PERTEMUAN KE-12
PENDAHULUAN: Pada Bab ke duabelas ini kita akan dijelaskan tentang unsur-unsur pengertian, unsur-unsur pengertian, kedudukan, fungsi dan sifat UUD 1945, kaitan dengan proklamasi, Pancasila dan cita-cita nasional, serta pembukaan UUD 1945 dan pokok-pokok pikirannya.. Pada
Bab
mengaplikasikan
ke
duabelas
ini
diarahkan
mahasiswa
mampu
menjelaskan
dan
secara kritis dan objektif menganalisis makna unsur-unsur pengertian, unsur-unsur pengertian,
kedudukan, fungsi dan sifat UUD 1945, kaitan dengan proklamasi, Pancasila dan cita-cita nasional, serta pembukaan UUD 1945 dan pokok-pokok pikirannya. Mahasiswa mampu menjelaskan dan mengaplikasikan secara kritis dan objektif pentingnya menganalisis makna unsur-unsur pengertian, kedudukan, fungsi dan sifat UUD 1945, kaitan dengan proklamasi, Pancasila dan cita-cita nasional, serta pembukaan UUD 1945 dan pokok-pokok pikirannya.
RELEVANSI: Sebelum mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan telah mengetahui tentang :
a. Pengertian, kedudukan, fungsi dan sifat UUD 1945 b. Kaitan dengan proklamasi, Pancasila dan cita-cita/tujuan nasional c. Pembukaan UUD 1945 dan pokok-pokok pikiran di dalamny
STANDAR KOMPETENSI : Setelah mengikuti perkulihan ini, umum, diharapkan mahasiswa dapat memahami tentang unsur-unsur pengertian, kedudukan, fungsi dan sifat UUD 1945, kaitan dengan
proklamasi, Pancasila dan cita-cita nasional, serta pembukaan UUD 1945 dan pokok-pokok pikirannya. Secara umum, materi ini akan memberikan bekal kemampuan bagi Mahasiswa mampu menjelaskan dan mengaplikasikan secara kritis dan objektif tentang pengertian, kedudukan, fungsi dan sifat UUD 1945, kaitan dengan proklamasi, Pancasila dan cita-cita nasional, serta pembukaan UUD 1945 dan pokok-pokok pikirannya. Secara khusus, materi ini akan membekali Mahasiswa mampu menjelaskan dan mengaplikasikan secara kritis dan objektif tentang pengertian, kedudukan, fungsi dan sifat UUD 1945, kaitan dengan proklamasi, Pancasila dan cita-cita nasional, serta pembukaan UUD 1945 dan pokok-pokok pikirannya.
PENYAJIAN:
Pengertian, kedudukan, fungsi dan sifat UUD 1945 1. Pengertian Hukum Dasar dan Undang-undang Dasar
Hukum dasar adalah aturan-aturan dasar yang dijadikan landasan bagi berlakunya peraturan perundang-undangan dan penyelenggaraan Negara. Adapun yang dimaksud dengan Undang-undang Dasar, menurut UUD 1945 adalah hukum dasar tertulis. Maka sebagai hukum, UUD itu mengikat, baik bagi pemerintah, setiap lembaga Negara dan Lembaga Masyarakat, serta mengikat bagi semua warga negara Indonesia dimana pun ia berada, maupun bagi setiap penduduk yang ada di wilayah republik Indonesia. Dan sebagai hukum, Undang-undang Dasar itu berisikan norma-norma, aturan – aturan, atau ketentuan-ketentuan yang harus dilaksanakan dan ditaati. Undang-undang Dasar bukanlah hukum biasa, melainkan hukum dasar, dan sebagai hukum dasar maka Undang-undang Dasar itu sendiri merupakan sumber hukum. Oleh karena itu
