TUGAS MATA KULIAH PERUNDANGAN DALAM PELAYANAN KESEHATAN
STUDI KASUS VAKSIN PALSU
Oleh : PRASTIWI NOVIA PUSPITASARI 101614153003
PROGRAM MAGISTER PROGRAM STUDI ILMU KESEHATAN KESEHATAN MASYARAKAT MASYARAKAT MINAT KESEHATAN IBU DAN ANAK AKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS AIRLANGGA !01"
A. PENDAHULUAN
Anak sehat orang tua pun bahagia.Ungkapan ini ialah harapan seluruh orang tua di negara ini. Indonesia yang mencita- citakan sebagai negara kesejahteraan (welfare state) menjadikan kesehatan bagian dari program utama pembangunan negara ini, dikarenakan dalam UU !"#$ %asal &' ayat (!) mengatur bahwa *etiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan+, serta %asal # ayat () mengatur bahwa egara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak+. olak ukur kemajuan sebuah negara bilamana %endidikan, /esehatan dan 0konomi dapat dipenuhi negara secara utuh kepada setiap warga negara. 1enjadi persoalan kemudian pada medio 2uli &3!4 dalam dunia kesehatan Indonesia ditemukan pembuatan dan penyebaran 5aksin palsu yang dilakukan pasangan suami isteri di 6ekasi. idak tanggung- tanggung pembuatan dan penyebaran 5aksin palsu tersebut, sudah berlangsung lama. asil penelusuran empo !$ 2uli &3!4 mengumumkan ada beberapa rumah sakit di 6ekasi di antaranya 7umah *akit *ayang 6unda, 7umah *akit /artika usada, *entral 1edika, 7umah *akit arapan 6unda, 7umah *akit %ermata, serta 7umah *akit 0lisabeth (/oran empo !$ 2uli &3!4). ari beberapa rumah sakit tersebut maka telah banyak juga anakanak bangsa ini menjadi korban dari pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab, serta /ementerian /esehatan dan 6%81 yang telah lalai mengawasi 5aksin palsu tersebut. erkait kasus 5aksin palsu /ementerian /esehatan 7epublik Indonesia melalui 1enteri ila 9.1oeloek dalam rapat dengar pendapat dengan /omisi I: %7 telah menyiapkan sanksi apabila terbukti terlibat maka dapat diberikan sanksi administrasi hingga pencabutan ijin operasi (/oran empo !$ 2uli &3!4). erungkapnya peredaran 5aksin palsu membuat gaduh masyarakat baru-baru ini. 6erbagai kecaman dari beberapa tokoh masyarakat khususnya pembela hak-hak anak mendesak pemerintah untuk menghukum mati para pelaku peredaran 5aksin palsu. ;elakanya, 5aksin palsu telah beredar di masyarakat selama ! tahun. 8leh sebab itu muncul tudingan kepada beberapa yang dianggap paling bertanggung jawab atas 5aksin palsu ini. 6eberapa pihak yang disebutsebut harus bertanggung jawab di antaranya adalah 6%81 dan dinas kesehatan. etapi, lucunya
pihak rumah sakit dan dokter tidak pernah disebut-sebut bertanggung jawab atas hal ini. %adahal khususnya rumah sakit adalah pihak yang seharusnya dianggap paling mengetahui adanya 5aksin palsu yang digunakan di rumah sakitnya. %asalnya, pihak rumah sakit adalah stakeholder yang menerima 5aksin palsu tersebut. i lain pihak, dokter juga seharusnya aware akan hal ini, karena dokter adalah orang yang menggunakan 5aksin tersebut untuk disuntikkan kepada bayi yang diimunisasi.
