Modul Ttg Opini Publik

MODUL 14 OPINI PUBLIK Novi Erlita S.Sos, MA

POKOK BAHASAN : OPINI PUBLIK DAN DEMOKRASI

DESKRIPSI : Modul 14 menjelaskan prinsip demokrasi yang menegaskan bahwa kedau kedaulat latan an di tanga tangan n rakyat rakyat dan menemp menempatk atkan an penda pendapat pat rakyat rakyat sebagai dasar kebijakan publik.

TUJUAN INSTRUKSIONAL KHUSUS : Sete Setela lah h

memp mempel elaj ajar arii

modu modull

14

ini, ini,

maha mahasi sisw swa a

diha dihara rapk pkan an

dapa dapatt

menjelaskan: 1.

Demo emokra krasi dan dan Media Mas Massa sa..

2.

Problem Pa Partai tai Po Politik.

3.

Fit Fit and and Prop Proper er Test Test Ala Ala San Sang g Pre Presi side den. n.

A. OPINI PUBLIK DAN DEMOKRASI 1. Demokrasi dan Media Massa Prinsip Prinsip demokras demokrasii menegask menegaskan an bahwa bahwa kedaulata kedaulatan n di tangan tangan rakyat rakyat dan mene menemp mpat atkan kan pendapa pendapatt rakyat rakyat sebagai sebagai dasar dasar kebijak kebijakan an publik. publik. Karena Karena itu pemerintah pemerintah secara moral harus mendengarkan mendengarkan tuntutan rakyat dan memerhatikan kepentingan rakyatnya. Kepentingan rakyat inilah yang terwakili dalam opini publik.

‘12 ‘12

Opini Publik 1

Novi Erlita S.Sos.M.A

Pusat Pengembangan Bahan Ajar Universitas Mercu Buana

Opini publik adalah sekumpulan pandangan individu terhadap isu yang sama. Opini itu mendapat tanggapan, didiskusikan, sehingga menjadi luas dan lebih menyebar. Karena itu opini publik banyak dipengaruhi dan sangat bergantung pada media. Tanpa media massa, masyarakat tidak akan mengetahui adanya opini yang beraneka ragam. Menurut Erikson, Lutberg dan Tedin, ada empat tahap terbentuknya opini publik. Pertama, muncul isu yang dirasakan sangat relevan bagi kehidupan orang banyak. Kedua, isu tersebut relatif baru sehingga memunculkan kekaburan standar penilaian atau standar ganda. Ketiga, opinion leader (tokoh pembentuk opini), seperti politisi atau akademisi, tertarik dengan isu tersebut. Keempat, mendapat perhatian media (pers) hingga informasi dan reaksi terhadap isu tersebut dapat diketahui khalayak. Media memengaruhi politik secara halus melalui kebijakan redaksional. Interpretasi publik atas pemberitaan media bergantung pada bagaimana media merepresentasikan peristiwa atau kebijakan tertentu melalui strategi frame, sebagai bingkai yang memengaruhi diskursus. Peran media sangat strategis dalam pembentukan opini publik. Kasus Prita Mulyasari, Manohara, Bibit-Chandra (KPK), menunjukan peran media dalam mengkonstruksi opini masyarakat bahwa mereka adalah orang-orang bersih dan perlu dilindungi. Masyarakat juga memiliki peran dalam menerima informasi yang didapat dari media. Saat ini masyarakat bisa ikut aktif menyampaikan opini publik melalui kolom opini dan surat pembaca di surat kabar, talkshow di radio dan televisi, atau melalui media warga dan jaringan sosial seperti Facebook, Twitter. New media ini cukup efektif untuk menyebarkan diskursus, menggalang opini publik, serta melakukan advokasi kebijakan publik.

2. Problem Partai Politik Partai politik adalah pihak yang dianggap mewakili kepentingan rakyat. Namun dalam banyak kasus, suara rakyat yang terungkap dalam opini publik justru berbeda dengan suara pihak yang dianggap mewakilinya. Hal ini sejalan dengan sinyalemen Benyamin Constant (1816), bahwa partai politik adalah "reuni" orang-orang yang mempunyai kepentingan doktrin politik yang sama. Orang-orang ini

‘12

Opini Publik 2



mencari kekuasaan untuk mengendalikan aparat-aparat pemerintahan dengan cara menduduki kursi-kursi kekuasaan dalam pemilihan yang tertib dan teratur. Salah satu fungsi partai politik adalah sosialisasi dan mobilisasi politik melalui debat, diskusi internal, dan kampanye. Namun kapasitas partai untuk mobilisasi dan sosialisasi diragukan karena terbukti adanya partisipan yang keluar dari partai yang tidak menarik lagi. Sampai batas tertentu, orang-orang partai melakukan korupsi, sehingga membuatnya kurang efektif dalam meraih simpati dan gagal menarik perhatian dan perasaan para partisipan. Kondisi ini makin menumbuhkan sikap apatisme dan keengganan masyarakat terhadap politik. Mereka yang tahu politik makin tak acuh. Pemahaman masyarakat terhadap politik makin absurd karena dampak dari gegap gempita pemilu nyaris tak terdengar lagi setelah "para wakil rakyat" dan anggota dewan terhormat itu masuk di parlemen.