setiap produk hukum seperti undang-undang, peraturan atau keputusan pemerintah harus didasarkan dan bersumberkan pada peraturan yang lebih tinggi. Sebagai Hukum dasar tertulis, Undang-undang dasar dalam kerangka aturan atau tata tingkatan norma hukum yang berlaku menempati kedudukan yang tinggi, yang mempunyai fungsi sebagai alatr pengontrol bagi norma hukum yang kedudukannya lebih rendah. Selain dari pada Undang-undang Dasar sebagai hukum dasar tertulis, masih ada hukum lainnya yang tidak tertulis, yaitu yang dalam penjelasan UUD 1945 dinyatakan sebagai “aturanaturan dasar yang tidak tertulis” yang dikenal dengan sebutan Konvensi. Konvensi ini merupakan aturan-aturan pelengkap yang mengisi kekosongan yang timbul dalam praktek kenegaraan yang tidak terdapat pada Undang-undang Dasar. Perbedaan yang mendasar antara UUD 1945 sebelum dan setelah amandemen sebagai
berikut : 1. Batang Tubuh UUD 1945 yang meskipun firmatnya berubah, namun sesungguhnya isinya telah banyak mengalami perubahan, sehingga bila dicermati telah berubah menjadi 20 BAB, 73 Pasal, 3 Pasal Aturan peralihan dan 2 Pasal Aturan Tambahan. Dengan demikian UUD 1945 hasil amandemen tidak lagi dapat disebut bersifat singkat, supel dan elastis, melainkan bersifat rigid/kaku. 2. Penjelasan UUD 1945 telah ditiadakan (diadakan pencabutan secara diam-diam) yakni dari ketentuan pasal II aturan tambahan yang menyebutkan bahwa : “Dengan ditetapkannya perubahan UUD ini, UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 terdiri atas Pembukaan dan Pasal-Pasal. Materi dari penjelasan sebagian ada yang sudah ditampung dalam perubahan UUD 1945, meskipun dalam nuansa dan dengan alasan yang berbeda. 3. Lahirnya lembaga-lembaga baru seperti Dewan Perwakilan Daerah, Komisi Yudisial. Mahkamah Konstitusi, dan hapusnya lembaga lama, yakni Dewan Pertimbangan Agung. 4. Berkurangnya kekuasaan, wewenang, dan berubahnya kedududkan lembaga tertinggi Negara (MPR), yakni kekuasaan tidak lagi tak terbatas, tidak lagi menetapkan GBHN, tidak lagi memilih presiden dan wakil Presiden, sehingga kedudukan MPR juga tidak dapat disebut lembaga tertinggi Negara.
Kedudukan, fungsi dan sifat UUD 1945
Undang-undang Dasar merupakan hukum negara yang tertinggi di antara peraturan perundangan lainnya yang mempunyai sifat elastis/fleksibel dapat saja mengalami perubahan, tambahan, penyempurnaan demi menyesuaikan dengan perkembangan jaman, meskipun UUD 1945 hasil amandemen terkesan kaku/rigid serta mempunyai fungsi sebagai alat kontrol, apakah norma hukum yang lebih rendah yang berlaku sesuai atau tidak dengan ketentuan Undangundang Dasar 1945. Kaitan dengan proklamasi, Pancasila dan cita-cita/tujuan nasional
Pembukaan UUD 1945 dan pokok-pokok pikiran di dalamnya Pembukaan UUD 1945 yang terdiri dari 4 alinea itu menjadi sumber motivasi dan aspirasi perjuangan dan tekad bangsa Indonesia, yang merupakan sumber dari cita hukum dan cita moral yang ingin ditegakan baik dalam lingkungan nasional maupun dalam hubungannya dengan pergaulan bangsabangsa di dunia. Tiap-tiap alinea dan kata-katanya mengandung arti makna yang sangat dalam, serta mengandung arti dan makna yang sangat dalam, serta mengandung nilai-nilai universal dan lestari. Dikatakan mengandung nilai universal, karena mengandung nilai yang dijunjung tinggi oleh bangsa-bangsa yang beradab diseluruh muka bumi sedangkan nilai lestari, karena menampung dinamika masyarakat, dan akan tetap menjadi landasan perjuangan Bangsa dan Negara, selama bangsa Indonesia tetap setia kepada Negara Proklamasi 17 Agustus 1945. Pokok-pokok pikiran tiap-tiap alinea Pembukaan UUD 1945
