Modul 3 - Bagian 6

PPATK E-LEARNING

ANTI PENCUCIAN PENCUCIAN UANG UANG DAN PENCEGAH PENCEGAHAN AN PENDANAAN PENDANAAN TERORISME TERORISME Bagian 6: Penyidikan Oleh Direktorat Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak

Modul E-Learning 3

PENEGAKAN HUKUM

Bagian Keenam, Penyidikan Oleh Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak 3.6 Penyidikan Oleh Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak 3.6.1 

Kewenangan Penyidikan oleh Ditjen Pajak

(1) Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan hanya dapat dilakukan oleh Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik tindak pidana di bidang perpajakan. (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: a.

menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan agar keterangan a tau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;

b.

meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan;

c.

meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan;

d.

memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan;

e.

melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

f.

meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan;

PPATK - Pusat Pelaporan Analisis & Transaksi Keuangan Jl.Ir.H.Djuanda Jl.Ir.H.Djuanda No.35, Jakarta 10120, Indonesia Telepon +6221-3850455, +6221-3853922, Faksimili +6221-3856809, +6221-3856826 Email: [email protected] [email protected],, website: http://elearning.ppatk.go.id

Hal 1 dari 3

PPATK E-LEARNING


g.

menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;

h.

memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perpajakan;

i.

memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

j.

menghentikan penyidikan; dan/atau

k.

melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Dalam rangka pelaksanaan kewenangan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyidik dapat meminta bantuan aparat penegak hukum lain. (Pasal 44 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Pasal 44 ayat (1), (2) dan (4) UU 28/2007)) 

Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan serta pelaksanaan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang ini dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini. (Pasal 68 UU 8/2010)



Penyidikan tindak pidana Pencucian Uang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal sesuai dengan ketentuan hukum acara dan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain menurut Undang-Undang ini. (Pasal 74 UU 8/2010)

3.6.2

Kewenangan Penyidik Ditjen Pajak dalam UU 8/2010

Sebagai Penyidik yang berwenang menyidik TPPU yang berasal dari tindak pidana perpajakan sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 ayat (1) huruf v UU 8/2010, Penyidik Ditjen Pajak berwenang melakukan Penundaan Transaksi, Pemblokiran dan Permintaan Keterangan dari Penyedia Jasa Keuangan sebagaimana diatur pada Pasal 70, 71 dan 72 UU 8/2010.


Hal 2 dari 3

PPATK E-LEARNING


3.6.3

Pemberitahuan Penyidikan

Penyidik memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana. (Pasal 44 ayat (3) UU 28/2007) 3.6.4

Penghentian Penyidikan

(1) Untuk kepentingan penerimaan negara, atas permintaan Menteri Keuangan, Jaksa Agung dapat menghentikan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permintaan. (2) Penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dilakukan setelah Wajib Pajak melunasi utang pajak yang tidak atau kurang dibayar atau yang tidak seharusnya dikembalikan dan ditambah dengan sanksi administrasi berupa denda sebesar 4 (empat) kali jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar, atau yang tidak seharusnya dikembalikan. (Pasal 44B UU 28/2007)


Hal 3 dari 3

Modul 3 - Bagian 6

Recommend Documents