Modul Kekayaan Negara yang Dipisahkan

DIKLAT TEKNIS SUBSTANTIF SPESIALISASI

PENGELOLAAN KEKAYAAN NEGARA (Diklat Jarak Jauh)

MODUL

Penatausahaan Kekayaan Negara Dipisahkan

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN PUSDIKLAT KEUANGAN UMUM 2007

KATA PENGANTAR Proses pendidikan dan pelatihan merupakan salah satu sarana yang senantiasa diperlukan oleh setiap orang, termasuk mereka yang tengah bekerja dalam rangka meningkatkan karir kerja dalam kehidupannya, karena proses pembelajaran pada hakekatnya adalah salah satu cara untuk terjadinya peningkatan dan pengembangan sumber daya manusia dalam rangka mengantisipasi permasalahan dan pemenuhan kebutuhan kerja di masa depan. Modul ‘Penatausahaan Kekayaan Negara Dipisahkan’ yang ditulis oleh Saudari Tio S. Siahaan SH., LLM. ini disusun dan digunakan dalam Diklat Teknis Substantif Spesialisasi (DTSS) Pengelolaan Kekayaan Negara yang diselenggarakan oleh Pusdiklat Keuangan Umum bagi pegawai dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Departemen Keuangan, dan dirancang untuk memberi bekal pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan bagi pegawai DJKN dalam bidang kekayaan negara guna meningkatkan motivasi dan memperlancar kemampuan dalam rangka penugasan tugas di lingkungan kerja DJKN. Modul ini sudah mendapatkan masukanmasukan dari berbagai pihak, diantaranya Saudara Drs. Sigit Setiawan, MBAP (dari DJKN) dan Ibu Dr. Durri Andriani (dari Universitas Terbuka). Kami menghargai dan berterima kasih atas upaya penulis dan pereview dalam mempersiapkan dan menyusun modul ini sehingga turut membantu memberikan kemudahan bagi peserta pendidikan dan pelatihan di lingkungan Pusdiklat Keuangan Umum Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Departemen Keuangan.

Jakarta, November 2007 Kepala Pusdiklat Keuangan Umum, ttd Agus Hermanto NIP 060048497

i

DTSS Pengelolaan Kekayaan Negara Pusdiklat Keuangan Umum

Kekayaan Negara Yang Dipisahkan

DAFTAR ISI BAB I

BAB II

BAB III

BAB IV

: PENDAHULUAN A. Latar Belakang..............................................................................................

1

B. Tujuan……………………...........................................................................

3

C. Kerangka Pemikiran………..........................................................................

3

: KONSEPSI KEKAYAAN NEGARA YANG DIPISAHKAN A. Dasar Hukum................................................................................................

6

B. Pengertian.....................................................................................................

7

C. Ruang Lingkup..............................................................................................

9

: TATA CARA PEMISAHAN KEKAYAAN NEGARA A. Pengertian ....................................................................................................

11

B. Tujuan dan Pertimbangan Penyertaan Modal Negara..................................

12

C. Sumbersumber dan Wujud Penyertaan Modal Negara................................

12

D. Subyek Penyertaan Modal Negara................................................................

13

: TATA CARA PENYERTAAN MODAL NEGARA A. PMN Yang Dananya Bersumber Dari Fresh Money APBN........................

17

B. PMN Yang Bersumber Dari BMN Pada Kementerian Keuangan................

18

C. PMN Yang Bersumber Dari BMN Pada Kementerian Teknis.....................

22

D. Tata Cara Pengurangan PMN Dalam Rangka Privatisasi.............................

25

E. Tata Cara Pengurangan PMN Dalam Rangka Restrukturisasi.....................

25

F. Tata Cara Pengurangan PMN Dalam Rangka Pngalihan Aset BUMN Untuk PMN Pada BUMN Lain Atau Perseroan Terbatas............................

25

G. Tata Cara Pengurangan PMN Dalam Rangka Pngalihan Aset BUMN Untuk PMN Guna Pendirian BUMN Baru................................................... BAB V

BAB VI

BAB VII

28

: PRIVATISASI A. Pengertian ....................................................................................................

34

B. Maksud Dan Tujuan Privatisasi....................................................................

34

C. Bentuk Privatisasi.........................................................................................

35

D. Tata Cara Privatisasi.....................................................................................

36

: RESTRUKTURISASI A. Pengertian ....................................................................................................

39

B. Maksud Dan Tujuan Restrukturisasi.............................................................

39

C. Ruang Lingkup Privatisasi………................................................................

39

D. Tata Cara Restrukturisasi..............................................................................

40

: PERGURUAN TINGGI SEBAGAI BADAN HUKUM MILIK NEGARA A. Latar Belakang..............................................................................................

Modul : Penatausahaan Kekayaan Negara yang Dipisahkan

43

1



BAB VIII

B. Dasar Hukum................................................................................................

43

C. Pengertian.....................................................................................................

44

D. Penetapan Perguruan Tinggi.........................................................................

44

E. Kekayaan Perguruan Tinggi.........................................................................

45

F. Penetapan Perguruan Tinggi Sebagai BHMN..............................................

46

G. Permasalahan Pada BHMN...........................................................................

48

: PENATAUSAHAAN PENYERTAAN MODAL NEGARA A. Pengertian ....................................................................................................

50

B. Maksud Dan Tujuan......................................................................................

50

C. Metode Pencatatan........................................................................................

51

D. Dokumen Legal Penatausahaan....................................................................

51


2



Bab I PENDAHULUAN 1. LATAR BELAKANG Sebagai kerakyatan

Negara

yang

sebagaimana

menganut

tercermin

paham

dalam

ekonomi

Pembukaan

UndangUndang Dasar 1945, Pemerintah berkewajiban untuk memajukan kesejahteraan rakyat. Citacita luhur memajukan kesejahteraan rakyat semakin dipertegas dengan amanat Pasal 33

UndangUndang

Dasar

1945

bahwa

cabangcabang

produksi yang penting bagi Negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara. Secara berkesinambungan Pemerintah terus berupaya untuk mewujudkan amanat konstitusional ini dalam pengelolaan perekonomian Negara dengan membentuk Perusahaan Negara untuk mengelola cabangcabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak. Dari sisi hukum, tahun 1969, Pemerintah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 1969 tentang Bentuk Bentuk Usaha Negara yang selanjutnya disahkan menjadi UndangUndang dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 1969 sebagai pedoman pengelolaan Perusahaan Negara. Dalam UndangUndang Nomor 9 Tahun 1969 ditetapkan adanya 2 (dua) jenis Perusahaan Negara yaitu Perusahaan Perseroan (Persero) dan Perusahaan Umum (Perum). Perusahaan Negara yang berbentuk Persero didirikan sesuai ketentuan Perseroan Terbatas yang diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Dagang (StbI.1847:23) dengan kepemilikan Negara dalam bentuk saham baik secara keseluruhan atau sebagian. Sedangkan Perum adalah Perusahaan Negara yang didirikan dan diatur berdasarkan ketentuan UndangUndang Nomor 19 Prp. Tahun 1960 dan yang seluruh modalnya, yang tidak terbagi


1



atas saham, dimiliki oleh Negara. Saham Negara pada Persero maupun modal pada Perum seluruhnya bersumber dari Kekayaan Negara yang dipisahkan. Dipisahkan tersebut

dalam tidak

artian

pengelolaan

dilakukan

dalam

kekayaan

mekanisme

Negara

Anggaran

Pendapatan Negara (APBN) melainkan dikelola sesuai dengan mekanisme korporasi oleh masingmaing Persero dan Perum. Dalam perkembangannya, pembentukan BUMN atau Perusahaan Negara tidak melulu hanya untuk bidang usaha yang menguasai hajat hidup orang banyak dan yang penting bagi Negara. Namun juga untuk bidang usaha yang tidak diminati oleh swasta. Dalam hal ini, Perusahaan Negara berperan sebagai agent of development. Perusahaan Negara atau BUMN juga melakukan kegiatan yang ditugaskan oleh Pemerintah (public service obligation) dengan memperoleh imbalan atau subsidi dari Pemerintah. Peran BUMN yang demikian besar ternyata tidak diimbangi dengan pengelolaan BUMN untuk mencapai sebesarbesar kemakmuran rakyat. Belakangan bahkan cukup banyak BUMN/Perusahaan Negara yang dalam posisi sangat kritis akhirnya membebani Negara untuk

”menyuntikkan”

lagi

kekayaan

Negara

sebagai

penyertaan modal Negara ke dalam BUMN sebagai upaya penyelamatan BUMN. Dari sisi jumlah, keberadaan Perusahaan Negara/BUMN semakin meningkat. Namun dari sisi peran dan manfaatnya, masih dirasakan

kesenjangan

yang dimainkannya

kurang

memenuhi maksud tujuan pembentukannya. Kondisi demikian, kemudian membawa Pemerintah dalam hal ini diwakili oleh Kementerian Negara BUMN selaku penerima kuasa dari Menteri Keuangan untuk bertindak selaku Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), mencanangkan untuk melakukan restrukturisasi Perusahaan Negara/BUMN yang dikenal dengan program Rightsizing. Rightsizing yang dicanangkan Kementerian Negara BUMN meliputi pengkajian atas kemungkinan untuk secara terus


2



menerus melakukan pembentukan holding diantara BUMN dengan bidang usaha yang sama, merger/akuisisi BUMN. Selain upayaupaya tersebut di atas, dalam rangka pengamanan atas kekayaan Negara yang telah ditempatkan dalam BUMN, kiranya sesuai dengan prinsip pengawasan korporasi,

Pemerintah

perlu

secara

hatihati

dan

bertanggungjawab dalam memilih dan mengusulkan pejabat Departemen Keuangan untuk menjadi wakil Pemerintah sebagai Komisaris dalam BUMN.

2. TUJUAN Melalui

modul

ini,

diharapkan

para

siswa

akan

memperoleh pemahaman dan mampu menjelaskan mengenai: 1.

konsepsi dasar kekayaan Negara yang dipisahkan;

2.

pihakpihak yang turut serta dalam pengelolaan kekayaan Negara yang dipisahkan;

3.

tatacara

pemisahaan

dasarnya

menjadi

kekayaan

satu

Negara

kesatuan

yang

dengan

pada

tatacara

pengusulan penyertaan modal Negara; 4.

tatacara

Penatausahaan

Kekayaan

Negara

Yang

Kekayaan

Negara

dalam

Dipisahkan;

5.

peran

Direktorat

Jenderal

melakukan tugas pokok dan fungsi perumusan kebijakan di bidang kekayaan Negara yang dipisahkan.

3. KERANGKA PEMIKIRAN Dengan telah berlakunya UndangUndang Badan Usaha Milik Negara (UU BUMN) yang secara tegas telah mencabut UndangUndang Nomor 9 Tahun 1969, maka dalam pengelolaan modul ini, kerangka berpikir yang digunakan adalah mengacu pada UU BUMN, disamping UU Kekayaan Negara dan UU Perbendaharaan Negara.