Pembukaan UUD 1945 mengandung pokok-pokok pikiran yang diciptakan dan dijelmakan dalam batang tubuh UUD 1945, yaitu dalam bentuk pasal-pasalnya. Pokok-pokok pikiran dimaksud terdiri atas 4 (empat) pokok pikiran, yaitu : • Pokok pikiran pertama : Persatuan • Pokok pikiran kedua : Keadilan sosial • Pokok pikiran ketiga : kerakyatan
• Pokok pikiran keempat : Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Dengan demikian keempat pokok pikiran ini tidak lain dari pada pancaran dasar Falsafah Negara Pancasila, walaupun apabila kita perhatikan susunan daripada pokok-pokok pikiran tersebut tidak mencerminkan suatu susunan yang beraturan/sistematis seperti halnya yang tredapat pada susunan pancasila pada alienea keempat pembukaan UUD 1945 yang dimulai dengan sila Ketuhanan Yang Maha Esa dan bukan sila Persatuan Indonesia. Untuk itu maka dikatikan dengan materi sebelumnya: 1. Konstitusi
Konstitusi bg suatu negara adalah keseluruhan sistem aturan yg menetapkan dan mengatur tata kehidupan kenegaraan melalui sistem pemerintahan negara dan alat hubungan secara timbal balik antara pemerintah dan orang’s di bawah pemerintahannya Konstutusi tertulis disebut UUD Penilaian terhadap konstitusi
a. Nilai Normatif b. Nilai Nominal c. Nilai Sematik 2. Kedudukan
a. Pada urutan pertama dlm sistematika perundang-undangan b. Cita’s hukum negara RI c. Bersifat definitif bagi NKRI
3. Sifat
a. Flexibel (supel/elastis, luwes, tidak kaku) b. Singkat/ringkas
c. Menekankan perlunya semangat para penyelenggara Negara 4. Fungsi
Sumber hukum yang tertinggi & alat control 5. Sistematika Setelah amandemen ke-4 :
a. Pembukaan UUD’45 Terdiri atas 4 alinea Batang tubuh bab)
b. c. Secara umum, yang terkandung dalam UUD’45 adalah : a) Tujuan Negara b) Bentuk Negara c) Bentuk Pemerintahan d) Pembagian kekuasaan negara e) Hak dan kewajiban warga negara f)
Pertahanan, keamanan, politik, ekonomi, sosial dan budaya
Amandemen UUD 1945
1. Perubahan Pertama, disahkan 19 Oktober 1999 SU MPR 14-21 Oktober 1999 Terdiri dari 9 pasal:
Ps. 5; Ps. 7 ;Ps.9; Ps.13; Ps.14; Ps.15; Ps.17; Ps.20;Ps.21. Inti perubahan:
Pergeseran kekuasaan Presiden yang dipandang terlampau kuat (executive heavy) 2. Perubahan Kedua, disahkan 18 Agustus 2000 SU MPR 7-8 Agustus 2000 Perubahan:
5 Bab dan 25 pasal: Ps. 18; Ps.18A; Ps. 18B ; Ps. 19 ; Ps.20 ; Ps.20A ; Ps.22A ; Ps.22B ; Bab IXA, Ps 25E; Bab X, Ps. 26 ; Ps.27; Bab XA, Ps. 28A ; Ps.28B; Ps.28C ; Ps.28D; Ps.28E ; Ps.28F ; Ps.28G ; Ps.28H ; Ps.28I ; Ps.28J ; Bab XII, Ps. 30; Bab XV, Ps. 36A ; Ps.36B ; Ps.36C. Inti Perubahan:
Pemerintah Daerah, DPR dan Kewenangannya, Hak Asasi Manusia, Lambang Negara dan Lagu Kebangsaan.
