Notaris Ppat Peran Dan Fungsinya

NOTARIS PPAT PERAN DAN FUNGSINYA Selasa, 2009 Maret 17 KEDUDUKAN HUKUM WARIS INDONESIA (Materi Perkuliahan Teori dan Praktek Pendaftaran Tanah di MKN Univ. Sriwijaya Palembang)

Keduduk Kedud ukan an da dan n Perlak Perlakua uan n Hukum Hukum terha terhada dap p tanah tanah yang yang ala alas s bu bukti ktiny nya a ba baru ru berupa berupa Girik tidak dap dapat at dilakuk dilakukan an peralih peralihannya annya melalui melalui akte van transpo transport rt berupa berupa akta AJB yan yang g dibu dibuat at oleh oleh/dih /dihadap adapan an PP PPA AT, tepa tepapi pi dap dapat at dilakuk dilakukan an dengan akta Pelepasan dan Penyerahan Hak atau akte Pengoperan Hak atau akte Pengikatan akan jual beli di hadapan Notaris. Untuk ketiga macam akte mana harus di sesuaikan dengan tindak lanjut perbuatan hukum mana yang dipilih. Jika Giriknya masih atas nama Pewaris, dimana di dalam premisse akta harus dicantumkan bahwa tanah yang dialihak/dioperkan hak tersebut adalah tanah yang berasal dari hak waris. Hak Waris mana harus dibuktikan dengan Surat Surat Ket Ketera erang ngan an Hak Wa Wari ris, s, yang yang dib dibua uat/d t/dike ikelua luarka rkan n oleh oleh Pe Pejab jabat at yang yang berwenang (tergantung dengan penundukan hukum apa) di yang dipakai Sebagai penyegaran untuk mengingat kembali bahwa sejak Indonesia merdeka, pemerintah telah mengeluarkan PP No. 45 tahun 1957 tentang pembentukan Mahkamah Syari’ah yang menetapkan menetapkan salah satu wewenang Pengadilan Agama adalah masalah kewarisan. Meskipun di Jawa dan Madura Pengadilan Agama tidak menyelesaikan masalah warisan, tetapi Pengadilan Agama mengeluarkan “Fatwa Waris” yang sangat dibutuhkan oleh para pencari keadilan. Pada tah Pada tahun un 19 1989, 89, pe pemer merint intah ah menet menetapk apkan an UU No. 7 tah tahun un 19 1989 89 yakn yaknii UU Pera Pe radi dila lan n Ag Agam ama a (UUP (UUPA) A).. Unda Undang ng-U -Und ndan ang g ini ini mene meneta tapk pkan an wewe wewena nang ng Pengadil Peng adilan an Agama Agama untu untuk k menyeles menyelesaika aikan n hal-hal hal-hal yan yang g berhubu berhubungan ngan den dengan gan warisan atau faraid. UUPA telah diamandemen menjadi UU No. 3 tahun 2006. Kewena Kewenang ngan an Pe Perad radila ilan n Aga Agama ma diper diperlua luas. s. Tida Tidak k ha hanya nya seba sebatas tas menga mengadil dilii masalah perkawinan, waris, wasiat, hibah, sedekah, wakaf orang Islam, tetapi juga bidang usaha ekonomi syari’ah. Namun demikian materi HWI tetap berada dalam buku II KHI yang berpayung hukum pada Inpres No. 1 tahun 1991. Dalam Dalam praktek praktek pelaksanaa pelaksanaan n wewenang wewenang tersebut, tersebut, saa saatt ini menurut menurut kami kami ada beberapa hal yang perlu dilengkapi dan disempurnakan, antara lain : 1. Materi HWI Mempel Mempelaja ajari ri mater materii HWI hu huku kumny mnya a fardl fardlu u kifay kifayah ah.. Artiny Artinya a jika jika suda sudah h ad ada a sebagian seba gian orang orang yan yang g mempelaj mempelajariny arinya, a, maka maka gug gugurla urlah h kewajib kewajiban an yan yang g lain. lain. Namun Namun melaksa melaksanaka nakan n HWI dal dalam am membagi membagi harta harta pen peningg inggalan alan adal adalah ah fardlu fardlu ‘ain. Artinya setiap orang Islam wajib melaksanakan hukum waris Islam jika ia Kumpulan Tulisan/Artikel Tulisan/Artikel dari http://herman-notary.blogsopt.com http://herman-notary.blogsopt.com

1

memb membag agii wari waris. s. Tidak idak gu gugu gurr kewa kewaji jiba bann nnya ya sehi sehing ngga ga ia mela melaks ksan anak akan an sebagaimana yang diperintahkan Allah(Qs.4:13-14). Dalam mempelajari hukum waris Islam, kendala yang umum dihadapi adalah : a. Orang merasa sulit mempelajarinya karena melibatkan beberapa ilmu lain, sepert sep ertii : matema matematik tika, a, akunt akuntans ansi, i, ba baha hasa, sa, pe peni nilai laian an ata atau u pe pena naksi ksiran ran ha harta rta,, pertanahan, dll. b. Sebagaimana ilmu-ilmu yang lain, jika HWI ini tidak senantiasa dipakai akan cepat lupa dan hilang. Sementara peristiwa kematian jarang terjadi. c. Persentase pembagian harta dalam HWI sangat tergantung keberadaan ahli waris waris saat saat pewari pewaris s mening meninggal gal.. Oleh Oleh karen karena a itu itu,, dipe diperlu rluka kan n metod metode e un untuk tuk memahami siapa-siapa siapa-siapa ahli waris yang berhak mendapat harta peningg peninggalan alan dan berapa bagian masing-masing ahli waris. d. Beberapa mazhab dalam Islam memiliki perbedaan dalam menetapkan ahli waris, menghitung dan membagi harta peninggalan pewaris. e. Tidak semua orang yang mati meninggalkan harta yang patut menjadi urusan penting. Beberapa solusi yang ditawarkan untuk mengatasi masalah di atas antara lain : a. Di Indonesia, pemerintah telah menetapkan KHI dengan dasar Inpres/1991. Dalam Dalam pe perke rkemba mbang ngan annya nya,, saat saat ini bu buku ku I KHI (tenta (tentang ng pe perka rkawin winan) an) telah telah diunda diu ndang ng-un -unda dangk ngkan an (UU (UU No.1/ No.1/197 1974), 4), bu buku ku III KHI (tenta (tentang ng wakaf) wakaf) tel telah ah diundang-undangkan (UU No.40/2006). Sudah selayaknya buku II KHI (tentang waris) juga dibuat Undang-Undang. b. Telah dikembangkannya metode gambar sebagai salah satu alternatif cara memah memahami ami siap siapa a saja saja ah ahlili waris waris yang yang be berha rhak k menda mendapa patt pe pemba mbagia gian n ha harta rta peninggalan. c. Kami telah mengembangkan software waris Islam, yang dapat menetapkan ahli waris yang berhak, persentase bagian ahli waris, sekaligus menghitungnya jika diketahui jumlah harta peninggalan pewaris. Solusi Solusi di atas perlu perlu disosial disosialisas isasikan ikan bai baik k melalui melalui seminar seminar,, pela pelatiha tihan, n, maupun maupun worksho workshop. p. Selain Selain itu dip diperlu erlukan kan sha sharing ring dia diantar ntara a peja pejabat bat teras teras di lingkun lingkungan gan notaris (INI), Departemen Agama dan Departemen Hukum dan HAM.

2. Keterangan Waris

Kumpulan Tulisan/Artikel Tulisan/Artikel dari http://herman-notary.blogsopt.com http://herman-notary.blogsopt.com

2

Surat keterangan waris bagi penduduk asli Indonesia yang dibuat oleh para ahli waris waris da dan n diketa diketahu huii ole oleh h RT/RW RT/RW,, lura lurah h da dan n camat camat didas didasar arkan kan pad pada a surat surat Mendagri Dirjen Agraria Kep. Direktorat P.T u.b. Kepala Pembinaan Hukum (R. Supanji) No. Djt/12/63/69 (20-12-1969). Surat edaran Dirjen ini dapat dikatakan kurang tepat, dikarenakan dalam isi surat tersebut dikatakan bahwa “Penduduk asli ‘bagaimana berlaku’ hukum adat”. Padahal pribumi yang Islam tidak tunduk pada hukum adat, melainkan hukum Islam.

Kemudian apabila dicermati dengan teliti, akan ditemukan bahwa : a. Format keterangan waris yang diketahui oleh RT/RW, lurah, camat ini tidak memiliki standart. Bentuknya bermacam-macam. b. Data-d Data-data ata yang yang terda terdapat pat da dalam lam keter keteran angan gan waris waris kura kurang ng aku akurat rat.. Tida idak k terdapat data yang berkaitan dengan wasiat. Padahal wasiat adalah hal yang umum ada di masyarakat. c. Demikian pula dari sisi kebenarannya, keterangan waris masih dipertanyakan otenti ote ntita tasny snya. a. Serin Seringka gkalili ap apa a yang yang tertu tertulis lis da dalam lam ket keter eran angan gan waris waris be berb rbeda eda dengan kenyataan sebenarnya, seperti : tidak seluruh ahli waris tercantum dalam keterangan waris, bahkan ahli waris tidak menandatanginya di hadapan lurah dan camat yang bersangkutan. Oleh karena itu, sudah saatnya pemerintah mengeluarkan peraturan setingkat Peratura Peraturan n Pemerint Pemerintah ah yan yang g mengatur mengatur tent tentang ang pen penguru gurusan san kete keterang rangan an waris waris sepert sep ertii hal halnya nya no nota taris ris membu membuat at keter keterang angan an waris waris un untuk tuk warga warga ketur keturun unan an Tionghoa dan orang barat. 3. Keputusan atau Ketetapan Tentang Ahli Waris di Pengadilan Agama Berdasarkan pasal 49 UUPA yang telah diamandemen menjadi UU No.3 tahun 2006, 200 6, mekan mekanism isme e kep keput utusa usan n at atau au ketet ketetapa apan n di Pen Penga gadil dilan an Aga Agama ma ad adala alah h sebagai berikut : a. Sen Sengk gketa eta/co /conte ntens nsius ius.. Ap Apabi abila la terja terjadi di sengk sengket eta a diant diantara ara ah ahlili waris waris,, yang yang bersangkutan datang ke Pengadilan Agama mengajukan perkaranya. Pengadilan Agama Agama aka akan n menetap menetapkan kan putu putusan san yan yang g memiliki memiliki kekuatan kekuatan huk hukum um mengikat mengikat berbagai pihak untuk tunduk pada keputusan tersebut. b. Tanp anpa a sen sengke gketa/v ta/volun oluntair tair.. Untuk Untuk menghind menghindari ari terjadin terjadinya ya sen sengket gketa a dal dalam am pembagian harta peninggalan, ahli waris membagi secara damai dan datang ke Pen Pe ngadilan ilan Ag Aga ama mem memohon penetap tapan an.. Pen eng gadila ilan Ag Aga ama akan mengelua mengeluarkan rkan kete ketetapa tapan n berupa berupa Permohon Permohonan an Pen Penetap etapan an Pembagia Pembagian n Harta Harta Peninggalan/P3HP (psl 49 dan 107 UUPA). P3HP yang dikeluarkan Pengadilan Agama menurut penulis memiliki beberapa kekurangan, antara lain : Kumpulan Tulisan/Artikel Tulisan/Artikel dari http://herman-notary.blogsopt.com http://herman-notary.blogsopt.com

3

i. Terbitnya Terbitnya P3HP hanya didasarkan didasarkan pada mekanisme dan acara singkat, singkat, artinya tida tidak k sepe sepert rtii meka mekani nism sme e da dan n acar acara a yan ang g dite diteta tapk pkan an oleh oleh hu huku kum m acar acara a sebagaimana mekanisme dan acara bagi suatu perkara (sengketa), Misalnya : Tida Tidak k dilak dilakuka ukan n pu publi blikas kasii (pen (pengu gumum muman) an) seca secara ra terbu terbuka ka yang yang fungs fungsiny inya a memb member erii kese kesemp mpat atan an kepa kepada da “sia “siapa papu pun” n” (pih (pihak ak keti ketiga ga)) yang yang mung mungki kin n mempunyai kepentingan dengan harta peninggalan yang akan dibagi tersebut. Pengumuman ini bisa dilakukan di kantor Pengadilan Agama setempat (yang bersangkutan dengan status para ahli waris), di kantor kelurahan atau kantor kecamata kecamatan n maupun maupun di kan kantor tor pertana pertanahan han jika menyangk menyangkut ut harta harta pen peningg inggalan alan yang berupa tanah. Pengumuman itu juga dapat dilakukan melalui mass media cetak cet ak sepe seperti rti surat surat kabar kabar ha haria rian n te terut rutama ama yang yang be bere redar dar di da daer erah ah tempat tempat meningga meninggalnya lnya pewaris. Dilihat dari dari seg segii proses proses pembuat pembuatannya annya ini, maka maka isi keterangan yang tercantum dalam P3HP mengandung kelemahan yang bersifat materiil. ii. Pembuatan P3HP tidak disertai dengan pengecekan di Daftar Pusat Wasiat (Departemen Kehakiman). Seharusnya hakim agama melakukan hal ini untuk membuktikan tentang ada-tidaknya wasiat yang dibuat oleh almarhum semasa hidupnya, baik wasiat yang dibuat di hadapan Notaris ataupun wasiat di bawah tangan. iii. Di dalam P3HP pada umumnya juga belum dicantumkan nilai penaksiran (appresial) (appresial) yang seharusnya dilakukan dilakukan oleh juru taksir yang profesional. Selama ini nilai penaksiran yang dilakukan oleh “orang” atas harta peninggalan hanya didasarkan atas kesepakatan para ahli waris saja(pasal 187 KHI), artinya hanya bersifat kekeluargaan. Seharusnya jika penaksiran dilakukan oleh orang atau badan yang profesional dan netral (tidak berpihak pada kepentingan salah satu ahli waris), maka akan diperoleh nilai penaksiran yang akurat dan obyektif. Kekura Keku rang ngan an P3 P3HP HP ba baik ik yang yang be bers rsif ifat at tekn teknis is (mek (mekan anis isme me da dan n pros prosed edur ur pembuat pembuatanny annya) a) maupun maupun sub substan stansi si (isi P3HP) P3HP) sep seperti erti yan yang g selama selama ini terjadi terjadi dalam da lam prakt praktek, ek, dih dihar arapk apkan an da dapat pat dip diperb erbai aiki ki oleh oleh ha hakim kim ag agam ama a sehin sehingg gga a pelaksanaan pembagian itu dapat memenuhi persyaratan hukum sebagaimana ditentukan dalam pasal 49 ayat (3) Undang-undang Peradilan Agama. 4. Pelaksanaan Pembagian Harta Peninggalan Pelaksanaan Pelaksanaan pembagian harta peningg peninggalan alan dapat dilakukan oleh para ahli waris maupun notaris, dengan penjelasan sebagai berikut : a. Dilakukan oleh para ahli waris (psl 187 KHI) Umumnya masyarakat membagi sendiri harta peninggalan pewaris. Pembagian semacam ini terkadang menimbulkan masalah. Tidak adanya appresial membuat harta harta yan yang g dib dibagi agi tida tidak k proporsi proporsional onal.. Kemungki Kemungkinan nan ada unsu unsurr subyektiv subyektivitas itas,, Kumpulan Tulisan/Artikel Tulisan/Artikel dari http://herman-notary.blogsopt.com http://herman-notary.blogsopt.com

4

padahal kerelaan para ahli waris yang menjadi acuan dalam pembagian harta peninggalan. Diantara kekurangan di atas yang harus dilengkapi adalah : i. Dibuat di hadapan pejabat yang berwenang. ii. Dibuat dengan akta standart seperti yang berlaku di notaris dilengkapi dilengkapi dengan undang-undang, syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku. b. Dibuat dihadapan notaris Berda Berdasar sarkan kan Undan Undang-U g-Und ndang ang No. 30 tah tahun un 20 2004 04 ten tentan tang g Jab Jabata atan n Notar Notaris is (UUJN) pasal 15 dinyatakan bahwa “notaris berwenang membuat akta otentik mengena mengenaii semua semua perbua perbuatan, tan, perjanji perjanjian an dan ket ketetap etapan an yan yang g dih diharus aruskan kan ole oleh h pera pe ratu tura ran n pe peru rund ndan angg-un unda dang ngan an da dan/ n/at atau au yan ang g dike dikehe hend ndak akii oleh oleh yang yang berkep berkepen entin tinga gan n un untuk tuk din dinya yata takan kan dal dalam am akt akta a ote otent ntik, ik, menja menjamin min kepa kepasti stian an tanggal tang gal pembuata pembuatan n akta akta,, menyimpa menyimpan n akta akta,, memberik memberikan an grosse, grosse, salinan salinan dan kutipa kut ipan n akta, akta, semua semuanya nya itu sepan sepanjan jang g pe pembu mbuata atan n aktaakta-ak akta ta itu tidak tidak juga juga ditu dituga gask skan an at atau au dike dikecu cual alik ikan an kepa kepada da pe peja jaba batt lain lain atau atau oran orang g lain lain yang yang ditetapkan oleh undang-undang”. Pasal Pasal 16 aya ayatt (d), menyatakan menyatakan bahwa bahwa “notaris “notaris wajib wajib memberik memberikan an pel pelayana ayanan n sesu sesuai ai de deng ngan an kete ketent ntua uan n Unda Undang ng-U -Und ndan ang g ini, ini, kecu kecual alii ad ada a alas alasan an un untu tuk k menolaknya”. Kedudukan Keduduk an Notaris Notaris dan PP PPA AT mempuny mempunyai ai kaitan kaitan erat (signifi (signifikans kansi) i) den dengan gan pelaksanaan pembagian harta peninggalan secara damai (di luar pengadilan/non legitasi) terhadap orang yang tunduk kepada hukum perdata barat (BW) maupun orang Islam yang tunduk pada hukum Islam. Apabila selama ini berkembang anggapan umum bahwa profesi notaris melayani mereka yang tunduk kepada hukum perdata barat (BW) saja, sebenarnya hal itu tidak selalu benar. Setelah berlaku berlakunya nya Undang-U Undang-Undan ndang g Perkawin Perkawinan, an, UndangUndang-Unda Undang ng Peradila Peradilan n Aga Agama, ma, Amandeme Amandemen n UUPA, UUPA, dan KHI, tuga tugas s nota notaris ris pad pada a bid bidang ang kekeluar kekeluargaan gaan dan kewarisan dalam UU No 1 tahun 1974 dan KHI diantaranya sebagai berikut : a. UU No 1/74 ; membuat perjanjian kawin. b. UU No 1/74 ; membuat akta pemisahan harta bersama c. Pasal 195 ayat (1) KHI ; wasiat dilakukan secara lisan di hadapan dua orang saksi, atau tertulis di hadapan dua orang saksi atau di hadapan Notaris. d. Pasal 195 ayat (4) KHI ; Pernyataan persetujuan pada ayat (2) dan (3) pasal ini dibuat secara lisan di hadapan dua orang saksi atau di hadapan dua orang saksi atau tertulis di hadapan dua orang saksi atau dihadapan Notaris. Kumpulan Tulisan/Artikel Tulisan/Artikel dari http://herman-notary.blogsopt.com http://herman-notary.blogsopt.com

5

e. Pasal 199 ayat (2) KHI ; Pencabutan wasiat dapat dilakukan secara lisan dengan disaksikan oleh dua orang saksi atau tertulis dengan disaksikan oleh dua orang sakti atau bedasarkan akta Notaris bila wasiat terdahulu dibuat secara lisan. f. Pasal 199 ayat (3) KHI ; Bila wasiat dibuat secara tertulis, maka hanya dapat dicabut secara tertulis dengan disaksikan oleh dua orang saksi atau bedasarkan Akta Notaris. g. Pasal 199 ayat (4) KHI ; Bila wasiat dibuat bedasarkan akta Notaris, maka hanya dapat dicabut berdasarkan Akta Notaris. h. Selanjutnya tentang tata cara penyimpanan surat-surat wasiat disebut dalam pasal-pasal 203, 204 dan 208 Kompilasi Hukum Islam. Dalam Dalam pas pasal-p al-pasal asal tersebu tersebutt di atas den dengan gan jelas jelas disebut disebutkan kan bahwa bahwa nota notaris ris mempunya mempunyaii peran peran yan yang g pen penting ting dala dalam m huk hukum um kekelua kekeluargaa rgaan n khu khususny susnya a bag bagii orang Islam. Selama Selama ini ini pa para ra pe pejab jabat at (hak (hakim im di Pen Pengad gadila ilan n Ag Agama ama)) be belu lum m menge mengetah tahui ui bagaimana membagi harta peninggalan secara profesional sebagaimana yang telah dilaksanakan notaris berdasarkan pasal 1074 KUHPerdata dan pasal-pasal dalam UUJN. Sedangkan para notaris mempunyai anggapan bahwa pembagian hart ha rta a pe peni ning ngga gala lan n ad adal alah ah wewe wewena nang ng ha haki kim m Pe Peng ngad adil ilan an Ag Agam ama. a. Pe Penu nuli lis s menyimpulkan telah ada kekosongan hukum yang belum terisi tentang siapa yang sebenarnya membagi harta peninggalan secara profesional. Dalam buku Praktek Pembagian Harta Peninggalan Berdasarkan Hukum Waris Islam, Islam, pen penulis ulis tela telah h memberik memberikan an con contohtoh-cont contoh oh leng lengkap kap masalah masalah atau kasus kasus HWI dan bagaimana cara membuat akta-akta tersebut.

Diposkan oleh Notariat Collegium di 09:35 0 komentar Label: Hak Waris, Hukum, H ukum, Keterangan, Keter angan, Notaris, N otaris, PP P PAT, Tanah, Tanah, Waris


6

TUGAS DAN WEWENANG W EWENANG PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH DAN KEDUDUKA K EDUDUKAN N HUKUM HU KUM AKTA PPAT PPAT

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Baru pertama kali semenjak diterbitkannya Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (selanjutnya disebut UUPA) diterbitkan suatu Peraturan Pemerintah tentang Pejabat Pembuat Akta Tanah (selanjutnya disebut PPAT) dengan Peraturan Pemerintah nomor 37 Tahun 1998 (selanjutnya disebut PP No. 37/1998), sebagai pelengkap dari Peraturan Pemerintah tentang Pendaftaran Tanah dan telah dijanjikan pada Pasal 7 PP 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah (selanjutnya disebut PP No. 24/1997). Menurut Prof. Dr A. P. Parlindungan, hal ini merupakan hal yang positif dalam pembang pembangunan unan huk hukum um kea keagrar grarian, ian, karena karena keragu-r keragu-ragua aguan n dan tida tidak k teratur teraturnya nya dengan peraturan hukum tertentu telah banyak menimbulkan khaos . Dalam kurun waktu 1961 hingga diterbitkannya PP No. 37/1998 ini telah banyak sekali kekacuan dan kesalahan-kesalahan dalam pelaksanaan pembuatan akta PPAT. Dalam kurun waktu 1961 hingga diterbitkannya PP No.37/1998 ini telah banyak sekali kekacauan dan kesalahan-kesalahan dalam pelaksanaan pembuatan akta PPAT, karena pelaksanaan tugas dari PPAT tidak tertuang dalam PMA No.18 Tahun 1961. PMA No.10 Tahun 1961 yang terdiri atas 10 Pasal hanya mengatur tentang daerah kerja PPAT, tentang kewenangan membuat akta tanah dalam daerah kerjanya dan keharusan meminta izin jika melakukan pembuatan akta tanah di lain daerah kerjanya dan berkantor di daerah kerjanya, kemudian siapa yang yan g dapa dapatt dia diangka ngkatt seb sebagai agai PP PPA AT. Sete Setelah lah dikeluar dikeluarkanny kannya a PP No.37/19 No.37/1998, 98, tugas dan ruang lingkup jabatan PPAT lebih jelas dan rinci meskipun dikalangan akademisi masih mempertanyakan keabsahan atau keotentikan dari akta yang dibuat PPAT. B. Rumusan Masalah Dari uraian singkat diatas dapat diajukan permasalahan, yaitu bagaimanakah tugas dan kewenangan jabatan PPAT sebagaimana diatur dalam PP No.37/1998 dan peraturan perundangan lainnya ? C. Maksud dan Tujuan Maksud dan tujuan dari laporan ini yaitu ingin mengetahui dan memahami tugas dan kewenangan jabatan PPAT sebagaimana diatur dalam PP No.37/1998 Dan peraturan perundangan lainnya. BAB II Kumpulan Tulisan/Artikel Tulisan/Artikel dari http://herman-notary.blogsopt.com http://herman-notary.blogsopt.com

7

GAMBARAN UMUM KASUS PP No.37/1998 ini telah dikeluarkan oleh pemerintah sudah 10 tahun lamanya, namun dalam pelaksanaannya pelaksanaannya masih banyak mahasiswa dan masyarakat belum meng menget etah ahui ui da dan n mema memaha hami mi seca secara ra seks seksam ama a ap apa a da dan n ba baga gaim iman ana a isi isi PP No.37/19 No.37/1998 98 yang yang mengatu mengaturr tent tentang ang jaba jabatan tan PP PPA AT tersebu tersebut. t. Seringka Seringkalili pula ditemui adanya tumpang tindih pengetahuan antara jabatan Notaris dan PPAT. Padahal seperti diketahui keduanya merupakan 2 (dua) jabatan yang berbeda tugas dan kewenangannya. Oleh sebab itu kami mencoba untuk menguraikan ruang lingkup pengangkatan, pemberhentian, pemberhentian, daerah kerja, tugas dan kewenangan PPAT PPAT dalam menjalankan jabatannya dalam laporan ini.

BAB III PEMBAHASAN A. Pengertian P engertian PPA P PAT T Pasal 1 PP No.37/1998, menyebutkan : 1. Pejabat Pembuat Akta Tanah, selanjutnya disebut PPAT, adalah pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun. 2. PPAT Sementara adalah pejabat Pemerintah yang ditunjuk karena jabatannya untuk melaksanakan tugas PPAT dengan membuat akta PPAT di daerah yang belum cukup terdapat PPAT. 3. PP PPA AT Khusus Khusus ada adalah lah pej pejaba abatt Bad Badan an Pertanah Pertanahan an Nasiona Nasionall yan yang g ditunju ditunjuk k karena karena jab jabatan atannya nya utnu utnuk k melaksa melaksanaka nakan n tuga tugas s PP PPA AT den dengan gan membuat membuat akt akta a PPA PP AT te tert rten entu tu khus khusus us da dala lam m rang rangka ka pe pela laks ksan anaa aan n prog progra ram m atau atau tuga tugas s Pemerintah tertentu. 4. Akta Akta PP PPA AT ad adal alah ah ak akta ta yan ang g dibu dibuat at oleh oleh PP PPA AT se seba baga gaii buk ukti ti tela telah h dilaksanakan dilaksanakan perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau atas Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun. 5. Protokol PPAT adalah kumpulan dokumen yang harus disimpan dan dipelihara oleh PPAT yang terdiri dari daftar akta, asli akta, warkah pendukung akta, arsip laporan, agenda dan surat-surat lainnya. 6. Warkah adalah dokumen yang dijadikan dasar pembuatan akta PPAT PPAT. 7. Formasi Formasi PP PPA AT ada adalah lah jumlah jumlah maksimum maksimum PP PPA AT yan yang g dipe diperbol rbolehk ehkan an dal dalam am satuan daerah kerja PPAT. 8. Daerah Daerah kerja kerja PP PPA AT ada adalah lah sua suatu tu wilayah wilayah yan yang g menunjuk menunjukan an kewenang kewenangan an seorang PPAT untuk membuat akta mengenai hak atas tanah dan Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun yang terletak didalamnya. 9. Menteri adalah Menteri yang bertanggungjawab di bidang agraria/pertanahan.


8

Apa yang diuraikan pada Pasal 1 ini, telah memperjelas tentang perngertian PPAT tersebut, sehingga kita mengenal beberapa PPAT. Disamping itu ada yang disebut protokol PPAT yang terdiri dari daftar akta, akta-akta asli yang harus dijilid, warkah pendukung data, arsip laporan, agenda dan surat-surat lainnya. Berbeda dengan protokol Notaris masih ada yang tidak termasuk yaitu buku klapper yang berisikan nama, alamat, pekerjaan, akta tentang apa dan singkatan isi akta, nomor dan tanggal akta dibuat. Formasi dari PP PPA AT di sesuatu wilayah adalah maksimum boleh di tempatkannya tempatkannya PPAT di sesuatu wilayah dan ini telah diatur oleh Pasal 14 PP No.24/1997 dan Peratura Peraturan n Ment Menteri eri Negara Negara Agraria/ Agraria/Kepa Kepala la Bada Badan n Pertana Pertanahan han Nasiona Nasionall No.1 Tahun 1996 dan Surat Edaran Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No.640-679 tanggal 11 maret 1996. Peraturan Menagria/KBPN no.1 tahun 1996 menyebutkan sebagai berikut : Pasal 1 : Formasi Formasi PP PPA AT di Kabu Kabupate paten/Ko n/Kota ta dae daerah rah ting tingkat kat II dite ditetapk tapkan an berdasa berdasarkan rkan rumus sebagaimana tersebut dalam ayat (2) pasal ini. Formasi tersebut pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut : y = a1×1 + a2×2 + b. y = formasi PPAT di daerah tingkat II. x1 = jumlah kecamatan dalam daerah tingkat II. x2 = jumlah sertipikat non-proyek (sporadis) di daerah tingkat II rata-rata tiga tahun terakhir. a1 = 4 untuk Kota di DKI Jakarta. a1 = 3 untuk daerah tingkat II lainnya atau yang disamakan. a2 = 1/1000 b = angka pembulatan ke atas sampai lipatan lima. Formasi PPAT PPAT daerah tingkat II berdasarkan berdasarkan Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 24 september tahun ketiga sejak tahun penetapannya, dan ditetapkan kembali dengan mengikuti kemungkinan adanya perubahan pada rumus dimaksud pada diktum pertama ayat (2) untuk selama tiga tahun berikutnya dengan catatan apbila tidak ada perubahan maka rumus ini tetap dipergunakan. Formasi PPAT dalam peraturan ini berlaku pula untuk PPAT Sementara yang dijabat oleh Camat selama masih diangkat sebagai PPAT. Pada Pasal 2 aya ayatt (2), menyebutka menyebutkan n Kabu Kabupate paten/Ko n/Kota ta tingkat tingkat II yan yang g jumlah jumlah PPAT-nya telah mencapai jumlah sama atau lebih dari formasi yang ditetapkan deng de ngan an rumu rumus s dima dimaks ksud ud pa pada da pa pasa sall 1 di atas atas diny dinyat atak akan an tert tertut utup up un untu tuk k pengangkatan PPAT baru maupun pindahan dari daerah lain. Daerah Daerah kerja kerja sua suatu tu PP PPA AT ada adalah lah yan yang g menunjuk menunjukan an kewenang kewenangan an dari dari PP PPA AT tersebu tersebutt membuat membuat akta akta-akt -akta a PP PPA AT. Daerah Daerah ini pada umumnya umumnya meliput meliputii satu Kumpulan Tulisan/Artikel Tulisan/Artikel dari http://herman-notary.blogsopt.com http://herman-notary.blogsopt.com

9

kantor pe kantor perta rtana nahan han terten tertentu, tu, na namun mun tid tidak ak tertut tertutup up kemun kemungki gkinan nan PP PPA AT ini ini mempunyai daerah kerja lainnya. Banyak protes dari para Notaris maupun dari ikatan PPAT tentang wilayah para PPAT, seperti di daerah Jakarta Raya, karena ada Notaris-PPAT yang mempunyai wilayah se-Jakarta Raya, tetapi ada juga PPAT yang baru dilantik hanya daerah tingkat II di daerah Jakarta Raya. B. Pengangkatan Dan Pemberhentian PPAT Dalam Dalam Pasal Pasal 5 PP No.37/19 No.37/1998, 98, dia diatur tur tent tentang ang pen pengan gangkat gkatan an PP PPA AT, seba sebagai gai berikut : (1) PPAT diangkat dan diberhentikan oleh Menteri. (2) PPAT diangkat untuk suatu daerah kerja tertentu. (3) Untuk melayani masyarakat dalam pembuatan akta PPAT di daerah yang belum cukup terdapat PPA atau untuk melayani golongan masyarakat tertentu dalam pembutan akta PPAT tertentu, Menteri dapat menunjuk pejabat-pejabat di bawah ini sebagai PPAT Sementara atau PPAT Khusus ; a. Camat atau Kepala Desa untuk melayani pembuatan akta di daerah yang belum cukup terdapat PPAT PPAT sebagai PPA P PAT T Sementara; Sementar a; b. Ke Kepa pala la Ka Kant ntor or Pe Pert rtan ania ian n un untu tuk k mela melaya yani ni pe pemb mbua uata tan n akta akta PP PPA AT yang yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan program-program pelayanan masyarakat atau ata u un untu tuk k melay melayan anii pe pembu mbuat atan an akta akta PP PPA AT terten tertentu tu ba bagi gi ne negar gara a saha sahaba batt berdasarkan asas reprositas sesuai pertimbangan dari Departemen Luar Negeri, sebagai PPAT PPAT Khusus. Dari rumusan diatas dapat dipahami, bahwa : a. PPAT diangkat dan diberhentikan oleh Menteri. b. Untuk Untuk suatu suatu wilaya wilayah h be belum lum dip dipen enuh uhii formas formasii pe penga ngang ngkat katan an PP PPA AT da dapa patt ditunjuk Camat sebagai PPAT sementara, malahan jika ada suatu desa yang jauh sekali letaknya dan jauh dari PPAT yang terdapat di kabupaten/kota dapat ditujunjuk Kepala desa sebagai PPAT sementara. Dengan ketentuan ini maka Camat Camat tida tidak k otomatis otomatis dian diangkat gkat seba sebagai gai PP PPA AT Sementara Sementara (dapat (dapat terbukt terbuktii dari dari surat pengangkatannya dan telah disumpah sebagai PPAT). c. PPAT Khusus ini bertugas untuk melaksanakan perbuatan hukum atas Hak Guna Usaha (HGU), terutama dalam hal mutasi.

C. Pengangkatan, Pemberhentian dan Daerah Kerja PPAT Ditentukan dalam Pasal 6 PP No.37/1998, sebagai berikut : Syarat untuk dapat diangkat menjadi PPAT adalah : 1. berkewarganegaraan Indonesia; 2. berusia sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun; 3. berkelakuan baik yang dinyatakan dengan surat keterangan yang dibuat oleh Instansi Kepolisian setempat; 4. bel belum um pernah pernah dih dihukum ukum pen penjara jara karena karena melakuka melakukan n kejahata kejahatan n berdasa berdasarkan rkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; Kumpulan Tulisan/Artikel Tulisan/Artikel dari http://herman-notary.blogsopt.com http://herman-notary.blogsopt.com

10

5. sehat jasmani dan rohani; 6. lulusan program pendidikan spesialis notariat atau program pendidikan khusus PPAT yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan tinggi; 7. lulus ujian yang diselenggarakan oleh Kantor Menteri Negara Agraria/Badan Pertanahan Nasional Dengan adanya persyaratan persyaratan dari Pasal 6 ini, maka sudah jelas siapa yang dapat diangkat dian gkat seba sebagai gai PP PPA AT, yaitu yaitu tela telah h mendapat mendapat pen pendidi didikan kan khu khusus sus spe spesial sialis is notariat atau program pendidikan khusus PPAT yang diadakan oleh lembaga pendidikan tinggi di samping harus pula lulus dari ujian yang diadakan oleh Kantor Menteri Negara Agraria/Kantor Pertanahan Nasional. Dengan Dengan demikia demikian n kemungki kemungkinan nan dian diangka gkatt seb sebagai agai PP PPA AT tan tanpa pa ujian ujian atau ataupun pun yang belum pernah mendapatkan pendidikan khusus tentang PPAT tidak akan mungk mungkin. in. Kalau Kalaupu pun n ad ada a PP PPA AT semen sementa tara ra Camat Camat ata atau u Kep Kepal ala a Desa Desa maka maka tentun ten tunya ya pe pemer merint intah ah pe perlu rlu menga mengatu turr de deng ngan an suatu suatu Peratu Peraturan ran Men Menter terii ata atas s dispensasi tersebut. Didalam Pasal 8 PP No.37/1998, disebutkan PPAT berhenti menjabat karena : a. meninggal dunia; atau b. telah mencapai usia 65 (enam puluh lima) tahun; atau c. diangkat dan mengangkat sumpah jabatan atau melaksanakan tugas sebagai Notaris dengan tempat kedudukan di Kabupaten/Kota Daerah Tingkat II yang lain daripada daerah kerjanya kerjan ya sebagai PPAT PPAT; atau d. dibe diberh rhen enti tika kan n oleh oleh Me Ment nter erii seme sement ntar ara a da dala lam m ayat ayat (2) (2) pa pasa sall ters terseb ebut ut menyebutkan : (1) PP PPA AT Sementar Sementara a dan PP PPA AT Khusus Khusus berhent berhentii melaksan melaksanaka akan n tug tugas as PP PPA AT apabila tidak lagi memegang jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a dan b, atau diberhentikan oleh Menteri. (2) Ayat 1 huruf c merupakan suatu penyelesaian dari ada seseorang diangkat sebagai PPAT, tetapi kemudian diangkat sebagai notaris di kota lain, sehingga menurut ketentuan ini yang bersangkutan berhenti sebagai PPAT, sungguh pun kalau masih ada lowongan di kota yang bersangkutan diangkat kembali sebagai PPAT di tempat yang bersangkutan sebagai notaris. (3) Hal ini sebagai solusi seseorang yang diangkat sebagai PPAT dan kemudian sebagai notaris di kota lain tetap memegang kedua jabatan tersebut dan tetap melakuka melakukan n tuga tugas-tu s-tugas gas PP PPA AT dan not notaris arisnya nya dan usah usahanya anya untu untuk k dian diangka gkatt sebagai PPAT di tempat yang bersangkutan sebagai notaris tidak dikabulkan oleh Kepala BPN hanya disuruh berhenti saja sebagai PPAT atau dia diangkat saja sebagai notaris di tempat ditunjuk ditun juk sebagai PPA P PAT T. Sedangkan ayat (2) merupakan ketegasan dari PPAT sementara ataupun PPAT khus khusus us yan ang g tida tidak k mung mungki kin n mela melanj njut utka kan n tuga tugass-tu tuga gasn sny ya kala kalau u mere mereka ka dipindahkan ataupun berhenti sebagai pejabat di daerah itu baik sebagai camat Kumpulan Tulisan/Artikel Tulisan/Artikel dari http://herman-notary.blogsopt.com http://herman-notary.blogsopt.com

11

atau kepala desa dan demikian pula PPAT khusus itu dipindah ke lain jabatan ataupun berhenti ataupun pensiun sebagai pegawai negeri. Pasal 10 PP No.37/1998, menyebutkan : (1) PPAT diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena : a. permintaan sendiri; b. tidak tidak lag lagii menjala menjalankan nkan tug tugasnya asnya karena karena kea keadaan daan kesehatan kesehatan bada badan n ata atau u kesehata kesehatan n jiwanya jiwanya,, set setelah elah dinyatak dinyatakan an oleh tim pemeriks pemeriksa a kesehat kesehatan an yan yang g berwenang atas permintaan Menteri atau pejabat yang ditunjuk; c. melakuka melakukan n pela pelangg nggaran aran ringan ringan terhada terhadap p larangan larangan atau kewajiba kewajiban n seb sebagai agai PPAT; e. diangkat sebagai pegawai negeri sipil atau ABRI. (2) PPAT diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya, karena : a. melakuka melakukan n pel pelangg anggaran aran berat berat terhada terhadap p larangan larangan atau kewajiba kewajiban n seb sebagai agai PPAT; b. dijatuhi hukuman kurungan/penjara karena melakukan kejahatan perbuatan pidana yang diancam dengn hukuman kurungan kurungan atau penjara selama-lamanya selama-lamanya 5 (lima) (lima) tah tahun un ata atau u leb lebih ih be berat rat be berda rdasa sarka rkan n pu putus tusan an pe peng ngadi adilan lan yang yang suda sudah h memperoleh kekuatan hukum tetap. (3) Pemberhentian PPAT karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huru hu ruff c da dan n ayat ayat (2) (2) dila dilaku kuka kan n sete setela lah h PP PPA AT yan ang g be bers rsan angk gkut utan an dibe diberi ri kesempatan untuk mengajukan pembelaan diri kepada Menteri. (4) PPAT PPAT yang berhenti atas permintaan sendiri dapat diangkat kembali menjadi PPA PP AT untuk daerah kerja lain daripada daripada daerah kerjanya semula, apabila formasi PPAT untuk daerah kerja tersebut belum penuh. Sementara Daerah kerja PPAT diatur dalam Pasal 12 PP No.37/1998, sebagai berikut: (1) (1) Daer Daerah ah ke kerj rja a PP PPA AT ad adal alah ah sa satu tu wila wilay yah ke kerj rja a Ka Kant ntor or Pe Pert rtan anah ahan an Kabupaten/Kota. (2) Daerah kerja PPAT Sementara dan PPAT Khusus meliputi wilayah kerjanya sebagai pejabat pemerintah yang menjadi dasar penunjukannya. Untuk daerah yang terjadi pemekaran atau pemecahan menjadi 2 (dua) atau lebih lebih ten tentuny tunya a dap dapat at mengaki mengakibatk batkan an perubah perubahan an dae daerah rah kerja kerja PP PPA AT did didaera aerah h yang terjadi pemekaran atau pemecahan tersebut. Hal ini telah diatur dalam Pasal 13 PP No.37/1998, sebagai berikut : (1)Apabila suatu wilayah Kabupaten/Kota dipecah menjadi 2 (dua) atau lebih wila wilay yah Ka Kab bupat ate en/Ko /Kota, maka maka dalam lam waktu ktu 1 (sa sattu) tahu hun n se sejjak diundangkannya Undang-Undang tentang pembentukan Kabupaten/Kota Daerah tingkat II yang baru PPAT yang daerah kerjanya adalah Kabupaten/Kota semua harus harus memilih memilih salah salah sat satu u wilayah wilayah Kabu Kabupate paten/Ko n/Kota ta seb sebagai agai daerah daerah kerjany kerjanya, a, denga den gan n keten ketentua tuan n ba bahwa hwa ap apabi abila la pe pemil miliha ihan n terse tersebu butt tid tidak ak dilaku dilakuka kan n pa pada da waktunya, maka mulai 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Undang-Undang pembentukan Kabupaten/Kota Daerah Tingkat II yang baru tersebut daerah kerja Kumpulan Tulisan/Artikel Tulisan/Artikel dari http://herman-notary.blogsopt.com http://herman-notary.blogsopt.com

12

PPAT yang bersangkutan hanya meliputi wilayah Kabupaten/Kota letak kantor PPAT PPAT yang bersangkutan. (2) Pemilihan daerah kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dengan send sendir irin inya ya mula mulaii 1 (sat (satu) u) ta tahu hun n seja sejak k diun diunda dang ngka kann nnya ya Unda Undang ng-U -Und ndan ang g pembentukan Kabupaten/Kota daerah Tingkat II yang baru. Dari rumusan diatas dapat dipahami bahwa dalam ayat (1) memberikan suatu kemudahan kepada PPAT untuk memilih salah satu wilayah kerjanya, dan jika ada kantor pertanahannya disitulah dianggap sebagai tempat kedudukannya dan disamping itu diberi dia tenggang waktu satu tahun untuk memilih, dan jika dia tidak memilih salah satu dari daerah tersebut, maka dianggap dia telah memilih kantor pertanahan di daerah kerjanya dan atas daerah kerja lainnya setelah satu tahun tidak lagi berwenang. Sedangkan dalam masa peralihan yang lamanya 1 (satu) tahun PPAT yang bersangkutan berwenang membuat akta mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas satuan rumah Susun yang terletak di wilayah Daerah Tingkat II yang baru maupun yang lama.