3



Perkembangan terkini pengelolaan BUMN dengan secara prinsip pemisahan kekayaan Negara tersebut tidak berubah dengan adanya UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN. Pemisahan kekayaan Negara dengan berbentuk modal/saham pada BUMN tersebut dilakukan melalui penyertaan penanaman modal oleh Pemerintah dan sesuai dengan UU Nomor 9 Tahun 1969 yang terdahulu maupun UU Nomor 19 Tahun 2003 yang sekarang

ini,

pemisahan

tersebut

baik

berupa

setiap

penambahan maupun pengurangan pada penyertaan modal Negara harus ditetapkan dengan suatu Peraturan Pemerintah. Adapun

kerangka

berpikir

yang

digunakan

dalam

penulisan modul ini adalah sebagai berikut: 1. Negara menjadi pemilik modal/pemegang saham pada BUMN/PT Jauh sebelum lahirnya UndangUndang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pemisahan kekayaan Negara

pada

dasarnya

telah

dilaksanakan

dalam

mekanisme pengelolaan keuangan Negara. 2. Pemisahan kekayaan Negara dari APBN menjadi modal BUMN/PT, dan kekayaan awal BHMN Dalam rangka penguasaan cabangcabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang

banyak

Undang

Dasar

sebagaimana 1945

tersebut,

diamanatkan Negara

Undang

memisahkan

sebagian dari kekayaan Negara dan menempatkannya sebagai penyertaan modal Negara dalam membentuk Perusahaan Negara atau yang sekarang lebih dominan disebut sebagai Badan Usaha Milik Negara. 3. Pemisahan kekayaan Negara harus memberi manfaat bagi masyarakat Filosofi pemisahan kekayaan Negara sebagai bagian dari kekayaan

Negara

adalah

untuk

menghasilkan

kemakmuran bagi rakyat Indonesia. Hal ini secara jelas


4



dan tegas diamanatkan oleh UndangUndang Dasar 1945. 4. Batasan

Kewenangan

negara

dalam

pengelolaan

kekayaan Negara yang telah dipisahkan Meskipun Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara

(BUN)

merupakan

wakil

Pemerintah

dalam

kepemilikan saham dalam hal ini BUMN/PT, namun dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2003, kewenangan

RUPS

tersebut

didelegasikan

kepada

Menteri Negara BUMN. Dengan pendelegasian ini, maka dalam

pengelolaan

PMN

yang

dilakukan

dalam

mekanisme korporasi, kewenangan Menteri Negara BUMN lebih

kepada

pengusulan

kebijakan

restrukturisasi

perusahaan yang dapat berdampak pada penyediaan anggaran di APBN, sedangkan posisi Menteri Keuangan lebih kepada usul pengajuan PMN kepada Presiden. 5. Peran Stakeholder negara dalam pengamanan kekayaan negara yang telah dipisahkan. Berdasarkan ketentuan Pasal 6 UndangUndang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Komisaris, sebagai salah satu organ perusahaan, mengemban tugas penting melakukan pengawasan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam rangka pencapaian kepentingan dan tujuan BUMN. Pelaksanaan pengawasan BUMN oleh Komisaris dilakukan sesuai Anggaran Dasar BUMN dan peraturan perundangundangan dan sejalan dengan prinsipprinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, yang mewakili kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawab an dan kewajaran.


5


Kekayaan Negara Yang Dipisahkan Kekayaan Negara Yang Dipisahkan

Bab II KONSEPSI KEKAYAAN NEGARA YANG DIPISAHKAN 1. DASAR HUKUM

Landasan hukum yang digunakan dalam pelaksanaan dan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan adalah sebagai berikut : 1.

Pasal 23 dan Pasal 33 UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.

Undangundang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

3.

UndangUndang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

4.

UndangUndang Nomor 19 Tahun 2003 Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4297);

5.

UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor ...., Tambahan Lembaran Negara Nomor......;

6.

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2003 Tentang Pelimpahan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan pada Perusahaan Perseroan (Persero), Perusahaan Umum (Perum), dan Perusahaan Jawatan (Perjan) kepada Menteri Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4305);

7.

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2005 tentang Privatisasi Perusahaan Perseroan (Persero);

8.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2005 tentang Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, dan Perubahan Bentuk Badan Usaha Milik Negara;


6



9.

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 Tentang Tatacara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara. 2. PENGERTIAN Definisidefinisi yang digunakan dalam pelaksanaan dan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan adalah sebagai berikut : a. Penyertaan Modal Negara (PMN) adalah kekayaan negara yang dipisahkan untuk dijadikan sebagai modal BUMN dan/atau Perseroan Terbatas lainnya, dan dikelola secara korporasi; b. Pengelola Barang Milik Negara adalah pejabat yang berwenang

dan

bertanggungjawab

menetapkan

kebijakan umum pembinaan dalam pengelolaan barang milik negara, yaitu Menteri Keuangan; c.

Pengguna

Barang

Milik

pemegang

kewenangan

Negara

adalah

penggunaan

pejabat

barang

rnilik

negara, yaitu Menteri/Pimpinan Lembaga; d. Kekayaan

Negara

Kekayaan

yang

Negara

tidak

dipisahkan

yang

ada

adalah pada

Departemen/Lembaga atau Badan Hukum Pemerintah yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau perolehan lainnya yang sah; e.

Kekayaan Negara yang dipisahkan adalah kekayaan negara yang berasal dari APBN atau perolehan lainnya yang sah yang dijadikan

penyertaan modal Negara

pada BUMN; f.

Wakil Pemerintah adalah menteri yang ditunjuk atau diberi kuasa selaku pemegang saham Negara pada Persero

dan

pemilik

modal

pada

Perum

dengan

memperhatikan peraturan perundangundangan; g. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh


7



Negara; h.

Perusahaan Perseroan, yang selanjutnya disebut Persero, adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51 % (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mencari keuntungan;

i.

Perseroan Terbatas adalah perseroan terbatas yang tidak termasuk persero;

j.

Perusahaan Umum, yang selanjutnya disebut Perum, adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki Negara dan tidak terbagi atas memanfaatan dan/atau

jasa

saham, yang bertujuan

umum

berupa

yang

bermutu

penyediaan tinggi

dan

untuk barang sekaligus

mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan; k.

Penatausahaan

adalah

pengadministrasian

pencatatan

untuk

dalam

mengetahui

rangka besarnya

penyertaan modal negara dalam BUMN; l.

Pengusulan adalah proses penyelesaian administrasi baik dari aspek teknis maupun yuridis penyertaan modal negara dalam BUMN;

m. Proyek Selesai adalah Proyek Fisik maupun Non Fisik yang seluruhnya atau sebagian telah berfungsi; n.

Privatisasi adalah penjualan saham persero baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak lain dalam rangka meningkatkan kinerja/nilai perusahaan, memperbesar manfaat bagi negara/masyarakat, serta memperluas pemilikan saham oleh masyarakat;

o.

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah organ persero yang

memegang kekuasaan tertinggi dalam

persero dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada direksi dan komisaris; p. Kapitalisasi adalah penambahan modal disetor penuh oleh Pemerintah; q. Divestasi adalah penjualan saham Negara pada suatu Persero atau Perseroan Terbuka (Tbk.) baik sebagian


8



maupun seluruhnya kepada pihak lain dalam rangka meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan, memperbesar manfaat bagi Negara dan masyarakat, serta memperluas pemilikan saham oleh masyarakat; r.

Laporan

Keuangan

adalah

suatu

laporan

yang

menggambarkan pandangan yang wajar dari, atau menyajikan dengan wajar, posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu BUMN atau Perseroan Terbatas; s.

Laporan PMN adalah laporan yang menyajikan informasi tentang penyertaan modal Negara pada BUMN atau Perseroan

Terbatas

dengan

menggunakan

format

tertentu. t.

Badan Hukum Milik Negara, yang selanjutnyas disingkat BHMN adalah . .

3. RUANG LINGKUP Ruang lingkup pelaksanaan dan pengelolaan kekayaan negara meliputi: 1. Penyertaan Modal Negara Pengelolaan kekayaan negara dimulai sejak adanya usul inisiatif baik yang diajukan oleh Menteri Negara BUMN, Menteri Keuangan atau Menteri Teknis, yang meliputi: a. PMN dalam rangka pendirian BUMN, baik yang berbentuk Persero maupun Perum; b. PMN dalam rangka Penambahan Modal pada BUMN dan/atau Perum; c. PMN dalam rangka Public Service Obligation (PSO), meskipun

tidak

selalu

PSO

yang

diserahkan

Pemerintah kepada BUMN dilaksanakan bentuk

PMN,

karena

peraturan

dengan

perundang

undangan memungkinkan dilakukannya PSO dengan cara memberikan konsepsi; d. PMN dalam rangka pengurangan Modal. Dana yang diperoleh dari pengurangan modal Pemerintah pada BUMN ini dapat digunakan sebagai pembiayaan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara,


9



namun

juga

dapat

digunakan

untuk

dijadikan

penyertaan modal atau tambahan PMN pada tahun anggaran yang sama. 2. Privatisasi BUMN a. Initial Public Offering b. Secondary Public Offering; c. Right Issue. 3. Divestasi BUMN a. Divestasi pada BUMN Lain; b. Divestasi pada Strategic Partner; c. Divestasi pada Pemerintah Daerah. 4. Kekayaan Awal pada Badan Hukum Milik Negara a. Kekayaan Awal pada Perguruan Tinggi 1) Institut Pertanian Bogor (IPB); 2) Institut Teknik Bandung (ITB); 3) Universitas Pendidikan Indonesia (UPI); 4) Universitas Indonesia (UI); 5) Universitas Airlangga (Unair); 6) Universitas Gajah Mada (UGM); 7) Universitas Sumatera Utara (USU). b. Kekayaan Awal pada Badan Pelaksana Migas 1) Kontrak Kerjasama Migas (KKS); 2) Profit Sharing.

5. Kekayaan Awal pada Badan Pelaksana Harian Migas.


10



Bab III TATA CARA PEMISAHAN KEKAYAAN NEGARA 1. PENGERTIAN Penyertaan

Modal

Negara

adalah

pengalihan

kepemilikan Barang Milik Negara yang semula merupakan kekayaan negara yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan negara

yang

dipisahkan

untuk

diperhitungkan

sebagai

modal/saham negara pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), atau Badan Hukum lainnya. Pengusulan adalah proses penyelesaian administrasi baik dari aspek teknis maupun yuridis penyertaan modal Negara dalam BUMN, BUMD, atau Badan Hukum lainnya. Dalam proses pengusulan PMN kegiatannya meliputi : 1. Pengusulan PMN dalam rangka pendirian, penambahan dan pengurangan PMN pada BUMN, BUMD, atau Badan Hukum

lainnya

dari

Menteri

Negara

BUMN

atau

Menteri/Pimpinan Lembaga atau Pimpinan BHMN kepada Menteri Keuangan; 2. Penyelesaian pada Departemen Keuangan atas usulan penambahan/pengurangan PMN dan/atau usulan terkait dengan

PMN

dalam

rangka

pendirian/pembubaran

BUMN, BUMD, Badan Hukum lainnya; 3. Tindak lanjut penyelesaian dokumen legal PMN dimaksud dalam bentuk Peraturan Pemerintah dan Keputusan Menteri Keuangan sebagai pelaksanaan atas Peratuan Pemerintah tentang PMN (dalam hal diperlukan). Dalam

hal

proses

pengusulan

untuk

mendapatkan

dokumen legal PMN yang sesuai ketentuan yang berlaku tidak diperlukan adanya penetapan dalam Peraturan Pemerintah maka dokumen legal dimaksud diproses melalui mekanisme RUPS untuk mendapatkan keputusan RUPS.


