MAKALAH PKN DEM OKRAS OKRASII I NDONESI NDONESI A
OLEH: KELOMPOK
:5
NAMA ANGGOTA : 1. ANIS AL AFIFAH AFIFAH (08121006029) 2. DELLA NOVIE ROSETA (08121006037) 3. FADILAH SANDY(08121006040 SANDY(08121006040)) 4. PUTRI EPRIANI (08121006032) 5. TRY SAPUTRA (08121006035)
PROGRAM STUDI FARMASI FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS SRIWIJAYA 2013
KATA PENGANTAR
Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat-Nya lah penulis dapat menyelesaikan makalah PKN tentang Demokrasi Indonesia. Kami mengucapkan terima kasih kepada selaku Harlin Efrizal, selaku dosen pengajar mata kuliah umum PKN. Kami menyadari bahwa dalam penyusunan makalah ini masih banyak kekurangan dan beberapa kesalahan yang tidak disengaja dalam penulisan makalah ini. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun guna perbaikan dalam penyusunan makalah berikutnya. Dan kami pun berharap makalah ini dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya mahasiswa Jurusan Farmasi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Sriwijaya, Indralaya.
Indralaya, November 2013
Penulis
i
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR.................................................................................................................i DAFTAR ISI...............................................................................................................................ii BAB I PENDAHULUAN I.I.
Latar Belakang.......................................................................................................1
I.II. Tujuan Penulisan.....................................................................................................1 I.III. Rumusan Masalah...................................................................................................1 BAB II PEMBAHASAN II. I. Konsep dan Hakekat Demokrasi............................................................................2 II. II. Variabel-variabel dalam Pembangunan Demokrasi..............................................5 II. III.Demokrasi di Indonesia.........................................................................................5 BAB III PENUTUP III. I. Kesimpulan..........................................................................................................10 III. II.Saran....................................................................................................................10 DAFTAR PUSTAKA................................................................................................................iii
ii
BAB I PENDAHULUAN
I. I. Latar Belakang
Dewasa ini terjadi kecenderungan global dimana demokrasi tidak sekedar menjadi wacana intelektual, melainkan juga „impian‟ politik dari berbagai Negara , khususnya Negaranegara berkembang karena berakhirnya perang dingin antara Negara-negara pengusa yaitu AS dan Uni Soviet memberikan dampak positif yaitu semaraknya gagasan dan proses demokratisaso dari berbagai Negara. Selain itu berakhirnya perang dingin juga mengalihkan perhatian dunia dari persoalan militerisasi, perang konvensional, persaingan senjata dan pertarungan ideologis kepada persoalan-persoala demokrasi dan HAM. Demokrasi kemudian menjadi agenda utama dunia pasca perang dingin. Dunia menjadi begitu peka terhadap masalah-masalah demokratisasi di suatu Negara. Lambat laun, demokrasi menjanjikan masa depan bagi umat manusia yang lebih baik dari saat itu. Dasarnya adalah karena demokrasi sesuai dengan nilai-nilai luhur kemanusiaan. Demokrasi dinilai sesuai dengan tuntutan-tuntutan kebutuhan nonmaterial manusia. Nilai-nilai demokrasi dipercaya dapat memanusiakan manusia karena nilai-nilainya berdasarkan „nilai-nilai luhur‟. Runtuhnya rezim-rezim kemunis totaliter seperti Uni Soviet dan Negara-negara Eropa Timur juga merupakan faktor penting yang menyebabkan demokrasi kini menjadi obsesi politik dunia. Keruntuhan rezim-rezim itu menimbulkan kesan bahwa demokrasi ternyata merupakan senjata ampuh melawan totaliterianisme serta system pemerintahan anti demokrasi lainnya. I. II. Tujuan Penulisan
Adapun tujuan dari penulisan makalah ini selain untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah umum Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) dan juga untuk memberikan informasi dan pengetahuan kepada pembaca mengenai arti istilah, konsep dan sejarah demokrasi, serta pelaksanaan demokrasi di Indonesia. I. III. Rumusan Masalah
1. Bagaimana konsep dan hakekat demokrasi? 2. Apa saja variabel-variabel dalam pembangunan demokrasi? 3. Apa saja macam-macam demokrasi Indonesia? 4. Apa landasan demokrasi Indonesia? 5. Bagaimana sejarah perkembangan demokrasi Indonesia?
