun
yang
tidak
bergerak yang
diperlukan
untuk
menunjang penyelenggaraan proses kegiatan, baik secara langsung merupakan
36
maupun
tidak
keseluruhan
langsung. proses
Sarana prasarana pengadaan,
Soetjipto dan Raflis Kosasi, Profesi Keguruan, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009) Cet. 4, hlm. 170
pendayagunaan
dan pengawasan sarana prasarana dan
peralatan yang digunakan untuk menunjang kegiatan yang sedang dilaksanakan agar tujuan tercapai” . Menurut Slee, (1974) yang dikutip Surjadi (2010 : 60) standarisasi adalah “Rumusan tentang penampilan atau nilai yang diinginkan yang mampu dicapai, berkaitan dengan parameter yang telah di tetapkan”. Selain itu menyambung pendapat teori tersebut menurut Kaizen 37 (continuous improvment), artinya jika suatu standar yang di tetapkan tercapai dengan baik, maka standar harus ditingkatkan dan begitu seterusnya sehingga ketercapaian ideal dapat di wujudkan Berdasarkan tiga pendapat dan teori ahli manajemen diatas,disimpulkan bahwa perlu sebuah standarisasi sarpras terpadu guna menunjang pengoptimalan penyelenggaraan operasi Kamla. Masing – masing instansi/kementerian terkait memiliki pedoman dan standarisasi penggunaan serta pemanfaatan pengembangan sarprasnya. Namun sampai saat ini stadarisasi terpadu sarpras yang digunakan bersama antar
personel
penegak
hukum
di
laut
belum
ada.
Diharapkan adanya perumusan standarisasi yang ideal yang bisa digunakan dan dipenuhi dalam pengembangan sarpras bersama
37
sehingga
pelaksanaan
operasi
Kamla
https://library.binus.ac.id/eColls/eThesisdoc/Bab2/2013 -2-00688JP%20Bab2001.pdf,diakses pada tanggal 1 September 2017 pukul 16.00 WIB
yang
dilaksanakan baik bersama maupun terpadu berjalan dengan optimal. 22.
Kontribusi.
Berdasarkan
tiga
pokok
permasalahan
yang
ditemukan pada variabel pertama, terdapat sebuah kontribusi yang mempengaruhi variabel ke dua dan selanjutnya berkontribusi pada variabel ke tiga. Kontribusi yang didapat pada judul Optimalisasi Operasi Kamla Guna Mendukung Penegakan Hukum di Wilayah Perairan Indonesia Dalam Rangka Menjamin Stabilitas Maritim dijelaskan pada keterangan sebagai berikut: a.
Operasi Kamla yang dapat diselenggarakan secara optimal
mampu berkontribusi terhadap penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia. Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut di bawah ini. 1)
Adanya peningkatan pemahaman dan kesamaan
persepsi antar personel penegak hukum di laut melalui penyelengaraan
diklat
bidang
Kamla
dan
pembinaan
intergitas serta moralitas berkontribusi positif terhadap penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia. 2)
Adanya peningkatan komunikasi dan koordinasi pada
Kodal dalam mendukung efektifitas penyelengaraan operasi Kamla dengan memanfaatkan Bakamla sebagai singgel agent dalam pengolaan keamanan lautnya, berkontribusi
positif terhadap penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia. 3)
Adanya peningkatan dan perbaikan dukungan sarana
dan prasarana instansi terkait dalam penyelenggaraan operasi Kamla melalui peningkatan anggaran, adanya rumusan payung hukum dan standarisasi kondisi sarpras, berkontribusi positif terhadap penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia. b.
Adanya dukungan yang baik dalam Penegakan Hukum di
Wilayah Perairan Indonesia mampu memberi kontribusi terhadap upaya untuk menjamin Stabilitas Keamanan Maritim. Penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia yang terdukung dengan baik sebagai akibat dari penyelenggaraan operasi Kamla yang optimal melalui peningkatan diklat bidang Kamla,
pembinaan
intergitas
dan
moralitas,
memanfaatkan
Bakamla sebagai singgel agent dalam pengolaan keamanan lautnya, peningkatan anggaran
dan adanya rumusan payung
hukum serta standarisasi kondisi sarpras, maka memberikan kontribusi
positif
terhadap
upaya
untuk
menjamin
stabilitas
keamanan maritim.
23.
Indikator Keberhasilan.
Keberhasilan dari optimalisasi operasi
Kamla yang dapat mendukung penegakan hukum di wilayah perairan
Indonesia dalam rangka menjamin stabilitas maritim, dapat ditunjukkan melalui beberapa indikasi fakta sebagai berikut: a.
Optimalisasi Penyelenggaraan Penyelenggaraan Operasi Kamla. 1)
Kualitas SDM dan kesamaan persepsi personel
penegak hukum di laut. a)
Adanya MoU (Memorandum of Understanding) Understanding)
antara TNI AL dengan instansi/kementerian terkait melaui Bakamla tentang Diklat di bidang Kamla. b)
Adanya
kesamaan
kementerian/lembaga
visi
dalam
diantara
instansi
penanganan
tindak
pidana tertentu di laut, sehingga terjadinya penurunan pelanggaran tindak pidana tertentu di laut secara signifikan. 2)
Kodal operasi Kamla a)
Adanya MoU (Memorandum of Understanding) Understanding)
antara TNI AL dengan instansi/kementerian melaui Bakamla terkait tentang sharing informasi data guna mendukung pelaksanaan operasi Kamla. b)
Adanya
kesepahaman kesepahaman
dalam
pengelolaan
keamanan dan keselamatan dilaut melalui pembagian wilayah sektor kerja sesuai dengan kewenangan instansi/kementerian
terkait
melalui
Bakamla,
sehingga terjadinya peningkatan pencapaian target
dalam operasi Kamla yang diselenggarakan secara terpadu dengan signifikan. 3)
Sarana dan Prasarana Operasi Kamla. 1)
Adanya persetujuan dan dukungan anggaran
melalui kebijakan pemerintah tentang peningkatan sarpras
di
bidang
Kamla
yang
diterima
oleh
instansi/kementerian terkait. 2)
Terealisasinya pengadaan dan pemenuhan
kebutuhan sarpras operasi Kamla di daerah-daerah kawasan rawan ancaman Kamla. b.
Penegakan Hukum di Wilayah Perairan Indonesia 1)
Adanya penurunan tingkat pelanggaran dan tindak
pidana tertentu di laut. 2)
Terjaminnya penegakan hukum di wilayah perairan
Indonesia sehingga timbulnya kepercayaan yang baik bagi pengguna laut. c.
Stabilitas Keamanan Maritim. 1)
Adanya peningkatan ekonomi yang didukung dari
sektor maritim baik sektor komoditi maupun sarana dan prasarananya. 2)
Adanya
peningkatan
stabilitas
keamanan
dan
pertahanan dibidang maritim yang mendukung pertumbuhan ekonomi negara.
BAB VI PEMBAHASAN PEMBAHASAN DAN PEMECAHAN PEMECAHAN MASAL AH
24.
Umum. Sesuai dengan amanat UU RI No. 3 tahun 2002
tentang
Pertahanan Negara, pada pasal 4 menyatakan “Pertahanan negara n egara bertujuan untuk menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman. Sedangkan pada pasal 3 ayat (2) menyebutkan “Pertahanan Negara disusun dengan memperhatikan kondisi geografis Indon Indonesia esia sebagai negara kepulauan”. kepulauan”. Pasal tersebut mengisyaratkan bahwa laut yang dimiliki Indonesia pada hakekatnya menunjukkan jati diri Indonesia sebagai negara kepulauan. Negara kepulauan senantiasa dihubungkan dalam sebuah rantai jalur pengikat yaitu laut. Dalam ikatan tersebut laut berperan sebagai media pertahanan utama yang sangat rentan terhadap gangguan dan ancaman baik yang datang dari dalam maupun dari luar negeri.
Dalam bab ini, akan dijelaskan langkah untuk mengoptimalkan operasi
Kamla
dengan
metode
yang
digunakan
yaitu
Regulasi,
Koordinasi,Revitalisasi dan Edukasi. Dengan metode tersebut nantinya digunakan untuk memperoleh upaya pemecahan masalah diformulasikan dalam bentuk rumusan kebijakan. Selanjutnya diproses menjadi sebuah strategi dengan menggunakan analisa SWOT (strength weakness opportunities threads) dan aplikasi Exper Choice 1.1 serta dituangkan dalam implementasi upaya-upaya nyata yang harus dilakukan. 25.