D. Tugas Pokok dan Kewenangan PPAT PPAT Pasal 2 PP No.37/1998, sebagai berikut : (1) PPAT bertugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan pendaftaran tanah denga den gan n membua membuatt akt akta a seba sebaga gaii bu bukt ktii te telah lah dilak dilakuka ukanny nnya a pe perb rbuat uatan an huk hukum um tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun, yang akan dijadikan dasar bagi pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah yang diakibatkan oleh perbuatan hukum itu. (2) Perbuata Perbuatan n huk hukum um seb sebagai agaimana mana dimaksud dimaksud pad pada a aya ayatt (1) ada adalah lah seb sebagai agai berikut : a. jual beli; b. tukar-menukar; c. hibah; d. pemasukan dalam perusahaan (inbreng); e. pembagian harta bersama; f. pemberian Hak Guna Bangunan/Hak Pakai atas tanah Hak Milik; g. pemberian Hak Tanggungan h. pemberian kuasa membebankan Hak Tanggungan. Sement Seme ntar ara a Pa Pasa sall 10 101 1 Pe Pera ratu tura ran n Me Mena nagr gria ia/K /KBP BPN N No.3 No.3 Tah ahun un 19 1997 97,, menyebutkan sebagai berikut : 1. pe pembu mbuat atan an akta akta PP PPA AT ha harus rus dih dihad adiri iri ole oleh h pa para ra pih pihak ak yang yang melak melakuka ukan n perbuata perbuatan n huku hukum m yan yang g bersang bersangkuta kutan n atau orang orang yan yang g dikuasa dikuasakan kan oleh olehnya nya dengan surat kuasa tertulis sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


13

2. Pembuatan akta PPAT harus disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang orang saksi saksi yang yang memuat memuat keten ketentu tuan an pe perat ratura uran n pe perun runda dang ng-un -unda dang ngan an yang yang berlaku memenuhi syarat untuk bertindak sebagai saksi dalam suatu perbuatan hukum, yang memberi kesaksian antara lain mengenai kehadiran para pihak atau atau kuas kuasan anya ya,, kebe kebera rada daan an do doku kume menn-do doku kume men n yan ang g ditu ditunj njuk ukan an da dala lam m pemb pe mbua uata tan n ak akta ta,, da dan n te tela lah h dila dilaks ksan anak akan anny nya a pe perb rbua uata tan n hu huku kum m ya yang ng bersangkutan. 3. PPAT wajib membacakan akta kepada para pihak yang bersangkutan dan memberi penjelasan mengenai isi dan maksud pembuatan akta, dan prosedur pendaftaran yang harus dilaksanakan selanjutnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Atas ayat (1) maka tugas dari PPAT adalah melakukan perekaman perbuatan hukum (recording of deeds of conveyance) sebagaimana diatur dalam ayat (2). Dalam Pasal 3 PP No.37/1998, disebutkan : (1) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 seorang PPAT mempunyai kewenangan membuat akta otentik mengenai semua perbuatan perbuatan hukum sebaga sebagaimana imana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) mengenai hak atas tanah dan Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun yang terletak di dalam daerah kerjanya. (2) PPAT khusus hanya berwenang membuat akta mengenai perbuatan hukum yang disebut secara khusus dalam penunjukannya. Demikian PPAT hanya berwenang untuk membuat akta-akta PPAT berdasarkan penunjuk penu njukanny annya a seb sebagai agai PP PPA AT, di sesuatu sesuatu wilayah wilayah dan perbuat perbuatan-p an-perbu erbuatan atan hukum huku m seb sebagai agaimana mana diatur dal dalam am Pasal Pasal 2 aya ayatt (2) PP No.37/19 No.37/1998 98 tersebu tersebut. t. Sedangkan kewenangan PPAT khusus tersebut adalah pembuatan akta PPAT yang secara khusus ditentukan. Mengenai bentuk akta PPAT ditetapkan oleh Menteri sebagaimana dalam Pasal 21 PP No.37/1998, sebagai berikut : (1) Akta PPAT dibuat dengan bentuk yang ditetapkan oleh Menteri. (2) Semua jenis akta PPAT diberi satu nomor urut yang berulang pada tahun takwin. (3) Akta PPAT dibuat dalam bentuk asli dalam 2 (dua) lembar, yaitu : a. lemb lemba ar perta rtama se seb bany nya ak 1 (sa (satu) rangkap disi isimpa mpan oleh leh PP PPA AT bersangkutan, dan b. lembar kedua sebanyak 1 (satu) rangkap atau lebih menurut banyaknya hak atas ata s tan tanah ah ata atau u Hak Milik Milik Atas Sat Satua uan n Rumah Rumah Susun Susun yang yang menjas menjasii oby obyek ek perbuata perbuatan n huk hukum um dala dalam m akta yan yang g disampa disampaikan ikan kep kepada ada Kant Kantor or Pertanah Pertanahan an untuk keperluan pendaftaran, pendaftaran, atau dalam hal akta tersebut mengenai pemberian kuasa membebankan Hak Tanggungan, disampaikan kepada pemegang kuasa


14

untuk dasar pembuatan akta Pemberian Hak Tanggungan, dan kepada pihakpihak yang berkepentingan dapat diberikan salinannya. Yan ang g mengh menghera eranka nkan n da dalam lam pe penje njelas lasan an aya ayatt (1) (1) pa pasa sall diata diatas, s, ba bahwa hwa un untuk tuk memen memenuhi uhi syara syaratt ot otent entikn iknya ya sua suatu tu akta akta,, maka maka akta akta PP PPA AT wajib wajib dit diten entuk tukan an bentuknya oleh Menteri. Penulis tidak sependapat dengan penjelasan tersebut, karena yang menentukan keotentikan suatu akta yaitu kewenangan pejabat yang membuatny membuatnya, a, komparis komparisi, i, nama-nam nama-nama a dan tang tanggal gal akta dib dibuat uat sesuai sesuai den dengan gan ketentuan yang ada, hal itulah yang membuat akta itu otentik. BAB IV PENUTUP a. Kesimpulan 1. Dikenalnya beberapa PPAT yaitu Notaris atau yang khusus menempuh ujian PPAT, ada pula PPAT sementara yaitu Camat atau Kepala Desa tertentu untuk melaksanakan tugas PP P PAT, karena di suatu daerah belum b elum cukup PPAT PPAT. 2. PP PPA AT dian diangka gkatt dan dib diberhe erhentik ntikan an ole oleh h Ment Menteri eri unt untuk uk sua suatu tu dae daerah rah kerja kerja tertentu yang meliputi wilayah kerja Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota. 3. PPAT bertugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan pendaftaran tanah denga den gan n membua membuatt akt akta a seba sebaga gaii bu bukt ktii te telah lah dilak dilakuka ukanny nnya a pe perb rbuat uatan an huk hukum um tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun, perbuatan hukum dimaksud sebagai berikut : a. jual beli; b. tukar menukar; c. hibah; d. pemasukan ke dalam perusahaan (inbreng); e. pembagian hak bersama; f. pemberian Hak Guna Bangunan/Hak Pakai atas tanah Hak Milik; g. pemberian Hak Tanggungan; h. pemberian kuasa membebankan Hak Tangungan. b. Saran Mengingat masih adanya perbedaan pendapat di kalangan kalangan akedemisi mengenai mengenai keotent keot entikan ikan akt akta a PP PPA AT yan yang g selama selama ini diat diatur ur melalui melalui Peratura Peraturan n Pemerint Pemerintah ah maka seb sebaikny aiknya a Pemerint Pemerintah ah bes beserta erta DPR seg segera era membuat membuat Undang-U Undang-Undan ndang g mengenai meng enai PPAT PPAT.

Diposkan oleh Notariat Collegium di 09:21 0 komentar Label: Fungsi dan Peranan Jabatan Notaris, PPAT


15

HUKUM WARIS ISLAM DI INDONESIA I. Pendahuluan Di negara kita RI ini, hukum waris yang berlaku secara nasioal belum terbentuk, dan hingga kini ada 3 (tiga) macam hukum waris yang berlaku dan diterima oleh masyar masyarak akat at In Indon dones esia, ia, yakn yaknii hu hulum lum waris waris yang yang be berda rdasa sarka rkan n hu huku kum m Islam Islam,, hukum Adat dan hukum Perdata Eropa (BW).[1] Hal ini adalah akibat warisan hukum huku m yan yang g dib dibuat uat oleh pemerintah pemerintah kolonia koloniall Belanda Belanda unt untuk uk Hindia Hindia Belanda Belanda dahulu. Kita Kita seba sebagai gai ne nega gara ra yang yang tel telah ah lama lama merde merdeka ka da dan n be berda rdaula ulatt sudah sudah ten tentu tu menda mendamba mbaka kan n ad adany anya a hu hukum kum waris waris send sendiri iri yang yang be berla rlaku ku secar secara a na nasio siona nall (seperti (seperti halnya halnya huk hukum um perkawin perkawinan an den dengan gan UU Nomor Nomor 2 Tahun ahun197 1974), 4), yan yang g sesuai dengan bangsa Indonesia yang berfalsafah Pancasila dan sessuai pula dengan aspirasi yang benar-benar hidup di masyarakat. Karena itu menginggat bangsa Indonesia yang mayoritas beragama Islam.[2] Yang tentunya mengharapkan berlakunya hukum Islam di Indonesia, termasuk hukum warisnya bagi mereka yang beragama Islam, maka sudah selayaknya di dalam da lam menyu menyusu sun n hu huku kum m waris waris na nasio sional nal na nant ntii da dapa patla tlah h kira kiranya nya kete ketentu ntuan an-kete ketent ntua uan n po poko kok k hu huku kum m wari waris s Isla Islam m dima dimasu sukk kkan an ke da dala lamn mnya ya,, de deng ngan an memperha memperhatika tikan n pul pula a pola budaya atau ada adatt yan yang g hid hidup up di masyaraka masyarakatt yan yang g bersangkutan.[3]

II. Pembahasan tentang Hukum Waris Islam Setiap masalah yang dihadapi oleh manusia ada hukumya (wajib, sunat, haram, mubah), di samping ada pula hikmahnya atau motif hukumnya. Namun, hanya sebagian kecil saja masalah-masalah yang telah ditunjukan oleh Al-Qur’an atau sunna sun nah h den denga gan n ket ketera erang ngan an yang yang jelas jelas da dan n pas pasti ti (clea (clearr da dan n fix sta state temen ment), t), sedangka seda ngkan n seba sebagian gian bes besar ar masalahmasalah-masa masalah lah itu tida tidak k disingg disinggung ung dala dalam m AlQur’an Qur’an at atau au sun sunna nah h seca secara ra ekspl eksplisi isit, t, at atau au dising disinggun gung g tetap tetapii tid tidak ak den denga gan n keterangan yang jelas dan pasti. Hal yang demikian itu tidak berarti Allah dan Rasul-nya lupa atau lengah dalam mengatu mengaturr syariat syariat Islam Islam teta tetapi pi justru justru itulah itulah menunjuk menunjukan an keb kebijak ijakan an Allah dan Rasul-nya yang sanggat tinggi atau tepat dan merupakan blessing in disguise bagi umat manusia. Sebab masalah-masalah yang belum atau tidak ditunjukkan oleh ole h Al-Qur’ Al-Qur’an an at atau au sunn sunnah ah itu diser diserah ahkan kan kep kepada ada pe pemer merin intah tah,, ula ulama ma ata atau u cendekiawan Muslim, dan ahlul hilli wal ‘aqdi (orang-orang yang punya keahlian mengana menganalisa lisa dan memecah memecahkan kan masalah masalah)) unt untuk uk melakuk melakukan an pen pengka gkajian jian ata atau u ijti ijtiha had d gu guna na mene meneta tapl plan an hu huku kumn mnya ya,, yan ang g sesu sesuai ai de deng ngan an kema kemasl slah ahat atan an masyarakat dan perkemmbangan kemajuannya.[4]


16

Masalah-masalah yang menyangkut warisan seperti halnya masalah-msalah lain yang dihadpi manusia ada yang sudah dijelaskan permasalahannya dalam AlQur’an atau sunnah dengan keterangan yang kongkret, sehingga tidak timbul macam-mac macam-macam am inte interpre rpretasi tasi,, bahk bahkan an mencapa mencapaii ijma’ ijma’ (konsen (konsensus) sus) di kalangan kalangan ulama dan umat Islam. Misalnya kedudukan suami istri, bapak, ibu dan anak (lelaki atu perempuan) sebagai ahli waris yang tidak bisa tertutup oleh ahli waris lainnya dan juga hak bagiannya masing-masing.[5] Selain Sela in da dari ri itu itu masi masih h ba bany nyak ak masa masala lah h wari warisa san n yang yang dipe dipers rsoa oalk lkan an atau atau diperselisihkan. Misalnya ahli waris yang hanya terdiri dari dua anak perempuan. Menurut kebanyakan ulama, kedua anak perempuan tersebut mendapat bagian dua pertiga, sedangkan menurut Ibnu Abbas, seorang ahli tafsir terkenal, kedua anak ana k terseb tersebut ut be berh rhak ak ha hany nya a seten setenga gah h da dari ri ha harta rta pu pusa saka. ka.[6] [6] Demik Demikian ian pu pula la kedudukan kedudukan cucu dari anak perempuan sebagai sebagai ahli waris, sebagai ahli waris jika melalui melalui garis garis perempua perempuan, n, sed sedangk angkan an menurut menurut syiah, syiah, cucu cucu baik melalui garis garis lelaki maupun garis perempuan sama-sama berhak dalam warisan.[7] Penyeba Penye bab b timbu timbulny lnya a be berma rmacam cam-ma -maca cam m pen penda dapa patt dan fat fatwa wa hu huku kum m da dala lam m berbag berbagai ai masala masalah h waris waris ad adala alah h cukup cukup ba bany nyak. ak.[8] [8] Teta etapi pi ad ada a du dua a ha hall yang yang menjadi penyebab utamanya, yakni : 1. Metode dan pendekatan yang digunakan oleh ulama dalam melakukan ijtihad berbeda; dan 2. Kondisi masyarakat dan waktu kapan ulama melakukan ijtihad juga berbeda. Hal-hal Hal-hal tersebu tersebutt itulah itulah yan yang g menyebab menyebabkan kan timbulnya timbulnya berbaga berbagaii mazhab mazhab ata atau u aliran dalam hukum fiqh Islam, termasuk hukum waris. Maka dengan maksud mempersatukan dan memudahkan umat Islam dalam mencari kitab pegangan hukum Islam, Ibnu Muqqafa (wafat tahun 762 M) menyarankan Khalifah Abu Ja’far al-Mansur agar disusun sebuah Kitab Hukum Fiqh Islam yang lengkap berdasar berdasarkan kan Al-Qur’an, Al-Qur’an, Sunn Sunnah, ah,dan dan ra’yu ra’yu yan yang g sesuai sesuai deng dengan an kea keadila dilan n dan kemaslahatan umat. Khalifah Al-Mansur mendukung gagasan tersebut. Namun gagasan tersebut tak mendapat respon yang positif dari ulama pada waktu itu, karena karena ulama ulama ta tak k mau memak memaksak sakan an pa paha hamny mnya a un untuk tuk diikut diikutii umat, umat, karen karena a mereka menyadari bahwa hasil ijtihadnya belum tentu benar. Imam Malik juga pernah didesak oleh Khalifah Al-Mansur dan Harun al-Rasyid untuk menyusun sebuah kitab untuk menjadi pegangan umat Islam, karena setiap bangsa atau umat mempuny mempunyai ai pemimpin pemimpin-pem -pemimpi impin n yang leb lebih ih tahu tent tentang ang huk hukum-h um-huku ukum m yang cocok dengan bangsa atau umatnya. Turki adalah negara Islam yang dapat dipadang sebagai pelopor menyusun UU Huku Hukum m Ke Kelu luar arga ga (132 (1326 6 H) yang yang be berl rlak aku u seca secara ra na nasi sion onal al,, da dan n mate materi riny nya a keba kebany nyak akan an diam diambi bill da dari ri mazn maznab ab Hana Hanafi fi,, yan ang g dian dianut ut oleh oleh keba kebany nyak akan an penduduk Turki.


17

Di Mesir, pemrintah membentuk sebuah badan resmi terdiri dari para ulama dan ahli hukum yang bertugas menyusun rancangan berbagai undang-undang yang dia diambil mbil dari hukum fiqh Isla Islam m ta tan npa terik rikat sua uattu maz mazhab dengan memperhatikan kemaslahatan dan kemajuan zaman. Maka dapat dikeluarkan UU Nomor. 26 tahun 1920, UU Nomor 56 tahun 1923, dan UU Nomor 25 Tahun 1929, ketiga UU tersebut mengatur masalah-masalah yang berhubungan dengan perkawin perkawinan, an, percera perceraian, ian, naf nafkah, kah, idah idah,, nas nasab, ab, mahar mahar, pemelih pemeliharaa araan n ana anak k dan sebag seb again ainya ya.. Hanya Hanya UU perta pertama ma yang yang masih masih dia diambi mbill da dari ri mazh mazhab ab empat empat,, sedangkan UU kedua dan ketiga sudah tidak terikat sama sekali dengan mazhab empat. Misal pasal tentang batas minimal usia kawin dan menjatuhkan menjatuhkan talak tiga kali sekaligus hanya diputus jatuh sekali. Kemudian tahun 1926 sidang kabinet atau usul Menteri Kehakiman (Wazirul ‘Adl menurut istilah disana) membentuk sebuah badan yang bertugas menyusun rancangan UU tentang Al-Akhwal alSyakhsiy Syakhsiyyah yah,, UU wakaf, wakaf, waris, waris, wasiat wasiat dan seb sebaga againya inya.. Maka keluarnya keluarnya UU Nomor 77 Tahun 1942 tentang waris secara lengkap. Di dalam UU waris ini terdapa terdapatt bebe beberapa rapa ket ketentu entuan an yan yang g menguba mengubah h praktek praktek selama selama ini. Misalnya Misalnya saudara si mati (lelaki atau permpuan) permpuan) tidak terhalang oleh kakek, tetapi mereka bisa mewarisi bersama dengan kakek. Demikian pula pembunuhan yang tak sengaja menggugurkan hak seseorang sebagai ahli waris.[9] Di Indonesia hingga kini belum pernah tersusun Kitab Hukum Fiqh Islam yang lengkap tentang Al-Akhwal al-Syakhsyiyah termasuk hukum waris, yang tidak berorien berorientasi tasi den dengan gan mazhab, mazhab, teta tetapi pi berorien berorientas tasii den dengan gan kemaslah kemaslahatan atan dan kema ke majjuan bangsa Ind ndo onesia yan ang g may mayorita ritas s bera eragama Isla Islam m, baik penyusunannya itu dilakukan oleh lembaga pemerintah atau lembaga swasta ataupun olah perorangan (seorang ulama).

III. Pelaksanaan Hukum Waris Islam di Indonesia Sejak berdirinya kerajaan-krajaan Islam di Nusantara (Demak dan sebagainya) dan juga pada zaman VOC, hukum Islam sudah dikenal dan dilaksanakan oleh umat umat Islam Islam Ind Indone onesia sia seb sebag agai ai konse konseku kuens ensii iman iman da dan n pe pener nerima imaan an merek mereka a terhadap agama Islam. Karena Karena itu, pad pada a waktu waktu pemerint pemerintah ah kolonia koloniall Belanda Belanda mendirik mendirikan an Peng Pengadil adilan an Agama.[10] Di Jawa dan Madura pada tauhun1882 (Stb. 1882 Nomor 152) para pejabatnya telah dapat menentukan sendiri perkara-perkara apa yang menjadi wewenangn wewenangnya ya,, yakni yakni semua semua perkara perkara yan yang g berhubu berhubungan ngan den dengan gan perkawin perkawinan, an, percerai perceraian, an, mahar mahar, naf nafkah, kah, sah tida tidaknya knya anak anak,, perwalia perwalian, n, kewarisan kewarisan,, hib hibah, ah, sedekah, Baitul Mal, dan wakaf.[11] Sekalipun wewenang Pengadilan Agama tersebut tidak ditentukan dengan jelas. Pada tahun 1937, wewenang pengadilan agama mengadili perkara waris dicabut dengan keluarnya Stb. 1937 Nomor 116 dan 610 untuk jawa dan Madura dan Stb. 1937 Nomor 638 dan 639 untuk Kalimantan Selatan.[12] Kumpulan Tulisan/Artikel Tulisan/Artikel dari http://herman-notary.blogsopt.com http://herman-notary.blogsopt.com

18

Pengadil Penga dilan an Ag Agama ama di lua luarr JawaJawa-Mad Madura ura da dan n Ka Kalim liman antan tan Selat Selatan an sampa sampaii Belanda Belanda dan Jep Jepang ang meningga meninggalkan lkan Ind Indones onesia ia bel belum um terbentu terbentuk k secara secara resmi. resmi. Namun ia (pengadilan agama) tetap menjalankan tugasnya sebagai bagian dari Pengadilan Adat Adat atau Pengadilan Pengadilan Sultan. Baru pada tahun19 tahun1957 57 diundangkan PP Nomor 45 Tahun1957 yang mengatur Pengadilan Agama di luar Jawa-Madura dan Kalimant Kalimantan an Selatan Selatan den dengan gan wewenan wewenang g yan yang g lebih lebih luas, luas, yaitu yaitu disampin disamping g kasus-ka kasus-kasus sus sen sengket gketa a tent tentang ang perkawin perkawinan an juga mempuny mempunyai ai wewenang wewenang ata atas s waris, waris, ha hadh dhana anah, h, wakaf, wakaf, sede sedekah kah,, dan Ba Baitu itull Mal Mal.. Teta etapi pi pe perat ratura uran n yang yang menyatakan bahwa putusan Pengadilan Agama harus dikuatkan oleh Pengadilan Umum tetap berlaku.[13] Menurut Daniel Menurut Daniel D. Lov Lov,, seo seorang rang sarjana sarjana Amerika Amerika yan yang g menulis menulis buk buku u Islamic Islamic Courts in Indonesia, hasil penelitiannya pada Pengadilan Agama di Indonesia, bahwa bah wa pe peng ngadi adilan lan ag agama ama di Jawa Jawa da dan n Mad Madur ura a seka sekalip lipun un tel telah ah kehi kehilan langan gan kekuasaanya atas perkara waris tahun 1937, namun dalam kenyataanya masih tetap teta p menyeles menyelesaik aikan an perkara perkara-per -perkara kara waris waris den dengan gan cara-car cara-cara a yan yang g san sangat gat mengesa mengesankan nkan.. Hal ini terbukti terbukti,, bahwa bahwa Islam Islam lebih lebih bany banyak ak yan yang g mengaju mengajukan kan perkara waris ke Pengadilan Agama daripada ke Pengadilan Negeri.[14] Dan penetapan Pengadilan Agama itu sekalipun hanya berupa fatwa waris yang tidak mempunyai kekuatan hukum, tetapi kebanyakan fatwa-fatwa warisnya diterima oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Bahkan di Jawa sudah sejak lama fatwa waris Pengadilan Agama diterima oleh notaris dan para hakim Pengadilan Negeri sebagai alat pembuktian yang sah atas hak milik dan tuntutan yang berkenaan dengan itu. Demikian pula halnya dengan pejabat pendaftaran tanah di Kantor Agraria.[15] Pada tah Pada tahun un 19 1977/ 77/197 1978 8 Bad Badan an Pembin Pembinaan aan Hukum Hukum Nasio Nasiona nall bek beker erja ja sama sama dengan deng an Fakultas Fakultas Hukum Hukum Universit Universita a Ind Indones onesia ia mengadak mengadakan an pen penelit elitian ian di lima daerah, yakni D.I. Aceh, Jambi, Palembang, DKI Jaya, dan Jawa Barat. Dan hasilnya antara lain adalah sebagai berikut : 1. Masyarak Masyarakat at Islam Islam di lima dae daerah rah tersebu tersebutt yan yang g menghen menghendaki daki berlaku berlakunya nya hukum waris Islam untuk mereka sebanyak 91,35%, sedang yang menghendaki berlakunya hukum waris adat sebanyak 6,65% 2. Kalau terjadi sengketa waris, maka mereka yang memilih Pengadilan Agama 77,16%, sedangkan yang memilih Pengadilan Negeri 15,5% Kemudian kedua lembaga tersebut di atas mengadakan penelitian pada tahun 1978/1979 di sembilan daerah, yakni : Jakarta Barat, Kota Cirebon, Kota Serang, Kota Pekalongan, Kota Semarang, Kota Surabaya, Kota Malang, Kota Mataram dan sekitarnya, N.T.B., dan Kota Banjarmasin. Dan hasilnya antara lain adalah sebagai berikut :


19

1. Masyakarat Islam di sembilan daerah tersebut yang menghendaki berlakunya huku hu kum m wari waris s Isla Islam m un untu tuk k mere mereka ka se seba bany nyak ak 82 82,9 ,9%, %, se seda dang ngka kan n yan ang g menghendaki berlakunya hukum waris adat bagi mereka hanya 11,7% 2. Kalau terjadi sengketa waris, maka mereka yang memilih Pengadilan Agama mengadili kasus warisnya sebanyak 68,3%, sedangkan yang memilih Pengadilan Negeri sebanyak 27,7%. Karena itu apabila sengketa warus yang terjadi antara orang Islam diajukan ke Pengadilan Negeri, maka seharusnya diputus menurut hukum waris Islam sesuai deng de ngan an ag agam ama a yan ang g be bers rsan angk gkut utan an be berd rdas asar arka kan n isi isi pa pasa sall 13 131 1 da dan n juga juga Keputusa Kepu tusan n Mahk Mahkamah amah Agung Nomor Nomor 109 109K/Sip K/Sip/196 /1960 0 tan tanggal ggal 20-9-19 20-9-1960, 60, yan yang g menyatak menyatakan an bag bagii golo golonga ngan n pribumi pribumi berlaku berlaku huk hukum um ada adat, t, sed sedangk angkan an huk hukum um faraid (hukum waris Islam) diberlakuka sebagai hukum adat, karena merupakan the living law dan menjadi cita-cita moral dan hukum bangsa Indonesia.[16] Karena Karena itu, patu patutt disesal disesalkan kan apa apabila bila kasus-k kasus-kasus asus warisan warisan keluarg keluarga a Muslim Muslim seperti kasus warisan H. Subhan Z.E. diputus oleh Pengadilan Negeri menurut hukum huku m ada adatt pad pada a tang tanggal gal 16 Maret Maret 1973 (Pengadila (Pengadilan n Negeri Negeri Jakarta Jakarta Pusat) Pusat) dengan pertimbangan antara lain, “Walupun pewaris/almarhum H. Mas Subhan adalah seorang tokoh Islam di Indonesia Indonesia tidak berarti dapat diberlakukan diberlakukan hukum waris Islam oleh karena almarhum/pewaris berasal dan tempat tinggal di Jawa”. Jelaslah, bahwa hakim Pengadilan Negeri yang mengadili kasus H. Subhan Z.E. tersebut masih menganut teori resepsi yang telah “usang” itu. Sebab UUD 1945 seba se baga gaii ko kons nsti titu tusi si RI de deng ngan an se send ndir irin inya ya tela telah h meng mengha hapu pus s Indi Indisc sche he Staatsregeling Staatsregeling sebagai konstitusi yang dibuat pemerintah kolonial Belanda untuk Hindia Belanda dahulu.[17] Sebagai salah satu fakta yang menunjukkan teori reseps resepsii te telah lah dit diting ingga galka lkan, n, ialah ialah UU Perkaw Perkawina inan n Nomor Nomor 1/1 1/197 974. 4. Se Sebab bab di dalam da lamnya nya terda terdapa patt be beber berap apa a pa pasa sall da dan n pe penje njelas lasann annya ya yang yang menun menunjuk jukka kan n perana peranan n ag agama ama un untu tuk k sah sahny nya a pe perka rkawin winan an da dan n perjan perjanjia jian n pe perka rkawin winan an da dan n sebagainya tanpa ada embel-embel “yang telah diterima oleh hukum ada”.[18]

IV. IV. Penutup Penu tup Dari uraian yang telah dikemukakan di atas, dapatlah disampaikan beberapa kesimpulan dan saran/harapan sebagai berikut : 1. Hukum Islam khususnya hukum keluarganya termasuk hukum warisnya telah lama dikenal dan dilaksanakan oleh umat Islam Indonesia atas dasar kemauan sendiri send iri seb sebagai agai kon konseku sekuensi ensi iman dan pen penerim erimaan aan mereka mereka terhadap terhadap aga agama ma Islam. Islam. Karena Karena itu, huk hukum um Islam Islam tersebut tersebut hendaknya hendaknya dijadika dijadikan n sumber sumber yan yang g utama utama untu untuk k pembentu pembentukan kan huk hukum um nasional nasional (mengin (mengingat gat mayorit mayoritas as pen pendud duduk uk Indone Ind onesia sia be bera raga gama ma Islam Islam da dan n kesada kesadaran ran hu huku kum m aga agaman manya ya), ), di sampi samping ng hukum-hukum lain yang hidup di negara Indonesia Kumpulan Tulisan/Artikel Tulisan/Artikel dari http://herman-notary.blogsopt.com http://herman-notary.blogsopt.com

20

2. Di Indonesia hingga kini belum ada kitab/himpuna hukum Islam yang lengkap te teru ruta tama ma meng mengen enai ai hu huku kum m kelu keluar arga ga Isla Islam m term termas asuk uk hu huku kum m wari waris s Isla Islam m Indonesia, baik yang tradisional maupun yang modern. Karena itu, hendaknya para ulama dan cendekiawan cendekiawan Muslim segera menyusun Himpunan Hukum Islam terse tersebu butt tan tanpa pa terika terikatt de deng ngan an suatu suatu madzh madzhab ab terten tertentu, tu, tet tetap apii hu huku kum m Islam Islam tersebu tersebutt harus harus bisa memenuh memenuhii rasa kea keadila dilan, n, sesuai sesuai den dengan gan kemaslah kemaslahatan atan umat, dan kemajuan zaman. 3. Akibat politik hukum pemerintah kolonial Belanda yang hendak mengikis habis pengaruh Islam dari negara jajahannya – Indonesia, maka secara sistematis step by step Belanda Belanda mencabut mencabut hukum Islam Islam dari lingkungan lingkungan tata-hukum tata-hukum Hindia Hindia Belanda. Dan akibat politik hukum Belanda yang sadis itu masih dirasakan oleh umat Islam Indonesia sampai sekarang. Karena itu, sesuai dengan semangat Orde Orde Baru Baru yang yang be berte rteka kad d melak melaksa sana nakan kan Pa Panca ncasil sila a dan UUD 19 1945 45 secar secara a konsekuen dan murni, maka hendaknya produk-produk hukum warisan kolonial dan waris warisan an Orde Orde La Lama, ma, da dapa patt sege segera ra dica dicabut but da dan n diga diganti nti de deng ngan an hu huku kum m nasio nas ional nal yang yang bisa bisa memen memenuh uhii rasa rasa kea keadil dilan an da dan n kesa kesadar daran an hu hukum kum rakya rakyatt Indonesia yang mayoritas beragama Islam. 4. Khusus hukum waris Islam yang ternyata diterima dan dikehendaki berlakunya oleh umat Islam di semua daerah yang telah diteliti oleh BPHN dan Fakultas Hukum UI pada tahun 1977-1979, dan praktek-praktel praktek-praktel Pengadilan Agama Agama dalam hukum waris Islam yang sangat mengesankan; maka sesuai dengan UU Nomor 14 Tahu ahun n 197 1970 0 tent tentang ang Kete Ketentua ntuan-ke n-ketent tentuan uan Pokok Pokok Kekuasaa Kekuasaan n Keha Kehakiman kiman,, hendaknya kedudukan dan wewenang Pengadilan Agama disejajarkan dengan Pengadilan Negeri. Karena itu, UU tentang Struktur dan Yurisdiksi Pengadilan Agama Agama yan yang g aka akan n diu diunda ndangka ngkan n nan nanti ti ben benar-b ar-bena enarr menempa menempatka tkan n kedu keduduk dukan an Peng Pe ngad adil ilan an Ag Agam ama a se seja jaja jarr de deng ngan an Pe Peng ngad adil ilan an Nege Negeri ri da dan n wewe wewena nang ng Pengadilan Agama sekurang-kurangnya dikembalikan seperti semula sebelum ada teori resepsi Snouck Hurgronje. Sebab teori resepsi ini bertentangan dengan ajaran Islam. Sebaliknya teori reception in complexuvan de Berg itulah yang sesuai dengan ajaran Islam.

DAFTAR PUSTAKA Moch. Koesnoe, Perbandingan antara Hukum Islam, Hukum Eropa dan Hukum Adat. Seminar Pembinaan Kurikulum Hukum Islam di Perguruan Tinggi, Badan Kerjasama PTIS, Kaliurang, 1980. Biro Pusat Statistik, Penduduk Indonesia Menurut Propinsi, Seri L No. 3, Tabel 6. Cf. Tabel 9.


21

Ahmad Azhar Basyir, Hukum Adat Bagi Umat Islam, Yogyakarta, Nur Cahaya, 1983. Cf. Sajuti Thalib, Receptio A Contrario (Hubungan Hukum Adat dengan Hukum Islam), Jakarta, Bina Aksara, 1982. Muhammad Sallam Madkur, Madkur, Al-Magkhal lil Fiqh al-Islamy, al-Islamy, Cairo, Dar al-Nahdhah al-Nahdhah al-‘Arabiyah, 1960 M. Hasbi Ash-Shiddieqy, Falsafah Hukum Islam, Jakarta, Bulan Bintang, 1975. Amir Amir Syarif Syarifud uddin din,, Pelaks Pelaksan anaan aan Hukum Hukum Kewar Kewarisa isan n dal dalam am Lin Lingk gkung ungan an Ada Adatt Minangkabau, Jakarta, Gunung Agung, 1984. Masjfuk Zuhdi, Ijtihad dan Problematikanya dalam Memasuki Abad XV Hijriyah, Surabaya, Bina Ilmu, 1981. ___________, “Pelaksanaan Hukum Faraid di Indonesia”, Al-Mizan, No. 2 Tahun I, 1983. Notosusa Notosusanto, nto, Organisa Organisasi si dan Jurispr Jurisprude udensi nsi Peradila Peradilan n Agama Agama di Indo Indonesi nesia, a, Yogyakarta, B.P B.P.. Gadjah Mada, 1963. Bustanul Arifin, “Pelaksanaan Hukum Islam di Indonesia”, Al-Mizan, Nomor 3 Tahun I, 1983. Muhammad Daud Ali, Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Hukum Indonesia, Indonesia, Jakarta, Yayasan Risalah, 1984.

