11
MAKALAH TRANSFORMASI NILAI-NILAI DEMOKRASI
Disusun oleh :
Rian Arfiandi (1703040002)
Fauzia Nur Devi (1703040030)
Habibullah Al Faruq (1703040047)
Muhammad Soffatur R. (1703040048)
Program Studi Teknik Informatika
Fakultas Teknik dan Sains
Universitas Muhammadiyah Purwokerto
2018
DAFTAR ISI
MAKALAH TRANSFORMASI NILAI-NILAI DEMOKRASI i
DAFTAR ISI ii
KATA PENGANTAR iii
BAB I 1
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 1
C. Tujuan 1
BAB II 2
A. Pengertian dan Perkembangan Demokrasi 2
B. Nilai-Nilai Demokrasi 2
C. Pendidikan Demokrasi 3
BAB III 10
A. Kesimpulan 10
B. Saran 10
DAFTAR PUSTAKA 11
KATA PENGANTAR
Alhamdulillah puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT yang masih memberikan nafas kehidupan, sehingga kami dapat menyelesaikan pembuatan makalah ini dengan judul "Transformasi Nilai-Nilai Demokrasi".
Makalah ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Dalam makalah ini membahas tentang pengertian demokrasi, perkembangan demokrasi, tujuan pendidikan demokrasi, tantangan pendidikan di era global, nilai-nilai demokrasi, strategi pengembangan demokrasi, dan karakteristik campus based civic education.
Kami sampaikan terima kasih atas perhatiannya terhadap makalah ini, dan penulis berharap semoga makalah ini bermanfaat bagi diri kami sendiri dan khususnya pembaca pada umumnya. Tak ada gading yang tak retak, begitulah adanya makalah ini.
Dengan segala kerendahan hati, saran-saran dan kritik yang konstruktif sangat kami harapkan dari para pembaca guna peningkatan pembuatan makalah pada tugas yang lain dan pada waktu mendatang.
Purwokerto, 19 Februari 2018
Penyusun
BAB I
PENDAHULUAN
Latar Belakang
Kehidupan bangsa Indonesia di masa depan semakin mengarah kepada model interaksi sosial yang mendambakan terwujudnya nilai nilai demokrasi. Fenomena baru ini merupakan peluang emas yang terlalu mahal untuk diabaikan, dengan demikian upaya pengembangan nilai nilai demokrasi, khususnya melalui domain keluarga maupun kehidupan sosial kemasyarakatan meupakan hal yang amat signifikan. Demokrasi di tingkat negara sangatlah membutuhkan adanya dukungan dari berbagai lapisan sosial, terutama dukungan unit unit keluarga maupun berbagai komunitas sosial lainnya.
Demi terwujudnya cita cita kehidupan demokrasi di atas, maka setiap warga sebagaimana tercermin dalam struktur keluarga, sejak dini harus dapat memahami tentang berbagai komponen yang dapat menopang terealisasinya kehidupan demokratis dimaksud, di antaranya pemahaman tentang hak dan tanggung jawab dalam sebuah keluarga maupun dalam kehidupan sosial masyarakat. Demikian pula betapa pentingnya setiap anggota keluarga maupuan anggota masyarakat mendapatkan sekaligus memberikan berbagai bentuk dukungan maupun pelindungan terutama yang bersifat moril demi terwujudnya akselerasi kehidupan sosial yang demokratis dan berkeadaban.
Rumusan Masalah
Apa pengertian demokrasi yang sesungguhnya?
Bagaimana perkembangan demokrasi hingga pada saat ini?
Apa saja tantangan pendidikan di era global?
Seperti apa itu nilai-nilai demokrasi yang terkandung di dalamnya?
Seperti apa ciri atau karakteristik campus based civic education?
Tujuan
Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan pengertian dari demokrasi.
Mahasiswa memahami dan menjelaskan perkembangan demokrasi.
Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan tantangan pendidikan di era global.
Mahasiswa mampu menguraikan nilai-nilai demokrasi.
Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan karakteristik campus based civic education
BAB II
ISI
Pengertian dan Perkembangan Demokrasi
Pengertian Demokrasi
Demokrasi berasal dari bahasa Yunani "demos" = rakyat, dan "kratos/kratein" = kekuasaan. Sehingga konsep demokrasi adalah "rakyat berkuasa" (government of rule by the people). Demokrasi adalah "pemerintahan oleh rakyat, kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan dijalankan langsung oleh mereka atau oleh wakil-wakil yang mereka pilih dibawah sistem pemerintahan bebas".
Menurut Abraham Lincoln, demokrasi adalah government of the people, by the people, for the people, yakni suatu pemerintahan "dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.
Perkembangan Demokrasi
Perkembangan zaman modern, ketika kehidupan memasuki skala luas, demokrasi tidak lagi berformat lokal, ketika negara sudah berskala nasional, demokrasi tidak mungkin lagi direalisasikan dalam wujud partisipasi langsung, masalah diskriminasi dan kegiatan politik tetap saja berlangsung, meski tentu sudah berbeda, dalam prakteknya dengan pengalaman yang terjadi di masa polis Yunani Kuno.
Nilai-Nilai Demokrasi
Kebebasan Menyatakan Pendapat
Adalah sebuah hak bagi warganegara biasa yang wajib dijamin dengan UU dalam sebuah sistem politik demokrasi (Dahl, 1971)
Warganegara dapat menyampaikan kepada pejabat seperti lurah, camat, bupati, anggota DPRD/DPR, atau bahkan presiden baik melalui pembicaraan langsung,lewat surat, lewat media massa, lewat penulisan, buku atau melalui wakil-wakilnya di DPRD
Kebebasan berkelompok
Kebebasan berkelompok diperlukan untuk membentuk organisasi mahasiswa, partai politik, organisasi massa, perusahaan dan kelompok-kelompok lain.Demokrasi menjamin kebebasan warganegara untuk berkelompok termasuk membentuk partai baru maupun memdukung partai apapun. Tidak ada lagi keharusan mengikuti ajakan dan intimidasi pemerintah. Demokrasi memberikan alternatif yang lebih banyak dan lebih sehat bagi warganegara. Itu semua karena jaminan bahwa demokrasi mendukung kebebasan kelompok
Kebebasan Berpartisipasi
Pemberian suara dalam pemilihan umum, baik pemilihan anggota DPR/DPRD maupun pemilihan Presiden.
Bentuk partisipasi yang disebut sebagai melakukan kontak/hubungan dengan pejabat pemerintah
Melakukan protes terhadap lembaga masyarakat atau pemerintah
Mencalonkan diri dalam pemilihan jabatan publik mulai dari lurah, bupati, walikota, gubernur, anggota DPR hingga presiden sesuai dengan sistem pemilihan yang berlaku
Kesetaraan antar Warga
Kesetaraan memberikan tempat bagi setiap warganegara tanpa membedakan etnis, bahasa, daerah, ras, maupun agama untuk berpartisipasi dalam masyarakat dan diperlakukan sama di depan hukum tanpa kecuali kedaulatan rakyat. Nilai-nilai kesetaraan perlu dikembangkan dan dilembagakan dalam semua sektor pemerintahan dan masyarakat.
Rasa Percaya
Rasa percaya antar politisi merupakan nilai dasar lain yang diperlukan agar demokrasi dapat terbentuk. Sebuah pemerintahan demokrasi akan sulit berkembang bila rasa percaya sata sama lain tidak tumbuh. Jika rasa percaya tidak ada maka besar kemungkinan pemerintah akan kesulitan menjalankan agenda karena lemahnya dukungan sebagai akibat dari kelangkaan rasa percaya.
Kerjasama
Kerjasama diperlukan untuk mengatasi persoalan yang muncul dalam masyarakat. Kerjasama yang dimaksud disini adalah kerjasama dalam hal kebajikan.
Pendidikan Demokrasi
Menurut Zamroni (2001:23) tantangan yang akan dihadapi dalam jangka pendek upaya memperbarui Pkn adalah dari sisa-sisa orde baru yang masih memilliki kekuatan didunia pendidikan.
Salah satu wujud kongkret tantangan yang akan menghambat pendidikan demokrasi di Indonesia adalah keinginan dan perilaku penguasa orde reformasi untuk mempertahankan sistem sentralisasi dan birokratisasi yang berlebihan di dunia pendidikan.
