Masa Pergerakan Nasional (1908 - 1942), dibagi dalam tiga tahap berikut.
1. Masa pembentukan (1908 - 1920) berdiri organisasi seperti Budi Utomo, Sarekat Islam, dan Indische Partij.
2. Masa radikal/nonkooperasi (1920 - 1930), berdiri organisasi seperti Partai Komunis Indonesia (PKI), Perhimpunan Indonesia (PI), dan Partai Nasional Indonesia (PNI).
3. Masa moderat/kooperasi (1930 - 1942), berdiri organisasi seperti Parindra, Partindo, dan Gapi. Di samping itu juga berdiri organisasi keagamaan, organisasi pemuda, dan organisasi perempuan.
a. Budi Utomo (BU)
Pada tahun 1906 Mas Ngabehi Wahidin Sudirohusodo, merintis mengadakan kampanye menghimpun dana pelajar (Studie Fund) di kalangan priyayi di Pulau Jawa. Upaya dr. Wahidin ini bertujuan untuk meningkatkan martabat rakyat dan membantu para pelajar yang kekurangan dana. Dari kampanye tersebut akhirnya pada tanggal 20 Mei 1908 berdiri organisasi Budi Utomo dengan ketuanya Dr. Sutomo. Pada mulanya Budi Utomo bukanlah sebuah partai politik. Tujuan utamanya adalah kemajuan bagi Hindia Belanda. Hal ini terlihat dari tujuan yang hendak dicapai yaitu perbaikan pelajaran di sekolah-sekolah, mendirikan badan wakaf yang mengumpulkan tunjangan untuk kepentingan belanja anak-anak bersekolah, membuka sekolah pertanian, memajukan teknik dan industri, menghidupkan kembali seni dan kebudayaan bumi putera, dan menjunjung tinggi cita-cita kemanusiaan dalam rangka mencapai kehidupan rakyat yang layak. Dalam perkembangannya, dalam organisasi Budi Utomo muncul dua aliran berikut.
Pihak kanan, berkehendak supaya keanggotaan dibatasi pada golongan terpelajar saja, tidak bergerak dalam lapangan politik dan hanya membatasi pada pelajaran sekolah saja.
Pihak kiri, yang jumlahnya lebih kecil terdiri dari kaum muda berkeinginan ke arah gerakan kebangsaan yang demokratis, lebih memerhatikan nasib rakyat yang menderita.
Adanya dua aliran dalam tubuh Budi Utomo menyebabkan terjadinya perpecahan. Dr. Cipto Mangunkusumo yang mewakili kaum muda keluar dari keanggotaan. Akibatnya gerak Budi Utomo semakin lamban. Sejalan dengan kemerosotan aktivitas dan dukungan pribumi pada Budi Utomo, maka pada tahun 1935 Budi Utomo mengadakan fusi ke dalam Partai Indonesia Raya (Parindra). Sejak itu BU terus mengalami kemerosotan dan mundur dari arena politik.
b. Sarekat Islam (SI)
Awalnya Sarekat Islam adalah sebuah perkumpulan para pedagang yang bernama Sarekat Dagang Islam (SDI). Pada tahun 1911, SDI didirikan di kota Solo oleh H. Samanhudi sebagai suatu koperasi pedagang batik Jawa. Garis yang diambil oleh SDI adalah kooperasi, dengan tujuan memajukan perdagangan Indonesia di bawah panji-panji Islam. Keanggotaan SDI masih terbatas, maka tidak memiliki anggota yang cukup banyak. Oleh karena itu agar memiliki anggota lebih banyak dan luas ruang lin gkupnya, maka pada tanggal 18 September 1912, SDI diubah menjadi SI (Sarekat Islam).