[1] Mengenai hukum Islam, hukum adat, hukum Eropa yang berlaku di Indones Indonesia ia dewasa ini, vide Moch. Koesnoe, Perbandingan antara Hukum Islam, Hukum Erop Eropa a da dan n Huku Hukum m Ad Adat at.. Se Semi mina narr Pe Pemb mbin inaa aan n Ku Kuri riku kulu lum m Huku Hukum m Isla Islam m di Perguruan Tinggi, Badan Kerjasama PTIS, Kaliurang, 1980, hlm. 1-20 [2] Berdasar Berdasarkan kan sen sensus sus pend pendudu uduk k tahu tahun n 198 1980, 0, pen pendudu duduk k Indo Indones nesia ia menurut menurut agama agama berjumla berjumlah h 147 147.490 .490.298 .298 jiwa yan yang g beragam beragama a Islam Islam 125 125.462 .462.176 .176 jiwa (87,09%), vide Biro Pusat Statistik, Penduduk Indonesia Menurut Propinsi, Propinsi, Seri L No. 3, Tabel 6, hlm. 20-21. Cf. Tabel 9, hlm. 26-27 [3] Mengenai pandangan Islam terhadap adat/hukum adat, vide Ahmad Azhar Basyir, Hukum Adat Bagi Umat Islam, Yogyakarta, Nur Cahaya, 1983, hlm. 2734. Cf. Sajuti Sajuti Thalib, Thalib, Recepti Receptio o A Contrario Contrario (Hubunga (Hubungan n Hukum Hukum Adat den dengan gan Hukum Islam), Jakarta, Bina Aksara, 1982, hlm/ 65-70 [4] Vide Muhammad Sallam Madkur, Al-Magkhal lil Fiqh al-Islamy, Cairo, Dar alNahdha Nahdhah h al-‘Ar al-‘Arabi abiyah yah,, 19 1960, 60, hlm. hlm. 21 2111-212 212.. Dan un untuk tuk memah memahami ami/me /menca ncari ri Kumpulan Tulisan/Artikel Tulisan/Artikel dari http://herman-notary.blogsopt.com http://herman-notary.blogsopt.com

22

hikmah di balik ketetapan suatu hukum Islam, vide M. Hasbi Ash-Shiddieqy, Falsafah Hukum Islam, Jakarta, Bulan Bintang, 1975, hlm. 380-404 [5] Perhatikan al-Qur’an Surat al-Nisa ayat 11 dan 12 [6] Vide Amir Syarifuddin, Pelaksanaan Hukum Kewarisan dalam Lingkungan Adat Minangkabau, Jakarta, Gunung Agung, 1984, hlm. 66 [7] Ibid., hlm. 57 [8] Meng Mengena enaii seb sebab-s ab-sebab ebab timbulny timbulnya a perbeda perbedaan an pen pendapa dapat/fa t/fatwa twa huku hukum, m, vide Masjfuk Zuhdi, Ijtihad dan Problematikanya dalam Memasuki Abad XV Hijriyah, Surab Surabaya aya,, Bina Bina Ilmu, Ilmu, 19 1981 81,, hlm. hlm. 16 16-17 -17.. Dan menge mengena naii metod metode e ijtiha ijtihad d yang yang dipakai oleh Imam Mazhab Empat, Ibid., hlm. 22-26 [9] Vide Muhammad Sallam Madkur, op.cit., hlm. 118-127 [10] Nama resminya Priester Road (Pengadilan (Pengadilan Pendeta), nama yang asing bagi umat Islam Indonesia sendiri, dan pemberian nama yang salah, karena Islam tak mengenal kependetaan, sebab Islam punya prinsip equality before God. [1 [11] 1] Vide Vide Notos Notosus usant anto, o, Organ Organisa isasi si da dan n Juris Jurispr prude udens nsii Perad Peradila ilan n Ag Agama ama di Indonesia, Yogyakarta, B.P. Gadjah Mada, 1963, hlm. 10 [12] Perhatikan pasal 2a Stb. 1937 Nomor 116 dan 610 dan pasal 3 Stb. 1937 Nomor 638 dan 639 yang menetapkan yurisdiksi Pengadilan Agama di JawaMadura dan Pengadilan Agama di Kalimantan Selatan. [13] Bustanul Arifin, “Pelaksanaan Hukum Islam di Indonesia”, Al-Mizan, Nomor 3 Tahun I, 1983, hlm. 24-25 [14] Ny. Habibah Daud mengadakan penelitian di DKI Jakarta pada tahun 1976, dan hasilnya bahwa dari 1081 orang hanya 47 orang yang mengajukan perkara waris waris ke Pen Pengadi gadilan lan Negeri Negeri (4,35%) (4,35%),, dan 103 1034 4 orang orang (96,65% (96,65%)) mengaju mengajukan kan perkara perkara waris waris ke Peng Pengadil adilan an Agama. Vide Vide Muha Muhammad mmad Daud Ali, Kedu Keduduka dukan n Hukum Islam dalam Sistem Hukum Indonesia, Jakarta, Yayasan Risalah, 1984m hlm. 24-25 [15] Ibid., hlm. 25 [16] Vide Masjfuk Zuhdi, “Pelaksanaan Hukum Faraid di Indonesia”, Al-Mizan, No. 2 Tahun I, 1983, hlm. 39-40 [17] Yang pro dan yang kontra terhadap teori resepsi Snouck Hurgronje dengan argumentasinya masing-masing, vide Sajuti Thalib, op.cit., hlm. 19-23, dan hlm. 65-72 Kumpulan Tulisan/Artikel Tulisan/Artikel dari http://herman-notary.blogsopt.com http://herman-notary.blogsopt.com

23

[18] Perha [18] Perhatik tikan an pa pasal sal 2 (sahny (sahnya a pe perk rkawi awina nan) n) pa pasal sal 29 (sahn (sahnya ya pe perja rjanji njian an perkaw perkawina inan), n), da dan n pe penje njela lasan san pa pasa sall 37 (hart (harta a be bend nda a suami suami istri istri yang yang cerai cerai)) menunjukkan menunjukkan berlakunya hukum agama termasuk hukum Islam Indonesia tanpa harus disandarkan berlakunya hukum Islam tersebut pada hukum adat, tetapi cukup berdasarkan secara langsung peraturan UU yang bersangkutan dalam hal ini UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Diposkan oleh Notariat Collegium di 07:49 0 komentar Label: Fatwa, Hukum, Indonesia, Islam, Waris


24

CARA MEMBAGI WARIS MENURUT KUH PERDATA

Hubungan persaudaraan bisa berantakan jika masalah pembagian harta warisan sepert sep ertii rumah rumah at atau au ta tanah nah tid tidak ak dilaku dilakuka kan n de denga ngan n ad adil. il. Untuk Untuk mengh menghind indar arii masalah, sebaiknya pembagian warisan diselesaikan dengan adil. Salah satu caranya caranya ada adalah lah menggun menggunakan akan Hukum Hukum Wa Waris ris menurut menurut Undang-U Undang-Unda ndang ng (KUH Perdata). Banyak permasalahan yang terjadi seputar perebutan warisan, seperti masingmasing masing ahl ahlii waris waris merasa merasa tida tidak k menerima menerima harta waris dengan adil atau ada ketidaksepakatan antara masing-masing ahli waris tentang hukum yang akan mereka gunakan dalam membagi harta warisan. Kelua Keluarga rga Ba Bamba mbang ng (buka (bukan n na nama ma seb seben enarn arnya ya)) di So Solo, lo, misal misalnya nya.. Merek Mereka a mempunyai permasalahan seputar warisan sejak 7 tahun yang lalu. Awalnya keluarga ini tidak mau membawa masalah ini ke meja hijau tapi sayangnya, ada beberapa ahli waris yang beritikad buruk. Karena itu keluarga Bambang akhirnya memutuskan untuk menyelesaikan menyelesaikan masalah ini melalui jalur hukum. Hingga awal tahun tah un 20 2006 06,, kasu kasusny snya a masih masih da dala lam m tin tingka gkatt ba band nding ing di Pen Penga gadil dilan an Ting inggi gi setempat dan belum ada putusan. Ilus Ilustr tras asii ini ini ha hany nya a satu satu da dari ri ba bany nyak ak masa masala lah h ha hart rta a wari waris s yang yang masu masuk k ke penga pen gadil dilan an.. Men Mengin ginga gatt ba banya nyakny knya a kasu kasus s semac semacam am ini, ini, ada ba baikn iknya ya kita kita mengeta mengetahui hui bag bagaima aimana na seb sebenar enarnya nya permasa permasalaha lahan n ini diselesa diselesaikan ikan den dengan gan Hukum Waris menurut Undang-Undang (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Berhak Mendapatkan Warisan Ada dua jalur untuk mendapatkan warisan secara adil, yaitu melalui pewarisan absentan abse ntantio tio dan pewarisa pewarisan n test testamen amentair tair.. Pewarisa Pewarisan n abs absenta entantio ntio merupak merupakan an warisan yang didapatkan didapatkan berdasarkan Undang-undang. Dalam hal ini sanak keluarga pewaris (almarhum yang meninggalkan warisan) adalah pihak yang berhak menerima warisan. Mereka yang berhak menerima dibagi menjadi empat golongan, yaitu anak, istri at atau au su suam ami, i, ad adik ik at atau au kak akak ak,, da dan n ka kake kek k atau atau ne nene nek. k. Pa Pada da da dasa sarn rnya ya,, keempa kee mpatny tnya a ad adal alah ah sauda saudara ra te terde rdeka katt da dari ri pewar pewaris is (Lih (Lihat at Boks Boks 4 gol golon ongan gan pembagian waris). Sedangkan pewarisan secara testamentair/wasiat merupakan penunjukan ahli waris berdasarkan surat wasiat. Dalam jalur ini, pemberi waris akan membuat surat yang berisi pernyataan tentang apa yang akan dikehendakinya setelah pemberi waris meninggal nanti. Ini semua termasuk persentase berapa harta yang akan diterima oleh setiap ahli waris. Tidak Berhak Menerimanya Kumpulan Tulisan/Artikel Tulisan/Artikel dari http://herman-notary.blogsopt.com http://herman-notary.blogsopt.com

25

Meskipu Meskipun n seseora seseorang ng seb sebenar enarnya nya berhak berhak mendapat mendapatkan kan warisan warisan baik secara secara absentan abse ntantio tio atau tes testame tamentai ntairr teta tetapi pi di dala dalam m KUH Perdata Perdata tela telah h dite ditentuk ntukan an beber beb erapa apa ha hall yang yang menye menyeba babka bkan n seora seorang ng ahl ahlii waris waris diang diangga gap p tid tidak ak pat patut ut menerima warisan. Katego Kate gori ri pe pert rtam ama a ad adal alah ah oran orang g yang yang de deng ngan an pu putu tusa san n ha haki kim m tela telah h tela telah h dinya din yatak takan an be bers rsala alah h da dan n dih dihuku ukum m karen karena a membun membunuh uh ata atau u tel telah ah menco mencoba ba membunuh pewaris. Kedua adalah orang yang menggelapkan, memusnahkan, dan da n mema memals lsuk ukan an su sura ratt wasi wasiat at at atau au de deng ngan an mema memaka kaii ke keke kera rasa san n tela telah h menghalang-halangi pewaris untuk membuat surat wasiat menurut kehendaknya sendiri. Ketiga adalah orang yang karena putusan hakim telah terbukti memfitnah orang yang meninggal dunia dan berbuat kejahatan sehingga diancam dengan hukuman lima tahun atau lebih. Dan keempat, orang yang telah menggelapkan, merusak, atau memalsukan surat wasiat dari pewaris. Deng Dengan an dian diangg ggap ap tida tidak k pa patu tutt oleh oleh Unda Undang ng-U -Und ndan ang g bila bila wari warisa san n suda sudah h diterima dite rimanya nya maka ahli waris waris terkait terkait wajib wajib mengemba mengembalika likan n seluruh seluruh has hasilil dan pendapatan yang telah dinikmatinya sejak ia menerima warisan. Pengurusan Harta Warisan Masalah warisan biasanya mulai timbul pada saat pembagian dan pengurusan harta warisan. Sebagai contoh, ada ahli waris yang tidak berbesar hati untuk mene meneri rima ma ba bagi gian an yan ang g seha seharu rusn snya ya dite diteri rima ma atau atau de deng ngan an kata kata lain lain ingi ingin n mendapatkan bagian yang lebih. Guna menghindari hal tersebut, ada beberapa tahapan yang perlu dilakukan oleh Anda yang kebetulan akan mengurus harta warisan, khususnya untuk harta warisan berupa benda tidak bergerak (tanah dan bangunan). Langkah pertama Langkah pertama yan yang g harus harus dilakuk dilakukan an ada adalah lah membuat membuat Surat Surat Kete Keterang rangan an Kemati Kematian an di Kelura Keluraha han/K n/Kec ecama amata tan n set setemp empat. at. Set Setela elah h itu membu membuat at Surat Surat Kete Ke tera rang ngan an Waris aris di Pe Peng ngad adil ilan an Nege Negeri ri sete setemp mpat at atau atau Fatw Fatwa a Wa Wari ris s di Pengadil Peng adilan an Aga Agama ma sete setempat mpat,, ata atau u berdasa berdasarkan rkan Peratura Peraturan n Daerah Daerah masingmasingmasing. masing. Dalam Dalam surat/fa surat/fatwa twa tersebut tersebut akan dinyata dinyatakan kan secara secara sah dan resmi resmi siapa-siapa saja yang berhak mendapatkan warisan dari pewaris. Apabila di antara para ahli waris disepakati bersama adanya pembagian warisan, maka kesepak kesepakatan atan tersebut tersebut wajib dibuat dih dihadap adapan an Notaris. Notaris. Jika Jika salah salah satu pemb pe mbag agia ian n yan ang g dise disepa paka kati ti ad adal alah ah pe pemb mbag agia ian n tana tanah h maka maka An Anda da ha haru rus s melakuka melakukan n pen pendaft daftaran aran di Kant Kantor or Pertana Pertanahan han set setempa empatt den dengan gan melampir melampirkan kan Surat Kematian, Surat Keterangan Waris atau Fatwa Waris, dan surat Wasiat atau Akta Pembagian Waris bila ada. Satu bidang tanah bisa diwariskan kepada lebih dari satu pewaris. Bila demikian maka pendaftaran dapat dilakukan atas nama seluruh ahli waris (lebih dari satu nama). nama). Nah, den dengan gan pembagia pembagian n waris waris yan yang g dilakuka dilakukan n berdasa berdasarkan rkan UndangUndang-


26

Undang maka diharapkan bisa meminimalkan adanya gugatan dari salah satu ahli waris yang merasa tidak adil dalam pembagiannya. Empat Golongan yang Berhak Menerima Warisan A. GOLONGAN I. Dalam golongan ini, suami atau istri dan atau anak keturunan pewaris yang berhak menerima warisan. Dalam bagan di atas yang mendapatkan warisan adalah istri/suami dan ketiga anaknya. Masing-masing mendapat ¼ bagian. • • • • •

Ayah Ibu Pewaris Saudara Saudara

B. GOLONGAN II Golongan Golongan ini ada adalah lah mereka mereka yan yang g mendapa mendapatkan tkan warisan bila pewaris pewaris bel belum um mempunyai suami atau istri, dan anak. Dengan demikian yang berhak adalah kedua orangtua, saudara, dan atau keturunan saudara pewaris. Dalam Dalam cont contoh oh bag bagan an di atas yang mendapat mendapat warisan warisan adalah adalah aya ayah, h, ibu, dan kedua kedu a sau saudara dara kan kandung dung pewaris. pewaris. Masing-m Masing-masin asing g mendapat mendapat ¼ bag bagian. ian. Pada prinsipnya bagian orangtua tidak boleh kurang dari ¼ bagian C. GOLONGAN III kakek nenek kakek nenek • • • •

Dalam golongan ini pewaris tidak mempunyai saudara kandung sehingga yang mendapatkan waris adalah keluarga dalam garis lurus ke atas, baik dari garis ibu maupun ayah. Contoh bagan di atas yang mendapat warisan adalah kakek atau nenek baik dari ayah dan ibu. Pembagiannya dipecah dipecah menjadi ½ bagian untuk garis ayah dan ½ bagian untuk garis ibu. D. GOLONGAN IV Pada golo golonga ngan n ini yan yang g berhak berhak menerima menerima warisan warisan ada adalah lah keluarg keluarga a sed sedarah arah dalam garis atas yang masih hidup. Mereka ini mendapat ½ bagian. Sedangkan ahli waris dalam garis yang lain dan derajatnya paling dekat dengan pewaris mendapatkan ½ bagian sisanya.


27

TIPS Sebelum Sebe lum melakuk melakukan an pembagia pembagian n warisan warisan,, ahl ahlii waris waris harus harus bertang bertanggung gungjawa jawab b terlebih dahulu kepada hutang-piutang yang ditinggalkan oleh pewaris semasa hidupnya.

Diposkan oleh Notariat Collegium di 06:12 0 komentar Label: Bagian, Hukum, Notaris, Perdata, Waris Kewajiban Memiliki NPWP dalam Rangka Penjualan Tanah dan Bangunan Kewajiban Memiliki NPWP dalam Rangka Penjualan Tanah dan Bangunan Bagi Anda yang berencana menjual atau membeli tanah dan bangunan (rumah) dalam waktu dekat segeralah mengurus NPWP bagi yang belum memilikinya, karena Direktur Jenderal Pajak telah mengeluarkan PER-35/PJ.2008 tanggal 9 September 2008 tentang Kewajiban Pemilikan NPWP dalam Rangka Pengalihan Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan. Hal-hal yang diatur dalam PER-35/PJ.2008 tersebut adalah sebagai berikut: 1. Ata Atas s pe pemba mbaya yaran ran Bea Perol Peroleh ehan an Hak atas atas Tan anah ah da dan/ n/ata atau u Ban Bangun gunan an (BPHTB) (BPHTB) den dengan gan mengguna menggunakan kan SSB wajib wajib dicantum dicantumkan kan NPWP yang dimilki dimilki Wajib Pajak yang bersangkutan, kecuali atas pembayaran BPHTB dengan NJOP kurang dari Rp 60.000.000 2. Atas pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) dengan menggunakan SSP atas pengh pen ghas asila ilan n da dari ri pen penga galih lihan an tan tanah ah da dan n ata atau u ban bangu guna nan, n, wajib wajib dica dicantu ntumka mkan n NPWP Wajib Pajak yang dimilki Wajib Pajak yang bersangkutan , kecuali PPh yang dibayar kurang dari Rp 3.000.000 Jadi mulai tanggal 9 September 2008 setiap orang yang menjual atau membeli tanah dan/atau bangunan harus memiliki NPWP

Diposkan oleh Notariat Collegium di 05:15 0 komentar Label: Beli, BPN, BP N, Hak, Hak , Jual, NPWP, NPWP, Peralihan, Peral ihan, PP P PAT, Tanah Tanah


28

Menentukan Besarnya Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak BPHTB

Dalam Dalam rangka rangka pen penentu entuan an Pene Penentua ntuan n Besarnya Besarnya Nilai Nilai Peroleha Perolehan n Objek Objek Pajak Pajak Tida Tidak k Ke Kena na Pajak Pajak Bea Perole Peroleha han n Hak Hak Ata Atas s Tan anah ah Dan Ban Bangu gunan nan,, Men Menter terii Keua Ke uang ngan an te tela lah h meng mengel elua uark rkan an Pe Pera ratu tura ran n Me Ment nter erii Ke Keua uang ngan an Nomo Nomor r 14/PMK.03/2009 14/PMK.03/2009 Tentang Tentang Perubahan Perubahan Ketiga Atas Keputusan Keputusan Menteri Keuangan Nomo Nomorr 51 516/ 6/KM KMK. K.04 04/2 /200 000 0 Ten enta tang ng Tat ata a Cara Cara Pe Pene nent ntua uan n Be Besa sarn rnya ya Nila Nilaii Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak atas nama Menteri Keuangan, menetapkan besarnya Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak secara regional dengan ketentuan : 1. untuk perolehan hak karena waris, atau hibah wasiat yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat, termasuk suami/istri, ditetapkan paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah); 2. untuk perolehan hak Rumah Sederhana Sehat (RSH) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 03/PERMEN/M/2007 tentang Pengadaan Perumahan dan Permukiman Dengan Dukungan Fasilitas Subsidi Perumahan Melalui KPR Bersubsidi sebagaimana telah tel ah diuba diubah h de deng ngan an Peratu Peraturan ran Men Menter terii Negara Negara Peruma Perumahan han Rakya Rakyatt Nomor Nomor 07/PERMEN/M/2008, dan Rumah Susun Sederhana sebagaimana diatur dalam Peratu Peratura ran n Me Mente nteri ri Negara Negara Peruma Perumaha han n Rakya Rakyatt Nomor Nomor 7/PER 7/PERMEN MEN/M /M/20 /2007 07 tentang Pengadaan Perumahan dan Permukiman Dengan Dukungan Fasilitas Subsidi Perumahan Melalui KPR Sarusun Bersubsidi, ditetapkan sebesar Rp 55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah); 3. untuk perolehan hak baru melalui program pemerintah yang diterima pelaku usaha kecil atau mikro dalam rangka Program Peningkatan Sertifikasi Tanah untuk Memperkuat Penjaminan Kredit bagi Usaha Mikro dan Kecil, ditetapkan sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah); 4. untu untuk k peroleha perolehan n hak selain selain peroleha perolehan n hak seb sebaga agaiman imana a dimaksud dimaksud pada nomor 1, normor 2, dan nomor 3, ditetapkan paling banyak Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah); 5. dalam hal Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak yang ditetapkan sebagaim seba gaimana ana dimaksud dimaksud pada angk angka a 4 lebih lebih besa besarr daripad daripada a Nilai Nilai Peroleha Perolehan n Objek Pajak Tidak Kena Pajak yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada angka 2 maka Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak untuk perolehan hak seba sebaga gaima imana na dimaks dimaksud ud pa pada da an angk gka a 2 dit ditet etap apkan kan sama sama de deng ngan an Nilai Nilai Kumpulan Tulisan/Artikel Tulisan/Artikel dari http://herman-notary.blogsopt.com http://herman-notary.blogsopt.com

29

Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak sebagaimana ditetapkan pada angka 4; 6. dalam hal Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak yang ditetapkan sebagaim seba gaimana ana dimaksud dimaksud pada angk angka a 4 lebih lebih besa besarr daripad daripada a Nilai Nilai Peroleha Perolehan n Objek Pajak Tidak Kena Pajak yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada angka 3 maka Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak untuk perolehan hak seba sebaga gaima imana na dimaks dimaksud ud pa pada da an angk gka a 3 dit ditet etap apkan kan sama sama de deng ngan an Nilai Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak sebagaimana ditetapkan pada angka 4.

Diposkan oleh Notariat Collegium di 05:13 0 komentar Label: Agraria, BPHTB, BPN, Pajak, PPA P PAT T, Tanah Tanah


30

Latihan Perhitungan PBB & BPHTB LATIHAN SOAL PBB Perum Perumnas mendirikan Rumah Susun dengan data sebagai data sebagai berikut: a. Luas Tanah 7.000 M2, NJOP = Rp 394.000/ M2 (Kelas A22) b. Luas Bangunan Hunian: • tipe 21 (200 unit) • tipe 36 (100 unit) • tipe 48 (50 unit) Luas Bangunan Hunian = 10.200 M2 NJOP Bangunan Hunian = Rp 365.000/ M2 (Kelas A8) c. Bangunan Bersama Tangga, Kaki Lima seluas 1.800 M2, Kelas A8 d. Bangunan Sarana Jalan, Tempat Parkir, dll = 2.000 M2, Kelas A8 Hitunglah PBB untuk masing-masing tipe hunian? Jawab: NJOP Tanah 7.000 X 394.000 = 2.758.000.000 NJOP Bangunan - Hunian 10.200 X 365.000 = 3.723.000.000 - Bersama 1.800 X 365.000 = 657.000.000 - Sarana 2.000 X 365.000 = 730.000.000 Jumlah NJOP Bangunan 5.110.000.000 PBB Tipe 21 NJOP Tanah 21/ 10.200 x 2.758.000.000 5.678.235 NJOP Bangunan 21/ 10.200 x 5.110.000.000 10.520.588 NJOP Dasar Pengenaan PBB 16.198.824 NJOPTKP 12.000.000 NJOP untuk Penghitungan PBB 4.198.824 NJKP 20% X 4.198.824 839.765 PBB terutang 0,50% X 839.765 4.199 PBB Tipe 36 NJOP Tanah Tanah 36/ 10.200 10.2 00 x 2.758.000.000 2.758.00 0.000 9.734.118 NJOP Bangunan 36/ 10.200 x 5.110.000.000 18.035.294 NJOP Dasar Pengenaan PBB 27.769.412 NJOPTKP 12.000.000 NJOP untuk Penghitungan PBB 15.769.412 NJKP 20% X 15.769.412 3.153.882 PBB terutang 0,50% X 3.153.882 15.769 PBB Tipe 48 NJOP Tanah 48/ 10.200 x 2.758.000.000 12.978.824 Kumpulan Tulisan/Artikel Tulisan/Artikel dari http://herman-notary.blogsopt.com http://herman-notary.blogsopt.com

31

NJOP Bangunan 48/ 10.200 x 5.110.000.000 24.047.059 NJOP Dasar Pengenaan PBB 37.025.882 NJOPTKP 12.000.000 NJOP untuk Penghitungan PBB 25.025.882 NJKP 20% X 25.025.882 5.005.176 PBB terutang 0,50% X 5.005.176 25.026

LATIHAN SOAL BPHTB SOAL 1 Pada tanggal 1 Maret 2008, Bapak Gideon membeli sebuah rumah seluas 200 M2 yang berada diatas sebidang tanah hak milik seluas 500 M2 di Kota Bogor dengan harga perolehan sebesar Rp500.000.000,. Berdasarkan data SPPT PBB atas obje objek k tersebu tersebutt ternyat ternyata a NJOPnya NJOPnya seb sebesar esar Rp.600.0 Rp.600.000.0 00.000,00,- (tanah (tanah dan bangunan bang unan). ). Bila NPOPTKP NPOPTKP dite ditentuk ntukan an seb sebesar esar Rp50.00 Rp50.000.00 0.000,0,- maka berapa berapa BPHTB yang harus dipenuhi oleh Bapak Gideon? Jawab: NPOP = Rp 600.000.000 NPOPTKP = Rp 50.000.000 NPOPKP = Rp 550.000.000 Tarif 5% BPHTB = Rp 27.500.000 2. SOAL 2 Seorang cucu menerima hibah wasiat dari kakeknya sebidang tanah seluas 300 M2 den denga gan n nilai nilai pa pasa sarr pa pada da waktu waktu pe pend ndaft aftar aran an ha hak k sebes sebesar ar Rp300 Rp300 juta juta.. Terhadap tanah tersebut telah diterbitkan SPPT PBB pada tahun pendaftaran hak dengan NJOP sebesar Rp250 juta. Apabila NPOPTKP pada daerah tersebut ditentukan sebesar Rp50 juta maka hitunglah BPHTB yang terutang? Jawab: NPOP = Rp 300.000.000 NPOPTKP = Rp 50.000.000 NPOPKP = Rp 250.000.000 Tarif 50% x 5% BPHTB = Rp 6.250.000 SOAL 3 Sebuah perusahaan negara milik daerah ( BUMD Perpakiran ) menerima hak pengelolaan dari pemerintah sebidang tanah dan sebuah gedung untuk parkir dengan nilai pasar pada waktu penerbitan hak sebesar Rp1 milyar. Terhadap tanah dan bangunan tersebut telah diterbitkan SPPT PBB dengan NJOP sebesar Rp1,25 milyar. Apabila NPOPTKP atas daerah tersebut ditetapkan sebesar Rp50 juta maka hitunglah besarnya BPHTB yang harus dibayar oleh BUMD Perpakiran tersebut? Jawab: NPOP NPOP = Rp 1. 1.25 250. 0.00 000. 0.00 000 0 NPOP NPOPTK TKP P = Rp 50 50.0 .000 00.0 .000 00 NPOP NPOPKP KP = Rp 1.200.000.000 Tarif 50% x 5% BPHTB = Rp 30.000.000 SOAL 4 Bapak Krosbin Simatupang membeli sebidang tanah di Surabaya pada tanggal 5 Januari 2003 dengan harga perolehan menurut PPAT sebesar Rp.300.000.000,dan da n BP BPHT HTBny Bnya a te tela lah h diba dibay yar luna lunas s pa pada da tang tangga gall ters terseb ebut ut.. Be Berd rdas asar arka kan n pemeriksaan yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan PBB Surabaya Satu pada tangga tan ggall 7 Peb Pebru ruari ari 200 2003, 3, terny ternyata ata NJOP NJOP PBB atas atas tan tanah ah terse tersebu butt ad adala alah h Kumpulan Tulisan/Artikel Tulisan/Artikel dari http://herman-notary.blogsopt.com http://herman-notary.blogsopt.com

32

sebesar sebes ar Rp.35 Rp.350. 0.000 000.00 .000,0,- Pad Pada a ta tangg nggal al 1 Maret Maret 20 2003 03 diper diperole oleh h da data ta baru baru (novum), (novum), ternyata ternyata transaks transaksii yan yang g ben benar ar atas tan tanah ah tersebut tersebut ada adalah lah seb sebesar esar Rp400.000.000,- Atas temuan-temuan tersebut diatas Kepala Kantor Pelayanan PBB Surabaya Satu telah menerbitkan SKBKB pada tanggal 7 Pebruari 2003 dan SKBKBT pada tanggal 1 Maret 2003. Berapa BPHTB yang harus dibayar oleh Bapa Bapak k Krosbin Krosbin Simatupa Simatupang ng tersebut tersebut berdasarkan berdasarkan SKBKB dan SKBKBT yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan PBB tersebut bila NPOPTKP ditentukan sebesar Rp50.000.000,- ? Jawab : • BP BPHT HTB B yan ang g te tela lah h diba dibaya yarr pa pada da ta tang ngga gall 5 Janu Januar arii 20 2003 03 ad adal alah ah:: 5% x (300.000.000 - 50.000.000) = Rp12.500.000, • BPHTB BPHTB yang yang sehar seharusn usnya ya teruta terutang ng pa pada da tan tangg ggal al 7 Pe Pebru bruari ari 20 2003 03 : 5% x (350.000.000 - 50.000.000) = Rp15.000.000,• BPHTB yang telah dibayar = Rp12.500.000,• BPHTB kurang bayar = Rp 2.500.000,• Denda : 2 x 2% x Rp2.500.000,- = Rp 100.000,- SKBKB = Rp 2.600.000,- 3. BPHT BP HTB B yan ang g se seha haru rusn sny ya te teru ruta tang ng pa pada da tang tangga gall 1 Ma Mare rett 20 2003 03 : 5% x (400.000.000 - 50.000.000) = Rp17.500.000,• BPHTB yang telah dibayar = Rp15.000.000,• BPHTB kurang bayar = Rp 2.500.000,• Sanksi administrasi ( 100% ) = Rp 2.500.000,- SKBKBT = Rp 5.000.000,-

Diposkan oleh Notariat Collegium di 05:11 0 komentar Label: BPHTB, hitung, Pajak. Agraria, PBB, Tanah


33

BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) A. SUBJEK PAJAK (250304 ) 1. Siapa Subjek BPHTB ? Subjek BPHTB adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan atau banguna bangunan. n. Subjek BPHTB yang dikenakan dikenakan kewajiban membayar BPHTB menurut perundang-undangan perpajakan yang menjadi Wajib Pajak. B. OBJEK PAJAK (250304 ) 1. Apa yang menjadi objek BPHTB ? Objek BPHTB adalah perolehan hak atas tanah dan atau bangunan, meliputi: a. Pemindahan hak karena: • jual beli; • tukar-menukar; • hibah; • hibah wasiat, yaitu suatu penetapan wasiat yang khusus mengenai pemberian hak atas tanah dan atau bangunan kepada orang pribadi atau badan hukum tertentu, yang berlaku setelah pemberi hibah wasiat meninggal dunia; • waris; • pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, yaitu pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan dari orang pribadi atau badan kepada Perseroan Terbatas atau badan hukum lainnya sebagai penyertaan modal pada Perseroan Terbatas atau badan hukum lainnya tersebut; • pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, yaitu pemindahan sebagian hak bersama atas tanah dan atau bangunan oleh orang pribadi atau badan kepada sesama pemegang hak bersama; • pen penunju unjukan kan pembeli pembeli dala dalam m lelang, lelang, yaitu yaitu pen penetap etapan an pemenan pemenang g lelang lelang oleh Pejabat Lelang sebagaimana yang tercantum dalam Risalah Lelang; • pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, yaitu adanya peralihan hak dari orang pribadi atau badan hukum sebagai salah satu pihak kepada pihak yang ditentukan dalam putusan hakim tersebut; • penggabungan usaha, yaitu penggabungan dari dua badan usaha atau lebih dengan cara tetap mempertahankan berdirinya salah satu badan usaha dan melikuidasi badan usaha lainnya yang menggabung; • peleburan usaha, yaitu penggabungan dari dua atau lebih badan usaha dengan cara mendirikan badan usaha baru dan melikuidasi badan-badan usaha yang bergabung tersebut; • pemekaran usaha, yaitu pemisahan suatu badan usaha menjadi dua badan usaha atau lebih dengan cara mendirikan badan usaha baru dan mengalihkan sebagian aktiva dan pasiva kepada badan usaha baru tersebut yang dilakukan tanpa melikuidasi badan usaha yang lama; • hadiah, yaitu suatu perbuatan hukum berupa penyerahan hak atas tanah dan atau bangunan yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan hukum kepada penerima hadiah. b. Pemberian hak baru karena: Kumpulan Tulisan/Artikel Tulisan/Artikel dari http://herman-notary.blogsopt.com http://herman-notary.blogsopt.com

34

• 1. kelanjutan pelepasan hak, yaitu pemberian hak baru kepada orang pribadi atau badan hukum dari Negara atas tanah yang berasal dari pelepasan hak; • 2. di luar pelepasan hak, yaitu pemberian hak baru atas tanah kepada orang pribadi atau badan hukum dari Negara atau dari pemegang hak milik menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. • o Pe Perol roleha ehan n ha hak k at atas as tan tanah ah da dan n ata atau u ba bang ngun unan an ad adal alah ah pe perbu rbuata atan n atau atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan atau bangunan oleh orang pribadi atau badan. • o Ob Objek jek pa pajak jak yang yang dip diper erole oleh h karen karena a waris waris da dan n hibah hibah wasiat wasiat pe penge ngena naan an BPHTB-nya diatur lebih lanjut dalam PP Nomor 111 Tahun 2000; • o Objek pajak yang diperoleh karena pemberian hak pengelolaan pengenaan BPHTB-nya diatur lebih lanjut dengan PP Nomor 112 Tahun 2000; 2. Apa saja yang termasuk hak atas tanah ? Hak atas tanah meliputi : a. hak milik, yaitu hak turun-temurun, turun-temurun, terkuat, dan terpenuh yang dapat dipunyai oran orang g prib pribad adii at atau au ba bada dann-ba bada dan n hu huku kum m tert terten entu tu yang yang dite diteta tapk pkan an oleh oleh Pemerintah; b. hak guna usaha (HGU), yaitu hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara dalam jangka waktu sebagaimana yang ditentukan oleh perundang-undangan yang berlaku; c. hak gu guna na ba bang ngun unan an (HGB), (HGB), yaitu yaitu ha hak k un untuk tuk mendir mendirika ikan n da dan n mempu mempuny nyai ai bangunan bang unan-ban -bangun gunan an ata atas s tan tanah ah yan yang g buk bukan an miliknya miliknya send sendiri iri den dengan gan jang jangka ka waktu waktu yan yang g dite ditetapk tapkan an dal dalam am UndangUndang-unda undang ng Nomor Nomor 5 Tahun 196 1960 0 tent tentang ang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. d. hak pakai, yaitu hak untuk menggunakan menggunakan dan atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh Negara atau tanah milik orang lain, yang memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan ditentukan dalam keputusan pemberiannya pemberiannya oleh pejabat yang berwenang memberikannya atau dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya tana hnya,, yan yang g buka bukan n perjanj perjanjian ian sewa-meny sewa-menyewa ewa atau perjanj perjanjian ian pen pengola golahan han tanah, segala sesuatu sepanjang tidak bertentangan dengan jiwa dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. e. hak milik atas satuan rumah susun, yaitu hak milik atas satuan yang bersifat perseorangan dan terpisah. Hak milik atas satuan rumah susun meliputi juga hak atas bagian bersama, bersama, benda bersama bersama,, dan tanah bersama bersama yan yang g semuanya semuanya meru merupa paka kan n satu satu kesa kesatu tuan an yan ang g tida tidak k terp terpis isah ahka kan n de deng ngan an satu satuan an yang yang bersangkutan. f. ha hak k pe peng ngel elol olaa aan, n, yaitu aitu ha hak k meng mengua uasa saii da dari ri Nega Negara ra yan ang g kewe kewena nang ngan an pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegang haknya, antara lain, berupa berupa perenca perencanaan naan peruntuk peruntukan an dan pen penggu ggunaan naan tana tanah, h, pen penggu ggunaan naan tana tanah h untuk keperluan pelaksanaan tugasnya, penyerahan bagian-bagian dari tanah tersebut kepada pihak ketiga dan atau bekerja sama dengan pihak ketiga. 3. Objek pajak apa saja yang tidak dikenakan BPHTB ? • objek pajak yang diperoleh perwakilan diplomatik, konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;


35

• objek pajak yang diperoleh Negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum; • obje objek k paj pajak ak yan yang g dipe diperole roleh h bad badan an ata atau u perwakil perwakilan an organisa organisasi si inte internas rnasiona ionall yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri dengan syarat tidak menjalankan usaha usa ha at atau au melak melakuk ukan an keg kegiat iatan an lain lain di luar luar fun fungs gsii dan tug tugas as ba bada dan n atau atau perwakilan organisasi tersebut; • objek pajak yang diperoleh orang pribadi atau badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama; • objek pajak yang diperoleh orang pribadi atau badan karena wakaf; • objek pajak yang diperoleh orang pribadi atau badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah. • o Yang dimaksud dengan tanah dan atau bangunan yang digunakan untuk penyelen peny elenggar ggaraan aan pemerint pemerintahan ahan dan atau unt untuk uk pela pelaksan ksanaan aan pembangu pembangunan nan guna kepent kepentinga ingan n umum adalah tan tanah ah dan atau bangun bangunan an yan yang g dig digunak unakan an untuk untu k peny penyelen elenggar ggaraan aan pemerint pemerintaha ahan n bai baik k Pemerint Pemerintah ah Pusat Pusat maupun maupun ole oleh h Pemeri Pemerint ntah ah Daera Daerah h dan kegia kegiatan tan yang yang semat semataa-mat mata a tid tidak ak dit dituju ujukan kan un untuk tuk mencari keuntungan, keuntungan, misalnya, misalnya, tanah dan atau bangunan yang digunakan digunakan untuk instansi pemerintah, rumah sakit pemerintah, jalan umum. • o Yang dimaksud dengan konversi hak adalah perubahan hak dari hak lama menjadi hak baru menurut Undang-undang Pokok Agraria, termasuk pengakuan hak oleh Pemerintah. • o Yang dimaksud wakaf adalah perbuatan hukum orang pribadi atau badan yang memisahkan sebagian dari harta kekayaannya yang berupa hak milik tanah dan at atau au ba bang nguna unan n da dan n melemb melembag agaka akanny nnya a un untuk tuk selam selama-l a-lam amany anya a un untuk tuk kepentingan peribadatan atau kepentingan umum lainnya tanpa imbalan apapun. C. TARIF PAJAK (250304 ) 1. Berapa besarnya tarif BPHTB ? Tarif BPHTB adalah 5% (lima persen). D. DASAR PENGENAAN DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK PAJAK (250304 ) 1. Apakah dasar pengenaan BPHTB ? Dasar pengenaan BPHTB adalah Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP), yaitu a. jual beli adalah harga transaksi; • b. tukar-menukar adalah nilai pasar; • c. hibah adalah nilai pasar; • d. hibah wasiat adalah nilai pasar; • e. waris adalah nilai pasar; • f. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya adalah nilai pasar; • g. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah nilai pasar; • h. pe pera rali liha han n ha hak k kare karena na pe pela laks ksan anaa aan n pu putu tusa san n ha haki kim m yang yang memp mempun unya yaii kekuatan hukum tetap adalah nilai pasar; • i. pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak adalah nilai pasar; Kumpulan Tulisan/Artikel Tulisan/Artikel dari http://herman-notary.blogsopt.com http://herman-notary.blogsopt.com

36

• j. pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak adalah nilai pasar; • k. penggabungan usaha adalah nilai pasar; • l. peleburan usaha adalah nilai pasar; • m. pemekaran usaha adalah nilai pasar; • n. hadiah adalah nilai pasar; • o. penunjukan pembeli dalam lelang adalah harga transaksi yang tercantum dalam Risalah Lelang. Dalam hal NPOP tidak diketahui atau lebih rendah daripada Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) PBB pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang dipakai adalah NJOP PBB. • Yang dimaksud dengan harga transaksi adalah harga yang terjadi dan telah disepakati oleh pihak-pihak yang bersangkutan. • Dalam Dalam ha hall NJOP NJOP PBB pa pada da ta tahun hun terja terjadin dinya ya pe perol roleha ehan n be belum lum dit ditet etapk apkan an,, besarnya NJOP PBB ditetapkan oleh Menteri Keuangan. 2. Apa yang boleh dikurangkan dalam penghitungan BPHTB ? Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP). NPOPTKP diberikan untuk setiap perolehan hak sebagai pengurang penghitungan BPHTB terutang. 3. Berapa besarnya NPOPTKP ? NPOPTKP NPOPTKP dite ditetapk tapkan an secara secara regional regional (setiap (setiap kab kabupat upaten/k en/kota) ota) pal paling ing bany banyak ak Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), kecuali dalam hal perolehan hak kare karena na wari waris, s, at atau au hiba hibah h wasi wasiat at yan ang g dite diteri rima ma oleh oleh oran orang g prib pribad adii da dala lam m hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat, termasuk suami/istri, NPOPTKP regional paling banyak Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah). • Besarnya NPOPTKP ditetapkan oleh Kepala Kanwil DJP atas nama Menteri Keuangan untuk setiap kabupaten/kota kabupaten/kota dengan mempertimbangkan mempertimbangkan pendap pendapat at Pemda setempat. • Ketentuan besarnya NPOPTKP diatur lebih lanjut dalam PP Nomor 113 Tahun 2000. 4. Bagaimana cara menghitung BPHTB terutang ? • BPHTB terutang = 5 % x NPOP Kena Pajak; • NPOP Kena Pajak = NPOP - NPOPTKP. E. SAAT S AAT DAN TEMPAT TEMPAT PAJAK TERUTANG (250304 ) 1. Ka Kapa pan n saat saat BP BPHT HTB B te teru ruta tang ng da dan n ha haru rus s dilu diluna nasi si ? Sa Saat at teru teruta tang ng da dan n pelunasan BPHTB untuk: • a. jua juall be belili ada adalah lah sejak sejak ta tang nggal gal dibua dibuatt da dan n dit ditan anda datan tanga ganin ninya ya akt akta, a, yaitu yaitu tanggal dibuat dan ditandatanginya akta pemindahan hak di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris; • b. tukar-menukar adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta; • c. hibah adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta; • d. waris waris ada adalah lah sejak sejak tang tanggal gal yan yang g bersang bersangkuta kutan n mendafta mendaftarkan rkan peralih peralihan an haknya ke Kantor Pertanahan; Kumpulan Tulisan/Artikel Tulisan/Artikel dari http://herman-notary.blogsopt.com http://herman-notary.blogsopt.com

37

• e. pe pemas masuka ukan n da dalam lam pe perse rseroa roan n at atau au ba bada dan n hu huku kum m lainn lainnya ya ad adala alah h sejak sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta; • f. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta; • g. lelang adalah sejak tanggal penunjukan pemenang lelang, yaitu tanggal ditandatanganinya Risalah Lelang oleh Kepala Kantor Lelang Negara atau kantor lelang lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memuat antara lain nama pemenang lelang. • h. putusan hakim adalah sejak tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap; • i. hibah wasiat adalah sejak tanggal yang bersangkutan mendaftarkan peralihan haknya ke Kantor Pertanahan; • j. pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak adalah sejak tanggal ditandatangani dan diterbitkannya surat keputusan pemberian hak; • k. pe pemb mber eria ian n ha hak k ba baru ru di luar luar pe pele lepa pasa san n ha hak k ad adal alah ah se seja jak k tang tangga gall ditandatangani dan diterbitkannya surat keputusan pemberian hak; • l. penggabungan usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditanda-tanganinya akta; • m. peleburan usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditanda-tanganinya akta; • n. pemekaran usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditanda-tanganinya akta; • o. hadiah adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta. 2. Dimana tempat BPHTB terutang? Tempat BPHTB terutang adalah wilayah Kabupaten, Kota, atau Propinsi yang meliputi letak tanah dan atau bangunan. F. PEMBAYARAN, PENETAPAN, DAN PENAGIHAN (250304 ) 1. Sistem apakah yang dipakai sebagai dasar pemungutan BPHTB ? Sistem self assessment, dimana Wajib Pajak membayar BPHTB yang terutang dengan tidak mendasarkan pada adanya surat ketetapan pajak. 2. Bagaimana cara membayar BPHTB ? BPHTB yang terutang dibayar ke kas negara melalui Bank/Kantor Pos Persepsi BPHTB, yaitu Kantor Pos dan atau Bank Badan Usaha Milik Negara atau Bank Badan Bada n Usaha Usaha Milik Daerah atau tempat tempat pembayar pembayaran an lain yang ditu ditunjuk njuk oleh Menteri Keuangan menggunakan Surat Setoran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (SSB). 3. Dalam waktu berapa lama SKBKB dapat diterbitkan ? Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya BPHTB, Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tan anah ah da dan n Ban Bangu guna nan n Kurang Kurang Bayar Bayar (SKBKB (SKBKB)) ap apab abila ila be berd rdas asark arkan an has hasilil pemeriksaan pemeriksaan atau keterangan keterangan lain ternyata ternyata jumlah BPHTB yang terutang kurang dibayar. 4. Berapa besarnya BPHTB terutang dalam SKBKB ? BPHTB terutang dalam SKBKB adalah BPHTB terutang yang belum atau kurang dibayar ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) Kumpulan Tulisan/Artikel Tulisan/Artikel dari http://herman-notary.blogsopt.com http://herman-notary.blogsopt.com