Pembahasan. Geoffrey Till dalam bukunya “Sea Power : A Guide For The Twenty-
First Century” bahwasannya pembahasan keamanan maritim merupakan sebuah frasa baru dalam konteks keamanan. Istilah ini menjadi sebuah trend pembahasan dalam kontek keamanan mengingat potensi laut yang belum
terekplorasi
secara
optimal
sehingga
perlunya
sebuah
pengendalian laut (sea control) sehingga terciptanya sebuah “maintaining good order at sea” yang artinya menjaga ketertiban di laut. Penjelasan teori tersebut disimpulkan akan beberapa syarat
untuk menjaga
keamanan maritim yaitu meningkatkan tingkat kesadaran masyarakat maritim,
membangun
kebijakan
maritim
yang
efektif,
dan
mengintegrasikan tata kelola maritim yang didukung oleh peran personel penegak hukum di laut. Terkait dengan peran personel penegak hukum di laut, Till menyakini bahwa untuk membangun tata kelola maritim di awali dari birokrasi penegakan hukum yang berlaku di laut.
Sesuai dengan amanat UU TNI no. 34 tahun 2004 tentang TNI pada pasal 9 pada ayat 2 disebutkan bahwa Tugas TNI AL adalah menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah laut yurisdiksi nasional
sesuai
dengan
ketentuan
hukum
nasional
dan
hukum
internasional yang telah diratifikasi menjadi salah satu alasan yang mendukung pembahasan sebuah masalah dalam mengoptimalkan operasi
Kamla
yaitu
kondisi
personel
penegak
hukum
saat
ini.
Berdasarkan aturan tersebut sejalan dengan peran Universal TNI AL dalam teori Ken Both, peran Polisionil (Constabulary) TNI AL untuk menegakkan hukum di laut memberikan kontribusi terhadap stabilitas dan pembangunan nasional. Untuk itu instansi non militer diluar TNI AL harus sejalan dan bersinergi menciptakan kondisi maritim yang baik sesuai arah kebijakan pemerintah di bidang maritim saat ini. Hal ini akan diawali dengan sejauh apa kesepahaman dan kualitas SDM personel penegak hukum antar TNI AL (militer) dengan Bakamla (mengkoordinir instansi terkait non militer). Pada Bab III dijelaskan dari hasil Deep Interview bersama Staf Ahli Bidang Pendidikan Bakamla Laksamana Pertama TNI (Purn) F.X. Eddy Santoso, S.Ip tentang penegak hukum di laut dan keamanan maritim, bahwasannya pemahaman akan hukum bagi personel yang berada di lapangan masih kurang dari yang diharapkan. Selain itu menurut beliau masih terdapat kekurangan pada pola pendidikan dan latihan terhadap pendalaman materi Latyustisial dan Latposko Gakkumla oleh personel penegak hukum di laut saat ini.
Beliau juga menambahkan agar
peningkatan dan penajaman pada bidang penyidikan hukum di laut, diharapkan menjadi prioritas utama dengan keterlibatan seluruh intansi terkait dalam rangka proses penyamaan persepsi antar personel penegak hukum di laut. Selain itu analisis deskriptif statistik dari hasil pengolahan data kusioner penilaian para expert/narasumber pada bab III
menyatakan
bahwa nilai rata-rata (mean) personel penegak hukum di laut saat ini =14,80 dari nilai maksimum=18 dan minimal = 9. Hal ini menunjukkkan bahwa nila 14,80 berada dalam rentang dan menjadikan sebuah masalah yang harus ditingkatkan menuju nilai maksimal. Menurut Oemar Hamalik(2000:7-8)
dalam
bukunya
Integritas
dan
Profesionalisme
Birokasi, dari aspek Personal, bahwa setiap personelr birokrasi harus memiliki sifat-sifat kepribadian yang menunjang pekerjaannya, misalnya sikap mandiri dan tangguh, bertanggung jawab, tekun dan rajin, mencintai pekerjaannya, berdisiplin dan berdedikasi yang tinggi. Dengan demikian berkaitan dengan aspek personel yang difomulasikan kedalam sikap intergitas dan moralitas serta pendidikan dan latihan akan menajdikan sebuah penunjang dalam meningkatkan kualitas SDM dalam hal ini personel penegak hukum di laut. Peningkatan pendidikan dan latihan tidak lepas dengan sarana dan prasarana serta tenaga ahli yang terlibat dalam prosesnya. Seperti yang dikatakan oleh Peter F. Drucker 38 kunci pokok Sumber Daya Manusia salah satunya adalah Personnel Development yaitu mengembangkan
38
Bapak Manajemen dalam bukunya Moderen Effective Executive
sumber daya manusia, termasuk di dalamnya program orientasi tenaga kerja, pendidikan dan pelatihan. Lanjut menurut Peter 39 pengembangan tersebut dipengaruhi media pendukung dalam bentuk sarana dan prasarana serta aktor pemprosesannya yaitu tenaga ahli/pendidik. Dihadapkan dengan peluang yang ada pada bab IV yaitu legalitas berdirinya Bakamla di dalam Undang-undang Kelautan RI serta pendapat Peter, maka dalam rangka meningkatkan kualitas SDM personel penegak hukum di laut untuk mendapatkan kesamaan persepsi hukum dapat diwujudkan dengan peningkatan Diklat serta pembinaaan intergitas dan moralitas personel dalam satu manajemen lembaga keamanan laut. Menurut James
A.F. Stoner 40, hubungan atau komunikasi para
pihak dalam mewujudkan suatu tugas bersama akan memunculkan berbagai macam pola yang berbeda bila dihadapkan elemen kepercayaan dan kerjasama yang dimiliki oleh pihak masing-masing. Tiga pola tersebut meliputi: a.
Defensif. Tingkat kerjasama dan kepercayaan yang rendah
akan mengakibatkan pola hubungan komunikasi yang bersifat pasif/defensif b.
Respectful. Tingkat kerjasama dan kepercayaan yang
meningkat memunculkan suatu pola komunikasi yang bersifat kompromi saling menghargai.
39 Essential
Writings on Management.2008.Paperback Pencetus teori Sumber Daya Manusia yang peroleh dalam website https://usd.ac.id/biro/personalia/daftar.php?id=fasilitas&noid=26&offset=10 yang diakses pada tanggal 30 Agustus 2017 pukul 15.00 WIB. 40
c.
Synergistic. Dengan kerjasama yang tinggi serta saling
mempercayai akan menghasilkan pola komunikasi yang bersifat sinergitas (simbiosis mutualisme) yang berarti bahwa kerjasama yang terjalin akan menghasilkan "Output" yang jauh lebih besar dari jumlah hasil keluaran masing-masing pihak. Teori pada bab II tersebut diatas mengisyaratkan bahwasannya sebuah komunikasi yang baik akan dapat mewujudkan suatu tugas bersama. Dikaitkan dengan masalah Kodal operasi Kamla, tugas bersama yang digambarkan dalam sebuah patroli antar stakeholder di laut memerlukan sebuah Kodal yang ideal untuk mendapatkan tujuan dan manfaat dalam mendukung operasi Kamla tersebut. Pada bab V, hasil
Evaluasi
Keamanan Laut di bulan September 2016 oleh peneliti DR.Indra Jaya , M.PD juga menjelaskan untuk menyatukan bentang antar komponen di lapangan, dibutuhkan sebuah manajemen kesatuan komando dan pengendalian yang pelaksanaannya tidak sederhana. Berdasarkan analisis deskriptif statistik dari hasil pengolahan data kusioner penilaian para expert/narasumber pada bab III menyatakan bahwa nilai rata-rata (mean) kondisi Kodal operasi Kamla di laut saat ini =15,40 dari nilai maksimum=21 dan minimal = 11. Hal ini menunjukkkan bahwa nila 15,40 berada dalam rentang dan menjadikan sebuah masalah yang harus ditingkatkan menuju nilai maksimal. Hal senada pada bab V telah disampaikan KASAL Laksamana TNI Ade Supandi dalam amanatnya sebagai irup Hardikal di Kodiklatal Surabaya pada awal Mei 2017 disimpulkan bahwa koordinasi merupakan
hal sederhana bernilai penting pada proses kesatuan komando dan pengendalian dengan segala keterbatasan sarana dan prasarana pendukung. Hal inilah yang menjadi salah satu alasan bahwa Kodal memainkan
perannya
dalam
meminimalkan
kekurangan
dalam
menyatukan sebuah proses pengawasan di laut dalam penegakan hukumnya. Pada bab II, menurut Henry Fayol lima fungsi manajemen, yaitu merancang,
mengorganisir,
memerintah,
mengordinasi
mengendalikan dan telah diringkas menjadi empat
dan
fungsi manajemen
yaitu: a.
Perencanaan (planning) adalah memikirkan apa yang akan
dikerjakan dengan sumber daya alam yang dimiliki. b.
