NAMA
: A.Zamroni
NPM
: 21401091070
FAKULTAS
: Ilmu Admnistrasi Negara
Meninjau permasalahan DPR dalam Melaksakan Tugasnya
Dewan Perwakilan Rakyat adalah salah satu Lembaga Negara di Indonesia dengan kekuasaan Legislatif. DPR ini memiliki kewenangan yang sangat tinggi dan vital dalam proseskenegaraan. DPR adalah Lembaga yang didalamnya adalah wakil-wakil dari masyarakat Indonesia secara keseluruhan. DPR ini sangat penting dalam proses kenegaraan, ini dapatditunjukan dengan fungsi yang dimiliki oleh DPR yaitu fungsi Legislasi, Anggaran, danPengawasan. Dalam kenyataanya, banyak sekali penyelewengan yang dilakukan oleh Anggota-anggotaDPR. Kewenangan yang sangat besar terkadang dimanfaatkan oleh anggota DPR untuk mencari keuntungan untuk diri sendiri ataupun kelompoknya. Bisa kita lihat dari kasus yang riil yang belum lama terjadi yaitu konflik antara Pemda DKI dengan Ahok mengenai APBD DKI. Terdapatdana-dana yang tidak jelas ditujukan untuk apa yang dimasukan kedalam APBD DKI. Ini membuktikan penyelewengan kewenangan yang dimiliki oleh anggota DPR baik DPR-RI, DPRProvinsi ataupun DPR Kota-Kabupaten. Dalam undang-undang yang mengatur DPR sudah tertulis secara jelas tentang susunan, tugas, wewenang, hak, kewajiban yang dimiliki oleh DPR. Undang-undang sudah memberikan batas-batas kewenangan yang dimiliki DPR. Dari yang dijelaskan didalam UUD 1945, bisa jelas tergambar bahwa dalam rangka fungsi legislatif dan pengawasan, lembaga yang utama adalah DPR. Dimana pada pasal 20 ayat (1) UUD 19945 menegaskan "Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undangundang" Pada UU MD3, diperjelas lagi mengenai apa saja tugas, susunan, wewenang, hak dan kewajiban DPR dalam proses kenegaraan. Jadi apabila dilihat dari sisi undang-undang yang mengatur tentang DPR, undang-undang sudah mengatur dengan benar walaupun terkadang ada beberapa kalimat atau kata didalam undang-undang yang belum jelas, namun secara garis besar undang-undang sudah mengatur dengan baik.
Pasal 20A ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa DPR memiliki fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan. Fungsi legislasi adalah fungsi untuk membentuk undang-undang bersama presiden. Kemudian fungsi anggaran dilaksanakan untuk membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden. Terakhir adalah fungsi pengawasan dilaksanakan melalui pengawasan atas pelaksanaan undang-undang dan APBN. Fungsi-fungsi yang dimiliki DPR ini menurut saya sangat besar dan sangat memungkinkan terjadinya penyalahgunaan wewenang. Sering timbul anggapan bahwa sekarang sering terjadi gejala yang berkebalikan dari keadaan sebelum Perubahan UUD 1945. Dulu sebelum UUD 1945 diubah yang terjadi adalah gejala executive heavy,sedangkan sekarang setelah UUD 1945 berubah menjadi legislative heavy. Hal ini membuktikan bahwa di masa sekarang ini DPR memiliki kekuasaan dan kewenangan yang sangat besar dan menurut saya, dibutuhkan suatu lembaga yang mengawasi DPR dalam menjalankan fungsifungsinya secara khusus untuk menjamin tidak ada penyalahgunaan kewenangan ini. Menurut saya, masalah yang terjadi di DPR baik itu korupsi atau penyelewengan wewenang itu salah satunya dimulai dari pemilihan anggota DPR tersebut. DPR adalah lembaga yang memiliki kewenangan yang sangat besar yang berarti memiliki pengaruh yang besar juga, maka dari itu orangorang yang duduk di DPR haruslah benar-benar orang yang layak dan berkompeten. Kenyataanya sekarang ini orang-orang yang duduk di DPR ini banyak orang-orang yang tidak berkompeten, bahkan jauh dari kata layak. Menurut saya harus ada standar atau tes terlebih dahulu untuk mengajukan diri untuk maju menjadi calon legislative terlebih dahulu, kemudian partai politik pun harus menyaring lagi siapasiapa yang akan maju menjadi calon legislatif. Syarat-syarat menjadi calon legislatif harus dituliskan secara tegas dan syarat-syarat itupun harus berhubungan dengan