B. KASUS 1.
K#$%$l$&'(
)*+*P$(,-$. / /omisi I: %7 menggelar rapat dengar pendapat (7%) bersama
1enteri /esehatan ila 1oeloek. alam penuturannya, ila membeberkan fasilitas kesehatan yang menerima 5aksin palsu. idak hanya itu, dia juga menjelaskan kronologi cara peredarannya. 1enurut dia, ini berawal dari kecurigaan adanya kelangkaan 5aksin tertentu di pasar yang tidak termasuk dalam
program
pemerintah.
itemukanlah
5aksin
dengan
harga
murah.
rapat dengar pendapat (7%) di komisi I: %7, kompleks parlemen, *enayan, 2akarta, /amis (!#=>). ?antas, 6areskrim 1abes %olri menangani perkara tersebut dengan ditemukan botol bekas dari tiga rumah sakit. @akni, 7* ermina di 6ekasi, 7* 6etesda di 2ogja, dan 7* arapan 6unda di 2akarta imur. ua rumah sakit awal tersebut didistribusikan melalui *ugiyanti sebagai pengumpul botol bekas. <imulai diketemukan adanya pengumpulan dari botol bekas di rumah sakit. ikumpulkan saudara *, I dan 0. %engumpul botol bekas ini diberikan ke empat produsen, ada yang membuat percetakan,< tuturnya. 0mpat produsen itu diantaranya, uriani, *yafrial, Iin *ulastri, 7ita Agustina, idayat, dan Agus %riyanto. /emudian 5aksin didistribusikan kepada 7yan pemilik Apotik ;ahaya 1edika. Ada pula 9arid melalui Apotik Ibnu *ina. ?alu 1ira, %ius, *utarman melalui Apotik ;iledug dan 7awa 6ening 2ati egara. *elain itu, distributor lain ialah hamrin melalui toko obat ;B Aka 1edical. =!#="&>=begini-kronologis-peredaran-5aksin palsu, diakses tanggal &> 1aret &3!>)
2.
T%*% M*(2*#**
Me#$%e+(,-$. )**#* C /omisi I: %7 mendesak /ejaksaan Agung agar cepat
menuntaskan kasus 5aksin palsu. ari &$ tersangka, /ejaksaan Agung baru menyatakan tiga berkas tersangka yang lengkap. <ari awal sebenarnya kami sudah mendesak, kasus ini harus diproses sampai selesai. amun, prosesnya tetap harus berjalan sesuai Undang-undang yang mengatur. /ita tunggu saja prosesnya,< ujar Dakil /etua /omisi I: %7, *aleh %artaonan aulay saat dihubungi Metrotvnews.com, 2umat (>=!3=&3!4). *ebelumnya, berkas &$ jaringan 5aksin palsu ini, sempat mandek di /ejagung karena dinyatakan belum lengkap. /ejagung ingin berkas dipisah menjadi &$ berkas sesuai dengan jumlah tersangka. <6erdasarkan petunjuk %-!" jaksa, berkas perkara diminta agar di-split menjadi &$ sesuai jumlah tersangka. 2adi dipisah masing-masing tersangka satu berkas,< kata irtipideksus 6areskrim %olri, Irjen Agung *etya, 7abu 4 8ktober &3!4. 6ila berkas perkara dijadikan satu yang melibatkan semua jaringan dari pembuat 5aksin palsu hingga pengguna (dokter dan bidan) maka akan terlihat jelas kejahatan para pelaku dalam satu kesatuan sehingga hukuman maksimal bisa diterapkan. amun, jika berkas dipisah masing-masing tersangka, penerapan hukuman tidak akan maksimal karena kejahatan dalam jaringan 5aksin palsu tidak terlihat.
?ambannya penanganan kasus 5aksin palsu diduga terkait inter5ensi Ikatan okter Indonesia (II) dalam proses penegakan hukum dalam kasus peredaran 5aksin palsu. %asalnya, sejumlah dokter dijadikan tersangka dalam kasus peredaran 5aksin palsu. II pernah menyatakan, akan membela mati-matian para dokter tersebut. erkait dugaaan adanya inter5ensi dari II, *aleh menilai, hal itu tidak akan memengaruhi proses hukum.
1aret &3!>)
3.
H.