Pengorganisasian (organizing) dilakukan dengan tujuan
membagi suatu kegiatan besar menjadi kegiatan-kegiatan yang lebih kecil yang mempermudah dalam melakukan pengawasan dan menentukan orang yang dibutuhkan untuk'melaksanakan tugastugas yang telah dibagi-bagi. c.
Pengarahan
(directing)
adalah
suatu
tindakan
untuk
mengusahakan agar semua anggota kelompok berusaha untuk mencapai sasaran sesuai dengan perencanaan manajerial dan usaha d.
Pengendalian (controlling) adalah pengendalian dari setiap
proses pekerjaan sehingga pekerjaan dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan.
Berdasarkan teori tersebut menunjukkan bahwa koordinasi dalam kesatuan komando akan menggambarkan keberhasilan serta tampilan sebuah organisasi atau manajemen itu berjalan dengan baik, begitu juga dengan dalam penyelenggaran operasi Kamla. Untuk itu dalam upaya meningkatkan Komando dan Pengendalian Operasi Kamla tersebut adalah melalui pengolaan keamanan dan keselamatan di laut yang baik. Pada bab V, menurut Direktur Kebijakan Keamanan Laut Bakamla RI Sucipto, S.H., M.Hum. mewakili Kepala Bakamla RI Laksdya TNI Ari Soedewo, S.E., M.H. pada Forum Koordinasi Keamanan Laut ke-2 di Hotel Mercure, Banjarmasin, Prov. Kalimantan Selatan, 24 Mei 201741 bahwa perlunya dibangun sebuah sistem pengelolaan keamanan dan keselamatan di laut yang terintegrasi dan terpadu dengan melibatkan seluruh komponen kekuatan nasional di laut. Pengolaan yang diselenggarakan tersebut diimplementasikan dalam bentuk operasi Kamla dengan pola operasi sesuai karakteristik wilayah dan area operasi masing-masing unsur penegak hukum di laut. Pola operasi tersebut harus mampu membagi sektor per sektor yang dihadapkan dengan jarak dan cakupan area perairan Indonesia yang luas. Bila pengaturan dan pengolaan ini berjalan dengan baik dan terima pada saat proses perencanaan, maka dipastikan jalinan koordinasi yang dikendalikan oleh satu manajemen dapat terlaksana dengan baik.
41
www.siagaindonesia.com/.../direktorat -kebijakan-bakamla-ri-resmi-buka-forkor kam. Diakses pada tanggal 30 Agustus 2017 pukul 17.00 WIB.
Direktur Strategi Keamanan Laut Bakamla RI Laksamana Pertama TNI Drs. Edy Fernandi dalam Kegiatan Forum Koordinasi 42 (Forkor) dengan tema Evaluasi Bersama terhadap Pengelolaan Keamanan Laut di Bidang Sistem Peringatan Dini, Operasi Bersama dan Advokasi Hukum Guna Memperkuat Koordinasi Antar Instansi Terkait di di Grand Clarion Hotel & Convention, Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis 20 Oktober 2016 menyampaikan bahwa pentingnya untuk memperkuat koordinasi antar instansi terkait menyelesaikan dan menghadapi permasalahan serta isu terkait pengelolaan keamanan laut di bidang sistem peringatan dini, operasi bersama dan advokasi hukum. Hal tersebut menjelaskan bahwa bentuk koordinasi dalam membangun Kodal operasi Kamla tidak hanya sebatas koordinasi komunikasi di lapangan, akan tetapi pada saat proses perencanaan pelaksanaan operasi Kamla yang dilaksanakan secara terpadu harus proaktif dimediasi dalam sebuah forum komunikasi maritim untuk memelihara dan meningkatkan koordinasi yang sudah berjalan dengan baik. Dihadapkan dengan peluang yang ada pada bab IV yaitu terselengaranya Forum Komunikasi Maritim tiap tahun, aspek Kodal operasi Kamla memiliki wadah dan media yang baik dalam upaya peningkatannya. Peningkatan tersebut terletak pada pengelolaan
42
http://poskotanews.com/2016/10/20/forum -koordinasi-keamanan-laut-resmi-ditutup/ di unduh pada hari minggu tanggal 17 September 2017 pukul 21.00 WIB.
keamanan dan keselamatan di laut yang baik dalam mendukung terselengaranya Kodal operasi Kamla yang diharapkan. Sesuai amanat UU RI No. 3 tahun 2002
tentang Pertahanan
Negara pada pasal 4 menyatakan: “Pertahanan negara bertujuan untuk menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman.” Pasal 3 ayat (2) menyebutkan: “Pertahanan Negara disusun dengan memperhatikan kondisi geografis Indonesia sebagai
negara
kepulauan”.
Berdasarkan
amanat
tersebut
penyelenggaran operasi Kamla adalah bagian penting dalam mendukung pertahanan negara di laut terhadap seluruh potensi ancaman yang ditimbulkannya. Selain itu dengan memperhatikan kondisi geografis Indonesia yang cukup luas perairannya dibutuhkan sebuah sarana dan prasarana pendukung agar pencapaian yang diharapkan dapat tercapai. Berdasarkan
hasil
Deep
Interview
bersama
Kasubdit
Penyelenggara Opslat Deputi Bidang Opslat Bakamla Kolonel Laut (P) Joko Triwanto yang dijelaskan pada bab III, kebijakan di bidang anggaran dihadapkan dengan stabilitas ekonomi negara mempengaruhi dalam pengadaan dukungan sarpras opskamla. Selain itu menurut beliau sarpras yang ada sekarang tidak
serta merta dapat digunakan bersama oleh
beberapa instansi terkait dari yang dimiliki satu atau lebih instansi tersebut. Perlu adanya sebuah payung hukum yang representatif yang melandasi sebuah kerjasama internal antar personel penegak hukum di laut dibidang opskamla dalam penggunaan sarprasnya agar terdapat
kepastian
dalam
menjelaskan
pada
penggunaan sisi
anggaran.
penggunaan
Pernyataan
sarpras
bersama
tersebut antar
instansi/kementerian terkait pada saat melaksanakan operasi Kamla secara terpadu. Payung hukum yang dimaksud adalah dibutuhkannya sebuah regulasi hukum dalam penggunaan alutsista baik yang ada di darat maupun di laut dihadapkan dengan keterbatasan hak pakai yang dimiliki tiap-tiap instansi/kementerian penegak hukum di laut. Menurut Prof. Dr. Ir. Widyo Nugroho Sulasdi pada Rangkuman Kuliah43 beliau berjudul Kuliah Sistem Pembangunan Wilayah Pesisir dan Laut Secara Terpadu yang berisi sebuah kesimpulan: UU Kelautan penting karena setidaknya tiga hal. Pertama, Indonesia adalah negara maritim yang terdiri dari banyak kepulauan. Sumber daya tersebut akan dapat mendatangkan keuntungan ekonomi jika dimanfaatkan dengan maksimal. Kedua, UU tersebut dapat mendorong percepatan realisasi investasi di sektor kelautan dan perikanan. Ketiga, pembangunan bidang kelautan selama ini belum menjadi prioritas.Dengan disahkannya UU tersebut diharapkan pembangunan bidang kelautan bisa ditingkatkan. Berdasarkan rangkuman tersebut ada benarnya bahwa sebuah regulasi yang
dikeluarkan
pemerintah
dapat
mempercepat
realisasi
pengembangan sarpras sektor kelautan khususnya dalam medukung operasi Kamla. Pada bab V dijelaskan oleh Kabakamla RI Laksdya TNI Ari Sadewo saat menjawab pertanyaan wartawan Pos Kota Jakarta di kantor
43
Dipublikasikan pada tanggal 23 Juni 2015 oleh Uruqul Nadhif Dzakiy pada http://www.uruqulnadhif.com yang diunduh pada 17 September 2017 pukul 22.40 WIB.