Secara umum, tantangan pendidikan di era global adalah tuntutan kualitas sumberdaya manusia. Menurut Djohar (1999:10), pada era pasar bebas dituntut SDM yang dimiliki,
Profesionalisme dalam bidang keahlian tertentu
Kreativitas, yang memungkinkan SDM itu mempu mendeteksi kesenjangan
Mampu bersaing dengan SDM dan bangsa lain
Berwawasan global, artinya SDM kita dituntut mampu melihat situasi dunia, mampu melihat peluang internasional, kekuatan lokal, kelemahan bangsa lain, dan kemampuan untuk berebut berbagai kesempatan
Djohar juga merekomendasikan pemikiran reformasi pendidikan, yang intinya agar generasi bangsa kita mampu menghadapi kehidupan era di pasar bebas, maka pendidikan diharapkan,
Mampu menggerakan pikiran anak
Mampu mematangkan emosi anak
Mampu melatih anak untuk melihat permasalahan hidup dan terlatih memecahkan masalah itu dengan cara yang benar
Mampu bersifat kontekstual
Mampu berorientasi mengembangkan peserta didik ke arah membangun kebulatan pertumbuhan anak secara utuh
Selain itu, maka pendidikan kita diharapkan
Mampu menghasilkan individu belajar
Mampu menghasilkan budaya belajar dan budaya ilmu
Memilliki moral akademik
Diperlukan kondisi untuk mewujudkan harapan pendidikan itu semua
Pendidikanh yang memainkan peranan fundamental untuk pembangunan pribadi dan sosial telah dimanfaatkan untuk menciptakan angkatan kerja yang lebih terampil, tetapi sering atas pengorbanan pembangunan seluruh pribadi. Tujuan jangka panjang dari nilai-nilai manusia dan prinsip-prinsip moral cenderung menjadi kurang penting pada waktu mereka harus bersaing dengan pertimbangan-pertimbangan ekonomis yang lebih bersifat segera.
Para pakar dari negara-negara Anggota Unesco di Kawasan Asia-Pasifik yang meyakini bahwa mereka sungguh dikaruniai nilai-nilai budaya dan kemanusiaan yang dimiliki bersama, yang dapat dimanfaatkan sebagai wahana-wahana untuk kesatuan, solidaritas dan perdamaian, demikian pula sebagai suatu instrumen untuk demokrasi pembangunan berkelanjutan. Para pakar tersebut merumuskan sebuah visi yang dimiliki bersama untuk masa depan kawasan ini yang meliputi :
Penghapusan semua bentuk diskriminasi
Perlindungan hak-hak asasi manusia dan demokrasi
Pembangunan yang adil, berimbang, manusiawi dan berkelanjutan
Perlindungan lingkungan, dan
Perpaduan nilai-nilai kemanusiaan kontemporer dan tradisional (Unesco, 1998:21)
Pendidikan untuk perdamaian, hak-hak asasi manusia, demokrasi dan pembangunan berkelanjutan berarti pembangunan suatu kesadaran atas nilai-nilai universal memiliki tujuan
Mengembangankan cinta untuk kemanusiaan dan lingkungan
Memampukan orang-orang untuk memberi dan menerima
Menciptakan kesadaran atas solidaritas kemanusiaaan
Mengembangkan ketrampilan penalaran, memampukan warga belajar untuk membuat keputusan beradasarkan pengetahuan dan informasi
Menciptakan kesadaran akan lingkungan yang akan mengembangkan pembangunan berkelanjutan dan kontinuitas ras manusia (Unesco, 1998:21-22)
Menurut Miklethwait dan Wooldrige (2000:51) sekurang-kurangnya ada tiga hal yang patut dicermati di dalam kaitannya dengan dunia pendidikan:
Terkait dengan nilai-nilai yang dibawa oleh globalisasi.. even as it dispenses freedoms, it imposes responbilities
Education is still a surpringsily parochial affair
The lack of a core curriculum encourages ashopping-mal approach to education.
Pembaharuan dalam bidang pendidikan merupakan suatu karakter dunia modern. Khususnya kurikulum pendidikan, seyogyanya dirancang untuk memberikan pengalaman-pengalaman yang merangsang peningkatan kreativitas, intelektualitas dan daya analisis.