38

sebulan dari jumlah kekurangan BPHTB tersebut untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, dihitung mulai saat terutangnya BPHTB sampai dengan diterbitkannya SKBKB dimaksud. 5. Dalam waktu berapa lama SKBKBT dapat diterbitkan ? Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya BPHTB, Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tana anah h dan Bang Banguna unan n Kurang Kurang Bayar Bayar Tambahan ambahan (SKBKBT) (SKBKBT) apa apabila bila dite ditemuka mukan n data baru dan atau data yang semula semula bel belum um terungk terungkap ap yan yang g menyebab menyebabkan kan penambahan jumlah BPHTB yang terutang setelah diterbitkannya SKBKB. 6. Berapa besarnya BPHTB terutang dalam SKBKBT ? BPHTB BPHTB te teru rutan tang g da dalam lam SKBKBT SKBKBT ad adala alah h BPHTB BPHTB terut terutan ang g yang yang be belum lum ata atau u kurang dibayar ditambah dengan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan BPHTB tersebut, kecuali Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan. 7. Bilamana STB diterbitkan ? Surat Tagihan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (STB) diterbitkan apabil apa bila a : a. BPHTB BPHTB yang yang te teru rutan tang g tid tidak ak ata atau u kura kurang ng dib dibaya ayar; r; b. dari dari ha hasil sil pemeriks pemeriksaan aan SSB terdapa terdapatt kekurang kekurangan an pembaya pembayaran ran BPHTB seba sebagai gai akibat akibat salah tulis dan atau salah hitung; c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda dan atau bunga. 8. Berapa besarnya BPHTB terutang dalam STB ? BPHTB terutang dalam STB akibat tidak atau kurang dibayar dan akibat salah tulis dan atau hitung adalah BPHTB terutang yang belum atau kurang dibayar ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dari jumlah kekurangan BPHTB tersebut untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya BPHTB. 9. Bagaimana kedudukan STB dalam proses penagihan BPHTB ? STB mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan surat ketetapan pajak sehingga penagihannya dapat dilanjutkan dengan penerbitan Surat Paksa. 10. Apakah dasar penagihan BPHTB ? • Dasar penagihan BPHTB adalah SKBKB, SKBKBT, STB dan Surat Keputusan Pembet Pembetula ulan, n, Surat Surat Ke Keput putus usan an Keb Keber erata atan, n, maupu maupun n Put Putus usan an Ban Bandin ding g yang yang menyebabkan jumlah BPHTB yang harus dibayar bertambah. • Tata cara cara pena penagiha gihan n BPHTB diat diatur ur leb lebih ih lanjut lanjut den dengan gan Kepu Keputusa tusan n Ment Menteri eri Keuangan. 11. Berapa Berapa lama jangka waktu pel pelunas unasan an SKBKB, SKBKB, SKBKBT SKBKBT, STB dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, maupun Putusan Banding yang menyebabkan jumlah BPHTB yang harus dibayar bertambah? • BP BPHT HTB B te teru ruta tang ng da dala lam m SK SKBK BKB, B, SK SKBK BKBT BT,, STB STB da dan n Su Sura ratt Ke Kepu putu tusa san n Pembet Pembetula ulan, n, Surat Surat Ke Keput putus usan an Keb Keber erata atan, n, maupu maupun n Put Putus usan an Ban Bandin ding g yang yang Kumpulan Tulisan/Artikel Tulisan/Artikel dari http://herman-notary.blogsopt.com http://herman-notary.blogsopt.com

39

menyebab menyebabkan kan jumlah jumlah BPHTB yan yang g harus harus dib dibayar ayar bertamba bertambah h harus harus dilunas dilunasii dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak diterima oleh Wajib Pajak; • Apabila sampai dengan jangka waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud tidak atau kurang dibayar, dapat ditagih dengan Surat Paksa, yaitu surat perintah membay membayar ar pa pajak jak da dan n tag tagiha ihan n yang yang be berka rkaita itan n den denga gan n pa pajak jak sesua sesuaii den denga gan n peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mempunyai kekuatan sama dengan putusan pengadilan (parate executie). G. KEBERATAN, BANDING, DAN PENGURANGAN (250304 ) 1. Apa saja yang dapat diajukan permohonan keberatan BPHTB ? Yang dap dapat at dia diajuka jukan n keb keberat eratan an kep kepada ada Direktur Direktur Jen Jender deral al Pajak Pajak ada adalah lah : a. SKBKB, SKBKB, yaitu yaitu sura suratt ket keteta etapan pan yang yang menen menentu tukan kan bes besarn arnya ya jumlah jumlah BPHTB BPHTB terut terutang ang,, jumla jumlah h kekura kekurang ngan an pe pemba mbaya yaran ran po pokok kok pa pajak jak,, be besar sarny nya a sanks sanksii administ administras rasi, i, dan jumlah yan yang g masih masih harus harus diba dibayar yar;; b. SKBKBT SKBKBT, yaitu yaitu surat surat kete keteta tapa pan n yang yang mene menent ntuk ukan an ta tamb mbah ahan an atas atas juml jumlah ah BP BPHT HTB B yang yang tela telah h ditetapkan; c. SKBLB, yaitu surat ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan pemba pe mbaya yara ran n BPHTB BPHTB karen karena a jumla jumlah h BPHTB BPHTB yang yang tel telah ah dib dibaya ayarr lebih lebih be besar sar daripad daripada a BPHTB yan yang g seh seharus arusnya nya terutang terutang;; d. SKBN, yaitu yaitu surat surat kete ketetapa tapan n yang menentukan jumlah BPHTB yang terutang sama besarnya dengan jumlah BPHTB yang dibayar.. 2. Bagaimana tata cara permohonan keberatan BPHTB ? • Membuat permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Kepala KPPB KP PBB B de deng ngan an meng mengem emuk ukak akan an juml jumlah ah BP BPHT HTB B yang yang teru teruta tang ng menu menuru rutt penghitungan Wajib Pajak disertai dengan alasan yang jelas, yaitu didukung dengan data atau bukti bahwa jumlah BPHTB yang terutang atau lebih bayar yang ditetapkan oleh fiskus tidak benar; • Menyampaikan permohonan secara lengkap sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam batas waktu 3 (tiga) bulan sejak diterimanya SKBKB, SKBKBT, SKBLB, SKBLB, ata atau u SKBN; kecuali kecuali Wa Wajib jib Pajak Pajak dap dapat at menunjuk menunjukkan kan bahwa bahwa jang jangka ka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya. • Melampirkan foto kopi sebagai berikut : • o Fotocopy SSB • o Asli SKBKB/SKBKBT/SKBLB/SKBN • o Fotocopy Akta/Risalah Lelang/Surat Keputusan Pemberian Hak Baru/Putusan Hakim • o Fotocopy KTP/ Paspor / KK /identitas lain • Ø Permohonan keberatan yang tidak memenuhi persyaratan tidak dianggap sebagai Surat Keberatan sehingga tidak dipertimbangkan; • Ø Tanda penerimaan Surat Keberatan yang diberikan oleh pejabat Direktorat Jenderal Pajak yang ditunjuk untuk itu atau tanda pengiriman Surat Keberatan melalui pos tercatat menjadi tanda bukti penerimaan Surat Keberatan tersebut bagi kepentingan Wajib Pajak. 3. Berapa lama jangka waktu penyelesaian permohonan keberatan BPHTB ? Kumpulan Tulisan/Artikel Tulisan/Artikel dari http://herman-notary.blogsopt.com http://herman-notary.blogsopt.com

40

Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal Surat Permohonan Keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keb keberat eratan an yan yang g diajuka diajukan. n. Apab Apabila ila jang jangka ka waktu waktu seb sebagai agaimana mana dimaksu dimaksud d telah tela h lewat lewat dan Direktur Direktur Jen Jendera derall Pajak Pajak tida tidak k memberik memberikan an sua suatu tu kep keputus utusan, an, maka keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima. 4. Apa yang dapat disampaikan oleh Wajib Pajak sebelum keputusan keberatan BPHTB diterbitkan ? Sebe Se belu lum m su sura ratt kep eput utus usan an ke kebe bera rata tan n dite diterb rbit itka kan, n, Wajib jib Pa Paja jak k da dapa patt menyampaikan alasan tambahan atau penjelasan tertulis. 5. Apa bentuk keputusan keberatan ? Keputusan Keberatan dapat berupa : • meneri menerima ma selu seluruh ruhnya nya,, ap apab abila ila da data/ ta/bu bukti kti-b -bukt uktii yang yang dilam dilampir pirkan kan da dalam lam peng pe ngaj ajua uan n ke kebe bera rata tan n da dan/ n/at atau au dipe dipero role leh h da dala lam m pemer emerik iksa saan an terb terbuk ukti ti kebenarannya. • mene meneri rima ma seba sebagi gian an,, ap apab abil ila a da data ta/b /buk ukti ti-b -buk ukti ti yang yang dila dilamp mpir irka kan n da dala lam m pengajuan keberatan dan/atau diperoleh dalam pemeriksaan sebagian terbukti kebenarannya. • menolak, apabila data/bukti-bukti data/bukti-bukti yang dilampirkan dilampirkan dalam pengaju pengajuan an keberatan dan/atau diperoleh dalam pemeriksaan tidak terbukti kebenarannya. • menambah jumlah pajaknya, apabila data/bukti-bukti yang dilampirkan dalam pengajua pengajuan n keberatan keberatan dan/atau diperoleh dalam pemeriksaan, pemeriksaan, mengakibatkan mengakibatkan peningkatan jumlah BPHTB-nya. 6. Apa yang yang da dapa patt dilak dilakuk ukan an Wa Wajib jib Pajak Pajak jika jika pe permo rmoho honan nan keb kebera eratan tannya nya ditolak ? • Wajib Pajak yang keberatannya ditolak dapat mengajukan banding ke Badan Pengadilan Pajak (BPP). • Permohonan dimaksud diatur lebih lanjut dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. 7. Apa bentuk putusan Banding ? Putusan Banding dapat berupa : • - menolak; • - mengabulkan sebagian atau seluruhnya; • - menambah pajak yang harus dibayar; • - tidak dapat diterima; 8. Bagaimana sifat Putusan Banding ? Putusan Banding oleh BPP bukan merupakan putusan final dan dapat diajukan Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung. 9. Bagaimana jika Putusan Banding menerima sebagian atau seluruhnya ? Apabila putusan banding menerima sebagian atau seluruhnya, maka kelebihan pembayaran dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% untuk Kumpulan Tulisan/Artikel Tulisan/Artikel dari http://herman-notary.blogsopt.com http://herman-notary.blogsopt.com

41

jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak tanggal pembayaran pembayaran yang menyebabkan kelebihan pembayaran BPHTB sampai dengan diterbitkannya Putusan Banding. 10. Kepada siapa pengurangan BPHTB dapat diberikan ? Pengurangan BPHTB dapat diberikan Wajib Pajak melalui permohonan karena: a. kondisi tertentu Wajib Pajak yang ada hubungannya dengan Objek BPHTB, atau ata u b. kondi kondisi si Wa Wajib jib Pa Pajak jak yang yang ad ada a hu hubu bunga nganny nnya a de deng ngan an seba sebab-s b-seba ebab b tertentu, atau c. tanah dan atau bangunan digunakan untuk kepentingan sosial atau pendidikan yang semata-mata tidak untuk mencari keuntungan. H. PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN (250304 ) 1. Dalam hal apa terjadi kelebihan pembayaran BPHTB ? Kelebihan pembayaran BPHTB terjadi dalam hal : a. BPHTB yang dibayar lebih besar daripada yang seharusnya terutang; b. BPHTB yang dibayar tidak seharusnya terutang; c. permohonan pengurangan dikabulkan; d. pen pengaju gajuan an keb kebera eratan tan ata atas s kete ketetap tapan an BPHTB dikabulk dikabulkan an seluruh seluruhnya nya atau sebagian; e. permohonan banding terhadap keputusan keberatan dikabulkan seluruhnya atau sebagian; f. perubahan peraturan. 2. Bagaimanakah perlakuan atas kelebihan pembayaran BPHTB ? Kelebihan Pembayaran PBB dapat dikembalikan kepada Wajib Pajak (restitusi), diperhitungkan dengan utang pajak lainnya, atau disumbangkan kepada Negara. 3. Dalam Dalam jangk jangka a waktu waktu maksim maksimal al be berap rapa a lama lama KPPBB KPPBB ha harus rus member memberika ikan n jawaban atas surat permohonan pengembalian kelebihan pembayaran BPHTB dimaksud ? Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak harus diterbitkan dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya surat permohonan secara lengkap dari Wajib Wa jib Pajak. Pajak. Ap Apabi abila la da dala lam m jan jangk gka a waktu waktu terse tersebu butt surat surat kepu keputus tusan an tida tidak k diterbitkan maka permohonan Wajib Pajak dianggap dikabulkan serta Kepala KPPBB harus menerbitkan SKBLB dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan. 4. Apakah bentuk Surat Keputusan yang dapat diterbitkan atas pengembalian kelebihan pembayaran BPHTB ? Direkt Direktur ur Jende Jenderal ral Pa Pajak jak setel setelah ah melaku melakuka kan n pe peme merik riksa saan an (sede (sederha rhana na dan lapangan) menerbitkan: • SKBLB, apabila jumlah BPHTB yang dibayar ternyata lebih besar daripada jumlah BPHTB yang terutang atau dilakukan pembayaran BPHTB yang tidak seharusnya terutang; • SKBN, apabila jumlah BPHTB yang dibayar sama dengan jumlah BPHTB yang terutang; Kumpulan Tulisan/Artikel Tulisan/Artikel dari http://herman-notary.blogsopt.com http://herman-notary.blogsopt.com

42

• SKBKB, SKBKB, ap apab abila ila jumla jumlah h BPHTB BPHTB yang yang dib dibaya ayarr ternya ternyata ta kura kurang ng da dari ri jumla jumlah h BPHTB yang seharusnya terutang. • 5. Kapan pengembalian kelebihan pembayaran BPHTB dilakukan ? Pengemba Peng embalian lian kelebih kelebihan an pembayar pembayaran an BPHTB dilakuk dilakukan an dala dalam m jan jangka gka waktu waktu pali pa ling ng lama lama 2 (dua (dua)) bu bula lan n se seja jak k dite diterb rbit itka kann nnya ya SK SKBL BLB, B, yaitu aitu de deng ngan an diter dit erbit bitka kanny nnya a Surat Surat Perint Perintah ah Me Memba mbaya yarr Ke Keleb lebiha ihan n BPHTB BPHTB (SPMKB (SPMKB)) ole oleh h Kepala KPPBB. Dalam hal Kepala KPPBB terlambat menerbitkan menerbitkan SPMKB, maka Wajib Pajak diberikan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan sampai dengan diterbitkannya SPMKB dimaksud. I. PEMBAGIAN HASIL PENERIMAAN BPHTB (250304 ) 1. Bagaimana pengelolaan hasil penerimaan BPHTB ? Hasil penerimaan BPHTB dibagi dengan perimbangan sebagai berikut : • - 20 % (dua (duapu pulu luh h perse ersen) n) un untu tuk k pe peme meri rint ntah ah pu pusa satt yan ang g se sela lanj njut utny nya a dikembalikan lagi secara merata ke setiap kabupaten/kota • - 16 % (enambelas persen) untuk propinsi; • - 64 % (enampuluh empat persen) untuk kabupaten/kota. J. KETENTUAN BAGI PEJABAT (250304 ) 1. Kapan Pejabat dapat menandatangani akta pemindahan hak atas tanah dan atau atau ba bang ngun unan an,, mena menand ndat atan anga gani ni risa risala lah h lela lelang ng,, mena menand ndat atan anga gani ni da dan n menerbit menerbitkan kan surat surat kepu keputus tusan an pemberia pemberian n hak atas tanah (SKPH), (SKPH), mendafta mendaftar r peralihan hak atas tanah karena waris atau hibah wasiat ? • Pejab Pejabat at Pembua Pembuatt Akta Akta Tan anah/ ah/Not Notar aris is ha hany nya a da dapat pat mena menanda ndata tanga ngani ni akt akta a pemi pe mind ndah ahan an ha hak k at atas as ta tana nah h da dan n at atau au ba bang ngun unan an pa pada da saat saat Wa Waji jib b Pa Paja jak k menyerahkan bukti pembayaran berupa SSB. • Pejabat Lelang Negara hanya dapat menandatangani Risalah Lelang perolehan hak atas tanah dan atau bangunan pada saat Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran berupa SSB. • Pejabat yang berwenang menandatangani dan menerbitkan SKPH hanya dapat menandatangani dan menerbitkan surat keputusan dimaksud pada saat Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran berupa SSB. • Pendaftaran peralihan hak atas tanah karena waris atau hibah wasiat hanya dapat dilakukan oleh Pejabat Pertanahan Kabupaten/Kota pada saat Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran berupa SSB. 2. Apa sank nks si bagi PP PPA AT/No T/Nota tarris at ata au Pe Peja jab bat Lelan lang Neg Negara yang menandatangani akta pemindahan hak atas tanah dan atau bangunan/risalah lelang tanpa adanya bukti pembayaran berupa SSB ? Dikenakan sanksi administrasi dan denda sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap pelanggaran. 3. Apa kewajiban PPAT/Notaris atau Pejabat Lelang Negara ? • Melaporkan pembuatan akta pemindahan hak atas tanah dan atau bangunan atau ata u Risala Risalah h Le Lelan lang g pe perol roleha ehan n ha hak k ata atas s tan tanah ah da dan n ata atau u ba bangu nguna nan n kepad kepada a Kumpulan Tulisan/Artikel Tulisan/Artikel dari http://herman-notary.blogsopt.com http://herman-notary.blogsopt.com

43

Direktorat Jenderal Pajak (KPPBB setempat) selambat-lambatnya pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya. 4. Apa sank sanksi si ba bagi gi PP PPA AT/Nota T/Notaris ris yang yang tid tidak ak melap melapork orkan an pe pembu mbuata atan n akta akta pemindahan hak atas tanah dan atau bangunan ke KPPBB ? Dikenakan sanksi administrasi dan denda sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap laporan. 5. Apa sanksi bagi Pejabat Pertanahan yang menandatangani dan menerbitkan SKPH atau mendaftar peralihan hak atas tanah karena waris atau hibah wasiat tanpa adanya bukti pembayaran berupa SSB ? Dikenakan sanksi sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil. 6. Ap Apa a sank sanksi si ba bagi gi Ke Kepa pala la Ka Kant ntor or Le Lela lang ng Nega Negara ra yang yang tida tidak k mela melapo pork rkan an pembuatan risalah lelang ke KPPBB ? Dikenakan sanksi sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Diposkan oleh Notariat Collegium di 05:02 0 komentar Label: Agraria, Bangunan, BPHTB, B PHTB, BPN, Pajak, PP P PAT, AT, Tanah Tanah


44

NORMA NORMA PENDAFTARAN TANAH Mengacu kepada ketentua ketentuan n perundangan perundangan ketentua ketentuan n pelaksanaannya pelaksanaannya sebagaimana Peme Pe meri rint ntah ah Nomo Nomorr 24 Tah ahun un 199 997 7 mengkonstruksi norma-norma pendaftaran

pendaft pendaftaran aran Tanah Tanah di Indones Indonesia ia yang yang diamanatkan diamanatkan dalam Peraturan tent tentan ang g Pe Pend ndaf afta tara ran n Tan anah ah tela telah h tanah di masyarakat, antara lain:

Pertama, Pertama, tah tahapan apan pemeriks pemeriksaan aan berkas berkas permoho permohonan nan,, mengkon mengkonstru struksi ksi norma norma keaktifan anggota masyarakat dalam membuktikan dirinya sebagai pemilik yang sah ata atas s suatu suatu bid bidan ang g tan tanah ah.. Termas ermasuk uk da dalam lam ha hall ini ini kesed kesediaa iaan n an angg ggota ota masyarak masyarakat at memanfaa memanfaatkan tkan jasa PP PPA AT (Pejaba (Pejabatt Pembuat Pembuat Akta Tana anah), h), yan yang g aktanya bermanfaat dalam memperkuat pembuktian kepemilikan atas tanah. Kedua, tahapan pembayaran biaya pengukuran dan pendaftaran hak atas tanah, mengk mengkon onstr struks uksii no norma rma kese kesedia diaan an an angg ggota ota masya masyarak rakat at memba membaya yarr biay biaya a pengukuran dan pendaftaran hak atas tanah. Ketiga, tahapan penelitian data yuridis, mengkonstruksi norma ketelitian anggota masyarakat dalam menyiapkan alas hak atau bukti awal pemilikan tanah. Keempat, Keempa t, tah tahap apan an pe pemer merik iksaa saan n lapa lapanga ngan n ten tentan tang g keben kebenara aran n da data ta yurid yuridis is,, mengkonstruksi norma: (a) kejujuran anggota masyarakat dalam membuktikan kebenaran kepemilikan tanahnya; (b) kepedulian anggota masyarakat yang berbatasan dan berdekatan dengan pemilik tanah untuk bersedia memberikan informasi tentang tanah dimaksud. Kelima, Kelima, taha tahapan pan peng penguku ukuran ran bida bidang ng tana tanah h untu untuk k mengumpu mengumpulkan lkan data fisik, fisik, mengkonstruksi norma: (a) kesediaan pemilik tanah (anggota masyarakat) masyarakat) memasang tanda batas untuk menandai bidang tanah yang dimilikinya; (b) kesediaan pemilik tanah untuk berinteraksi dengan tetangga batas dalam pene pe neta tapa pan n ba bata tas s bida bidang ng ta tana nah, h, seba sebaga gaii kons konsek ekue uens nsii asas asas cont contra radi dict ctoi oir r delimitatie; (c) (c) kepe kepedu duli lian an te teta tang ngga ga ba bata tas s (ang (anggo gota ta masy masyar arak akat at)) un untu tuk k meng mengha hadi diri ri penetapan batas bidang tanah ; (d) pengakuan pemilik tanah terhadap hasil pengukuran oleh petugas kantor pertanahan. Keenam, tah Keenam, tahapan apan pengumu pengumuman man data yuridis yuridis dan data fisik, fisik, mengko mengkonstr nstruks uksii norma norma apres apresias iasii (pen (pengho ghorma rmata tan) n) an angg ggota ota masyar masyarak akat at terha terhadap dap inf infor ormas masii pertanahan. Ketujuh, taha Ketujuh, tahapan pan pembukua pembukuan n hak hak,, mengkons mengkonstruk truksi si norma norma apresia apresiasi si ang anggota gota masyarak masyarakat at terhada terhadap p bud budaya aya tulis tulis atau budaya cata catatt di bida bidang ng pertana pertanahan, han, terutama yang berkaitan dengan pemilik tanah. Kumpulan Tulisan/Artikel Tulisan/Artikel dari http://herman-notary.blogsopt.com http://herman-notary.blogsopt.com

45

Kedelapan, tahapan penerbitan sertipikat hak atas tanah, mengkonstruksi norma apre ap resi sias asii an angg ggot ota a masy masyar arak akat at te terh rhad adap ap ha hak k da dan n kewa kewaji jiba ban n masy masyar arak akat at sehubungan dengan telah dibuktikannya pemilikan atas suatu bidang tanah. Kesembil Kesembilan, an, taha tahapan pan peny penyera erahan han sertipi sertipikat kat hak atas tana tanah h pad pada a pemohon, pemohon, mengkonstruksi norma kehati-hatian anggota masyarakat dalam menyimpan alat bukti yang kuat bagi pemilikan atas suatu bidang tanah. Kesepuluh, tahapan paska penyerahan sertipikat hak atas tanah pada pemohon, mengk mengkon onstr struks uksii no norma rma kemam kemampua puan n an angg ggota ota masya masyarak rakat at meman memanfaa faatka tkan n sertipikat hak atas tanah yang ada padanya.

Diposkan oleh Notariat Collegium di 01:09 0 komentar Label: Agraria, Hukum, Pendaftaran, PPAT PPAT, T Tanah anah Senin, 2009 Maret 09


46

Jenis layanan2 BPN kepada Masyarakat menyangkut segala sesuatu tentang Pendaftaran Tanah Bagian II Bagian II

Peralihan Hak - Pewarisan Dasar Hukum: 1. Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok-Pokok Agraria (UUPA). 2. Undang-Undang No. 21 Tahun 1997 Juncto Undang-Undang No. 20 Tahun 2000. 3. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. 4. Pe Pera ratu tura ran n Pe Peme meri rint ntah ah No. No. 46 Tah ahun un 20 2002 02 Ten enta tang ng Tarif arif Atas Atas Jeni Jenis s Pener Pen erima imaan an Negara Negara Bukan Bukan Pajak Pajak yang yang Be Berla rlaku ku Pad Pada a Bad Badan an Pertan Pertanah ahan an Nasional. 5. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 6. Surat Edaran Kepala Badan Pertanahan Nasional No.600-1900 Tanggal 31 Juli 2003. Persyaratan: 1. Surat: 1. Permohonan 2. Kuasa (jika yang mengajukan permohonan bukan ahli waris yang bersangkutan). 2. Sertipikat hak atas tanah/sertipikat HMSRS. 3. Surat Keterangan Waris sesuai peraturan perundang-undangan. 4. Fotocopy identitas diri dan KK dari para ahli waris dan penerima kuasa yang masih berlaku yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang. 5. Foto copy SPPT PBB tahun berjalan. 6. Bukti pelunasan BPHTB, jika terkena/obyek BPHTB Biaya dan Waktu: 1. Biaya: Rp. 25.000,- / Sertipikat 2. Waktu: Paling lama 5 (lima) hari. Peralihan Hak - Hibah Dasar Hukum: 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960


47

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 Juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1994 Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1996 4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2002 6. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 7. SE Kepala BPN Nomor 600-1900 tanggal 31 Juli 2003 Persyaratan: 1. Surat: 1. Permohonan 2. Kuasa otentik, jika permohonannya dikuasakan *). 2. Sertipikat hak atas tanah/Sertipikat HMSRS 3. Akta Hibah dari PPAT PPAT 4. Fotocopy identitas diri pemegang hak, penerima hak dan atau kuasanya yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang. 5. Bukti pelunasan : **) 1. BPHTB; 2. PPh Final. 6. Foto copy SPPT PBB tahun berjalan. 7. Ijin Ijin Pe Pemi mind ndah ahan an Hak, Hak, da dala lam m ha hall di da dala lam m se sert rtip ipik ikat at/k /kep eput utus usan anny nya a dica dicant ntum umka kan n ta tand nda a yang yang meny menyat atak akan an ba bahwa hwa ha hak k ters terseb ebut ut ha hanya nya bo bole leh h dipindahtangankan apabila telah diperoleh ijin dari instansi yang berwenang; Biaya dan Waktu: 1. Biaya: Rp. 25.000,- / Sertipikat 2. Waktu: Paling lama 5 (lima) hari. Keterangan: 1. *) untuk daerah yang belum ada pejabat publik yang berwenang untuk itu, dapat menggunakan surat kuasa di bawah tangan. 2. **) untuk yang terkena obyek BPHTB dan atau PPh

Peralihan Hak - Tukar Menukar Dasar Hukum: 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 Juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000


48

3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1994 Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1996 4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2002 6. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 7. SE Kepala BPN Nomor 600-1900 tanggal 31 Juli 2003 Persyaratan: 1. Surat: 1. Permohonan 2. Kuasa otentik, jika permohonannya dikuasakan *). 2. Sertipikat hak atas tanah/Sertipikat HMSRS 3. Akta Tukar Menukar dari PPAT PPAT 4. Fotocopy identitas diri pemegang hak, penerima hak dan atau kuasanya yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang. 5. Bukti pelunasan : **) 1. BPHTB; 2. PPh Final. 6. Foto copy SPPT PBB tahun berjalan. 7. Ijin Ijin Pe Pemi mind ndah ahan an Hak, Hak, da dala lam m ha hall di da dala lam m se sert rtip ipik ikat at/k /kep eput utus usan anny nya a dica dicant ntum umka kan n ta tand nda a yang yang meny menyat atak akan an ba bahwa hwa ha hak k ters terseb ebut ut ha hanya nya bo bole leh h dipindahtangankan apabila telah diperoleh ijin dari instansi yang berwenang; # Kuasa otentik, jika permohonannya dikuasakan *). # Sertipikat hak atas tanah/Sertipikat HMSRS # Akta Jual Beli dari PPAT # Fotocopy identitas diri pemegang hak, penerima hak dan atau kuasanya yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang. # Bukti pelunasan : **) 1. BPHTB; 2. PPh Final. # Foto copy SPPT PBB tahun berjalan. # Ijin Pemindahan Hak, dalam hal di dalam sertipikat/keputusannya sertipikat/keputusannya dicantumkan dicantumkan tanda yang menyatakan bahwa hak tersebut hanya boleh dipindahtangankan apabila telah diperoleh ijin dari instansi yang berwenang; Biaya dan Waktu: 1. Biaya: Rp. 25.000,- / Sertipikat 2. Waktu: Paling lama 5 (lima) hari. Keterangan:


49

1. *) untuk daerah yang belum ada pejabat publik yang berwenang untuk itu, dapat menggunakan surat kuasa di bawah tangan. 2. **) untuk yang terkena obyek BPHTB dan atau PPh

Peralihan Hak - Pembagian Hak Bersama Dasar Hukum: 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 Juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1994 Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1996 4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2002 6. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 7. SE Kepala BPN Nomor 600-1900 tanggal 31 Juli 2003 Persyaratan: 1. Surat: 1. Permohonan 2. Kuasa otentik, jika permohonannya dikuasakan *). 2. Sertipikat hak atas tanah/Sertipikat HMSRS 3. Akta Pembagian Hak Bersama dari PPAT 4. Fotocopy identitas diri pemegang hak, penerima hak dan atau kuasanya yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang. 5. Bukti pelunasan : **) 1. BPHTB; 2. PPh Final. 6. Foto copy SPPT PBB tahun berjalan. 7. Ijin Ijin Pe Pemi mind ndah ahan an Hak, Hak, da dala lam m ha hall di da dala lam m se sert rtip ipik ikat at/k /kep eput utus usan anny nya a dica dicant ntum umka kan n ta tand nda a yang yang meny menyat atak akan an ba bahwa hwa ha hak k ters terseb ebut ut ha hanya nya bo bole leh h dipindahtangankan apabila telah diperoleh ijin dari instansi yang berwenang; Biaya dan Waktu: 1. Biaya: Rp. 25.000,- / Sertipikat 2. Waktu: Paling lama 5 (lima) hari. Keterangan: 1. *) untuk daerah yang belum ada pejabat publik yang berwenang untuk itu, dapat menggunakan surat kuasa di bawah tangan. 2. **) untuk yang terkena obyek BPHTB dan atau PPh Kumpulan Tulisan/Artikel Tulisan/Artikel dari http://herman-notary.blogsopt.com http://herman-notary.blogsopt.com

50

Peralihan Hak - Pemasukan ke Dalam Perusahaan Dasar Hukum: 1. Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok-Pokok Agraria (UUPA). 2. Undang-Undang No. 21 Tahun 1997 Jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2000. 3. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. 4. Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahu ahun n 199 1997 7 tent tentang ang Kete Ketentua ntuan n Pelaksa Pelaksanaan naan Peratura Peraturan n Pemerint Pemerintah ah No. 24 Tahun 1997. 5. Pe Pera ratu tura ran n Pe Peme meri rint ntah ah No. No. 46 Tah ahun un 20 2002 02 Ten enta tang ng Tarif arif Atas Atas Jeni Jenis s Pener Pen erima imaan an Negara Negara Bukan Bukan Pajak Pajak yang yang Be Berla rlaku ku Pad Pada a Bad Badan an Pertan Pertanah ahan an Nasional. 6. Surat Edaran Kepala Badan Pertanahan Nasional No.600-1900 Tanggal 31 Juli 2003. Persyaratan: 1. Surat Pengantar dari dar i PPAT PPAT. 2. Surat Permohonan. 3. Sertipikat Asli. 4. Akta Pemasukan ke dalam Perusahaan. 5. Akta Akta Pe Pend ndiri irian an pe peru rusah sahaa aan/ n/ Ba Badan dan Hukum Hukum yang yang disah disahka kan n Depar Departem temen en Kehakiman 6. Identitas diri pemegang hak, penerima hak dan atau kuasanya (fotocopy KTP dan KK yang masih berlaku dan dilegalisir oleh pejabat berwenang). KTP asli diperlihatkan untuk semua kegiatan. 7. Surat kuasa, jika permohonannya dikuasakan. 8. Bukti pelunasan SSB BPHTB. 9. Bukti Bukti pe pelun lunasa asan n SSP Pph Final Final (unt (untuk uk Pph ap apab abila ila hib hibah ah verti vertika kall tid tidak ak diperlukan). 10. SPPT PBB tahun berjalan 11. Ijin Pemindahan Hak, jika: 1. Pemindahan Hak Atas Tanah atau Hak Milik Atas Rumah Susun yang di dalam sertipikatnya dicantumkan tanda yang menyatakan bahwa hak tersebut hanya bole bo leh h dipi dipind ndah ahta tang ngan anka kan n ap apab abil ila a te tela lah h dipe dipero role leh h izin izin da dari ri inst instan ansi si yang yang berwenang; 2. Pemindahan hak pakai atas tanah negara. 12. Surat Pernyataan calon penerima hak, yang menyatakan: 1. Bahwa yang bersangkutan dengan pemindahan hak tersebut tidak menjadi pemegan pemegang g hak atas tana tanah h yang yang melebih melebihii ket ketentu entuan an maksimum maksimum pen penguas guasaan aan tanah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku Kumpulan Tulisan/Artikel Tulisan/Artikel dari http://herman-notary.blogsopt.com http://herman-notary.blogsopt.com

51

2. Bahwa yang bersangkutan dengan pemindahan hak tersebut tidak menjadi pemegan pemegang g hak atas tan tanah ah abs absent entee ee (guntai (guntai)) menurut menurut kete ketentua ntuan n perundan perundanggundangan yang berlaku 3. Ba Bahw hwa a yan ang g be bers rsan angk gkut utan an meny menyad adar arii bah ahwa wa ap apab abil ila a pe pern rny yataa ataan n sebagaimana dimaksud pada 12a dan 12b tersebut tidak benar maka tanah kelebihan atau tanah absentee tersebut menjadi obyek landreform 4. Bahwa yang bersangkutan bersedia menanggung semua akibat hukumnya, apabila pernyataan sebagaimana dimaksud pada 12a dan 12b tidak benar Biaya dan Waktu: 1. Biaya: Rp. 25.000,- / Sertipikat 2. Waktu: 3 hari kerja. 3. 1 (satu) hari kerja = 8 (delapan) jam.

Penggabungan - Peleburan Perseroan - Koperasi - Merger Dasar Hukum: 1. Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok-Pokok Agraria (UUPA). 2. Undang-Undang No. 21 Tahun 1997 Jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2000. 3. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. 4. Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahu ahun n 199 1997 7 tent tentang ang Kete Ketentua ntuan n Pelaksa Pelaksanaan naan Peratura Peraturan n Pemerint Pemerintah ah No. 24 Tahun 1997. 5. Pe Pera ratu tura ran n Pe Peme meri rint ntah ah No. No. 46 Tah ahun un 20 2002 02 Ten enta tang ng Tarif arif Atas Atas Jeni Jenis s Pener Pen erima imaan an Negara Negara Bukan Bukan Pajak Pajak yang yang Be Berla rlaku ku Pad Pada a Bad Badan an Pertan Pertanah ahan an Nasional. 6. Surat Edaran Kepala Badan Pertanahan Nasional No.600-1900 Tanggal 31 Juli 2003. Persyaratan: 1. Surat Pengantar dari dar i PPAT PPAT. 2. Surat Permohonan. 3. Sertipikat Asli. 4. Akta Akta Pen Pendir dirian ian Perus Perusah ahaan aan / Bad Badan an Hukum Hukum yang yang disah disahka kan n Depart Departeme emen n Kehakiman. 5. AD ART Perusahaan masing-masing yang disahkan pejabat berwenang. 6. AD ART Perusahaan hasil penggabungan / peleburan yang disahkan pejabat berwenang. 7. Akta Penggabungan/Peleburan. 8. Su Surat rat pe perny rnyat ataa aan n yang yang menya menyata takan kan ba bahwa hwa pe peng nggab gabun unga gan/ n/ pe peleb lebura uran n tersebut tidak dalam status likuidasi. Kumpulan Tulisan/Artikel Tulisan/Artikel dari http://herman-notary.blogsopt.com http://herman-notary.blogsopt.com

52

9. Identitas pemohon mewakili perusahaan. 10. Identitas diri penerima kuasa jika menggunakan kuasa (fotocopy KTP dan KK yang masih berlaku dan dilegalisir oleh pejabat berwenang). 11. Bukti pelunasan SSB BPHTB. 12. Bukti pelunasan SSP Pph Final. 13. SPPT PBB tahun berjalan 14. Ijin Pemindahan Hak, jika: 1. Pemindahan Hak Atas Tanah atau Hak Milik Atas Rumah Susun yang di dalam sertipikatnya dicantumkan tanda yang menyatakan bahwa hak tersebut hanya bole bo leh h dipi dipind ndah ahta tang ngan anka kan n ap apab abil ila a te tela lah h dipe dipero role leh h izin izin da dari ri inst instan ansi si yang yang berwenang; 2. Pemindahan hak pakai atas tanah negara. 15. Surat Pernyataan calon penerima hak, yang menyatakan: 1. Bahwa yang bersangkutan dengan pemindahan hak tersebut tidak menjadi pemegan pemegang g hak atas tana tanah h yang yang melebih melebihii ket ketentu entuan an maksimum maksimum pen penguas guasaan aan tanah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku 2. Bahwa yang bersangkutan dengan pemindahan hak tersebut tidak menjadi pemegan pemegang g hak atas tan tanah ah abs absent entee ee (guntai (guntai)) menurut menurut kete ketentua ntuan n perundan perundanggundangan yang berlaku 3. Ba Bahw hwa a yan ang g be bers rsan angk gkut utan an meny menyad adar arii bah ahwa wa ap apab abil ila a pe pern rny yataa ataan n sebagaimana dimaksud pada 15a dan 15b tersebut tidak benar maka tanah kelebihan atau tanah absentee tersebut menjadi obyek landreform 4. Bahwa yang bersangkutan bersedia menanggung semua akibat hukumnya, apabila pernyataan sebagaimana dimaksud pada 15a dan 15b tidak benar Biaya dan Waktu: 1. Biaya: Rp. 25.000,- / Sertipikat 2. Waktu: 3 hari kerja. 3. 1 (satu) hari kerja = 8 (delapan) jam.

Pemindahan Hak - Lelang Dasar Hukum: 1. Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok-Pokok Agraria (UUPA). 2. Undang-Undang No. 21 Tahun 1997 Jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2000. 3. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. 4. Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahu ahun n 199 1997 7 tent tentang ang Kete Ketentua ntuan n Pelaksa Pelaksanaan naan Peratura Peraturan n Pemerint Pemerintah ah No. 24 Tahun 1997. 5. Pe Pera ratu tura ran n Pe Peme meri rint ntah ah No. No. 46 Tah ahun un 20 2002 02 Ten enta tang ng Tarif arif Atas Atas Jeni Jenis s Pener Pen erima imaan an Negara Negara Bukan Bukan Pajak Pajak yang yang Be Berla rlaku ku Pad Pada a Bad Badan an Pertan Pertanah ahan an Nasional. Kumpulan Tulisan/Artikel Tulisan/Artikel dari http://herman-notary.blogsopt.com http://herman-notary.blogsopt.com

53

6. Surat Edaran Kepala Badan Pertanahan Nasional No.600-1900 Tanggal 31 Juli 2003. Persyaratan: 1. Surat Permohonan. 2. Kutipan risalah lelang. 3. Sertipikat Asli. 4. Apabila Sertipikat asli tidak diserahkan, harus ada keterangan Kepala Kantor Lelang mengenai alasan tidak diserahkannya sertipikat dimaksud, yaitu: 1. Untuk Lelang non eksekusi: Diproses sertipikat pengganti sebagaimana sertipikat hilang. Pengumuman satu kali kali selam selama a satu satu bu bulan lan di media media cetak cetak (lihat (lihat kegia kegiatan tan Pe Pener nerbit bitan an Serti Sertipik pikat at Pengganti Karena Hilang) 2. Untuk lelang eksekusi: Diterbitkan stp pengganti dengan nomor hak baru, nomor hak lama dimatikan; Hal penerbitan sertipikat pengganti tersebut diumumkan di media massa dengan biaya pemohon. 5. Identitas diri pemenang lelang dan atau kuasanya (foto copy): 1. Pe Peror roran anga gan: n: KTP da dan n KK yang yang masih masih be berla rlaku ku (dileg (dilegali alisir sir oleh oleh pe pejab jabat at berwenang). 2. Badan Hukum: Akta Pendirian dan Pengesahan Badan Hukum (dilegalisir oleh pejabat berwenang). 6. Surat Kuasa, jika permohonannya dikuasakan. 7. Bukti pelunasan harga pembelian. 8. Bukti SSB BPHTB. 9. Bukti pelunasan SSP Pph Final/Catatan hasil lelang. 10. Sertipikat Hak Tanggungan (jika dibebani Hak Tanggungan). 11. Surat pernyataan kreditor melepaskan Hak Tanggungan untuk jumlah yang melebihi hasil lelang. 12. Risalah Lelang harus memuat keterangan Roya atau pengangkatan sita. Biaya dan Waktu: 1. Biaya: Rp. 25.000,- / Sertipikat 2. Waktu: 3 hari kerja. 3. 1 (satu) hari kerja = 8 (delapan) jam.