11



2. TUJUAN DAN PERTIMBANGAN PENYERTAAN MODAL NEGARA Adapun

tujuan

dari

dilakukan

penyertaan

modal

Negara dari Pemerintah Republik Indonesia kepada BUMN, BUMD, atau Badan Hukum lainnya yaitu: 1.

Optimalisasi Barang Milik Negara;

2.

Mendirikan,

mengembangkan/meningkatkan

kinerja

BUMN, BUMD, dan Badan Hukum lainnya. Sedangkan pertimbangan

dilakukannya penyertaan

modal Negara dari Pemerintah Republik Indonesia kepada BUMN, BUMD, atau Badan Hukum lainnya yaitu: 1.

Dalam

rangka

pendirian

dan/atau

mengembangkan/meningkatkan kinerja BUMN, BUMD, atau Badan Hukum lainnya; 2.

Dalam rangka mendukung BUMN, BUMD, atau Badan Hukum lainnya untuk menjalankan tugas Kewajiban Pelayanan Umum yang diberikan oleh Pemerintah;

3.

Yang

diusulkan

merupakan

proyek

selesai

kementerian/lembaga yang dari awal pengadaannya telah diprogramkan untuk diserahkan pengelolaannya pada BUMN, BUMD, atau Badan Hukum lainnya; 4.

Kekayaan negara yang tidak dipisahkan tersebut menjadi lebih optimal apabila dikelola oleh BUMN, BUMD, atau Badan Hukum lainnya.

3. SUMBERSUMBER DAN WUJUD PENYERTAAN MODAL NEGARA Sumber penyertaan modal Negara dapat berasal dari : 1.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Kekayaan Negara yang tidak Dipisahkan, berupa : a. APBN Tunai b. Proyek Selesai c.

Piutang Negara


12



d. Aset Negara Lainnya 2.

Kapitalisasi Cadangan

3.

Sumber Lainnya. Sedangkan

ditinjau

dari

aspek

bentuk/wujudnya,

Penyertaan Modal Negara atau Ekuitas Pemerintah meliputi : 1.

Saham pada Perseroan (Persero) dan Perseroan Terbatas lainnya;

2.

Modal pada Perusahaan Umum (Perum).

4. SUBYEK PENYERTAAN MODAL NEGARA Institusiinstitusi yang terkait dengan penatausahaan dan pengusulan PMN pada BUMN dan Perseroan Terbatas, dengan wewenang dan tanggung jawab masingmasing meliputi:

1. Kementerian Keuangan Sesuai UU Nomor 17 Tahun 2003, Menteri Keuangan antara lain memiliki wewenang dan tanggung jawab sebagai pengelola fiskal dan Wakil Pemerintah dalam kepemilikan Kekayaan Negara yang dipisahkan. Di samping itu. kedudukan Menteri Keuangan berdasarkan Undang undang Nomor 1 Tahun 2004 adalah sebagai pengelola barang milik Negara. Namun demikian, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2003 sebagian kewenangan

Menteri

Keuangan

terkait

dengan

kedudukannya sebagai wakil pemerintah pada BUMN dilimpahkan kepada Menteri Negara BUMN Sedangkan kewenangan

dalam

rangka

penatausahaan

dan

pengusulan PMN pada BUMN tetap berada pada Menteri Keuangan. Berkenaan dengan hal tersebut di atas, dan dengan pertimbangan bahwa PMN tidak saja ada pada BUMN,


13



tetapi terdapat pula pada perseroan terbatas, maka selanjutnya Menteri Keuangan mengatur pedoman lebih lanjut mengenai penatausahaan dan pengusulan PMN pada

BUMN

tersebut

dan

perseroan

menyangkut

terbatas.

Pengaturan

dokumendokumen

yang

diperlukan dalam rangka penatausahaan PMN, institusi yang terlibat, proses dokumentasi dokumen legal PMN, pencatatan PMN, dan pelaporan PMN, serta kegiatan kegiatan terkait dalam pengusulan PMN. Terdapat beberapa Eselon I yang terkait dengan pegelolaan kekayaan Negara yang dipisahkan, yaitu: a. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara c.q. Direktorat Barang MIlik Negara II terkait dengan pelaksanaan Penyertaan Modal Negara; b. Badan Kebijakan Fiskal c.q. Pusat Pengelolaan Risiko Fisal terkait dengan risk management Penyertaan Modal Negara; c.

Direktorat Jenderal Anggaran c.q. Direktorat Anggaran III terkait dengan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Bagian Anggaran 99;

d. Direktorat Jenderal Perbendaharan c.q.: 1) Direktorat Pengelolaan Kas Negara terkait dengan pencairan Dana Penyertaan Modal Negara; 2) Direktorat

Akuntansi

dan

Pelaporan

Keuangan

terkait dengan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.

2.

Kementerian yang Ditunjuk dan/atau Diberi Kuasa Dalam Pembinaan BUMN. Kementerian Negara BUMN memiliki wewenang dan

tanggung jawab sebagai wakil pemerintah selaku RUPS pada Persero dan pemegang saham pada Perseroan


14



Terbatas,

serta

pemilik

modal

pada

Perum.

Dalam

kaitannya dengan penatausahaan dan pengusulan PMN ini, Kementerian Negara BUMN bertanggung jawab untuk menyampaikan kepada Menteri Keuangan dokumen PMN yang tidak memerlukan penerbitan Peraturan Pemerintah, berupa keputusan RUPS dan penerbitan. Semua keputusan terkait dengan PMN, serta konfirmasi dan klarifikasi atas PMN pada BUMN dan Perseroan Terbatas yang ada pada kewenangannya. Terkait dengan kegiatan pengusulan PMN,

Kementerian

penambahan/

Negara

pengurangan

BUMN PMN

mengusulkan

pada

batasbatas

kewenangannya. Terdapat beberapa Eselon I yang terkait dengan pegelolaan kekayaan Negara yang dipisahkan, yaitu: a. Sekretariat Kementerian Negara BUMN; b. Deputi Bidang Restrukturisasi dan Privatisasi.

3.

Kementerian Negara/Lembaga Teknis Terhadap PMN yang berasal dari proyek selesai dan

kekayaan negara yang tidak dipisahkan yang berada pada

penguasaan

Menteri/Pimpinan

Lembaga

departemen/lembaga, bertanggungjawab

dalam

pengusulan PMN dimaksud kepada Menteri Keuangan untuk diproses izin prinsip penghapusannya dengan tindak lanjut disertakan pada BUMN melalui mekanisme sesuai ketentuan yang berlaku, sebelum dilakukan pengusulan dokumen legal PMN berupa PP.BUMN/Perseroan Terbatas terkait.

4.

Badan Usaha Milik Negara Setiap BUMN (Persero dan Perum) berwenang untuk

mengelola


dan

mengadministrasikan

PMN

yang

15



diterimanya, dan selanjutnya bertanggung jawab dalam menvampaikan

pelaporan

secara

periodik

kepada

Menteri. Keuangan terkait dengan PMN yang ada pada BUMN bersangkutan

dengan

menggunakan

format

laporan

seperti terlampir, dan disertai dengan Laporan Keuangan Perusahaan

sebagai

informasi

tambahan

untuk

memperjelas kedudukan PMN dimaksud dalam laporan keuangan.


16



Bab IV TATA CARA PENYERTAAN MODAL NEGARA 1. PMN YANG DANANYA BERSUMBER DARI FRESH MONEY APBN

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, salah satu sumber PMN adalah fresh money yang bersumber dari APBN. Adapun tatacara penyertaan modal Pemerintah adalah sebagai berikut:

a. Menteri Negara BUMN dan/atau Menteri Teknis menyampaikan usulan PMN kepada Menteri Keuangan, paling lambat 6 (enam) bulan sebelum tahun anggaran bersangkutan yang dilengkapi dengan kajian aspek bisnis dan aspek terkait lainnya.

b. Menteri Keuangan melakukan kajian atas usulan dimaksud. Untuk pengkajian tersebut Menteri Keuangan dapat membentuk Tim yang anggotanya terdiri dari unsurunsur Departemen Keuangan, Kementerian Negara BUMN, Departemen Teknis, dan BUMN bersangkutan. Tim tersebut mempunyai tugas antara lain sebagai berikut: 1. Melakukan penelitian data administratif dan fisik. 2. Melakukan kajian aspek finansial, aspek resiko fiskal, aspek yuridis, aspek administratif dan aspek bisnis serta aspek terkait lainnya. 3. melakukan kajian kelayakan Penyertaan Modal Negara. 4. menyusun dan menyampaikan rekomendasi hasil kajian kepada Menteri Keuangan.

c. Dalam hal usulan PMN dinyatakan layak untuk diteruskan, Menteri Keuangan menyampaikan rencana PMN kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai bagian dari pembahasan Rancangan Undang Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Persetujuan DPR terhadap rencana PMN tertuang dalam UndangUndang APBN. Berdasarkan UndangUndang APBN.


17



d. Atas dasar persetujuan DPR tersebut, Menteri Keuangan menyiapkan: 1. usulan Penyertaan Modal Negara kepada Presiden dengan melampirkan rancangan Peraturan Pemerintah; dan 2. penerbitan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Penyiapan rancangan Peraturan Pemerintah dikoordinasikan oleh Direktur Jenderal Kekayaan Negara. Sedangkan Penyiapan penerbitan DIPA dilakukan oleh Direktur Jenderal Anggaran untuk selanjutnya memperoleh pengesahan dari Direktur Jenderal Perbendaharaan. Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perbendaharaan melakukan pencairan DIPA setelah ditetapkannya Peraturan Pemerintah mengenai PMN bersangkutan.

2. PMN YANG BERSUMBER DARI BMN PADA KEMENTERIAN KEUANGAN

Selain bersumber darai fresh money, PMN dapat juga bersumber dari Barang Milik Negara (BMN). BMN yang akan menjadi PMN dapat dikelompokan dalam beberapa jenis, yaitu: 1. BMN yang dibeli dengan dana APBN yang sejak semula diperuntukkan sebagai PMN. 2. BMN

yang

dibeli

dengan

dana

APBN

namun

semula

tidak

diperuntukkan sebagai PMN 3. BMN yang berasal Dari Perolehan Lainnya Yang Sah

1. PMN yang bersumber dari BMN yang diperoleh dari APBN yang sejak semula diperuntukkan sebagai PMN Tatacara PMN atas BMN yang dibeli dari dana APBN dan sejak semula diperuntukkan sebagai PMN adalah sebagai berikut:

a. Menteri Keuangan melakukan kajian atas rencana PMN yang bersumber dari BMN, yang pengadaannya berasal dari APBN dan sejak

semula

diperuntukkan

sebagai

PMN.