Kurikulum harus menyajikan hal-hal yang praktis dan disesuaikan dengan latar belakang kehidupan yang bervariasi, tujuan hidup yang berbeda, serta daya pemahaman terhadap persoalan yang berbeda pula. Dengan singkat, kurikulum harus dapat diperkenalkan kepada anak didik dengan berbagai cara belajar maupun berbagai jenis pengetahuan.
Revolusi dalam bidang pendidikan mencakup segi kuantitas dan kualitas. Dari segi kualitas ada kecenderungan pelibatan dunia industri dalam proses memberikan hasil pendidikan terbaik pada lembaga-lembaga pendidikan. Kecenderungan keterlibatan perusahaan di dalam proses pendidikan semakin menonjol. Keterlibatan ini tidak terlepas dari ketidaksesuaian di antara dunia pendidikan dengan dunia kerja. Apa yang disiapkan oleh pendidik dan apa yang dibutuhkan oleh dunia kerja tidak sepenuhnya sesuai. Tamatan perguruan tinggi sekarang yang tidak siap merupakan beban perusahaan di masa yang akan datang. Untuk itu perusahaan-perusahaan menyelenggarakan pendidikan tambahan sebagai perbaikan terhadap kekurangan tersebut.
Nilai-nilai perjuangan Bangsa Indonesia pada perjuangan fisik dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan NKRI mengandung nilai-nilai perjuangan Bangsa Indonesia yang menjadi landasan dalam mengisi kemerdekaan dan telah mengalami pasang surut sesuai dengan dinamika dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Semangat perjuangan bangsa sesuai dinamika perjalanan kehidupan telah mengalami penurunan pada titik yang kritis, hal ini disebabkan antara lain oleh pengaruh globalisasi.
Perkembangan globalisasi ditandai dengan kuatnya lembaga-lembaga kemasyarakatan internasional, negara-negara maju yang ikut mengatur percaturan perpolitikan, perekonomian, sosial budaya dan pertahanan dan keamanan global.
Globalisasi yang telah ditandai dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya di bidang informasi, komunikasi dan transportasi, sehingga dunia menjadi transparan seolah-olah menjadi kampung sedunia tanpa mngenal batas negara. Kondisi ini akan mempengaruhi struktur dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara di Indonesia, serta akan mempengaruhi pula dalam berpola pikir, sikap dan tindakan masyarakat Indonesia (Sumarsono,2000:2). Dalam rangka upaya tersebut diperlukan sarana kegiatan pendidikan bagi setiap warga negara Indonesia pada umumnya dan mahasiswa sebagai calon pendidikan pada khususnya melalui Pendidikan Kewarganegaraan.
Di sisi lain tantangan utama pembelajaran Pendidikan di era global di negara kita adalah hancurnya nilai-nilai demokrasi dalam masyarakat kita dari proses transisi menuju demokratisasi. Melemahnya negara sebagai penegak hukum dan keadilan masyarakat akhirnya semakin mengikis kepercayaan masyarakat pada upaya penegakan hukum di negeri ini.
Di samping itu, rendahnya kesadaran representativeness dikalangan masyarakat dan kalangan anggota parlemen juga mengakibatkan kesadaran sistematik-demokratis akhirnya kurang bisa berjalan secara optimal. Kuatnya hegemoni partai politik atas angggota parlemen semakin mendistorsi makna anggota parlemen sebagai wakil rakyat. Kepentingan politik seringkali mengalahkan kepetingan masyarakat yang diwakili anggota parlemen di bidang legislatif. Masyarakat juga seakan berjalan sendiri untuk memperjuangkan aspirasinya, sehingga seakan tidak ada koneksi antara wakil rakyat di parlemen dengan masyarakat yang diwakilinya (Cipto at al,2002:i)
Cara paling strategis untuk "mengalami demokrasi" dan menjadi civilized adalah melalui "pendidikan kewargaan". Didalam pendidikan kewarganegaraan terkandung makna sosialisasi, diseminasi, dan aktualisasi konsep, sistem, nilai, budaya, serta praktek demokrasi dan keadaban. Postulat yang berada di balik penerapan pendidikan kewarganegaraan antara lain bahwa pemeliharaan tradisi demokrasi tidak bisa diwariskan begitu saja, tetapi sebaliknya, harus diajarkan , disosialisasikan, dan diaktualisasikan kepada generasi muda melalui lembaga pendidikan (Cipto at al, 2002:i)
Kebekuan dalam dunia pendidikan kita sudah lama terjadi, yaitu ketika kebebasan berpikir dalam lembaga pendidikan kita sedikit demi sedikit digerogoti oleh birokrasi pendidikan yang berwatak politis dan menentukan segala-galanya dalam kehidupan pendidikan, sehingga para guru dan petugas pendidikan telah kehilangan kredibilitasnya sebagai pendidik. Untuk itu reformasi pendidikan merupakan hal yang sangat mutlak diperlukan guna mendobrak kebekuan yang terdapat di dalam dunia pendidikan kita, yang meliputi pelaksanaan langkah-langkah sistem pendidikan kita menjadi bagian integral dari reformasi besar, yaitu reformasi di bidang politik, ekonomi, hukum, kultural, dan sebagainya.