Bakamla,bahwasannya baik pemerintah dan DPR terkait kebijakan dan
pemenuhan anggaran diharapkan dapat memenuhi serta melengkapi kebutuhan fasilitas dan sarana prasarana, para stakeholder keamanan laut untuk mendukung operasi bersama. Terkait dengan hal tersebut, secara ekplisit mengisyaratkan bahwa kondisi anggaran dalam mendukung kebutuhan fasilitas dan sarana prasarana operasi Kamla tidak sepenuhnya terpenuhi dengan baik. Selain itu akan berimplikasi pada keberhasilan operasi Kamla. Pada bab V, menurut Kaizen 44 (continuous improvment), artinya jika suatu standar yang di tetapkan tercapai dengan baik, maka standar harus ditingkatkan dan begitu seterusnya sehingga ketercapaian ideal dapat di wujudkan. Pendapat tersebut menjelaskan standarisasi sarana dan
prasarana
itu
harus
ditetapkan
agar
pemakaiannya
mampu
menunjang ketercapaian ideal khususnya yang berkaitan dengan penyelengaraan operasi Kamla. Dihadapkan dengan peluang yang ada pada bab IV disebutkan bahwa Road Map yang tertuang pada kebijakan maritim pemerintah memiliki arah pembangunan ke sektor maritim. Peluang ini membuka kesempatan yang baik bagi kementerian/lembaga dibidang keamanan laut untuk mendapatkan peningkatan anggaran yang berbasis maritim sehingga mendukung upaya dalam rangka meningkatkan anggaran pembangunan sarana dan prasaran operasi Kamla. Berdasarkan pembahasan tentang optimalisasi operasi Kamla diatas, maka dibutuhkan sebuah rumusan kebijakan untuk menentukan 44
https://tariecliple.wordpress.com/2012/11/06/teori-super -5-kaizen/ yang diakses pada tanggal 30 Agustus 2017 pukul 18.00 WIB
strategi yang nantinya diaktualisasikan ke dalam upaya-upaya dalam pemecahan masalah. Perumusan kebijakan sebagai solusi dari masalah dan pokok permasalah yang ada pada bab III dengan mempertimbangkan peluang dan kendala yang ada pada bab IV yang nantinya dapat memenuhi pencapaian sasaran sesuai dengan indikator keberhasilan yang ada pada bab V. Berikut adalah langkah-langkah yang diuraikan penulis dengan menggunakan formula dan metode analisa dari sumber data yang telah diolah penulis dari berbagai nara sumber: a.
Kebijakan.
Berdasarkan kondisi saat ini, permasalahan
dan persoalan yang dihadapi dalam penyelenggaraan operasi Keamanan Laut guna mendukung penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia dalam rangka menjamin stabilitas maritim dapat berjalan secara optimal, maka kebijakan yang ditetapkan adalah sebagai berikut: “Mewujudkan optimalisasi operasi Keamanan Laut melalui
peningkatan kualitas SDM dan kesamaan persepsi antar personel penegak hukum di laut, peningkatan komunikasi dan koordin asi yang baik pada Kodal dalam mendukung efektifitas penyelengaraan
operasi
Kamla
serta
peningkatan
dan
perbaikan dukungan sarana dan prasarana instansi terkait yang turut serta dalam penyelenggaraan operasi Kamla guna mendukung penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia dalam rangka menjamin stabilitas maritim”
Optimalisasi
operasi
Kamla
yang
dilaksanakan
oleh
stakeholder bidang Kamla tidak cukup hanya sebatas teori, karena outcome
optimalisasi
tersebut
adalah
kemampuan
dan
kesiapsiagaan dalam menghadapi dan penindakan tindak pidana pelanggaran di wilayah perairan Indonesia. Selanjutnya atas outcome tersebut dapat menjamin stabilitas keamanan maritim dimana kebijakan pemerintah di bidang kelautan menjadi pedoman bagi para pengguna laut untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara. b.
Strategi. Berdasarkan
kebijakan
yang
telah
ditetapkan,
perlu
dituangkan dan dijabarkan ke dalam pilihan strategi yang tepat, sehingga dapat dijadikan acuan serta pedoman dalam menentukan upaya – upaya yang akan dilakukan. Strategi –strategi tersebut sebagai tindak lanjut kebijakan yang telah dirumuskan sebelumnya untuk diwujudkan melalui langkah atau cara ( ways) menggunakan daya, dana, sarana dan prasarana ( means) dalam mencapai sasaran (ends). Dalam penyelenggaraan operasi Kamla yang dilaksanakan oleh personel aparat penegak hukum di laut, untuk penentuan strategi akan disesuaikan dan di hadapkan dengan faktor – faktor yang mempengaruhi baik internal maupun eksternal di lingkungan strategis serta peluang dan kendala dalam penegakan hukum di
wilayah perairan Indonesia. Berkaitan dengan penjelasan tersebut, analisa SWOT( Strenght, Weaknes ,Opportunities ,Threats ) akan digunakan untuk merumuskan strategi dalam mengoptimalkan penyelenggaraan operasi Kamla. Proses analisa SWOT yang dilaksanakan adalah dengan melaksanakan indentifikasi S/Stranght (kekuatan), W/Weakness (kelemahan), O/Opportunities (peluang) dan T/Threats (ancaman) yang pada akhirnya mendapatkan faktor-faktor SWOT. Dengan keterbatasan waktu, penulis mengadakan identifikasi kembali berdasarkan hanya pada 1 orang responden yang penulis anggap paling expert (narasumber) dibidangnya yaitu Staf Ahli Bidang Pendidikan Bakamla Laksamana Pertama TNI (Purn) F.X. Eddy Santoso, S.Ip. Pengambilan data dilakukan dengan bertatap muka langsung dikediamannya di jl. Harapan Raya I no.1 Komplek TNI AL Kodamar Sunter Kelapa Gading Barat Jakarta Utara pada hari Sabtu 19 Agustus 2017. Kuisioner (lihat lampiran E data kuisioner) yang diajukan kepada beliau adalah untuk mendapat bobot nilai judgement dari komponen Matriks SWOT yang diperoleh dari peluang kendala pada bab IV yang tergambarkan pada tabel Matriks SWOT berikut ini: Tabel 6.1 Matriks SWOT Strengths S1
Legalitas berdirinya Bakamla
Opportunities O1
Kebijakan Pemerintah
Maritim
S2
O2
Stakeholder Kamla
Forum Komunikasi Maritim
Weaknesses W1 W2 W3
Threats
Kualitas SDM personel penegak hukum di laut Anggaran Instansi/kementerian Kamla Sarana dan Prasarana Ops Kamla
Tindak Pidana Tertentu di Laut (Trans TNC Nasional Crime)
T1 T2
Sumber:Hasil Olah Data Penulis
Berdasarkan tabel diatas, keterangan pada yang tertera pada masing – masing kolom matrik SWOT merupakan pendukung untuk proses selanjutnya untuk melengkapi TOWS dimana Matriks TOWS
ini
adalah
alat
lanjutan
yang
digunakan
untuk
mengembangkan 4 tipe pilihan strategi. Kunci keberhasilan penggunaan matriks TOWS adalah mempertemukan faktor kunci internal dan eksternal untuk membentuk 1 strategi. Selain itu Matriks TOWS memberikan cara – cara untuk membangun strategi – strategi berdasarkan kombinasi – kombinasi logis dari faktor – faktor SWOT tersebut di atas. Kombinasi tersebut digunakan untuk mengidentifikasi empat konsep nyata grup-grup strategis dan alternatif yaitu Strenght – Opportunity (SO), Strenght – Threat (ST), Weaknes – Opportunity (WO) dan Weaknes – Threat (WT). Formulasi yang berisi usulan pilihan strategi (Strategic Objectives [SO]) ditampilkan pada tabel berikut dibawah ini: Tabel 6.2 Matriks TOWS Matrik TOWS
Strength
Weakness
Strategi SO (Maxi – Maxi): Strategi WO (Mani – Maxi): Menggunakan kekuatan Meminimalkan kelemahan
y t i n u t
untuk memaksimalkan untuk mengambil keuntungan peluang yang ada dari peluang Mengembangkan [SO1] Bakamla sebagai leading dalam rangka sector mewujudkan kebijakan maritim pemerintah dengan didukung seluruh Stakeholder Kamla serta adanya sharing informasi melalui Forum Komunikasi Maritim.
Meningkatkatkan [SO3] Anggaran instansi/ kementerian Kamla melalui kebijakan maritim pemerintah dalam rangka meningkatkan dukungan sarana dan prasarana Operasi Kamla. (W2 W3 O1)
(S1 S2 O1 O2) Strategi ST (Maxi – Maxi): Strategi WT (Mani – Mini): Menggunakan kekuatan Mengurangi kelemahan untuk untuk meminimalkan menghindari ancaman ancaman s t a e r h T
[SO2] Membangun peran serta Stakeholder Bakamla dalam rangka menghadapi ancaman TNC yang dipimpin oleh Bakamla selaku dalam leadingsector penyelenggaran operasi Kamla.