Organisasi Sarekat Islam (SI) didirikan oleh beberapa tokoh SDI seperti H.O.S Cokroaminoto, Abdul Muis, dan H. Agus Salim. Sarekat Islam berkembang pesat karena bermotivasi agama Islam. SI merupakan organisasi massa pertama di Indonesia. Pada tanggal 29 Maret 1913, para pemimpin SI mengadakan pertemuan dengan Gubernur Jenderal Idenburg untuk memperjuangkan SI berbadan hukum. Namun, Idenburg menyetujui SI menjadi badan hukum. Anehnya, yang mendapat pengakuan pemerintah kolonial Belanda (Gubernur Jenderal Idenburg) justru cabang-cabang SI yang ada di daerah. Ini merupakan taktik pemerintah kolonial Belanda untuk memecah belah persatuan SI. Dalam kongres SI yang dilaksanakan tahun 1921, ditetapkan adanya disiplin partai rangkap anggota. Setiap anggota SI tidak boleh merangkap sebagai anggota organisasi lain terutama yang beraliran komunis. Akhirnya SI pecah menjadi dua yaitu SI Putih dan SI Merah.
SI Putih, yang tetap berlandaskan nasionalisme dan Islam. Dipimpin oleh H.O.S. Cokroaminoto, H. Agus Salim, dan Suryopranoto yang berpusat di Yogyakarta.
SI Merah, yang berhaluan sosialisme kiri (komunis). Dipimpin oleh Semaun, yang berpusat di Semarang.
Dalam kongresnya di Madiun, SI Putih berganti nama menjadi Partai Sarekat Islam (PSI). Kemudian pada tahun 1927 berubah lagi menjadi Partai Sarekat Islam Indonesia (PSII). Sementara itu, SI Sosialis/Komunis berganti nama menjadi Sarekat Rakyat (SR) yang merupakan pendukung kuat Partai Komunis Indonesia (PKI).
c. Indische Partij (IP)
Indische Partij (IP) didirikan di Bandung pada tanggal 25 Desember 1912 oleh Tiga Serangkai, yakni Douwes Dekker (Setyabudi Danudirjo), dr. Cipto Mangunkusumo, dan Suwardi Suryaningrat (Ki Hajar Dewantara).
Organisasi ini mempunyai cita-cita untuk menyatukan semua golongan yang ada di Indonesia, baik golongan Indonesia asli maupun golongan Indo, Cina, Arab, dan sebagainya. Mereka akan dipadukan dalam kesatuan bangsa dengan membutuhkan semangat nasionalisme Indonesia. Cita-cita Indische Partij banyak disebar-luaskan melalui surat kabar De Expres. Di samping itu juga disusun program kerja sebagai berikut:
1) meresapkan cita-cita nasional Hindia (Indonesia).
2) memberantas kesombongan sosial dalam pergaulan, baik di bidang pemerintahan, maupun kemasyarakatan.
3) memberantas usaha-usaha yang membangkitkan kebencian antara agama yang satu dengan yang lain.
4) memperbesar pengaruh pro-Hindia di lapangan pemerintahan.
5) berusaha untuk mendapatkan persamaan hak bagi semua orang Hindia.
6) dalam hal pengajaran, kegunaannya harus ditujukan untuk kepentingan ekonomi Hindia dan memperkuat mereka yang ekonominya lemah.
Melihat tujuan dan cara-cara mencapai tujuan seperti tersebut di atas maka dapat diketahui bahwa Indische Partij berdiri di atas nasionalisme yang luas menuju Indonesia merdeka. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa Indische Partij merupakan partai politik pertama di Indonesia dengan haluan kooperasi. Dalam waktu yang singkat telah mempunyai 30 cabang dengan anggota lebih kurang 7.000 orang yang kebanyakan orang Indo.
Oleh karena sifatnya yang progresif menyatakan diri sebagai partai politik dengan tujuan yang tegas, yakni Indonesia merdeka sehingga pemerintah menolak untuk memberikan badan hukum dengan alasan Indische Partij bersifat politik dan hendak mengancam ketertiban umum. Walaupun demikian, para pemimpin IP masih terus mengadakan propaganda untuk menyebarkan gagasan-gagasannya.
