KEKAYAAN NEGARA YANG DIPISAHKAN
Definisi definisi yang digunakan dalam pelaksanaan dan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan adalah sebagai berikut : a. Penyertaan Modal Negara (PMN) adalah kekayaan negara yang dipisahkan untuk dijadikan sebagai modal BUMN dan/atau Perseroan Terbatas lainnya, dan dikelola secara korporasi. b. Pengelola Barang Milik Negara adalah pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab menetapkan kebijakan umum pembinaan dalam pengelolaan barang milik negara, yaitu Menteri Keuangan. c. Pengguna Barang Milik Negara adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang rnilik negara, yaitu Menteri/Pimpinan Lembaga; d. Kekayaan Negara yang tidak dipisahkan adalah Kekayaan Negara yang ada pada Departemen/Lembaga atau Badan Hukum Pemerintah yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau perolehan lainnya yang sah; e. Kekayaan Negara yang dipisahkan adalah kekayaan negara yang berasal dari APBN atau perolehan lainnya yang sah yang dijadikan penyertaan modal Negara pada BUMN; f. Wakil Pemerintah adalah menteri yang ditunjuk atau diberi kuasa selaku pemegang saham Negara pada Persero dan pemilik modal pada Perum dengan memperhatikan peraturan perundangundangan; g. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara; h. Perusahaan Perseroan, yang selanjutnya disebut Persero, adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51 % (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mencari keuntungan; i. Perseroan Terbatas adalah perseroan terbatas yang tidak termasuk persero; j. Perusahaan Umum, yang selanjutnya disebut Perum, adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki Negara dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan
untuk memanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan; k. Penatausahaan adalah pencatatan dalam rangka pengadministrasian untuk mengetahui besarnya penyertaan modal negara dalam BUMN; l. Pengusulan adalah proses penyelesaian administrasi baik dari aspek teknis maupun yuridis penyertaan modal negara dalam BUMN; m. Proyek Selesai adalah Proyek Fisik maupun Non Fisik yang seluruhnya atau sebagian telah berfungsi; n. Privatisasi adalah penjualan saham persero baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak lain dalam rangka meningkatkan kinerja/nilai perusahaan, memperbesar manfaat bagi negara/masyarakat, serta memperluas pemilikan saham oleh masyarakat; o. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah organ persero yang memegang kekuasaan tertinggi dalam persero dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada direksi dan komisaris; p. Kapitalisasi adalah penambahan modal disetor penuh oleh Pemerintah; q. Divestasi adalah penjualan saham Negara pada suatu Persero atau Perseroan Terbuka (Tbk.) baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak lain dalam rangka meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan, memperbesarmanfaat bagi Negara dan masyarakat, serta memperluas pemilikan saham oleh masyarakat; r. Laporan Keuangan adalah suatu laporan yang menggambarkan pandangan yang wajar dari, atau menyajikan dengan wajar, posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu BUMN atau Perseroan Terbatas; s. Laporan PMN adalah laporan yang menyajikan informasi tentang penyertaan modal Negara pada BUMN atau Perseroan Terbatas dengan menggunakan format tertentu. 1. Tata Cara Pemisahan Kekayaan Negara Penyertaan Modal Negara adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Negara yang semula merupakan kekayaan negara yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan negara yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham negara pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), atau Badan Hukum lainnya.