Cessie (Berdasarkan Akta Jual Beli & Penyelesaian Piutang) Dasar Hukum: 1. Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Kumpulan Tulisan/Artikel Tulisan/Artikel dari http://herman-notary.blogsopt.com http://herman-notary.blogsopt.com

54

2. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. 3. Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahu ahun n 199 1997 7 tent tentang ang Kete Ketentua ntuan n Pelaksa Pelaksanaan naan Peratura Peraturan n Pemerint Pemerintah ah No. 24 Tahun 1997. 4. Pe Pera ratu tura ran n Pe Peme meri rint ntah ah No. No. 46 Tah ahun un 20 2002 02 Ten enta tang ng Tarif arif Atas Atas Jeni Jenis s Pener Pen erima imaan an Negara Negara Bukan Bukan Pajak Pajak yang yang Be Berla rlaku ku Pad Pada a Bad Badan an Pertan Pertanah ahan an Nasional. 5. Surat Edaran Kepala Badan Pertanahan Nasional No.600-1900 Tanggal 31 Juli 2003. Persyaratan: 1. Surat Permohonan. 2. Sertipikat Hak Atas Tanah. 3. Sertipikat Hak Tanggungan. 4. Surat tanda bukti peralihan (beralihnya piutang) berupa: 1. Akta Cessie atau akta otentik yang menyatakan adanya cessie tersebut, atau 2. Akta subrogasi, atau 3. Bukti pewarisan untuk kreditor perorangan 5. Identitas diri pemohon dan atau kuasanya (fotocopy KTP dan KK yang masih berlaku untuk pewarisan dan dilegalisir oleh pejabat yang berwenang). 6. Surat Kuasa, jika permohonannya dikuasakan. Biaya dan Waktu: 1. Biaya: Rp. 25.000,2. Waktu: 7 hari kerja sesuai UU 4/1996 Pasal 16 ayat 4 (adalah tanggal hari ketujuh ketu juh set setelah elah pen penerim erimaan aan secara secara leng lengkap kap surat-s surat-surat urat yan yang g dipe diperluk rlukan an bagi pendaftarannya itu, yaitu tanggal hari ke tujuh dihitung dari hari dipenuhinya persyaratan berupa surat-surat untuk pendaftaran secara lengkap). 3. 1 (satu) hari kerja = 8 (delapan) jam. Keterangan: Catatan: 1. Peralihan 1 (satu) Hak Tanggungan yang membebani 1 (satu) Hak Atas Tanah dikenakan biaya sebesar Rp. 25.000,2. Peralihan 1 (satu) Hak Tanggungan yang membebani lebih dari 1 (satu) Hak Atas Tanah dikenakan biaya sebesar Rp. 25.000,- dikalikan banyaknya Hak Atas Tanah Obyek Hak Tanggungan 3. Peralihan 1(satu) Hak Tanggungan yang membebani 1 (satu) Hak Atas Tanah Obyek Obyek Hak Tan angg ggun ungan gan diken dikenak akan an bia biaya ya sebes sebesar ar Rp. 25 25.00 .000,0,- dika dikalik likan an banyaknya Hak Tanggungan yang dialihkan 4. Peralihan 1(satu) Hak Tanggungan yang membebani lebih dari 1 (satu) Hak Atas Tana anah h Obyek Obyek Hak Tang anggung gungan an dikenak dikenakan an biaya biaya seb sebesar esar Rp. 25.0 25.000,00,Kumpulan Tulisan/Artikel Tulisan/Artikel dari http://herman-notary.blogsopt.com http://herman-notary.blogsopt.com

55

dikalikan banyaknya Hak Tanggungan dan dikalikan dengan banyak obyek Hak Atas Tanah Obyek H Hak ak Tanggungan. Tanggungan.

Subrogasi Dasar Hukum: 1. Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok-Pokok Agraria (UUPA). 2. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. 3. Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahu ahun n 199 1997 7 tent tentang ang Kete Ketentua ntuan n Pelaksa Pelaksanaan naan Peratura Peraturan n Pemerint Pemerintah ah No. 24 Tahun 1997. 4. Pe Pera ratu tura ran n Pe Peme meri rint ntah ah No. No. 46 Tah ahun un 20 2002 02 Ten enta tang ng Tarif arif Atas Atas Jeni Jenis s Pener Pen erima imaan an Negara Negara Bukan Bukan Pajak Pajak yang yang Be Berla rlaku ku Pad Pada a Bad Badan an Pertan Pertanah ahan an Nasional. 5. Surat Edaran Kepala Badan Pertanahan Nasional No.600-1900 Tanggal 31 Juli 2003. Persyaratan: 1. Surat Permohonan. 2. Sertipikat Hak Atas Tanah. 3. Sertipikat Hak Tanggungan. 4. Surat tanda bukti peralihan (beralihnya piutang) berupa: 1. Akta Cessie atau akta otentik yang menyatakan adanya cessie tersebut, atau 2. Akta subrogasi, atau 3. Bukti pewarisan untuk kreditor perorangan 5. Identitas diri pemohon dan atau kuasanya (fotocopy KTP dan KK yang masih berlaku untuk pewarisan dan dilegalisir oleh pejabat yang berwenang). 6. Surat Kuasa, jika permohonannya dikuasakan. Biaya dan Waktu: 1. Biaya: Rp. 25.000,2. Waktu: 7 hari kerja sesuai UU 4/1996 Pasal 16 ayat 4 (adalah tanggal hari ketujuh ketu juh set setelah elah pen penerim erimaan aan secara secara leng lengkap kap surat-s surat-surat urat yan yang g dipe diperluk rlukan an bagi pendaftarannya itu, yaitu tanggal hari ke tujuh dihitung dari hari dipenuhinya persyaratan berupa surat-surat untuk pendaftaran secara lengkap). 3. 1 (satu) hari kerja = 8 (delapan) jam. Keterangan: Catatan: Kumpulan Tulisan/Artikel Tulisan/Artikel dari http://herman-notary.blogsopt.com http://herman-notary.blogsopt.com

56

1. Peralihan 1 (satu) Hak Tanggungan yang membebani 1 (satu) Hak Atas Tanah dikenakan biaya sebesar Rp. 25.000,2. Peralihan 1 (satu) Hak Tanggungan yang membebani lebih dari 1 (satu) Hak Atas Tanah dikenakan biaya sebesar Rp. 25.000,- dikalikan banyaknya Hak Atas Tanah Obyek Hak Tanggungan 3. Peralihan 1(satu) Hak Tanggungan yang membebani 1 (satu) Hak Atas Tanah Obyek Obyek Hak Tan angg ggun ungan gan diken dikenak akan an bia biaya ya sebes sebesar ar Rp. 25 25.00 .000,0,- dika dikalik likan an banyaknya Hak Tanggungan yang dialihkan 4. Peralihan 1(satu) Hak Tanggungan yang membebani lebih dari 1 (satu) Hak Atas Tana anah h Obyek Obyek Hak Tang anggung gungan an dikenak dikenakan an biaya biaya seb sebesar esar Rp. 25.0 25.000,00,dikalikan banyaknya Hak Tanggungan dan dikalikan dengan banyak obyek Hak Atas Tanah Obyek H Hak ak Tanggungan. Tanggungan.

Diposkan oleh Notariat Collegium di 11:34 0 komentar Label: Agraria, BPN, Layanan, Pendaftaran, P endaftaran, PPAT PPAT, Tanah Tanah Jenis layanan2 BPN kepada Masyarakat menyangkut segala sesuatu tentang Pendaftaran Tanah Bagian I Jenis layanan2 BPN kepada Masyarakat menyangkut segala sesuatu tentang Pendaftaran Tanah 1. Pencatatan Sita 2. Hapusnya Hak Tanggungan – Roya 3. Roya Parsial 4. Penghapusan Catatan Buku Tanah Sporadik 5. Pendaftaran SK Pembatalan Sertipikat 6. Pendaftaran Hapusnya Hak / Pelepasan Hak 7. Hapusnya Hak 8. Pembatalan Sertipikat 9. Hak H ak Tanggungan Tanggungan 10. Peralihan Hak - Jual Beli 11. Peralihan Hak – Pewarisan 12. Peralihan Hak – Hibah 13. Peralihan Hak - Tukar Menukar 14. Peralihan Hak - Pembagian Hak Bersama 15. Peralihan Hak - Pemasukan ke Dalam Perusahaan 16. Penggabungan - Peleburan Perseroan - Koperasi – Merger 17. Pemindahan Hak – Lelang 18. Cessie (Berdasarkan Akta Jual Beli & Penyelesaian Piutang) 19. Subrogasi 20. Merger 21. Ganti Nama 22. Ralat Nama 23. Penetapan Putusan Pengadilan 24. Pengecekan Sertipikat Kumpulan Tulisan/Artikel Tulisan/Artikel dari http://herman-notary.blogsopt.com http://herman-notary.blogsopt.com

57

25. Salinan Warkah / Peta / Surat Ukur 26. Surat Keterangan Pendaftaran Tanah 27. Permohonan SK 28. Permohonan Ralat SK 29. Perpanjangan / Pembaruan SK 30. Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah 31. Pengembalian Batas 32. Pengukuran Ulang dan Pemetaan Bidang Tanah 33. Pengukuran 34. Pendaftaran Pertama Kali Konversi Sistematik 35. Pengakuan dan Penegasan Hak Sistematik 36. Pembukuan Hak Secara Sistematik 37. Penghapusan Catatan Buku Tanah Secara Sistematik 38. Pendaftaran Tanah Pertama Kali Konversi – Sporadik 39. Pend Pendafta aftaran ran Tana anah h Untuk Untuk Pertama Pertama Kali Peng Pengakua akuan n dan Pene Penegasa gasan n Hak Sporadik 40. Sertipikat Sert ipikat Wakaf Untuk Tanah Tanah Y Yang ang Be Belum lum Terdaftar Terdaftar 41. Penetapan atau Putusan Pengadilan 42. Pembukuan Hak Sporadik 43. Pemecahan Sertipikat 44. Pemisahan Sertipikat 45. Penggabungan Sertipikat 46. Sertipikat Wakaf Untuk Tanah terdaftar 47. Perubahan Hak Dari HGB Menjadi HM 48. Pemeriksaan (Pengecekan) Sertipikat 49. Pemecahan Sertipikat – Perorangan 50. Pemisahan Sertipikat – Perorangan 51. Penggabungan Sertipikat – Perorangan 52. Perubahan Hak Milik Untuk Rumah Tinggal Dengan Ganti Blanko 53. Perubahan Hak Milik Untuk Rumah Tinggal Tanpa Ganti Blanko

Cerita bersambung tentang layanan seputar pendaftaran tanah Bagian I 1. Peralihan Hak - Jual Beli Dasar Hukum: 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 Juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1994 Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1996 4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2002 6. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 Kumpulan Tulisan/Artikel Tulisan/Artikel dari http://herman-notary.blogsopt.com http://herman-notary.blogsopt.com

58

7. SE Kepala BPN Nomor 600-1900 tanggal 31 Juli 2003 Persyaratan: 1. Surat: 1. Permohonan 2. Kuasa otentik, jika permohonannya dikuasakan *). 2. Sertipikat hak atas tanah/Sertipikat HMSRS 3. Akta Jual Beli dari PPAT 4. Fotocopy identitas diri pemegang hak, penerima hak dan atau kuasanya yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang. 5. Bukti pelunasan : **) 1. BPHTB; 2. PPh Final. 6. Foto copy SPPT PBB tahun berjalan. 7. Ijin Ijin Pe Pemi mind ndah ahan an Hak, Hak, da dala lam m ha hall di da dala lam m se sert rtip ipik ikat at/k /kep eput utus usan anny nya a dica dicant ntum umka kan n ta tand nda a yang yang meny menyat atak akan an ba bahwa hwa ha hak k ters terseb ebut ut ha hanya nya bo bole leh h dipindahtangankan apabila telah diperoleh ijin dari instansi yang berwenang; Biaya dan Waktu: 1. Biaya: Rp. 25.000,- / Sertipikat 2. Waktu: Paling lama 5 (lima) hari. Keterangan: 1*) untuk daerah yang belum ada pejabat publik yang berwenang untuk itu, dapat menggunakan surat kuasa di bawah tangan. 2. **) untuk yang terkena obyek BPHTB dan atau PPh

Terusannya masih bersambung …… Arsip Kantor Notaris/PPAT Herman Adriansyah Pencatatan Sita Dasar Hukum: 1. Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok-Pokok Agraria (UUPA). 2. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. 3. Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahu ahun n 199 1997 7 tent tentang ang Kete Ketentua ntuan n Pelaksa Pelaksanaan naan Peratura Peraturan n Pemerint Pemerintah ah No. 24 Tahun 1997.


59

4. Peratu Peratura ran n Pe Pemer merint intah ah No. 46 Tahu ahun n 20 2002 02 Ten enta tang ng Tarif arif Ata Atas s Jenis Jenis Pener Pen erima imaan an Negara Negara Bukan Bukan Pajak Pajak yang yang Be Berla rlaku ku Pad Pada a Bad Badan an Pertan Pertanah ahan an Nasional. 5. Surat Edaran Kepala Badan Pertanahan Nasional No.600-1900 Tanggal 31 Juli 2003. Persyaratan: 1. Surat permohonan dari Pengadilan Negeri, Jaksa, Polisi, Kantor Lelang. 2. Berita Acara Sita dari Pengadilan Pengadilan Negeri (Perlu kejelasan no.Hak dan alamat obyek sita). 3. Salinan resmi dari penetapan pengadilan. Biaya dan Waktu: 1. Rp. 25.000 / Sertipikat 2. Waktu: 8 jam. 3. 1 (satu) hari kerja = 8 (delapan) jam. Keterangan: Catatan: 1. Pencatatan sita jaminan langsung dilakukan pada Buku Tanah atau daftar lainnya oleh petugas yang ditunjuk (mencantumkan jam penerimaan). 2. Bag Bagii tan tanahah-tan tanah ah yang yang be belu lum m terda terdafta ftarr, pe penc ncata atatan tan sita sita jamin jaminan an ditol ditolak ak dengan surat resmi. Pelayanan pencatatan sita jaminan / pemblokiran, kecuali yang dimohon oleh instansi instansi / lembaga lembaga pemerint pemerintah ah yan yang g berwena berwenang ng unt untuk uk itu sep seperti erti Kepo Kepolisi lisian, an, Kejaksaan, Pengadilan dalam rangka menunjang pelaksanaan tugasnya 1. Pe Permo rmoho honan nan pe penc ncata atatan tan sita sita ha hany nya a da dapat pat diter diterima ima ap apab abila ila tan tanah ah yang yang dimaksud sudah terdaftar. 2. Penyitaan yang dimohon oleh instansi penyidik berakhir apabila sita telah diangkat. 3. Untuk tanah yang belum terdaftar, permohonan sita dapat diterima apabila yang bersangkutan mengajukan permohonan pengukuran dan pemetaan untuk bidang tanah yang dimaksud, catatan sita dicantumkan pada Peta Pendaftaran dan DI 203. Pencatatan Sita Dasar Hukum: 1. Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Kumpulan Tulisan/Artikel Tulisan/Artikel dari http://herman-notary.blogsopt.com http://herman-notary.blogsopt.com

60

2. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. 3. Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahu ahun n 199 1997 7 tent tentang ang Kete Ketentua ntuan n Pelaksa Pelaksanaan naan Peratura Peraturan n Pemerint Pemerintah ah No. 24 Tahun 1997. 4. Pe Pera ratu tura ran n Pe Peme meri rint ntah ah No. No. 46 Tah ahun un 20 2002 02 Ten enta tang ng Tarif arif Atas Atas Jeni Jenis s Pener Pen erima imaan an Negara Negara Bukan Bukan Pajak Pajak yang yang Be Berla rlaku ku Pad Pada a Bad Badan an Pertan Pertanah ahan an Nasional. 5. Surat Edaran Kepala Badan Pertanahan Nasional No.600-1900 Tanggal 31 Juli 2003. Persyaratan: 1. Surat permohonan dari Pengadilan Negeri, Jaksa, Polisi, Kantor Lelang. 2. Berita Acara Sita dari Pengadilan Negeri (Perlu kejelasan no.Hak dan alamat obyek sita). 3. Salinan resmi dari penetapan pengadilan. Biaya dan Waktu: 1. Rp. 25.000 / Sertipikat 2. Waktu: 8 jam. 3. 1 (satu) hari kerja = 8 (delapan) jam. Keterangan: Catatan: 1. Pencatatan sita jaminan langsung dilakukan pada Buku Tanah atau daftar lainnya oleh petugas yang ditunjuk (mencantumkan jam penerimaan). 2. Bag Bagii tan tanahah-tan tanah ah yang yang be belu lum m terda terdafta ftarr, pe penc ncata atatan tan sita sita jamin jaminan an ditol ditolak ak dengan surat resmi. Pelayanan pencatatan sita jaminan / pemblokiran, kecuali yang dimohon oleh instansi instansi / lembaga lembaga pemerint pemerintah ah yan yang g berwena berwenang ng unt untuk uk itu sep seperti erti Kepo Kepolisi lisian, an, Kejaksaan, Pengadilan dalam rangka menunjang pelaksanaan tugasnya 1. Pe Permo rmoho honan nan pe penc ncata atatan tan sita sita ha hany nya a da dapat pat diter diterima ima ap apab abila ila tan tanah ah yang yang dimaksud sudah terdaftar. 2. Penyitaan yang dimohon oleh instansi penyidik berakhir apabila sita telah diangkat. 3. Untuk tanah yang belum terdaftar, permohonan sita dapat diterima apabila yang bersangkutan mengajukan permohonan pengukuran dan pemetaan untuk bidang tanah yang dimaksud, catatan sita dicantumkan pada Peta Pendaftaran dan DI 203.


61

Hapusnya Hak Tanggungan - Roya Dasar Hukum: 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2002 5. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 6. SE Kepala BPN Nomor 600-1900 tanggal 31 Juli 2003 Persyaratan: 1. Surat Permohonan dari pemegang hak atau kuasanya. 2. Fotocopy identitas diri pemegang hak, dan atau kuasanya yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang dengan memperlihatkan aslinya. 3. Sertipikat hak atas tanah /Sertipikat HMSRS dan Sertipikat Hak Tanggungan. 4. Su Sura ratt Pe Pern rnya yata taan an da dari ri kred kredit itur ur ba bahw hwa a hu huta tang ngny nya a tela telah h luna lunas s atau atau Pembersihan HT berdasarkan penetapan peringkat oleh Ketua Pengadilan; Biaya dan Waktu: 1. Biaya: Rp. 25.000,2. Waktu: Paling lama 7 (tujuh) hari. Keterangan: 1. Roya 1 (satu) HT yang membebani 1 (satu) hak atas tanah dikenakan biaya sebesar Rp. 25.000; 2. Roya Roya 1 (sat (satu) u) HT yang yang memb membeb eban anii lebi lebih h da dari ri 1 (sat (satu) u) ha hak k atas atas tana tanah h dikenakan biaya sebesar Rp. 25.000 dikalikan banyaknya hak atas tanah obyek HT. HT. 3. Roya lebih dari 1 (satu) HT yang membebani 1 (satu) hak atas tanah obyek HT dikenakan biaya sebesar Rp. 25.000 dikalikan banyaknya hak tanggungan yang dihapus 4. Roya lebih dari 1 (satu) HT yang membebani lebih dari 1 (satu) hak atas tanah obyek HT dikenakan biaya sebesar Rp. 25.000 dikalikan banyaknya HT dan dikalikan dengan banyak obyek hak atas tanah obyek HT.

Roya Parsial Dasar Hukum: 1. Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Kumpulan Tulisan/Artikel Tulisan/Artikel dari http://herman-notary.blogsopt.com http://herman-notary.blogsopt.com

62

2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996. 3. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. 4. Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahu ahun n 199 1997 7 tent tentang ang Kete Ketentua ntuan n Pelaksa Pelaksanaan naan Peratura Peraturan n Pemerint Pemerintah ah No. 24 Tahun 1997. 5. Pe Pera ratu tura ran n Pe Peme meri rint ntah ah No. No. 46 Tah ahun un 20 2002 02 Ten enta tang ng Tarif arif Atas Atas Jeni Jenis s Pener Pen erima imaan an Negara Negara Bukan Bukan Pajak Pajak yang yang Be Berla rlaku ku Pad Pada a Bad Badan an Pertan Pertanah ahan an Nasional. 6. Surat Edaran Kepala Badan Pertanahan Nasional No.600-1900 Tanggal 31 Juli 2003. Persyaratan: 1. Surat Permohonan dari pemegang hak atau kuasanya. 2. Identitas diri pemegang hak dan atau kuasanya (fotocopy KTP yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang). 3. Sertipikat Hak Atas Tanah. 4. Sertipikat Hak Tanggungan. 5. Concent Roya, apabila tidak diserahkan sertipikat Hak Tanggungan. 6. Surat Keterangan tentang hapusnya HT yang dibuktikan dengan: 1. Pernyataan dari kreditor bahwa hutangnya telah lunas, atau 2. Risalah lelang, atau 3. Pembersihan HT berdasarkan penetapan peringkat oleh Ketua Pengadilan, atau Hapusnya hak atas tanah yang dibebani Hak Tanggungan. Biaya dan Waktu: 1. Rp. 25.000,2. Waktu: 7 hari (UU 4 tahun 1996). 3. 1 (satu) hari kerja = 8 (delapan) jam. Keterangan: 1. Roya 1 (satu) hak Tanggungan yang membebani 1 (satu) hak atas tanah dikenakan biaya sebesar Rp. 25.000,2. Roya 1(satu) Hak Tanggungan yang membebani lebih dari 1 (satu) hak atas tanah tana h di ken kenaka akan n biaya biaya seb sebesar esar Rp. 25.0 25.000,00,- dikalikan dikalikan bany banyaknya aknya hak atas tanah obyek Hak Tanggungan. 3. Roya lebih dari 1 (satu) Hak Tanggungan yang membebani 1 (satu) Hak Atas Tanah Obyek Hak Tanggungan Tanggungan dikenakan biaya sebesar Rp. R p. 25.0004. Roya lebih dari 1(satu) Hhak Tanggungan yang membebani lebih dari 1 (satu) Hak Atas Tanah pada satu kegiatan pendaftaran dikenakan biaya sebesar Rp. 25.000,- dikalikan dik alikan banyaknyha banyakn yha Hak Atas Tanah Tanah Obyek Hak Tanggungan. Tanggungan.

Penghapusan Catatan Buku Tanah Sporadik Kumpulan Tulisan/Artikel Tulisan/Artikel dari http://herman-notary.blogsopt.com http://herman-notary.blogsopt.com

63

Dasar Hukum: 1. Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok-Pokok Agraria (UUPA). 2. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. 3. Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahu ahun n 199 1997 7 tent tentang ang Kete Ketentua ntuan n Pelaksa Pelaksanaan naan Peratura Peraturan n Pemerint Pemerintah ah No. 24 Tahun 1997. 4. Pe Pera ratu tura ran n Pe Peme meri rint ntah ah No. No. 46 Tah ahun un 20 2002 02 Ten enta tang ng Tarif arif Atas Atas Jeni Jenis s Pener Pen erima imaan an Negara Negara Bukan Bukan Pajak Pajak yang yang Be Berla rlaku ku Pad Pada a Bad Badan an Pertan Pertanah ahan an Nasional. 5. Surat Edaran Kepala Badan Pertanahan Nasional No.600-1900 Tanggal 31 Juli 2003. Persyaratan: 1. Surat Permohonan. 2. Identitas diri pemegang hak dan atau kuasanya (fotocopy KTP yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang). 3. Ke Kelen lengk gkapa apan n kekur kekurang angan an persy persyara aratan tan dat data a yurid yuridis is da dan n da data ta fisik, fisik, Akta Akta perdamai perdamaian, an, Surat Surat kep keputus utusan an pen pengad gadilan ilan yan yang g tela telah h mempunya mempunyaii kekuat kekuatan an hukum tetap. Biaya dan Waktu: 1. Rp. 25.000,- / Sertipikat 2. Waktu: 3 hari kerja. 3. 1 (satu) hari kerja = 8 (delapan) jam.

Pendaftaran SK Pembatalan Sertipikat

Pendaftaran Hapusnya Hak / Pelepasan Hak Dasar Hukum: 1. Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok-Pokok Agraria (UUPA). 2. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. 3. Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahu ahun n 199 1997 7 tent tentang ang Kete Ketentua ntuan n Pelaksa Pelaksanaan naan Peratura Peraturan n Pemerint Pemerintah ah No. 24 Tahun 1997. 4. Permenag No. 3 tahun 1999. 5. Permenag No. 9 tahun 1999. Kumpulan Tulisan/Artikel Tulisan/Artikel dari http://herman-notary.blogsopt.com http://herman-notary.blogsopt.com

64

6. Pe Pera ratu tura ran n Pe Peme meri rint ntah ah No. No. 46 Tah ahun un 20 2002 02 Ten enta tang ng Tarif arif Atas Atas Jeni Jenis s Pener Pen erima imaan an Negara Negara Bukan Bukan Pajak Pajak yang yang Be Berla rlaku ku Pad Pada a Bad Badan an Pertan Pertanah ahan an Nasional. 7. Surat Edaran Kepala Badan Pertanahan Nasional No.600-1900 Tanggal 31 Juli 2003. Persyaratan: 1. Surat Permohonan. 2. Identitas diri pemegang hak dan atau kuasanya (fotocopy KTP yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang). 3. Surat kuasa yang bermeterai cukup jika permohonannnya dikuasakan. 4. Sertipikat Hak Atas Tanah asli (Apabila pemohon tidak dapat menyerahkan sertipikat, ditempuh melalui prosedur pengumuman). 5. Untuk Untuk Pen Penetap etapan an Peng Pengadil adilan an (bukan (bukan Peraliha Peralihan n Hak) harus harus menyerah menyerahkan kan Putusan / Ketetapan Pengadilan (SK Pembatalan dari pejabat yang berwenang pada BPN) Biaya dan Waktu: 1. Rp. 25.000,- / Sertipikat

Hapusnya Hak Dasar Hukum: 1. Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok-Pokok Agraria (UUPA). 2. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. 3. Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahu ahun n 199 1997 7 tent tentang ang Kete Ketentua ntuan n Pelaksa Pelaksanaan naan Peratura Peraturan n Pemerint Pemerintah ah No. 24 Tahun 1997. 4. Pe Pera ratu tura ran n Pe Peme meri rint ntah ah No. No. 46 Tah ahun un 20 2002 02 Ten enta tang ng Tarif arif Atas Atas Jeni Jenis s Pener Pen erima imaan an Negara Negara Bukan Bukan Pajak Pajak yang yang Be Berla rlaku ku Pad Pada a Bad Badan an Pertan Pertanah ahan an Nasional. 5. Surat Edaran Kepala Badan Pertanahan Nasional No.600-1900 Tanggal 31 Juli 2003. Persyaratan: 1. Permohonan. 2. Identitas diri pemegang hak dan atau kuasanya (fotocopy KTP yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang). 3. Surat kuasa yang bermeterai cukup jika permohonannnya dikuasakan.


65

4. Sertipikat Hak Atas Tanah asli (Apabila pemohon tidak dapat menyerahkan sertipikat, ditempuh melalui prosedur pengumuman). 5. SK Pemberian Hak dari pejabat yang berwenang (dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang). 6. Untuk Untuk Pen Penetap etapan an Peng Pengadil adilan an (bukan (bukan Peraliha Peralihan n Hak) harus harus menyerah menyerahkan kan Putusan / Ketetapan Pengadilan (SK Pembatalan dari pejabat yang berwenang pada BPN) Biaya dan Waktu: 1. Rp. 25.000 / Bidang 2. Waktu: 7 hari kerja. 3. 1 (satu) hari kerja = 8 (delapan) jam. Keterangan: 7 hari kerja adalah jangka waktu maksimal. Pembatalan Sertipikat Dasar Hukum: 1. Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok-Pokok Agraria (UUPA). 2. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. 3. Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahu ahun n 199 1997 7 tent tentang ang Kete Ketentua ntuan n Pelaksa Pelaksanaan naan Peratura Peraturan n Pemerint Pemerintah ah No. 24 Tahun 1997. 4. Permenag No. 3 tahun 1999. 5. Permenag No. 9 tahun 1999. 6. Pe Pera ratu tura ran n Pe Peme meri rint ntah ah No. No. 46 Tah ahun un 20 2002 02 Ten enta tang ng Tarif arif Atas Atas Jeni Jenis s Pener Pen erima imaan an Negara Negara Bukan Bukan Pajak Pajak yang yang Be Berla rlaku ku Pad Pada a Bad Badan an Pertan Pertanah ahan an Nasional. 7. Surat Edaran Kepala Badan Pertanahan Nasional No.600-1900 Tanggal 31 Juli 2003. Persyaratan: 1. Surat Permohonan. 2. Identitas diri pemegang hak dan atau kuasanya (fotocopy KTP yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang). 3. Surat kuasa yang bermeterai cukup jika permohonannnya dikuasakan. 4. Sertipikat Hak Atas Tanah asli (Apabila pemohon tidak dapat menyerahkan sertipikat, ditempuh melalui prosedur pengumuman).


66

5. Untuk Untuk Pen Penetap etapan an Peng Pengadil adilan an (bukan (bukan Peraliha Peralihan n Hak) harus harus menyerah menyerahkan kan Putusan / Ketetapan Pengadilan (SK Pembatalan dari pejabat yang berwenang pada BPN) Biaya dan Waktu: 1. Rp. 25.000,- / Bidang

Hak Tanggungan Dasar Hukum: 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2002 5. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 6. SE Kepala BPN Nomor 600-1900 tanggal 31 Juli 2003 Persyaratan: 1. Surat: 1. Permohonan dari Penerima Hak Tanggungan (Kreditur); 2. Kuasa otentik, jika permohonannya dikuasakan*). 2. Sertipikat hak atas tanah/Sertipikat HMSRS 3. Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT). 4. Salina Salinan n APHT APHT yang yang sud sudah ah dip dipar araf af ole oleh h PP PPA AT yang yang be bersa rsang ngku kutan tan un untuk tuk disahkan sebagai salinan oleh Kepala Kantor untuk pembuatan sertipikat Hak Tanggungan. 5. Fotocopy identitas diri pemberi HT (debitrur), (debitrur), penerima HT (Kreditur) dan atau kuasanya yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang. 6. Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) apabila Pemberian Hak Tanggungan Tanggungan melalui melalu i Kuasa. Biaya dan Waktu: 1. Biaya: Rp. 25.000,2. Waktu: Hari ke 7 (tujuh). Keterangan: 1. *) untuk daerah yang belum ada pejabat publik yang berwenang untuk itu, dapat menggunakan surat kuasa di bawah tangan. Catatan: Kumpulan Tulisan/Artikel Tulisan/Artikel dari http://herman-notary.blogsopt.com http://herman-notary.blogsopt.com

67

untuk pelayanan ini dikenakan biaya sebesar Rp. 25.000 dikalikan banyaknya hak atas tanah obyek HT.

Peralihan Hak - Jual Beli Dasar Hukum: 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 Juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1994 Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1996 4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2002 6. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 7. SE Kepala BPN Nomor 600-1900 tanggal 31 Juli 2003 Persyaratan: 1. Surat: 1. Permohonan 2. Kuasa otentik, jika permohonannya dikuasakan *). 2. Sertipikat hak atas tanah/Sertipikat HMSRS 3. Akta Jual Beli dari PPAT 4. Fotocopy identitas diri pemegang hak, penerima hak dan atau kuasanya yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang. 5. Bukti pelunasan : **) 1. BPHTB; 2. PPh Final. 6. Foto copy SPPT PBB tahun berjalan. 7. Ijin Ijin Pe Pemi mind ndah ahan an Hak, Hak, da dala lam m ha hall di da dala lam m se sert rtip ipik ikat at/k /kep eput utus usan anny nya a dica dicant ntum umka kan n ta tand nda a yang yang meny menyat atak akan an ba bahwa hwa ha hak k ters terseb ebut ut ha hanya nya bo bole leh h dipindahtangankan apabila telah diperoleh ijin dari instansi yang berwenang; Biaya dan Waktu: 1. Biaya: Rp. 25.000,- / Sertipikat 2. Waktu: Paling lama 5 (lima) hari. Keterangan: 1. *) untuk daerah yang belum ada pejabat publik yang berwenang untuk itu, dapat menggunakan surat kuasa di bawah tangan. 2. **) untuk yang terkena obyek BPHTB dan atau PPh


68

Diposkan oleh Notariat Collegium di 11:00 0 komentar Label: BPN, Layanan, Pendaftaran, PPAT PPAT, Tanah Tanah Minggu, 2009 Maret 08


69

KAJIAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) DAN PERMASALAHANNYA *)

PENDAHULUAN Dalam perundang-undan perundang-undangan gan PP PPA AT maupun Notaris adalah merupakan "pejabat "pejabat umum" umum" yang yang dib diberi erikan kan kewen kewenan anga gan n membu membuat at "akta "akta ote otenti ntik" k" terten tertentu. tu. Yang membe membedak dakan an kedu keduany anya a ad adala alah h La Land ndas asan an hu huku kum m berpij berpijak ak yang yang menga mengatur tur keduanya. PPAT adalah UU No. 5 tahun 1960, PP No. 24 tahun 1997, PP No. 37 tahun 1998 dan PerKBPN No. 1 tahun 2006, sedangkan Pejabat Notaris adalah UU No. 30 tahun 2005. Perbedaan tersebut tergambar dengan jelas lembaga hukum yang bertanggung jawab untuk mengangkat dan memberhentikan, tugas dan kewenangannya dalam rangka pembuatan akta-akta otentik tertentu, system pembinaan dan pengawasannya. Pejabat Notaris diangkat dan diberhentikan oleh Menteri dalam hal ini Menteri Hukum dan HAM dan dibawah pembinaan dan pengawasan ada pada pejabat yang ada dibawah kementerian tersebut yakni Pengadilan negeri. PPAT diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional (KBPN), sedangkan pembinaan dan pengawasannya ada pada pejabat yang ditunjuk dalam tingkat daerah kabupaten / kota hal ini Kepala Kantor pertanahan setempat. Produk hukum yang dihasilkan adalah akte otentik, namun berbeda jenisnya. Didala Didalam m UU No. 30 ta tahun hun 20 2004 04 te tent ntang ang Jaba Jabatan tan Notar Notaris, is, Pe Pejab jabat at no notar taris is berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki dikehendaki oleh yang berkepentingan berkepentingan untuk dinyatakan dinyatakan dalam akta otentik, dst, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undangundang. Disamping itu dikatakan notaris berwenang pula antara lain : "membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan". ( lihat pasal 15 UU No. 30 tahun 2004). PPAT sebagai pejabat umum yang diberikan kewenangan untuk membuat aktaakta otentik untuk perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah dan Hak Milik atas Satuan Rumah susun yang terletak diwilayah kerjanya (lihat UU No. 5 tahun 1960, PP No.24/1997, PP No. 37/1998 yo. Permenag/KBPN No.1 / 2006). Persoalan hukumnya, sampai saat ini masih terjadi Pro dan kontra penjabaran lebih lanjut berkaitan kewenangan pembuatan akta pertanahan?. TUGAS KEWENANGAN PPAT Sesuai Sesu ai kete ketent ntua uan n pe peru rund ndan anga gan n pe pert rtan anah ahan an,, seba sebaga gaim iman ana a diat diatur ur da dala lam m ketentuan ini diuraikan secara rinci dalam pasal 2 – 6 peraturan KBPN No. 1 tahun 2006 yang merupakan penjabaran dari PP No. 37 tahun 1998 dan tindak Kumpulan Tulisan/Artikel Tulisan/Artikel dari http://herman-notary.blogsopt.com http://herman-notary.blogsopt.com

70

lanjut dari ketentuan yang diatur dalam PP No. 24 tahun 1997, Permenag / KBPN No. 3 tahun 1997, dijelaskan Tugas pokok dan kewenangan PPAT yakni, mela melaks ksan anak akan an seba sebagi gian an da dari ri kegi kegiat atan an pe pend ndaf afta tara ran n tana tanah h de deng ngan an tuga tugas s pembuatan akta (otentik) sebagai bukti telah dilakukan perbuatan hukum tertentu menge mengena naii ha hak k ata atas s tan tanah ah at atau au Hak Milik Milik Atas Sat Satua uan n Rumah Rumah Susun Susun yang yang dijad dijadika ikan n da dasar sar ba bagi gi pe penda ndafta ftaran ran pe perub rubah ahan an da data ta pe pend ndaft aftara aran n tan tanah ah yang yang diakibatkan oleh perbuatan hukum itu di daerah kerjanya yang ditentukan oleh pemerint pemerintah ah ( kompeten kompetensi si abs absolut olute) e) yakni yakni kabu kabupat paten en atau kota satu wilayah denga den gan n wilay wilayah ah kerja kerja Kan Kantor tor pertan pertanah ahan. an. Catat Catatan an un untu tuk k PP PPA AT semen sementar tara a ( Camat ) adalah wilayah jabatan camat saat menjabat. Pertan Pertanya yaan an hu huku kumny mnya a ad adala alah h Dalam Dalam rang rangka ka pe pembu mbuata atan n akt akta a otent otentik ik ata atas s Perbuata Perbuatan n huk hukum um tertentu tertentu apa saja saja yan yang g merupaka merupakan n seb sebagia agian n dari dari keg kegiata iatan n pendaftaran tanah yang menjadi tugas pokok PPAT? Ada 8 ( jenis ) akta PPAT yang menjadi alat bukti dan dasar perubahan data pendaftaran tanah ( lihat pasal 95 ayat 1 Peraturan Menteri Negara Agraria / KBPN ( Permenag/KBPN) No. 3 tahun 1997 jo. Pasal 2 ayat 2, Per KBPN No. 1 tahun 2006)yakni: 1. Akta Jual beli, 2. Akta tukar menukar, 3. Akta Hibah, 4. Akta Pemasukan ke dalam perusahaan ( inbreng), 5. Akta pembagian bersama, 6. Akta pemberian Hak guna bangunan/ hak pakai atas tanah hak milik, 7. Akta pemberian hak tanggungan, dan 8. Akta pemberian kuasa membebankan hak tanggungan.( lihat pasal 2 ayat 2) Dalam rangka pembuatan akta-akta tersebut ( 8 jenis akta ), ditentukan pula bentuk akta – akta yang wajib dipergunakan oleh PP PPA AT, dan cara pengisiannya, pengisiannya, serta formulir yang dipergunakan sebagaimana sebagaimana tercantum dalam lampiran 16 s/d 23 Permenag / KBPN No. 3 tahun 1997, terdiri dari bentuk: a. Akta jual beli ( lampiran 16); b. Akta tukar menukar (lampiran 17); c. Akta hibah ( lampiran 18); d. Akta pemasukan ke dalam perusahaan (lampiran 19); e. Akta pembagian hak bersama (lampiran 20); f. Akta pemberian hak tanggungan ( lampiran 21); g. Akta Akta pe pemb mber eria ian n ha hak k gu guna na ba bang ngun unan an / ha hak k pa paka kaii atas atas tana tanah h ha hak k mili milik k ( lampiran 22); h. Surat Surat kua kuasa sa membeban membebankan kan hak tang tanggun gungan gan ( lampiran lampiran 23 ); dan apabila apabila dalam da lam pe pembu mbuata atan n akta akta tid tidak ak sebag sebagaim aiman ana a yang yang dit diten entuk tukan an terseb tersebut ut maka maka merupakan pelanggaran. Permasalahan yang seringkali terjadi: dalam pe dalam pembu mbuata atan n akta akta PP PPA AT tid tidak ak mempe mempergu rguna nakan kan be bentu ntuk, k, isi da dan n cara cara pembuatan akta yang telah ditentukan oleh permenag / KBPN No. 3 tahun 1997 Kumpulan Tulisan/Artikel Tulisan/Artikel dari http://herman-notary.blogsopt.com http://herman-notary.blogsopt.com

71

dan tidak dihadiri oleh oleh para pihak atau kuasanya dan saksi sebagaimana yang yang dite ditent ntuk ukan an pa pasa sall 38 PP No. No. 24 ta tahu hun n 19 1997 97 yo. yo. Pa Pasa sall 10 100 0 da dan n 10 101, 1, Permenag / KBPN No. 3 tahun 1997; PPAT tida PPA tidak k memb membac acak akan an akta akta yan ang g dibu dibuat atny nya a kepa kepada da pa para ra piha pihak k da dan n menje menjelas laskan kan maksu maksud, d, da dan n isi isi akta akta serta serta prose prosedu durr pe pend ndaft aftara aranny nnya a sesu sesuai ai ketentuan yang berlaku, sebagaimana pasal 101 Permenag/ KBPN No. 3 tahun 1997. PPAT melakukan pembuatan akta meskipun persyaratan yang ditentukan dalam pembuatan akta belum / tidak terpenuhi, sebagaimana sebagaimana diatur dalam pasal 39 PP No. 24 tahun 1997. PPA PP AT te terla rlamba mbatt un untuk tuk menda mendafta ftarka rkan n akt akta a yang yang telah telah dibu dibuatn atnya ya ke kan kantor tor Pertanahan setempat, sebagaimana di atur dalam pasal 40 PP No. 24 tahun 1997 jo. Pasal 103 Permenag / KBPN No. 3 tahun 1997.