Satu hal yang sangat menusuk perasaan pemerintah Hindia Belanda adalah tulisan Suwardi Suryaningrat yang berjudul Als ik een Nederlander was (seandainya saya seorang Belanda) yang isinya berupa sindiran terhadap ketidakadilan di daerah jajahan. Oleh karena kegiatannya sangat mencemaskan pemerintah Belanda maka pada bulan Agustus 1913 ketiga pemimpin Indische Partij dijatuhi hukuman pengasingan dan mereka memilih Negeri Belanda sebagai tempat pengasingannya.
Dengan diasingkannya ketiga pemimpin IP maka kegiatan IP makin menurun. Selanjutnya, Indische Partij berganti nama menjadi Partai Insulinde dan pada tahun 1919 berubah lagi menjadi National Indische Partij (NIP). National Indische Partij tidak pernah mempunyai pengaruh yang besar di kalangan rakyat dan akhirnya hanya merupakan perkumpulan orang-orang terpelajar.
d. Perhimpunan Indonesia
Indische Vereeniging atau Perhimpunan Hindia adalah organisasi pelajar dan mahasiswa Hindia di Negeri Belanda yang berdiri pada tahun 1908. Indische Vereeniging berdiri atas prakarsa Soetan Kasajangan Soripada dan R.M. Noto Soeroto yang tujuan utamanya ialah mengadakan pesta dansa-dansa dan pidato-pidato.
Sejak Tjipto Mangoenkoesoemo dan Soewardi Soerjaningrat (Ki Hajar Dewantara) masuk, pada 1913, mulailah mereka memikirkan mengenai masa depan Indonesia. Mereka mulai menyadari betapa pentingnya organisasi tersebut bagi bangsa Indonesia. Semenjak itulah vereeninging ini memasuki kancah politik. Waktu itu pula vereeniging menerbitkan sebuah buletin yang diberi nama Hindia Poetera, namun isinya sama sekali tidak memuat tulisan-tulisan bernada politik.
Semula, gagasan nama Indonesisch (Indonesia) diperkenalkan sebagai pengganti indisch (Hindia) oleh Prof Cornelis van Vollenhoven (1917). Sejalan dengan itu, inlander (pribumi) diganti dengan indonesiër (orang Indonesia). Pada September 1922, saat pergantian ketua antara Dr. Soetomo dan Herman Kartawisastra organisasi ini berubah nama menjadi Indonesische Vereeniging. Saat itu istilah "Indonesier" dan kata sifat "Indonesich" sudah tenar digunakan oleh para pemrakarsa Politik Etis. Para anggota Indonesische juga memutuskan untuk menerbitkan kembali majalah Hindia Poetra dengan Mohammad Hatta sebagai pengasuhnya. Majalah ini terbit dwibulanan, dengan 16 halaman dan biaya langganan seharga 2,5 gulden setahun. Penerbitan kembali Hindia Poetra ini menjadi sarana untuk menyebarkan ide-ide antikolonial. Dalam 2 edisi pertama, Hatta menyumbangkan tulisan kritik mengenai praktik sewa tanah industri gula Hindia Belanda yang merugikan petani.
Saat Iwa Koesoemasoemantri menjadi ketua pada 1923, Indonesische mulai menyebarkan ide non-kooperasi yang mempunyai arti berjuang demi kemerdekaan tanpa bekerjasama dengan Belanda. Tahun 1924, saat M. Nazir Datuk Pamoentjak menjadi ketua, nama majalah Hindia Poetra berubah menjadi Indonesia Merdeka. Tahun 1925 saat Soekiman Wirjosandjojo nama organisasi ini resmi berubah menjadi Perhimpunan Indonesia (PI).
Hatta menjadi Voorzitter (Ketua) PI terlama yaitu sejak awal tahun 1926 hingga 1930, sebelumnya setiap ketua hanya menjabat selama setahun. Perhimpunan Indonesia kemudian menggalakkan secara terencana propaganda tentang Perhimpunan Indonesia ke luar negeri Belanda.