[SO4] Menciptakan kualitas SDM dan meningkatkan kemampuan personel penegak hukum di laut dalam rangka menangani dan menghadapi tindak pidana tertentu di laut serta TNC. (W1,T1,T2)
(S1,S2,T2)
Sumber:Hasil Olah Data Penulis
Berdasarkan tabel TOWS diatas maka faktor – faktor SWOT yang sudah tersusun dalam bentuk Matriks SWOT disusun ke dalam bentuk sebuah struktur hierarki. Dengan menggunakan AWOT (Integrasi AHP – SWOT), masing – masing strategi tersebut diberi/judgement yang berasal dari Expert/nara sumber yang sudah ditetapkan penulis sebelumnya. Pembentukan struktur heirarki tersebut dtampilkan sebagai berikut:
STREGI OPSKAMLA
STRENGHT
S1
S2
SO1
OPPORTUNITY
WEAKNES
W1
W2
SO2
W3
O1
THREAT
O2
SO3
T1
SO4
Gambar. 6.1. Struktur Hierarki Faktor-faktor SWOT (Sumber:Hasil olah data penulis) Langkah berikutnya adalah melaksanakan pengisian data Matrik Pairwise Comparison yang digunakan untuk menghitung bobot dari kriteria dan sub kriteria yang ada pada faktor – faktor SWOT. Dalam penelitian ini penulis menggunakan software Expert Choise 1.1. Hasil pembobotan dengan software ini(lihat lampran F Proses data Pairwise Comparison) disajikan pada gambar berikut dibawah ini:
T2
Gambar. 6.2. Hasil Pembobotan Faktor – Faktor SWOT (Sumber:Hasil olah data penulis) Dan tampilan Grafik diberikut di bawah ini:
Gambar. 6.3. Grafik Pembobotan Faktor – Faktor SWOT (Sumber:Hasil olah data penulis)
Berdasarkan tampilan kedua gambar diatas menunjukkan rating dan rangking dari pilihan – pilhan yang telah dihitung dari masukan hasil pembobotan kuisioner single Expert dimana pada saat nilai
tersebut di olah mendapatkan konsistensi yang rasional antar faktor – faktor SWOT sebesar kurang dari 0,1 (lihat lampiran F Proses data Expert Choise). Kemudian dari hasil tersebut di dapat prioritas alternatif strategi yang dapat dilihat pada tabel berikut dibawah ini: Tabel 6.3 Prioritas Alternatif strategi ALTERNATIF STRATEGI
[SO1]
[SO2]
[SO3]
[SO4]
Mengembangkan Bakamla sebagai rangka leading sector dalam mewujudkan kebijakan maritim pemerintah dengan didukung seluruh Stakeholder Kamla serta adanya sharing informasi melalui Forum Komunikasi Maritim. Membangun peran serta Stakeholder Bakamla dalam rangka menghadapi ancaman TNC (Trans Nasional Crime) yang dipimpin oleh Bakamla selaku dalam leadingsector penyelenggaran operasi Kamla. Meningkatkatkan Anggaran instansi/ kementerian Kamla melalui kebijakan maritim pemerintah dalam rangka meningkatkan dukungan sarana dan prasarana Operasi Kamla. Menciptakan kualitas SDM dan meningkatkan kemampuan personel penegak hukum di laut dalam rangka menangani dan menghadapi tindak pidana tertentu di laut serta TNC
BOBOT
PRIORITAS
0,383
P1
0,120
P2
0,328
P3
0,168
P4
Sumber: Hasil olah data penulis
Berdasarkan tabel tersebut diatas, dijelaskan bahwa pembobotan yang di dapat menunjukkan pilhan strategi berdasarkan urutan rating terbesar ke terkecil. Dengan demikian strategi yang dipilih/ditetapkan dalam rangka optimalisasi operasi keamanan laut
adalah Strategic Objective (SO1), Strategic Objective (SO3) dan Strategic Objective (SO4). 1)
Strategi 1.
Berkaitan dengan SDM, Menciptakan
kualitas SDM dan meningkatkan kemampuan personel penegak hukum di laut dalam rangka
menangani dan
menghadapi tindak pidana tertentu di laut serta TNC 2)
Strategi 2.
Berkaitan dengan Kodal Operasi Kamla,
Mengembangkan Bakamla sebagai leading sector yang nantinya menjadi Indonesian Sea and Coast Guard dalam rangka mewujudkan kebijakan maritim pemerintah dengan didukung seluruh Stakeholder Kamla serta adanya sharing informasi melalui Forum Komunikasi Maritim. 3)
Strategi 3. Meningkatkatkan
kementerian
yang
menangani
Anggaran
bidang
Kamla
instansi/ melalui
kebijakan maritim pemerintah dalam rangka meningkatkan dukungan sarana dan prasarana Operasi Kamla.
26.
Pemecahan Masalah. Berdasarkan hasil pemilihan Strategi yang diperoleh dari proses
olah data SWOT ke dalam software Expert Choise 1.1 pada pembahasan sebelumnya, maka berikut adalah pemecahan masalah berupa upaya – upaya dari penjabaran ketiga strategi terpilih dengan menggunakan
metode Regulasi, Kerjasama, Edukasi dan Revitalisasi untuk mendukung pemecahan masalah strategi berikut ini: a.
Upaya – Upaya Strategi 1.
Menciptakan
kualitas
SDM dan meningkatkan kemampuan personel penegak hukum di laut dalam rangka
menangani dan menghadapi tin dak
pidana tertentu di laut serta TNC, dilaksanakan dengan upaya sebagai berikut: 1)
Menkopolhukam dhi Bakamla RI bersama Panglima
TNI Dhi Kepala Staf Angakatan mendorong perumusan payung hukum petunjuk pelaksanaan penanganan tindak pidana tertentu di laut serta TNC melalui uji kelayakan lapangan
dalam
bentuk
gladi
posko
dalam
rangka
meningkatkan kualitas SDM personel penegak hukum di laut sehingga
mendorong
terjaminnya
stabilitas
keamanan
maritim 2)
Kerjasama. Panglima TNI
dhi
KASAL bersama
Kabakamla RI melaksanakan MoU dalam hal
sharing
informasi melalui forum komunikasi maritim baik beskala nasional maupun internasional dalam rangka
menangani
dan menghadapi tindak pidana tertentu di laut (illlegal Fishing)
serta
TNC sehingga
mendorong
terjaminnya
stabilitas keamanan maritim 3)
Edukasi.
Panglima TNI dhi KASAL, Bakamla RI
dikoordinir Menteri Koordinator Kemaritiman melaksanakan
diklat penanganan tindak pidana tertentu (illegal fishing) dan TNC melalui Forum Komunikasi Maritim dalam rangka meningkatkan kemampuan personel penegak hukum di laut sehingga
mendorong
terjaminnya
stabilitas
keamanan
maritim 4)
Revitalisasi.
Kemenhan RI dan Polhukam RI secara
bersinergi mendorong Pemerintah pusat dalam bentuk kajian dan masukan untuk merivisi petunjuk lapangan penanganan tindak pidana tertentu dilaut (illegal fishing) dan TNC melalui uji ketrampilan dan galdi posko yang dikoordinir Bakamla dalam rangka meningkatkan kemampuan personel penegak hukum di laut sehingga mendorong terjaminnya stabilitas keamanan maritim. b.
Upaya – Upaya Strategi 2.
Mengembangkan Bakamla
sebagai leading sector dalam rangka mewujudkan kebijakan maritim pemerintah dengan didukung seluruh Stakeholder Kamla
serta
adanya
sharing informasi
melalui
Forum
Komunikasi Maritim, dilaksanakan dengan upaya sebagai berikut: 1)
Menkopolhukam
interoperability pengamanan
dhi
koordinasi dan
Bakamla antar
penegakan
RI
instansi hukum
di
menciptakan terkait laut
dalam berupa
perumusan payung hukum dalam penanganan tindak pidana tertentu di laut dan TNC dalam mendukung terciptanya stabilitas keamanan maritim.
2)
Kerjasama. Panglima TNI
dhi
KASAL bersama
Kabakamla RI melaksanakan MoU dalam hal
sharing
informasi melalui forum komunikasi maritim baik beskala nasional
maupun
internasional
guna
meningkatkan
pencapaian operasi Kamla terpadu dalam mendukung terciptanya stabilitas keamanan maritim. 3)
Edukasi.
Panglima TNI dhi KASAL melaksanakan
MoU Diklat dibidang Kamla dengan mengadakan pertukaran tenaga ahli dan sharing materi diklat melalui latmako dalam rangka
meningkatkan
pengetahuan perkembangan
hukum
kesepahaman sesuai
ancaman
dan
kebutuhan
yang
terjadi
sinergitas
dan di
laut
tuntutan dalam
mendukung terciptanya stabilitas keamanan maritim. 4)
Revitalisasi.
Kemenhan RI dan Polhukam RI secara
bersinergi mendorong Pemerintah pusat dalam bentuk kajian dan masukan melalui
mekanisme pengadaan sarana dan
prasarana pengadaan operasi Kamla dalam mendukung terciptanya stabilitas keamanan maritim. c.