PRINSIP YANG HARUS DILAKSANAKAN DALAM PEMBUATAN AKTA Dala Dalam m rang rangka ka mela melaks ksan anak akan an tu tuga gas s pe pemb mbua uata tan n akta akta oten otenti tik k atas atas 8 jeni jenis s perbua perbuata tan n – pe perbu rbuata atan n hu huku kum m yang yang merupa merupaka kan n ba bagia gian n da darip ripada ada kegi kegiata atan n pendaftaran tanah, didalam ketentuan pasal 54 Peraturan KBPN No. 1 tahun 2006 20 06 ini ini mene menent ntuk ukan an kewa kewaji jiba ban n yang yang ha haru rus s dila dilaku kuka kan n PP PPA AT pa pada da saat saat pembuatan akta yang wajib harus dipenuhi oleh PPAT: Sebelum pembuatan akta atas 8 jenis perbuatan hukum, PPAT PPAT wajib melakukan melakukan pengecek peng ecekan/ an/ pemeriks pemeriksaan aan kea keabsa bsahan han sertifik sertifikat at dan cata catatan tan lain pad pada a kan kantor tor pertanahan setempat dan menjelaskan maksud dan tujuannya. Dalam pembuatan akte tersebut tidak diperbolehkan memuat kata-kata " sesuai atau menurut keterangan para pihak" kecuali didukung oleh data formil. PPAT berwenang menolak pembuatan akta yang tidak didasari data formil. PPAT tidak diperbolehkan membuat akta atas 8 jenis perbuatan hukum dimaksud atas sebagian bidang tanah yang sudah terdaftar terdaftar atau tanah milik adat, sebelum diukur oleh Kantor pertanahan dan diberikan Nomor Identifikasi Bidang Tanah ( NIB). Dalam pembuatan akta, PPAT wajib mencantumkan NIB atau nomor hak atas tanah, nomor Surat Pemberitahuan Pajak terutang ( SPPT) PBB, penggunaan dan pemanfaatan tanah sesuai dengan keadaan lapangan.

SANKSI


72

PPAT yang dalam melaksanakan tugasnya wajib mengikuti aturan, ketentuanketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 38, pasal 39 dan pasal 40 (PP No. 24 tahun 1997), serta ketentuan dan petunjuk yang diberikan oleh menteri atau pej pejaba abatt yan yang g ditu ditunjuk njuk dikenak dikenakan an tind tindaka akan n administ administrativ rative e berupa berupa teg teguran uran tertulis tertulis sampai sampai pemberhe pemberhentia ntian n dari dari jab jabatan atannya nya seba sebagai gai PP PPA AT, den dengan gan tida tidak k meng mengur uran angi gi kemu kemung ngki kina nan n ditu ditunt ntut ut ga gant ntii keru kerugi gian an oleh oleh piha pihakk-pi piha hak k yang yang menderit menderita a kerugian kerugian yan yang g dia diakiba kibatkan tkan ole oleh h dia diabaik baikannya annya kete ketentua ntuan-ke n-ketent tentuan uan tersebut (lihat Pasal 62 PP No. 24 tahun 1997). Selanjutnya, dalam peraturan jabatan PPAT ( pasal 10 PP No. 37 tahun 1998 yo. PerKBPN No. 1 tahun 2006) menjelaskan ada dua klasifikasi pemberhentian pemberhentian dari jabatan jab atan PP PPA AT, dibe diberhen rhentika tikan n den dengan gan hormat hormat dan dib diberh erhenti entikan kan den dengan gan tida tidak k dengan hormat. PPAT dibe PPA diberhen rhentika tikan n den dengan gan hormat hormat dari jab jabatan atannya nya karena: karena: a. perminta permintaan an sendiri; b. tidak lagi mampu menjalankan tugasnya karena keadaan kesehatan badan atau kesehatan jiwanya, setelah dinyatakan oleh tim pemeriksa kesehatan yang yang berwen berwenang ang ata atas s pe permi rminta ntaan an mente menteri ri atau atau pe pejab jabat at yang yang dit ditun unjuk juk;; c. melakukan pelanggaran ringan terhadap larangan atau kewajiban sebagai PPAT; d. diangkat sebagai pegawai negeri sipil atau ABRI; Sedangkan PPAT diberhentikan dengan dengan tidak hormat dari jabatannya, karena: karena: a. melakuk melakukan an pela pelangga nggaran ran berat berat terhada terhadap p larangan larangan ata atau u kewajiba kewajiban n sebag seb agai ai PP PPA AT; b. dijat dijatuhi uhi hu hukum kuman an kuru kurunga ngan n / pe penja njara ra karen karena a melak melakuka ukan n kejahata kejahatan n perbuata perbuatan n pid pidana ana yan yang g dian diancam cam den dengan gan huk hukuman uman kurunga kurungan n atau penjara selama-lamanya 5 (lima ) tahun atau lebihberat berdasarkan putusan pengadilan yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap.

JENIS PELANGGARAN Berdasar Berdasarkan kan ket ketentu entuan an pertana pertanahan han,, pela pelangg nggaran aran dibe dibedaka dakan n menjadi menjadi 2 jen jenis is yang menjadi menja di dasar pemberhentian PPAT PPAT. Pelanggaran ringan antara lain: 1. Memungut uang jasa melebihi ketentuan peraturan perundang-undangan; 2. Dalam waktu 2 ( dua) bulan setelah berakhirnya cuti tidak melaksanakan tugasnya kembali; 3. Tidak Tidak menyampa menyampaikan ikan lapo laporan ran bul bulanan anan mengenai mengenai akta yan yang g dib dibuatny uatnya; a; 4. Merangkap jabatan. Pelanggaran berat antara lain: 1. Membantu melakukan permufakatan jahat yang mengakibatkan sengketa atau konflik pertanahan; 2. Melakukan pembuatan akta sebagai permufakatan permufakatan jahat yang mengakibatkan mengakibatkan sengketa atau konflik pertanahan; Kumpulan Tulisan/Artikel Tulisan/Artikel dari http://herman-notary.blogsopt.com http://herman-notary.blogsopt.com

73

3. Melakukan pembuatan akta diluar daerah kerjanya kecuali yang dimaksud dalam pasal 4 dan 6 ayat (3); 4. Memberikan keterangan yang tidak benar didalam akta yang mengakibatkan sengketa atau konflik pertanahan; 5. Membuka kantor cabang atau perwakilan atau bentuk lainnya yang terletak diluar dan atau di dalam daerah kerjanya sebagaimana dimaksud dalam pasal 46; 6. Melanggar Mel anggar sumpah jabatan sebagai PPAT PPAT; 7. Pembuatan akta PPAT yang dilakukan, sedangkan diketahui oleh PPAT yang bersangkutan bahwa para pihak yang berwenang melakukan perbuatan hukum atau kuasanya sesuai peraturan perundang-undangan tidak hadir dihadapannya; 8. Pembuatan akta mengenai hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang oleh PPAT yang bersangkutan diketahui masih dalam sengketa yang mengakibatkan penghadap yang bersangkutan tidak berhak untuk melakukan perbuatan hukum yang dibuktikan dengan akta; 9. PPAT tidak membacakan aktanya dihadapan para pihak maupun pihak yang belum belu m ata atau u tida tidak k berwena berwenang ng melakuka melakukan n perbuata perbuatan n huku hukum m sesuai sesuai akta yang dibuatnya; 10. PPAT membuat akta dihadapan para pihak yang tidak berwenang melakukan perbuatan hukum sesuai akta yang dibuatnya; 11. PP PPA AT memb membua uatt akta akta da dala lam m masa masa dike dikena naka kan n sank sanksi si pe pemb mber erhe hent ntia ian n sementara atau dalam keadaan cuti; 12. Lain-lain yang ditetapkan oleh Kepala Badan.

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENGAWASAN Sebagaim Sebag aimana ana yang yang diten ditentuk tukan an da dalam lam pa pasa sall 66 aya ayatt (3) (3) pe perat ratur uran an KBPN KBPN ini ini pembinaa pembinaan n dan peng pengawasa awasan n terhada terhadap p PP PPA AT oleh Kepa Kepala la Kan Kantor tor Pertanah Pertanahan an sebagai berikut: • Me Memb mban antu tu meny menyam ampa paik ikan an da dan n menj menjel elas aska kan n kebi kebija jaka kan n da dan n pe pera ratu tura ran n pertanahan serta petunjuk tehnis pelaksanaan tugas PPAT yang telah ditetapkan oleh Kepala Badan dan peraturan perundang-undangan; • Memeriksa akta yang dibuat PPAT dan memberitahukan tercara tertulis kepada PPAT yang bersangkutan apabila ditemukan akta yang tidak memenuhi syarat untuk digunakan sebagai dasar pendaftaran haknya; • Melakukan pemeriksaan mengenai pelaksanaan kewajiban operasional PPAT.

*) Tulisan Dr. Boedi Djatmiko HA, SH.,M.hum

Diposkan oleh Notariat Collegium di 08:41 0 komentar Label: Akta, Tanah, Tugas dan Fungsi Notaris dan PPAT PPAT


74

WEWENANG NOTARIS DALAM MEMBUAT AKTA TANAH MENURUT UNDANG UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 DAN KEPASTIAN HUKUM AKTA TANAH NOTARIS Berdasarkan dari ketentuan yang termuat dalam Pasal 15 UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, khusunya ayat (2) huruf f, secara yuridis formal Notar Notaris is be berwe rwena nang ng un untu tuk k membu membuat at akta akta tanah tanah.. We Wewen wenan ang g Notari Notaris s da dala lam m membu membuat at akta akta tan tanah ah te terse rsebu butt memili memiliki ki kekuat kekuatan an hu hukum kum yang yang kuat kuat karen karena a wewenang wewenang tersebu tersebutt ada adalah lah berdasa berdasarkan rkan pad pada a Undang-U Undang-Undan ndang. g. Wewenang Wewenang Nota Notari ris s da dala lam m pe pemb mbua uata tan n akta akta ta tana nah h ini ini mema memang ng be berb rben entu tura ran n de deng ngan an wewenang dari PPAT PPAT sebagai Pejabat yang ditunjuk untuk membuat akta tanah. Meskipun perolehan kewenangan dari Notaris adalah berdasar Undang-Undang, Undang-Undang, dan da n PP PPA AT ha hany nya a diat diatur ur mela melalu luii Pe Pera ratu tura ran n Pe Peme meri rint ntah ah,, na namu mun n da dala lam m kenyataa kenyataannya nnya,, Notaris Notaris tida tidak k dipe diperken rkenanka ankan n membuat membuat akta pertanah pertanahan an kalau kalau belum lulus ujian untuk diangkat menjadi Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Oleh karena itu, kewenangan yang dimiliki Notaris sebelum diangkat menjadi PPA PP AT ad adala alah h be berwe rwena nang ng sebat sebatas as membu membuat at Perja Perjanji njian an Akad Akad Kredi Kreditt yang yang dija dijami mink nkan an oleh oleh Debi Debitu turr yang yang menj menjam amin inka kan n akta akta tana tanah h seba sebaga gaii jami jamina nan n Penerima fasilitas kredit dari Bank. Akta Tana Tanah h yan yang g dibu dibuat at ole oleh h Notaris Notaris ada adalah lah sah dan mempunya mempunyaii kekuata kekuatan n hukum yang mengikat sebagai akta otentik, karena akta tanah Notaris memenuhi unsur sebagai akta otentik, dan Notaris sendiri menurut UU Jabatan Notaris, berwenang untuk membuatnya. Namun dilihat dari produk Pejabat Pembuat Akta Tanah yang berupa akta Pejabat Pembuat Akta Tanah maka Pejabat Pembuat Akta Akta Tan anah ah meru merupa paka kan n Pe Peja jaba batt Umum Umum yan ang g diber iberii wewe wewena nang ng un untu tuk k mengkonstantir suatu perbuatan hukum hak atas tanah antara para pihak ke dalam akta. Notaris yang tidak merangkap sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah tidak mempunyai kompetensi untuk membuat perjanjian pemindahan hak atas tanah. Akta tanah yang dibuat oleh Notaris juga tidak dapat dijadikan dasar untuk pendaftaran tanah di BPN, karena dilihat dari konsideran UUJN, maka Notaris bukanlah buka nlah partner partner kerja kerja dari BPN dala dalam m urusan urusan pertanahan pertanahan.. Hal ini berbeda berbeda dengan yang ada dalam konsideran PP No. 37 Tahun 1998 tentang PPAT yang menegas menegaskan kan bah bahwa wa PP PPA AT merupaka merupakan n partner partner kerja kerja dari dari BPN dal dalam am bid bidang ang pertanahan.

Diposkan oleh Notariat Collegium di 08:38 0 komentar Label: Akta, Akta, Fungsi dan Peranan Jabatan Notaris, Tugas dan Fungsi Notaris dan PPAT PPAT, Wewenang Wewen ang Kebijakan Hukum Agraria Di Indonesia Dari Masa Ke Masa

1. Kebijakan Hukum Agraria Di Indonesia Dari Masa Ke Masa


75

2. Kebijakan Agraria • Kebijakan Agraria Agraria di Indonesia Indonesia tidak dapat dilepaskan dilepaskan dari sejarah bangsa Indonesia. Karena itu dalam pemaparan mengenai Kebijakan Agraria ini digunakan digunakan pendekatan kronologis dengan merunut dari masa kolonial Belanda di Indonesia. Untuk memudahkan pemahaman maka pemaparan akan dibagi menurut periodisasi waktu mengikuti perubahan perubahan politik yang terjadi dalam sejarah bangsa kita, mengingat bahwa kebijakan adalah produk politik. 3. Jaman Kolonial • Pada masa pemerintah kolonial Belanda mengintrodusir kebijakan agraria yang dikenal dengan Agrarische Wet 1870 di Hindia Belanda. UU Agraria 1870 inilah yang kemudian membuka pintu bagi masuknya modal besar swasta asing, khususnya Belanda ke Indonesia, dan lahirlah sejumlah banyak perkebunan besar di Jawa dan Sumatera. Ternyata kemudian, sistem ekonomi perkebunan besar ini menyengsarakan rakyat. 4. Jaman Jaman Kolonial Kolonial • Berbagai Berbagai kritik dari dari sejumla sejumlah h inte intelekt lektual ual Belanda Belanda sen sendiri diri terhadap Agrische Wet 1870, antara lain Prof van Gelderen dan lain-lain. • Katakata Prof van Gelderen sangat terkenal, yang sampai sekarang ini juga banyak dikutip orang, yaitu: “Bangsa Indonesia (karena kebijakan Agrarishce Wet) akan menjadi bangsa koelie”, dan menjadi “koelie di antara bangsa-bangsa!”. Hal ini te terb rbuk ukti ti,, tida tidak k saja saja de deng ngan an cata catata tan n seja sejara rah h kita kita tent tentan ang g kuli kuli kont kontra rak k di perkebun perkebunan-p an-perke erkebuna bunan n den dengan gan kisah kisah yan yang g memiluka memilukan, n, teta tetapi pi menjadi menjadi suat suatu u keadaan yang sampai hari ini terus terjadi. Kita menyaksikan hari ini fenomena migrasi dari pedesaan-pedesaan kita ke kota-kota besar dan bahkan ke luar negeri, dimana 70% lebih yang terusir dari kampung halaman itu adalah para perempuan. 5. Jaman Kolonial • Karena banyak kritik, maka pemerintah kolonial kolonial Belanda lalu melakukan penelitian mengenai “menurunnya kesejahteraan rakyat” (mindere welv welvaa aart rts s on onde derz rzoe oekk- MW MWO) O).. Ke Kese seng ngsa sara raan an raky rakyat at menj menjad adii terb terbuk ukti ti!! • Pemerinta Pemerintah h kolonial kolonial lalu menambil menambil lang langkah kah keb kebijak ijakan an yan yang g dikenal dikenal seb sebaga agaii “Ethic “Ethical al Policy Policy”” (Ethis (Ethisch che e Po Polit litiek iek): ): en enam am progr program am pe perba rbaika ikan, n, yaitu yaitu iriga irigasi, si, reboisas reboisasi, i, kolonis kolonisasi asi (transmi (transmigras grasi), i), pen pendidi didikan, kan, kesehata kesehatan n dan perkredi perkreditan tan.. • Politik Etis (kecuali kesehatan), langsung atau tidak langsung, berkaitan dengan masal masalah ah ag agrar raria. ia. Tap apii te terny rnyat ata a tid tidak ak ba banya nyak k mengu mengubah bah kead keadaan aan.. Bah Bahka kan n sengketa-sengketa agraria juga merebak di mana-mana, dan pada tahun 1929— 1933, Hindia Belanda mengalami krisis ekonomi yang sangat berat. 6. Jama Jaman n Ko Kolo loni nial al Cata Catata tan n Terha erhada dap p Po Poli liti tik k Etis Etis:: • Pe Pend ndid idik ikan an.. Ka Kare rena na kolonialisme kolonialisme Belanda itu sifatnya ekstraktif, mengeduk sumber alam. Pendidikan baru dibangun pada awal abad ke-20, dan itupun bukan tingkat universitas. Saat Indonesia merdeka tahun 1945, di sini belum ada universitas. Yang ada hanya beberapa “sekolah tinggi” (teknik, kedokteran, hukum). Apa relevansi semua ini bagi masalah agraria? Berbeda dari berbagai negara bekas jajahan Inggris atau Spanyol, di Indonesia jumlah “pakar agraria” menjadi sangat terbatas, akibat keterbelakangan keterbelakangan pendidikan tersebut. Sebelum Indonesia merdeka, hampir tidak ada pejuang (baik sipil maupun militer) yang mengangkat isu agraria sebagai Kumpulan Tulisan/Artikel Tulisan/Artikel dari http://herman-notary.blogsopt.com http://herman-notary.blogsopt.com

76

platform perjuangan perjuangan (kecuali dua orang, Soekarno dan Iwa Kusuma Sumantri). • Perrkred Pe redita itan Pro Program perkr rkredita ditan n dalam lam Po Poli liti tik k etis ters ersebut dalam pela pe laks ksan anaa aann nnya ya di pe pede desa saan an meng mengal alam amii ha hamb mbat atan an kare karena na terj terjad adin inya ya pertenta pertentanga ngan n pah paham am anta antara ra Kementer Kementerian ian Keua Keuangan ngan dan kemente kementerian rian Tana anah h Jajahan. Di Keuangan, pos-pos penting diduduki oleh pejabat- pejabat Belanda yang yan g dido didomina minasi si ole oleh h pemikira pemikiran n ekon ekonomi omi neo neo-kla -klasik sik (aliran (aliran Prof. Prof. Gong Gongrijp rijp), ), sedangkan para Pamong praja Belanda umumnya adalah penganut pemikiran neo-populis (murid-murid Prof. J.H. Boeke). 7. Masa Pendudukan Jepang (1942—1945 / Perang Dunia II) • Petani dibebani paja pa jak k bu bumi mi sebe sebesa sarr 40 40% % da dari ri ha hasi sill prod produk uksi siny nya. a. Hal Hal ini ini tent tentu u sema semaki kin n memperpa memperparah rah kemiski kemiskinan nan.. • Perkebu Perkebunannan-perk perkebu ebunan nan bes besar ar menjadi menjadi terlanta terlantar r karena karena ditingga ditinggalkan lkan ole oleh h pemilikny pemiliknya a (Belanda (Belanda maupun maupun modal modal asing asing lainnya) lainnya).. Dengan adanya lahan-lahan perkebunan yang terlantar dan kemiskinan yang parah di masyarakat, maka berbondong-bondonglah rakyat menduduki tanahtanah tan ah be bekas kas pe perke rkebu buna nan n yang yang te terla rlanta ntarr terse tersebu but. t. Pemeri Pemerinta ntah h pe pendu ndudu duka kan n Jepang ternyata memberi toleransi bahkan mendorong tindakan rakyat tersebut. tersebut. Secara sosiologis, kenyataan ini telah menciptakan suatu collective perception di antara rakyat, bahwa seolah-olah mereka telah memperoleh kembali haknya atas tanah yang dulu dicaplok oleh Belanda (dan modal asing lainnya melalui UU Agraria kolonial 1870. 8. Awal Awal In Indon dones esia ia Merde Merdeka ka (194 (1945—1 5—1960 960)) • Belaja Belajarr da dari ri pe penga ngala laman man masa masa kolonial kolonial,, dita ditarik rik pela pelajara jaran n bahwa bahwa sistem sistem eko ekonomi nomi perkeb perkebunan unan bes besar ar ternyat ternyata a menyengs menyengsarak arakan an rakyat, rakyat, terutama terutama karena karena tela telah h menggus menggusur ur tan tanah-t ah-tanah anah luas yang yang semul semula a menja menjadi di ga gara rapan pan rakya rakyat. t. • Se Setel telah ah Jepa Jepang ng menye menyera rah h kep kepad ada a pasuk pas ukan an Sekutu Sekutu,, Jend Jendral ral Mc Arthu Arthurr memeri memerint ntahk ahkan an Kaisa Kaisarr Hiroh Hirohito ito un untuk tuk melaksanakan Landreform. • Begitu merdeka, para pendiri Republik menjadikan pusat pus at pe perh rhati atian an uta utama ma di bida bidang ng sosia sosial-e l-ekon konomi omi ha haru rusla slah h dilet diletak akka kan n pa pada da perenc perencan anaa aan n unt untuk uk “menat “menata-u a-ulan lang” g” masal masalah ah pe pemil milik ikan, an, pe pengu nguas asaaa aaan n da dan n pengguna penggunaan an tanah. Sekitar setengah tahun Indonesia merdeka, Wakil Presiden, Presiden, Bung Hatta (sebagai seorang ekonom) telah menguraikan masalah “ekonomi Indonesia di masa depan”. Di antara berbagai uraian beliau yang penting di masa lalu itu, ada dua butir yang perlu disebut dan dikemudian turut menjiwai isi dan seman semanga gatt UUPA UUPA 19 1960) 60),, yaitu yaitu:: (a) (a) tanah tanah-ta -tanah nah pe perke rkebun bunan an be besar sar itu dahulu dah ulunya nya ad adala alah h tan tanah ah rakya rakyat; t; (b) ba bagi gi ba bang ngsa sa Ind Indon onesi esia, a, tan tanah ah janga jangan n dijad dijadika ikan n baran barang g da daga ganga ngan n yang yang semat semata-m a-mat ata a dig digun unaka akan n un untu tuk k menca mencari ri keuntungan (komoditi komersial). 9. Awal Awal Ind Indon onesi esia a Merde Merdeka ka (194 (1945—1 5—1960 960)) • Period Period 19 1945 45—19 —1950 50:: Uji cob coba a landreform UU No. 13/1946 Landreform di daerah Banyumas. UU Darurat No. 13/1948 Landreform di daerah Istimewa Yogyakarta dan Surakarta. • 1948 itu pula pu la dibe dibentu ntukla klah h sebu sebuah ah Pan Paniti itia a Negar Negara a yang yang be bertu rtugas gas mengem mengemba bang ngkan kan pemikira pemikiran n dal dalam am rangka rangka mempers mempersiapk iapkan an Undang-U Undang-Unda ndang ng Agraria Agraria yan yang g baru, baru, UndangUndang-Unda Undang ng Nasional Nasional,, untu untuk k menggan menggantika tikan n UU Agraria Agraria kolonia koloniall 187 1870. 0. •


77

Namun, karena adanya agresi Belanda (Clash ke-2, Desember 1948—Agustus 1949) maka panitia dibubarkan. 10. Awal Indonesia Merdeka (1945—1960) • Setelah berbagai gejolak sepanjang masa RIS dan Setelah Indonesia kembali menjadi NKRI, Panitia Agraria Yogya (1948) (1948) kemudian kemudian dihidup dihidupkan kan kembali kembali pad pada a tahu tahun n 195 1951 1 den dengPan gPanitia itia Agraria Agraria Yogy ogya a (194 (1948) 8) kemu kemudia dian n dihid dihidupk upkan an kemba kembalili pa pada da tahun tahun 19 1951 51 da dan n diken dikenal al sebagai Panitia Agraria Jakarta. • Sistem parlementer membuat kebinet jatuhbangu ban gun n da dalam lam waktu waktu singk singkat at,, kepa kepanit nitiaa iaan n Agrari Agraria a pu pun n du dua a kali kali menga mengalam lamii peruba perubaha han n kompo komposis sisii da dan n pe peng nguru urus s (Pani (Panitia tia Suwahy Suwahyo, o, 19 1956; 56; da dan n Pan Paniti itia a Soenaryo 1958). 11. Awal Indo Indonesi nesia a Merdeka Merdeka (1945—19 (1945—1960) 60) • Dengan Dengan berbag berbagai ai masukan masukan dari dari panitia-panitia sebelumnya, Panitia ini akhirnya berhasil menyiapkan RUU yang siap siap un untuk tuk diaju diajuka kan n ke DPR. DPR. Namun Namun,, at atas as saran saran Presid Presiden en So Soeka ekarno rno,, RUU tersebut digodog kembali oleh kerjasama DPR dengan Universitas Gajah Mada (UGM). • Hasil kerjasama DPR-UGM itu kemudian diajukan diajukan ke DPR. Tanggal Tanggal 24 September 1960 RUU ini disahkan oleh DPR dan ditetapkan sebagai UU No. 5/1960 5/19 60 ten tentang tang Peratura Peraturan n Dasar Dasar Pokok-Po Pokok-Pokok kok Agaria (dikena (dikenall seb sebaga agaii UUPA UUPA 1960). Demikianlah proses panjang kelahiran UUPA 1960. 12. Awal Indonesia Merdeka (1945—1960) • Periode 1950—1960: Situasi yang dilematis Di satu pihak, gagasan awalnya bahwa proyek utama reform itu adalah tanah-ta tana h-tanah nah perkebu perkebunan nan den dengan gan hak erfpach erfpacht, t, tana tanah-ta h-tanah nah abs absent entee, ee, bek bekas as tanah-tanah partikelir, dan tanah-tanah terlantar. Tapi, di lain pihak, pemerintah -seka -sekalip lipun un sud sudah ah kemba kembalili menja menjadi di NKRI, NKRI, da dan n bu buka kan n lagi lagi RIS seba sebagai gaiman mana a tuntutan KMB- tetap terikat oleh perjanjian KMB yang mengandung ketentuan bahwa rakyat harus dikeluarkan dari tanah-tanah perkebunan milik modal swasta Bela Be land nda a itu. itu. Ba Bara rang ngka kali li,, dile dilemm mma a inil inilah ah sa sala lah h sa satu tu se seba bab b yan ang g turu turutt mempengaruhi mengapa proses perumusan UUPA menjadi begitu panjang (12 tahun). tahu n). • Tahu ahun n 195 1957 7 akh akhirny irnya a Ind Indones onesia ia membatal membatalkan kan perjanj perjanjian ian KMB, dan tahun 1958 menasionalisasi perkebunan- perkebunan besar milik asing, serta melalui UU No. 1/1958 menghapuskan tanah-tanah partikelir. 13. Periode 1960—1965:demokra 1960—1965:demokrasi si terpimpin • Semula periode ini direncanakan direncanakan sebagai seba gai target target masa pela pelaksan ksanaan aan reforma reforma agraria. agraria. Tetap etapii karena karena berbaga berbagaii pergolakan, konsentrasi pikiran pemerintah menjadi terpecah. Berbagai masalah yang dihadapi waktu itu, antara lain karena pemerintah masih harus menghadapi masalah penyelesaian sisa-sisa pemberontakan pemberontakan PRRI/Permesta; PRRI/Permesta; tindak lanjut nasio nas ional nalis isasi asi pe perk rkebu ebuna nan; n; pe perju rjuang angan an unt untuk uk kemba kembalin linya ya Irian Irian Ba Barat rat;; da dan n konfrontasi dengan Malaysia. Semua masalah ini menjadi hambatan tersendiri untuk segera terlaksananya reforma agraria. • Pada sisi lain, karena UUPA UUPA 1960 itu baru berisi peraturan dasar, maka masih banyak pasal-pasal yang sedianya akan dijabarkan lebih lanjut ke dalam peraturan ataupun undangundang yang lebih operasional. Namun, karena kondisi seperti tersebut di atas, maka hal itu sebagian seba gian bes besar ar belu belum m sempat sempat tergarap tergarap.. Penjabar Penjabaran an terpenti terpenting ng yan yang g sud sudah ah dilakukan adalah ditetapkannya UU No. 56/1960 (yang semula dalam bentuk Kumpulan Tulisan/Artikel Tulisan/Artikel dari http://herman-notary.blogsopt.com http://herman-notary.blogsopt.com

78

Peraturan Pemerintah Pengganti UU), yang kemudian secara populer dikenal sebagai UU Landrform, yaitu tentang “Penetapan Luas Tanah Pertanian”. 14. Period Periode e 196 1960— 0—196 1965/D 5/Demo emokra krasi si Terpim erpimpin pin • Ka Karen rena a kekur kekurang angan an pa pakar kar agrari agraria a yang yang be berp rpeng engala alaman man da dalam lam ha hall lan landre drefo fom, m, maka maka Men Menter terii Ag Agrar raria ia (alama (alamarh rhum um Sad Sadjar jarwo) wo) melaku melakuka kan n kons konsult ultas asii de deng ngan an seora seorang ng pa paka karr da dari ri Amerika Serikat, yaitu Dr. Wolf Ladejinsky (mantan Atase Pertanian Amerika di Jepang, yang membantu Jenderal Jenderal Mac Arthur sewaktu melaksanakan landrefom di Jepang). • Hasil Penelitian Ladejinsky: Ladejinsky: Pertama, antara gagasan dan tindakan pela pe laks ksan anaa aan n tida tidak k kons konsis iste ten, n, tida tidak k nyam nyambu bung ng (dis (disjo join inte ted) d).. Ga Gaga gasa sanny nnya a revolusi revolusioner oner tap tapii pel pelemba embagaan gaan pel pelaksa aksanaan naannya nya rumit. rumit. Birokras Birokrasii di Ind Indones onesia ia berbelit-belit. Data tidak akurat, sehingga pelaksanaan redistribusi menjadi sulit dan mengalam mengalamii hambata hambatan n di lapa lapangan ngan.. (Barangk (Barangkali, ali, inilah inilah juga yan yang g secara secara politis mendorong PKI melakukan aksi sepihak, yang menimbulkan trauma dan melahirkan stigma bahwa landrefom sama dengan PKI). 15. Periode 1960—1965/Demokrasi Terpimpin Kedua, model redistribusi tidak sesuai dengan kondisi obyektif yang ada. Batas minimum 2 hektar diberlakukan secara secara menyelur menyeluruh uh dian dianggap ggap tidak tidak realist realistis. is. Bebe Beberapa rapa kon konsepny sepnya, a, defi definisi nisinya nya tidak jelas. Misalnya, siapa, dan berapa jumlahnya orang yang berhak menerima redistribusi tanah (potential beneficiaries), dan berapa yang diperkirakan akan menja menjadi di pe pener nerima ima riil riil (real (real be benfi nficia ciarie ries) s)? ? Tan anahah-tan tanah ah ap apa a saja saja yang yang akan akan menja menjadi di oby obyek ek refor reform? m? PP PP.. 22 224/1 4/196 961 1 yang yang dit diterb erbitk itkan an seba sebagai gai pe pedo doman man pelaksanaan UUPA dianggap tidak konsisten dengan gagasan ideal UUPA. 16. Pe 16. Peri riod ode e 19 1960 60—1 —196 965/ 5/De Demo mokr kras asii Terpi erpimp mpin in Pe Pend ndap apat at Ah Ahli li yang yang La Lain in Pendapat Ahli yang Lain: Mc Auslan • Sisi positif UUPA adalah: (1) UUPA 1960 merupakan produk hukum terbaik selama sejarah RI; (2) kerangka, format dan rumus rumusan annya nya “mode “modern” rn”;; (3) jauh jauh-ja -jauh uh ha hari ri pa para ra perumu perumusny snya a suda sudah h memili memiliki ki kepekaan “gender”; dan (4) mempunyai idealisme menghapuskan l’exploitation de l’homme par l’homme. Sisi negatifnya adalah: (1) dalam hal hukum adat, kaitan dan penempatannya dalam UUPA 1960 belum terlalu jelas; (2) program landreform-nya juga dianggap belum terlalu jelas (mirip kritik Ladejinsky); dan (3) belum be lum dian diantis tisipa ipasi si kemun kemungk gkina inan n akan akan terja terjadin dinya ya be berb rbaga agaii ha hamba mbatan tan.. • Di samping adanya berbagai hambatan lainnya, menurutnya, ada dua hambatan pokok dalam masalah agraria di Indonesia, yaitu: Hambatan hukum. Baik di pusat pus at maupu maupun n di da daera erah, h, ap apara aratt hu huku kum m be belum lum mengu menguas asai ai be bena narr pe perso rsoala alan n agra ag rari ria. a. Hal Hal ini ini berka erkait itan an erat rat de deng ngan an ha hamb mbat atan an po poko kok k ya yang ng ke kedu dua. a. Keterbatasan ketersediaan tenaga ahli / Hambatan ilmiah (istilah Mc Auslan). Berbeda dari negara berkembang lainnya, di Indonesia yang justru merupakan negara besar yang pada dasarnya agraris, jumlah ilmuwan agrarianya sangat terbatas. Menurut Mac Auslan, ini suatu ironi. Akibatnya, setiap kali membahas agraria, agraria, yan yang g diba dibahas has selalu selalu “hukum “hukum agraria agraria”. ”. Pad Padahal ahal,, agraria agraria itu mencaku mencakup p hampir hampir semua semua aspe aspek k keh kehidup idupan an (sosial, (sosial, eko ekonom nomi, i, buday budaya, a, lingkun lingkungan, gan, dan politik, bahkan juga hankam).


79

17. Periode 1965—1998 (Orde Baru) • Slogan lama: “Berdaulat dalam politik, berdikari di bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan”, dilindas oleh slogan baru : “Politik no, ekonomi yes!” Masyarakat terhanyut, dan tidak sadar bahwa slogan itu sendiri adalah politik! • Kebijakan umum Orde Baru ditandai oleh sejumlah ciri, yaitu: (a) stabilitas merupakan prioritas utama; (b) di bidang sosial ekonomi, pembangunan menggantungkan diri pada hutang luar neger neg eri, i, modal modal asing asing,, da dan n be betti tting ng on th the e stron strong; g; da dan n (c) di bid bidan ang g agrari agraria a mengambil kebijakan jalan pintas, yaitu Revolusi Hijau tanpa Reforma Agraria. Dengan kebijakan demikian, maka UUA 1960 ibarat masuk “peti-es”. Artinya, sekalipun tidak dicabut, keberadaannya tidak dihiraukan. 18. Periode 1965—1998 (Orde Baru) • Tahun 1967 tiga undang-undang yang mengabaikan ketentuan-ketentuan yang ada dalam UUPA 1960 (UU PMA; UU Pokok Kehutanan; UU Pokok Pertambangan). • Untuk sekitar 11 tahun lamanya UUPA 1960 dipersepsikan secara keliru, sebagai produk PKI. Stigma ini bahkan masih melekat di benak sebagian masyarakat kita sampai sekarang. • Baru pada tahun tah un 19 1978 78 keb keber erada adaan an UUPA UUPA 19 1960 60 dikuk dikukuhk uhkan an kemba kembalili sebag sebagai ai “prod “produk uk nasio nas ional nal”” (buk (bukan an prod produk uk PKI PKI), ), setel setelah ah ad adany anya a lapor laporan an ha hasil sil pe penel neliti itian an da dari ri Panitia Panitia Soemitro Soemitro Djojoha Djojohadiko dikoesoe esoemo mo (almarh (almarhum) um) yan yang g pad pada a saa saatt itu ada adalah lah Menristek. Kembalinya perhatian atas keberadaan UUPA 1960 ini —barangkali— juga karena adanya undangan dari FAO untuk menghadiri Konferensi Sedunia tentang Reforma Agraria dan Pembangunan Pedesaan di Roma tahun 1979. 19. Periode 1965—1998 (Orde Baru) • Dalam Konferensi Roma tahun 1979, Indonesia mengirim delegasi besar. Hasil konferensi ini adalah sebuah dokumen yang yang di ta tahun hun 19 1981 81 diter diterbit bitka kan n ole oleh h FAO de denga ngan n jud judul ul Pea Peasa sant’ nt’s s Charte Charter r (Piagam Petani). Disepakati bahwa setiap dua tahun sekali tiap negara akan melaporkan pelaksanaan Reforma Agraria dan Pembangunan Pedesaan. Tidak ada berita, apakah Indonesia memenuhi kesepakatan tersebut. • Di tahun 1981 di Selabint Selabintana ana Sukabumi Sukabumi (Jawa Barat) Barat) berlang berlangsun sung g lokakary lokakarya a inte internas rnasiona ionall dengan tema yang sama, sebagai tindak lanjut Konferensi Roma, yang hasilnya disert disertai ai sebu sebuah ah rekom rekomen enda dasi si kepad kepada a pe pemer merint intah ah Ind Indon ones esia. ia. • Keb Kebera erada daan an Piagam Petani hasil pertemuan Roma, dan rekomendasi Selabintana ternyata tidak tid ak mampu mampu mendor mendoron ong g pe pemer merint intah ah Orde Orde Ba Baru ru melak melakuka ukan n “re-o “re-orie rienta ntasi si kebijakan”. kebijakan”. Bahkan, kebanggaan yang berlebihan dari berhasilnya berhasilnya swasembada pangan di tahun 1984 telah membuat Orde Baru terlalu percaya diri bahwa tanpa Reforma Agraria (melalui “jalan pintas”) kita akan mampu memakmurkan rakyat. 20. Periode 1965—1998 (Orde Baru) • Terbukti kemudian bahwa swasembada panga pan gan n tidak tidak be berum rumur ur lama. lama. Namun Namun ha hall ini tetap tetap tid tidak ak membu membuat at Orde Orde Baru Baru meny menyad adar arii ap apa a yang yang sesu sesung nggu guhn hnya ya terj terjad adi. i. Ba Bahk hkan an sema semaki kin n terd terdap apat at kecenderungan untuk jauh menyimpang dari semangat UUD 1945 dan UUPA 1960. Penyimpangan ini dimulai dengan adanya berbagai paket deregulasi di akhir dekade 1980-an untuk memuluskan praktek kebijakan liberal. • Meskipun di pertengah pertengah dekade 1980-an Indonesia mencapai swasembada swasembada pangan, berbagai konflik sosial yang hakikatnya berlatar belakang masalah agraria telah merebak Kumpulan Tulisan/Artikel Tulisan/Artikel dari http://herman-notary.blogsopt.com http://herman-notary.blogsopt.com