Tokoh-tokoh lain yang menjadi anggota organisasi ini antara lain: Achmad Soebardjo, Soekiman Wirjosandjojo, Arnold Mononutu, '''Soedibjo Wirjowerdojo''', Prof Mr Sunario Sastrowardoyo, Sastromoeljono, Abdul Madjid, Sutan Sjahrir, Sutomo, Ali Sastroamidjojo, dll.
Pada 1926, Mohammad Hatta diangkat menjadi ketua Perhimpunan Indonesia/Indische Vereeniging. Di bawah kepemimpinannya, PI memperlihatkan perubahan. Perhimpunan ini lebih banyak memperhatikan perkembangan pergerakan nasional di Indonesia dengan memberikan banyak komentar di media massa di Indonesia.[4] Semaun dari PKI datang kepada Hatta sebagai pimpinan PI untuk menawarkan pimpinan pergerakan nasional secara umum kepada PI. Stalin membatalkan keinginan Semaun dan sebelumnya Hatta memang belum bisa percaya pada PKI. Di masa kepemimpinannya, majalah PI, yakni Indonesia Merdeka banyak disita pihak kepolisian, maka masuknya majalah ini dengan cara penyelundupan.
e. Partai Komunis Indonesia (PKI)
Benih-benih paham Marxis dibawa masuk ke Indonesia oleh seorang Belanda yang bernama H.J.F.M. Sneevliet. Atas dasar Marxisme inilah kemudian pada tanggal 9 Mei 1914 di Semarang, Sneevliet bersama-sama dengan J.A. Brandsteder, H.W. Dekker, dan P. Bersgma berhasil mendirikan Indische Sociaal Democratische Vereeniging (ISDV). Ternyata ISDV tidak dapat berkembang sehingga Sneevliet melakukan infiltrasi (penyusupan) kader-kadernya ke dalam tubuh SI dengan menjadikan anggota-anggota ISDV sebagai anggota SI, dan sebaliknya anggota-anggota SI menjadi anggota ISDV.
Dengan cara itu Sneevliet dan kawan-kawannya telah mempunyai pengaruh yang kuat di kalangan SI, lebih-lebih setelah berhasil mengambil alih beberapa pemimpin SI, seperti Semaun dan Darsono. Mereka inilah yang dididik secara khusus untuk menjadi tokoh-tokoh Marxisme tulen. Akibatnya SI Cabang Semarang yang sudah berada di bawah pengaruh ISDV semakin jelas warna Marxisnya dan selanjutnya terjadilah perpecahan dalam tubuh SI.
Pada tanggal 23 Mei 1923 ISDV diubah menjadi Partai Komunis Hindia dan selanjutnya pada bulan Desember 1920 menjadi Partai Komunis Indonesia. (PKI). Susunan pengurus PKI , antara lain Semaun (ketua), Darsono (wakil ketua), Bersgma (sekretaris), dan Dekker (bendahara).
PKI semakin aktif dalam percaturan politik dan untuk menarik massa maka dalam propagandanya PKI menghalalkan secara cara. Sampai-sampai tidak segan-segan untuk mempergunakan kepercayaan rakyat kepada ayat-ayat Al - Qur'an dan Hadis bahkan juga Ramalan Jayabaya dan Ratu Adil.
Kemajuan yang diperolehnya ternyata membuat PKI lupa diri sehingga merencanakan suatu petualangan politik. Pada tanggal 13 November 1926 PKI melancarkan pemberontakan di Batavia dan disusul di daerah-daerah lain, seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Di Sumatra Barat pemberontakan PKI dilancarkan pada tanggal 1 Januari 1927. Dalam waktu yang singkat semua pemberontakan PKI tersebut berhasil ditumpas. Akhirnya, ribuan rakyat ditangkap, dipenjara, dan dibuang ke Tanah Merah dan Digul Atas (Papua).