Saat ini Bangsa Indonesia sedang memasuki era belajar berdemokrasi dalam berbagai aspek kehidupan setelah hampir 35 tahun tidak memperoleh momentum untuk melakukan itu.
Bangsa Indonesia yang tengah melakukan reformasi menuju kehidupan demokratis pada menghujung abad ke-20, harus berpikir bahwa semua institusi harus dapat mendukung untuk mewujudkan kehidupan yang demokratis dalam kehidupan sehari-hari dilingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, lembaga pemerintahan, maupun non pemerintahan. Ada adagium yang menyatakan bahwa "demokrasi dalam suatu negara akan tumbuh subur apabila dijaga oleh a kemauan politi warga negara yang memiliki kehidupan demokratis". Oleh karena itu, sekolah-sekolah sebgai suatu institusi penting, perlu menciptakan kehidupan yang demokratis (Budimansyah,2002:5)
Pelaksanaan pendidikan demokrasi dalam mengembangkan diri peserta didik, pada dewassa ini menghadapi menghadapi problem dan sekaligus tantangan, antara lain, dalam wujud:
Terdapat kecenderungan kuat di masyarakat golput meningkat
Kepercayaan kepada pejabat politik rendah, atau bahkan sebagian masyarakat tidak percaya lagi
Rendahnya atau sebaliknya kemauan politik yang berlebihan generasi baru untuk mengambil peran kepemimpinan politik sekarang ini juga.
Terdapat bentuk diskriminasi dalam kehidupan bermasyarakat
Terdapat banyak tindakan kekerasan di kalangan generasi baru (Zamroni, 2003a:11)
Pendidikan demokratis menurut Zamroni (2001:8) adalah mendidik warga masyarakat agar gampang dipimpin tetapi sulit dipaksa, gampang diperintah tetapi sulit diperbudak.
Pendidikan demokrasi menekankan pada kemandirian, kebebasan, dan tanggung jawab. Kemandirian diperlukan untuk mengembangkan kepercayaan diri dan sekaligus kesadaran akan keterbatasan dan kemampuan individu, sehingga bekerja sama dengan warga lain merupakan keharusan dalam kehidupan bermasyarakat.
Menurut Unesco (1998:57) terdapat berbagai aspek atau dimensi demokrasi yang dapat digunakan oleh pendidikan untuk demokrasi meliputi hal-hal yang politis, ideologis, filsafati atau konseptual, sejarah, hukum dan legislatif, budaya, artistik dan susastra. Suatu pendekatan yang selektif digunakan di dalam memilih dari daftar ini, tetapi perhatian khusus hendaknya diberikan pada demokrasi dalam kehidupan sehari-hari dari semua paguyuban (komunitas).
Maksud Pendidikan Demokrasi
Menurut Unesco (1998:57) maksud pendidikan demokrasi pada hakikatnya adalah untuk mengembangkan eksistensi manusia dengan jalan mengilhaminya dengan pengertian martabat dan persamaan, saling mempercayai, toleransi, penghargaan pada kepercayaan dan kebudayaan orang-orang lain, penghormatan pada individualitas, promosi peran serta aktif dalam semua aspek kehidupan sosial, dan kebebasan ekspresi, kepercayaan dan beribadat.
