PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH HADJI BOEJASIN PELAIHARI
BUPATI TANAH
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
KEPUTUSAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR : 445/SK - 40 / RS-HB/ 2016
PENENTAPAN KEBIJAKAN PELAYANAN ASESMEN PASIEN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH HADJI BOEJASIN PELAIHARI KABUPATEN TANAH LAUT
BUPATI TANAH LAUT
Menimbang
:
bahwa dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Hadji Boejasin Pelaihari, maka diperlukan penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang bermutu tinggi;;
bahwa agar pelayanan Instalasi Rawat Inap (IRNA) dan Instalasi Rawat Jalan (IRJA) di Rumah Sakit Umum Daerah Hadji Boejasin Pelaihari dapat terlaksana dengan baik, perlu adanya kebijakan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Hadji Boejasin Pelaihari sebagai landasan bagi penyelenggaraan pelayanan Asesmen Pasien di Instalasi Rawat Inap (IRNA) dan Instalasi Rawat Jalan (IRJA) pada Rumah Sakit Umum Daerah Hadji Boejasin Pelaihari;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Hadji Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut;
Mengingat
:
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong, dengan mengubah Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2756);
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Pemerintahan Daerah sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 tentang Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150);
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Badan Layanan Umum Daerah;
Perturan Menteri Pendayagunaan Aparatus Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 19b/Menkes/SK/Per/II/1988 tentang Rumah Sakit;
Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 1333/Menkes/SK/XII/1999 tentang Standar Pelayanan Rumah Sakit;
Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 556/MENKES/SK/IV/2003, tentang Peningkatan Kelas Rumah Sakit Umum Daerah Hadji Boejasin Pelaihari Milik Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Propinsi Kalimantan Selatan;
Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit yaitu ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal;
Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 417/Menkes/Per/II/2011 tentang Komisi Akreditasi Rumah Sakit dengan tugas dan fungsi melaksanakan akreditasi di Indonesia;
Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2008) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6);
Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 89 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Kelola RSUD Hadji Boejasin Pelaihari (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2010 Nomor 89);
Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penetapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) RSUD Hadji Boejasin Pelaihari (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2010 Nomor 90);
Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 95 Tahun 2010 tentang Penetapan RSUD Hadji Boejasin menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2010 Nomor 95);
M E M U T U S K A N :
Menetapkan
:
KESATU
:
Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Hadji Boejasin Pelaihari tentang Penetapan Kebijakan Pelayanan Asesmen Pasien di Rumah Sakit Umum Daerah Hadji Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, sebagaimana tercantum dalam Lampiran dari Keputusan ini.
KEDUA
KETIGA
:
:
Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pelayanan Asesmen Pasien Rumah Sakit Umum Daerah Hadji Boejasin Pelaihari dilaksanakan oleh Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Hadji Boejasin Pelaihari.
Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya, dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 15 Februari 2016
an Bupati Tanah Laut
Direktur RSUD Hadji Boejasin
Pelaihari,
H. EDY WAHYUDI
Lampiran
:
Keputusan Direktur BLUD Rumah Sakit Hadji Boejasin Pelaihari
Nomor
:
445/SK – 40/RS.HB/ 2016
Tanggal
:
15 Februari 2016
KEBIJAKAN PELAYANAN ASESMEN PASIEN
DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH HADJI BOEJASIN PELAIHARI
KABUPATEN TANAH LAUT
Kebijakan Umum:
Asesmen informasi yang harus diperoleh dari pasien Rawat Inap, Rawat Jalan dan Unit Gawat Darurat dilaksanakan sesuai dengan SPO yang berlaku.
Isi minimal asesmen Rawat Inap, Rawat jalan dilaksanakan sesuai dengan disiplin ilmu masing-masing, sesuai dengan format asesmen tiap disiplin ilmu masing2.
Nama-nama dokter dan perawat yang boleh melakukan asesmen tertera dalam lampiran keputusan ini
Asesmen awal Rawat Inap, Rawat Jalan dan UGD dilaksanakan sesuai format yang tertera dalam Rekam medik
Asesmen awal Pasien akan menetapkan kebutuhan medis dan keperawatan serta didokumentasikan dalam Rekam Medis.
Kerangka waktu penyelesaian asesmen pasien di Rawat Inap maksimal 24 jam setelah pasien dirawat, di Rawat jalan dan UGD sesuai ketentuan yg berlaku
Asesmen Awal harus diulangi bila pasien telah dirawat lebih dari 30 hari, atau kurang dari 30 hari, bila ada perubahan yg signifikan serta dicatat di Rekam medis
Asesmen Gizi/ nutrisi awal bersifat skrining dilaksanakan bersama asesmen awal, dan dilaksanakan oleh perawat/ bidan
Asesmen fungsional awal bersifat skrining dilaksanakan bersama asesmen awal, dan dilaksanakan oleh perawat/ bidan
Bila ditemukan kelainan dalam skrining dilakukan konsul ke bagian yang berwenang oleh perawat/ bidan
Asesmen lanjutan/ ulang dilakukan oleh perawat/bidan/bagian terkait maksimal dalam waktu 2x24 jam.
Kebijakan Khusus :
Kerangka waktu penyelesaian asesmen pasien di UGD dan Rawat Jalan sesuai dengan kebutuhan pasien dalam waktu sesingkat-singkatnya
Asesmen Awal baik di rawat Inap, rawat jalan maupun UGD harus diulangi dan dicatat dalam rekam medik, bila telah dirawat lebih dari 30 hari
Asesmen Lanjut dari bagian Gizi bila ditemukan kelainan, harus selesai dalam waktu maksimal 2x 24 jam
Asesmen fungsional lanjut (bagi yg beresiko jatuh dan asesmen fungsional lainnya) dilakukan asesmen ulang setiap hari dan dicatat di rekam medis pasien.
Pada pasien-pasien dalam kondisi terminal, wajib dilakukan asesmen ulang..
Pasien di ruang Hemodialisa, Recovery Room, ICU, ICCU, NICU, ECU, Neonatus dikategorikan sebagai pasien dengan resiko tinggi jatuh sehingga tidak dilakukan asesmen resiko jatuh dan diberlakukan intervensi resiko tinggi jatuh.
an Bupati Tanah Laut
Direktur RSUD Hadji Boejasin
Pelaihari,
H. EDY WAHYUDI