1
BAB II PEMBAHASAN
II. I. Konsep dan Hakekat Demokrasi Konsep Demokrasi
Kata “demokrasi” berasal dari bahasa Yunani yaitu terdiri dari dua kata “demos” dan “kratos atau kratein”. “Demos” artinya rakyat dan “kratos atau kratein” berarti kekuasaan atau berkuasa. Jadi pengertian demokrasi dapat diartikan sebagai “rakyat berkuasa” (pemerintahan oleh rakyat). Dengan kata lain, demokrasi berarti pemerintahan yang dijalankan oleh rakyat bagi secara langsung maupun tidak langsung (melalui perwakilan) setelah adanya proses pemilihan umum secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, sering disebut “luber dan jurdil”. Ada beberapa pengertian demokrasi yang dikemukakan oleh para ahli, berikut adalah pengertian demokrasi menurut para ahli tersebut. 1) Abraham Lincoln Demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. 2) Clark D. Neher Demokrasi adalah suatu sistem politik yang didalamnya terdapat jaminan bagi setiap elemen pluralitas untuk mengekspresikan kepentingan dengan tetap terjaganya kestabilan dan kelangsungan sistem politik tersebut. 3) Alfian Demokrasi adalah sebuah system politik yang memelihara keseimbangan antara konflik dan konsensus. Demokrasi dengan demikian memberikan peluang bagi perbedaan pendapat, persaingan dan pertentangan di antara individu, kelompok atau diantaran keduanya, diantara individu, kelompok atau diantara lembaga-lembaga pemerintah sendiri. Namun demokrasi mensyaratkan bahwa segenap konflik itu berada dalam tingkatan yang tidak menghancurkan system politik. 4)
Alamudi Demokrasi adalah seperangkat gagasan dan prinsip tentang kebebasan, tetapi juga mencakup seperangkat praktek dan prosedur yang terbentuk melalui sejarah panjang dan sering berliku-liku sehingga demokrasi sering disebut pelembagaan dan kebebasan. Dengan demikian, untuk menjawab pertanyaan
Hakekat Demokrasi
Sebagai suatu sistem social kenegaraan, demokrasi merupakan sistem gagasan yang berdiri tegak diatas landasan berupa 11 pilar. Kesebels pilar itu adalah :
2
a. Kedaulatan rakyat b. Pemerintahan berdasarkan persetujuan dari yang diperintah c. Kekuasaan mayoritas d. Hak-hak minoritas e. Jaminan hak-hak asasi manusia f. Pemilihan yang bebas dan jujur g. Persamaan didepan hokum h. Proses hokum yang wajar i.
Pembatasan pemerintahan seccara konstitusional
j.