Rosyada (2004:17), berpendapat bahwa sekolah demokratis merupakan sekolah yang dikelola dengan struktur yang memungkinkan praktik-praktik demokrasi itu terlaksana, seperti pelibatan masyarakat dalam membahas program-program sekolah dan prosedur pengambilan keputusan juga memperhatikan berbagai aspirasi publik, serta dapat dipertanggungjawabkan implementasinya kepada publik
Tujuan Kurikulum Demokrasi
Menurut Unesco (1998:57)
Meningkatkan informasi dan pengetahuan tentang prinsip-prinsip demokratis, berbagai bentuk pemerintahan yang demokratis, lembaga-lembaga politik, demokrasi dalam praktek, dan masalah-masalah demokrasi, khususnya di Asia-Fasifik
Menanamkan sikap-sikap dan nilai-nilai yang mengembangkan demokrasi dalam kehidupan sehari-hari
Memperkuat tingkah laku demokrasi
Strategi Pengembangan Pendidikan Demokrasi
Suatu aturan demokrasi harus berlaku di tempat-tempat pembelajaran,seperti sekolah dan kelas-kelas pendidikan luar sekolah.
Pendidikan untuk demokrasi adalah proses yang berlanjut secara tepat diperkenalkan di semua jenjang dan semua bentuk pendidikan melalui pendekatan terpadu atau melalui kursus-kursus mata pelajaran khusus
Penafsiran demokrasi yang kaku dan eksklusif hendaknya dihindari
Kawasan Asia-Pasifik secara budaya kaya dalam musik, seni, susastra, tari-tarian, permainan dan sebagainya.
Menurut Zamroni (2003 b:15) "pada era reformasi dewasa ini yang diperlukan adalah campus based civic education. Civic education yang memiliki tujuan untuk memberikan kesempatan kepada para mahasiswa guna mempersiapkan diri untuk memasuki kehidupan yang demokratis diorganisir sesuai dengan kondisi dan kebutuhan kampus.
campus based civic education memiliki 3 pilar :
Anti kekerasan
Konstitusional
Memberikan sesuatu yang riil bagi kemajuan masyarakat
Oleh karena itu, campus based civic education akan memiliki karakteristik sebagai berikut:
Memberikan perkuliahan yang menyangkut sistem pemerintahan sejarah perjuangan bangsa dan demokrasi
Mendiskusikan peristiwa-peristiwa baik yang bersifat lokal nasional maupun internasional secara bebas dan terbuka
Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk berpartisipasi dalam kehidupan riil masyarakat
Memberikan kesempatan kepada masyarakt untuk terlibat aktif dalam civic education di kampus
Mendorong mahasiswa untuk aktif dalam kehidupan politik kemahasiswaan, dan
Memperbanyak kegiatan simulasi bagaimana prosedur dan proses demokrasi berjalan
BAB III
PENUTUP
Kesimpulan
Mengenai pentingnya arti demokrasi di dalam kehidupan baik itu keluarga maupun bermasyarakat, maka alangkah baiknya sebagai seorang mahasiswa yang dicap sebagai orang-orang pandai, cerdas dan berintelektual tinggi, harus bisa memahami dan menjelaskan arti penting dari demokrasi itu sendiri.
Tidak hanya mampu memberikan arti atau penjelasan saja, melainkan juga harus bisa untuk menguraikan setiap atau masing-masing nilainya dan memaparkan secara langsung dalam kehidupan di lingkup masyarakat, untuk kehidupan yang jauh lebih tertata secara rapi dan bermartabat.
Saran
Sebagai seorang mahasiswa yang bijasana dan berwibawa, alangkah baiknya tidak hanya sekadar mempelajari makna dari demokrasi itu saja, melainkan juga harus tetap bisa mengepakkan sayapnya dan menjunjung tinggi demokrasi di lingkungan masyarakat.
Bukan mengenai seberapa banyak ilmu atau informasi yang kita dapat, melainkan seberapa besar penerapan yang kita berikan terhadap masyarakat, yang tentunya bisa membawa dampak positif apabila dilakukan dengan sebaik mungkin.
DAFTAR PUSTAKA
Taniredja, Tukiran. 2009. Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi Muhammadiyah. Bandung: CV Alfabeta.