f. Partai Nasional Indonesia (PNI)
Tujuan PNI adalah mencapai Indonesia merdeka. Untuk mencapai tujuan tersebut, PNI menggunakan tiga asas yaitu self, help, dan nonmendiancy (berjuang dengan usaha sendiri), sikapnya terhadap pemerintah juga antipati dan nonkooperasi. Kongres Partai Nasional Indonesia yang pertama kali diadakan di Surabaya, tanggal 27 – 30 Mei 1928. Peranan PNI dalam pergerakan nasional Indonesia sangat besar. Ketika pengawasan terhadap kegiatan politik dilakukan semakin ketat, berkembanglah desas desus bahwa PNI akan mengadakan pemberontakan, maka empat tokoh PNI yaitu Ir. Soekarno, R. Gatot Mangkuprojo, Markun Sumodiredjo, dan Supriadinata ditangkap dan dijatuhi hukuman oleh pengadilan Bandung. Dalam suatu kongres luar biasa di Jakarta tanggal 25 April 1931, diambil keputusan untuk membubarkan PNI. Mr. Sartono kemudian mendirikan Partindo. Mereka yang tidak setuju dengan pembubaran masuk dalam Pendidikan Nasional Indonesia (PNI Baru) yang didirikan oleh Drs. Mohammad Hatta dan Sutan Syahrir. Baik Partindo maupun PNI Baru, masih memakai asas PNI yang lama yaitu self, help, dan nonkooperasi
g. Permufakatan Perhimpunan-Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia (PPPKI)
PPPKI dibentuk di Bandung pada tanggal 17 - 18 Desember 1927. Beranggotakan organisasi-organisasi seperti Partai Sarekat Islam Indonesia (PSII), Budi Utomo (BU), PNI, Pasundan, Sumatranen Bond, Kaum Betawi, dan Kaum Studi Indonesia.
h. Partai Indonesia (Partindo)
Ketika Ir. Soekarno yang menjadi tokoh dalam PNI ditangkap pada tahun 1929, maka PNI pecah menjadi dua yaitu Partindo dan PNI Baru. Partindo didirikan oleh Sartono pada tahun 1929. Dasar Partindo sama dengan PNI yaitu nasional. Tujuannya adalah mencapai Indonesia merdeka. Asasnya pun juga sama yaitu self help dan nonkooperasi. Partindo semakin kuat setelah Ir. Soekarno bergabung ke dalamnya pada tahun 1932, setelah dibebaskan dari penjara. Namun, karena kegiatan-kegiatannya yang sangat radikal menyebabkan pemerintah melakukan pengawasan yang cukup ketat. Karena tidak bisa berkembang, maka tahun 1936 Partindo bubar.
i. Partai Indonesia Raya (Parindra)
Partai Indonesia Raya atau Parindra adalah suatu partai politik yang berdasarkan nasionalisme Indonesia dan menyatakan tujuannya adalah Indonesia Mulia dan Sempurna (bukan Indonesia Merdeka). Parindra menganut azas cooperatie alias bekerja sama dengan pemerintah Hindia Belanda dengan cara duduk di dalam dewan-dewan untuk waktu yang tertentu.
Dr. Soetomo, salah seorang pendiri Budi Utomo, pada akhir tahun 1935 di kota Solo, Jawa Tengah berusaha untuk menggabungkan antara PBI (Persatuan Bangsa Indonesia), Serikat Selebes,Serikat Sumatera, Serikat Ambon, Budi Utomo, dan lainnya, sebagai tanda berakhirnya fase kedaerahan dalam pergerakan kebangsaan, menjadi Partai Indonesia Raya atau Parindra. PBI sendiri merupakan klub studi yang didirikan Dr. Soetomo pada tahun 1930 di Surabaya, Jawa Timur.