Upaya – Upaya Strategi 3.
instansi/
kementerian
Kamla
Meningkatkatkan Anggaran melalui
kebijakan
maritim
pemerintah dalam rangka meningkatkan dukungan sarana dan prasarana Operasi Kamla, dilaksanakan dengan upaya sebagai berikut:
1)
Regulasi.
bersama
Menhan
pemerintah peningkatan
pusat
Menkopolhukam RI
Dhi
untuk
anggaran
dhi
Panglima
TNI
merumuskan
instansi
Bakamla
mendorong
payung
terkait
RI
melalui
hukum dasar
kebijakan maritim Indonesia dalam rangka meningkatkan dukungan sarana dan prasarana Operasi Kamla sehingga stabilitas keamanan maritim dapat terjamin. 2)
Kerjasama. Kemenkopolhukam
dhi
Bakamla
RI
bersama Panglima TNI Dhi Kasal melaksanakan MoU pengembangan alutsista operasi Kamla melalui sharing teknologi dengan menggunakan alokasi Anggaran kebijakan maritim pemerintah pusat dalam rangka meningkatkan kemampuan sarpras operasi Kamla sehingga stabilitas keamanan maritim dapat terjamin. 3)
Edukasi.
Kemenkopolhukam
dhi
Bakamla
RI
bersama Panglima TNI Dhi Kasal melaksanakan MoU melalui kerjasama pengembangan pendidikan dan latihan bidang Kamla di luar negeri dengan menggunakan beasiswa kebijakan maritim pemerintah pusat guna meningkatkan kemampuan personel pengawak sarpras operasi Kamla sehingga stabilitas keamanan maritim dapat terjamin. 4)
Revitalisasi.
Kemenhan RI dan Polhukam RI secara
mendorong Pemerintah pusat dalam menindak lanjuti kebijakan maritim pemerintah melalui rumusan perubahan
pengajuan
perencanaan
anggaran
dalam
rangka
meningkatkan dukungan sarana dan prasarana Operasi Kamla sehingga stabilitas keamanan maritim dapat terjamin.
BAB VII PENUTUP
27.
Kesimpulan.
Dari pembahasan dan pemecahan masalah optimalisasi
operasi Kamla guna mendukung penegakkan hukum di wilayah perairan
Indonesia Dalam rangka menjamin stabilitas keamanan maritim, Penulis dapat menyimpulkan beberapa hal yaitu: a.
Pelaksanaan operasi Kamla yang dilaksanakan secara terpadu
dimana masih terdapat sedikit gesekan dan overlapping kewenangan di lapangan antar instansi terkait. Maka dari itu dirumuskan strategi berupa menciptakan kualitas SDM dan meningkatkan kemampuan personel penegak hukum di laut dalam rangka menangani dan menghadapi tindak pidana tertentu di laut serta TNC (Trans Nasional Crime). b.
Penyelenggaraan
Komando
dan
Pengendalian
dalam
pelaksanaan operasi Kamla belum sepenuhnya terjalin dengan maksimal. Potensi ancaman yang mempengaruhi keamanan laut, terus berkembang pada wilayah yuridis yang berlaku bagi kewenangan tiap instansi penegak hukum di laut, sehingga Kodal yang baik harus terjalin demi pencapaian yang
ada
keamanan
pada
kepentingan
maritim.
mengembangkan
Untuk
Bakamla
bersama itu
sebagai
untuk
menjamin
stabilitas
strategi
berupa
dirumuskan leading
sector dalam
rangka
mewujudkan kebijakan maritim pemerintah dengan didukung seluruh Stakeholder Kamla serta adanya sharing informasi melalui Forum Komunikasi Maritim.
c.
Kondisi dukungan sarana dan prasarana operasi Kamla
yang belum optimal dihadapkan dengan Laut wilayah perairan Indonesia
sangat
membutuhkan suatu
luas,
dan
kompleksnya
pola gelar yang
permasalahan,
komprehensif
dengan
memadukan kegiatan-kegiatan di luar pelaksanaan opskamla. Maka
dari
itu
dirumuskan
strategi
berupa
meningkatkatkan
anggaran instansi/ kementerian Kamla melalui kebijakan maritim pemerintah dalam rangka meningkatkan dukungan sarana dan prasarana Operasi Kamla. 28.
Dalam menyelesaikan tulisan taskap ini, penulis
Saran.
menuangkan saran yang diuraikan pada penjelasan berikut: a.
Dari aspek regulasi Menkopolhukam dhi Bakamla RI
bersama Panglima TNI Dhi Kepala Staf Angakatan mendorong perumusan payung hukum petunjuk pelaksanaan penanganan tindak pidana tertentu di laut. Selain itu dari aspek kerjasama adanya MoU dalam hal sharing informasi melalui forum komunikasi maritim baik beskala nasional maupun internasional dalam rangka menangani dan menghadapi tindak pidana tertentu di laut yang dilaksanakan oleh Panglima TNI dhi KASAL bersama Kabakamla RI. Kemudian menyentuh aspek edukasi Panglima TNI dhi KASAL, Bakamla
RI
dikoordinir
Menteri
Koordinator
Kemaritiman
melaksanakan diklat penanganan tindak pidana tertentu di laut serta pada aspek revitalisasi, adanya sinergitas antara Kemenhan RI dan Polhukam RI dalam mendorong Pemerintah pusat dalam bentuk kajian dan masukan untuk merivisi petunjuk lapangan penanganan
tindak
pidana
tertentu
dilaut
dalam
rangka
meningkatkan kemampuan personel penegak hukum di laut sehingga mendorong terjaminnya stabilitas keamanan maritim.
b.
Berkaitan dengan regulasi Menkopolhukam dhi Bakamla RI
menciptakan harmonisasi dalam koordinasi antar instansi terkait dalam pengamanan dan penegakan hukum di laut berupa perumusan payung hukum dalam penanganan tindak pidana tertentu. Selain itu dari segi kerjasama Panglima TNI dhi KASAL bersama Kabakamla RI melaksanakan MoU dalam hal sharing informasi melalui forum komunikasi maritim baik beskala nasional maupun
internasional.
Berkaitan
dengan
bidang
edukasi,
diadakannya MoU Diklat dibidang Kamla dengan mengadakan pertukaran tenaga ahli dan sharing materi diklat melalui latmako dalam
rangka
meningkatkan
kesepahaman
dan
sinergitas
pengetahuan hukum sesuai kebutuhan dan tuntutan perkembangan ancaman yang terjadi di laut oleh Panglima TNI dhi KASAL bersama Bakamla. Sedangkan untuk mendukung revitalisasi, Kemenhan RI dan Polhukam RI secara bersinergi mendorong Pemerintah pusat dalam bentuk kajian dan masukan melalui mekanisme pengadaan sarana dan prasarana pengadaan operasi Kamla dalam mendukung terciptanya stabilitas keamanan maritim. c.
Terkait dengan regulasi, Menkopolhukam dhi Bakamla RI
bersama Menhan RI Dhi Panglima TNI mendorong pemerintah pusat untuk merumuskan payung hukum peningkatan anggaran instansi terkait melalui dasar kebijakan maritim Indonesia. Selain itu pada kerjasama, Kemenkopolhukam dhi Bakamla RI bersama Panglima TNI Dhi Kasal melaksanakan MoU pengembangan
alutsista
operasi
Kamla
melalui
sharing
teknolgi
dengan
menggunakan alokasi Anggaran kebijakan maritim pemerintah pusat. Selanjutnya dengan hal edukasi, adanya MoU melalui kerjasama pengembangan pendidikan dan latihan bidang Kamla di luar negeri dengan menggunakan beasiswa kebijakan maritim pemerintah pusat oleh Kemenkopolhukam dhi Bakamla RI bersama Panglima TNI Dhi Kasal serta pada aspek revitalisasi .