Dalam

rangka

pelaksanaan pengkajian, Menteri Keuangan dapat membentuk Tim


18



yang anggotanya terdiri dari unsurunsur Departemen Keuangan, Kementerian

Negara

BUMN,

Departemen

Teknis,

dan

BUMN

bersangkutan. Tim tersebut mempunyai tugas antara lain sebagai berikut: i)

Melakukan penelitian data administratif dan fisik.

ii) Melakukan kajian aspek finansial, aspek resiko fiskal, aspek yuridis, aspek administratif dan aspek bisnis serta aspek terkait lainnya. iii) Melakukan kajian kelayakan Penyertaan Modal Negara. iv) Menyusun dan menyampaikan rekomendasi hasil kajian kepada Menteri Keuangan.

b. Menteri Keuangan dapat menunjuk penilai independen guna melakukan penilaian atas nilai BMN yang akan dijadikan PMN sesuai ketentuan peraturan perundangundangan. Menteri

Keuangan

dapat meminta masukan dari Menteri Negara BUMN dan Menteri Teknis terhadap rencana PMN.

c. Dalam hal rencana PMN dinyatakan layak untuk diteruskan, Menteri Keuangan menyampaikan usulan rencana PMN kepada Presiden dengan melampirkan rancangan Peraturan Pemerintah.

d. Dalam hal Peraturan Pemerintah mengenai PMN dimaksud telah ditetapkan oleh Presiden, Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Kekayaan Negara melakukan serah terima BMN yang telah menjadi PMN kepada BUMN.

2. Dari APBN Yang Semula Tidak Diperuntukkan Sebagai Penyertaan Modal Negara Menteri Keuangan melakukan kajian atas rencana PMN yang bersumber dari BMN, yang pengadaannya berasal dari APBN dan pada awalnya tidak diperuntukkan sebagai PMN. Dalam rangka pelaksanaan pengkajian,

Menteri

anggotanya

terdiri

Kementerian

Negara

Keuangan dari

dapat

unsurunsur

BUMN,

membentuk Departemen

Departemen

Teknis,

Tim

yang

Keuangan, dan

BUMN

bersangkutan. Tim tersebut mempunyai tugas antara lain sebagai Modul : Penatausahaan Kekayaan Negara yang Dipisahkan

19



berikut: a. Melakukan penelitian data administratif dan fisik. b. Melakukan kajian aspek finansial, aspek resiko fiskal, aspek yuridis, aspek administratif dan aspek bisnis serta aspek terkait lainnya. c. Melakukan kajian kelayakan Penyertaan Modal Negara. d. Menyusun dan menyampaikan rekomendasi hasil kajian kepada Menteri Keuangan. Menteri Keuangan dapat menunjuk penilai independen guna melakukan penilaian atas nilai BMN yang akan dijadikan PMN sesuai ketentuan peraturan perundangundangan. Menteri Keuangan dapat meminta masukan dari Menteri Negara BUMN dan Menteri Teknis terhadap rencana Penyertaan Modal Negara. Dalam hal rencana Penyertaan Modal Negara dinyatakan layak untuk diteruskan, Menteri Keuangan menyampaikan usulan rencana PMN kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan tembusan kepada Presiden. Apabila usulan PMN tersebut disetujui DPR, Menteri Keuangan menyampaikan usulan PMN kepada Presiden dengan melampirkan rancangan Peraturan Pemerintah. Dalam hal Peraturan Pemerintah mengenai PMN dimaksud telah ditetapkan oleh Presiden, Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Kekayaan Negara melakukan serah terima BMN yang telah menjadi PMN kepada BUMN. 3. Dari Perolehan Lainnya Yang Sah Menteri Keuangan melakukan kajian atas rencana PMN yang bersumber dari perolehan lainnya yang sah, antara lain: a. barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis; b. barang

yang

diperoleh

sebagai

pelaksanaan

dari

perjanjian/kontrak; c. barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan undangundang; atau d. barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.


20



Dalam rangka pelaksanaan pengkajian,

Menteri Keuangan

membentuk Tim yang anggotanya terdiri dari unsurunsur Departemen Keuangan, Kementerian Negara BUMN, Departemen Teknis, dan BUMN bersangkutan. Tim tersebut mempunyai tugas antara lain sebagai berikut. a. Melakukan penelitian data administratif dan fisik. b. Melakukan kajian aspek finansial, aspek resiko fiskal, aspek yuridis, aspek administratif dan aspek bisnis serta aspek terkait lainnya. c. Melakukan kajian kelayakan Penyertaan Modal Negara. d. Menyusun dan menyampaikan rekomendasi hasil kajian kepada Menteri Keuangan. Menteri Keuangan menunjuk penilai independen guna melakukan penilaian atas nilai BMN yang akan dijadikan PMN sesuai ketentuan peraturan perundangundangan. Menteri Keuangan dapat meminta masukan dari Menteri Negara BUMN dan Menteri Teknis terhadap rencana PMN. Dalam hal rencana PMN dinyatakan layak untuk diteruskan: a. bagi rencana PMN yang bernilai diatas Rp100 miliar dan/atau berupa tanah dan bangunan yang sesuai ketentuan peraturan perundangundangan

harus

terlebih

dahulu

memperoleh

persetujuan DPR, dengan ketentuan sebagai berikut: i. Menteri Keuangan mengajukan permohonan persetujuan PMN kepada DPR dengan tembusan kepada Presiden; ii. berdasarkan

persetujuan

menyampaikan

usulan

dari PMN

DPR,

Menteri

kepada

Presiden

Keuangan dengan

melampirkan rancangan Peraturan Pemerintah. b. bagi rencana PMN yang bernilai dari Rp10 miliar sampai dengan Rp100 miliar, dengan ketentuan sebagai berikut: i. Menteri Keuangan mengajukan permohonan persetujuan prinsip pelaksanaan PMN kepada Presiden; ii. berdasarkan persetujuan prinsip dari Presiden, Menteri Keuangan


21



c.q. Direktur Jenderal Kekayaan Negara mengkoordinasikan penyiapan rancangan Peraturan Pemerintah untuk selanjutnya disampaikan kepada Presiden guna memperoleh penetapan. c. bagi rencana PMN yang bernilai dibawah Rp10 miliar, Menteri Keuangan

menyampaikan

rancangan

Peraturan

Pemerintah

kepada Presiden guna memperoleh penetapan. Dalam hal Peraturan Pemerintah mengenai PMN dimaksud telah ditetapkan oleh Presiden, Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Kekayaan Negara melakukan serah terima BMN yang telah menjadi PMN kepada BUMN. 3. PMN YANG BERSUMBER DARI BMN PADA KEMENTERIAN TEKNIS 1. Dari APBN Yang Sejak Semula Diperuntukkan Sebagai PMN Menteri Teknis menyampaikan usulan PMN kepada Menteri

Keuangan

dengan

tembusan

kepada

Menteri

Negara BUMN yang dilengkapi dengan kajian aspek bisnis dan aspek terkait lainnya. Menteri

Keuangan

melakukan

kajian

atas

usulan

dimaksud, dimana Menteri Keuangan dapat membentuk Tim yang

anggotanya

terdiri

dari

unsurunsur

Departemen

Keuangan, Kementerian Negara BUMN, Departemen Teknis, dan BUMN bersangkutan. Tim tersebut mempunyai tugas antara lain sebagai berikut: 1. Melakukan penelitian data administratif dan fisik. 2. Melakukan kajian aspek finansial, aspek resiko fiskal, aspek yuridis, aspek administratif dan aspek bisnis serta aspek terkait lainnya. 3. Melakukan kajian kelayakan Penyertaan Modal Negara. 4. Menyusun dan menyampaikan rekomendasi hasil kajian kepada Menteri Keuangan. Menteri Keuangan menunjuk penilai independen guna melakukan penilaian atas nilai BMN yang akan dijadikan PMN


22



sesuai ketentuan peraturan perundangundangan. Menteri Keuangan dapat meminta masukan dari Menteri Negara BUMN terhadap rencana PMN. Dalam hal rencana PMN dinyatakan layak untuk diteruskan, rencana

Menteri PMN

Keuangan

kepada

menyampaikan

Presiden

dengan

usulan

melampirkan

rancangan Peraturan Pemerintah. Dalam hal Peraturan Pemerintah mengenai PMN dimaksud telah ditetapkan oleh Presiden, Menteri Teknis melakukan serah terima BMN yang telah

menjadi

PMN

kepada

BUMN.

Menteri

Teknis

menyampaikan Berita Acara Serah Terima, Surat Keputusan penghapusan BMN dari daftar barang pengguna, dan dokumen terkait lainnya kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur

Jenderal

Kekayaan

Negara

guna

dilakukan

penatausahaan. 2. Dari Perolehan Lainnya Yang Sah Menteri Teknis menyampaikan usulan PMN kepada Menteri

Keuangan

dengan

tembusan

kepada

Menteri

Negara BUMN yang dilengkapi dengan kajian aspek bisnis dan aspek terkait lainnya. Menteri

Keuangan

melakukan

kajian

atas

usulan

dimaksud, dimana Menteri Keuangan dapat membentuk Tim yang

anggotanya

terdiri

dari

unsurunsur

Departemen

Keuangan, Kementerian Negara BUMN, Departemen Teknis, dan BUMN bersangkutan. Tim tersebut mempunyai tugas antara lain sebagai berikut: 1. Melakukan penelitian data administratif dan fisik. 2. Melakukan kajian aspek finansial, aspek resiko fiskal, aspek yuridis, aspek administratif dan aspek bisnis serta aspek terkait lainnya. 3. Melakukan kajian kelayakan Penyertaan Modal Negara. 4. Menyusun dan menyampaikan rekomendasi hasil kajian


23



kepada Menteri Keuangan. Menteri Keuangan menunjuk penilai independen guna melakukan penilaian atas nilai BMN yang akan dijadikan PMN sesuai ketentuan peraturan perundangundangan. Menteri Keuangan dapat meminta masukan dari Menteri Negara BUMN terhadap rencana PMN. Dalam hal rencana PMN dinyatakan layak untuk diteruskan: a. bagi rencana PMN yang bernilai diatas Rp100 miliar dan/atau berupa tanah dan bangunan yang sesuai ketentuan peraturan perundangundangan harus terlebih dahulu memperoleh persetujuan DPR, dengan ketentuan sebagai berikut: i. Menteri

Keuangan

mengajukan

permohonan

persetujuan PMN kepada DPR dengan tembusan kepada Presiden; ii. Berdasarkan persetujuan dari DPR, Menteri Keuangan menyampaikan usulan PMN kepada Presiden dengan melampirkan rancangan Peraturan Pemerintah. b. bagi rencana PMN yang bernilai dari Rp10 miliar sampai dengan Rp100 miliar: i. Menteri

Keuangan

mengajukan

permohonan

persetujuan prinsip pelaksanaan pmn pada Presiden; ii. Berdasarkan persetujuan prinsip dari Presiden, Menteri Keuangan cq. Direktur Jenderal Kekayaan Negara menyiapkan rancangan Peraturan Pemerintah untuk selanjutnya

disampaikan

kepada

Presiden

guna

memperoleh penetapan. c. bagi rencana PMN yang bernilai dibawah Rp10 miliar, Menteri Keuangan menyampaikan rancangan Peraturan Pemerintah

kepada

Presiden

guna

memperoleh

penetapan.