Tokoh-tokoh lain yang ikut bergabung dengan Parindra antara lain Woeryaningrat, Soekardjo Wirjopranoto,Raden Mas Margono Djojohadikusumo, R. Panji Soeroso dan Mr. Soesanto Tirtoprodjo. Parindra berusaha menyusun kaum tani dengan mendirikan Rukun Tani, menyusun serikat pekerja perkapalan dengan mendirikan Rukun Pelayaran Indonesia (Rupelin), menyusun perekonomian dengan menganjurkan Swadeshi(menolong diri sendiri), mendirikan Bank Nasional Indonesia di Surabaya, serta mendirikan percetakan-percetakan yang menerbitkan surat kabar dan majalah.
Kegiatan Parindra ini mendapat semakin mendapatkan dukungan dari Gubernur Jenderal Hindia Belanda pada saat itu, van Starkenborg, yang menggantikan de Jonge pada tahun 1936. Gubernur Jenderal van Starkenborg memodifikasi politiestaat peninggalan de Jonge, menjadi beambtenstaat (negara pegawai) yang memberi konsensiyang lebih baik kepada organisasi-organisasi yang kooperatif dengan pemerintah Hindia Belanda.
Pada tahun 1937, Parindra memiliki anggota 4.600 orang. Pada akhir tahun 1938, anggotanya menjadi 11.250 orang. Anggota ini sebagian besar terkonsentrasi di Jawa Timur. Pada bulan Mei 1941 (menjelang perang Pasifik), Partai Indonesia Raya diperkirakan memiliki anggota sebanyak 19.500 orang.
Ketika Dr. Soetomo meninggal pada bulan Mei 1938, kedudukannya sebagai ketua Parindra digantikan oleh Moehammad Hoesni Thamrin (MHT), seorang pedagang dan anggota Volksraad. Sebelum menjadi ketua Parindra, Moehammad Hoesni Thamrin telah mengadakan kontak-kontak dagang dengan Jepang sehingga ia memainkan kartu Jepang ketika ia berada di panggung politik Volksraad.
Karena aktivitas politiknya yang menguat dan kedekatannya dengan Jepang, pemerintah Hindia Belanda menganggap Thamrin lebih berbahaya daripada Soekarno. Maka pada tanggal 9 Februari 1941, rumah Moehammad Hoesni Thamrin digeledah oleh PID (dinas rahasia Hinda Belanda) ketika ia sedang terkena penyakit malaria, selang dua hari kemudian Muhammad Husni Thamrin menghembuskan napas yang terakhir.
Salah satu bukti kedekatan Parindra dengan Jepang yaitu ketika Thamrin meninggal dunia, para anggota Parindra memberikan penghormatan dengan mengangkat tangan kanannya. Bukti lain adalah pembentukan gerakan pemuda yang disebut Surya Wirawan (Matahari Gagah Berani), yang disinyalir nama ini bertendensi dengan negara Jepang.
Dengan demikian Parindra digambarkan sebagai partai yang bekerjasama dengan pemerintahan Hindia Belanda di awal berdirinya, akan tetapi dicurigai di akhir kekuasaan Hindia Belanda di Indonesia pada tahun 1942sebagai partai yang bermain mata dengan Jepang untuk memperoleh kemerdekaan.
j. Gerakan Rakyat Indonesia (Gerindo)
Gerakan Rakyat Indonesia (Gerindo) didirikan di Jakarta pada tanggal 24 Mei 1937 oleh orang-orang bekas Partindo. Tokoh-tokohnya antara lain Sartono, Sanusi Pane, dan Moh. Yamin. Dasar dan tujuannya adalah nasional dan mencapai Indonesia Merdeka. Gerindo juga menganut asas insidental yang sama dengan Parindra dengan tujuan mencapai Indonesia Merdeka, memperkokoh ekonomi Indonesia, mengangkat kesejahteraan kaum buruh, dan memberi bantuan bagi kaum pengangguran.
k. Gabungan Poilitik Indonesia (Gapi)
Gabungan Politik Indonesia (GAPI) adalah suatu organisasi payung dari partai-partai dan organisasi-organisasi politik. GAPI berdiri pada tanggal 21 Mei 1939 di dalam rapat pendirian organisasi nasional di Jakarta. Walaupun tergabung dalam GAPI, masing-masing partai tetap mempunyai kemerdekaan penuh terhadap program kerjanya masing-masing dan bila timbul perselisihan antara partai-partai, GAPI bertindak sebagai penengah.