2A/A7A F Anggota /omisi I: %7 7I, Ansory *iregar mengatakan, penjahat 5aksin palsu melanggar %asal &' ayat (!) UU !"#$. %asal itu berbunyi, setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. %elaku juga melanggar UU omor 4 tahun &33" tentang /esehatan dan UU omor ## ahun &33" tentang 7umah *akit. <2adi, banyak sekali undang-undang yang dilanggar dari kasus kejahatan luar biasa ini,< ucapnya, dalam keterangan tertulis, *abtu (3=>). ia menginginkan, kasus hukum 5aksin palsu dapat dituntaskan dengan baik hingga ke akarnya. %olitikus %/* itu memaparkan, tim dari %7 berfungsi memastikan persoalan 5aksin serta obat palsu ini tidak akan terulang, dan dapat diselesaikan dengan baik. 1enurut dia, kasus 5aksin palsu tergolong kejahatan luar biasa, dan pelakunya berarti adalah pelaku kejahatan besar. /etua /omisi I: %7 7I, ede @usuf mengatakan, pada dasarnya, pembentukan tim dari %7 memperkuat pengawasan yang dilakukan satgas pemerintah. i samping pengawasan terhadap satgas, tim yang juga mencantumkan namanya ini juga akan mencari data sendiri terkait 5aksin palsu. /omisi I: sebenarnya telah memiliki %anitia /erja (%anja) %eredaran 8bat dan Baksin berjumlah 3 orang. *ementara, anggota tim pengawasan 5aksin palsu yang baru
dibentuk setelah sidang paripurna lalu ternyata "' persen merupakan anggota panja tersebut. ua anggota lainnya berasal dari komisi tiga. Agar tidak tumpang tindih tugas, ede mengungkapkan, panja maupun tim nantinya akan rapat bersama. 1eski begitu, tim pengawas kemungkinan besar akan fokus pada masalah inspeksi mendadak (sidak) 5aksin palsu, di samping mengawasi satgas pemerintah. *ementara, %anja /omisi I: akan fokus pada masalah administratif dan aturannya. amun, untuk rekomendasi, dia melanjutkan, akan menggunakan hasil dari panja maupun tim pengawasan. im pengawasan ini belum melakukan rapat. /emungkinan besar tim akan berkonsultasi terlebih dahulu dengan /etua %7. /onsultasi ini berkenaan dengan &$ anggota tim yang belum seluruhnya berasal dari berbagai fraksi dan lintas komisi, sebagaimana yang telah diungkapkan pada sidang paripurna lalu. <*upaya tidak saling tumpang tindih, kita minta perbanyak lagi dari fraksi lain,< tambahnya. *ebelumnya, tim pengawas tentang kasus 5aksin palsu resmi dibentuk ewan %erwakilan 7akyat (%7) pada /amis (&'=>). im yang melibatkan lintas komisi ini bertugas mengawasi penuntasan masalah peredaran 5aksin palsu. *ementara itu, *atgas Baksin %alsu menerima laporan dugaan 5aksin palsu baru dari 6adan %engawas 8bat dan 1akanan (6%81). 1enurut /etua *atgas Baksin %alsu, 1aura ?inda *itanggang, satu dari laporan terindikasi 5aksin palsu. <emuan 6%81 terbaru merupakan hasil pengujian laboratorium, salah satu terindikasi 5aksin palsu, sisanya bukan 5aksin,< kata 1aura melalui pesan singkatnya kepada 7epublika, Ahad (!=>). *ebelumnya, kata dia, 7umah *akit (7*) yang terindikasi menggunakan 5aksin palsu dari laporan 6%81 tersebut, sudah diketahui umum melalui media, yakni 7* 1utiara 6unda, angerang, 6anten. 1aura menerangkan, fasilitas kesehatan (faskes) yang diindikasikan menggunakan 5askin palsu telah dilanjutkan penyelidikannya oleh 6areskrim. eputi I 6%81, engku 6ahdar 2ohan amid juga mengungkapkan, sampai saat ini belum ada informasi terbaru ihwal temuan 5aksin palsu di sejumlah wilayah lainnya. <1asih tetap satu di 6anten, satu di 6andung , dua di /I, dan yang lain, antiserum palsu ada tujuh,< katanya.