3. Perubahan Ketiga, disahkan 10 November 2001 ST MPR 1-9 November 2001 Perubahan 3 Bab dan 22 Pasal: o
Ps. 1; Ps. 3 ;Ps.6 ; Ps.6A ; Ps.7A ; Ps.7B ; Ps.7C ; Ps.8 ; Ps.11 ; Ps.17, Bab VIIA, Ps. 22C ; Ps.22D ; Bab VIIB, Ps. 22E ; Ps.23 ; Ps.23A ; Ps.23C ; Bab VIIIA, Ps. 23E ; Ps. 23F ; Ps.23G ; Ps.24 ; Ps.24A ; Ps.24B ; Ps.24C.
Inti Perubahan: Bentuk dan Kedaulatan Negara, Kewenangan MPR, Kepresidenan,
Impeachment, Keuangan Negara, Kekuasaan Kehakiman 4. Perubahan Keempat, disahkan 10 Agustus 2002 ST MPR 1-11 Agustus 2002 Perubahan 2 Bab dan 13 Pasal:
Ps. 2; Ps. 6A ; Ps.8 ; Ps. 11 ; Ps.16 ; Ps.23B ; Ps.23D ; Ps.24 ; Ps. 31 ; Ps.32 ; Bab XIV, Ps. 33 ; Ps.34 ; Ps.37. Inti Perubahan:
DPD sebagai bagian MPR, Penggantian Presiden, pernyataan perang, perdamaian dan perjanjian, mata uang, bank sentral, pendidikan dan kebudayaan, perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial, perubahan UUD.
Dasar hal tersebut adalah :
PANCASILA SEBAGAI PARADIGMA PEMBANGUNAN A. Pengertian Paradigma
Sumber nilai, kerangka pikir, orientasi dasar, azas serta arah dari tujuan dlm suatu perkembangan, perubahan serta proses dlm bidang tertentu Suatu asumsi dasar dan asumsi teoritis yg umum, sehingga merupakan sumber hukum dan metode, serta penerapannya dlm ilmu pengetahuan sangat menentukan. Mengandung konotasi pengertian : a) Kerangka berpikir b) Sumber nilai c) Orientasi arah
Pancasila sbg Paradigma pembangunan
Pancasila sbg kerangka berpikir, sumber nilai, orientasi dasar, sumber azas serta arah dan tujuan dari pembangunan nasional Secara filosofis mengandung konsekuensi bahwa dlm segala aspek pembangunan nasional hrs berdasarkan pd hakekat nilai sila’s Pancasila.
Pancasila sbg Paradigma Pembangunan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
o
Sila I : Menciptakan akibat ada yg dirugikan Manusia sbg bagian yg sistematik dari alam yg di olahnya
o
Sila II Dasar moralitas, mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi hrs beradab Mencapai kesejahteraan hidup, bukan kesombongan atau keserakahan
o
Sila III Mengembangkan nasionalisme, kebesaran bangsa dan keluhuran bangsa Dengan Iptek mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa
o
Sila IV Mengembangkan Iptek secara demokratis, menghormati & menghargai kebebasan orang lain
o
Sila V Keseimbangan keadilan dlm kehidupan selaras, serasi dan seimbang. Pancasila sbg Paradigma Pembangunan ID-POL-EK-SOSBUD-HANKAM Pancasila sbg Paradigma Reformasi
a. Pengantar Ps sbg sumber nilai, dasar moral etik, dlm kenyataannya digunakan sbg alat legitimasi politik penguasa jaman tsb Reformasi terutama dalam politik, ekonomi dan hukum. b. Masyarakat Madani (“civil society”) Ciri-ciri :
a) Kebebasan menyampaikan pendapat b) Persamaan hak c) Toleransi d) Religius e) Modern c. Sayarat/kondisi
a) Dilaksanakan krn ada penyimpangan (KKN) b) Cita-cita yang jelas c) Kerangka struktural tertentu sbg acuan