Untuk pertama sekali pimpinan dipegang oleh Muhammad Husni Thamrin, Mr. Amir Syarifuddin, Abikusno Tjokrosujono. Di dalam anggaran dasar di terangkan bahwa GAPI berdasar kepada:
Hak untuk menentukan diri sendiri
Persatuan nasional dari seluruh, bangsa Indonesia dengan berdasarkan kerakyatan dalam paham politik, ekonomi dan sosial.
Persatuan aksi seluruh pergerakan Indonesia
Dalam konfrensi pertama GAPI tanggal 4 Juli 1939 telah dibicarakan aksi GAPI dengan semboyan "Indonesia berparlemen". September 1939 GAPI mengeluarkan suatu pernyataan yang kemudian dikenal dengan nama Manifest GAPI. Isinya mengajak rakyat Indonesia dan rakyat negeri Belanda untuk bekerjasama menghadapi bahaya fasisme dimana kerjasama akan lebih berhasil apabila rakyat Indonesia diberikan hak-hak baru dalam urusan pemerintahan. Yaitu suatu pemerintahan dengan parlemen yang dipilih dari dan oleh rakyat, dimana pemerintahan tersebut bertanggungjawab kepada parlemen tersebut.
Untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan, GAPI menyerukan agar perjuangan GAPI disokong oleh semua lapisan rakyat Indonesia. Seruan itu disambut hangat oleh pers Indonesia dengan memberitakan secara panjang lebar mengenai GAPI bahkan sikap beberapa negara di Asia dalam menghadapi bahaya fasisme juga diuraikan secara khusus.
GAPI sendiri juga mengadakan rapat-rapat umum yang mencapai puncaknya pada tanggal 12 Desember 1939dimana tidak kurang dari 100 tempat di Indonesia mengadakan rapat memprogandakan tujuan GAPI.
Selanjutnya GAPI membentuk Kongres Rakyat Indonesia (KRI). Kongres Rakyat Indonesia diresmikan sewaktu diadakannya pada tanggal 25 Desember 1939 di Jakarta. Tujuannya adalah "Indonesia Raya" bertujuan untuk kesejahteraan rakyat Indonesia dan kesempatan cita-citanya. Dalam kongres ini berdengunglah suara dan tututan "Indonesia berparlemen". Keputusan yang lain yang penting diantaranya, penerapan Bendera Merah Putihdan Lagu Indonesia Raya sebagai bendera dan lagu persatuan Indonesia dan peningkatan pemakaian bahasa Indonesia bagi rakyat Indonesia.
Walaupun berbagai upaya telah diadakan oleh GAPI namun tidak membawa hasil yang banyak. Karena situasi politik makin gawat akibat Perang Dunia II, pemerintah kolonial Hindia Belanda mengeluarkan peraturan inheemse militie dan memperketat izin mengadakan rapat.
l. Organisasi Keagamaan
Muhammadiyah adalah organisasi Islam modern yang didirikan di Yogyakarta pada tanggal 18 November 1912 oleh K.H. Ahmad Dahlan. Dalam perkembangannya, Muhammadiyah menghadapi tantangan dari golongan Islam konservatif. Mereka melihat Muhammadiyah begitu terbuka terhadap kebudayaan Barat sehingga khawatir kemurnian Islam akan dirusakkan. Oleh karena itu para ulama mendirikan Nahdlatul Ulama pada tahun 1926. Gerakan NU dipelopori oleh K.H. Hasyim Asy'ari. Gerakan Muhammadiyah banyak mendapat simpati termasuk pemerintah kolonial Belanda karena perjuangannya tidak bersifat konfrontatif (menentang). Dalam Kongres Muhammadiyah yang berlangsung dari tanggal 12 - 17 Maret 1925 di Yogyakarta, diperbincangkan masalah-masalah yang berkaitan dengan pengajaran Islam, mass media Islam, dan buku-buku tentang Islam yang berbahasa Jawa.