24



Dalam

hal

Peraturan

Pemerintah

mengenai

PMN

dimaksud telah ditetapkan oleh Presiden, Menteri Teknis melakukan serah terima BMN yang telah menjadi PMN kepada BUMN. Menteri Teknis menyampaikan Berita Acara Serah Terima, Surat Keputusan penghapusan BMN dari daftar barang pengguna, dan dokumen terkait lainnya kepada Menteri Keuangan cq. Direktur Jenderal Kekayaan Negara guna dilakukan penatausahaan. 4. TATA CARA PENGURANGAN PMN DALAM RANGKA PRIVATISASI Privatisasi atau penjualan saham milik Negara merupakan salah satu cara pengurangan PMN pada Persero dan Perseroan Terbatas. Adapun ketentuan dan tata cara lebih lanjut mengenai privatisasi, dibahas lebih lanjut dalam bagian lain dalam modul ini. 5. TATA CARA PENGURANGAN PMN DALAM RANGKA RESTRUKTURISASI Adapun ketentuan dan tata cara lebih lanjut mengenai restrukturisasi BUMN dan Perseroan Terbatas, dibahas lebih lanjut dalam bagian lain dalam modul ini. 6. TATA CARA PENGURANGAN PMN DALAM RANGKA PENGALIHAN ASET BUMN UNTUK PMN PADA BUMN LAIN ATAU PERSEROAN TERBATAS Menteri Negara BUMN menyampaikan usulan rencana pengurangan PMN dalam rangka pengalihan aset BUMN untuk PMN pada BUMN lain atau Perseroan Terbatas kepada Menteri Keuangan yan dilengkapi dengan dokumen antara, sebagai berikut: 1. Rísalah RUPS/rísalah Rapat Pembahasan Bersama dari BUMN yang akan dilakukan pengurangan PMN, serta BUMN dan Perseroan Terbatas yang akan menerima PMN; 2. Anggaran

Dasar

dari

BUMN

yang

akan

dilakukan

pengurangan PMN, serta BUMN dan Perseroan Terbatas yang akan menerima PMN; 3. Laporan

keuangan


BUMN

yang

akan

dilakukan

25



pengurangan PMN, yang telah diaudit dalam 3 (tiga) tahun terakhir; 4. Laporan kinerja BUMN yang akan dilakukan pengurangan PMN, yang telah disahkan dalam 3 (tiga) tahun terakhir; 5. Laporan keuangan BUMN atau Perseroan Terbatas yang akan menerima PMN, yang telah diaudit dalam 3 (tiga) tahun terakhir; 6. Laporan kinerja BUMN yang akan menerima PMN dalam 3 (tiga) tahun terakhir atau prospektus Perseroan Terbatas yang akan menerima PMN; dan 7. Hasil kajian dari aspek bisnis dan aspek terkait lainnya, yang

mendasari

pertimbangan

usulan

rencana

pengurangan PMN. Menteri Keuangan melakukan kajian atas usulan dimaksud, dimana Menteri

Keuangan

dapat membentuk

Tim

yang

anggotanya terdiri dari unsurunsur Departemen Keuangan, Kementerian Negara BUMN, Departemen Teknis, dan BUMN bersangkutan. Tim tersebut mempunyai tugas antara lain sebagai berikut: 1. Melakukan penelitian data administratif dan fisik. 2. Melakukan kajian aspek finansial, aspek resiko fiskal, aspek yuridis, aspek administratif dan aspek bisnis serta aspek terkait lainnya. 3. Melakukan kajian kelayakan Penyertaan Modal Negara. 4. Menyusun dan menyampaikan rekomendasi hasil kajian kepada Menteri Keuangan. Menteri

dapat

menunjuk

penilai

independen

guna

melakukan penilaian atas rencana pengurangan PMN sesuai ketentuan peraturan perundangundangan. Menteri dapat meminta masukan dari Menteri Teknis terhadap rencana pengurangan PMN.


26



Dalam hal rencana pengurangan PMN dinyatakan layak untuk diteruskan: a. bagi rencana pengurangan PMN yang bernilai diatas Rp100 miliar dan/atau berupa tanah dan bangunan serta pengurangan PMN yang untuk selanjutnya dijadikan PMN pada

Perseroan

Terbatas

yang

sesuai

ketentuan

peraturan perundangundangan harus terlebih dahulu memperoleh persetujuan DPR, dengan ketentuan sebagai berikut: i. Menteri

Keuangan

mengajukan

permohonan

persetujuan pengurangan PMN kepada DPR dengan tembusan kepada Presiden; ii. persetujuan dari DPR terhadap rencana pengurangan PMN pada BUMN dan pengalihannya menjadi PMN pada BUMN lain atau Perseroan Terbatas dituangkan dalam UndangUndang APBN; iii. berdasarkan

UndangUndang

APBN,

Menteri

Keuangan menyampaikan usulan pengurangan PMN pada BUMN dan PMN pada BUMN lain atau Perseroan Terbatas

kepada

Presiden

dengan

melampirkan

rancangan Peraturan Pemerintah. b. bagi rencana pengurangan PMN yang bernilai dari Rp10 miliar sampai dengan Rp100 miliar pada BUMN yang akan dijadikan PMN pada BUMN lain, dengan ketentuan sebagai berikut: i. Menteri

Keuangan

mengajukan

permohonan

persetujuan prinsip pelaksanaan PMN Negara pada Presiden; ii. berdasarkan persetujuan prinsip dari Presiden, Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Kekayaan Negara menyiapkan rancangan Peraturan Pemerintah untuk selanjutnya


disampaikan

kepada

Presiden

guna

27



memperoleh penetapan. c. bagi rencana pengurangan PMN yang bernilai dibawah Rp10 miliar pada BUMN yang akan dijadikan PMN pada BUMN lain, Menteri Keuangan menyampaikan rancangan Peraturan

Pemerintah

kepada

Presiden

guna

memperoleh penetapan. Dalam hal Peraturan Pemerintah mengenai pengurangan PMN dimaksud telah ditetapkan oleh Presiden, pelaksanaan selanjutnya dilakukan oleh Menteri Keuangan dan Menteri Negara BUMN sesuai bidang tugas dan kewenangannya masingmasing. Menteri Negara BUMN menyampaikan dokumen pelaksanaan pengurangan PMN kepada Menteri, antara lain sebagai berikut: a. Akta RUPS/Rapat Pembahasan Bersama; dan b. perubahan Anggaran Dasar dari BUMN yang telah dilakukan pengurangan Penyertaan Modal Negara, serta BUMN dan Perseroan Terbatas yang telah menerima Penyertaan Modal Negara, termasuk tetapi tidak terbatas pada Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mengenai pengesahan perubahan Anggaran Dasar dimaksud serta dokumen terkait lainnya. 7. TATA CARA PENGURANGAN PMN DALAM RANGKA PENGALIHAN ASET BUMN UNTUK PMN GUNA PENDIRIAN BUMN BARU Menteri Negara BUMN menyampaikan usulan rencana pengurangan PMN dalam rangka pengalihan aset BUMN untuk PMN guna pendirian BUMN baru kepada Menteri Keuangan yang dilengkapi dengan dokumen antara lain sebagai berikut: 1. rísalah RUPS/rísalah Rapat Pembahasan Bersama dari BUMN yang akan dilakukan pengurangan PMN; 2. Anggaran

Dasar

dari

BUMN

yang

akan

dilakukan

pengurangan PMN; 3. Rancangan Anggaran Dasar dari BUMN yang akan


28



didirikan; 4. laporan

keuangan

BUMN

yang

akan

dilakukan

pengurangan PMN, yang telah diaudit dalam 3 (tiga) tahun terakhir; 5. laporan kinerja BUMN yang akan dilakukan pengurangan PMN, yang telah disahkan dalam 3 (tiga) tahun terakhir; dan 6. hasil kajian dari aspek bisnis dan aspek terkait lainnya, yang

mendasari

pertimbangan

usulan

rencana

pengurangan PMN. Menteri Keuangan melakukan kajian atas usulan dimaksud, dimana Menteri

Keuangan

dapat membentuk

Tim

yang

anggotanya terdiri dari unsurunsur Departemen Keuangan, Kementerian Negara BUMN, Departemen Teknis, dan BUMN bersangkutan. Tim tersebut mempunyai tugas antara lain sebagai berikut: 1. Melakukan penelitian data administratif dan fisik. 2. Melakukan kajian aspek finansial, aspek resiko fiskal, aspek yuridis, aspek administratif dan aspek bisnis serta aspek terkait lainnya. 3. Melakukan kajian kelayakan Penyertaan Modal Negara. 4. Menyusun dan menyampaikan rekomendasi hasil kajian kepada Menteri Keuangan. Menteri

dapat

menunjuk

penilai

independen

guna

melakukan penilaian atas rencana pengurangan PMN sesuai ketentuan peraturan perundangundangan. Menteri dapat meminta masukan dari Menteri Teknis terhadap rencana pengurangan PMN. Dalam hal rencana pengurangan PMN dinyatakan layak untuk diteruskan, Menteri Keuangan mengajukan permohonan persetujuan pengurangan PMN dalam rangka pendirian BUMN baru

kepada

PR


dengan

tembusan

kepada

Presiden.

29



Persetujuan dari DPR terhadap rencana pengurangan PMN pada BUMN dalam rangka pendirian BUMN baru dituangkan dalam UndangUndang APBN. Berdasarkan UndangUndang APBN, Menteri Keuangan menyampaikan usulan pengurangan PMN pada BUMN dan PMN untuk pendirian BUMN baru kepada Presiden

dengan

melampirkan

rancangan

Peraturan

Pemerintah. Dalam

hal

Peraturan

Pemerintah

dimaksud

telah

ditetapkan oleh Presiden, pelaksanaan selanjutnya dilakukan oleh Menteri Keuangan dan Menteri Negara BUMN sesuai bidang tugas dan kewenangannya masingmasing. Menteri Negara

BUMN

menyampaikan

dokumen

pelaksanaan

pengurangan PMN kepada Menteri, antara lain sebagai berikut. 1. Akta RUPS/Rapat Pembahasan Bersama; 2. Perubahan Anggaran Dasar dari BUMN yang telah dilakukan pengurangan Penyertaan Modal Negara; 3. Anggaran Dasar dari BUMN yang telah didirikan; 4. Keputusan Menteri

Hukum dan Hak Asasi Manusia

mengenai pengesahan Anggaran Dasar; dan 5. dokumen terkait lainnya. Dalam hal inisiatif rencana pengurangan PMN dalam rangka pengalihan aset BUMN untuk PMN guna pendirian BUMN baru berasal dari Menteri Keuangan, pelaksanaannya dilakukan berdasarkan tahapan sejak pengkajian oleh Menteri Keuangan. Sebagai

bagian

pengurangan

dari

pelaksanaan

PMN yang

inisiatifnya

pengkajian berasal

rencana

dari Menteri

Keuangan, Menteri Keuangan dapat meminta Menteri Negara BUMN untuk menyampaikan dokumen sebagaimana tersebut di atas.