Kemenhan
RI dan Polhukam RI secara mendorong Pemerintah pusat dalam menindak lanjuti kebijakan maritim pemerintah melalui rumusan perubahan pengajuan perencanaan anggaran dalam rangka meningkatkan dukungan sarana dan prasarana Operasi Kamla sehingga stabilitas keamanan maritim dapat terjamin. Jakarta, 20 Oktober 2017 Penulis
Roni,S.T. Mayor Laut (P) NRP.16012/P
MARKAS BESAR ANGKATAN LAUT SEKOLAH STAF DAN KOMANDO
Lampiran A Alur Pikir dan Pola Pikir
OPTIMALISASI OPTIM ALISASI OPERASI KAMLA GUNA MENDUKUNG PENEGAKAN HUKUM DI WILAYA WILAYAH H PERAIRAN INDONESIA INDONESI A DALAM RANGKA MENJAMIN STABILITAS STABILITAS KEAMANAN MARITIM LANDASAN PEMIKIRAN
ALUR PIKIR PERUNDANG2AN LANDASAN TEORI TEORI SEA POWER TEORI LM FRIEDMAN TEORI SINERGITAS TEORI MANAJEMEN PENILITIAN TERDAHULU
PERSONEL PENEGAK HUKUM DI LAUT
KOMANDO DAN PENGENDALIAN
OPERASI KAMLA SAAT INI
OPERASI KAMLA
PERKEMBANGAN LINGKUNGAN STRATEGIS
SARANA DAN PRASARANA
STABILITAS KEAMANAN MARITIM TERJAMIN
OPERASI KAMLA YANG DIHARAPKAN
PENEGAKAN HUKUM DI WIL PER INDONESIA TERDUKUNG
Jakarta, 20 Oktober 2017 Perwira Siswa
GLOBAL REGIONAL NASIONAL
PELUANG DAN KENDALA
Roni Mayor Laut (P) NRP 16012/P
122
MARKAS BESAR ANGKATAN LAUT SEKOLAH STAF DAN KOMANDO
Lampiran A Alur Pikir d an Pola Pikir Pikir
OPTIMALISASI OPTIMALIS ASI OPERASI KAMLA GUNA MENDUKUNG PENEGAKAN HUKUM DI WILAYAH WILAYAH PERAIRAN INDONESIA INDONESI A DALAM RANGKA MENJAMIN STABILITAS STABILITAS KEAMANAN MARITIM LANDASAN PEMIKIRAN
POLA PIKIR - PERUNDANG2AN -
LANDASA N TEORI ➢ TEORI SEA POWER ➢ TEORI LM FRIEDMAN ➢ TEORI SINERGITAS
- MENHAN - MENKO
KAMLA SAAT INI
-
KEAMANAN
WIL PER
MARITIM
INDONESIA
TERJAMIN
PENILITIAN TERDAHULU
S
OPERASI
STABILITAS
HUKUM DI
TERDUKUNG
➢ TEORI MANAJEMEN -
PENEGAKAN
O
M
OPERASI
- KERJASAMA
KAMLA
- REGULASI
POLHUKAM
- KOORDINASI
PANG TNI
- REVITALISASI
- KASAL
OPERASI KAMLA YANG DIHARAPKAN
- EDUKASI
- KABAKAMLA
PERKEMBANGAN LINGKUNGAN STRATEGIS
Jakarta, 20 Oktober 2017 Perwira Siswa
GLOBAL REGIONAL NASIONAL PEL UA UANG
DA N
KENDALA
UMPAN BALIK
Roni Mayor Laut (P) NRP 16012/P
123 MARKAS BESAR ANGKATAN LAUT SEKOLAH STAF DAN KOMANDO
Lampiran B
KUISIONER PENILAIAN IMPLIKASI PELAKSANAAN OPSKAMLA
Kepada Yth. Bapak/Saudara di Tempat.
Dalam rangka penyusunan Tugas Karya Perorangan (Taskap) kami di Sekolah Staf dan Komando TNI AL (Seskoal) yang berjudul “Optimalisasi Operasi Kamla Guna Mendukung Penegakan Hukum di
Wilayah Perairan Indonesia Dalam Rangka Menjamin Stabilitas Maritim ”, kami membutuhkan data pendukung. Oleh karena itu kami bermaksud mengajukan kuisioner kepada Bapak/Ibu untuk diisi menurut pengetahuan, pengalaman dan pendapat masing-masing, serta sesuai ketentuan yang tersedia. Adapun maksud kuisioner penilaian pelaksanaan Opskamla ini adalah untuk mengidentifikasi hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan Opskamla, meliputi: Personel Penegak Hukum di Laut, Komando dan Pengendalian Opskamla, serta Sarana dan Prasarana Opskamla Segala wawancara dan data yang diperoleh murni digunakan untuk kepentingan pendidikan dan penelitian. Atas partisipasinya kami ucapkan terimakasih. Surabaya,
April 2017
Peneliti,
Roni Pasis Dikreg Seskoal Angkatan 55
124
I.
II.
Identifikasi Responden Nama
: ……………………………………
Pangkat
: ……………………………………
Jabatan
: ……………………………………
Satker
: ……………………………………
Identifikasi Penilaian Pelaksanaan Opskamlatim Berilah penilaian anda dalam mengidentifikasi Personel Penegak
Hukum di Laut, Komando dan Pengendalian Opskamla, serta Sarana dan Prasarana Opskamla dengan memberi silang (X) pada angka sesuai dengan penjelasan di bawah ini:
III.
Nilai 1
: Kurang
Nilai 2 Nilai 3 Nilai 4 Nilai 5
: : : :
Cukup Cukup baik Baik Sangat baik
Kriteria-kriteria Penilaian a. Berdasarkan hasil peneitian terdahulu oleh Farida Puspitasari, S.H.,M.Hum. dalam jurnal hukumnya yang berjudul Penegakan Hukum di wilayah laut Indonesia pada bulan Desember 2015, penulis menggunakan salah satu materi di dalamnya untuk menetukan kriteria yang berkaitan dengan permasalahan pada variabel 1 yaitu Optimalisasi Opskamla :
1.
Personel Penegak Hukum di Laut, yaitu:
2.
Komando dan Pengendalian Opskamla, yaitu:
3.
Sarana dan Prasarana Opskamla
b. Berdasarkan hasil peneitian terdahulu oleh Dirhamsyah ,praktisi LIPI pada tesisnya yang berjudul Penegakan Hukum Laut di Indonesia pada bulan november 2017 , penulis menggunakan salah satu materi di dalamnya untuk menetukan kriteria yang berkaitan dengan permasalahan pada variabel 2 yaitu Mendukung Penegakan Hukum di Wilayah perairan Indonesia, antara lain:
125
1. Keterbatasan Anggaran; 2. Keterbatasan Sarana dan Prasarana; 3. Keterbatasan SDM yang terlatih; 4. Lemahnya sistem koordinasi 5. Rendahnya kesadaran masyarakat lingkungan.
terhadap
c. Berdasarkan Forum Kajian Pertahanan Maritim yang disajikan pada Buletin Quartedeck terbitan Vol 10 no.1 Maret 2016 oleh Robet Mangindaan yang berjudul “Indonesia dan Keamanan Maritim” , penulis menggunakan salah satu materi di dalamnya untuk menetukan kriteria yang berkaitan dengan permasalahan pada variabel 3 yaitu Dalam Rangka Menjamin stabilitas maritim, domain maritim terkait dengan: 1. 2. 3. 4.
Fisiknya. Kegiatan Fisisknya Aturan Mengenai Pengolaannya Budaya Pengolaannya.
126
MARKAS BESAR ANGKATAN LAUT SEKOLAH STAF DAN KOMANDO
KUISIONER PENILAIAN IMPLIKASI PELAKSANAAN OPSKAMLA
Kepada Yth. Bapak/Saudara di Tempat. I.
II.
Identifikasi Responden Nama
: ……………………………………
Pangkat
: ……………………………………
Jabatan
: ……………………………………
Satker
: ……………………………………
Identifikasi Penilaian Pelaksanaan Opskamla
Berilah penilaian anda dalam mengidentifikasi Personel Penegak Hukum di Laut, Komando dan Pengendalian Opskamla, serta Sarana dan Prasarana Opskamla dengan memberi silang (X) pada angka sesuai dengan penjelasan di bawah ini:
III.
Nilai 1
: Kurang
Nilai 2
: Cukup
Nilai 3
: Cukup baik
Nilai 4
: Baik
Nilai 5
: Sangat baik
Kriteria-kriteria Penilaian
Identifikasi Penilaian Pelaksanaan Opskamla Saat Ini
127
OBYEK
KRITERIA PENILAIAN
1. Personel Penegak Hukum di Laut
a. Organisasi/institusi penegak hukum di laut. b. Budaya kerja masing - masing institusi terkait c. Profesionalisme SDA
2. Komado dan Pengendalian Opskamla
3. Sarana dan Prasarana Opskamla
INTERVAL 1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
d. Persepsi hukum
1
2
3
4
5
e. Kepribadian personel
1
2
3
4
5
a. Kepastian hukum
1
2
3
4
5
b. Kepentingan sektoral
1
2
3
4
5
c. Pola kepemimpinan
1
2
3
4
5
d. Karakteristik organisasi
1
2
3
4
5
e. Aspek komunikasi
1
2
3
4
5
a. Keterbatasan anggaran b. Luas area sektor opskamla
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
Identifikasi Penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia OBYEK
KRITERIA PENILAIAN
1. Keterbatasan Anggaran
a.Kebutuhan prioritas masing-masing institusi yang berbeda b.Kebijakan pemerintah terhadap stabilitas ekonomi a. Ketrbatasan Anggaran yang dimiliki oleh masing-masing institusi penegak hukum di laut. b. Luas wilayah perairan Indonesia berkaitan dengan covvering area. a. Sturtur organisasi dengan visi dan misi yang dimilki masing-masing institusi. b. Kesejahteraan personel a. Aturan hukum yang tumpang tindih antar institusi terkait.