e) Dasar moral Ketuhanan YME dan persatuan serta kesatuan bangsa d. Pancasila sbg Dasar Cita-cita Reformasi 1) Berdasarkan nilai’s Pancasila 2) Sila I : Reformasi berlandaskan moral religious. Tdk membenarkan pengerusakan, penganiayaan, merugikan orang lain, &
bentuk kekerasan lainnya. 3) Sila II a. Nilai’s dan martabat yang luhur b. Hindari eksploitasi, diskriminasi, penindasan, kebrutalan, anarkisme c. Memberantas KKN 4) Sila III a. Menjamin tetap tegaknya NKRI b. Hindari disintegritas bangsa, separatisme, kedaerahan c. Kekuatan persatuan dan kesatuan, keyakinan sbg satu bangsa
5) Sila IV a. Prinsip’s kerakyatan, mengembalikan tatanan yg betul’s demokratis b. Hindari diktator, feodalisme, totaliterisme 6) Sila V
Visi : terwujudnya keadilan sosial bg seluruh rakyat Indonesia
a. Pancasila sbg Paradigma Reformasi Hukum b. Pancasila sbg Paradigma Reformasi Politik c. Pancasila sbg Paradigma Reformasi Ekonomi d. Aktualisasi Pancasila Aktualisasi obyektif dan subyektif Tri Dharma Perguruan Tinggi
a) Pendidikan Tinggi b) Penelitian c) Pengabdian Kepada Masyarakat Budaya akademik
a) Kritis b) Kreatif c) Obyektif d) Analitis e) Konstruktif f) Dinamis g) Dialogis h) Menerima kritik i) Menghargai prestasi j) Bebas dari prasangka k) Orientasi ke depan l) Tradisi ilmiah, hargai waktu
k. Kampus sebagai “moral force” dalam pengembangan Hukum dan HAM
REFERENSI Alfian,Dalam Pancasila Sebagai Ideologi.Pancasila Sebagai Ideologi Dalam Kehidupan Politik.Jakarta:BP-7 Pusat 1991. Budiarjo,Miriam.Dasar Ilmu Politik.Jakarta Gramedia Pustaka Utama 1991. Bakry,Noor MS. Oriental Filsafat Pancasila. Yogyakarta,Liberty,1990. Bakry,Noor MS. Pancasila Yuridis Kenegaraan. Yogyakarta,Liberty,1994 Darmodiharjo,cs Darji.Santiaji Pancasila. Surabaya : Usaha Nasional, 1981. Darmodiharjo, Darji. Mimbar BP-7. Pengertian Nilai, Norma, Moral, Etika, Pan dangan Hidup.Jakarta: BP-7 Pusat,1995/1996,No.76. Djuharno,Hasanudin.Pancasila dan Undang - Undang Dasar 1945.Bandung,1989. KMKLU Universitas Kristen Maranatha,Diktat Kuliah Pendidikan Pancasila,2009. Hatta,Mohamad cs. Uraian Pancasila. Jakarta: Mutiara,1980. Kaelan,M.S, Pancasila Sebagai Filsafat,Pancasila Sebagai Etika Politik, Paradigma Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara. Paradigma Yogyakarta,2003. Laboratorium Pancasila IKIP Malang.Glossarium Sekitar Pancasila. Surabaya : Usaha Nasional, 1981. Mubyarto. Dalam Pancasila Sebagai Ideologi. Pncasila Sebagai Ideologi Dalam Kehidupan Kebudayaan. Jakarta BP-7 Pusat,1981. Notosusanto, Nugroho. Proses Perumusan Pancasila Dasar Negara, Jakarta : PN Balai Pustaka,1981.
Poespowardojo, soerjanto. Falsafah Pancasila. Jakarta Gramedia,1991. Sumantri, Sri.Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi,Bandung,Alumni 1979. Suseno, Franz Magins. Etika Poltik. Jakarta Gramedia,1988. Tim Penyunting Setneg. Risalah Sidang BPUPKI, PPKI, Jakarta : Sekertaris Negara R.I, 1992. Wahjono, Padmo (ed) Masalah - Masalah Aktual Ketatanegaraan. Jakarta, Yayasan Wisma Djokosutarto,SH.,1991. https://herlambangperdana.files.wordpress.com/2008/06/herlambang-amandemen-uud-1945-iiv1.pdf