Pengurangan Penyertaan Modal Negara Dalam Rangka Dijadikan Kekayaan Negara Yang Tidak Dipisahkan


30



a. Menteri

Negara

menyampaikan

BUMN usulan

atau rencana

Menteri

Teknis

pengurangan

Penyertaan Modal Negara dalam rangka dijadikan kekayaan Negara yang tidak dipisahkan kepada Menteri Keuangan. b. Usulan dimaksud dilengkapi dengan dokumen antara lain sebagai berikut. 1) rísalah RUPS/rísalah Rapat Pembahasan Bersama dari BUMN yang akan dilakukan pengurangan Penyertaan Modal Negara; 2) Anggaran Dasar dari BUMN yang akan dilakukan pengurangan Penyertaan Modal Negara; 3) laporan keuangan BUMN yang akan dilakukan pengurangan Penyertaan Modal Negara, yang telah diaudit dalam 3 (tiga) tahun terakhir; 4) laporan

kinerja

BUMN

yang

akan

dilakukan

pengurangan Penyertaan Modal Negara, yang telah disahkan dalam 3 (tiga) tahun terakhir; dan 5) hasil kajian dari aspek bisnis dan aspek terkait lainnya, yang mendasari pertimbangan usulan rencana pengurangan Penyertaan Modal Negara. c. Menteri melakukan kajian atas usulan tersebut. d. Dalam

rangka

pelaksanaan

pengkajian,

Menteri

Keuangan dapat membentuk Tim yang anggotanya terdiri

dari

unsurunsur

Departemen

Keuangan,

Kementerian Negara BUMN, Departemen Teknis, dan BUMN bersangkutan. e. Tim tersebut mempunyai tugas sebagai berikut. 1) Melakukan penelitian data administratif dan fisik. 2) Melakukan kajian aspek finansial, aspek resiko fiskal, aspek yuridis, aspek administratif dan aspek bisnis


31



serta aspek terkait lainnya. 3) Melakukan

kajian

kelayakan

pengurangan

Penyertaan Modal Negara. 4) Menyusun dan menyampaikan rekomendasi hasil kajian kepada Menteri. f.

Menteri dapat menunjuk penilai independen guna melakukan penilaian atas rencana pengurangan Penyertaan Modal Negara sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.

g. Dalam hal rencana pengurangan Penyertaan Modal Negara dinyatakan layak untuk diteruskan, Menteri Keuangan

mengajukan

pengurangan

permohonan

Penyertaan

Modal

persetujuan

Negara

untuk

dijadikan sebagai kekayaan Negara yang tidak dipisahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dengan tembusan kepada Presiden. h. Persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat terhadap rencana pengurangan Penyertaan Modal Negara pada

BUMN

untuk

dijadikan

sebagai

kekayaan

Negara yang tidak dipisahkan dituangkan dalam UndangUndang APBN. i.

Berdasarkan

UndangUndang

menyampaikan

usulan

APBN,

pengurangan

Menteri Penyertaan

Modal Negara pada BUMN kepada Presiden dengan melampirkan rancangan Peraturan Pemerintah. j.

Dalam hal Peraturan Pemerintah dimaksud telah ditetapkan oleh Presiden, pelaksanaan selanjutnya dilakukan oleh Menteri Keuangan, Menteri Negara BUMN, dan Menteri Teknis sesuai bidang tugas dan kewenangannya masingmasing.

k. Menteri

Negara

BUMN

menyampaikan

dokumen

pelaksanaan pengurangan Penyertaan Modal Negara


32



kepada Menteri, antara lain sebagai berikut. 1) Akta RUPS/Rapat Pembahasan Bersama; 2) Perubahan Anggaran Dasar dari BUMN yang telah dilakukan

pengurangan

Penyertaan

Modal

Negara; 3) Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mengenai

pengesahan

perubahan

Anggaran

Dasar sebagaimana tersebut pada butir 2); dan 4) dokumen terkait lainnya. n. Menteri Teknis menyampaikan dokumen pelaksanaan penetapan status

kekayaan Negara yang tidak

dipisahkan kepada Menteri Keuangan. o. Dalam hal inisiatif rencana pengurangan Penyertaan Modal Negara dalam rangka pengalihan aset BUMN untuk Penyertaan Modal Negara guna pendirian BUMN

baru

berasal

pelaksanaannya

dari

dilakukan

Menteri berdasarkan

Keuangan, tahapan

sejak butir d di atas. p.

Sebagai bagian dari pelaksanaan pengkajian rencana

pengurangan Penyertaan Modal

Negara yang inisiatifnya

berasal dari Menteri Keuangan, Menteri Keuangan dapat meminta Menteri Negara BUMN untuk menyampaikan dokumen sebagaimana tersebut pada butir b di atas.


33


Bab V PRIVATISASI 1. PENGERTIAN Berdasarkan Pasal 1 angka 12 Undangundang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara disebutkan bahwa ”privatisasi adalah penjualan saham Persero, baik sebagian maupun seluruhnya, kepada pihak lain dalam rangka meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan, memperbesar manfaat bagi negara dan masyarakat, serta memperluas pemilikan saham oleh masyarakat” Kepemilikan saham oleh masyrakat

juga

dimaksudkan

untuk

dimiliki

oleh

karyawan/manager perusahaan. Dari sisi kepemilikan saham negara pada BUMN, Privatisasi merupakan salah satu bentuk pengurangan penyertaan modal negara yang tatacaranya sebagaimana telah diuraikan pada Bab Tatacara Pemisahan Kekayaan Negara Dengan Penyertaan Modal Negara.

2. MASKUD DAN TUJUAN PRIVATISASI Privatisasi dilakukan dengan maksud untuk: a. memperluas kepemilikan masyarakat atas Persero; b. meningkatkan efisiensi dan produktivitas perusahaan; c. menciptakan

struktur

keuangan

dan

manajemen

keuangan yang baik/kuat; d. menciptakan struktur industri yang sehat dan kompetitif; e. menciptakan

Persero

yang

berdaya

saing

dan

makro,

dan

berorientasi global; f.

menumbuhkan

iklim

usaha,

ekonomi

kapasitas pasar.


34


Privatisasi dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja dan nilai tambah perusahaan dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pemilikan saham Persero.

3. BENTUK PRIVATISASI Privatisasi dilaksanakan dengan cara: 1. penjualan saham berdasarkan ketentuan pasar modal 2. penjualan saham langsung kepada investor 3. penjualan saham kepada manajemen dan/atau karyawan yang bersangkutan Persero yang dapat diprivatisasi harus sekurangkurangnya memenuhi kriteria: a. industri/sektor usahanya kompetitif; atau b. industri/sektor usaha yang unsur teknologinya cepat berubah. Sebagian aset atau kegiatan dari Persero yang melaksanakan kewajiban pelayanan umum dan/atau yang berdasarkan undangundang kegiatan usahanya harus dilakukan oleh BUMN, dapat dipisahkan untuk dijadikan penyertaan dalam pendirian perusahaan

untuk

diprivatisasi.

Aset

selanjutnya atau

apabila

kegiatan

yang

diperlukan bersifat

dapat

komersial

dimaksud tetap memperhatikan kriteria sebagaimana di atas. Sedangkan Persero yang tidak dapat diprivatisasi adalah: a. Persero yang bidang usahanya berdasarkan peraturan perundangundangan hanya boleh dikelola oleh BUMN; b. Persero yang bergerak di sektor usaha yang berkaitan dengan pertahanan dan keamanan negara; c. Persero yang bergerak di sektor tertentu yang oleh pemerintah diberikan tugas khusus untuk melaksanakan kegiatan tertentu yang berkaitan dengan kepentingan


35


masyarakat; d. Persero yang bergerak di bidang usaha sumber daya alam

yang

secara

tegas

berdasarkan

peraturan

perundangundangan dilarang untuk diprivatisasi. 4. TATA CARA PRIVATISASI Privatisasi

harus

Menteri Negara BUMN melakukan seleksi dan menetapkan

didahului dengan tindakan seleksi

atas

perusahaanperusahaan dan mendasarkan pada kriteria

yang

ditetapkan

dalam

peraturan

pemerintah.

Terhadap

perusahaan diseleksi

yang

dan

kriteria

telah

akan digunakan, serta jenis dan rentangan jumlah saham yang akan dijual. Menteri Negara BUMN menuangkan hasil yang akan digunakan, jenis serta rentangan jumlah saham yang akan dijual dalam Program Tahunan Privatisasi. Menteri Negara BUMN

memenuhi

yang

telah

ditentukan,

setelah

mendapat

rekomendasi

dari

rencana Persero yang akan diprivatisasi, metode Privatisasi yang

Menteri

Keuangan,

selanjutnya disosialisasikan kepada masyarakat serta dikonsultasikan

kepada

Dewan Perwakilan Rakyat.

menyampaikan Program Tahunan Privatisasi kepada Komite Privatisasi untuk memperoleh arahan dan kepada Menteri Keuangan

untuk

memperoleh

rekomendasi,

selambat

lambatnya pada akhir tahun anggaran sebelumnya. Sedangkan Arahan Komite Privatisasi dan rekomendasi Menteri Keuangan harus sudah diberikan selambatlambatnya pada akhir bulan pertama tahun anggaran berjalan. Menteri Negara BUMN wajib melaksanakan Program Tahunan Privatisasi dengan berpedoman pada arahan dan rekomendasi. Kemudian Menteri Negara BUMN mensosialisasikan Program Tahunan Privatisasi dan mengkonsolidasikan kepada DPRRI. Menteri Negara BUMN mengambil langkahlangkah yang diperlukan dalam rangka melaksanakan Program Tahunan Privatisasi. Dalam kondisi tertentu Menteri Negara BUMN dapat mengusulkan privatisasi yang belum dimasukkan dalam Program Tahunan Privatisasi setelah terlebih dahulu diputuskan oleh Komite Privatisasi dan dikonsultasikan dengan DPRRI. Pelaksanaan Privatisasi melibatkan lembaga dan/atau profesi penunjang serta profesi lainnya sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan yang berlaku yang diseleksi oleh Menteri Negara BUMN. Tata cara seleksi diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2005.


36


Besarnya biaya privatisasi ditetapkan oleh Menteri Negara BUMN. Pembiayaan pelaksanaan privatisasi dibebankan pada hasil privatisasi. Biaya ini dipergunakan untuk biaya lembaga dan/atau profesi penunjang serta profesi lainnya dan biaya operasional privatisasi. Namun, apabila privatisasi tidak dapat dilaksanakan

atau

ditunda

pelaksanaannya,

maka

pembebanan atas biaya yang telah dikeluarkan ditetapkan oleh RUPS. Hasil privatisasi merupakan hasil bersih setelah dikurangi dengan biayabiaya pelaksanaan privatisasi. Penghasilan lain yang diperoleh dari rekening penampungan hasil Privatisasi diperhitungkan

sebagai

hasil

Privatisasi.