tugas apa yang akan didapat nanti ketika terpilih menjadi anggota DPR. Misalnya: Untuk menjadi anggota DPR harus benar-benar orang yang mengerti dan ahli dalam bidangnya. Misal, pendidikan minimal sarjana dalam bidang ilmu hukum atau ilmu pemerintahan dengan minimal IPK sekian. Untuk sarjana diluar bidang hukum dan ilmu pemerintahan dapat menjadi anggota DPR namun hanya pada bagian yang berhubungan dengan ilmu yang dia kuasai, misalnya, untuk lulusan sarjana ekonomi ditempatkan pada komisi VI yang membahas tentang hal-hal yang berhubungan dengan perekonomian. Kemudan adanya tes jasmani dan rohani, karena tidak bisa dipungkiri jasmani dan rohani seseorang akan berpengaruh dengan keputusan atau perlakuan yang akan dilakukan nantinya. Penghitungan harta kekayaan, dan pekerjaan dari calon legislatif tersebut sebelum terpilih atau mencalonkan menjadi anggota DPR agar nantinya akan terlihat perkembangan atau perubahan harta yang ia miliki sebelum dan setelah menjadi anggota DPR. Pada nyatanya sekarang ini, orang-orang yang duduk menjadi anggota DPR ini tidak jarang berlatar belakang orang yang tidak mengerti ilmu hukum,ilmu pemerintahan, atau bahkan sama sekali tidak punya keahlian untuk menjadi anggota DPR. Entertainer, tukang ojeg dan tukang pijit pun pada nyatanya terpilih menjadi
anggota DPR. Hanya bermodalkan terkenal atau dikenal oleh masyarakat, dia bisa terpilih menjadi anggota DPR. Maka dari itu, daerah pemilihan untuk calon legislatif pun harus dipertimbangkan. Jadi permasalahan awal dari penyalahgunaan wewenang dari DPR adalah kelayakan orang-orang yang duduk di kursi DPR ini. Selain tentang kelayakan dari anggota DPR itu untuk duduk di kursi DPR, menurut saya ada hal lain yang menyebabkan terjadinya korupsi di DPR, yaitu hubungan timbal balik dari anggota DPR dengan partai pengusung/partai yang mengajukan. Korupsi ini biasanya tidak sepenuhnya dilakukan untuk kepentingan pribadi, namun untuk menambah kas dari partai tersebut. Menurut saya, seharusnya orang yang independen atau tidak memiliki latar belakang partai bisa maju menjadi calon legislatif walaupun pasal 67 UU MD3 tahun 2014 menyebutkan bahwa "DPR terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilhan umum" yang berarti hanya orang yang berasal dari partai politik saja yang bisa maju menjadi anggota legislatif. Mungkin maksud dari pasal ini yang menyebutkan berasal dari partai politik berarti orang yang berasal dari partai politik ini sudah benar-benar berkompeten dalam bidang politik, namun pada kenyataanya orang-orang yang memiliki uang banyak dan tidak mengerti politik pun bisa maju dan terpilih menjadi calon legislatif. Melihat konsep kampanye dari para calon legislatif pun patut disalahkan dimana kampanye di masa sekarang ini bukanlah kampanye yang memberi tahu visi misi tujuan dan membuktikan dia layak untuk dipilih menjadi anggota legislatif melainkan memberikan janji-janji palsu dan uang kepada masyarakat bawah yang dimaksudkan agar masyarakat memilih dia pada pemilihan umum. Jadi menurut saya jika melihat dari proses terbentuknya dari pencalonan sampai terpilihnya pun apabila seperti ini sangat wajar apabila terjadi korupsi atau penyalahgunaan wewenang di DPR. Saya berpendapat, disamping permaslahan diatas sebenarnya ada faktor yang lebih mendasar yaitu akar permasalahan dari masalah ini bahkan semua masalah yang terjadi di pemerintahan sekarang adalah kembali ke dasar setiap manusianya itu sendiri yaitu kekuatan moral setiap orang-orangnya. Di Indonesia di zaman sekarang ini, segala sesuatunya bisa dibeli dengan uang, hal tersebut yang menyebabkan jatuhnya moral bangsa indoneisa ini, sebaik apapun prosesnya, sebaik apapun aturanya, sehebat apapun pemimpinya sebaik apapun sistemnya apabila tidak didasari dengan moral yang kuat pada bangsa/masyarakat dan juga pejabat-pejabatnya, hal itu akan percuma karena menurut saya moral adalah hal yang utama.