Pengusulan adalah proses penyelesaian administrasi baik dari aspek teknis maupun yuridis penyertaan modal Negara dalam BUMN, BUMD, atau Badan Hukum lainnya. Dalam proses pengusulan PMN kegiatannya meliputi : 1. Pengusulan PMN dalam rangka pendirian, penambahan dan pengurangan PMN pada BUMN, BUMD, atau Badan Hukum lainnya dari Menteri Negara BUMN atau Menteri/Pimpinan Lembaga atau Pimpinan BHMN kepada Menteri Keuangan; 2. Penyelesaian pada Departemen
Keuangan
atas
usulan
penambahan/pengurangan PMN dan/atau usulan terkait dengan PMN dalam rangka pendirian/pembubaran BUMN, BUMD, Badan Hukum lainnya; 3. Tindak lanjut penyelesaian dokumen legal PMN dimaksud dalam bentuk Peraturan
Pemerintah dan Keputusan
Menteri Keuangan
sebagai
pelaksanaan atas Peratuan Pemerintah tentang PMN (dalam hal diperlukan). Dalam hal proses pengusulan untuk mendapatkan dokumen legal PMN yang sesuai ketentuan yang berlaku tidak diperlukan adanya penetapan dalam Peraturan Pemerintah maka dokumen legal dimaksud diproses melalui mekanisme RUPS untuk mendapatkan keputusan RUPS.
2. Tujuan Dan Pertimbangan Penyertaan Modal Negara Adapun tujuan dari dilakukan penyertaan modal Negara dari Pemerintah Republik Indonesia kepada BUMN, BUMD, atau Badan Hukum lainnya yaitu: 1. Optimalisasi Barang Milik Negara; 2. Mendirikan, mengembangkan/meningkatkan kinerja BUMN, BUMD, dan Badan Hukum lainnya.
Sedangkan pertimbangan dilakukannya penyertaanmodal Negara dari Pemerintah Republik Indonesia kepada BUMN, BUMD, atau Badan Hukum lainnya yaitu: 1. Dalam rangka pendirian dan/atau mengembangkan/meningkatkan kinerja BUMN, BUMD, atau Badan Hukum lainnya; 2. Dalam rangka mendukung BUMN, BUMD, atau Badan Hukum lainnya untuk menjalankan tugas Kewajiban Pelayanan Umum yang diberikan oleh Pemerintah; 3. Yang diusulkan merupakan proyek selesai kementerian/lembaga yang dari awal pengadaannya telah diprogramkan untuk diserahkan pengelolaannya pada BUMN, BUMD, atau Badan Hukum lainnya; 4. Kekayaan negara yang tidak dipisahkan tersebut menjadi lebih optimal apabila dikelola oleh BUMN, BUMD, atau Badan Hukum lainnya.
3. Sumber Sumber Dan Wujud Penyertaan Modal Negara Sumber penyertaan modal Negara dapat berasal dari : 1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Kekayaan Negara yang tidak Dipisahkan, berupa : a. APBN Tunai b. Proyek Selesai c. Piutang Negara d. Aset Negara Lainnya 2. Kapitalisasi Cadangan
3. Sumber Lainnya. Sedangkan ditinjau dari aspek bentuk/wujudnya, Penyertaan Modal Negara atau Ekuitas Pemerintah meliputi : 1. Saham pada Perseroan (Persero) dan Perseroan Terbatas lainnya; 2. Modal pada Perusahaan Umum (Perum).
4. Subyek Penyertaan Modal Negara Institusi institusi yang terkait dengan penatausahaan dan pengusulan PMN pada BUMN dan Perseroan Terbatas, dengan wewenang dan tanggung jawab masing masing meliputi: 1. Kementerian Keuangan Sesuai UU Nomor 17 Tahun 2003, Menteri Keuangan antara lain memiliki wewenang dan tanggung jawab sebagai pengelola fiskal dan Wakil Pemerintah dalam kepemilikan Kekayaan Negara yang dipisahkan. Disamping itu. kedudukan Menteri Keuangan berdasarkan Undang undang Nomor 1 Tahun 2004 adalah sebagai pengelola barang milik Negara. Namun demikian, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2003 sebagian kewenangan Menteri Keuangan terkait dengan kedudukannya sebagai wakil pemerintah pada BUMN dilimpahkan kepada Menteri Negara BUMN Sedangkan kewenangan dalam rangka penatausahaan dan pengusulan PMN pada BUMN tetap berada pada Menteri Keuangan. Berkenaan dengan hal tersebut di atas, dan dengan pertimbangan bahwa PMN tidak saja ada pada BUMN, tetapi terdapat pula pada perseroan terbatas, maka selanjutnya Menteri Keuangan mengatur pedoman lebih lanjut mengenai penatausahaan dan pengusulan PMN pada BUMN
dan
perseroan
terbatas.