%enyidik 6areskrim %olri telah menetapkan &$ tersangka dalam kasus tersebut. /endati demikian, sebanyak &3 orang sudah ditahan di 7utan 6areskrim, sedangkan lima orang lainnya tidak ditahan. ari &$ orang tersangka kasus 5aksin, setiap tersangka memiliki peran masingmasing, yakni produsen (enam tersangka), distributor (sembilan tersangka), pengumpul botol (dua tersangka), pencetak label (satu tersangka), bidan (dua tersangka), dan dokter (lima tersangka). Atas perbuatannya,
seluruh
tersangka
dijerat
dengan UU /esehatan, UU
%erlindungan /onsumen, dan UU indak %idana %encucian Uang dengan ancaman hukuman di atas !3 tahun penjara
C. ANALISA
1, Pe.**% *('% 7*l( UU o. 4 ahun &33" entang /esehatan dengan jelas mengatur terkait penyediaan
farmasi, dimana 5aksin masuk dalam kategori tersebut. *ebagaimana %asal "' (&) mengatur bahwa setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan menyimpan, mengolah, mempromosikan ,dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat+ , ayat (#) %emerintah berkewajiban membina,mengatur, mengendalikan, dan mengawasi, pengadaan, promosi dan pengedaran sebagaimana dimaksud pada ayat ()+. indakan tersebut telah melanggar hukum sebagaimana %asal !"> UU /esehatan mengatur setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan=atau alat kesehatan yang tidak memiliki iin edar sebagaimana dimaksud %asal !34 ayat (!) dipidana penjara paling lama !$ tahun dan denda paling banyak 7p.!.$33.333.333.33. !, D'(#'(' *('% 7*l( %asal '4 ayat (!) /U% diatas, pada intinya tidak hanya menjerat pelaku pembuat
5aksin palsu atau yang menyebarkan dan menjual, namun lebih dari itu dapat menjerat direktur rumah sakit sampai kepada tenaga kesehatan medis termasuk dokter. alam /U% %asal '4 ayat (!) juga mengatur 6arangsiapa menjual, menawarkan atau menyerahkan barang makanan, minuman atau obat-obatan yang diketahui bahwa itu
dipalsu, dan menyembunyikan hal itu diancam dengan penjara paling lama # (empat) tahun+. *alah satu kewajiban 7umah *akit adalah sebagaimana diatur dalam UU o. ## ahun &33" tentang 7umah *akit pasal !$ ayat () yang menyatakan dan %asal &" UU o. ## ahun &33" tentang 7umah *akit) adalah denda dan pecabutan iin 7umah *akit. erhadap pasien yang dirugikan akibat tidak dipenuhinya kewajiban 7umah sakit berhak menggugat dan=atau menuntut 7umah *akit sebagaimana dalam UU o. ## ahun &33" %asal & huruf (G)yang menyatakan < pasien berhak menggugat dan/atau menuntut Rumah Sakit apabila Rumah Sakit memberikan pelayanan yang tidak sesuai dengan standar baik secara perdata ataupun pidana
setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. ak dan /ewajiban okter dan %asien dapat kita lihat dalam UU o. &" ahun &33# tentang %raktek /edokteran %asal $3 sampai dengan %asal $. engan adanya hak dan kewajiban dalam kontrak raupetik antara dokter dan pasien maka salah satu pihak yang dirugikan dapat melakukan tuntutan ganti rugi secara %erdata
ubungan hukum pidana dengan perbuatan malpraktek medis pemberian 5aksin palsu adalah sikap tindak yang salahH (hokum) pemberian pelayanan terhadap pasien yang tidak benar oleh profesi medisH tindakan yang illegal untuk memperoleh keuntungan sendiri sewaktu dalam posisi kepercayaan. yaitu dengan memberikan 5aksin palsu kepada
bayi yang mengakibatkan bayi tidak memiliki system kekebalan tubuh yang dikemudian hari dapat mengakibatkan bayi mudah sakit. %erbuatan ini dapat diancam dengan pidana kurungan ! (satu) tahun atau dengan $3jt sesuai dengan %asal >" huruf (c) 1enurut Undang-undang o. ' ahun !""" tentang %erlindungan /onsumen diatur hak konsumen untuk mendapatkan informasi yang sejelas-jelasnya tentang produk yang akan dipakainya. i sini seharusnya konsumen berhak mendapat informasi produk obatobatan yang dipakainya, misalnyaC tanggal kadaluarsa, segel kemasan=keutuhan kemasan, kandungan produk, efek samping dan sebagainya. Informasi bagi konsumen adalah hak konsumen, artinya ada beban kewajiban bagi pelayanan kesehatan dan tenaga kesehatan untuk menginformasikan hal ini.