Pluralism sosial, ekonomi dan politik
k. Nilai-nilai toleransi, pragmatism, kerja sama dan mufakat. 1. Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Gagasan/Pemikiran Demokrasi Konsep demokrasi bukanlah konsep yang bersifat statis, sebaliknya demokrasi itu merupakan konsep yang bersifat evolutif dan dinamis. Konsep demokrasi selalu mengalami perubahan, baik bentuk-bentuk formalnya maupun substansialnya sesuai dengan konteks dan dinamika sosio-historis dimana konsep demokrasi tersebut lahir dan berkembang. Konsep demokrasi lahir pertama kali sebagai pemikiran mengenai hubungan Negara dan hukum di Yunani kuno, dan dipraktekkan dalam kehidupan bernegara antara abad ke 4 S.M sampai abad 6 M. pada waktu itu, dilihat dari pelaksanaannya, demokrasi yang dipraktekkan bersifat langsung, artinya hak rakyat untuk membuat keputusan-keputusan politik dijalankan secara langsung oleh seluruh warga Negara yang bertindak berdasarkan prosedur mayoritas. Sifat langsung ini dapat dilaksanakan secara efektif karena Negara kota Yunani kuno berlangsung dalam kondisi sederhana dengan wilayah Negara yang terbatas oada sebuah kota dan daerah sekitarnya serta jumlah penduduk yang hanya lebih kurang 300.000 orang dalam satu Negara. Lebih dari itu, ketentuan-ketentuan demokrasi juga hanya berlaku untuk warga Negara yang resmu yang merupakan bagian terkecil dari seluruh penduduk yunani kuno lainnya yang terdiri dari budak belian, pedagang asing, perempuan dan anak-anak, tidak dapat menikmati hak demokrasi. Memasuki abad pertengahan (600-1400 M), gagasan demokrasi Yunani kuno boleh dikatakan lenyapdari muka bumi dunia barat, yaitu ketika bangsa romawi ditaklukkan oleh suku eropa barat. Setelah melewati masa Renaissance dan Reformasu, gagasan demokrasi yang sempat tenggelam pada abad pertengahan, timbul kembali pada abad pencerahan. Dalam abad pencerahan, gagasan demokrasi menjadi perhatian khusus seperti Rousseau, Locke, Voltaire, Montesquieu dan lain-lain. Mereka inila sebagian dari para perintis gagasan-gagasan demokrasi yang banyak dianut sekarang ini. Rousseau dan Locke
3
merumuskan teori „Kontrak Sosial‟, sedangkan Montesquieu merumuskan teori „Trias Politica‟. Perkembangan gagasan demokrasi dan kecenderungan untuk membentuk Negara demokrasi di dunia barat makin pesat dengan lahirnya gagasan tentang demokrasi konstitusional pada abad 19. Model demokrasi ini merupakan suatu sistem kekuasaan yang sepenuhnya didasarkan pada pemikiran konstitusionalisme. Yaitu bahwa kekuasaan pemerintahan harus dibatasi oleh undang-undang dasar (UUD). Penguasa Negara tidak boleh berada diatas UUD. William Ebenstein mengemukakan bahwa demokrasi memuat sejumlah nilai yang menjadi kharakteristik. Nilai-nilai tersebut adalah : a. Empirisme-rasional b. Individualism c. Instrumentalisme Negara d. Voluntarisme e. Hukum di balik hukum f. Paralelisme cara/prosedur dan tujuan g. Musyawarah dan mufakat h. Persamaan asasi manusia Menurut International Conference of Jurist, suatu nehara demokratis dicirikan oleh unsur-unsur sebagai berikut : a. Supremacy of law b. Equality before the law c. Constitutional guarantee of human right d. Impartial tribunal e. Civic education Menurut Soemantri, sebuah pemerintahan dikatakan demokratis, apabila memiliki cirri-diri sebagai berikut : a. Kebebasan untuk membentuk organisasi, memasuki organisasi dan berkumpul b. Kebebasan untuk menyatakan pikiran, baik lisan maupun secara tulisan c. Hak untuk memilih dan dipilih d. Hak untuk memperoleh kesempatan yang sama e. Hak yang sama bagi para pemimpin politik yang besaing dalam mendapatkan dukungan untuk dipilih f. Adanya partai politik lebih dari Satu. g. Diselenggarakan pemilu secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil
4
Demokrasi bermakna variatif karena sangat bersifat interpretative. Setiap penguasa Negara berhak mengklaim negaranya sebagai demokratis, meskipun nilai yang dianut atau praksis politik kekuasaannya amat jauh dari prinsip-prinsip dasar demokrasi. Karena sifatnya yang interpretative itu dapat mengenal berbagai tipologi demokrasi berikut : a. Tipologi demokrasi atas dasar sejarah perkembangannya :
Demokrasi langsung
Demokrasi tidak langsung atau demokrasi perwakilan
b. Tipologi demokrasi atas dasar aliran pemikiran yang mendasarinya :
Demokrasi an sich (Demokrasi Marxis-Leninis/Komunis)
Demokrasi Konstitusional
II. II. Variabel-variabel dalam Pembangunan Demokrasi
Demokrasi tidak eksis secara otomatis tetapi karena secara disengaja diadakan atau dibangun. Pembangunan demokrasi di tiap-tiap negara dipengaruhi oleh sejumlah variabel atau faktor. Variable ini mempengaruhi kemungkinan dan ketidakmungkinan, kecepatan dan kelambatan, bahkan keberhasilan dan kegagalan pembangunan demokrasi di tiap-tiap negara. Menurut Bahmuller (1996), pembangunan demokrasi tiap negara dipengaruhi oleh 3 variabel, yaitu: a. The degree of economic development b. A sense of national identity c. Historical experience and element of civic culture Sementara menurut Deutsh dan Lipset (1950), pembangunan demokrasi dipengaruhi oleh: a. Economic development b. Exposure to mass media c. Literacy d. Urbanization e. Education II. III. Demokrasi di Indonesia Macam dan Landasan
Negara Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang menganut sistem demokrasi. Berdasarkan UUD 1945 pada bagian penjelasan umum topik sistem Pemerintahan Negara dinyatakan bahwa: I.
Indonesia ialah negara yang berdasarkan atas hukum (Rechtsstaat) tidak berdasarkan kekuasaan belaka (Machtsstaat)
5
II.
Pemerintahan berdasarkan atas Sistem Konstitusi (Hukum Dasar), tidak bersifat Absolutisme (Kekuasaan yang tidak terbatas)
Dari ketentuan tentang Sistem Pemerintahan Negara dapat dinyatakan bahwa Indonesia menganut demokrasi konstitusonil. Ini juga ditegaskan pada bagian Pembukaan UUD 1945 alinea keempat sekaligus menjadi bunyi sila keempat Pancasila yang merupakan ciri khas demokrasi di Indonesia, yakni “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan” Budiardjo (1988) dalam Sapriya, 2002 mengidentifikasi demokarasi konstitusionil sebagai
suatu
gagasan
pemerintahan
demokratis
yang
kekuasaannya
terbatas
dan
pemerintahannya tidak dibenarkan bertindak sewenang-wenang. Ketentuan dan peraturan hukum yang membatasi kekuasaan pemerintah ini ada dalam konstitusi sehingga demokrasi konstitusional sering disebut “Pemerintahan berdasarkan konstitusi”. Istilah lain yang sering pula digunakan adalah constitutional goverment, limited goverment dan restrained goverment. Adanya pembatasan dalam sistem pemerintahan demokrasi konstitusional sangat penting mengingat seringkali makna demokrasi di identikkan dengan kebebasan. Macam demokrasi di Indonesia adalah demokrasi konstitusional landasannya, yaitu:
Alinea empatpembukaan UUD 1945 khususnya sila ke-4 Pancasila
Penjelasan umum UUD 1945, khususnya tentang sistem pmerintahan Negara. Pada bagian tersebut dinyatakan bahwa: 1. Indonesia ialah negara yang berdasarkan atas hukum
(rechstaat), tidak
berdasarkan kekuasaan belaka (machstaat) 2. Sistem konstitusional. Pemerintahan berdasarkan atas sistem konstitusi (hukum dasar), tidak bersifat absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas). Karakteristik
Setiap bangsa dan negara memiliki ciri khas dalam menyelenggarakan demokrasi konstitusional. Sanuso (1999) mengidentifikasi 10 pilar demokrasi berdasarkan filsafat bangsa Pancasila dan konstitusi Negara RI UUD 1945 sebagai berikut: 1. Demokrasi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa 2. Demokrasi berdasarkan Hak Asasi Manusia 3. Demokrasi berdasarkan Kedaulatan Rakyat 4. Demokrasi berdasarkan Rakyat 5. Demokrasi berdasarkan Pemisahan Kekuasaan Negara 6. Demokrasi berdasarkan Otonomi Daerah 7. Demokrasi berdasarkan Supermasi Hukum (Rule of law) 8. Demokrasi berdasarkan Peradilan yang bebas
6
9. Demokrasi berdasarkan Kesejahteraan Rakyat 10. Demokrasi berdasarkan Keadilan Sosial Bila dibandingkan, sesungguhnya secara ensensial terdapat kesesuaian antara 11 pilar demokrasi universal ala USIS (1995) dengan 9 dan 10 pilar demokrasi Indonesia ala Sanusi. Yang tidak terdapat dalam pilar demokrasi Universal adalah salah satu pilar demokrasi Indonesia yaitu “Demokrasi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dan inilah yang merupakan ciri khas demokrasi Indonesia, yang dalam pandangan Maududi dan Kaum Muslim (Elposito dan Voll, 1999) disebut “Teodemokrasi”. Yakni demokrasi dalam konteks Kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa. Dengan kata lain demokrasi Universal adalah demokrasi yang bernuansa sekuler, sedangkan demokrasi Indonesia adalah demokrasi yang berKetuhanan Yang Maha Esa. Sejarah Perkembangan Demokrasi di Indonesia a. Sebelum Tahun 1945 (Pra Kemerdekaan)
Pemahaman demokrasi belum dapat diartikan sebagai wujud pemerintahan rakyat, karena saat itu belum ada negara pemerintahan. b. Tahun 1945-1950 (Masa Revolusi)
Indonesia masih berjuang menghadapi belanja yang ingin kembali ke Indonesia sesuai dengan pemerintahan demokrasi Indonesia yang pada saat itu belum berjalan dengan baik. c. Tahun 1950-1959 (Demokrasi Liberal)
Pada 1950-1959 terjadi perubahan kabinet ke dalam sistem parlementer, sedangkan dwi tunggal Soekarno-Hatta dijadikan simbol dengan kedudukan sebagai kepala negara. Masa demokrasi parlementer dapat dikatakan sebagai masa kejayaan demokrasi. Karena hampir semua unsur-unsur demokrasi dapat ditemukan dalam perwujudan. d. Tahun 1959-1965 (Demokrasi Terpimpin)
Berawal dari ketidaksenangan Presiden Soekarno terhadap partai-partai politi k yang dinilai lebih mengedepankan partai dan ideologonya masing-masing, serta kurangnya memperhatikan kepentingan yang lebih luas. Ciri-ciri demokrasi terpimpin:
Dominasi Presiden, artinya Presiden Soekarno berperan dalam menentukan penyelenggaraan pemerintahan negara
Terbatasnya peran partai politik
Berkembanganya pengaruh PKI dan militer sebagai kekuatan sosial politik di Indonesia
Kehendak presiden dalam rangka menempatkan diri sebagai satu-satunya paling berkuasa di Indonesia dan menyimpang dari prinsip-prinsip demokrasi.