D. FIT AND PROPER TEST ALA SANG PRESIDEN Pimpinan Negara menghendaki setiap pembantunya di dalam pemerintahan (ekse kutif), rata-rata dalam kondisi yang sehat dan memiliki kemampuan memimpin lem baga kementerian. Untuk itulah lahir kegiatan Fit and Proper Test ala Sang Presiden (Susilo Bambang Yudhoyono), 2009. Susilo Bambang Yudhoyono memiliki hak prerogatif sebagai presiden untuk menentukan calon menteri yang dianggap layak menjabat di bidang yang dikuasai nya untuk membantu kinerja presiden. Proses fit and proper test yang dilakukan terhadap calon menteri memang menarik. Sebab, cara ini ternyata cukup membuat para calon menteri, rakyat, serta insan pers memiliki keingintahuan yang besar. Apalagi fit and proper test tersebut dilaksanakan di kediaman pribadi sang presiden di Cikeas Bogor Jawa Barat. Sehingga peristiwa ini menjadi ajang "Red Carpet" bagi sang menteri yang lolos verifikasi oleh presiden. Presiden melakukan tes wawancara melalui seleksi internal dibantu oleh orang-orang kepercayaan beliau diantaranya Boediono selaku wakil presiden, Sudi Silalahi, serta Hatta Rajasa. Setiap calon menteri yang dihubungi oleh Hatta Rajasa maupun Sudi Silalahi akan langsung diminta ke Cikeas guna diuji, diberi arahan dan kontrak politik kesiapan menjadi menteri. Proses fit and proper test ini berlangsung sejak Sabtu (17 Oktober 2009) hingga Senin (19 Oktober 2009) terhadap 36 calon menteri. Seusai melakukan uji kelayakan dan kepatutan tersebut, calon menteri melakukan cek kesehatan di RS. Gatot Soebroto Jakarta. ‘12

Opini Publik 3



Hal menarik dalam proses fit and proper test ini adalah kabinet Indonesia Bersatu Jilid Dua yang dipimpin oleh Susilo Bambang Yudhoyono, akan melantik 34 menteri serta 2 posisi menteri yang masih dirahasiakan posisi serta jabatannya. Hal ini banyak mengundang spekulasi dan tanda tanya besar, namun akan sesegera mungkin diumumkan ketika pelantikan berlangsung. Dua posisi menteri yang dipertanyakan tersebut berdasarkan Kepala Unit Kerja Presiden untuk Pengelolaan Program Kebijakan dan Reformasi (UP3R) dibentuk melalui Inpres Nomor 17/2006 tanggal 29 September 2006. Sehingga baik Presiden serta para menterinya akan siap bertugas untuk menyelesaikan berbagai masalah yang menimpa bangsa ini. Pelantikan menteri sendiri akan dilaksanakan pada tanggal 2 Oktober 2009 seusai pelantikan presiden Susilo Bambang Yudhoyono periode 20092014 pada sidang paripurna MPR Selasa 20 Oktober 2009 pukul 10.00 WIB. (Kompas.com, Jumat edisi 23 November 2009).

Susunan Kabinet Indonesia Bersatu Jilid 2 Final Menteri Koordinator 1.

Menko Politik Hukum dan Keamanan : Marsekal (Purn) Djoko Suyanto

2.

Menko Perekonomian : Hatta Rajasa

3.

Menko Kesra : R. Agung Laksono

4.

Sekretaris Negara : Sudi Silalahi

Menteri Departemen

‘12

1.

Menteri Dalam Negeri : Gamawan Fauzi

2.

Menteri Luar Negeri : Marty Natalegawa

3.

Menteri Pertahanan : Purnomo Yusgiantoro

4.

Menteri Hukum dan HAM : Patrialis Akbar

5.

Menteri Keuangan : Sri Mulyani

6.

Menteri ESDM: Darwin Saleh

7.

Menteri Perindustrian : MS. Hidayat

8.

Menteri Perdagangan : Mari E. Pangestu Opini Publik 4



9.

Menteri Pertanian : Suswono

10.

Menteri Kehutanan : Zulkifli Hasan

11.

Menteri Perhubungan : Freddy Numberi

12.

Menteri Kelautan dan Perikanan : Fadel Muhammad

13.

Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi : Muhaimin Iskandar

14.

Menteri Pekerjaan Umum : Djoko Kirmanto

15.

Menteri Kesehatan : Endang Rahayu Setianingsih

16.

Menteri Pendidikan Nasional : Mohammad Nuh

17.

Menteri Sosial : Salim Segaf Al Jufri

18.

Menteri Agama : Suryadharma Ali

19.

Menteri Kebudayaan dan Pariwisata : Jero Wacik

20.

Menteri Komunikasi dan Informasi : Tifatul Sembiring

Menteri Negara 1.

Menteri Riset dan Teknologi : Suharna Suryapranata

2.

Menteri Koperasi dan UKM : Syarifudin Hasan

3.

Menteri Lingkungan Hidup : Gusti Muhammad Hatta

4.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak: Linda Amalia Sari

5.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara : E.E Mangindaan

6.

Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal : Ahmad Helmy Faishal Zaini

7.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional : Armida Alisjahbana

8.

Menteri BUMN : Mustafa Abubakar

9.

Menteri Pemuda dan Olahraga : Andi Alfian Mallarangeng

10.

Menteri Perumahan Rakyat : Suharso Manoarfa

Pejabat Setingkat Menteri Kepala BIN: Jenderal (Purn) Sutanto

1.

‘12

Opini Publik 5



2.

Kepala BKPM: Gita Wirjawan

3.

Ketua Unit Kerja Presiden Pengawasan Pengedalian Pembangunan: Kuntoro Mangkusubroto

RANGKUMAN Prinsip demokrasi menegaskan bahwa kedaulatan di tangan rakyat dan menempatkan pendapat rakyat sebagai dasar kebijakan publik. Karena itu pemerintah secara moral harus mendengarkan tuntutan rakyat dan memerhatikan kepentingan rakyatnya. Kepentingan rakyat inilah yang terwakili dalam opini publik. Implementasi dalam proses demokrasi di Indonesia tercermin pada proses fit dan propertes yang dilakukan oleh presiden SBY karena memiliki hak preogratif dalam memilih para menteri yang memiliki kemampuan sehat jasmani dan rohani untuk membantu beliau dalam Kebinet Indonesia Bersatu Jilid 2.

PERTANYAAAN LATIHAN: 1. Menurut pendapat Anda, bagaimana proses Fit and Proper Test tersebut dapat dilakukan tanpa ada campur tangan dari parpol lain? 2. Dalam era kepemimpinan Sosilo Bambang Yudhoyono, kali pertama dilaksanakan Fit and Proper Test, Jelaskan secara singkat bagaimana proses Fit and Proper Test tersebut berlangsung? 3. Apa manfaat pemeriksaan kesehatan secara lengkap? 4. Bagaimana opini Anda mengenai proses Fit and Proper Test yang dilakukan kali pertama oleh Presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono?

DAFTAR BACAAN Arief Budiman,

1995. Teori Pembangunan Dunia Ketiga. Jakarta : PT.

Gramedia Pustaka Utama. Hennesy, Bernard (1990, Cetakan Kedua) Pendapat umum, Jakarta. Erlangga. Jakarta 10430 (hal 206-232) ‘12

Opini Publik 6



Cutlip, Center & Broom, Efective Publik Relations, USA, Prentice Hall, 2000 Jefkins, Frank. Publik Relations: Edisi Kelima. Ilmu Komunikasi Pengantar Studi Edisi Revisi. Jakarta: PT Rineka James E Grunig, Excellence in Publik relations and Communication Management, USA, Lawrence Earlbaum Associate, Inc, 1992 Effendy, Onong Uchjana Publik Relations Suatu Pendekatan Praktis. Bandung:. 1989. Kamus Komunikasi. Bandung. Effendy, Onong Uchjana, Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek, Bandung: PT. Remaja Rodakarya, 1995.

Sumber Lain: Antara News, Edisi 30 Juli 2010 AntaraNews.com 30/11/2010 08:35:45) KOMPAS, Edisi Minggu, 14 November 2010 KOMPAS, Edisi 9 September 2010 www.wikipedia.com (Sejarah Gunung Merapi Yogyakarta) Undang-Undang Pornografi Nomor 44 Tahun 2010. Undang-undang Pornografi Nomor 44 Tahun 2008 KOMPAS, Edisi 1-2 April 2009. Survey jajak pendapat tentang pandangan politik terhadap kinerja DPR 67,3% responden dari total 844 responden menunjukan citra DPR masih terpuruk. KOMPAS, Edisi Jumat 23 November 2009

Sumber ilustrasi: http://matanews.com http://antarafoto.com http://beritasore.com ‘12

Opini Publik 7



Modul Ttg Opini Publik

Recommend Documents