m. Kongres Pemuda
Organisasi kepemudaan yang terbentuk pada masa kebangkitan nasional merupakan akibat langsung berdirinya Budi Utomo, sehingga menyadarkan para pemuda untuk ikut memperjuangkan nasib bangsa Indonesia, namun organisasi kepemudaan ini masih bersifat kedaerahan. Ada beberapa organisasi yang berdiri di Indonesia antara lain :
A. Tri Koro Dharmo
Organisasi kepemudaan yang pertama muncul adalah Tri Koro Dharmo (Tiga Tujuan Mulia), yang didirikan oleh R. Satiman Wiryo Sandjojo, Kadarman, dan Sunardi pada 7 maret 1915 di Jakarta. Tujuan didirikannya Tri Koro Dharmo ialah agar pemuda Jawa ikut berjuang mewujudkan kemerdekaan Indonesia.
Asas perjuangan Tri Koro Dharmo yaitu :
1. Menimbulkan pertalian antara murid-murid bumi putera pada sekolah menengah, kursus perguruan sekolah guru, dan sekolah kejuruan.
2. Menambah pengetahuan bagi anggotanya.
3. Membangkitkan dan mempertajam perasaan buat segala bahasa dan budaya Indonesia, khususnya Jawa.
Karena Jawa yang sifatnya sentries, Tri Koro Dharmo kurang berkembang maka Tri Koro Dharmo diubah menjadi Jong Java pada tahun 1918. Berdirinya Jong Java maka lahirlah organisasi kepemudaan daerah lainnya di Indonesia, seperti Jong Sumatera, Jong Ambon, Jong Minahasa, dan sebagainya.
B. Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia (PPPI)
Semakin banyaknya organisasi kepemudaan yang berdiri pada masa kebangkitan nasional, mengilhami para mahasiswa di Bandung membentuk Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia (PPPI) pada tahun 1925. Anggota-anggotanya terdiri atas para pelajar di Bandung dan Jakarta untuk bersama-sama memerdekakan tanah air Indonesia.
C. Jong Indonesia
Jong Indonesai berdiri di Bandung pada tahun 1927. Organisasi oni merupakan perkumpulan dari organisasi-organisasi kepemudaan yang ada di Indonesia. Tujuan dibentuknya Jong Indonesia untuk menyatukan seluruh pamuda di Indonesia dan yang memelopori penyelenggaraan Kongres Pemuda di Jakarta yang di ikuti oleh seluruh organisasi kepemudaan di Indonesia yang menghasilkan Sumpah Pemuda.
I. Kongres Pemuda I
Kongres Pemuda I diadakan di Jakarta pada tanggal 30 April 1926, diketuai oleh Muh. Tabrani dari PPKI. Hasil Kongres Pemuda I yaitu :
1. Mengusulkan agar semua perkumpulan pemuda bersatu dalam organisasi pemuda Indonesia, baik secara fusi maupun federasi.
2. Mempersiapkan diselenggaranya Kongres Pemuda ke II.
II. Kongres Pemuda II
Kongres Pemuda II diadakan di Jakarta tanggal 27-28 Oktober 1928, dihadiri oleh wakil-wakil organisasi pemuda di seluruh daerah, dan diketuai oleh Seogondo Djojopeospito dari PPPI.
Hasil Kongres Pemuda II yaitu :
1. Menyepakati seluruh organisasi kepemudaan di Indonesia berfusi atau meleburkan ke dalam Indonesia Muda.
2. Para pemuda yang hadir dalam kongres, mengikrarkan Sumpah Pemuda yang berisi suatu kesepakatan : satu tanah air, Indonesia; satu bangsa, Indonesia; dan menjujung tinggi bahasa persatuan, Indonesia.