Hasil

privatisasi

dibedakan sebagai berikut: a. saham milik negara pada Persero disetorkan langsung ke Kas Negara; b. saham dalam simpanan disetorkan langsung ke kas Persero yang bersangkutan; Sedangkan hasil privatisasi anak perusahaan Persero ditetapkan sebagai dividen interim Persero yang bersangkutan. Pengadministrasian dan pelaksanaan penyetoran hasil Persero diatur sebagai berikut: a. penjamin

pelaksana

emisi

atau

penasihat

keuangan

membuka rekening penampungan (escrow account) untuk menampung hasil Privatisasi; b. Setelah

dikurangi

biayabiaya

pelaksanaan

Privatisasi,

penjamin pelaksana emisi atau penasihat keuangan wajib segera menyetorkan hasil bersih Privatisasi ke Kas Negara dan/atau kas Persero yang bersangkutan; c. Penjamin pelaksana emisi atau penasihat keuangan wajib segera melaporkan penyetoran hasil Privatisasi kepada Menteri Negara BUMN, Menteri Keuangan dan Direksi Persero yang bersangkutan.


37


Setiap orang dan/atau badan hukum yang mempunyai potensi benturan kepentingan dilarang terlibat dalam proses Privatisasi. Pihakpihak yang terkait dalam program dan proses Privatisasi diwajibkan menjaga kerahasiaan atas informasi yang diperoleh sepanjang informasi tersebut belum terbuka.


38



Bab VI RESTRUKTURISASI 1. PENGERTIAN Restrukturisasi adalah upaya yang dilakukan dalam rangka penyehatan BUMN yang merupakan salah satu langkah strategis untuk

memperbaiki

kondisi

internal

perusahaan

guna

memperbaiki kinerja dan meningkatkan nilai perusahaan.

2. MAKSUD DAN TUJUAN RESTRUKTURISASI Restrukturisasi

dilakukan

dengan

maksud

untuk

menyehatkan BUMN agar dapat beroperasi secara efisien, transparan, dan profesional. Tujuan restrukturisasi adalah untuk: a. meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan; b. memberikan manfaat berupa dividen dan pajak kepada negara; c. menghasilkan produk dan layanan dengan harga yang kompetitif kepada konsumen; dan d. memudahkan pelaksanaan privatisasi. Pelaksanaan restrukturisasi dimaksud tetap memperhatikan asas biaya dan manfaat yang diperoleh.

3. RUANG LINGKUP PRIVATISASI Restrukturisasi meliputi : a. restrukturisasi sektoral yang pelaksanaannya disesuaikan dengan kebijakan sektor dan/atau peraturan perundang undangan; b. restrukturisasi perusahaan/korporasi yang meliputi:


39



1. peningkatan intensitas persaingan usaha, terutama di sektorsektor yang terdapat monopoli, baik yang diregulasi maupun monopoli alamiah; 2. penataan hubungan fungsional antara pemerintah selaku regulator dan BUMN selaku badan usaha, termasuk di dalamnya penerapan prinsipprinsip tata

kelola

perusahaan

yang

baik

dan

menetapkan arah dalam rangka pelaksanaan kewajiban pelayanan publik. 3. restrukturisasi internal yang mencakup keuangan, organisasi/ manajemen, operasional, sistem, dan prosedur. 4. TATA CARA RESTRUKTURISASI a. Berdasarkan usulan dari BUMN dan Perseroan Terbatas yang didalamnya telah terdapat kepemilikan saham negara, Menteri Negara BUMN menyampaikan usulan rencana pengurangan Penyertaan Modal Negara kepada Menteri Keuangan. b. Menteri Keuangan melakukan kajian atas usulan dimaksud. c. Dalam

rangka

pelaksanaan

pengkajian,

Menteri

Keuangan dapat membentuk Tim yang anggotanya terdiri

dari

unsurunsur

Departemen

Keuangan,

Kementerian Negara BUMN, Departemen Teknis, dan BUMN/Perseroan Terbatas bersangkutan. d. Tim tersebut mempunyai tugas sebagai berikut. a. Melakukan penelitian data administratif dan fisik. b. Melakukan kajian aspek finansial, aspek resiko fiskal, aspek yuridis, aspek administratif dan aspek bisnis serta aspek terkait lainnya. c. Melakukan


kajian

kelayakan

pengurangan

40



Penyertaan Modal Negara. d. Menyusun dan menyampaikan rekomendasi hasil kajian kepada Menteri Keuangan. e. Menteri

Keuangan

independen

dapat

guna

menunjuk

melakukan

penilaian

penilai sesuai

ketentuan peraturan perundangundangan. f.

Dalam hal rencana pengurangan Penyertaan Modal Negara dinyatakan layak untuk diteruskan: 1) Bagi rencana pengurangan Penyertaan Modal Negara yang bernilai diatas Rp100 milyar dan/atau berupa

tanah

dan

bangunan

yang

sesuai

ketentuan peraturan perundangundangan harus terlebih dahulu memperoleh persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat: a) Menteri Keuangan mengajukan permohonan persetujuan pengurangan Penyertaan Modal Negara kepada Dewan Perwakilan Rakyat dengan tembusan kepada Presiden. b) Persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat dituangkan dalam UndangUndang APBN. c) Berdasarkan UndangUndang APBN, Menteri Keuangan menyampaikan usulan pengurangan Penyertaan

Modal

Negara

dalam

rangka

restrukturisasi BUMN dan Perseroan Terbatas kepada

Presiden

dengan

melampirkan

rancangan Peraturan Pemerintah. 2) Bagi rencana pengurangan Penyertaan Modal Negara yang bernilai dari Rp10 milyar sampai dengan Rp100 milyar: a)

Menteri Keuangan mengajukan permohonan persetujuan prinsip pelaksanaan pengurangan Penyertaan Modal Negara pada Presiden.


41



b) Berdasarkan persetujuan prinsip dari Presiden, Menteri

Keuangan

cq.

Direktur

Jenderal

Kekayaan Negara menyiapkan rancangan Peraturan

Pemerintah

disampaikan

kepada

untuk

selanjutnya

Presiden

guna

memperoleh penetapan. 3) Bagi rencana pengurangan Penyertaan Modal Negara yang bernilai dibawah Rp10 milyar dan perubahan

Penyertaan

Modal

Negara

yang

diakibatkan oleh antara lain kuasi reorganisasi dan perubahan struktur permodalan, Menteri Keuangan menyampaikan rancangan Peraturan Pemerintah kepada Presiden guna memperoleh penetapan. g. Dalam hal Peraturan Pemerintah dimaksud telah ditetapkan oleh Presiden, pelaksanaan selanjutnya dilakukan oleh Menteri Keuangan dan Menteri Negara BUMN sesuai bidang tugas dan kewenangannya masingmasing. h. Menteri

Negara

BUMN

menyampaikan

dokumen

pelaksanaan pengurangan Penyertaan Modal Negara kepada Menteri, antara lain sebagai berikut. 1) Akta RUPS; 2) Perubahan Anggaran Dasar dari BUMN yang telah dilakukan

pengurangan

Penyertaan

Modal

Negara; 3) Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mengenai

pengesahan

Anggaran

Dasar

sebagaimana tersebut pada butir 2);dan 4) dokumen terkait lainnya.


42



Bab VII PERGURUAN TINGGI SEBAGAI BADAN HUKUM MILIK NEGARA 1. LATAR BELAKANG Sebagai suatu unit di dalam Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Perguruan Tinggi Negeri secara hukum tidak dapat memiliki otonomi. Demikian juga akuntabilitas kepada masyarakat

(stakeholders)

amat

sulit

untuk

secara

utuh

dimintakan kepada Perguruan Tinggi Negeri sebagai unit Departemen

Pendidikan

dan

Kebudayaan.

Sedangkan

kredibilitas hanya akan dapat diperoleh apabila kedua hal tersebut, otonomi dan akuntabilitas, secara nyata dimiliki dan diterapkan. Oleh karena itu Perguruan Tinggi Negeri harus diubah status hukumnya menjadi badan hukum yang mandiri, terlepas dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

2. DASAR HUKUM Sebagai landasan hukum dalam kerangka peraturan perundanganundangan yang berlaku di Republik Indonesia, Pasal 1653 Kitab Undangundang Hukum Perdata (Staatsblad 1847 nomor 23) memberi kewenangan kepada Pemerintah untuk mendirikan suatu badan hukum. Sedangkan Pasal 5 ayat(2) Undangundang Dasar 1945 memberi kewenangan kepada

Pemerintah

untuk

mengundangkan

Peraturan

Pemerintah sebagai pelaksanaan Undangundang dalam hal ini Undangundang nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Selanjutnya dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini

semua

Perguruan

Tinggi

Negeri

dapat

diubah

status

hukumnya menjadi badan hukum dengan menggunakan Peraturan Pemerintah ini sebagai pedoman.


43



3. PENGERTIAN Perguruan Tinggi Negeri adalah perguruan tinggi yang diselenggarakan

oleh,

dalam

hal

ini

Departemen

yang

bertanggung jawab atas pendidikan tinggi. Perguruan Tinggi adalah Perguruan Tinggi Negeri yang berbentuk Badan Hukum. Sedangkan

Menteri

Keuangan

adalah

Menteri

yang

bertanggung jawab untuk mewakili pemerintah dalam setiap pemisahan kekayaan negara untuk ditempatkan sebagai kekayaan awal pada Perguruan Tinggi. Status hukum Perguruan Tinggi adalah badan hukum yang mandiri dan berhak melakukan semua perbuatan hukum sebagaimana layaknya suatu badan hukum pada umumnya. Pada dasarnya penyelenggaraan Perguruan Tinggi bersifat nirlaba.

Walaupun

demikian

Perguruan

Tinggi

dapat

menyelenggarakan kegiatan lain dan mendirikan unit usaha yang hasilnya digunakan untuk mendukung penyelenggaraan fungsifungsi utama Perguruan Tinggi.

4. PENETAPAN PERGURUAN TINGGI Perguruan Tinggi ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah setelah melalui suatu proses pengkajian yang mendalam atas usulan dan rencana pengembangan yang diajukan oleh Perguruan Tinggi Negeri. Dimana Peraturan Pemerintah yang menetapkan Perguruan Tinggi Negeri sebagai Perguruan Tinggi sekurangkurangnya memuat: 1. penetapan Perguruan Tinggi sebagai badan hukum; 2. Anggaran Dasar Perguruan Tinggi; 3. penunjukkan Menteri Keuangan selaku wakil Pemerintah untuk mengawasi pemisahan kekayaan negara untuk ditempatkan sebagai kekayaan awal pada Perguruan Tinggi; 4. penunjukkan


Menteri

Pendidikan

untuk

melaksanakan

44



pembinaan Perguruan Tinggi secara umum. Syaratsyarat untuk sebuah Perguruan Tinggi Negeri dapat ditetapkan sebagai Pergururan Tinggi mencakup kemampuan: 1. menyelenggarakan pendidikan tinggi yang efisien dan berkualitas; 2. memenuhi standar minimum kelayakan finansial; 3. melaksanakan pengelolaan Perguruan Tinggi berdasarkan prinsip ekonomis dan akuntabilitas.