2. Keterbatasan Sarana dan Prasarana
3. Keterbatasan SDM yang terlatih 4. Lemahnya sistem koordinasi
b. Kepentingan yang mengikat dari masingmasing bidang kerja aparat penegak hukum di laut 5. Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap lingkungan
a. Manfaat yang belum dirasakan atas kinerja masing-masing penegak hukum di laut oleh masyarakat. b.Kurangnya peran serta segenap komponen masyarakat dalam keterlibatan penegakan hukum di laut.
INTERVAL
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
Tabel Identifikasi Penilaian Stabilitas Maritim
5
128
OBYEK 1. Kegiatan Fisiknya
KRITERIA PENILAIAN
INTERVAL
a. Kegiatan di laut yaitu pelayaran dan
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
Legalitas pengolaan SDA maritim
1
2
3
4
5
a. Sarana dan Prasarana b. Keterlibatan seluruh komponen masyarakat c. Manfaat dan keuntungan proses d. Keamanan laut
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
pengolahan SDA b. Kegiatan
berkaitan
dengan
pelabuhan dan pemanfaatan potmar 2. Aturan Mengenai pengolaannya 3.Budaya Pengolaan
129
Lampiran C
MARKAS BESAR ANGKATAN LAUT SEKOLAH STAF DAN KOMANDO
PERHITUNGAN KORELASI DAN IMPLIKASI VARIABEL DAN PERMASALAHAN 1.
REGRESI VARIABEL 1 KE VARIABEL 2
Koefisien korelasi 0,00
- 0,199
= sangat rendah
0,20
- 0,399
= rendah
0,40
- 0,599
= sedang
0,60
- 0,799
= kuat
0 80
- 1 000
= san at kuat
Hasil kekutan signifikan
130
2.
REGRESI VARIABEL 2 KE VARIABEL 3
Koefisien korelasi 0,00
- 0,199
= sangat rendah
0,20
- 0,399
= rendah
0,40
- 0,599
= sedang
0,60
- 0,799
= kuat
0 80
- 1 000
= san at kuat
Hasil kekutan signifikan
131
3.
Deskr ipt if Statisti k atas 3 permasalahan yang dipero leh dari 5
expert/reponden.
Batas maksimum
Statistik yg diperoleh statistik
132
MARKAS BESAR ANGKATAN LAUT SEKOLAH STAF DAN KOMANDO
Lampiran D
FOTO KEGIATAN WAWANCARA DENGAN EXPERT 1.
Wawancara dengan Sahli Bidang Pendidikan dan Latihan serta
mantan Kapuskoorkamla Bakamla Tahun 2010 Laksma TNI (Purn) Fx. Eddy Santoso, S. Ip. di kantor Bakamla Rawamangun pada tanggal 26 April 2017,pukul 13.00 WIB.
2.
Wawancara dengan Kasubdit Penyelenggara Opslat Deputi Bidang
Opslat Bakamla Kolonel Laut (P) Joko Triwanto saat penilitian data oleh penulis dalam rangka penyelesaian tugas Taskap di kantor Bakamla Jl. Dr. Soetomo no.11 Jakarta Pusat pada tanggal 26 April 2017,pukul 08.00 WIB.
133
7MARKAS BESAR ANGKATAN LAUT
LAMPIRAN E
SEKOLAH STAF DAN KOMANDO PROSES PENENTUAN STRATEGI MENGGUNAKAN EXPERT CHOISE
134
MARKAS BESAR ANGKATAN LAUT SEKOLAH STAF DAN K OMANDO
HASIL OLAH PENILAIAN SINGGLE EXPERT STRATEGI OPTIMALISASI OPSKAMLA
135
STRENGHT
STRENGHT (LEGALITAS BAKAMLA)
136
STRENGHT(STAKEHOLDER KAMLA)
137
WEAKNES
138
WEAKNES (PERSONEL GAKKUMLA)
139
WE AKNES (ANGGARAN)
140
WEA KNES (SARPRAS OPSKAMLA)
141
OPPORTUNITY
142
OPPORTUNITY (KEBIJAKAN MARITIM)
143
OPPORTUNITY (FORUM KOMUNIKASI HUKUM)
144
145
THREAT
THREAT (TINDAK PIDANA TERTENTU)
146
THREAT (TNC(TRANS NASIONAL CRIME))
147
GRAFIK PEMBOBOTAN FAKTOR-FAKTOT SWOT
148
STREGI OPSKAMLA
149
STRENGHT
S1
S2
SO1
OPPORTUNITY
WEAKNES
W1
W2
SO2
W3
O1
SO3
THREAT
O2
T1
SO4
T2
Matrik TOWS
Matrik TOWS
y t i n u t r o p p O
Strength
Weakness
Strategi SO (Maxi – Maxi): Menggunakan kekuatan untuk memaksimalkan peluang yang ada
Strategi WO (Mani – Maxi): Meminimalkan kelemahan untuk mengambil keuntungan dari peluang
Mengembangkan [SO1] Bakamla sebagai leading dalam rangka sector mewujudkan kebijakan maritim pemerintah dengan didukung seluruh Stakeholder Kamla serta adanya sharing informasi melalui Forum Komunikasi Maritim.
Meningkatkatkan [SO3] Anggaran instansi/ kementerian Kamla melalui kebijakan maritim pemerintah dalam rangka meningkatkan dukungan sarana dan prasarana Operasi Kamla. (W2 W3 O1)
(S1 S2 O1 O2) Strategi ST (Maxi – Maxi): Strategi WT (Mani – Mini): Menggunakan kekuatan Mengurangi kelemahan untuk untuk meminimalkan menghindari ancaman ancaman s t a e r h T
[SO2] Membangun peran serta Stakeholder Bakamla dalam rangka menghadapi ancaman TNC yang dipimpin oleh Bakamla selaku dalam leadingsector penyelenggaran operasi Kamla.
[SO4] Menciptakan kualitas SDM personel penegak hukum di laut guna meningkatkan kemampuan dalam rangka menangani dan menghadapi tindak pidana tertentu di laut (illlegal Fishing) serta TNC. (W1,T1,T2)
(S1,S2,T2)
151
Matrik s SWOT
Strengths
Opportunities
S1
Legalitas berdirinya Bakamla
O1
Kebijakan Pemerintah
S2
Stakeholder Kamla
O2
Forum Komunikasi Maritim
Weaknesses W1 W2 W3
Kualitas SDM personel penegak hukum di laut Anggaran Instansi/kementerian Kamla Sarana dan Prasarana Ops Kamla
Maritim
Threats T1 T2
Tindak pidana (illegal fishing) (Trans TNC Crime)
tertentu Nasional
152
MARKAS BESAR ANGKATAN LAUT SEKOLAH STAF DAN KOMANDO
Lampiran F
PENGERTIAN - PENGERTIAN 1.
Operasi Keamanan Laut45. Adalah segala upaya kegiatan dan
tindakan terencana dengan menggunakan kekuatan unsur dari aparat keamanan dan penegak hukum di laut, yang disusun dan diorganisasikan secara berlanjut
baik sepanjang tahun, maupun secara khusus guna
menjamin penegakan keamanan di laut. 2.
Instansi terkait. Adalah instansi aparat penegak hukum di laut yang
mempunyai kewenangan dalam menangani kasus tindak pidana di laut serta memiliki unsur patroli di laut yaitu TNI AL, Bakamla, Polair, PSDKP, KPLP, dan Bea Cukai. 3.
Penegakan Hukum di Laut 46. Pelaksanaan penegakan hukum di
laut yang merupakan salah satu fase dari penegakan kedaulatan dengan kata lain tidak terlepas dari kegiatan penegakan hukum. 4.
Keamanan di laut adalah serangkaian upaya dan kegiatan untuk
mewujudkan pengendalian laut untuk tetap tegaknya kedaulatan dan hukum di laut yuridiksi nasional dalam rangka menjamin kepentingan nasional di dan lewat laut, dalam hal ini pengamanan pembangunan nasional47.
45
Mabes TNI AL, Buku Petunjuk Operasi Penyelenggaraan Operasi Keamanan Laut (PUM-1.01.133), Skep Kasal No.303/I/1988, Lampiran A, point 1 46 Ibid Lampiran A, point 4 47 Mabes TNI AL, Bujuk ops gar Ops Kamla (PUM -1.01.133) Skep Kasal No.303/I/1988 tgl 26 Jan 1988, Lampiran A
153
5.
Keamanan Maritim48. Pengertian tradisional terhadap konsep
Keamanan Maritim adalah pertahanan / perlindungan terhadap
48
Julian S, Corbett, Some Principles of Maritime Strategy ,1918, hal 77 dan 150, dikutip dari Wahyono S.K, Indonesia Negara Maritim Yayasan Senapati Nusantara, Jakarta,2007,hal 32.