4, Re&l*(' *alah satu penyebab munculnya peredaran 5aksin palsu di faskes karena regulasi
tidak dijalankan sebagaimana mestinya. %asal "' UU /esehatan, misalnya, mewajibkan %emerintah
membina,
mengatur,
mengendalikan
dan
mengawasi
pengadaan,
penyimpanan, promosi dan pengedaran farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi. /etentuan itu mengamanatkan pemerintah untuk mengaturnya lebih teknis dengan menerbitkan %eraturan %emerintah. *ampai saat ini pemerintah belum menerbitkan %% sesuai amanat UU /esehatan tersebut,+ katanya dalam jumpa pers di 2akarta, *enin (!'=3>). 1engingat pemerintah belum menerbitkan %% terbaru tentang sediaan farmasi dan alat kesehatan, peraturan yang masih digunakan yaitu %% %engamanan *ediaan 9armasi dan Alat /esehatan yang terbit !""'. %asal 4$ %% ini mengamanatkan 1enteri /esehatan mengangkat tenaga pengawas yang bertugas melakukan pemeriksaan di bidang pengamanan sediaan farmasi dan alat kesehatan. 6erdasarkan %ermenkes o. !!## ahun &3!3, /ementerian /esehatan membawahi subdirektorat penyediaan obat publik dan perbekalan kesehatan yang terdiri dari seksi perencanaan penyediaan obat publik dan perbekalan kesehatan dan seksi pemantauan ketersediaan obat publik dan perbekalan kesehatan. *eksi perencanaan bertugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang penyediaan obat publik dan perbekalan kesehatan. *eksi pemantauan bertugas menyiapkan bahan bimbingan teknis, pengendalian, pemantauan dan e5aluasi.
%eran 6adan %engawas 7umah *akit (6%7*) penting dalam mencegah peredaran dan penggunaan 5aksin palsu. 6%7* bertugas membuat pedoman pengawasan 7* untuk digunakan 6%7* pro5insi. /emudian, menganalisis hasil pengawasan dan memberikan rekomendasi kepada pemerintah pusat dan daerah untuk digunakan sebagai bahan pembinaan. 6ahkan berdasarkan %asal !# ayat (!) %% o. $! ahun &33" menegaskan setiap fasilitas distribusi atau penyaluran sediaan farmasi berupa obat harus memiliki seorang apoteker sebagai penanggung jawab. %% tersebut juga mewajibkan setiap 7* memiliki instalasi farmasi. *tandar pelayanan kefarmasian di 7* meliputi standar pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai dan pelayanan farmasi klinik. %engelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai itu meliputi pemilihanH perencanaan
kebutuhanH
pengadaanH
penerimaanH
penyimpananH
pendistribusianH
pemusnahan dan penarikanH pengendalianH dan administrasi. %embinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan %ermenkes o. $' ahun &3!# dilakukan
oleh
1enteri
/esehatan,
/epala
inas
/esehatan
%ro5insi
dan
/abupaten=/ota sesuai tugas dan fungsinya masing-masing. *ecara umum berbagai regulasi yang berkaitan dengan kefarmasian itu selama ini belum dilaksanakan dengan baik sehingga membuka celah masuknya 5aksin palsu di faskes. Ia berharap semua pemangku kepentingan seperti pemerintah, 7* dan dokter saling bekerjasama untuk segera menuntaskan persoalan 5aksin palsu.