7
Penyimpangan tersebut antara lain: a. Kaburnya sistem kepartaian dan lemahnya peranan partai politik b. Peranan parlemen yang lemah dan tidak berfungsi c. Jaminan hak-hak dasar warga negara masih lemah d. Terbatasnya kebebasan pers hingga banyaknya media massa yang hangus dan tidak boleh terbit Akhir dari demokrasi terpimpin memuncak dengan adanya pemberontakan G30S-PKI, karena gagalnya Presiden Soekarno dalam mempertahankan kekuatan yang ada yaitu PKI dan Militer yang sama-sama berpengaruh. Berakhirnya demokrasi terpimpin ditandai dengan adanya Surat Perintah 11 Maret 1966 dari Presiden Soekarno kepada Letjen Soeharto untuk mengatasi keadaan tersebut. e. Tahun 1965-1998 (Demokrasi Pancasila)
Terbentuknya demokrasi pancasila diprediksi akibat penyimoangan terhadap Pancasila dan UUD 1945 yang merupakan penyebab utama kegagalan demokrasi parlementer. Pemimpin baru Soeharto menerapkan demokrasi pancasila untuk menata prikehidupan masyarakat, bangsa dan negara, dan selama 32 tahun demokrasi ini secara murni dan konsekwen dijalankan. f. Tahun 1998-1999 (Demokrasi di Masa Transisi)
Pada masa ini banyak pembangunan dan perkembangan ke arah kehidupan Negara Demokratis diantaranya: Keluarnya Ketetapan MPR RI dalam sidang istimewa bulan Nopember sebagai
awalperubahan sistem demokrasi secara konstitusional. Ditetapkan UUD No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU
No.25 Tahun 1999 tentang Pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
Keluarnya UU Politik No.2 Tahun 1999 tentang Politik
Kebebasa Pers yang sangat luas termasuk tidak adanya pencabutan SIUPP.
g. Tahun 1999-2004 (Demokrasi di Masa Reformasi)
Demokrasi masa pemerintahan Presiden Abdurahman Wahid. Beberapa tuntutan reformasi: 1. Pengadilan bagi para pejabat negara yang korupsi 2. Pemberian prinsip otonomi yang luas kepada daerah otonom 3. Pengadilan bagi para pelaku pelanggaran HAM
8
h. Tahun 2004 – Sekarang (Demokrasi Kedaulatan Rakyat)
Rakyat secara langsung menentukan pemimpinnya melalui pemilu secara langsung menentukan pemimpinnya melalui secara langsung, sedangkan peran MPR, DPR, dan DPD tidak lagi dapat secara langsung menjatuhkan Presiden, Gubernur, Walikota, dan Bupati.
9
BAB III PENUTUP
III.I. Kesimpulan
1. Demokrasi berarti pemerintahan yang dijalankan oleh rakyat bagi secara langsung maupun tidak langsung (melalui perwakilan) setelah adanya proses pemilihan umum secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, sering disebut “luber dan jurdil”. 2. Konsep demokrasi bukanlah konsep yang bersifat statis, sebaliknya demokrasi itu merupakan konsep yang bersifat evolutif dan dinamis. 3. Pembangunan demokrasi di tiap-tiap negara dipengaruhi oleh sejumlah variabel atau faktor. Variabel ini mempengaruhi kemungkinan dan ketidakmungkinan, kecepatan dan kelambatan, bahkan keberhasilan dan kegagalan pembangunan demokrasi di tiaptiap negara. 4. Dari ketentuan tentang Sistem Pemerintahan Negara dapat dinyatakan bahwa Indonesia menganut demokrasi konstitusonil. Ini ditegaskan pada bagian Pembukaan UUD 1945 alinea keempat sekaligus sila keempat Pancasila. 5. Demokrasi Indonesia adalah demokrasi yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa. III.II. Saran
Demokrasi adalah sebuah proses yang terus menerus merupakan gagasan dinamis yang terkait erat dengan perubahan. Oleh karena itu, kita sebagai warga negara Indonesia yang menganut sistem pemerintahan demokrasi kita sudah sepatutnya untuk terus menjaga, memperbaiki, dan melengkapi kualitas-kualitas demokrasi yang sudah ada. Demi terbentuknya suatu sistem demokrasi yang utuh di dalam wadah pemerintahan bangsa Indonesia.
10
DAFTAR PUSTAKA
Bastari, Romzie A. 2010. Pendidikan Kewarganegaraan. Palembang : Universitas sriwijaya.
iii