80

di mana-mana dan tidak ada yang dapat diselesaikan diselesaikan sampai saat ini. Data KPA 2001 200 1 menun menunjuk jukkan kan an angk gka a jumla jumlah h kasu kasus s menca mencapa paii an angk gka a 28 2834 34 kasu kasus s yang yang pernah dilaporkan kepada berbagai LSM oleh masyarakat sejak jaman Orde Baru dala dalam m upay upaya a mencari mencari duk dukunga ungan n untu untuk k memperta mempertahank hankan an hak mereka. mereka. Inventarisasi BPN yang dilaporkan ke Komisi II (18 September 2007) menyebut angka 7468 kasus. Sayangnya rincian lokasi dan pihak yang berkonflik belum pernah disampaikan. • Namun, agaknya kenyataan ini tidak cukup membuka mata hati para pemimpin bahwa masalah agraria adalah masalah mendasar. Bahkan Bahkan cen cenderu derung ng menyimpa menyimpang ng dari dari semanga semangatt UUPA UUPA 1960 semakin semakin nya nyata ta ketika di pertenghan dekade 1990-an terlontar pernyataan dari seorang pejabat yang yang be berwe rwena nang ng ba bahwa hwa “tana “tanah h seba sebagai gai komod komoditi iti strate strategis gis”” (bert (berten entan tangan gan dengan fatwa Bung Hatta sebagaimana sudah disebutkan di atas) 21. Periode 1965—1998 (Orde Baru) • Berbagai Berbagai krisis agraria yang terjadi itu tak lepas dari kecarut-marutan dalam sistem perundang-undangan di bidang agraria (secara luas). • Meskipun UUPA dikukuhkan kembali, hal itu tidak membantu mengatasi, sebab beberapa UU sektoral – yang berbeda semangatnya dengan UUPA 1960 sudah terlanjur berlaku demikian lama, maka ketika UUPA 1960 dikukuhkan kembali, yang terjadi bukannya penjernihan, melainkan ketumpangtindihan. Terdapat kesan kuat bahwa di sana-sini terjadi rekayasa hukum dan manipulasi agar seolah-oleh suatu kebijakan itu merujuk kepada UUPA 1960, seda sedang ngka kan n pa pada da ha haki kika katn tnya ya ad adal alah ah de demi mi memf memfas asil ilit itas asii inve invest stas asii asin asing, g, berlawanan total dengan cita-cita dasar UUPA 1960. 22. Pasca Orde Baru • Masa kepresidenan B.J. Habibie sebenarnya ada niat menin meninjau jau kemba kembalili kebij kebijak akan an landr landrefo eform. rm. Pe Perna rnah h dibe dibentu ntuk k Pan Paniti itia a di ba bawah wah pimpinan Prof. Dr. Muladi, S.H. Tapi belum sempat panitia ini bekerja, sudah terjadi pergantian presiden. Panitia ini kemudian tidak jelas kabarnya. 23. Pasca Pasca Orde Orde Baru Baru • Di jaman jaman Presi Presiden den Abdur Abdurahm ahman an Wa Wahi hid d (Gus (Gus Dur), Dur), terlonta terlontarr pernyat pernyataan aannya nya yan yang g menggemp menggemparka arkan, n, yaitu yaitu bahwa bahwa 40% dari dari tana tanahhtanah tan ah perke perkebun bunan an itu seha seharus rusny nya a did didist istrib ribus usika ikan n kepa kepada da rakya rakyat. t. Eup Eupho horia ria kebebasa kebe basan n seb sebagai agai akibat akibat leng lengsern sernya ya Orde Baru tela telah h melahirk melahirkan an berbag berbagai ai organisasi rakyat (serikat tani dan nelayan, serikat buruh, ormas perempuan dan lain-lain, termasuk munculnya puluhan partai politik), selain juga berbondongbondongn bond ongnya ya rakyat rakyat mendudu menduduki ki tana tanah-ta h-tanah nah yan yang g dibiarka dibiarkan n terbeng terbengkala kalaii ole oleh h pemilik/yang menguasainya. Isu agraria pun terangkat kembali ke permukaan oleh desakan berbagai organisasi tani/nelayan serta berbagai LSM. 24. Pasca Orde Baru Masa kepresidenan Megawati: • Di awal kekuasaannya Pemerintah Megawati belum menunjukkan kepastian sikap mengenai masalah agraria. • Sementara itu di kalangan masyarakat sipil berlangsung Konferensi Nasional Petani (April 2001) yang dihadiri oleh berbagai organisasi tani, berbagai LSM, dan juga Komnas HAM, sebagai salah satu pemrakarsanya. Konferensi Konferensi ini melahirkan ”Deklarasi tentang Hak- Hak Asasi Petani”. • Menyadari kerasnya desakan rakyat saat itu, maka sebagian anggota MPR hasil pemilu 1999 cukup Kumpulan Tulisan/Artikel Tulisan/Artikel dari http://herman-notary.blogsopt.com http://herman-notary.blogsopt.com

81

tanggap. Maka BP MPR bidang agraria kemudian melakukan berbagai dialog deng de ngan an be berb rbag agai ai organ rganis isas asii ta tani ni da dan n LS LSM, M, yan ang g dila dilanj njut utka kan n den enga gan n peny pe nye elen lenggara araan dua kali lok lokakary arya be bes sar di Bandu dun ng pada bulan lan Septe Sep tembe mber/O r/Okto ktobe berr 20 2001 01.. Hasiln Hasilnya ya ada adalah lah lah lahirn irnya ya TAP MPR No. IX/ IX/20 2001 01 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumberdaya Alam. 25. Pasca Orde Baru • Dilihat dari semangat UUPA 1960, isi TAP ini memang ambigu. ambigu. Namun, Namun, bag bagaiman aimanapun apun juga juga,, harus harus diterim diterima a kenyataa kenyataan n bahwa bahwa itulah itulah hasilil maksi has maksimal mal yang yang bisa bisa dicap dicapai ai seba sebaga gaii has hasilil kompro kompromi mi da dari ri pertar pertarun ungan gan berbagai kepentingan. Bahkan TAP seperti yang ada sekarang itupun mungkin tidak akan lahir seandainya saja tidak ada dukungan pressure group berupa demo sekitar 12.000 orang anggota berbagai Serikat Petani. Isi TAP MPR No. IX/2001 itu pada dasarnya semacam ”perintah”, baik kepada Presiden maupun kepada kepa da DPR, aga agarr mengambi mengambill lan langkah gkah tindak lan lanjut. jut. Ketika Ketika sampai sampai den dengan gan tahun 2003 ternyata tidak ada tanda-tanda tanggapan baik dari DPR maupun dari presiden, maka Komnas HAM bersama sejumlah LSM dan organisasi tani mengambil prakarsa lain, yaitu menyusun usulan kepada Presiden Megawati agar membent membentuk uk KNUPKA KNUPKA (Komite (Komite Nasiona Nasionall untu untuk k Pena Penangg nggulan ulangan gan Konf Konflik lik Agraria). Tanggapan presiden positif, tetapi, sekali lagi, belum sempat konsep ini direalisasikan keburu terjadi pergantian presiden. • Sementara itu, pada masa akhir jabatannya Presiden Megawati mengeluarkan Keppres No. 34/2003 yang isinya isinya membe memberi ri manda mandatt kepa kepada da Bad Badan an Pertan Pertanah ahan an Nasion Nasional al (BPN) (BPN) un untuk tuk melakukan penyusunan RUU mengenai ”penyempurnaan” UUPA 1960. Dengan adanya adany a perganti pergantian an presiden presiden,, masalah masalah inipun inipun mengala mengalami mi perkemb perkembang angan an yan yang g tidak mulus. 26. Pasca Orde Baru Masa kepresidenan SBY: • Mandat kepada BPN untuk melakuka melakukan n ”penye ”penyempur mpurnaan naan”” UUPA UUPA 196 1960 0 masih masih teta tetap p berlaku, berlaku, dan proses proses peny pe nyem empu purn rnaa aan n itu itu masi masih h te teta tap p be berl rlan angs gsun ung. g. Namu Namun n has asil ilny nya a buk ukan an penyempu peny empurnaa rnaan, n, melainka melainkan n perubah perubahan an tota totall terhada terhadap p UUPA. UUPA. • Perpres Perpres No. 36/2005 (tentang infrastruktur) yang mengundang berbagai reaksi masyarakat. Perpres ini, telah menimbulkan kegelisahan luas di masyarakat. 27. Pasca Orde Baru • Perpres No. 10/2006 mengenai penataan ulang secara internal kelembagaan BPN. Salah satu yang positif, mungkin adalah dibentuknya Deputi Deputi Bidang Bidang Peng Pengkaji kajian an Dan Pena Penanga nganan nan Seng Sengketa keta Dan Konf Konflik lik Agraria. Agraria. Namun Namun ba baga gaima imana na ha hasil sil kerjan kerjanya ya kita kita be belum lum mende mendeng ngar ar leb lebih ih jau jauh. h. Yan ang g mengejut mengejutkan kan ada adalah, lah, dal dalam am rangka rangka menduku mendukung ng peny penyeles elesaia aian n kon konflik flik agraria agraria telah tel ah dit ditan andada-tan tangan ganii sebu sebuah ah kepu keputus tusan an be bers rsama ama an antar tara a Ket Ketua ua BPN da dan n KAPO KA POLR LRII te tent nta ang Pe Pena nang ngan anan an Ko Konf nfli lik k Ag Agra rari ria a yan ang g pe pend ndek ekat atan anny nya a dikhawati dikhawatirkan rkan akan menjadi menjadikan kan semakin semakin meluasnya meluasnya kekeras kekerasan an oleh apa aparat rat negara kepada pihak-pihak yang terlibat konflik, dalam hal ini khususnya massa petani pet ani at atau au rakya rakyatt yang yang lain lain yang yang mendu menduduk dukii tana tanah-t h-tana anah h seng sengket keta a yang yang berhadapan berhadapan dengan kaum bermodal, bermodal, terutama karena sampai saat ini kita belum sepenuhnya sepenuhnya berhasil memisahkan POLRI dari karakter militernya dan kita belum


82

melihat melihat perubah perubahan an sikap sikap birokrat birokrat kita secara secara mendasar mendasar yang selama selama sekian sekian tahun terbiasa dengan cara kerja berkarakter betting on the strong. 28. Pasca Orde Baru • Keempat, di samping ketiga hal tersebut, perlu dicatat juga bahwa pada bulan Maret 2006 yang baru lalu, Indonesia telah mengirim deleg de legasi asi unt untuk uk meng menghad hadiri iri ICARRD ICARRD (Inter (Interna natio tiona nall Confe Conferen rence ce on Ag Agrar rarian ian Reform and Rural Development) di Porto Alegre, Brazil, tanggal 7 —10 Maret 2006. Namun ternyata tidak ada arahan yang jelas dari pimpinan nasional, misi apa ap a yang yang ha haru rus s diem diemba ban n oleh oleh de dele lega gasi si ini ini sehi sehing ngga ga ini ini seke sekeda darr menj menjad adii kesempatan jalan-jalan anggota delegasi pemerintah RI. Tidak ada hasil yang dapat dilihat masyarakat dari kunjungan ini. 29. Pasca Orde Baru • Redistribusi lahan untuk petani yang dikampanyekan oleh SBY. Tanah mana yang akan diredistribusi. Mari kita lihat data!!! 30. Data Struktur Agraria No. Penggunaan Lahan Luas Lahan (juta Ha) 1 Luas Total Daratan Indonesia 192,26 2 Kontrak Kerja Migas 95,45 96, 81 3 Kontrak Kary Ka rya a Mi Min neral 6,4 ,47 7 90,34 4 Kont ntrrak Karya rya Batu atu Bara 24,77 65,57 ,57 5 KKB/PKP2PB 5,2 60,37 6 HPH 27,72 32.65 7 HTI 3,40 29,25 8 Perkebunan Negara 3,30 25,95 9 Perkebunan Swasta 1,08 24,87 11 Lahan Pertanian 11,80 13,07 13 Perumahan, Pertokoan, Perkantoran, 14,00* Industri dll 31. Kesimpulan: Kira-kira, jika program distribusi lahan itu dilaksanakan, yang akan didistribusi adalah tanah-tanah bekas perkebunan yang sdh tandus itu!! Jadi. Jad i. Pa Para ra pe petan tanii he hend ndak aknya nya tid tidak ak terhan terhanyu yutt mimpi mimpi inda indah h yang yang be berle rlebih bihan an dengan kampanye ini. Namun demikian program ini tetap harus didesak untuk segera dilaksanakan, dengan mengutamakan petani di wilayah konflik terdekat dengan lokasi distribusi. 32. Perdebatan Seputar Revisi UUPA Noer Fauzi (1999), terdapat 4 (empat) golongan alasan dalam merevisi UUPA: • Golongan Pertama, adalah mereka yang beranggapan bahwa UUPA UUPA dan semua perundang-undangan perundang-undangan lainnya pasti dibuat dib uat de deng ngan an nia niatt ba baik ik un untu tuk k menjam menjamin in ha hak k da dan n kewaj kewajiba iban n masya masyarak rakat, at, sehingga tentunya UUPA dan peraturan-peraturan pelaksananya sangat dapat diandalkan diandalkan sebaga sebagaii sarana perlindungan perlindungan hak-hak masyarakat yang dirugikan. dirugikan. Soall peramp Soa perampasa asan n tan tanah ah dinil dinilai ai terja terjadi di karen karena a pe penyi nyimp mpan angan gan da dari ri pe pejab jabat at berperil berperilaku aku menyimp menyimpang ang dala dalam m mempergu mempergunaka nakan n kewenan kewenangan gannya. nya. Versi ini menganggap tidak perlu ada revisi UUPA, yang diperlukan adalah pembaruan pelaksanaannya saja. 33. Perdebatan Seputar Revisi UUPA • Golongan kedua, adalah mereka yang percaya bahwa UUPA adalah produk hukum yang memuat jaminan-jaminan hakhak ha k masy masyar arak akat at,, na namu mun n ia dili diling ngku kupi pi oleh oleh be berb rbag agai ai UU da dan n pe pera ratu tura ran n pelaksan pela ksananya anya yan yang g menyimpa menyimpangk ngkan an mandat mandat UUPA UUPA tersebut tersebut.. UUPA UUPA ada adalah lah hukum yang berkarakter responsif yang diproduksi di masa Orde Lama, namun ia dilingkupi oleh berbagai UU dan peraturan pelaksanaan pelaksanaan yang diproduksi Orde Kumpulan Tulisan/Artikel Tulisan/Artikel dari http://herman-notary.blogsopt.com http://herman-notary.blogsopt.com

83

Baru yang pada umumnya berkarakter berkarakter represif. Dalam rumusan lain, dinyatakan bahwa UUPA bersifat populis namun dikelilingi oleh peraturan yang kapitalistik. Golon Golongan gan ini mempe memperse rseps psii pe peram rampa pasan san tan tanah ah diseb disebab abkan kan ole oleh h orien orientas tasii pembangunan pembangunan rejim Orde Baru yang mendahulukan mendahulukan pertumbuhan pertumbuhan modal industri dan proyek-proyek pemerintah dari pada kepentingan penguasaan agraria rakyat banyak. bany ak. Hukum Hukum agraria agraria yan yang g dip diprodu roduksi ksi ada adalah lah sub sub-sis -sistem tem dari dari pertumbu pertumbuhan han ekono eko nomi, mi, seh sehin ingga gga orient orientasi asinya nya ad adala alah h member memberii du duku kunga ngan n leg legali alita tas s pa pada da pemodal besar maupun proyek pemerintah. 34. Perdebatan Seputar Revisi UUPA • Golongan ketiga, adalah mereka yang menganut ideologi pasar bebas dan melihat bahwa birokrasi yang rente dan kolutif membuat ‘pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan’ merupakan satu sat u bag bagian ian dari dari pe penc ncipt ipta a bia biaya ya ekon ekonomi omi tin tingg ggii (high (high cost cost eco econo nomic mic), ), da dan n karenanya peran birokrasi harus dikurangi seminimal mungkin. Hukum agraria harus direformasi agar tercipta ‘kenyamanan’ berusaha bagi para pelaku bisnis. UUPA UUPA merupaka merupakan n rintanga rintangan n bes besar ar,, karena karena deng dengan an UUPA UUPA inte interven rvensi si neg negara ara terha terhada dap p pe peng ngad adaan aan ta tana nah h terlam terlampau pau be besa sarr. Soa Soal-s l-soa oall perlaw perlawan anan an rakya rakyatt terha terhada dap p pe pera rampa mpasa san n ta tana nah, h, tu tumpa mpang ng tin tindih dih alo aloka kasi si tan tanah ah da dan n kega kegaga galan lan penye pen yeles lesaia aian n seng sengket keta a merup merupak akan an ha hamba mbatan tan ba bagi gi inves investas tasii da dala lam m ne nege geri ri maupun investasi asing. 35. Perdebatan Seputar Revisi UUPA High cost economic ini harus dipangkas melalui pelucutan kekuasaan intervensi negara dalam perekonomian, khususnya di pasar. Golongan ini mempromosikan, apa yang mereka sebut efficient land market, dimana pasar tanah merupakan jalan utama bagi bisnis memperoleh tanah-tanah sebagai alas dari usaha mereka. Jawaban utama bagi sengketa tanah adalah pemantapan status hukum dari semua persil tanah melalui program pendaftaran tanah. Tapi, sekaligus dengan hal ini, sektor bisnis bisa memperoleh tanah tanpa perlu menimbunkan kesulitan yang berarti. • Golongan keempat, adalah yang mendudukkan UUPA sebagai produk hukum yang perlu dipandang seca secara ra krit kritis is.. Diar Diargu gume ment ntas asik ikan an ba bahwa hwa tida tidak k dipu dipung ngki kiri ri ad adan anya ya ge geja jala la penyi pen yimpa mpanga ngan n pe peng nggun gunaa aan n wewen wewenang ang dari dari pe pejab jabat at seh sehubu ubung ngan an de denga ngan n maraknya sengketa agraria -- sebagaimana disinyalir oleh golongan pertama. Juga Juga tida tidak k dipu dipung ngki kiri ri pu pula la ad adan anya ya seju sejuml mlah ah pe pera ratu tura ran n pe peme meri rint ntah ah yang yang melingkupi UUPA berorientasi kapitalistik, dan ada pula sejumlah peraturan yang menyimpa menyimpang ng dari UUPA. UUPA. Namun, Namun, keg kegagal agalan an UUPA UUPA dip diperse ersepsi psi pula seba sebagai gai pemberi andil bagi terciptanya sengketa agraria yang marak lebih dalam lima belas tahun belakangan. 36. Pe 36. Perd rdeb ebat atan an Se Sepu puta tarr Revi Revisi si UUP UUPA • DPR DPR tela telah h mene meneta tapk pkan an ag agen enda da perubahan UUPA sebagai salah satu prioritas kerja legislasi pada tahun 2005. DPR telah menerbitkan dokumen Program Legislasi Legislasi Nasional Nasional Tahun Tahun 2005- 2009 yang didalamnya ditetapkan 229 (dua ratus dua puluh sembilan) RUU yang akan dibuat –disusun Badan Legislasi Nasional (BALEG) DPR. Di dalam dokumen ini, salah satu agenda adalah penyusunan ”RUU tentang Perubahan atas UndangUndang No.5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria“. Selain itu, Kumpulan Tulisan/Artikel Tulisan/Artikel dari http://herman-notary.blogsopt.com http://herman-notary.blogsopt.com

84

Baleg juga telah menerima usulan RUU Lahan Abadi Pertanian dan berbagai RUU yan yang g bersifat bersifat sektora sektorall yan yang g terus terus dide didesakk sakkan an unt untuk uk diselesa diselesaikan ikan,, salah salah satuny sat unya a yang yang ta tak k dap dapat at dibe dibendu ndung ng ad adala alah h RUU Pen Penana anaman man Mod Modal al yang yang mencantumkan pemberian ijin kepada pemilik modal untuk menguasai tanah di Indonesia hingga 95 tahun. • Terkait dengan gagasan mengenai revisi UUPA 1960 ini, saya pribadi berpendapat sebagai berikut: • Pertama, penyempurnaan UUPA UUPA ha harus rus membe memberi ri makna makna pe peng ngua uatan tan bag bagii seman semanga gatt kerak kerakya yatan tan yang yang terkandung di dalamnya. Penyempurnaan mestilah menambah baik isi UUPA, bukannya buka nnya menghapu menghapus s ata atau u menggan menggantika tikannya nnya den dengan gan unda undang-u ng-undan ndang g yan yang g semangat dan isinya sama sekali baru. 37. Perdebatan Seputar Revisi UUPA • Kedua, menyempurnakan UUPA 1960 mestilah dilakukan secara hati-hati agar tidak terseret kepentingan globalisasi kapitali kapitalisme sme yan yang g hen hendak dak menguku mengukuhkan hkan kep kepenti entingan ngan eko ekonomi nomi-pol -politik itiknya nya di lapangan lapa ngan agraria. agraria. • Ketiga, Ketiga, peny penyempu empurna rnaan an UUPA UUPA hen hendakn daknya ya meneguh meneguhkan kan posisi pos isinya nya sebag sebagai ai pay payun ung g ba bagi gi peratu peratura ran n pe perun runda dangng-und undan angan gan ag agra raria ria.. Penga Pen gatur turan an at atas as sekto sektorr kehu kehutan tanan an,, pe perke rkebun bunan an,, pe perta rtamba mbanga ngan, n, pe perai rairan ran,, pertanian, pesisir dan laut, dan sebagainya mestilah mengacu pada UUPA. • Keem Ke empa pat, t, pros proses es pe peny nyem empu purn rnaa aan n UUP UUPA he hend ndak akny nya a dila dilaku kuka kan n seca secara ra demokratis dan partisipatif. Selain melibatkan melibatkan departemen dan lembaga negara, juga pakar dan organisasi non-pemerintah (LSM) yang integritasnya teruji. Dan yang terpenting diajak bicara adalah rakyat yang paling berkepentingan atas agraria, agraria, yakni yakni serikat serikat pet petani, ani, nela nelaan, an, masyara masyarakat kat adat dan rakyat rakyat kecil kecil pad pada a umumny umumnya, a, de denga ngan n mempe memperh rhati atika kan n perimb perimban anga gan n pa parti rtisip sipasi asi laki-l laki-lak akii da dan n perempuan. 38. Penutup • Kesalahan pengembangan kebijakan agraria di jaman kolonial dan ketidak konsistenan melaksanakan UUPA No.5/1960 selama ini telah berakibat terus terus be berla rlanju njutny tnya a da dan n semak semakin in pa parah rah serta serta melua meluasny snya a kemisk kemiskin inan, an, pa pada da akhirnya akhirnya mendoro mendorong ng terjadiny terjadinya a migrasi migrasi dan menempat menempatkan kan masyara masyarakat kat des desa a dala da lam m kond kondis isii rent rentan an menj menjad adii korb korban an pe perd rdag agan anga gan n oran orang. g. Diat Diatas as tela telah h disinggu disinggung ng tent tentang ang migrasi migrasi yan yang g 70% dia diantar ntarany anya a perempu perempuan. an. Para laki-lak laki-lakii dalam perempuan yang terusir dari desa-desa itu (karena juga tidak adanya niat baik negara membangun pendidikan bagi rakyat) mereka kemudian terjerembab dalam dala m kerja-k kerja-kerja erja kasar kasar dan tida tidak k memiliki memiliki perlindu perlindunga ngan n huk hukum, um, sep seperti erti kuli bangunan, pekerja rumah tangga bahkan dalam pekerjaan yang dianggap tidak memiliki harkat kemanusiaan/dilacurkan dan menjadi komoditi dagangan. 39. Penutup • Ketidakjelasan kebijakan agraria tidak bisa lagi bisa dibiarkan, langkah yang paling urgent dalam hal ini adalah penataan kebijakan agar semua kebijakan terkait agraria agar semuanya memiliki semangat yang sama, yaitu menghormati kedaulatan rakyat atas bumi Indonesia dengan tidak menjadikan tanah tan ah sebag sebagai ai komod komodita itas s at atau au insen insentif tif masuk masuknya nya modal. modal. Untuk Untuk tujua tujuan n ini, ini, legisl leg islat atif if da dan n ekse ekseku kutif tif ha haru rus s du duduk duk bersa bersama ma da dan n secar secara a seriu serius s membu membuat at prioritas yang jelas dengan memperhatikan kepentingan para petani kecil, para


85

nelayan kecil, rakyat miskin perkotaan. Merekalah elemen bangsa yang paling terikat dengan tanah untuk penghidupannya. 40. Penutup • Di sisi lain, elemen masyarakat sipil juga harus meningkatkan kapasita kapa sitas s dal dalam am melakuk melakukan an lobby keb kebijak ijakan. an. Organisa Organisasi-o si-organ rganisas isasii pet petani, ani, nelayan nelayan dan lain-lai lain-lainnya nnya tidak tidak bisa hany hanya a menggun menggunaka akan n metode metode unju unjuk k rasa untuk untu k melakuka melakukan n perubah perubahan. an. Dukunga Dukungan n info informas rmasii dan pen pengala galaman man mereka mereka menghadapi menghadapi konflik dan persoalan-persoa persoalan-persoalan lan kehidupan terkait dengan tanah sangat diperlukan dalam menyusun kebijakan yang benar-benar dapat memberi kesejahteraan bagi rakyat banyak. Kemampuan memformulasikan pengalaman itu menjadi paparan yang runut dan usulan kebijakan yang logis sangat penting untuk mulai dikembangkan. Demikian juga berbagai cara membangun dukungan atas usulan-usulan itu dari berbagai pihak penentu kebijakan.

Diposkan oleh Notariat Collegium di 08:35 0 komentar Label: Agraria, Agrarische Wet, Hukum, Tanah


86

SAP Mata Kuliah Hukum Pendaftaran Tanah (Teori dan Praktek) SATUAN ACARA PERKULIAHAN (SAP) MATAKULIAH : HUKUM PENDAFTARAN TANAH (TEORI DAN PRAKTEK) KOPEL /SKS : HKA 205 / 2 sks (2 – 0) 4 POKOK BAHASAN DAN SUBPOKOK BAHASAN

A. PENDAFTARAN TANAH SEBELUM LAHIRNYA UUPA (TATAP MUKA (TM): 1 & 2) 1. Perkembangan Kadaster di Indonesia 1. Periode pra-kadaster (Tahun 1620-1837); 2. Periode Kadaster lama (Tahun 1837-1875); 3. Periode Kadaster baru (setelah tahun 1875). 2. Perkembangan Pendaftaran hak di Indonesia 1. Periode sebelum Ordonansi Balik Nama; 2. Periode Ordonansi Balik Nama.

B. PENDAFTARAN TANAH SETELAH LAHIRNYA UUPA (TM: 3,4,5,6 & 7) 1. Landasan Hukum dan Pengertian Pendaftaran Tanah 1. Landasan Hukum Pendaftaran Tanah; 2. Pengertian Pendaftaran Tanah; 3. Pelaksanaan Pendaftaran Tanah. 4. Praktek Aplikasi Pendaftaran Tanah kedalam bentuk Akta PPAT 2. Asas dan Tujuan Pendaftaran Tanah 1. Asas-asas Pendaftaran Pend aftaran Tanah; Tanah; 2. Tujuan Pendaftaran Pendaf taran Tanah Tanah 3. Obyek dan Sistem Pendaftaran Tanah 1. Obyek Pendaftaran Tanah; 2. Sistem Pendaftaran tanah; Kumpulan Tulisan/Artikel Tulisan/Artikel dari http://herman-notary.blogsopt.com http://herman-notary.blogsopt.com

87

3. Sistem Publikasi Pendaftaran Tanah. 4. Praktek Aplikasi Pendaftaran Tanah kedalam bentuk Akta PPAT 4. Kekuatan Pembuktian Sertifikat dan Satuan Wilayah Pendaftaran Tanah 1. Kekuatan Pembuktian Sertifikat; 2. Satuan Wilayah Pendaftaran Tanah. 5. Penyelenggara dan Pelaksana Pendaftaran Tanah Teori dan Praktek 1. Penyelenggara Pendaftaran Tanah; 2. Pelaksana Pendaftaran Tanah; 3. PPAT; 4. Panitia Ajudikasi.

C. PENDAFTARAN TANAH UNTUK PERTAMA KALI (TM: 8,9,10, & 11) 1. Kegiatan dan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah untuk Pertama Kali 1. Kegiatan Pendaftaran Tanah; 2. Pelaksana Pendaftaran Tanah. 2. Pengumpulan dan Pengolahan Data Fisik 1. Pengukuran dan Pemetaan; 2. Pembuatan Peta Dasar Pendaftaran; 3. Penetapan Batas-batas Bidang Tanah; 4. Pembuatan Daftar Tanah; 5. Pembuatan Surat Ukur. 3. Pengumpulan dan Pengolahan Data Yuridis Serta Pembukuan Haknya 1. Alat Bukti Hak-hak Atas Tanah yang Baru; 2. Alat Bukti Hak-hak Atas Tanah yang Lama; 3. Dasar Pembukuan Hak jika tidak lengkap alat bukti pemilikannya; 4. Menilai Kebenaran Alat Bukti; 5. Pengumuman Data Fisik & Yuridis 6. Pembukuan Hak. 4. Penerbitan Sertifikat 1. Tatacara Penerbitan dan Bentuk Sertifikat; 2. Penyerahan Sertifikat; 3. Penangguhan Penerbitan Sertifikat; Kumpulan Tulisan/Artikel Tulisan/Artikel dari http://herman-notary.blogsopt.com http://herman-notary.blogsopt.com

88

4. Penerbitan Sertifikat Pengganti; 5. Penyajian Data Fisik dan Data Yuridis; 6. Penyimpanan Daftar Umum dan Dokumen.

D. PEMELIHARAAN DATA PENDAFTARAN TANAH (TM: 12,13,14, & 15) 1. Pengertian Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah; 2. Pemeliharaan Data karena Pemindahan Hak melalui (lelang & Non lelang); 3. Pemeliharaan Data karena Pewarisan; 4. Pemeliharaan Data karena penggabungan/peleburan Perusahaan; 5. Pemeliharan Data karena Pembebanan Hak; 6. Pemeliharaan Data karena Perpanjangan Jangka Waktu Hak; 7. Pemeliharaan Data karena Pemecahan, Pemisahan & Penggabungan; 8. Pemeliharaan Data karena Pembagian Hak Bersama; 9. Pemeliharaan Data karena Hapusnya Hak; 10. Pemeliharaan Data karena Peralihan dan Hapusnya Hak Tanggungan; 11. Pemeliharaan Data karena Perubahan Nama; 12. Pemeliharaan Data karena Putusan Pengadilan; 13. Pemeliharaan Data karena Perubahan Hak . 14. Praktek Pendaftaran Tanah Tanah no 1-13 1- 13 kedalam bentuk be ntuk AKta PPAT PPAT

E. SANKSI DAN BIAYA PENDAFTARAN TANAH (TM: 16) 1. Sanksi dalam Pendaftaran Tanah; 2. Biaya Pendaftaran Tanah. 3. Praktek Pembuatan Akta-akta PPAT


89

REFERENSI 1) Prof. Prof. DR. A.P. A.P. Parlindu Parlindungan ngan,, SH; 1999 1999.. Pend Pendafta aftaran ran Tana anah h di Indo Indonesi nesia a (Berdasa (Berdasarkan rkan PP No 24 Tahun 199 1997) 7) dilengka dilengkapi pi den dengan gan Peratura Peraturan n Jab Jabatan atan Pembuat Akta Tanah Tanah PP No N o 37 Tahun Tahun 1998; Penerbit P enerbit CV C V Mandar Maju 2) Bachtiar Bachtiar Eff Effend endie. ie. 199 1993. 3. Pend Pendafta aftaran ran Tanah di Ind Indone onesia sia dan Peratura Peraturan n Pelaksanaannya, Penerbit Alumni. Bandung. 3) Boedi Harsono. 2000. Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembuatan UndangUndang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya. Penerbit Djambatan. Jakarta. 4) Prof. Prof. DR. ST. ST. Remy Remy Sjahd Sjahdein eini, i, SH. 19 1999. 99. Hak Tan angg ggung ungan an AsasAsas-asa asas, s, Ketentuan-ketentuan Pokok dan Masalah Yang Dihadapi Oleh Perbankan (Suatu Kajian Mengenai UU Hak Tanggungan). Penerbit Alumni Bandung; 5) R. Herma Hermans nses es.. 19 1983 83.. Pe Penda ndafta ftaran ran Tan anah ah di Ind Indone onesia sia.. Yayasa ayasan n Karya Karya Dharma Institut Ilmu Pemerintahan. Jakarta. 6) Prof. DR. Mariam Darus Badrulzaman, Badrulzaman, SH. 2004. Serial Hukum Perdata Buku II Kompilasi Hukum Jaminan; Penerbit CV Mandar Maju; 7) Dan Referen Referensi si Lain Lainnya nya yan yang g berhubu berhubungan ngan den dengan gan Hukum Hukum Tana anah h bes besrta rta Pendaftaran Tanah lainnya yang dianggap relevan.

DESKRIPSI SINGKAT

Hukum Hukum Pen Pendaf daftar taran an Tan anah ah yang yang melip meliputi uti Teori eori da dan n Prakte Praktek k Pen Penda dafta ftara ran n merupakan matakuliah wajib Fakultas yang harus diikuti oleh setiap mahasiswa mulai semester ( ). Mata kuliah ini merupakan mata Kuliah Keilmuan dan Ketrampilan (Teori dan Praktek), sehingga membekali Mahasiswa dengan pengetahuan yang mendekati praktis. Dengan demikian setelah lulus mata kuliah ini Mahasiswa diharapkan mampu untuk menganalisis kebijakan pemerintah di bidang pendaftaran tanah dan mampu mampu menerapk menerapkan an dal dalam am praktik praktik di lapa lapanga ngan. n. Dengan Dengan demikia demikian n mata kuliah ini mendekatkan lulusan dengan dunia kerja. Secara rinci, Hukum Pendaftaran Tanah ini meliputi pengetahuan teoritis dan praktis mengenai : 1. Pendaftaran tanah sebelum lahirnya UUPA; 2. Pendaftaran tanah setelah lahirnya UUPA. ; 3. Pendaftaran Pendaftar an Tanah Tanah sebelum lahirnya UUPA UU PA mencakup,


90

-perkembangan Kadaster dan Pendaftaran Hak atas Tanah di Indonesia mulai tahun 1620 hingga 1960. 4. Pendaftaran Tanah setelah lahirnya UUPA , yang mencakup : a. landasan Hukum dan pengertian pendaftaran tanah, b. asas dan tujuan, c. Subyek, obyek dan sistem, d. kekuatan pembuktian sertifikat, dan e. penyelenggara pendaftaran tanah. f. Pendaftaran Tanah untuk pertama kali, g. pemeliharaan data pendaftaran tanah, serta h. sanksi dan biaya pendaftaran tanah.. i. Praktek pengaplikasian teori kedalam bentuk suatu akte PPAT yang di kaitkan dengan sub. a s/d h secara acak Materi bahasan bersumber pada pustaka yang tersedia. Sementara itu, proses pembelajaran dilakukan dengan metode kuliah mimbar (orientasi) yang didukung dengan media pengajaran, responsi, pelatihan studi kasus, dan pemberian tugas terstruk terstruktur tur.. Hasil Hasil proses proses pembela pembelajara jaran n mahasiswa mahasiswa die dievalu valuasi asi melalui melalui tuga tugas s terstruktur, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester. Penyusun

Diposkan oleh Notariat Collegium di 06:06 0 komentar Label: Agraria, Fungsi dan Peranan Jabatan Notaris, Hukum, Kadaster, Kuliah, Pendaftaran, SAP, SAP, Tanah, Tanah, Tugas dan Fungsi Notaris dan PPAT, PPAT, Unsri Unsr i Rabu, 2009 Maret 04


91

Tugas dan Fungsi Notaris dan PPAT Sebagai seorang Sebagai seorang anak ban bangsa gsa yan yang g mempunya mempunyaii lata latarr bela belakang kang Pen Pendidi didikan kan Sarjana Hukum, dengan Jurusan Hukum Administrasi Negara, hati dan pikiran saya cukup terenyuh melihat persoalan bangsa saat ini yang cukup pelik. Salah satu sat u yang yang mengg mengganj anjal al ha hati ti saya, saya, ad adal alah ah pe perso rsoal alan an pe pena nataa taan n ad admin minist istra rasi si pertanahan pada masyarakat Indonesia di Pedesaan. Sangat ironis, setelah 64 tahun Indonesia merdeka, bangsa kita belum dapat menyelesaikan administrasi pertanahan. Persoalan hukum selalu menimpa rakyat, ketika harus berhadapan dengan deng an pen pengus gusaha aha bes besar ar,, den dengan gan alasan alasan kea keamana manan n investa investasi, si, citra citra ban bangsa gsa indonesia dengan ketimurannya ,sehinggak harus rela tanahnya di ganti rugi....! dan bukan ganti untung.... akibatnya sudah pasti, rakyat tetap melarat. Menurut data dan Catatan Badan Pertanahan Nasional, Nasional, hampir 80% rakyat yang memi memili liki ki ta tana nah h pe pert rtan ania ian n di pe pede desa saan an tida tidak k memi memili liki ki Su Sura ratt Tan anda da Bu Bukt ktii Kepemilik Kepe milikan an Tanah Pertani Pertanian an dan Rumah Rumah Tempat empat Tingga Tinggall mereka. mereka. Rata-rat Rata-rata a Tand anda a Bukti Bukti Kep Kepemil emilikan ikan ada adalah lah selemba selembarr kertas kertas seg segel el atau kwitansi tanda pelu pe luna nasa san n jual jual be beli li ta tana nah h da dan n pe peng ngak akua uan n masy masyar arak akat at seki sekita tarr. Pa Pada daha hall Pemerintah sudah membuat program Sertifikat berbiaya murah, yang dikenal denga den gan n progra program m Prona Prona.. Namun Namun,, progr program am terse tersebut but tid tidak ak efekt efektif if be berja rjalan lan di tengah-tengah masyarakat, hal ini disebabkan rumitnya mengurus administrasi Prona serta mahalnya biaya yang dikeluarkan oleh pemohon sertifikat Prona tersebut. Dapat di bayangkan, apabila terjadi persoalan hukum, maka hal ini sang sa ngat at memp memper erle lema mah h rak akya yatt di de depa pan n hu huku kum. m. Raky Rakya at pe pede desa saan an yan ang g menggantungkan hidupnya dari lahan pertaniannya sebagai alat produksi, sering kewal kewalah ahan an dal dalam am memper mempersia siapka pkan n moda modall un untuk tuk menan menanam am komod komoditi iti yang yang di rencanakannya, bila meminjam ke Bank Perkreditan Rakyat, mereka terganjal ketiadaan jaminan atau boroh, maka jalan yang paling praktis adalah, meminjam ke rente rentenir nir de deng ngan an bu bung nga a yang yang mencek mencekik ik lehe leherr, maka maka pe petan tanii ha haru rus s pa pasra srah h menghadapi nasibnya yang kurang di perdulikan oleh bangsa yang besar ini. Dengan kemajuan peradapan bangsa yang semakin moderen, serta kehidupan masyarakat yang cenderung individualis dan pola kehidupan yang materialistis maka hal ini menyebab menyebabkan kan semakin semakin terkikis terkikisnya nya secara secara pela pelahanhan-laha lahan n sistem sistem kekeluargaan dan budaya pada masyarakat Indonesia di Pedesaan, persoalan ini membuat pola kehidupan kemasyarakatan semakin renggang dan terkikis. Hal ini menyebabkan terjadinya beberapa sumber konflik yang disebabkan tidak te tert rtat atan anya ya de deng ngan an ba baik ik masa masala lah h admin dminis istr tras asii pe pert rtan anah ahan an ters terseb ebut ut.. Permasalahan Permasalahan ini, akan menjadi bom waktu pada masa yang akan datang, serta dapat menjadi konflik antara masyarakat tersebut, baik masalah batas tanah, sewa menyewa dan hal-hal yang berkaitan dengan penggunaan tanah tersebut. Untuk itulah peranan dan fungsi dari Notaris dan PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) sangat diperlukan untuk saat ini dan masa yang akan datang. Peranan dan kepedulian dari Notaris dan PPAT yang bertugas disetiap Kecamatan di seluruh Indonesia kelak secara merata, sangat berguna dan berfungsi untuk Kumpulan Tulisan/Artikel Tulisan/Artikel dari http://herman-notary.blogsopt.com http://herman-notary.blogsopt.com

92

membuat membuat dan membantu membantu masyarak masyarakat at ped pedesaa esaan n agar membuat membuat Surat Surat Tand anda a Bukti Kepemilikan Tanah Lahan Pertanian dan Perumahan mereka dengan biaya murah murah dan cep cepat. at. Atas das dasar ar ini, sangat diperlukan diperlukan gen generas erasii muda Bangsa, Bangsa, untuk menekuni dan mengikuti Pendidikan Magister Kenotariatan dalam upaya mengetahui seluk beluk pertanahan dan penataan administrasi pertanahan di indonesia khususnya bagi rakyat di pedesaan yang masih sangat banyak belum memiliki tanda bukti hak atas tanahnya. Disamp Disamping ing rakya rakyatt te telah lah memil memiliki iki Surat Surat Tan anda da Bu Bukti kti Kep Kepemi emilik likan an Tan anahn ahnya ya dengan baik dan sempurna, dokumen tersebut juga akan sangat berguna bagi rakyat untuk dapat dijadikan jaminan dan anggunan untuk memperoleh pinjaman dengan bunga ringan ke Bank Pemerintah yang menyediakan kredit pertanian rakya rakyat. t. Deng Dengan an de demik mikian ian,, Su Surat rat Tand anda a Bukti Bukti Kep Kepemi emilik likan an Tan anah ah terse tersebu but, t, sebag seb agai ai pe pega gang ngan an da dan n Tan anda da Bukti Bukti Ke Kepem pemili ilikan kan Tan anah ah oleh oleh rakya rakyat, t, yang yang sewaktu-w sewaktu-waktu aktu dap dapat at ditingk ditingkatka atkan n menjadi menjadi sertifik sertifikat at ole oleh h Bada Badan n Pertanah Pertanahan an Nasional Nasional,, berfungs berfungsii pula seb sebagai agai Jaminan Jaminan dan Anggunan Anggunan bag bagii rakyat rakyat untu untuk k memper memperole oleh h kred kredit it pe perta rtania nian n sehin sehingg gga a merek mereka a akan akan terbe terbebas bas da dari ri jerata jeratan n tengkulak dan rentenir, sehingga hasil lahan pertanian yang mereka miliki dapat benar ben ar-be -benar nar be bergu rguna na da dan n berman bermanfaa faatt ba bagi gi kehid kehidup upan an unt untuk uk pe penin ningka gkata tan n kesejahteraan dan kemakmuran mereka. Diposkan oleh Oleh : ROY FACHRABY GINTING, SH, M.Kn Kantor Pejabat Pej abat Pembuat Akta Tanah (PPA (PPAT) Kabupaten Kabupate n Karo Diposkan oleh Notariat Collegium di 08:12 0 komentar Label: Tugas dan Fungsi Notaris dan PPAT


93

Kedudukan, Fungsi dan Peranan Jabatan Notaris Semenjak saya masih berkuliah di Fakultas Hukum hingga sekarang berpraktek sendir sen diri, i, serin seringka gkalili saya saya be berte rtemu mu den denga gan n orang orang awam awam yang yang salah salah menger mengerti ti mengenai Kedudukan, fungsi dan peranan Notaris dalam masyarakat khususnya dalam bidang hukum. Tidak sedikit pula masyarakat yang menganggap bahwa notaris nota ris hany hanya a “tukang “tukang stempel” stempel” yan yang g “kalah “kalah pint pintar” ar” dari advo advokat/ kat/pen pengaca gacara, ra, sehingga mereka sering membawa draft dari pengacara atau advokat mereka dan meminta notaris untuk menyalinnya dalam bentuk akta otentik, sehingga saya merasa mereka memperlakukan notaris hanya sebagai tukang ketik saja, hal ini pernah saya alami ketika saya masih bekerja sebagai asisten notaris. Kadangkala Kadangk ala salah salah satu pihak yan yang g dat datang ang menghad menghadap ap ing ingin in diistime diistimewaka wakan n kedudukannya di dalam perjanjian yang dibuat di hadapan notaris. Saya pun pernah pernah menghad menghadapi api bahwa bahwa pela pelangga nggan n saya mengingi menginginkan nkan aga agarr tida tidak k perlu perlu mengikuti prosedur hukum yang seharusnya dilakukan dalam pembuatan akta, lebih leb ih miris miris lagi lagi karen karena a menur menurutn utnya ya ba banya nyak k not notari aris s yang yang didat didatan angin ginya ya juga juga “berani” melakukan hal tersebut. Saya sangat prihatin dengan keadaan ini. Saya ingin agar ketidakmengertian masyarakat mengenai notaris dapat sedikit terobati dan sedikit menyadarkan rekan-rekan sejawat dengan adanya tulisan singkat ini.