5. KEKAYAAN PERGURUAN TINGGI Kekayaan awal Perguruan Tinggi berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja. Besarnya kekayaan awal Perguruan Tinggi adalah seluruh kekayaan negara yang tertanam pada Perguruan Tinggi yang bersangkutan, kecuali tanah, yang nilainya ditetapkan oleh

Menteri

dilakukan

Keuangan

bersama

berdasarkan

oleh

perhitungan

Departemen

Pendidikan

yang dan

Kebudayaan dan Departemen Keuangan. Hal ini dengan maksud untuk menghindari adanya pemanfaatan yang tidak sesuai dengan kepentingan Perguruan Tinggi, mengingat tanah merupakan

aset

tetap

yang

sangat

signifikan

nilai

dan

manfaatnya. Sedangkan

kekayaan

Negara

berupa

tanah

dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan Perguruan Tinggi yang bersangkutan. Hasil pemanfaatan kekayaan Negara berupa tanah menjadi pendapatan dari Perguruan Tinggi dan dipergunakan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Perguruan Tinggi. Penatausahaan ditempatkan

sebagai

diselenggarakan

oleh

pemisahan

kekayaan

kekayaan Menteri

awal

Negara

untuk

Perguruan

Tinggi

Keuangan.

Belum

adanya

melanisme penatausahaan atas kekayaan Negara perguruan


45



Tinggi

oleh

Direktorat

Jenderal

Kekayaan

Negara,

mengakibatkan adanya dual counting dalam pencatatannya baik oleh Perguruan Tinggi itu sendiri maupun Departemen Pendidikan Nasional. 6. PENETAPAN PERGURUAN TINGGI NEGERI SEBAGAI BHMN Sampai dengan Tahun 2006 telah ada 7 (tujuh) Perguruan Tinggi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah yaitu: 1. Universitas Indonesia Universitas Indonesia ditetapkan sebagai BHMN dengan Peraturan Pemerintah Nomor 152 Tahun 2000 tanggal 26 Desember 2000 tentang Penetapan Universitas Indonesia Sebagai Badan Hukum Milik Negara. 2. Universitas Gadjah Mada Universitas Gadjah Mada ditetapkan sebagai BHMN dengan Peraturan Pemerintah Nomor 153 Tahun 2000 tanggal 26 Desember 2000 tentang Penetapan Universitas Gadjah Mada Sebagai Badan Hukum Milik Negara. 3. Institut Pertanian Bogor Institut Pertanian Bogor ditetapkan sebagai BHMN dengan Peraturan Pemerintah Nomor 154 Tahun 2000 tanggal 26 Desember 2000 tentang Penetapan Institut Pertanian Bogor Sebagai Badan Hukum Milik Negara. Nilai

kekayaan

awal

Institut

Pertanian

Bogor

setelah

dilakukan penilaian oleh Tim Penilai dan Inventaris Barang Milik Negara pada Institut Pertanian Bogor adalah sebesar Rp628.359.965.801,00 (enam ratus dua puluh delapan miliar tiga ratus lima puluh juta delapan ratus satu rupiah) sesuai Keputusan

Menteri

Keuangan

Nomor

698/KMK.06/2006

tanggal . . . . 4. Institut Teknologi Bandung Institut

Teknologi


Bandung

ditetapkan

sebagai

BHMN

46



dengan Peraturan Pemerintah Nomor 155 Tahun 2000 tanggal 26 Desember 2000 tentang Penetapan Institut Teknologi Bandung Sebagai Badan Hukum Milik Negara. 5. Universitas Sumatera Utara Universitas

Sumatera Utara ditetapkan

sebagai BHMN

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56

Tahun 2003

tanggal 11 November 2003 tentang Penetapan Universitas Sumatera Utara Sebagai Badan Hukum Milik Negara. 6. Universitas Pendidikan IndonesiaBandung Universitas Pendidikan Indonesia ditetapkan sebagai BHMN dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2004 tanggal 30 Januari 2004 tentang Penetapan Universitas Gadjah Mada Sebagai Badan Hukum Milik Negara. 7. Universitas Airlangga Universitas Airlangga ditetapkan sebagai BHMN dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2006 tanggal 14 September 2006 tentang Penetapan Universitas Gadjah Mada Sebagai Badan Hukum Milik Negara. Nilai kekayaan awal Universitas Airlangga setelah dilakukan penilaian oleh Tim Penilai dan Inventaris Barang Milik Negara pada Universitas Airlangga adalah sebagai berikut: a. bangunan sejumlah 43 (empat puluh tiga) unit, seluas 151.865,58 m2 (seratus lima puluh satu ribu delapan ratus enam puluh lima koma lima puluh delapan meter persegi), senilai Rp252.964.541.410,00 (dua ratus lima puluh dua miliar sembilan ratus enam puluh empat juta lima ratus empat puluh satu ribu empat ratus sepuluh rupiah); b. alat

angkutan

kendaraan

bermotor

sejumlah

134

(seratus tiga puluh empat) unit, senilai Rp7.073.466.500,00 (tujuh miliar tujuh puluh tiga juta empat ratus enam puluh enam ribu lima ratus rupiah);


47



c. peralatan kantor, mesin, peralatan laboratorium, dan aset tetap lainnya sejumlah 482.465 (empat ratus delapan puluh dua ribu empat ratus enam puluh lima) unit, senilai Rp58.661.000.792,00 (lima puluh delapan miliar enam ratus enam puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh dua rupiah). Untuk nilai kekayaan awal Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, Institut

Teknologi Bandung,

Universitas

Sumatera Utara, dan Universitas Pendidikan Indonesia belum ditetapkan. 7. PERMASALAHAN PADA BHMN 1. Keputusan

Menteri

Keuangan

tentang

Penetapan

Kekayaan Awal Badan Hukum Milik Negara. Masih adanya Perguruan Tinggi (BHMN) yang belum ditetapkan nilai kekayaan awalnya oleh Menteri Keuangan, maka terjadi ketidakpastian hukum dalam hal kewenangan pengelolaan kekayaan Negara yang dipisahkan pada Perguruan Tinggi yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah namun belum ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan. 2. Penatausahaan Kekayaan Negara yang dipisahkan pada Badan Hukum Milik Negara. Belum adanya aturan (Peraturan Menteri Keuangan) yang mengatur

mekanisme

penatausahaan

atas

kekayaan

Negara yang dipisahkan yang terdapat pada Perguruan Tinggi (BHMN). 3. Pemanfaatan tanah yang dikuasai Badan Hukum Milik Negara. Belum adanya aturan (Peraturan Menteri Keuangan) yang mengatur tentang batasan dan persyaratan mengenai pemanfaatn tanah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Perguruan Tinggi kecuali pada Universitas Sumatera


48



Utara dan Universitas Pendidikan Indonesia, ditegaskan bahwa tanah tidak dapat dipindahtangankan. 4. Kontradiksi pengaturan Penerimaan Negara Bukan Pajak. Dalam

Peraturan

Pemerintah

Nomor

61

Tahun

1999

dinyatakan bahwa hasil pemanfaatan tanah menjadi pendapatan Perguruan Tinggi (BHMN) yang bersangkutan. Hal ini bertentangan dengan Undangundang Nomor 20 Tahun 2007 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Peraturan

Pemerintah

Nomor

6

Tahun

2006

tentang

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dimana setiap hasil pemanfataan tanah wajib disetorkan ke Rekening Kas Umum Negara.


49



Bab VIII PENATAUSAHAAN PENYERTAAN MODAL NEGARA 1. PENGERTIAN Penatausahaan

adalah

pencatatan

dalam

rangka

pengadministrasian untuk mengetahui besarnya penyertaan dalam BUMN. Kegiatan penatausahaan dilakukan terhadap penyertaan modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas. Kegiatan penatausahaan ini meliputi : 1. Menghimpun data PMN pada BUMN, Perseroan Terbatas yang diperoleh dari institusi

terkait, meliputi Kementerian

Negara BUMN, BUMN, dan institusi penerbit dokumen legal PMN, khususnya dari Sekretariat Negara . 2. Mencatat data penyertaan modal Negara pada BUMN, dan Perseroan

Terbatas berdasarkan sistem pencatatan yang

dengan menggunaan database

system yang tersedia

melalui media format isian data PMN; 3. Menyajikan laporan mengenai penyertaan modal Negara pada BUMN, Perseroan Terbatas, sebagai out put atas database system yang ada untuk disajikan kepada pihak pihak yang berkepentingan.

2. MAKSUD DAN TUJUAN Penatausahaan penyertaan modal Negara dimaksudkan dalam rangka

tertib administrasi penyertaan modal Negara.

Penatausahaan Penyertaan Modal Negara ditujukan untuk menyediakan informasi tentang nilai penyertaan modal Negara beserta dokumen pendukungnya pada BUMN.


50



3. METODE PENCATATAN 1. Nilai Nominal Pengertian dari Nilai Nominal dalam penatausahaan PMN adaiah pencatatan besarnya penyertaan

modal negara

yang dikonversi ke modal saham. Arti dari dikonversi dalam pengertian ini adalah besarnya PMN yang telah dicatat pada

modal

disetor

sesuai

Neraca

BUMN

yang

bersangkutan. 2. Nilai Ekuitas Pengertian dari Nilai Ekuitas dalam penatausahaan PMN adalah pencatatan

besarnya penyertaan modal

negara yang nilainya didasarkan pada hasil perkalian prosentase

kepemilikan

pemerintah dengan total

ekuitas/modal pada Neraca BUMN bersangkutan. 3. Nilai Riil Pengertian Nilai Riil dalam penatausahaan PMN adalah pencatatan besarnya penyertaan modal negara yang nilainya didasarkan pada dokumen legal berkenaan, baik yang telah dikonversi ke modal saham maupun yang belum dikonversi ke modal saham. Metode ini digunakan untuk kepentingan tugas Pemerintah dibidang penatausahaan PMN yang bukan saja didasarkan pada nilai yang sudah dikonversi pada modal saham tetapi termasuk yang belum dikonversi, mengingat perlu adanya pengakuan terhadap beberapa PMN yang belum dikonversi oleh BUMN yang bersangkutan. 4. DOKUMEN LEGAL PENATAUSAHAAN Berdasarkan Undangundang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN menyebutkan dua sumber dana penyertaan modal Negara yaitu sumber yang belum dipisahkan dari APBN dan

sumber

yang

merupakan

konsekuensi

kepemilikan

pemerintah pada BUMN, yakni nilai lebih kekayaan negara yang


51



telah dipisahkan pada BUMN. Penyertaan

Modal

Negara

yang

bersumber

dari

kekayaan Negara yang belum dipisahkan dari APBN harus ditetapkan

dengan

Peraturan

Pemerintah.

Sedangkan

penyertaan modal Negara yang bersumber dari nilai lebih kekayaan Negara yang telah dipisahkan pada BUMN berkenaan cukup ditetapkan dalam keputusah RUPS. Berdasarkan uraian tersebut, dokumen legal penyertaan modal Negara sebagai data masukan dapat digolongkan sebagai berikut : 1. Peraturan Pemerintah ; 2. Akta Rapat Umum Pemegang Saham; 3. Lainnya, misalnya keputusan/surat Menteri sebagai tindak lanjut atas Peraturan Pemerintah tentang Penyertaan Modal Negara;


52

Modul Kekayaan Negara yang Dipisahkan

Recommend Documents