Pengaturan
tersebut
menyangkut
dokumendokumen yang diperlukan dalam rangka penatausahaan PMN, institusi yang terlibat, proses dokumentasi dokumen legal PMN, pencatatan PMN, dan
pelaporan PMN, serta kegiatankegiatan terkait dalam pengusulan PMN. Terdapat beberapa Eselon I yang terkait dengan pegelolaan kekayaan Negara yang dipisahkan, yaitu: a. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara c.q. Direktorat Barang MIlik Negara II terkait dengan pelaksanaan Penyertaan Modal Negara; b. Badan Kebijakan Fiskal c.q. Pusat Pengelolaan Risiko Fisal terkait dengan risk management Penyertaan Modal Negara; c. Direktorat Jenderal Anggaran c.q. Direktorat Anggaran III terkait dengan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Bagian Anggaran 99; d. Direktorat Jenderal Perbendaharan c.q.: (1) Direktorat Pengelolaan Kas Negara terkait dengan pencairan Dana Penyertaan Modal Negara; (2) Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan terkait dengan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat. 2. Kementerian yang Ditunjuk dan/atau
Diberi
Kuasa
Dalam
Pembinaan BUMN. Kementerian Negara BUMN memiliki wewenang dan tanggung jawab sebagai wakil pemerintah selaku RUPS pada Persero dan pemegang saham pada Perseroan Terbatas, serta pemilik modal pada Perum. Dalam kaitannya dengan penatausahaan dan pengusulan PMN ini, Kementerian Negara BUMN bertanggung jawab untuk menyampaikan kepada Menteri Keuangan dokumen PMN yang tidak memerlukan penerbitan Peraturan Pemerintah, berupa keputusan RUPS dan penerbitan. Semua keputusan terkait dengan PMN, serta konfirmasi dan klarifikasi atas PMN pada BUMN dan Perseroan Terbatas yang ada pada kewenangannya. Terkait dengan kegiatan pengusulan PMN, Kementerian Negara BUMN mengusulkan penambahan/ pengurangan PMN pada batasbatas kewenangannya. Terdapat beberapa Eselon I yang terkait dengan pegelolaan kekayaan Negara yang dipisahkan, yaitu: a. Sekretariat Kementerian Negara BUMN; b. Deputi Bidang Restrukturisasi dan Privatisasi.
3. Kementerian Negara/Lembaga Teknis Terhadap PMN yang berasal dari proyek selesai dan kekayaan negara yang tidak dipisahkan yang berada pada penguasaan departemen/lembaga, Menteri/Pimpinan Lembaga bertanggungjawab dalam pengusulan PMN dimaksud
kepada
Menteri
Keuangan
untuk
diproses
izin
prinsip
penghapusannya dengan tindak lanjut disertakan pada BUMN melalui mekanisme sesuai ketentuan yang berlaku, sebelum dilakukan pengusulan dokumen legal PMN berupa PP.BUMN/Perseroan Terbatas terkait. 4. Badan Usaha Milik Negara Setiap BUMN (Persero dan Perum) berwenang untuk mengelola dan mengadministrasikan PMN yang diterimanya, dan selanjutnya bertanggung jawab dalam menvampaikan pelaporan secara periodik kepada Menteri Keuangan terkait dengan PMN yang ada pada BUMN bersangkutan dengan menggunakan format laporan seperti terlampir, dan disertai dengan Laporan Keuangan Perusahaan sebagai informasi tambahan untuk memperjelas kedudukan PMN dimaksud dalam laporan keuangan. SUMBER : Modul “Penatausahaan Kekayaan Negara Dipisahkan” Departemen Keuangan Republik Indonesia Badan Pendidikan Dan Pelatihan Keuangan Pusdiklat Keuangan Umum 2007.