Kedudukan Seorang Notaris Seorang notaris biasanya dianggap sebagai seorang pejabat tempat seseorang dapat memperoleh nasihat yang boleh diandalkan. Segala sesuatu yang ditulis serta ditetapkannya adalah adalah benar, ia adalah pembuat dokumen yang kuat dalam suatu suat u proses proses huk hukum. um. Kedu Keduduk dukan an seorang seorang not notaris aris seba sebagai gai suat suatu u fun fungsio gsionari naris s dala da lam m masy masyar arak akat at yang yang dise disega gani ni,, na namu mun n saat saat ini ini kedu kedudu duka kann nny ya ag agak ak disalahmengerti oleh kebanyakan orang. Mungkin hal tersebut disebabkan oleh tindakan dan perilaku para notaris itu sendiri. PertamaPertama-tama tama yan yang g perlu perlu diketahu diketahuii bahwa bahwa not notaris aris di Indo Indones nesia ia mempunya mempunyaii fungsi yang berbeda dengan notaris di Negara-negara Anglo-Saxon notary public seperti Singapura, Amerika dan Australia, karena Indonesia menganut sistem hukum Latin/Continental. Notaris Latin berkarakteristik utama dimana ia menjalankan suatu fungsi yang bersifat bersifat publ publik. ik. Diangkat Diangkat oleh Pemerint Pemerintah ah dan bertugas bertugas menjalan menjalankan kan fun fungsi gsi pelayanan public dalam bidang hukum, dengan demikian ia menjalankan salah satu bagian dalam tugas negara. Seorang notaris diberikan kuasa oleh UndangUndang Undang un untuk tuk membu membuat at suatu suatu akta akta memili memiliki ki suat suatu u nilai nilai pe pembu mbukti ktian an yang yang sempurna dan spesifik. Oleh karena kedudukan notaris yang independent dan tidak memihak, maka akta yang dihasilkannya merupakan simbol kepastian dan jaminan hukum yang pasti. Dalam system hukum latin notaris bersifat netral tidak memihak, dan wajib memperhatikan kepentingan semua pihak yang terlibat. Itu Kumpulan Tulisan/Artikel Tulisan/Artikel dari http://herman-notary.blogsopt.com http://herman-notary.blogsopt.com

94

sebabnya seorang notaris dalam menjalankan tugasnya tidak bisa didikte oleh kemauan kemauan salah salah satu piha pihak k seh sehingg ingga a mengabai mengabaikan kan kep kepenti entinga ngan n pih pihak ak lainnya lainnya (meskipu (meskipun n sun sungguh gguh san sangat gat disesalk disesalkan an bah bahwa wa sekaran sekarang g bany banyak ak nota notaris ris yan yang g mau didikte oleh pelanggannya sekalipun harus bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau kode etik profesi). Apakah Fungsi Seorang Notaris? Seti Se tiap ap masy masyar arak akat at memb membut utuh uhka kan n sese seseor oran ang g (fig (figur ur)) yang yang kete ketera rang ngan an-keterangannya dapat diandalkan, dapat dipercayai, yang tandatangannya serta segelnya (capnya) memberi jaminan dan bukti kuat, seorang ahli yang tidak memi memiha hak k da dan n pe pena nasi siha hatt yan ang g tida tidak k ad ada a ca caca catn tny ya (onk (onkre reuk ukba baar ar atau atau unimpeachable), yang tutup mulut, dan membuat suatu perjanjian yang dapat melindunginya di hari-hari yang akan datang. Notaris dan Advokat. Para nota notaris ris mempuny mempunyai ai kesamaan kesamaan dala dalam m pek pekerja erjaan an den dengan gan para para advo advokat. kat. Keduanya menuangkan suatu kejadian di bidang ekonomi dalam suatu bentuk hukum, huk um, membe memberi ri na nase seha hatt kepa kepada da pa para ra pe pelan langg ggan an da dan n keper kepercay cayaan aan da dari ri pelanggan merupakan dasar hubungan mereka dengan pelanggan. Tetapi ada perbedaan prinsip, yaitu: 1. Seorang notaris memberi pelayanan kepada semua pihak, advokat kepada satu pihak. Seorang notaris berusaha menyelesaikan menyelesaikan suatu persoalan, sehingga semua pihak puas; advokat hanya berusaha memuaskan satu pihak. Kalaupun dalam usaha itu tercapai suatu konsensus, pada dasarnya ia memperhatikan hanya kepentingan pelanggannya. 2. Pekerjaan seorang notaris adalah untuk mencegah terjadinya suatu persoalan antara pihak-pihak, sedangkan seorang advokat menyelesaikan persoalan yang sudah terjadi. sudah jelas pekerjaan seorang notaris lebih luas dari apa yang digambarkan diatas, tetapi adanya perbedaan-perbedaan nyata sekali dalam hal tersebu tersebutt diat diatas. as. Kalau Kalau seo seorang rang advo advokat kat membela membela hak hak-hak -hak seseoran seseorang g ket ketika ika timbul timbul suatu suatu kesul kesulita itan, n, maka maka seor seorang ang no notar taris is ha harus rus be berus rusaha aha mence mencegah gah terjadinya kesulitan itu (lebih bersifat preventif) Pada umumn Pada umumnya ya A. W. Voo oors rs (seor (seorang ang kand kandida idatt no notar taris is Di Arnhe Arnhem, m, Neger Negerii Belanda, dalam rapat umum tahunan persatuan kandidat notaris tanggal 20-51949) menganjurkan supaya berpegang pada pedoman sebagai berikut: Dalam membela hak satu pihak diharapkan seorang notaris tidak ikut campur, tetapi dalam hal mencari dan membuat suatu bentuk hukum dimana kepentingan pihak-pi piha k-pihak hak berjalan berjalan paralle parallel, l, not notaris aris memegan memegang g peranan peranan dan advo advokat kat hany hanya a memberi nasehat. Dilihat dari sudut lain A. W. Voors membagi pekerjaan seorang notaris menjadi: Kumpulan Tulisan/Artikel Tulisan/Artikel dari http://herman-notary.blogsopt.com http://herman-notary.blogsopt.com

95

(a) pe peker kerjaa jaan n yang yang dip diperi erint ntahk ahkan an ole oleh h unda undangng-und undan ang g yang yang jug juga a dise disebut but peke pe kerj rjaa aan n lega legall da dan n (b) (b) pe peke kerj rjaa aan n ek ekst stra rale lega gal, l, yaitu aitu pe peke kerj rjaa aan n ya yang ng dipercayakan padanya dalam jabatan itu. (a) PEKERJAAN LEGAL menurut A.W.Voors adalah tugas sebagai pejabat untuk melaksanakan sebagian kekuasaan pemerintah dan sebagai contoh disebutnya antara lain: (1) memberi kepastian tanggal; (2) membuat grosse yang mempunyai kekuatan eksekutorial; (3) memberi memberi sua suatu tu kete keterang rangan an dal dalam am suat suatu u akta yang menggan menggantika tikan n tan tanda da tangan; dan (4) memberi kepastian mengenai tanda tangan seseorang. Menurut praeadviseur praeadviseur itu pekerjaan-pekerj pekerjaan-pekerjaan aan ini dilakukan dilakukan oleh seorang notaris sebagai suatu badan negara (organ van de staat) dan berdasarkan itu maka tindakannya mempunyai kekuatan undang-undang (hlm. 21) “Pekerja “Pekerjaan an yan yang g dilimpa dilimpahkan hkan ole oleh h pemerint pemerintah ah kepa kepada da seo seorang rang nota notaries ries itu adalah adal ah sesuatu sesuatu yan yang g demikia demikian n berharg berharga, a, seh sehingg ingga a harus harus disimpa disimpan n bai baik-ba k-baik ik (een goed kostelijk om te bewaren) dan seorang notaris harus menjunjung menjunjung tinggi tugas itu serta melaksanakannya dengan tepat dan jujur”, kata A.W. Voors. “Melaksanakan tugas dengan tepat dan jujur”: -menurut Tan Thong Kie, berarti:bertindak menurut kebenaran (dalam bahasa Belanda naar waarheid, dalam bahasa Inggris truthfully) sesuai dengan sumpah notaris. jika ada suatu peristiwa (rapat umum, penarikan lotere, pembubuhan tanda tangan, dsb.), catatlah kejadian itu sebenarnya dan pada saat (tanggal dan jam) yang tepat. -menu -menurut rut Merrym Merryman an:.. :...th .the e instru instrumen mentt itself itself is ge genu nuine ine an and d what what it recit recites, es, represents what the parties said and the what the notary saw and heard”). Janganlah pernah sekali pun menodai kepercayaan yang diberikan oleh undangundan und ang g kepa kepada da jab jabata atan n no notar taris. is. Pen Penge getah tahuan uan ba bahwa hwa dirin dirinya ya tid tidak ak perna pernah h menyelewengkan kekuasaan dan kepercayaan memberi kepada seorang notaris kepuasan dan rasa aman dalam pekerjaannya. Selain itu, pelaksanaan tugas secara jujur mengundang keseganan masyarakat. (b), PEKERJAAN EKTRA LEGAL tugas tug as lain lain yang yang dip diperc ercaya ayakan kan kep kepada adany nya a ad adala alah h menjam menjamin in da dan n menja menjaga ga “perlindungan kepastian hukum” atau sebagaimana yang ditulis oleh A. W. Voors: debesche debe schermin rming g van de rechtsz rechtszeker ekerheid heid.. Setiap Setiap warga warga mempuny mempunyai ai hak serta serta kewa kewaji jiba ban n da dan n ini ini tida tidak k dipe diperb rbol oleh ehka kan n seca secara ra semb sembro rono no diku dikura rang ngii atau atau disingkirkan begitu saja, baik karena yang berkepentingan masih dibawah umur ataupun mengidap penyakit ingatan. Kehadiran seorang notaris dalam hal-hal itu diwajibk diwajibkan an oleh und undang ang-und -undang ang dan ini ada adalah lah bukt buktii kep kepercay ercayaan aan pembuat pembuat undang-undang kepada diri seorang notaris. Contoh-contohnya adalah:


96

1.Perjanjian nikah (ps. 147). Perjanjian ini dianggap demikian penting sehingga diharusk diha ruskan an pembuata pembuatannya nnya deng dengan an akta aute autentik ntik.. Yang paling paling pent penting ing ada adalah lah menjaga kepentingan pihak-pihak pihak-pihak dan menjelaskan isinya kepada mereka, yang pada pad a umumny umumnya a masih masih muda muda da dan n lagi lagi meneta menetapk pkan an tang tanggal gal pe pembu mbuata atanny nnya, a, karena karena menurut menurut und undangang-unda undang ng perjanji perjanjian an nikah nikah harus harus dilakuka dilakukan n sebe sebelum lum pernikahan dilangsungkan di Kantor Catatan Sipil. 2. Pemisahan dan Pembagian warisan dalam hal anak-anak anak-anak dibawah umur yang juga berhak dan kepentingannya harus dijaga (ps. 1047). 3. Perjanjian hibah (ps. 1682) dianggap sangat penting, agar pemberi hibah menge mengeta tahui hui akiba akibatny tnya a da dan n mener menerima ima hiba hibah h memah memahami ami syarat syarat-sy -syara aratt yang yang dilekatkan kepada suatu hibah. Dalam Dalam tind tindakan akan-tin -tindak dakan an huku hukum m yan yang g disebut disebut diat diatas, as, kep keperc ercayaa ayaan n dibe diberika rikan n kepada seorang notaris untuk memperhatikan kepentingan yang lemah dan yang kurang mengerti. Dan perlindungan yang sama dipercayakan kepadanya dalam semua tindakan hukum lainnya yang bentuknya diharuskan dengan akta autentik (akta notaris). Sifat dan Sikap Seorang Notaris Seorang notaris harus menjaga kepentingan para pelanggan dan mencari jalan yang paling mudah dan murah, tetapi janganlah hal ini dipakai sebagai alasan untuk menyelundupkan ketentuan undang-undang. Sebab seorang notaris tidak hanya han ya menga mengabd bdii kep kepad ada a masya masyarak rakat at,, te tetap tapii jug juga a kepa kepada da pe pemer merin intah tah yang yang menaruh kepercayaan penuh kepadanya. Notaris harus jujur dan setia kepada setiap pihak dan dengan bekerja demikian barulah ia dapat mengharapkan suatu pengh pen gharg argaa aan. n. Jika Jika no notar taris is melak melakuk ukan an suat suatu u pe penye nyele lewen wenga gan, n, be betap tapap apun un keciln kecilnya ya,, sekal sekalii waktu waktu pa pasti sti akan akan menja menjadi di bu bumer meran ang g pa pada da dirin dirinya ya send sendiri iri.. W.V W. Voors oors itu mengatak mengatakan an bahwa bahwa sikap sikap seorang seorang nota notaris ris terhadap terhadap masyarak masyarakat at penting sekali, khususnya dalam mengambil suatu keputusan. Jangan tergoyah karena karena kat kata-ka a-kata ta seo seorang rang pembual, pembual, bah bahkan kan apa apabila bila seseora seseorang ng menganca mengancam m kepada kepa da nota notaris ris lain. lain. “Kehorma “Kehormatan tan dan martabat martabat (eer en waardigh waardigheid) eid) harus harus dijunjung tinggi”. Tan Thing Kie dalam bukunya Studi Notariat : Serba-serbi Notariat edisi tahun 1994 mengutip tulisan tahun 1686 yang dibuat oleh Ulrik Huber tentang sifat-sifat yang seharusnya dimiliki oleh seorang notaries: “een eerlijk man, tot het instellen van van alle allerh rhan ande de schr schrif iftu tuir ir be bequ quam amen en en ende de bij bij pu publ blij ijke ke au auth thor orit itei eitt da daar arto toe e verordineert (artinya: seorang yang jujur, yang pandai membuat segala tulisan dan ditunjuk oleh seorang pejabat publik untuk itu.) dan ordonansi saat intu menun menunjuk jukan an ba bahwa hwa tiad tiada a orang orang yang yang diijin diijinkan kan memeg memegan ang g jaba jabatan tan not notar aris is melainkan orang-orang yang terkenal sopan dan pandai serta berpengalaman. Mr. Mr. A.G. A.G. Lu Lubb bbers ers menul menulis is dan diku dikutip tip ole oleh h Tan Thong Thong Kie ba bahwa hwa di bida bidang ng notariat nota riat terutama terutama dip diperlu erlukan kan suat suatu u kete keteliti litian an yan yang g leb lebih ih dari bia biasa, sa, tan tanpa pa itu seorang dalam bidang notariat tidaklah pada tempatnya. Apabila seorang notaris tida tidak k te teli liti ti ba baik ik seca secara ra mate materi rial al maup maupun un form formal al tent tentu u kebo kebodo doha hann nnya ya itu itu Kumpulan Tulisan/Artikel Tulisan/Artikel dari http://herman-notary.blogsopt.com http://herman-notary.blogsopt.com

97

memper memperteb tebal al do dompe mpett para para pe peng ngac acara ara,, de demik mikia ian n dikat dikataka akan n H.W. H.W. Roeby Roeby.. Nyatanya Nyatanya saa saatt ini pen pengang gangkata katan n nota notaris ris tida tidaklah klah menjadi menjadi gerbang gerbang keluarny keluarnya a notaris-notaris notaris-notaris berkualitas seperti tersebut di atas, sehingga banyak notaris yang tidak mempunyai kualifikasi yang cukup baik dan memadai bisa berpraktek dan membuat masyarakat bingung akan hukum yang sebenarnya harus ditaati. A. W. Voors selanjutnya berkata bahwa sifat-sifat ini memang tidak dimiliki setiap orang orang tap tapii dapa dapatt dipe dipelaja lajari, ri, ditu ditumbuh mbuhkan kan ata atau u dita ditanam, nam, dan dipe dipeliha lihara. ra. inilah inilah yang paling penting sebab kode etik hanyalah alat Bantu; ceramah, preadvis hanyalah pembuka mata anggota korps notaris. Dia juga mengemukakan:”sudah barang tentu seorang notaris menguji setiap akta mengenai mengenai kepastiannya kepastiannya dalam hukum dan menjaga hak-hak semua pihak dan jelas dalam setiap kontrak. Inilah yang mengakibatkan bahwa seorang notaris bukanlah seorang pemberani dalam bidang hukum; ia mengikuti jalan yang pasti dan dalam hal yang meragukan ia lebih baik tidak bertindak daripada menempuh jalan licin dengan ketidakpastian hukum.” Dan dikatakan pula oleh Mr. A.J.B. Rijke dalam WPNR no 1438: Allen de no notar taris is van van stu studie die zal zal zich zich zijne zijne roepin roeping g ge getro trouw uw kunn kunnen en too toone nen: n: ha hanya nya notaris yang tetap belajar akan memperlihatkan kesetiaan pada panggilannya (untuk menjadi notaris). Untuk rekan-rekanku sejawat tetaplah belajar, junjunglah martabat profesi kita; untuk unt uk masya masyara rakat kat pilih pilihlah lah not notari aris s yang yang menju menjunju njung ng tin tingg ggii keben kebenara aran n da dan n bermartabat luhur.

*Sumber Studi Notariat: Serba-Serbi Praktek Notaris, tulisan Tan Thong Kie, terbitan tahun 1994. Diposkan oleh Notariat Collegium di 08:03 0 komentar Label: Fungsi dan Peranan Jabatan Notaris, Kedudukan


98

TERTIB ADMINISTRASI DAN ADMINISTRASI KANTOR NOTARIS NOTARIS SEBAGAI PENUNJANG KEBERHASILAN TUGAS NOTARIS NOTARIS

A. PENDAHULUAN

Pengertian “administrasi” (Bel: administratie) seringkali diartikan dalam arti yang sempit, sempit, yaitu yaitu seb sebagai agai keg kegiata iatan n ket ketatau atausaha sahaan, an, yaitu yaitu pek pekerja erjaan an yan yang g bersifat bersifat tulis-menulis menulis bela belaka. ka. Administra Administrasi si dal dalam am arti yang lua luas, s, yaitu yaitu seb sebagai agai sua suatu tu pros proses es karj karjaa-sa sama ma yang yang te tela lah h dite ditent ntuk ukan an sebe sebelu lumny mnya, a, juga juga seri sering ngka kali li dipert dip ertuka ukarka rkan n pen pengg gguna unaan an da dan n pe penge ngerti rtian anny nya a de denga ngan n “mana “manajem jemen en”, ”, yang yang merupakan proses pencapaian tujuan melalui dan dengan orang lain.

“Kantor” dapat dilihat dalam artian statis, yaitu keadaan fisik yang merupakan wadah wadah ata atau u tempa tempat, t, da dapat pat berup berupa a ge gedu dung, ng, rumah rumah atau atau ruanga ruangan, n, diman dimana a kegia keg iatan tan-ke -kegia giata tan n tat tata a usah usaha a dilak dilakuka ukan. n. Dalam Dalam arti arti yang yang dinam dinamis, is, kanto kantor r merupakan suatu organisasi dimana terdapat struktur, tugas, tanggung jawab, hak dan wewenang dari setiap anggota organisasi yang bersangkutan.

Manaje Mana jeme men n pe perk rkan anto tora ran n at atau au ad admi mini nist stra rasi si pe perk rkan anto tora ran n ad adal alah ah pros proses es perencanaan, perencanaan, pengorganisasian pengorganisasian,, dan pengkoo pengkoordinasian rdinasian manusia, bahan-bahan, bahan-bahan, mesin-mesin, metoda, perlengkapan, peralatan, dan uang, serta pengarahan dan pengaw pen gawasa asan n ata atas s pe pelak laksan sanaa aan n pe peke kerja rjaan an da dalam lam rang rangka ka menc mencap apai ai tujua tujuan n organisasi.

Pekerjaan kantor merupakan fungsi pendukung atau memberikan bantuan dalam melaksanakan tugas pokoknya.

Sebagai contoh, kantor Notaris yang membuat berbagai jenis akta, tidak akan dapat melaksanakannya dengan baik tanpa adanya catatan-catatan mengenai segala sesuatu tentang kliennya, tujuan dari dibuatnya akta, jenis akta yang diinginkan, dan sebagainya.

Disamping itu, komunikasi yang efektif dan efisien juga merupakan faktor penting dalam pelaksanaan pekerjaan kantor. Kumpulan Tulisan/Artikel Tulisan/Artikel dari http://herman-notary.blogsopt.com http://herman-notary.blogsopt.com

99

Dengan demikian, pekerjaan kantor mencakup beberapa kegiatan pokok yang meliputi: - pencatatan, angka-angka dan - perhitungan-perhitungan.

Catatan adalah segala sesuatu yang tertulis mengenai fakta-fakta atau kejadiankejadiankejadian untuk disimpan. Catatan-catatan tersebut merupakan data, yang perlu diolah lebih lanjut untuk menjadi informasi.

Bagi suatu kantor Notaris, catatan itu antara lain dapat berupa :

Catatan mengenai klien (nama, alamat, usia, status, pekerjaan, dsb).

a. Catatan mengenai jenis akta yang akan dibuat. b. Catatan mengenai keuangan. c. Catatan mengenai peraturan-peraturan, d. Catatan mengenai jumlah akta yang dibuat, dan lain-lain.

Untuk melaksanakan seluruh kegiatan tersebut diatas, diperlukan tersedianya ruangan yang diatur dengan baik, peralatan dan perlengkapan perlengkapan yang sesuai, tata kears kea rsipa ipan n yang yang ba baik, ik, pe pelak laksan sanaa aan n komun komunika ikasi si kanto kantorr yang yang efe efekti ktif, f, serta serta te ters rsed edia iany nya a pe pega gawa waii ya yang ng memp mempun uny yai ke keje jela lasa san n tuga tugas, s, wewe wewena nang ng,, tanggungjawab dan haknya masing-masing.

B. Tata Ruang Kantor

Suatu kan Suatu kantor tor yan yang g dita ditata ta den dengan gan baik, aka akan n menimbu menimbulkan lkan rasa sen senang ang dan nyaman, baik bagi para pegawai kantor yang bersangkutan, maupun bagi tamutamu yang datang ke kantor yang bersangkutan. Oleh sebab itu, penataan ruang kantor kant or perlu perlu mendapa mendapatt perhati perhatian an bag bagii setiap setiap pimpinan pimpinan kan kantor tor.. Dalam Dalam kaitan kaitan dengan tata ruang beberapa kondisi fisik yang perlu diperhatikan adalah:


100

1. Pene Penerang rangan an ata atau u cah cahaya aya yan yang g cukup cukup dan baik, seh sehingg ingga a pega pegawai wai dap dapat at melihat dengan cepat, mudah, dan senang, Dengan penerangan yang baik, akan dapat meningkatkan hasil pekerjaan; dan, mengurangi kesalahan-kesalahan dan kelelahan, serta meningkatkan prestise kantor.

2. Warna, yang tidak hanya untuk mempercantik ruang kerja, tetapi juga juga perlu diperhatikan faktor keindahan dan psikologis dari warna tersebut,

3. Pilihan Pilihan warna warna untu untuk k kant kantor or,, disampin disamping g dap dapat at memberik memberikan an kindaha kindahan, n, juga dapat mempengaruhi hasil kerja pegawai, karena warna dapat mempengaruhi perasaan, pengertian, dan pikiran seseorang.

-Misalnya -Misalnya warna kun kuning, ing, jingga, jingga, dan merah, merah, dipa dipanda ndang ng seb sebagai agai warna warna yan yang g panas pan as,, da dan n bias biasany anya a membe memberik rikan an pe peng ngaru aruh h psik psikolo ologis gis yang yang mendor mendoron ong g kehangatan dan perasaan gembira. Sebaliknya, warna hijau tua, biru tua, dan ungu, memberikan pengaruh ketenangan, sedangkan warna ungu muda dan biru memberikan perasaan menekan.

4. Pe Peng ngat atur ur su suh hu uda dara ra (air (air co cond ndit itio ioni ning ng), ), yan ang g da dapa patt meni mening ngka katk tkan an produktivitas, mutu kerja yang lebih tinggi, kesenangan pegawai, semangat kerja yang meningkat, dan kesan yang menyenangkan bagi para tamu.

5. Suara yang dapat berpengaruh terhadap konsentrasi pegawai, menyebabkan timb timbul ulny nya a ke kesa sala laha han n da dala lam m pe peke kerj rjaa aan, n, meng mengga gang nggu gu ko komu muni nika kasi si,, da dan n sebagainya.

Untuk penataan ruang kantor itu sendiri, perlu diperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Kegiatan-kegiatan yang saling berkaitan, diletakkan berdekatan.

2. Bagian yang melayani tamu diletaknya di bagian depan.

3. Mesin-mesin kantor yang menimbulkan gangguan suara, harus dijauhkan dari pekerjaan yang memerlukan konsentrasi dan tempat penerimaan tamu.


101

4. Tempat rapat atau pertemuan diletakkan di tempat yang tidak terganggu oleh berbagai suara, baik berupa percakapan maupun, suara mesin-mesin, pegawai, semanga semangatt kerja kerja yan yang g meningka meningkat, t, dan kesan kesan yan yang g menycnan menycnangkan gkan bagi para tamu.

5. Suara, yang dapat berpengaruh terhadap konsentrasi konsentrasi pegawai, menyebabkan menyebabkan timb timbul ulny nya a ke kesa sala laha han n da dala lam m pe peke kerj rjaa aan, n, meng mengga gang nggu gu ko komu muni nika kasi si,, da dan n sebagainya.

Untuk penataan ruang kantor itu sendiri, perlu diperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

a. Kegiatan-kegiatan yang saling berkaitan, diletakkan berdekatan.

b. Bagian yang melayani tamu diletakkan di bagian depan. c. Mesin-mesin kantor yang menimbulkan gangguan suara, harus dijauhkan dari pekerjaan yang memerlukan konsentrasi dan tempat penerimaan tamu.

d. Tempat rapat atau pertemuan diletakkan di tempat yang tidak terganggu oleh berbagai suara, baik berupa percakapan maupun suara mesin-mesin.

C. Perlengkapan Dan Mesin-mesin Kantor

Penggunaan perlengkapan dan mesin-mesin kantor merupakan faktor penting bagi suatu kan kantor tor yan yang g baik. baik. Pilihan Pilihan yan yang g tepa tepatt terhada terhadap p perleng perlengkapa kapan n dan mesin kantor, akan meningkatkan efisiensi kantor Dalam menentukan pilihan dan pengadaa peng adaan n perleng perlengkapa kapan n dan mesin-me mesin-mesin sin kan kantor tor,, bebe beberapa rapa hal yan yang g perlu perlu mendapat perhatian adalah:

1. Jenis pekerjaan dan Cara penyelesaiannya. 2. kemampuan dan kebutuhan pegawai yang menggunakannya. 3. Fleksibilitas penggunaan.


102

4. Kualitas dan kuantitas pekerjaan. 5. Harga dan layanan purna jual. 6. Nilai keindahan.

D.Tata D.Tata Kearsipan. Kearsi pan.

Tata kearsipa kearsipan n dap dapat at diartika diartikan n seb sebagai agai cara peng pengatur aturan an dan peny penyimpa impanan nan dokumen sehingga secara teratur, sehingga setiap saat diperlukan dapat dengan mudah dan cepat ditemukan kembali. Dengan demikian, tata kearsipan yang baik akan merupakan sumber informasi dan sumber dokumentasi, serta sumber ingatan dari para pegawai dalam pelaksanaan tugasnya masing - masing.

Berdasarkan Undang-Undang No.7 Tahun 1971 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kearsipan, yang dimaksud dengan arsip adalah:

1. Naskah-naskah yang dibuat dan diterima oleh Lembaga Negara dan Badanbadan Pemerintah dalam bentuk corak apa pun, baik dalam keadaan tunggal maupun berkelompok dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemerintah.

2. Naskah-naskah yang dibuat dan diterima oleh Badan-Badan Swasta dan/ata dan/atau u perorangan, dalam bentuk corak apa pun, baik dalam keadaan tunggal maupun berkelompok dalam rangka pelaksanaan kehidupan kebangsaan.

Dilihat dari fungsinya, arsip dapat dibedakan atas : -pertama, arsip dinamis, yaitu arsip yang masih digunakan dalam pelaksanaan kegiatan kantor, baik secara terus menerus atau tidak.

- Kedua, arsip statis, yaitu arsip yang tidak digunakan secara langsung dalam perencan perencanaan aan dan pel pelaksa aksanaan naan pek pekerja erjaan, an, teta tetapi pi masih masih perlu perlu unt untuk uk disimpan disimpan memi memili liki ki nilai ilai da dala lam m rang rangka ka pen eny yelen elengg ggar araa aan n ne nega gara ra da dan n ke kehi hidu dupa pan n kebangsaan.

Arsip statis ini disimpan di Arsip Nasional. Arsip Arsip dinamis dapat dirinci lebih lanjut menjadi: Kumpulan Tulisan/Artikel Tulisan/Artikel dari http://herman-notary.blogsopt.com http://herman-notary.blogsopt.com

103

1. Arsip Aktif, yaitu arsip yang masih digunakan secara terus menerus dalam pelaksanaan pekerjaan di lingkungan unit pengolah dari suatu kantor.

2. Arsip Semi Aktif, Aktif, yaitu yaitu arsip arsip yan yang g frekuens frekuensii pen penggun ggunaann aannya ya sud sudah ah mulai mulai menurun.

3. Arsip In-Aktif, yaitu arsip yang sudah jarang digunakan atau hanya digunakan sebagai referensi saja.

Tata kearsipan yang baik meliputi beberapa faktor sebagai berikut:

a. Pene Penerapa rapan n cara peny penyimpa impanan nan secara secara tepa tepat, t, yaitu yaitu rangkai rangkaian an yan yang g teratur teratur menur menurut ut suatu suatu pe pedo doman man terten tertentu tu un untuk tuk menyu menyusu sun/m n/men enyim yimpa pan n do doku kumen men sehingga bila diperlukan dapat ditemukan kembali secara cepat,

b. Fasi Fasili lita tas s kear kearsi sipa pan n yang yang meme memenu nuhi hi syar syarat at,, yang yang meli melipu puti ti:: pe pert rtam ama, a, perleng perlengkapa kapan n dan ala alat-al t-alat at korespo koresponden ndensi, si, sepe seperti rti kertas, kertas, karbon, karbon, mesin mesin tik, komputer, dsb.

c. Kedua, perlengkapan untuk penerimaan surat, seperti kotak surat, meja tulis, rak, dsb. Ketiga alat penyimpan surat, seperti map, folder, lemari, filing cabinet, lemari, dll.

Untuk penyimpanan arsip terdapat beberapa cara, yaitu:

1. Sistem abjad, yaitu cara penyimpanan dan penemuan kembali berdasarkan abjad. Dalam Cara ini, semua arsip atau dokumen diatur berdasarkan abjad, baik dari nama orang, kantor, atau perusahaan.

2. Sistem pokok soal, yaitu penyimpanan penyimpanan yang didasarkan pada pokok masalah. Satu Sa tu masa masala lah h kemu kemudi dian an da dapa patt dipe dipeca cah h menj menjad adii be bebe bera rapa pa sub sub masa masala lah. h. Misalnya jual beli, dapat dirinci dalam jual beli tanah, rumah, surat berharga, dsb.


104

3. Siste Sistem, m, tan tangg ggal, al, yaitu yaitu pen penyu yusun sunan an arsip arsip berda berdasar sarkan kan tah tahun un,, bu bulan lan,, da dan n tanggal.

4. Siste Sistem m no nomor mor ata atau u an angk gka, a, yang yang serin sering g diseb disebut ut de deng ngan an kode kode klasif klasifika ikasi si persepuluhan. Pada sistem ini yang dijadikan kode surat adalah nomor yang ditetapkan sendiri oleh kantor yang bersangkutan. Misalnya, 000 Kepegawaian, 100 10 0 Ke Keua uang ngan an,, 20 200 0 Akta Akta Jual Jual Be Beli li,, 30 300 0 Akta Akta Pe Pend ndir iria ian n Pe Peru rusa saha haan an,, da dan n seterusnya.

5. Sistem Sistem wilayah/ wilayah/daer daerah. ah. Dalam Dalam sistem sistem ini, arsip dia diatur tur berdasa berdasarkan rkan nama wilayah/daerah.

Untuk Untuk mengeta mengetahui hui proses proses pena penangan nganan an sua suatu tu surat surat dip diperlu erlukan kan kartu kartu ken kendali dali,, sebagai alat untuk memantau penyelesaian suatu surat hingga menjadi produk yang diinginkan, misalnya menjadi suatu akta.

Selain daripada itu, untuk menghindarkan hilangnya suatu arsip yang dipinjam oleh seorang pegawai, diperlukan kartu pinjam arsip, yang harus disimpan oleh petugas arsip sampai berkas yang dipinjam tersebut dikembalikan.

E. Komunikasi Kantor:

Komunikasi kantor adalah proses penyampaian berita dari suatu pihak kepada pihak lain, yang berlangsung atau yang terjadi dalam suatu kantor. Komunikasi ini dapat dilakukan secara lisan (langsung maupun dengan alat komunikasi), maupun dalam bentuk tulisan. Komunikasi kantor dapat dibedakan atas:

1. Komunikasi internal, yaitu komunikasi yang terjadi di didalam dan diantara anggo ang gota ta orga organis nisasi asi yang yang be bersa rsang ngkut kutan. an. Komun Komunika ikasi si inter internal nal ini ini terdi terdiri ri ata atas s beberapa bentuk,

-Perta -Pertama, ma, komun komunika ikasi si verti vertikal kal,, yaitu yaitu komun komunika ikasi si yang yang tej tejadi adi an antar tara a ata atasan san dengan bawahan dan komunikasi tersebut mengandung perintah dari atasan kepada bawahannya. Komunikasi ini disebut juga komunikasi fungsi.


105

-Kedua, -Kedua, ada adalah lah komunika komunikasi si yan yang g tida tidak k mengand mengandung ung perinta perintah, h, teta tetapi pi bersifat bersifat pengiriman informasi dalam rangka pelaksanaan pekerjaan kantor. Komunikasi ini disebut dengan komunikasi tata usaha. -Ketiga, -Ketiga, ada adalah lah komunik komunikasi asi pribadi, pribadi, yaitu yaitu komunika komunikasi si dian diantara tara individu individu dal dalam am organisasi, tetapi tidak berkaitan langsung dengan pekerjaan kantor.

2. Komunikasi eksternal, yaitu komunikasi yang dilakukan oleh para pegawai kantor dengan pihak lain di luar kantornya. Misalnya antara staf kantor Notaris dengan klien.

3. Kemampua Kemampuan n berkomu berkomunika nikasi si secara secara efe efektif ktif san sangat gat dip diperlu erlukan kan oleh setiap setiap pegawai di kantor Notaris, karena melalui komunikasi yang efektif tersebut, dapat dengan mudah, cepat, dan tepat dapat dimengerti maksud dan tujuan seorang klien yang datang, dan menimbulkan kepuasan bagi klien yang bersangkutan.

F. Kepegawaian Kepegaw aian Kantor. Kant or.

Untuk Untuk melak melaksan sanak akan an kegia kegiatan tan kanto kantorr, diper diperluk lukan an sejum sejumlah lah pe pegaw gawai ai yang yang memenuhi memenuhi persyar persyaratan atan sesuai sesuai den dengan gan peke pekerjaa rjaan n yan yang g makin makin dilakuk dilakukanny annya. a. Dalam hal ini, beberapa faktor yang perlu mendapatkan perhatian adalah:

1. Kejelasan tugas, hak, wewenang, dan tanggung-jawab dari setiap pegawai. 2. Pembayaran yang adil. 3. Kesempatan untuk maju. 4. Pengakuan atau penghargaan atas hasil pekerjaan. 5. Perikuan sebagai manusia. 6. Pengawasan yang efektif.

G. Penerapan Administrasi Kantor Pada Kantor Notaris.


106

Dari hasil pengamatan kebeberapa kantor Notaris dan informasi yang diterima, tertib administrasi kantor bagi kantor Notaris merupakan factor yang sebenarnya sebenarnya sangat penting, namun tampaknya belum sepenuhnya disadari oleh para Notaris yang bersangkutan.

Berba Berbagai gai aspe aspek k da dari ri ad admin minist istras rasii kant kantor or yang yang ba baik, ik, seper seperti ti tata tata ruan ruang, g, tat tata a kear ke arsi sipa pan, n, pros prosed edur ur su sura ratt meny menyur urat at,, dan ke kepe pega gawa waia ian, n, masi masih h be belu lum m mendapatkan perhatian sebagaimana yang diharapkan.

Beberapa Beber apa kend kendala ala meman memang g merup merupak akan an fakto faktorr yang yang tid tidak ak da dapa patt dihin dihinda dari, ri, misalnya dalam hal penyimpanan akta akta, terutama bagi kantor Notaris yang cukup besar dan jumlah akta yang dibuat cukup besar pula jumlahnya.

Pemecahan masalah penyimpanan akta tampaknya bukan merupakan hal yang mudah, mengingat belum adanya kejelasan mengenai akta merupakan dokumen yang sangat penting, dan dijamin keasliannya, walaupun sudah bersifat statis.

Beberapa masalah yang terlihat pada kantor Notaris, antara lain adalah:

1. Kurang tertatanya ruang kerja dengan baik.

2. Belum adanya kejelasan tugas, wewenang, hak, dan tanggung-jawab dari setiap set iap pe pega gawai wai.. Hal Hal ini ini terlih terlihat at te terut rutama ama ap apabi abila la da dalam lam kanto kantorr Notar Notaris is itu itu,, te terd rdap apat at hu hubu bung ngan an kelu keluar arga ga yang yang sang sangat at de deka katt an anta tara ra Nota Notari ris s de deng ngan an pegawainya.

3. Kurangnya kemampuan pegawai dalam mengikuti akan mengantisipasi pada perkembangan di luar kegiatan notaris yang akan membawa dampak terhadap kemajuan kantor Notaris yang bersangkutan.

4. Belum Belum adany adanya a cara penyimpana penyimpanan n berkas berkas yan yang g bai baik, k, sehingga sehingga penemuan penemuan kembali surat-surat, seringkali hanya didasarkan pada ingatan saja.

Beberapa upaya pembenahan dalam penerapan administrasi kantor yang baik, antara lain adalah:


107

1. Penataan kembali tata ruang sehingga situasi kantor lebih mendorong gairah kerja kerja pa para ra peg pegawa awai, i, serta serta membe memberik rikan an kenya kenyama mana nan n ba bagi gi pa para ra tamu tamu yang yang datang.

2. Perumusan tugas, hak, wewenang, dan tanggun tanggungjawab gjawab yang jelas bagi setiap pegawai.

3. Pembuatan kartu kendali sebagai alat untuk memantau proses penyelesaian suatu akta.

4. Penataan arsip dengan memilih metoda penyimpanan yang dirasakan paling sesuai dengan kantor Notaris yang bersangkutan.

Ditengah kemajuan teknologi informasi, semakin banyaknya jumlah Notaris, dan perkembangan global yang akan berdampak terhadap kegiatan Notaris, kajian yang yang lebi lebih h mend mendal alam am gu guna na meng menget etah ahui ui akar akar pe perm rmas asal alah ahan an da dan n up upay aya a pemecahannya, kiranya sangat diperlukan.

Demiki Demikian an sumba sumbanga ngan n pe pemik mikira iran n sede sederha rhana na ini ini semog semoga a be bergu rguna na da dan n da dapat pat dimanfaatkan.

Januari 18 Oktober 1993 Herman Adriansyah SH Notaris/PPAT di Prabumulih Diposkan oleh Notariat Collegium di 06:35 0 komentar Label: Tertib Administrasi Kantor Notaris April 2009 Halaman Muka Langgan: Entri (Atom) Pengikut Arsip Blog April (1) Maret (18)


108

Notaris Ppat Peran Dan Fungsinya

Recommend Documents